Jakarta, HanTer - Pemandangan Ibukota masih jauh dari kata bersih dan indah. Pasalnya ada saja tumpukkan sampah yang masih terlihat lengkap dengan aroma tak sedap hingga lalat beterbangan kian kemari.
Jakarta tentu masih sangat berbeda dengan Rotterdam yang taman-taman kotanya dipenuhi bunga Tulip serta aneka kembang warna warni, sehingga bukan lalat yang gampang terlihat tapi kumbang, lebah madu dan kupu-kupu.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan Jakarta yang masih terlihat amburadul ini karena dari persoalan sampah saja belum bisa ditangani dengan baik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak konsisten dengan peraturan daerah (Perda).
"Sampah yang masih terlihat di berbagai penjuru Ibukota ini karena Ahok tidak konsisten melaksanakan perda nomor tiga," ujar Amir kepada Harian Terbit di Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Dijelaskannya setelah Perda Nomor 3, ada lagi peraturan gubernur atau Pergub yang setelah disusun harus segera disosialisasikan kemudian dijalankan secara konsisten.
"Setelah Perda kan ada Pergub yang mengatur, bagaimana penanganan sampah oleh dinas terkait maupun rekanan. Apakah itu sudah dijalankan dengan baik dan konsisten? Kalau kita lihat sekarang kan tidak," bebernya.
Selain itu ditambahkannya bagaimana dengan penyerapan anggaran terkait kebersihan di Ibukota. "Apakah sudah maksimal? Pemerintah kan harus sangat memperhatikan (kebersihan) masalah mendesak ini," ungkap Amir.
Sementara itu Asyiah (48) warga Grogol, Jakarta Barat (Jakbar) mengeluhkan penanganan masalah sampah yang masih jauh dari harapan. "Seperti misalnya keterlambatan merespon adanya tumpukkan sampah pasar maupun rumah tangga. Jangan sudah kesiangan sampah berbau busuk baru diangkat, mengganggu warga dan pengendara. Aromanya kan menyengat terbawa angin," ujarnya.
Selain itu ancaman hukuman denda Rp500 ribu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingg tidak membuat warga Ibukota menjadi jera membuang sampah di sembarang tempat. Ini seperti terlihat dari banyakn tempat pembuangan sampah liar di wilayah Jakbar.
"Belum lagi sampah yang dibiarkan lama menumpuk di pasar tradisional. Warga jelas terganggu dan sangat tidak menyukai hal ini," ucap Ibu Rumah Tangga dan seorang wirausaha ini menyesalkan kondisi terbut.
Untuk diketahui di Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.
Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi sebelumnya mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. Namun belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakabar. Idealnya 1500 petugas PHL dengan delapan armada truk.
"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," terang Nuryadi.
Parahnya lagi Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.
Di tempat terpisah Kasudin Kebersihan Pemkot Jakarta Barat, Anggiat Toga Torop mengatakan, pihaknya terkendala dengan minimnya fasilitas, antara lain truk sampah dan Pekerja Harian Lepas (PHL). "Kami berharap dibuatkan TPST," harapnya.
Selain itu Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. "Sayangnya belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakarta Barat.
"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 1.000 unit truk sampah untuk mengangkut sampah di seluruh wilayah Ibu Kota yang jumlahnya mencapai 6.700 ton per hari. Saat ini, DKI hanya punya 450 truk sampah.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan, Ali Maulana Hakim membenarkan bahwa truks sampah memang kurang. Ibukota butuh 1.000 unit truk sampah. "Idealnya kita harus punya 1.000 unit truk sampah, supaya seluruh sampah di Jakarta bisa terangkut setiap hari," ujar Ali.
Demikian juga masalah yang dihadapi oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan. "Ada 1.300 ton sampah di 10 Kecamatan yang setiap hari ada di Jakarta Selatan. Truk sampah (penambahannya) sangat dibutuhkan," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Budi Mulyanto yang juga mengeluhkan banyaknya truk sampah yang rusak.
Sumber : http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/10/03/43281/28/18/Sampah-Masih-Jadi-Masalah-BMW-Ahok-Tak-Konsisten-Jalankan-Perda
Tampilkan postingan dengan label unit. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label unit. Tampilkan semua postingan
Senin, 05 Oktober 2015
Jumat, 21 Agustus 2015
437 KK Kampung Pulo Bersedia Pindah ke Rusun Jatinegara
Jakarta - Meski penertiban warga bantaran kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim) sempat ricuh, tetapi warga mulai setuju untuk direlokasikan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat.
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Senin, 29 Juni 2015
Asyik, pekerja commuter di Jakarta bakal dibuatkan apartemen murah
Merdeka.com - Rutinitas pekerjaan dan jarak rumah ke tempat kerja di ibu kota, kerap membuat para pencari nafkah di DKI Jakarta tak memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga mereka.
Menyiasati hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), rencananya akan membangun apartemen murah bagi para pekerja tersebut, agar bisa memiliki waktu lebih untuk berkumpul bersama keluarganya masing-masing.
"Banyak orang Jakarta yang lahir di Jakarta, tapi pas dewasa, ketika kerja dan menikah sudah enggak mampu lagi beli rumah di dekat emak bapaknya di kota. Padahal dia harus kerja di Jakarta juga. Inilah yang tersingkir ke pinggiran," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6).
"Dia mau sewa apartemen, mahal. Mau kos, keluarga kan kalau ngekos enak nggak? Nggak enak kan. Makanya kita bangunin ini," katanya menambahkan.
Ahok mengatakan, penghuni apartemen murah itu nantinya tidak diwajibkan untuk memiliki KTP Jakarta, tapi harus memiliki pekerjaan tetap di Jakarta. Sehingga, para pekerja itu tidak perlu bolak-balik lagi ke rumahnya yang berada di kota-kota satelit sekitar Jakarta.
Dengan konsep ini, Ahok yakin dapat menekan kemacetan di ibu kota, karena salah satu penyebab kemacetan itu sendiri adalah banyaknya orang yang tinggal di luar Jakarta (warga commuter), yang membawa kendaraan pribadinya untuk menuju kantor mereka yang berlokasi di pusat-pusat ibu kota.
Selain itu, dirinya juga sedikit menjelaskan mengenai pola pengaturan penyewaan apartemen murah tersebut, yang nantinya akan dikelola oleh pihak PD Pasar Jaya, dalam hal pengalokasiannya kepada para pekerja di ibu kota tersebut.
"Nanti yang tinggal di situ, nggak apa-apa kalau nggak punya KTP DKI. Asal tinggalnya di daerah sekitar DKI dan kerja di DKI. Bedanya, kalau rusun kan harus KTP DKI," kata Ahok.
"Unit bisnisnya nanti dikelola Pasar Jaya. Mereka sewakan ke pasangan suami istri, asal mereka kerja di Jakarta. jadi khusus buat orang yang bolak-balik ke Jakarta. Dengan cara itu dia hemat, nggak perlu kredit mobil, nggak habisin bensin, waktu, kurangin macet, dan kehidupan keluarga akan lebih baik. Apalagi secara ekonomi juga bagus, karena mereka bisa belanja di pasar rakyat yang akan dibangun juga di apartemen murah itu," pungkasnya.
Diketahui, guna mendukung wacana tersebut, rencananya Pemprov DKI akan segera membangun 12 tower apartemen murah tersebut, dengan total 2.000 unit apartemen di sejumlah wilayah di DKI Jakarta.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/asyik-pekerja-commuter-di-jakarta-bakal-dibuatkan-apartemen-murah.html
Menyiasati hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), rencananya akan membangun apartemen murah bagi para pekerja tersebut, agar bisa memiliki waktu lebih untuk berkumpul bersama keluarganya masing-masing.
"Banyak orang Jakarta yang lahir di Jakarta, tapi pas dewasa, ketika kerja dan menikah sudah enggak mampu lagi beli rumah di dekat emak bapaknya di kota. Padahal dia harus kerja di Jakarta juga. Inilah yang tersingkir ke pinggiran," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6).
"Dia mau sewa apartemen, mahal. Mau kos, keluarga kan kalau ngekos enak nggak? Nggak enak kan. Makanya kita bangunin ini," katanya menambahkan.
Ahok mengatakan, penghuni apartemen murah itu nantinya tidak diwajibkan untuk memiliki KTP Jakarta, tapi harus memiliki pekerjaan tetap di Jakarta. Sehingga, para pekerja itu tidak perlu bolak-balik lagi ke rumahnya yang berada di kota-kota satelit sekitar Jakarta.
Dengan konsep ini, Ahok yakin dapat menekan kemacetan di ibu kota, karena salah satu penyebab kemacetan itu sendiri adalah banyaknya orang yang tinggal di luar Jakarta (warga commuter), yang membawa kendaraan pribadinya untuk menuju kantor mereka yang berlokasi di pusat-pusat ibu kota.
Selain itu, dirinya juga sedikit menjelaskan mengenai pola pengaturan penyewaan apartemen murah tersebut, yang nantinya akan dikelola oleh pihak PD Pasar Jaya, dalam hal pengalokasiannya kepada para pekerja di ibu kota tersebut.
"Nanti yang tinggal di situ, nggak apa-apa kalau nggak punya KTP DKI. Asal tinggalnya di daerah sekitar DKI dan kerja di DKI. Bedanya, kalau rusun kan harus KTP DKI," kata Ahok.
