Jakarta, HanTer – Program Kali Bersih (Prokasih) sudah 20 tahun dicanangkan. Kenyataannya, program itu masih ‘mandul’, alias cuma ‘omdo’ (Omong Doang). Buktinya masih terdapat kali yang kotor. Seperti Kali Angke, Jakarta Barat, ada satu ton lebih sampah menumpuk di kali itu. Air di kali itu pun hitam pekat.
“Selama ini Pemprov DKI hanya sebatas punya program, sedangkan pelaksanaan untuk mengatasi sampah nihil. Soal Prokasih, misalnya. Sudah dua puluh tahun dilontarkan program kali bersih (prokasih), nyatanya kali di Ibukota bukanya semakin bersih malah semakin kotor dan airnya hitam. Prokasih cuma omdo,” ujar pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjawab Harian Terbit, Minggu (28/9).
Menurutnya selama ini pendekatan yang dilakukan Pemprov DKI hanya sebatas penangan program seperti pengerukan kali dan pendekatan proyek. Seyogyanya hal tersebut dibarengi dengan pemberdayaan di masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah rumah tangga, industri, dan limbah ke dalam kali tanpa rasa berdosa.
“Ini memang perlu sinergitas mulai dari RT/RW nya lurah agar mendorong partisipasi masyarakatnya agar mengerti bahwa sampah adalah masalah bersama,” ujarnya.
Dihubungi terpisah Wakil Kepala Dinas (Wakadis) Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan, sampah di Kali Angke Jakarta Barat yang ada di pinggir jalan disebut keterniaga. Dia berdalih karena setiap pagi memang rutin terdapat Pasar Subuh. Sehingga terjadi penumpukan sampah baik di badan jalan, trotoar, dan Kali Angke.
“Disana sudah kami tempatkan petugas dinas kebersihan sampah Kali Angke Kecamatan Grogol Petmaburan,” ujar Isnawa kepada Harian Terbit. Minggu (28/9).
Pengambilan sampah tersebut, lanjut dia, rutin dilakukan setiap pagi dan sore sebanyak 2-3 kali pengambilan sampah dengan truk sampah. Karenanya, sejak tahun lalu, permasalahan sampah, kali, waduk, dan danau menjadi tugas dinas kebersihan. “Sampah setiap harinya selalu ada. Kadang orang lewat taro sampahnya di situ karena beranggapan itu sering jadi lokasi liar,” ujar dia.
Dirinya mengklaim masalah sampah yang ada di Kali Angke disebabkan adanya pasar darurat setiap hari. Serta sampah kali yang lewat dari pintu air terbuang ke Kali Angke. Karenanya sampah akan sedikit jika aktivitas PKL dan pasar liar sudah tidak ada.
“Mungkin mohon bantuan pak Walikota Jakarta Barat untuk menertibkan pasar liar. Kalau tugas kita rutin setiap hari,” ungkapnya.
Pantauan Harian Terbit pemandangan di sepanjang Kali Ciliwung atau yang lebih dikenal Banjir Kanal Barat di sisi jalan raya Latumenten, Jakarta Barat sangat tak indah dipandang mata. Pasalnya kali yang airnya berwarna hitam tersebut dipenuhi oleh sampah yang mengapung. Padahal kali ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan apartemen Season City dan apartemen Latumenten.
Terdapat sampah yang menumpuk di pinggiran Banjir Kanal Barat tersebut, bahkan ada bagian dari batang pohon yang teronggok begitu saja. Kali dengan lebar kurang lebih 20 meter ini sangat mencolok jika dibiarkan kotor dan mengganggu pemandangan kota.
Menurut seorang warga Jelambar, sampah di kali itu bukan karena ulah warga Jakarta Barat. "Sampah di kali bukan dari warga sini, itu kiriman dari Bogor. Dari jaman Pak Harto, kalau buang sampah di kali akan didenda udah ada, jadi warga di sini udah pada ngerti. Asal tahu aja sampah di Jakarta kan dibuang di Bekasi, kalau dibuang di Bogor bisa sampe lagi ke sini," ujar Haryanto (62) kepada Harian Terbit, Minggu (28/9).
