JAKARTA - Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diperuntukkan bagi warga tak mampu dan rentan miskin di Jakarta ternyata tidak bisa digunakan untuk mengobati seluruh penyakit. Ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung oleh KJS, salah satunya penyakit yang disebabkan oeh bencana banjir.
"Seperti bencana, kimia klinik puskesmas, HIV, narkoba itu tidak ditanggung KJS," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati kepada Sindonews di Jakarta Timur, Rabu (18/6/2014).
Dien juga mengatakan bahwa beberapa penyakit tersebut tidak ditanggung oleh KJS akan tetapi ditanggung oleh Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Hal ini disebabkan karena penyakit seperti HIV/AIDS dan narkoba adalah akibat perilaku tersebut.
"Banjir tiga bulan itu tidak ditanggung KJS, kalau HIV sama narkoba itu kan akibat yang ditimbulkan dari perilaku manusia yang salah," tukasnya.
Dien menambahkan untuk KJS sendiri tahun ini dianggarkan oleh APBD 2014 sekitar Rp1,5 triliun dengan rincian 19.225 dikali jumlah pemegang KJS sebanyak 4,7 juta jiwa ditambah dengan utang dan penambahan pada KJS tahun lalu sebesar 25 persen.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/874939/31/kjs-tak-berlaku-bagi-korban-banjir
Tampilkan postingan dengan label kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kesehatan. Tampilkan semua postingan
Kamis, 19 Juni 2014
Senin, 15 April 2013
Dokter Jantung: Mau Hidup di Jakarta Tanpa Stres? Belajarlah Nikmati Macet
Jakarta, Stres merupakan salah satu faktor risiko yang harus dihindari jika tak ingin kena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tetapi bagaimana caranya menghindari stres di Jakarta kalau setiap hari harus menghadapi macet? Ini saran dokter.
"Kalau saya pernah bilang begini kalau dengar orang ngomel saat macet. Elu mau hidup di Jakarta nggak? Kalau mau, ya udah nikmati saja macetnya," kata Dr Nani Hersunarti, SpJP(K), Ketua Indonesian Society of Hypertension (InaSH) usai pencanangan Gerakan Nasional Periksa Tekanan Darah oleh Menteri Kesehatan di Istora Senayan, Jakarta, dan ditulis pada Senin (8/4/2013).
Menurut Dr Nani, mengeluh dan mengomel-ngomel saat macet tidak akan menyelesaikan masalah. Malahan, kadang bisa menambah stres dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Belajar menerima dan berdamai dengan keadaan justru lebih membantu atau minimal tidak membuat orang tambah stres.
"Kalau marah, menjadi tidak macet? Nggak juga kan?" tambah Dr Nani.
Secara umum, stres memang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sependapat dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sebelumnya, Dr Nani juga menganggap tidak ada orang yang hidup tanpa stres sama sekali. Hanya orang mati yang tidak pernah lagi mengalami stres.
Oleh karena itu, stres bukanlah hal yang harus dan bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah mengendalikan dan mengelola stres. Caranya mudah, cukup dengan melakukan hal-hal yang positif dan menyenangkan.
"Yang suka nyanyi, ya menyanyi. Senang jalan, ya jalan. Senang senam, ya senam. Pokoknya yang positif-positif sajalah," kata Dr Nani yang berpraktik di RS Jantung Harapan Kita.
Stres yang tidak terkelola dengan baik sering dikaitkan dengan risiko darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ini dalam jangka panjang juga bisa memicu penyakit lain yang lebih mematikan, seperti stroke dan serangan jantung.
Hipertensi yang juga menjadi tema Hari Kesehatan Dunia atau World Health Day tahun ini diperkirakan telah menjangkiti 1 miliar penduduk dunia. Bila tidak dicegah, diyakini angka tersebut akan melonjak hingga 1,5 miliar pada tahun 2005. Di Indonesia sendiri, hipertensi dialami 1 dari 3 penduduk, namun hanya 7,2 persen yang menyadari kondisinya dan hanya 0,4 persen yang tertangani atau mengonsumsi obat secara teratur.
Sumber : http://health.detik.com/read/2013/04/08/070532/2213793/766/dokter-jantung-mau-hidup-di-jakarta-tanpa-stres-belajarlah-nikmati-macet?991104topnews
"Kalau saya pernah bilang begini kalau dengar orang ngomel saat macet. Elu mau hidup di Jakarta nggak? Kalau mau, ya udah nikmati saja macetnya," kata Dr Nani Hersunarti, SpJP(K), Ketua Indonesian Society of Hypertension (InaSH) usai pencanangan Gerakan Nasional Periksa Tekanan Darah oleh Menteri Kesehatan di Istora Senayan, Jakarta, dan ditulis pada Senin (8/4/2013).