"Unit bisnisnya nanti dikelola Pasar Jaya. Mereka sewakan ke pasangan suami istri, asal mereka kerja di Jakarta. jadi khusus buat orang yang bolak-balik ke Jakarta. Dengan cara itu dia hemat, nggak perlu kredit mobil, nggak habisin bensin, waktu, kurangin macet, dan kehidupan keluarga akan lebih baik. Apalagi secara ekonomi juga bagus, karena mereka bisa belanja di pasar rakyat yang akan dibangun juga di apartemen murah itu," pungkasnya.
Diketahui, guna mendukung wacana tersebut, rencananya Pemprov DKI akan segera membangun 12 tower apartemen murah tersebut, dengan total 2.000 unit apartemen di sejumlah wilayah di DKI Jakarta.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/asyik-pekerja-commuter-di-jakarta-bakal-dibuatkan-apartemen-murah.html
Senin, 16 Maret 2015
APBD Jakarta, Ada Scanner Seharga Rp 1,2 Miliar
TEMPO.CO, Jakarta - Korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2014 makin terkuak. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pengadaan mesin pemindai atau scanner 3D dengan nilai per satuan seharga Rp 1,28 miliar. Ada dua unit pemindai yang dibeli dengan jumlah dana Rp 2,5 miliar.
Berdasarkan pantauan ICW, scanner 3D per unit masih tersedia dengan kisaran harga Rp 700 juta. "Sehingga dalam penganggaran scanner 3D pun diduga terjadi penggelembungan harga sedemikian rupa," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran, ICW, Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.
Di pasaran, harga mesin scanner 3D sangat bervariasi. Misalnya David 3D Laserscanner SLS V2 seharga Rp 43,8 juta dan merek yang lebih bagus, harganya lebih tinggi lagi, mencapai Rp 200 juta.
Belum jelas merek scanner yang dibeli untuk APBD 2014. Namun penggunaan scanner 3D untuk SMP atau SMA sangat berlebihan. Mesin pemindai canggih ini biasanya dipakai di industri pertambangan (minyak dan gas), arsitektur, dokumentasi situs bersejarah, serta untuk kepentingan forensik, khususnya bagi kepolisian dalam penyidikan di lokasi kejahatan.
Firdaus menjelaskan dari 1.482 mata anggaran pada APBD 2014, hanya terealisasi 806 kegiatan. Jumlah nilai realisasi belanja sebesar Rp 2,317 triliun. Dia menduga sekitar 51,5 persen pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta berpotensi diselewengkan.
"Jadi realisasi yang diduga bermasalah tidak hanya UPS dan total jenis anggaran kegiatan yang bermasalah sebanyak 48 mata anggaran," kata Firdaus. Selain UPS dan alat pemindai 3D, anggaran lain yang digarong adalah pengadaan printer 3D, perangkat colaboratio active classroom (CAC), digital classroom dan lainnya.
Penggelembungan harga (mark-up) uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan pada APBD tahun anggaran 2014 memang gila-gilaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit.
Menurut Basuki atau biasa dipanggil Ahok, harga satu UPS tidak mencapai Rp 5,8 miliar. Harga perangkat UPS yang memiliki kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta.
Ahok menduga oknum anggota DPRD yang mendapat untung dari proyek tahun lalu, kini mengusulkan kembali untuk APBD 2015. Memang dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan.
Jumlah keseluruhan usulan anggaran siluman dalam APBD 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan UPS. Hanya, pada tahun ini, pengadaan UPS tidak hanya diusulkan untuk dipasang di sekolah, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan.
Ahok memotong langkah busuk itu dengan mencoret mata anggaran siluman di APBD 2015. DPRD Jakarta yang marah kemudian menggulirkan hak angket untuk Gubernur Ahok.
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana membantah tuduhan Ahok. Menurutnya, Ahok harus membuktikan dulu apakah dana siluman yang disebutnya mencapai Rp12,1 triliun itu benar-benar ada. Menurutnya selama ini Ahok sering asal bicara tapi tidak ada buktinya.
Seperti permasalahan banjir, Ahok malah langsung menuduh PLN yang berbuat salah. Lulung melanjutkan, kebijakan Ahok justru banyak menyalahi aturan. Seperti lelang jabatan setiap 6 bulan sekali di lingkup pemerintahan porvinsi. "Bagaimana dengan lelang jabatan, ada gak penyalahgunaan wewenang, ada gak korupsi di situ," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648583/APBD-Jakarta-Ada-Scanner-Seharga-Rp-12-Miliar
Berdasarkan pantauan ICW, scanner 3D per unit masih tersedia dengan kisaran harga Rp 700 juta. "Sehingga dalam penganggaran scanner 3D pun diduga terjadi penggelembungan harga sedemikian rupa," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran, ICW, Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.
Di pasaran, harga mesin scanner 3D sangat bervariasi. Misalnya David 3D Laserscanner SLS V2 seharga Rp 43,8 juta dan merek yang lebih bagus, harganya lebih tinggi lagi, mencapai Rp 200 juta.
Belum jelas merek scanner yang dibeli untuk APBD 2014. Namun penggunaan scanner 3D untuk SMP atau SMA sangat berlebihan. Mesin pemindai canggih ini biasanya dipakai di industri pertambangan (minyak dan gas), arsitektur, dokumentasi situs bersejarah, serta untuk kepentingan forensik, khususnya bagi kepolisian dalam penyidikan di lokasi kejahatan.
Firdaus menjelaskan dari 1.482 mata anggaran pada APBD 2014, hanya terealisasi 806 kegiatan. Jumlah nilai realisasi belanja sebesar Rp 2,317 triliun. Dia menduga sekitar 51,5 persen pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta berpotensi diselewengkan.
"Jadi realisasi yang diduga bermasalah tidak hanya UPS dan total jenis anggaran kegiatan yang bermasalah sebanyak 48 mata anggaran," kata Firdaus. Selain UPS dan alat pemindai 3D, anggaran lain yang digarong adalah pengadaan printer 3D, perangkat colaboratio active classroom (CAC), digital classroom dan lainnya.
Penggelembungan harga (mark-up) uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan pada APBD tahun anggaran 2014 memang gila-gilaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit.
Menurut Basuki atau biasa dipanggil Ahok, harga satu UPS tidak mencapai Rp 5,8 miliar. Harga perangkat UPS yang memiliki kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta.
Ahok menduga oknum anggota DPRD yang mendapat untung dari proyek tahun lalu, kini mengusulkan kembali untuk APBD 2015. Memang dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan.
Jumlah keseluruhan usulan anggaran siluman dalam APBD 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan UPS. Hanya, pada tahun ini, pengadaan UPS tidak hanya diusulkan untuk dipasang di sekolah, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan.
Ahok memotong langkah busuk itu dengan mencoret mata anggaran siluman di APBD 2015. DPRD Jakarta yang marah kemudian menggulirkan hak angket untuk Gubernur Ahok.
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana membantah tuduhan Ahok. Menurutnya, Ahok harus membuktikan dulu apakah dana siluman yang disebutnya mencapai Rp12,1 triliun itu benar-benar ada. Menurutnya selama ini Ahok sering asal bicara tapi tidak ada buktinya.
Seperti permasalahan banjir, Ahok malah langsung menuduh PLN yang berbuat salah. Lulung melanjutkan, kebijakan Ahok justru banyak menyalahi aturan. Seperti lelang jabatan setiap 6 bulan sekali di lingkup pemerintahan porvinsi. "Bagaimana dengan lelang jabatan, ada gak penyalahgunaan wewenang, ada gak korupsi di situ," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648583/APBD-Jakarta-Ada-Scanner-Seharga-Rp-12-Miliar
Senin, 12 Januari 2015
6.000 Kendaraan Bertambah di Jakarta Setiap Hari
JAKARTA - Jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua dan empat di DKI Jakarta, setiap hari bertambah sekira 6.000 unit.
"Jumlah kendaraan baru 5.600 hingga 6.000 unit per hari. Hal itu berdasarkan data Samsat yang mengeluarkan STNK,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/1/2015).
Untuk kendaraan roda empat, lanjut dia, per hari bertambah 1.600 unit, sedangkan kendaraan roda dua mencapai 4.000 hingga 4.500 unit.
"Bertumbuhnya kendaraan ini menjadi salah satu penyumbang kemacetan di Jakarta. Pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen, jadi tidak sebanding,” tuturnya.
Menurut dia, program three in one dan pelarangan sepeda motor di beberapa ruas jalan dapat meminimalisasi kemacetan. Diharapkan, pemberlakuan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar nanti juga bisa menyumbang berkurangnya kemacetan.
Informasi yang dihimpun, total kendaraan di Jakarta hingga Desember 2014 mencapai 17.523.967 unit. Perinciannnya, mobil pribadi 3.226.009, bus 362.066, mobil barang 673.661, sepeda motor 13.084.372, dan kendaraan khusus 137.859 unit.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2015/01/09/15/1090119/setiap-hari-ada-6-000-unit-kendaraan-baru-di-jakarta
"Jumlah kendaraan baru 5.600 hingga 6.000 unit per hari. Hal itu berdasarkan data Samsat yang mengeluarkan STNK,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/1/2015).