Untuk diketahui terdapat ribuan warga dengan rumah-rumah kecil dan padat, hidup menetap di pinggir jalan alternatif atau lebih dikenal dengan jalan Petak Kodok, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sedangkan di seberangnya lagi adalah jalan alternatif kedua yang lebih dikenal dengan jalan Petak Seng, kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, dimana sepanjang jalan terlihat sangat kotor dipenuhi sampah.
Tetapi di sepanjang jalan Petak Seng hanya sedikit warga yang menempati, sembari berjualan minuman dan rokok. Berbeda dengan jalan Petak Kodok, dimana padatnya rumah-rumah mungil warga yang menyatu dengan warung kelontong, usaha tahu gejrot, mainan anak, burung merpati bahkan play station di pinggir jalan yang lebarnya sekitar 5 meter.
Menurut Haryanto, usaha warga Angke dalam mencukupi kebutuhan keluarga itu sudah digeluti lama dan tidak ada hubungan dengan sampah yang menumpuk di pinggir kali atau yang mengapung.
"Karena sampah itu kiriman aja. Apalagi kalau hujan, sampah-sampah numpuk di depan jembatan depan Season City, karena jembatannya rendah. Beberapa bulan lalu saya lihat ada eskavator bersihin sampah di situ," ujarnya.
Jamaluddin (50), abang ojek yang sudah bertahun-tahun mangkal di pinggir jalan raya Latumenten menambahkan, petugas dinas kebersihan tiap hari terlihat.
"Petugas kebersihan tiap hari terlihat, bersihin jalan, ada juga yang bersihin kali, tapi sampah datang aja terus dan mengapung. Kalau hujan nanti akan terlihat lebih banyak dan menumpuk, itu yang buang bisa orang Tanah Abang karena kali ini nyambung dari Tanah Abang, atau bisa juga dari Bogor," ujarnya.
Lebih lanjut Yayat Supriyatna mengemukakan, perlu dibangun sinergitas dari Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Sehingga masalah sampah di pinggir jalan dan kali dapat dibereskan.
Dia mencontohkan, di Surabaya para ulama melakukan pendekatan kultur bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini dinilai efektif karena dapat mengurangi pembuangan sampah sembarangan.
“Kita memang harus lakukan program kluster berbasis wilayah. Agar masalah sampah dan sungai dibagi tangung jawabnya antara dinas dan masyarakat secara bersama. Karena jika hanya berbicara proyek tidak akan selesai,” ungkapnya.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/29/9000/18/18/Program-Kali-Bersih-Omdo-Sampah-Satu-Ton-Numpun-di-Kali-Angke
Tampilkan postingan dengan label pinggir. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pinggir. Tampilkan semua postingan
Selasa, 30 September 2014
Selasa, 26 Agustus 2014
Kekacauan di Kolong Tol Lingkar Luar Jakarta West 2
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepulan asap kendaraan bermotor pada Selasa (19/8) malam itu membuat mata perih dan napas sesak. Seorang pengendara sepeda motor membuka kain penutup hidung dan terbatuk-batuk. Ia berusaha menepi, tetapi tak bisa. Ia terjebak di antara jeritan klakson kendaraan bermesin yang berjejalan di kolong Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/ JORR) West 2 di Jalan Ciledug Raya.
Jarum jam sudah menunjukkan pukul 21.00 lewat, tetapi lalu lintas di kolong tol baru itu masih tersumbat. Usut punya usut ternyata ada dua metromini terlibat kecelakaan sekitar 200 meter dari mulut tol. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi badan bus menghalangi arus kendaraan di jalan yang terdiri dari dua lajur saja.
”Tidak ada kecelakaan saja di sini sekarang macet parah sejak ada tol,” kata Sulaiman, penjaga toko bahan bangunan tak jauh dari lokasi kecelakaan.
Kolong JORR W2 di Ciledug Raya disadari atau tidak kini menambah panjang deretan simpul kemacetan di Jakarta.
Letak mulut tol tepat menumpang di Jalan Ciledug Raya, jalan yang sejak berpuluh tahun silam kondisinya begitu-begitu saja. Jalan utama penghubung Kota Tangerang dan Jakarta Selatan itu tidak dilengkapi trotoar yang memadai. Aspal jalan masih banyak yang berbatasan dengan tanah berbatu atau pinggir selokan. Parkir liar marak, toko dan tempat usaha seenaknya menggelar dagangan hingga ke tepi jalan. Kesemrawutan makin sempurna dengan perilaku angkutan umum yang ngetem sembarangan.