Menurut Dr Nani, mengeluh dan mengomel-ngomel saat macet tidak akan menyelesaikan masalah. Malahan, kadang bisa menambah stres dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Belajar menerima dan berdamai dengan keadaan justru lebih membantu atau minimal tidak membuat orang tambah stres.
"Kalau marah, menjadi tidak macet? Nggak juga kan?" tambah Dr Nani.
Secara umum, stres memang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sependapat dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sebelumnya, Dr Nani juga menganggap tidak ada orang yang hidup tanpa stres sama sekali. Hanya orang mati yang tidak pernah lagi mengalami stres.
Oleh karena itu, stres bukanlah hal yang harus dan bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah mengendalikan dan mengelola stres. Caranya mudah, cukup dengan melakukan hal-hal yang positif dan menyenangkan.
"Yang suka nyanyi, ya menyanyi. Senang jalan, ya jalan. Senang senam, ya senam. Pokoknya yang positif-positif sajalah," kata Dr Nani yang berpraktik di RS Jantung Harapan Kita.
Stres yang tidak terkelola dengan baik sering dikaitkan dengan risiko darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ini dalam jangka panjang juga bisa memicu penyakit lain yang lebih mematikan, seperti stroke dan serangan jantung.
Hipertensi yang juga menjadi tema Hari Kesehatan Dunia atau World Health Day tahun ini diperkirakan telah menjangkiti 1 miliar penduduk dunia. Bila tidak dicegah, diyakini angka tersebut akan melonjak hingga 1,5 miliar pada tahun 2005. Di Indonesia sendiri, hipertensi dialami 1 dari 3 penduduk, namun hanya 7,2 persen yang menyadari kondisinya dan hanya 0,4 persen yang tertangani atau mengonsumsi obat secara teratur.
Sumber : http://health.detik.com/read/2013/04/08/070532/2213793/766/dokter-jantung-mau-hidup-di-jakarta-tanpa-stres-belajarlah-nikmati-macet?991104topnews
Rabu, 19 September 2012
Janji Foke dan Jokowi Bila Jadi DKI 1
Apapun janjinya, warga Jakarta harus ingat betul program yang dikeluarkan oleh kedua kandidat tersebut. Sehingga, para gubernur terpilih tak begitu saja melupakan janji jika sudah terpilih kelak.
Janji, itulah hal yang dilontarkan para kandidat Gubernur DKI Jakarta untuk meraih simpati dan suara rakyat ibu kota, jelang pemilu kada putaran kedua, 20 September mendatang.
Semasa kampanye, beberapa hari lalu, kedua calon pemimpin Jakarta itu, saling berusaha meyakinkan warga jika dirinya adalah yang terbaik.
Di hadapan warga, keduanya juga mengaku siap untuk mengatasi kompleksnya persoalan Jakarta, dengan program-program yang telah dibuatnya.
Fauzi Bowo (Foke), calon gubernur petahana (incumbent) itu, mengaku siap melanjutkan program pembangunan yang telah dijalankannya. Dan, khusus untuk lima tahun ke depan, Foke pun akan fokus pada masalah kemacetan Jakarta, seperti yang telah dipaparkannya dalam rapat paripurna DPRD, pada 24 Juni lalu.
Selain banjir, Foke juga akan meningkatkan kinerja di bidang transportasi umum. Menurutnya, pembangunan transportasi bakal mewujudkan Jakarta yang lebih maju, nyaman dan sejahtera, ketimbang saat ini.
Lain Foke, lain pula Jokowi. Calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra itu menjanjikan program-program yang cukup menarik. Seperti, pembangunan mal khusus pedagang kaki lima (PKL), revitalisasi permukiman padat dan kumuh, dan pembangunan superblok rumah susun, tanpa melakukan penggusuran.
Berikut program-program lengkap yang dilontarkan Foke dan Jokowi, bila terpilih menjadi Gubernur DKI:
Foke:
1. Meningkatkan kualitas publik yang mudah diakses dan merata. Misi ini di antaranya ditempuh melalui penyempurnaan kebijakan, pengaturan perizinan, serta layanan publik berbasis sistem online.
2. Memperkuat pemberdayaan masyarakat pada berbagai aspek kehidupan. Misi ini ditempuh melalui pendekatan yang berbasis komunitas.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan melengkapi sarana serta prasarana kota yang lebih maju.
4. Mengelola lingkungan kota yang bersih, sehat, layak huni serta inspiratif. Pola hidup warga jakarta yang berkualitas sangat ditentukan oleh ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan berstandar tinggi.