Untuk kendaraan roda empat, lanjut dia, per hari bertambah 1.600 unit, sedangkan kendaraan roda dua mencapai 4.000 hingga 4.500 unit.
"Bertumbuhnya kendaraan ini menjadi salah satu penyumbang kemacetan di Jakarta. Pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen, jadi tidak sebanding,” tuturnya.
Menurut dia, program three in one dan pelarangan sepeda motor di beberapa ruas jalan dapat meminimalisasi kemacetan. Diharapkan, pemberlakuan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar nanti juga bisa menyumbang berkurangnya kemacetan.
Informasi yang dihimpun, total kendaraan di Jakarta hingga Desember 2014 mencapai 17.523.967 unit. Perinciannnya, mobil pribadi 3.226.009, bus 362.066, mobil barang 673.661, sepeda motor 13.084.372, dan kendaraan khusus 137.859 unit.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2015/01/09/15/1090119/setiap-hari-ada-6-000-unit-kendaraan-baru-di-jakarta
Selasa, 06 Januari 2015
Jakarta Bangun 50 Ribu Rusunawa Tahun Ini
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahun ini. Pembangunan akan diiringi dengan pemberantasan mafia rusun yang selama ini meresahkan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Jumat, 31 Oktober 2014
Hindari Ngompreng, Ahok Pasang GPS di Truk Sampah
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berniat memasang sensor yang dilengkapi perangkat global positioning systems (GPS) pada truk sampah yang beroperasi di Jakarta. Sensor ini memungkinkan otoritas pengelola masalah sampah untuk melacak truk yang kerap disalah gunakan oleh sopirnya.
"Kami ingin keberadaan truk sampah terlacak dari satu tempat," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Ahok: Soal Sampah, Orang Jakarta Tak Beriman)
Ahok menuturkan truk sampah itu nantinya bisa dipantau melalui satu pusat data. Pusat data tersebut menampung informasi dari GPS yang terpasang di setiap truk. Hal ini, menurut Ahok, harus segera dilakukan karena dirinya masih menerima laporan adanya sopir yang mencari pekerjaan sampingan atau ngompreng dengan truk sampah.
Ahok mengakui sistem pengelolaan truk sampah yang ada saat ini masih bersifat konvensional. Pemerintah Provinsi DKI tidak mendapatkan jaminan apakah sampah tersebut sudah diantarkan ke Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang atau malah dibuang ke sungai.
Sistem pelacakan melalui GPS kini sedang digarap oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta. Perakitan sistem itu baru akan rampung pada November 2014, sedangkan pengoperasiannya dilakukan mulai 2015. (Baca juga: Pengusaha Minyak Sumbang 14 Truk Sampah ke DKI)
Saat ini Jakarta memiliki 250 unit truk sampah, kurang dari porsi ideal sejumlah 700 unit truk. Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan menambah sekitar 500 unit truk baru secara bertahap yang dananya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Kami masih butuh banyak truk sampah," ujar Ahok. (Baca juga: Teka-teki Usulan Belanja 200 Truk Sampah DKI).
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/083618096/Hindari-Ngompreng-Ahok-Pasang-GPS-di-Truk-Sampah
"Kami ingin keberadaan truk sampah terlacak dari satu tempat," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Ahok: Soal Sampah, Orang Jakarta Tak Beriman)
Ahok menuturkan truk sampah itu nantinya bisa dipantau melalui satu pusat data. Pusat data tersebut menampung informasi dari GPS yang terpasang di setiap truk. Hal ini, menurut Ahok, harus segera dilakukan karena dirinya masih menerima laporan adanya sopir yang mencari pekerjaan sampingan atau ngompreng dengan truk sampah.
Ahok mengakui sistem pengelolaan truk sampah yang ada saat ini masih bersifat konvensional. Pemerintah Provinsi DKI tidak mendapatkan jaminan apakah sampah tersebut sudah diantarkan ke Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang atau malah dibuang ke sungai.
Sistem pelacakan melalui GPS kini sedang digarap oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta. Perakitan sistem itu baru akan rampung pada November 2014, sedangkan pengoperasiannya dilakukan mulai 2015. (Baca juga: Pengusaha Minyak Sumbang 14 Truk Sampah ke DKI)
Saat ini Jakarta memiliki 250 unit truk sampah, kurang dari porsi ideal sejumlah 700 unit truk. Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan menambah sekitar 500 unit truk baru secara bertahap yang dananya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Kami masih butuh banyak truk sampah," ujar Ahok. (Baca juga: Teka-teki Usulan Belanja 200 Truk Sampah DKI).
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/083618096/Hindari-Ngompreng-Ahok-Pasang-GPS-di-Truk-Sampah
Jumat, 19 September 2014
Jakarta Kebanjiran Sumbangan Truk Sampah
Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014 kebanjiran sumbangan truk sampah. Hingga saat ini Dinas Kebersihan DKI mencatat sudah menerima 74 unit truk sampah dari berbagai asosiasi perusahaan.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji menuturkan, truk sampah tidak bisa langsung digunakan. Terlebih dahulu harus dicatatkan sebagai aset di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
"Kemudian proses selanjutnya kelaikan truknya. Serta pengurusan surat operasional. Proses di BPKD itu memerlukan waktu lebih dari satu bulan," ujar Isnawa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).
Dinas Kebersihan DKI bakal mengecek berbagai kelengkapan dan fasilitas yang ada di dalam truk sampah, seperti saringan air kotor, dan lainnya. Apabila ada bagian yang kurang, Dinas Kebersihan DKI langsung menambahnya kemudian disebar ke kecamatan, kelurahan, air, sungai dan waduk.
Beberapa perusahaan swasta telah berbaik hati kepada Pemprov DKI dengan menghibahkan truk-truk sampah itu. Perusahaan yang tahun ini menghibahkan truk-truknya ke DKI adalah dari Taipei Economic and Trade Office (TETO) sebanyak 2 unit, PT Gaya Makmur Mobilindo 2 unit, Bank Mandiri 3 unit, Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa 53 unit, dan Petrillum Assosiation sebanyak 14 unit.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/66471-jakarta-kebanjiran-sumbangan-truk-sampah.html
Wakil Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji menuturkan, truk sampah tidak bisa langsung digunakan. Terlebih dahulu harus dicatatkan sebagai aset di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
"Kemudian proses selanjutnya kelaikan truknya. Serta pengurusan surat operasional. Proses di BPKD itu memerlukan waktu lebih dari satu bulan," ujar Isnawa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).
Dinas Kebersihan DKI bakal mengecek berbagai kelengkapan dan fasilitas yang ada di dalam truk sampah, seperti saringan air kotor, dan lainnya. Apabila ada bagian yang kurang, Dinas Kebersihan DKI langsung menambahnya kemudian disebar ke kecamatan, kelurahan, air, sungai dan waduk.
Beberapa perusahaan swasta telah berbaik hati kepada Pemprov DKI dengan menghibahkan truk-truk sampah itu. Perusahaan yang tahun ini menghibahkan truk-truknya ke DKI adalah dari Taipei Economic and Trade Office (TETO) sebanyak 2 unit, PT Gaya Makmur Mobilindo 2 unit, Bank Mandiri 3 unit, Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa 53 unit, dan Petrillum Assosiation sebanyak 14 unit.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/66471-jakarta-kebanjiran-sumbangan-truk-sampah.html
Kamis, 11 September 2014
Bayar Rp 28 Juta/Jam, Taksi Ini Tawarkan Bebas Macet di Jakarta
MedanBisnis - Jakarta .Sudut kota DKI Jakarta dan sekitarnya selalu diwarnai kemacetan setiap hari. Akibatnya mobilitas orang menjadi terganggu khususnya bagi kalangan pebisnis yang menghargai waktu.
Melihat kondisi ini, ada perusahaan taksi yang menawarkan jasa angkutan bebas macet. Taksi bebas macet ini memakai moda helikopter. Jasa taksi udara ini ditawarkan oleh PT Whitesky Aviation. Untuk sekali naik, konsumen dikenakan biaya US$ 2.800 per jam atau sekitar Rp 28 juta.
"Ongkos sewa per jam minimum per hari sewanya 2 jam. Per jam US$ 2.800. Itu dapat fasilitas fuel dan lounge," kata Sales Executive Officer Whitesky Aviation Rossiano I. Sukur kepada detikFinance pada acara pameran transportasi di Smesco Tower, Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Whitesky menyediakan 5 unit helikopter jenis Bell 407 dan Bell 409. Sebanyak 2 unit disiagakan di Jakarta dan 3 unit di Balikpapan Kalimantan Timur. Sekali terbang, taksi udara mampu membawa 4 penumpang.
Untuk area Jakarta, taksi udara menyasar kalangan pebisnis dan perusahaan. "Balikpapan untuk mining and plantation company. Kita sudah kontrak. Kalau Jakarta kebanyakan buat bisnis," sebutnya.
Taksi udara ini juga bisa difungsikan sebagai ambulans darurat untuk keperluan evakuasi udara (medical evacuation).
Untuk menyewa taksi udara, konsumen bisa menghubungi pihak operator 2 jam sebelum penggunaan. Taksi ini juga bisa mendarat pada fasilitas helipad yang ada di atas gedung-gedung kota Jakarta.