Sejak JORR W2 beroperasi, kendaraan yang keluar tol dari arah Meruya, Jakarta Barat, atau dari Jalan Kostrad tidak lagi bisa langsung belok kanan menuju arah Ciledug. Kendaraan harus belok kiri dan melaju terus sekitar 500 meter baru menemukan U-turn (putaran).
Di sini muncul masalah baru. Sekelompok orang yang terdiri atas 4-6 laki-laki, kadang ikut beraksi juga satu-dua perempuan, menjadi penguasa U-turn. Dengan membayar Rp 500, Rp 1.000, atau Rp 2.000, kendaraan roda empat atau lebih bisa mulus berputar di sini. Para preman itu akan menghentikan semua kendaraan dari arah Cipulir, Kebayoran Lama. Mereka adalah ”lampu merah” hidup di titik itu. Akibatnya, antrean kendaraan mengular nyaris setiap hari di kedua sisi jalan di sekitar putaran balik.
”Kalau enggak pakai jasa mereka, bisa setengah mati berputar di situ. Apalagi kalau lalu lintas lagi padat. Mungkin baiknya ada lampu lalu lintas dan polisi jaga di situ biar orang terbiasa ikuti aturan,” kata Rahardian, warga di Jalan M Saidi Raya.
Siksaan bagi pengguna jalan reguler setelah JORR W2 beroperasi tak sebatas itu. Bagi yang akan menuju M Saidi Raya atau Bintaro, mereka tak bisa lagi langsung belok kiri pas di perempatan di bawah tol. Semua pengguna jalan harus masuk ke kiri sebelum kolong tol dan menyusuri jalan pinggir tol sepanjang lebih kurang 1 km sebelum menemukan terowongan pendek di bawah tol. Seusai menyeberangi terowongan, pengendara menyusuri pinggir tol lebih kurang 900 meter dan akhirnya menyatu dengan jalur keluar tol yang menuju Bintaro.
Penataan sekitar tol
Ahli transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen SW Tangkudung, mengatakan, kekacauan di kolong JORR W2 di Ciledug Raya disebabkan pembangunan tol tidak diikuti penataan kawasan di sekitarnya.
Menurut dia, tol itu seharusnya tersambung dengan jalan yang kelasnya sama dengan jalan tol itu sendiri, yaitu arteri utama.
”Jalan arteri utama ditandai dengan lebar jalan tertentu, tidak langsung berada di tengah permukiman, dan didukung rambu serta rekayasa lalu lintas memadai sehingga tidak memicu kemacetan baru,” katanya.
Ellen juga mengkritik jarak pintu keluar-masuk tol (ramp) JORR W2 yang tergolong rapat. Saat mencoba berkendara di jalan bebas hambatan itu, waktu tempuh dari Pintu Tol Meruya ke Pintu Tol Ciledug dengan kecepatan sekitar 50 km per jam hanya butuh lima menit.
Bagi kalangan ahli transportasi, tol adalah jalur alternatif yang tidak melayani rute mobilitas jarak dekat sehingga seharusnya jarak antarpintu tol berjauhan. Kebijakan ini untuk mencegah terlalu banyak sentuhan antara arus kendaraan pengguna tol dan pengguna kendaraan di jalan reguler.
Sebagai contoh, Tol Dalam Kota (Tol Sedyatmo) pernah memicu kemacetan panjang di sekitar kawasan Senayan karena pintu keluar dan masuk kendaraan terlalu rapat. Polisi dan Pemprov DKI Jakarta sejak sekitar satu tahun terakhir berinisiatif menutup pintu di Senayan. Hal ini karena arus keluar masuk tol itu tidak hanya mengacaukan arus di jalan reguler, tetapi juga memicu antrean panjang di dalam ruas tol sendiri. Gara-gara ini, fungsi tol sebagai jalan bebas hambatan pun gugur.