Selain menawarkan jasa sewa helikopter, Whitesky juga menawarkan jasa foto udara memakai pesawat baling-baling tipe Cessna 402. Biaya sewa pesawat ini lebih murah ketimbang taksi udara yakni senilai US$ 1.710 per jam.
"Itu untuk survey geothermal, Pemda juga sewa untuk foto kota dari atas," katanya.
Sumber : http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/09/10/116786/bayar_rp_28_juta_jam_taksi_ini_tawarkan_bebas_macet_di_jakarta
Melihat kondisi ini, ada perusahaan taksi yang menawarkan jasa angkutan bebas macet. Taksi bebas macet ini memakai moda helikopter. Jasa taksi udara ini ditawarkan oleh PT Whitesky Aviation. Untuk sekali naik, konsumen dikenakan biaya US$ 2.800 per jam atau sekitar Rp 28 juta.
"Ongkos sewa per jam minimum per hari sewanya 2 jam. Per jam US$ 2.800. Itu dapat fasilitas fuel dan lounge," kata Sales Executive Officer Whitesky Aviation Rossiano I. Sukur kepada detikFinance pada acara pameran transportasi di Smesco Tower, Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Whitesky menyediakan 5 unit helikopter jenis Bell 407 dan Bell 409. Sebanyak 2 unit disiagakan di Jakarta dan 3 unit di Balikpapan Kalimantan Timur. Sekali terbang, taksi udara mampu membawa 4 penumpang.
Untuk area Jakarta, taksi udara menyasar kalangan pebisnis dan perusahaan. "Balikpapan untuk mining and plantation company. Kita sudah kontrak. Kalau Jakarta kebanyakan buat bisnis," sebutnya.
Taksi udara ini juga bisa difungsikan sebagai ambulans darurat untuk keperluan evakuasi udara (medical evacuation).
Untuk menyewa taksi udara, konsumen bisa menghubungi pihak operator 2 jam sebelum penggunaan. Taksi ini juga bisa mendarat pada fasilitas helipad yang ada di atas gedung-gedung kota Jakarta.
Selain menawarkan jasa sewa helikopter, Whitesky juga menawarkan jasa foto udara memakai pesawat baling-baling tipe Cessna 402. Biaya sewa pesawat ini lebih murah ketimbang taksi udara yakni senilai US$ 1.710 per jam.
"Itu untuk survey geothermal, Pemda juga sewa untuk foto kota dari atas," katanya.
Sumber : http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/09/10/116786/bayar_rp_28_juta_jam_taksi_ini_tawarkan_bebas_macet_di_jakarta
Jumat, 05 September 2014
Urai Macet di Jakarta, Polda Metro Kerahkan Unit Pemburu Kemacetan Bersepeda
Jakarta - Kemacetan di Ibu Kota ini seakan tidak pernah ada habisnya. Setiap sudut jalanan di Jakarta penuh sesak oleh kendaraan bermotor. Bahkan, polisi lalu lintas pun kerap terjebak kemacetan saat hendak menuju ke lokasi untuk mengurai kemacetan.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Restu Mulya Budyanto mengatakan, sebagai solusi mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya mengerahkan pasukan khusus untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
"Kita siapkan pasukan bersepeda, namanya Unit Pemburu Kemacetan. Kalau pakai sepeda kan bisa diangkat ke trotoar tanpa harus dikayuh bisa sambil jalan kaki kan lebih cepat," ujar Restu di Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Untuk menunjang anggota patroli bersepeda, Polda Metro Jaya menyiapkan ratusan unit sepeda kayuh. Sepeda-sepeda ini nantinya akan disebarkan ke Polres-Polres.
"Selain anggota Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya, sepeda ini juga akan kami drop ke Satwil-Satwil," imbuhnya.
Selain anggota bersepeda, Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya juga mengerahkan pasukan bermotor trail untuk mengurai kemacetan. Ada 70 unit motor trail yang disiapkan.
Lebih jauh, Restu mengatakan, kemacetan di Jakarta saat ini sudah pada level kronis. Kemacetan sudah menyebar ke hampir sudut kota.
Disamping banyaknya jumlah kendaraan, banyaknya hambatan jalan menjadi penyumbang kemacetan. Seperti contohnya pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar. Sementara jumlah kendaraan meningkat, namun di sisi lain infrastruktur jalan tidak bertambah.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/04/112709/2681059/10/urai-macet-di-jakarta-polda-metro-kerahkan-unit-pemburu-kemacetan-bersepeda
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Restu Mulya Budyanto mengatakan, sebagai solusi mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya mengerahkan pasukan khusus untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
"Kita siapkan pasukan bersepeda, namanya Unit Pemburu Kemacetan. Kalau pakai sepeda kan bisa diangkat ke trotoar tanpa harus dikayuh bisa sambil jalan kaki kan lebih cepat," ujar Restu di Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Untuk menunjang anggota patroli bersepeda, Polda Metro Jaya menyiapkan ratusan unit sepeda kayuh. Sepeda-sepeda ini nantinya akan disebarkan ke Polres-Polres.
"Selain anggota Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya, sepeda ini juga akan kami drop ke Satwil-Satwil," imbuhnya.
Selain anggota bersepeda, Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya juga mengerahkan pasukan bermotor trail untuk mengurai kemacetan. Ada 70 unit motor trail yang disiapkan.
Lebih jauh, Restu mengatakan, kemacetan di Jakarta saat ini sudah pada level kronis. Kemacetan sudah menyebar ke hampir sudut kota.
Disamping banyaknya jumlah kendaraan, banyaknya hambatan jalan menjadi penyumbang kemacetan. Seperti contohnya pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar. Sementara jumlah kendaraan meningkat, namun di sisi lain infrastruktur jalan tidak bertambah.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/04/112709/2681059/10/urai-macet-di-jakarta-polda-metro-kerahkan-unit-pemburu-kemacetan-bersepeda
Kamis, 10 Juli 2014
Tarif Tertinggi ERP Rp23 ribu Sekali Melintas
JAKARTA (Pos Kota) – Setelah diuji coba pada pertengahan bulan Juli ini, penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan terus dimatangkan Pemprov DKI. Dari kajian yang dilakukan, tarif tertinggi sistem rekayasa lalu lintas dalam penanganan kemacetan tersebut sebesar Rp23 ribu.
Menurut Plt Gubernur DKI, Ahok, meski pihaknya belum bisa menetapkan besaran tarif ERP namun dari hasil kajian akan diberlakukan sebesar Rp23 ribu sekali melintas. Besaran tersebut diberlakukan jika kendaraan mencapai 1.500 unit per luas per jam. “Kalo lebih dari itu kita naikan, tapi kalau kurang dari itu kita turunkan. Gitu saja,” ucap Ahok.
Mahalnya tarif ERP ini, akan diimbangi dengan pengadaan bus tingkat wisata gratis. Karena memang tujuan dari penerapan sistem ERP untuk mengurangi jumlah kendaraan. “Makanya kita siapkan bus tingkat gratis. Jadi kamu tidak ada alasan. Kalau kamu boke (tidak punya uang) ya tinggalkan saja mobil kamu. Naik bus gratis saja deh,” katanya.
Adapun terkait uji coba Erp, Ahok mengungkapkan sebanyak 50 kendaraan akan mendapatkan kesempatan ikut serta dalam uji coba sistem ini. Pemilihan kendaraan akan dilakukan secara acak, khususnya bagi kendaraan yang sering melintas di Jalan Sudirman.
Ahok optimis, jika pemilik kendaraan akan antusias mengikuti uji coba ini. Terlebih pada ujicoba kali ini pemilik kendaraan yang akan dipasang On Board Unit (OBU) tidak dikenakan biaya alias gratis.
“Nanti didaftar siapa saja yang mau dapat gratis, pasti daftar semua. Kalau ditweet, siapa yang mau dapat OBU uji coba?, semua juga akan mau. Tapi kita atur mungkin yang sering lewat sana (Jalan Sudirman),” kata Ahok, kemarin.
Ahokpun berharap agar ujicoba sistem ERP di ibukota bisa tepat waktu, yakni pertengahan Juli 2014. Saat ini perusahaan asal Swedia Kapsch tengah memasang gerbang ERP di depan gedung Bank Panin, Jalan Sudirman.
Ditargetkan penerapan permanen sistem ERP akan dilakukan mulai tahun depan. Sementara diperkirakan sistem ini akan berjalan normal mulai 2016 mendatang. “Tahun depan (permanen). Tapi semua ini baru normal tahun 2016 lah,” tandasnya.(guruh)
Sumber : http://poskotanews.com/2014/07/10/tarif-tertinggi-erp-rp23-ribu-sekali-melintas/
Menurut Plt Gubernur DKI, Ahok, meski pihaknya belum bisa menetapkan besaran tarif ERP namun dari hasil kajian akan diberlakukan sebesar Rp23 ribu sekali melintas. Besaran tersebut diberlakukan jika kendaraan mencapai 1.500 unit per luas per jam. “Kalo lebih dari itu kita naikan, tapi kalau kurang dari itu kita turunkan. Gitu saja,” ucap Ahok.
Mahalnya tarif ERP ini, akan diimbangi dengan pengadaan bus tingkat wisata gratis. Karena memang tujuan dari penerapan sistem ERP untuk mengurangi jumlah kendaraan. “Makanya kita siapkan bus tingkat gratis. Jadi kamu tidak ada alasan. Kalau kamu boke (tidak punya uang) ya tinggalkan saja mobil kamu. Naik bus gratis saja deh,” katanya.
Adapun terkait uji coba Erp, Ahok mengungkapkan sebanyak 50 kendaraan akan mendapatkan kesempatan ikut serta dalam uji coba sistem ini. Pemilihan kendaraan akan dilakukan secara acak, khususnya bagi kendaraan yang sering melintas di Jalan Sudirman.
Ahok optimis, jika pemilik kendaraan akan antusias mengikuti uji coba ini. Terlebih pada ujicoba kali ini pemilik kendaraan yang akan dipasang On Board Unit (OBU) tidak dikenakan biaya alias gratis.
“Nanti didaftar siapa saja yang mau dapat gratis, pasti daftar semua. Kalau ditweet, siapa yang mau dapat OBU uji coba?, semua juga akan mau. Tapi kita atur mungkin yang sering lewat sana (Jalan Sudirman),” kata Ahok, kemarin.
Ahokpun berharap agar ujicoba sistem ERP di ibukota bisa tepat waktu, yakni pertengahan Juli 2014. Saat ini perusahaan asal Swedia Kapsch tengah memasang gerbang ERP di depan gedung Bank Panin, Jalan Sudirman.
Ditargetkan penerapan permanen sistem ERP akan dilakukan mulai tahun depan. Sementara diperkirakan sistem ini akan berjalan normal mulai 2016 mendatang. “Tahun depan (permanen). Tapi semua ini baru normal tahun 2016 lah,” tandasnya.(guruh)
Sumber : http://poskotanews.com/2014/07/10/tarif-tertinggi-erp-rp23-ribu-sekali-melintas/
Senin, 07 Juli 2014
Ahok Membatalkan Pengadaan Bus TransJakarta
Basuki ‘Ahok’ Purnama-TransJakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama atau yang akrab disapa Ahok melakukan kebijakan berani dengan membatalkan program pengadaan ribuan TransJakarta dan bus sedang tahun ini.
Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.
“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).
Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.
DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.
“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.
Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.
“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.
Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/
Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.
“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).
Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.
DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.
“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.
Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.
“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.
Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/
Kamis, 05 Juni 2014
Jakarta Kian Macet, Kecepatan Kendaraan Hanya 5 Km Per Jam
JAKARTA, KOMPAS.com — Kondisi jalan di ibu kota semakin macet. Bahkan, kecepatan kendaraan bermotor rata-rata hanya 5 km per jam.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Edi Nursalam mengatakan, keadaan itu mendesak Pemprov DKI untuk menyediakan banyak transportasi massal serta penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
"Di tahun 2010, kecepatan rata-rata kendaraan bermotor 10 km per jam. Empat tahun setelahnya, kecepatan kendaraan semakin menurun sampai 5 km per jam," kata Edi, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, HR Rasuna Said, Gatot Subroto, dan lainnya. Saat ini, kata dia, untuk melintasi Jalan Sudirman, lebih cepat sampai di tujuan dengan berjalan kaki dibandingkan kendaraan pribadi.
Menurut dia lagi, kondisi kemacetan di Jakarta telah memenuhi persyaratan penerapan ERP di sebuah kota, yakni kecepatan kendaraan bermotor 10 km per jam. Oleh karena itu, lanjut Edi, Pemprov DKI jangan lagi menunda pelaksanaan ERP.
"Sekarang, kemacetan di Jakarta itu terjadi sepanjang waktu, bukan pas di jam-jam sibuk, misalnya pas di jam pulang kerja saja," kata Edi.
Sebelum menerapkan ERP, menurut Edi, Pemprov DKI perlu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Di dalam perda itu belum disebutkan tentang teknis nilai tarif pemungutan ERP. Serta payung hukum lainnya yang berkaitan dengan teknis lalu lintas, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Semua payung hukum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"ERP baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Juli mendatang kan baru uji coba oleh perusahaan investor," kata Edi.
Seiring dengan hal tersebut, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah menjelaskan, setiap harinya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan pelat nomor kendaraan pribadi baru sebanyak 6.000-7.000 unit, yang terdiri dari 1.000-1.500 untuk mobil dan sisanya sepeda motor.
Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit. Jumlah itu terdiri dari 11 juta unit untuk sepeda motor, 3 juta unit mobil, 670.000 unit mobil barang, 360 ribu unit bus, dan 133.000 unit kendaraan khusus.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/04/1459211/Jakarta.Kian.Macet.Kecepatan.Kendaraan.Hanya.5.Km.Per.Jam
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Edi Nursalam mengatakan, keadaan itu mendesak Pemprov DKI untuk menyediakan banyak transportasi massal serta penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
"Di tahun 2010, kecepatan rata-rata kendaraan bermotor 10 km per jam. Empat tahun setelahnya, kecepatan kendaraan semakin menurun sampai 5 km per jam," kata Edi, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, HR Rasuna Said, Gatot Subroto, dan lainnya. Saat ini, kata dia, untuk melintasi Jalan Sudirman, lebih cepat sampai di tujuan dengan berjalan kaki dibandingkan kendaraan pribadi.
Menurut dia lagi, kondisi kemacetan di Jakarta telah memenuhi persyaratan penerapan ERP di sebuah kota, yakni kecepatan kendaraan bermotor 10 km per jam. Oleh karena itu, lanjut Edi, Pemprov DKI jangan lagi menunda pelaksanaan ERP.
"Sekarang, kemacetan di Jakarta itu terjadi sepanjang waktu, bukan pas di jam-jam sibuk, misalnya pas di jam pulang kerja saja," kata Edi.
Sebelum menerapkan ERP, menurut Edi, Pemprov DKI perlu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Di dalam perda itu belum disebutkan tentang teknis nilai tarif pemungutan ERP. Serta payung hukum lainnya yang berkaitan dengan teknis lalu lintas, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Semua payung hukum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"ERP baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Juli mendatang kan baru uji coba oleh perusahaan investor," kata Edi.
Seiring dengan hal tersebut, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah menjelaskan, setiap harinya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan pelat nomor kendaraan pribadi baru sebanyak 6.000-7.000 unit, yang terdiri dari 1.000-1.500 untuk mobil dan sisanya sepeda motor.
Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit. Jumlah itu terdiri dari 11 juta unit untuk sepeda motor, 3 juta unit mobil, 670.000 unit mobil barang, 360 ribu unit bus, dan 133.000 unit kendaraan khusus.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/04/1459211/Jakarta.Kian.Macet.Kecepatan.Kendaraan.Hanya.5.Km.Per.Jam
Rabu, 20 November 2013
30-40 Persen Mobil Murah Penuhi Jabodetabek
TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra, mengatakan sebanyak 30-40 persen mobil Daihatsu Ayla berpusat di kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Menurut dia, persebaran mobil murah ramah lingkungan ini memang lebih banyak di kawasan Jabodetabek. "Memang kami harapkan merata tapi sebanyak 30-40 persen berada di Jabodetabek," katanya pada Tempo di Jakarta, Selasa, 19 November 2013.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil LCGC sudah mencapai 20.101 unit hingga Oktober. Penjualan tersebut mencakup penjualan Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Honda Brio Satya. Untuk Honda Brio Satya penjualan baru terjadi pada Oktober dan sudah mencapai 1.320 unit. Untuk Daihatsu Ayla, penjualan pada September mencapai 4.377 unit dan pada Oktober mencapai 4.929 unit. Sementara itu, Toyota Agya berhasil terjual 4.123 unit pada September dan 5.343 unit pada Oktober.
Sebelumnya, Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor, Sudirman, mengatakan bahwa sebanyak 65-70 persen mobil LCGC dibeli oleh konsumen uyang berada di Jabodetabek. Tempat kedua disusul oleh pulau Sumatera, disusul oleh Sulawesi, dan Kalimantan. "Sama seperti mobil biasa, konsumen terbesar masih di Jabodetabek, disusul kota-kota besar di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan," katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berharap mobil LCGC tidak hanya dinikmati konsumen di Jabodetabek. Menteri Perindustrian, Mohamad Suleman Hidayat sebelumnya optimis bahwa LCGC juga akan tersebar di kota-kota lain di Indonesia, bukan hanya Jabodetabek. "Tentunya ini akan menyebar di seluruh Indonesia, jadi tidak akan menimbulkan kemacetan hanya di kota tertentu saja," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/20/090530965/30-40-Persen-Mobil-Murah-Penuhi-Jabodetabek
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil LCGC sudah mencapai 20.101 unit hingga Oktober. Penjualan tersebut mencakup penjualan Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Honda Brio Satya. Untuk Honda Brio Satya penjualan baru terjadi pada Oktober dan sudah mencapai 1.320 unit. Untuk Daihatsu Ayla, penjualan pada September mencapai 4.377 unit dan pada Oktober mencapai 4.929 unit. Sementara itu, Toyota Agya berhasil terjual 4.123 unit pada September dan 5.343 unit pada Oktober.