Ellen menyatakan belum terlambat untuk mulai menata kembali operasional tol dan jaringan jalan di sekitar tol. Justru, penataan dan pengendalian tersebut wajib dilakukan otoritas yang berwenang, baik pengelola tol maupun pemerintah daerah sekitar.
Kementerian Pekerjaan Umum selaku pihak yang membangun JORR W2 mungkin sudah melaksanakan tugasnya dengan membangun jalan pinggir tol dan melengkapi akses baru ke kawasan sekitar.
Namun, sampai saat ini, dampak luas keberadaan tol terhadap masyarakat sekitar belum tertangani. Pemerintah daerah, baik DKI maupun Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, pun belum bergerak memperbaiki kualitas jalan reguler dan trotoar sekitar tol serta menata kawasannya, termasuk mengatur perkembangan permukiman.
Selama ini, kata Ellen, pembangunan jalan tol memang selalu tidak selaras dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah.
”Tengok saja di sekitar Tol TB Simatupang. Di kanan-kirinya sekarang terus tumbuh gedung tinggi yang mengandalkan akses tol. Padahal, jalan regulernya sempit begitu, cuma dua lajur. Jadinya kemacetan parah rutin setiap hari,” kata Ellen. Antisipasi enam tol
Kini, Jakarta tengah bersiap membangun lagi enam ruas Tol Dalam Kota. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol baru yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan. Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas.
Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dalu dilaksanakan ketimbang pembangunan jalan tol baru untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.
Ellen dan juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit pun mengingatkan, berkaca pada kasus-kasus serupa di JORR W2, TB Simatupang, dan Tol Sedyatmo, keruwetan serupa berpotensi terulang di banyak lokasi lain saat enam tol dalam kota baru dibangun dan beroperasi pada 2018. Apakah Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berwenang mengelola tol menyadari dan sudah mengantisipasi sejak awal? Mungkin perlu desakan publik untuk menggugah kesadaran untuk itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/23/14300951/Kekacauan.di.Kolong.Tol.Lingkar.Luar.Jakarta.West.2
Jarum jam sudah menunjukkan pukul 21.00 lewat, tetapi lalu lintas di kolong tol baru itu masih tersumbat. Usut punya usut ternyata ada dua metromini terlibat kecelakaan sekitar 200 meter dari mulut tol. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi badan bus menghalangi arus kendaraan di jalan yang terdiri dari dua lajur saja.
”Tidak ada kecelakaan saja di sini sekarang macet parah sejak ada tol,” kata Sulaiman, penjaga toko bahan bangunan tak jauh dari lokasi kecelakaan.
Kolong JORR W2 di Ciledug Raya disadari atau tidak kini menambah panjang deretan simpul kemacetan di Jakarta.
Letak mulut tol tepat menumpang di Jalan Ciledug Raya, jalan yang sejak berpuluh tahun silam kondisinya begitu-begitu saja. Jalan utama penghubung Kota Tangerang dan Jakarta Selatan itu tidak dilengkapi trotoar yang memadai. Aspal jalan masih banyak yang berbatasan dengan tanah berbatu atau pinggir selokan. Parkir liar marak, toko dan tempat usaha seenaknya menggelar dagangan hingga ke tepi jalan. Kesemrawutan makin sempurna dengan perilaku angkutan umum yang ngetem sembarangan.
Sejak JORR W2 beroperasi, kendaraan yang keluar tol dari arah Meruya, Jakarta Barat, atau dari Jalan Kostrad tidak lagi bisa langsung belok kanan menuju arah Ciledug. Kendaraan harus belok kiri dan melaju terus sekitar 500 meter baru menemukan U-turn (putaran).
Di sini muncul masalah baru. Sekelompok orang yang terdiri atas 4-6 laki-laki, kadang ikut beraksi juga satu-dua perempuan, menjadi penguasa U-turn. Dengan membayar Rp 500, Rp 1.000, atau Rp 2.000, kendaraan roda empat atau lebih bisa mulus berputar di sini. Para preman itu akan menghentikan semua kendaraan dari arah Cipulir, Kebayoran Lama. Mereka adalah ”lampu merah” hidup di titik itu. Akibatnya, antrean kendaraan mengular nyaris setiap hari di kedua sisi jalan di sekitar putaran balik.