Sebelumnya, Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor, Sudirman, mengatakan bahwa sebanyak 65-70 persen mobil LCGC dibeli oleh konsumen uyang berada di Jabodetabek. Tempat kedua disusul oleh pulau Sumatera, disusul oleh Sulawesi, dan Kalimantan. "Sama seperti mobil biasa, konsumen terbesar masih di Jabodetabek, disusul kota-kota besar di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan," katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berharap mobil LCGC tidak hanya dinikmati konsumen di Jabodetabek. Menteri Perindustrian, Mohamad Suleman Hidayat sebelumnya optimis bahwa LCGC juga akan tersebar di kota-kota lain di Indonesia, bukan hanya Jabodetabek. "Tentunya ini akan menyebar di seluruh Indonesia, jadi tidak akan menimbulkan kemacetan hanya di kota tertentu saja," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/20/090530965/30-40-Persen-Mobil-Murah-Penuhi-Jabodetabek
Selasa, 19 November 2013
Kurangi Macet, Jokowi Naikkan Pajak Kendaraan
TEMPO.CO, Jakarta - Anda yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu harus bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pajak. Soalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Sebenarnya pemerintah DKI pernah menaikkan pajak jenis ini tiga tahun lalu, yakni melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
Dalam peraturan tersebut, pajak untuk kendaraan pertama hingga keempat mencapai 1,5-4 persen dari nilai jual kendaraan. Sedangkan di dalam peraturan yang sedang disusun, persentase pajak dikerek hingga dua kali lipat. Pajak untuk kendaraan pertama menjadi 2 persen dan naik hingga 8 persen seiring dengan jumlah kepemilikan. “Ini salah satu cara untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang bikin macet itu,” kata Jokowi di kantornya, Kamis pekan lalu.
Jokowi kemudian menunjukkan secarik kertas yang berisi data jumlah penjualan kendaraan di Jakarta sejak Januari sampai Oktober 2013. Sambil membaca tulisan di kertas tadi, Jokowi menyebutkan, dalam periode tersebut ada sekitar 1,2 juta unit kendaraan yang terjual di wilayah DKI. Pembagiannya, 273 ribu unit mobil dan 944 ribu unit sepeda motor.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan sumbangan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor paling tinggi. Hingga Oktober 2013, pendapatan pajak DKI dari kendaraan bermotor mencapai Rp 19,4 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Apalagi sejak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 itu diterapkan mulai 2011, jumlah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melonjak. “Angkanya sampai Rp 700 miliar,” ujar Iwan.
Meski pajak progresif diberlakukan, ternyata jumlah penjualan kendaraan di Ibu Kota tetap tinggi. Dinas Pelayanan Pajak mencatat ada sekitar 1.550 unit sepeda motor dan 600 unit mobil baru setiap hari di Jakarta. Kenyataan itu, menurut Iwan, karena kendaraan bermotor sudah menjadi barang konsumsi, bukan lagi barang mewah.
Bahkan, kata dia, kendati ada aturan dari Bank Indonesia yang mensyaratkan uang muka 30 persen untuk kredit kendaraan bermotor, tetap saja jumlah kendaraan meningkat. “Kami harap kenaikan pajak ini mampu meredam keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan,” ujarnya.
Namun, peraturan ini bukan tanpa celah. Iwan menjelaskan, ada saja cara untuk menghindari pajak progresif itu, seperti membeli kendaraan kemudian mengatasnamakan orang lain yang berbeda alamat. “Atau bisa juga beli di luar Jakarta,” katanya.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Jongki Sugiharto menilai kebijakan ini tidak akan berpengaruh. Apalagi jika besaran pajak yang dikenakan pada pembelian pertama hanya sebesar 2 persen. “Daya beli masyarakat masih bagus,” ujarnya. Belum lagi “serangan” mobil murah.
Adapun Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maman Firmansyah mengatakan, menaikkan nilai pajak memang akan berimbas pada pendapatan pajak yang naik. Ketika Perda Pajak Progresif ini berlaku pada 2011 pun jumlah pendapatan naik hingga Rp 700 miliar.
"Tapi belum tentu bisa mengurangi minat masyarakat membeli kendaraan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Alasannya, keinginan membeli dari masyarakat tetap tinggi.
Menurut Firman, jika memang pajak akan digunakan sebagai instrumen mengurangi kemacetan, mesti diimbangi pembangunan di bidang lain, seperti menambah atau meremajakan armada bus.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/18/231530443/Kurangi-Macet-Jokowi-Naikkan-Pajak-Kendaraan
Dalam peraturan tersebut, pajak untuk kendaraan pertama hingga keempat mencapai 1,5-4 persen dari nilai jual kendaraan. Sedangkan di dalam peraturan yang sedang disusun, persentase pajak dikerek hingga dua kali lipat. Pajak untuk kendaraan pertama menjadi 2 persen dan naik hingga 8 persen seiring dengan jumlah kepemilikan. “Ini salah satu cara untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang bikin macet itu,” kata Jokowi di kantornya, Kamis pekan lalu.
Jokowi kemudian menunjukkan secarik kertas yang berisi data jumlah penjualan kendaraan di Jakarta sejak Januari sampai Oktober 2013. Sambil membaca tulisan di kertas tadi, Jokowi menyebutkan, dalam periode tersebut ada sekitar 1,2 juta unit kendaraan yang terjual di wilayah DKI. Pembagiannya, 273 ribu unit mobil dan 944 ribu unit sepeda motor.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan sumbangan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor paling tinggi. Hingga Oktober 2013, pendapatan pajak DKI dari kendaraan bermotor mencapai Rp 19,4 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Apalagi sejak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 itu diterapkan mulai 2011, jumlah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melonjak. “Angkanya sampai Rp 700 miliar,” ujar Iwan.
Meski pajak progresif diberlakukan, ternyata jumlah penjualan kendaraan di Ibu Kota tetap tinggi. Dinas Pelayanan Pajak mencatat ada sekitar 1.550 unit sepeda motor dan 600 unit mobil baru setiap hari di Jakarta. Kenyataan itu, menurut Iwan, karena kendaraan bermotor sudah menjadi barang konsumsi, bukan lagi barang mewah.
Bahkan, kata dia, kendati ada aturan dari Bank Indonesia yang mensyaratkan uang muka 30 persen untuk kredit kendaraan bermotor, tetap saja jumlah kendaraan meningkat. “Kami harap kenaikan pajak ini mampu meredam keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan,” ujarnya.
Namun, peraturan ini bukan tanpa celah. Iwan menjelaskan, ada saja cara untuk menghindari pajak progresif itu, seperti membeli kendaraan kemudian mengatasnamakan orang lain yang berbeda alamat. “Atau bisa juga beli di luar Jakarta,” katanya.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Jongki Sugiharto menilai kebijakan ini tidak akan berpengaruh. Apalagi jika besaran pajak yang dikenakan pada pembelian pertama hanya sebesar 2 persen. “Daya beli masyarakat masih bagus,” ujarnya. Belum lagi “serangan” mobil murah.
Adapun Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maman Firmansyah mengatakan, menaikkan nilai pajak memang akan berimbas pada pendapatan pajak yang naik. Ketika Perda Pajak Progresif ini berlaku pada 2011 pun jumlah pendapatan naik hingga Rp 700 miliar.
"Tapi belum tentu bisa mengurangi minat masyarakat membeli kendaraan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Alasannya, keinginan membeli dari masyarakat tetap tinggi.
Menurut Firman, jika memang pajak akan digunakan sebagai instrumen mengurangi kemacetan, mesti diimbangi pembangunan di bidang lain, seperti menambah atau meremajakan armada bus.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/18/231530443/Kurangi-Macet-Jokowi-Naikkan-Pajak-Kendaraan
Rabu, 31 Juli 2013
2014, Jakarta Macet Total
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Effort for Environment, Ahmad Safrudin memperkirakan lalu lintas Jakarta akan stuckatau mengalami kemacetan total pada 2014. Hal ini terjadi karena pertumbuhan populasi kendaraan di Jakarta tidak terkendali. "Ini lebih cepat dari yang diperkirakan," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Sarinah Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2013.
Menurut Ahmad, kondisi kemacetan terjadi meski hanya 15 persen kendaraan yang turun ke jalan. Dia tidak bisa membayangkan jika seluruh kendaraan tumpah ruah di jalanan.
Kecepatan kendaraan di dalam kota pun akan menurun. Ahmad mengatakan pada 2008 kendaraan masih bisa melaju rata-rata di atas 20 kilometer per jam. Namun pada 2012 kecepatannya anjlok menjadi 16 kilometer per jam. "Akhirnya pada 2014, semua kendaraan di Jakarta akan stuck," ujarnya.
Riset Indonesia Effort for Environment menyebutkan pada 2013 pertumbuhan kendaraan mencapai 1.600-2.400 unit per hari. Dari jumlah tersebut, 16,5 persen merupakan pertambahan mobil sementara sisanya adalah motor, bus, dan truk. Jumlah kendaraan di Jabodetabek yang beroperasi di Jakarta mencapai 38,7 juta unit, terdiri dari 26,1 juta unit sepeda motor, 5,3 juta unit mobil, 1,3 juta unit bus, dan 6,1 juta unit.
Selain dampak berupa kemacetan, Indonesia Effort for Environment mencatat pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat telah menyebabkan 57,8 persen warga Jakarta menderita sakit yang berhubungan dengan pencemaran udara. Sebanyak 1,2 juta warga Jakarta menderita asma sementara 153 ribu menderita bronchopneunomia, sebanyak 2,4 juta warga menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). "Pada 2010 saja, biaya kesehatan yang harus dibayarkan warga Jakarta mencapai Rp 38,5 triliun," kata Ahmad
Untuk mengurangi dampak kemacetan, Ahmad mendesak pemerintah untuk menghentikan penjualan kendaraan pribadi baru. Selain itu, moratorium pengembangan jalan tol juga harus dilakukan. Solusi lain adalah pembenahan sarana transportasi serta perbaikan pengaturan parkir di Jakarta.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/30/083501064/2014-Jakarta-Macet-Total
Menurut Ahmad, kondisi kemacetan terjadi meski hanya 15 persen kendaraan yang turun ke jalan. Dia tidak bisa membayangkan jika seluruh kendaraan tumpah ruah di jalanan.
Kecepatan kendaraan di dalam kota pun akan menurun. Ahmad mengatakan pada 2008 kendaraan masih bisa melaju rata-rata di atas 20 kilometer per jam. Namun pada 2012 kecepatannya anjlok menjadi 16 kilometer per jam. "Akhirnya pada 2014, semua kendaraan di Jakarta akan stuck," ujarnya.
Riset Indonesia Effort for Environment menyebutkan pada 2013 pertumbuhan kendaraan mencapai 1.600-2.400 unit per hari. Dari jumlah tersebut, 16,5 persen merupakan pertambahan mobil sementara sisanya adalah motor, bus, dan truk. Jumlah kendaraan di Jabodetabek yang beroperasi di Jakarta mencapai 38,7 juta unit, terdiri dari 26,1 juta unit sepeda motor, 5,3 juta unit mobil, 1,3 juta unit bus, dan 6,1 juta unit.
Selain dampak berupa kemacetan, Indonesia Effort for Environment mencatat pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat telah menyebabkan 57,8 persen warga Jakarta menderita sakit yang berhubungan dengan pencemaran udara. Sebanyak 1,2 juta warga Jakarta menderita asma sementara 153 ribu menderita bronchopneunomia, sebanyak 2,4 juta warga menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). "Pada 2010 saja, biaya kesehatan yang harus dibayarkan warga Jakarta mencapai Rp 38,5 triliun," kata Ahmad
Untuk mengurangi dampak kemacetan, Ahmad mendesak pemerintah untuk menghentikan penjualan kendaraan pribadi baru. Selain itu, moratorium pengembangan jalan tol juga harus dilakukan. Solusi lain adalah pembenahan sarana transportasi serta perbaikan pengaturan parkir di Jakarta.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/30/083501064/2014-Jakarta-Macet-Total
Senin, 17 Juni 2013
Jepang & AS Lebih Banyak Mobil Pribadi, Tapi Kenapa Tidak Macet?
Liputan6.com, Jakarta : Meningkatnya jumlah mobil di Indonesia terutama Jakarta dituding sebagai penyebab utama macet parahnya di jalanan. Benarkah kemacetan terjadi karena jumlah mobil di Indonesia sudah kebanyakan?
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro membantah bila meningkatnya jumlah kendaraan roda empat sebagai penyebab kemacetan di Jakarta.
"Jangan kontradiktifkan jumlah mobil dengan kemacetan di Jakarta, tapi harusnya antara kemacetan dengan trafik. Karena jumlah mobil itu per kapita," tegas dia di Jakarta, seperti ditulis Sabtu (15/6/2013).
Jumlah mobil di Indonesia, lanjut Bambang, masih terbilang sedikit dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang apabila dihitung dari jumlah mobil per kapita.
"AS dan Jepang itu jumlah mobil per kapitanya jauh lebih besar dari Indonesia. Tapi kenapa dua negara itu tidak semacet Indonesia? Ya karena transportasi publiknya bagus. Pakai mobil terus menerus kan karena masyarakat tidak ada pilihan," tukasnya.
Karena trasportasi publik yang memadai itulah, menurut Bambang, masyarakat Jepang dan AS punya pilihan untuk berkendaraan selain mobil pribadi. Hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, yang mana transportasi publik sangat sedikit dan tidak nyaman.
Berdasarkan data Ward's, AS memiliki jumlah mobil terbanyak di dunia sebanyak 239,8 juta unit pada tahun 2010. Tingkat kepemilikan kendaraan per kapita di AS juga yang tertinggi di dunia, yaitu 769 kendaraan per 1000 orang, sehingga satu mobil untuk setiap 1,3 orang.
Sementara Jepang mempunyai 73,9 juta unit kendaraan pada tahun 2010, dan menjadi pasar kendaraan terbesar kedua di dunia sampai tahun 2009.
Sedangkan di Indonesia, sejak Januari sampai April 2012 ini, kendaraan yang membebani jalanan Jakarta sudah mencapai 13,35 juta kendaraan terdiri dari motor 9,86 juta unit, mobil 2,54 juta unit, mobil beban 581,29 ribu unit, dan bus 363,71 unit.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/614030/jepang-as-lebih-banyak-mobil-pribadi-tapi-kenapa-tidak-macet
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro membantah bila meningkatnya jumlah kendaraan roda empat sebagai penyebab kemacetan di Jakarta.
"Jangan kontradiktifkan jumlah mobil dengan kemacetan di Jakarta, tapi harusnya antara kemacetan dengan trafik. Karena jumlah mobil itu per kapita," tegas dia di Jakarta, seperti ditulis Sabtu (15/6/2013).
Jumlah mobil di Indonesia, lanjut Bambang, masih terbilang sedikit dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang apabila dihitung dari jumlah mobil per kapita.
"AS dan Jepang itu jumlah mobil per kapitanya jauh lebih besar dari Indonesia. Tapi kenapa dua negara itu tidak semacet Indonesia? Ya karena transportasi publiknya bagus. Pakai mobil terus menerus kan karena masyarakat tidak ada pilihan," tukasnya.
Karena trasportasi publik yang memadai itulah, menurut Bambang, masyarakat Jepang dan AS punya pilihan untuk berkendaraan selain mobil pribadi. Hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, yang mana transportasi publik sangat sedikit dan tidak nyaman.
Berdasarkan data Ward's, AS memiliki jumlah mobil terbanyak di dunia sebanyak 239,8 juta unit pada tahun 2010. Tingkat kepemilikan kendaraan per kapita di AS juga yang tertinggi di dunia, yaitu 769 kendaraan per 1000 orang, sehingga satu mobil untuk setiap 1,3 orang.
Sementara Jepang mempunyai 73,9 juta unit kendaraan pada tahun 2010, dan menjadi pasar kendaraan terbesar kedua di dunia sampai tahun 2009.
Sedangkan di Indonesia, sejak Januari sampai April 2012 ini, kendaraan yang membebani jalanan Jakarta sudah mencapai 13,35 juta kendaraan terdiri dari motor 9,86 juta unit, mobil 2,54 juta unit, mobil beban 581,29 ribu unit, dan bus 363,71 unit.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/614030/jepang-as-lebih-banyak-mobil-pribadi-tapi-kenapa-tidak-macet
Selasa, 21 Mei 2013
Demi Warga Waduk Pluit, Pemerintah Tata Rusun
TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Dinas Perumahan Jonathan Pasodung mengatakan pihaknya berencana menata kembalinya Rumah Susun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Penataan agar bisa ditempati oleh warga gusuran dari bantaran Waduk Pluit yang tengah dinormalisasi.
Jonatahan mengatakan, penataan itu meliputi dua hal, yaitu penambahan blok di Rusun Muara Baru serta menertibkan warga yang menghuni secara liar unit unit di rusun tersebut. "Kadis Perumagan saat ini tengah ditugaskan untik menginventarisir warga yang ada di Rusun Muara Baru," ujar Jonathan kepada wartawan besok.
Terkait penertiban, Jonathan berkata, bahwa jumlah unit yang penghuninya harus ditertibkan adalag kesemua unit. Karena Rusun Muara Baru saat ini terdiri atas enam blok, maka total ada 400 unit yang penghuninya harus ditata.
Penertiban itu, kata Jonathan, adalah dengan mendata dan mengecek kembali apakah mereka adalah kategori layak menghuni rusun. Kategori itu ditentukan faktor seperti apakah mereka warga Waduk Pluit atau korban banjir, apakah mereka memiliki KTP DKI Jakarta, dan apakah mereka tidak memiliki tempat tinggal.
"Kalau ternyata memang mereka layak menghuni, kami tak segan buatkan surat perjanjian sewanya. Kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat, ya mereka kami keluarkan,"ujar Jonathan tegas. Ia juga mengatakan hal penertiban tengah disosialisasikan.
Sementara itu, terkait penambahan blok, Jonatahan mengatakan akan menambah 6-8 blok baru di rusun Muara Baru. Per blok bisa menampung 100 unit ata dengan kata lain akan ada 800 unit siap huni.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/21/083481913/Demi-Warga-Waduk-Pluit-Pemerintah-Tata-Rusun
Jonatahan mengatakan, penataan itu meliputi dua hal, yaitu penambahan blok di Rusun Muara Baru serta menertibkan warga yang menghuni secara liar unit unit di rusun tersebut. "Kadis Perumagan saat ini tengah ditugaskan untik menginventarisir warga yang ada di Rusun Muara Baru," ujar Jonathan kepada wartawan besok.