”Kalau enggak pakai jasa mereka, bisa setengah mati berputar di situ. Apalagi kalau lalu lintas lagi padat. Mungkin baiknya ada lampu lalu lintas dan polisi jaga di situ biar orang terbiasa ikuti aturan,” kata Rahardian, warga di Jalan M Saidi Raya.
Siksaan bagi pengguna jalan reguler setelah JORR W2 beroperasi tak sebatas itu. Bagi yang akan menuju M Saidi Raya atau Bintaro, mereka tak bisa lagi langsung belok kiri pas di perempatan di bawah tol. Semua pengguna jalan harus masuk ke kiri sebelum kolong tol dan menyusuri jalan pinggir tol sepanjang lebih kurang 1 km sebelum menemukan terowongan pendek di bawah tol. Seusai menyeberangi terowongan, pengendara menyusuri pinggir tol lebih kurang 900 meter dan akhirnya menyatu dengan jalur keluar tol yang menuju Bintaro.
Penataan sekitar tol
Ahli transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen SW Tangkudung, mengatakan, kekacauan di kolong JORR W2 di Ciledug Raya disebabkan pembangunan tol tidak diikuti penataan kawasan di sekitarnya.
Menurut dia, tol itu seharusnya tersambung dengan jalan yang kelasnya sama dengan jalan tol itu sendiri, yaitu arteri utama.
”Jalan arteri utama ditandai dengan lebar jalan tertentu, tidak langsung berada di tengah permukiman, dan didukung rambu serta rekayasa lalu lintas memadai sehingga tidak memicu kemacetan baru,” katanya.
Ellen juga mengkritik jarak pintu keluar-masuk tol (ramp) JORR W2 yang tergolong rapat. Saat mencoba berkendara di jalan bebas hambatan itu, waktu tempuh dari Pintu Tol Meruya ke Pintu Tol Ciledug dengan kecepatan sekitar 50 km per jam hanya butuh lima menit.
Bagi kalangan ahli transportasi, tol adalah jalur alternatif yang tidak melayani rute mobilitas jarak dekat sehingga seharusnya jarak antarpintu tol berjauhan. Kebijakan ini untuk mencegah terlalu banyak sentuhan antara arus kendaraan pengguna tol dan pengguna kendaraan di jalan reguler.
Sebagai contoh, Tol Dalam Kota (Tol Sedyatmo) pernah memicu kemacetan panjang di sekitar kawasan Senayan karena pintu keluar dan masuk kendaraan terlalu rapat. Polisi dan Pemprov DKI Jakarta sejak sekitar satu tahun terakhir berinisiatif menutup pintu di Senayan. Hal ini karena arus keluar masuk tol itu tidak hanya mengacaukan arus di jalan reguler, tetapi juga memicu antrean panjang di dalam ruas tol sendiri. Gara-gara ini, fungsi tol sebagai jalan bebas hambatan pun gugur.
Ellen menyatakan belum terlambat untuk mulai menata kembali operasional tol dan jaringan jalan di sekitar tol. Justru, penataan dan pengendalian tersebut wajib dilakukan otoritas yang berwenang, baik pengelola tol maupun pemerintah daerah sekitar.
Kementerian Pekerjaan Umum selaku pihak yang membangun JORR W2 mungkin sudah melaksanakan tugasnya dengan membangun jalan pinggir tol dan melengkapi akses baru ke kawasan sekitar.
Namun, sampai saat ini, dampak luas keberadaan tol terhadap masyarakat sekitar belum tertangani. Pemerintah daerah, baik DKI maupun Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, pun belum bergerak memperbaiki kualitas jalan reguler dan trotoar sekitar tol serta menata kawasannya, termasuk mengatur perkembangan permukiman.
Selama ini, kata Ellen, pembangunan jalan tol memang selalu tidak selaras dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah.
”Tengok saja di sekitar Tol TB Simatupang. Di kanan-kirinya sekarang terus tumbuh gedung tinggi yang mengandalkan akses tol. Padahal, jalan regulernya sempit begitu, cuma dua lajur. Jadinya kemacetan parah rutin setiap hari,” kata Ellen. Antisipasi enam tol
Kini, Jakarta tengah bersiap membangun lagi enam ruas Tol Dalam Kota. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol baru yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan. Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas.
Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dalu dilaksanakan ketimbang pembangunan jalan tol baru untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.
Ellen dan juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit pun mengingatkan, berkaca pada kasus-kasus serupa di JORR W2, TB Simatupang, dan Tol Sedyatmo, keruwetan serupa berpotensi terulang di banyak lokasi lain saat enam tol dalam kota baru dibangun dan beroperasi pada 2018. Apakah Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berwenang mengelola tol menyadari dan sudah mengantisipasi sejak awal? Mungkin perlu desakan publik untuk menggugah kesadaran untuk itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/23/14300951/Kekacauan.di.Kolong.Tol.Lingkar.Luar.Jakarta.West.2
Kamis, 19 Desember 2013
Ini 9 Penyebab Kemacetan di Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi DKI Jakarta selalu diidentikkan dengan kemacetan. Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago memaparkan, ada sembilan hal yang menjadi penyebab macet di ibu kota.
Pertama, ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20 persen dari total luas kota. Saat ini, lahan jalan Jakarta hanya 6,2 persen saja dari total lahan.
Kedua, moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Menurut Andrinof, angkutan umum utama di Jakarta harusnya berupa bus dan kereta yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar.
"Namun, yang terjadi saat ini Jakarta masih dilayani 16 ribu angkot. Jumlah angkot harus diciutkan drastis," kata dia saat memberikan kultwit di akun Twitter-nya @andrinof_a_ch.
Penyebab ketiga yaitu minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Sehingga orang kerap kali menyeberang beramai-ramai saat arus lalu lintas sedang tinggi. Ini tentu menghambat laju kendaraan.
Keempat, karena kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun di Jakarta jumlahnya amat kecil. Akibatnya, orang menyebar ke daerah pinggir. "Penyebaran rumah ke pinggir membuat orang lama dan banyak berada di jalan," ujar Andrinof.
Penyebab kelima karena banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan fly over maupun underpass. Keenam, angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5 persen per tahun. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta.
Penyeban ketujuh, yaitu karena banyaknya titik bottleneck, seperti di pintu-pintu masuk jalan tol. Sementara penyebab nomor delapan yaitu karena kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta.
Penyebab terakhir, yaitu karena buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian ijin bangunan seperti mall dan ruko. "Di luar sembilan penyebab tersebut, ada dua masalah fundamental di masa lalu, yaitu kepemimpinan birokrasi dan tata kelola anggaran," ujar pengamat dari Universitas Indonesia itu.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/12/19/my13jf-ini-9-penyebab-kemacetan-di-jakarta
Pertama, ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20 persen dari total luas kota. Saat ini, lahan jalan Jakarta hanya 6,2 persen saja dari total lahan.
Kedua, moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Menurut Andrinof, angkutan umum utama di Jakarta harusnya berupa bus dan kereta yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar.
"Namun, yang terjadi saat ini Jakarta masih dilayani 16 ribu angkot. Jumlah angkot harus diciutkan drastis," kata dia saat memberikan kultwit di akun Twitter-nya @andrinof_a_ch.
Penyebab ketiga yaitu minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Sehingga orang kerap kali menyeberang beramai-ramai saat arus lalu lintas sedang tinggi. Ini tentu menghambat laju kendaraan.
Keempat, karena kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun di Jakarta jumlahnya amat kecil. Akibatnya, orang menyebar ke daerah pinggir. "Penyebaran rumah ke pinggir membuat orang lama dan banyak berada di jalan," ujar Andrinof.
Penyebab kelima karena banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan fly over maupun underpass. Keenam, angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5 persen per tahun. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta.
Penyeban ketujuh, yaitu karena banyaknya titik bottleneck, seperti di pintu-pintu masuk jalan tol. Sementara penyebab nomor delapan yaitu karena kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta.
Penyebab terakhir, yaitu karena buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian ijin bangunan seperti mall dan ruko. "Di luar sembilan penyebab tersebut, ada dua masalah fundamental di masa lalu, yaitu kepemimpinan birokrasi dan tata kelola anggaran," ujar pengamat dari Universitas Indonesia itu.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/12/19/my13jf-ini-9-penyebab-kemacetan-di-jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)