Terkait penertiban, Jonathan berkata, bahwa jumlah unit yang penghuninya harus ditertibkan adalag kesemua unit. Karena Rusun Muara Baru saat ini terdiri atas enam blok, maka total ada 400 unit yang penghuninya harus ditata.
Penertiban itu, kata Jonathan, adalah dengan mendata dan mengecek kembali apakah mereka adalah kategori layak menghuni rusun. Kategori itu ditentukan faktor seperti apakah mereka warga Waduk Pluit atau korban banjir, apakah mereka memiliki KTP DKI Jakarta, dan apakah mereka tidak memiliki tempat tinggal.
"Kalau ternyata memang mereka layak menghuni, kami tak segan buatkan surat perjanjian sewanya. Kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat, ya mereka kami keluarkan,"ujar Jonathan tegas. Ia juga mengatakan hal penertiban tengah disosialisasikan.
Sementara itu, terkait penambahan blok, Jonatahan mengatakan akan menambah 6-8 blok baru di rusun Muara Baru. Per blok bisa menampung 100 unit ata dengan kata lain akan ada 800 unit siap huni.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/21/083481913/Demi-Warga-Waduk-Pluit-Pemerintah-Tata-Rusun
Jumat, 26 April 2013
Layanan Transjakarta Makin Turun
JAKARTA,KOMPAS.com— Koalisi Warga Untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta menilai layanan transjakarta semakin menurun. Pemda DKI diminta agar menyelesaikan persoalan ini sehingga keberadaan transjakarta sebagai solusi kemacetan dapat berjalan semestinya.
"Untuk melihat penurunan pelayanan adalah produktifitas dari 576 unit angkutan di 12 koridor. Tahun lalu jumlah penumpang transjakarta adalah 400.000 orang per hari. Namun, saat ini turun menjadi 300.000 orang per hari. Ada apa ini?" kata Ketua KAWAT Azas Tigor Naigolan di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Azas menyebutkan beberapa kendala yang memengaruhi turunnya pelayanan transjakarta di antaranya tidak sterilnya jalur transjakarta. "Kondisi yang bisa dilihat adalah masih banyak pengendara yang menyerobot jalur bus transjakarta. Penumpang akhirnya harus menunggu lama," jelas Azas.
Kendala lain adalah kurangnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). "Saat ini hanya ada enam stasiun SPBG. Idealnya, pada satu koridor terdapat dua SPBG sehingga menjadi 24 SPBG," tambah Azas.
Rudy Tehamihardja, Sekretaris KAWAT, menambahkan, banyak bus transjakarta yang tidak beroperasi lagi. "Sebenarnya setiap hari jumlah yang beroperasi adalah 90 persen, tetapi dari catatan kami hanya 60 persen," kata Rudy.
Menurut Rudy, operator bus tidak mampu merawat bus dengan baik dikarenakan kurangnya biaya perawatan. "Dari laporan masyarakat, kekurangan armada sangat terasa di koridor 9, 10, dan 12. Dari hasil penelusuran kami, ternyata benar bahwa operator tidak mampu merawat," terang Rudy.
Rudy menduga, kesulitan anggaran itu dikarenakan rendahnya harga rupiah per kilometer yang diterima dari Unit Pengelola Transjakarta. "Operator membanting harga di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," jelas Rudy.
Dari data KAWAT diketahui, di koridor 9 untuk bus single adalah Rp 8.995, sementara pemenang lelang Rp 5.705 dan HPS bus gandeng Rp 13.198 dengan pemenang lelang Rp 8.750. Di koridor 10, HPS Rp 13.198 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 8.760, koridor 12 dengan HPS Rp 14.132 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 11.800. Salah satu contoh koridor yang tidak bermasalah adalah koridor 11 dengan HPS Rp 13.895 dan pemenang lelang tidak berbeda jauh yakni Rp13.074.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/25/22104571/Layanan.Transjakarta.Makin.Turun
"Untuk melihat penurunan pelayanan adalah produktifitas dari 576 unit angkutan di 12 koridor. Tahun lalu jumlah penumpang transjakarta adalah 400.000 orang per hari. Namun, saat ini turun menjadi 300.000 orang per hari. Ada apa ini?" kata Ketua KAWAT Azas Tigor Naigolan di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Azas menyebutkan beberapa kendala yang memengaruhi turunnya pelayanan transjakarta di antaranya tidak sterilnya jalur transjakarta. "Kondisi yang bisa dilihat adalah masih banyak pengendara yang menyerobot jalur bus transjakarta. Penumpang akhirnya harus menunggu lama," jelas Azas.
Kendala lain adalah kurangnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). "Saat ini hanya ada enam stasiun SPBG. Idealnya, pada satu koridor terdapat dua SPBG sehingga menjadi 24 SPBG," tambah Azas.
Rudy Tehamihardja, Sekretaris KAWAT, menambahkan, banyak bus transjakarta yang tidak beroperasi lagi. "Sebenarnya setiap hari jumlah yang beroperasi adalah 90 persen, tetapi dari catatan kami hanya 60 persen," kata Rudy.
Menurut Rudy, operator bus tidak mampu merawat bus dengan baik dikarenakan kurangnya biaya perawatan. "Dari laporan masyarakat, kekurangan armada sangat terasa di koridor 9, 10, dan 12. Dari hasil penelusuran kami, ternyata benar bahwa operator tidak mampu merawat," terang Rudy.
Rudy menduga, kesulitan anggaran itu dikarenakan rendahnya harga rupiah per kilometer yang diterima dari Unit Pengelola Transjakarta. "Operator membanting harga di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," jelas Rudy.
Dari data KAWAT diketahui, di koridor 9 untuk bus single adalah Rp 8.995, sementara pemenang lelang Rp 5.705 dan HPS bus gandeng Rp 13.198 dengan pemenang lelang Rp 8.750. Di koridor 10, HPS Rp 13.198 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 8.760, koridor 12 dengan HPS Rp 14.132 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 11.800. Salah satu contoh koridor yang tidak bermasalah adalah koridor 11 dengan HPS Rp 13.895 dan pemenang lelang tidak berbeda jauh yakni Rp13.074.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/25/22104571/Layanan.Transjakarta.Makin.Turun
Jumat, 15 Februari 2013
"Waterway" untuk Warga Rusun Marunda
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan moda transportasi baru untuk memfasilitasi keterbatasan transportasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Dua unit kapal motor disediakan untuk mengangkut penumpang dari Rusun Marunda menuju Muara Baru.
"Ada dua kapal jenis karapu yang kami sediakan untuk trayek waterway ini. Kebetulan banyak warga rusun yang bekerja di sana, makanya trayeknya seperti itu," kata Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tri Hendro S di Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/2/2013).
Ia menjelaskan, Dishub memiliki enam kapal jenis karapu dan dua kapal jenis lumba-lumba. Kapal-kapal tersebut selama ini melayani rute Muara Angke - Kepulauan Seribu.
"Namun, selalu ada yang dicadangkan, termasuk dua ini. Karena itu, sekarang dimanfaatkan dulu buat transportasi di sini," kata Tri.
Dua kapal yang disiapkan masing-masing karapu II dan karapu III. Keduanya berkapasitas 24 penumpang. Masing-masing dilengkapi dua mesin 200 PK, total 400 PK, dan mampu mencapai kecepatan maksimum 30 knot.
"Dengan jarak (Marunda-Muara Baru) sekitar 12 mil atau sekitar 17 kilometer, kami perkirakan waktu perjalanan sekitar 30 menit," imbuh Tri.
Waktu tersebut jauh lebih singkat dibandingkan dengan jika melakukan perjalanan menggunakan transportasi darat yang mencapai sekitar satu jam di saat lancar, bahkan 2-3 jam di saat macet. Karena itu, Tri menilai, transportasi laut lebih efektif meskipun cukup menguras dari sisi anggaran.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/14/12141963/.Waterway.untuk.Warga.Rusun.Marunda
"Ada dua kapal jenis karapu yang kami sediakan untuk trayek waterway ini. Kebetulan banyak warga rusun yang bekerja di sana, makanya trayeknya seperti itu," kata Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tri Hendro S di Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/2/2013).
Ia menjelaskan, Dishub memiliki enam kapal jenis karapu dan dua kapal jenis lumba-lumba. Kapal-kapal tersebut selama ini melayani rute Muara Angke - Kepulauan Seribu.
"Namun, selalu ada yang dicadangkan, termasuk dua ini. Karena itu, sekarang dimanfaatkan dulu buat transportasi di sini," kata Tri.
Dua kapal yang disiapkan masing-masing karapu II dan karapu III. Keduanya berkapasitas 24 penumpang. Masing-masing dilengkapi dua mesin 200 PK, total 400 PK, dan mampu mencapai kecepatan maksimum 30 knot.
"Dengan jarak (Marunda-Muara Baru) sekitar 12 mil atau sekitar 17 kilometer, kami perkirakan waktu perjalanan sekitar 30 menit," imbuh Tri.
Waktu tersebut jauh lebih singkat dibandingkan dengan jika melakukan perjalanan menggunakan transportasi darat yang mencapai sekitar satu jam di saat lancar, bahkan 2-3 jam di saat macet. Karena itu, Tri menilai, transportasi laut lebih efektif meskipun cukup menguras dari sisi anggaran.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/14/12141963/.Waterway.untuk.Warga.Rusun.Marunda
Langganan:
Postingan
(
Atom
)