Jokowi:
1. Merevitalisasi permukiman padat dan kumuh dan membangun superblok berupa rumah susun, dengan tidak melakukan penggusuran.
2. Mengatasi masalah banjir. Salah satunya dengan membeli daerah tangkapan air, seperti situ atau waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.
3. Memperbanyak angkutan massal demi mengatasi kemacetan di Jakarta. Selain penambahan bus Transjakarta juga akan dirintis pembangungan MRT dan subway.
4. Meluncurkan kartu sehat untuk memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.
5. Membangun mal khusus bagi pedagang kaki lima (PKL) agar lebih tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan. Juga meningkatkan kembali keberadaan pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perekonomian warga kota.
6. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih/ transparan dan profesional.
7. Berjanji tidak akan menggunakan voorijder agar bisa merasakan keadaan warga.
Apapun janjinya, warga Jakarta harus ingat betul program yang dikeluarkan oleh kedua kandidat tersebut. Sehingga, para gubernur terpilih tak begitu saja melupakan janji jika sudah terpilih kelak.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/72413-janji-foke-dan-jokowi-bila-jadi-dki-1.html
Janji, itulah hal yang dilontarkan para kandidat Gubernur DKI Jakarta untuk meraih simpati dan suara rakyat ibu kota, jelang pemilu kada putaran kedua, 20 September mendatang.
Semasa kampanye, beberapa hari lalu, kedua calon pemimpin Jakarta itu, saling berusaha meyakinkan warga jika dirinya adalah yang terbaik.
Di hadapan warga, keduanya juga mengaku siap untuk mengatasi kompleksnya persoalan Jakarta, dengan program-program yang telah dibuatnya.
Fauzi Bowo (Foke), calon gubernur petahana (incumbent) itu, mengaku siap melanjutkan program pembangunan yang telah dijalankannya. Dan, khusus untuk lima tahun ke depan, Foke pun akan fokus pada masalah kemacetan Jakarta, seperti yang telah dipaparkannya dalam rapat paripurna DPRD, pada 24 Juni lalu.
Selain banjir, Foke juga akan meningkatkan kinerja di bidang transportasi umum. Menurutnya, pembangunan transportasi bakal mewujudkan Jakarta yang lebih maju, nyaman dan sejahtera, ketimbang saat ini.
Lain Foke, lain pula Jokowi. Calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra itu menjanjikan program-program yang cukup menarik. Seperti, pembangunan mal khusus pedagang kaki lima (PKL), revitalisasi permukiman padat dan kumuh, dan pembangunan superblok rumah susun, tanpa melakukan penggusuran.
Berikut program-program lengkap yang dilontarkan Foke dan Jokowi, bila terpilih menjadi Gubernur DKI:
Foke:
1. Meningkatkan kualitas publik yang mudah diakses dan merata. Misi ini di antaranya ditempuh melalui penyempurnaan kebijakan, pengaturan perizinan, serta layanan publik berbasis sistem online.
2. Memperkuat pemberdayaan masyarakat pada berbagai aspek kehidupan. Misi ini ditempuh melalui pendekatan yang berbasis komunitas.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan melengkapi sarana serta prasarana kota yang lebih maju.
4. Mengelola lingkungan kota yang bersih, sehat, layak huni serta inspiratif. Pola hidup warga jakarta yang berkualitas sangat ditentukan oleh ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan berstandar tinggi.
Jokowi:
1. Merevitalisasi permukiman padat dan kumuh dan membangun superblok berupa rumah susun, dengan tidak melakukan penggusuran.
2. Mengatasi masalah banjir. Salah satunya dengan membeli daerah tangkapan air, seperti situ atau waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.
3. Memperbanyak angkutan massal demi mengatasi kemacetan di Jakarta. Selain penambahan bus Transjakarta juga akan dirintis pembangungan MRT dan subway.
4. Meluncurkan kartu sehat untuk memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.
5. Membangun mal khusus bagi pedagang kaki lima (PKL) agar lebih tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan. Juga meningkatkan kembali keberadaan pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perekonomian warga kota.
6. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih/ transparan dan profesional.
7. Berjanji tidak akan menggunakan voorijder agar bisa merasakan keadaan warga.
Apapun janjinya, warga Jakarta harus ingat betul program yang dikeluarkan oleh kedua kandidat tersebut. Sehingga, para gubernur terpilih tak begitu saja melupakan janji jika sudah terpilih kelak.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/72413-janji-foke-dan-jokowi-bila-jadi-dki-1.html
Rabu, 11 Juli 2012
Janji Manis Serba Gratis Para Cagub
Kemacetan menjadi salah satu isu utama kampanye Pilkada Jakarta 2012.
Menjelang pemilihan gubernur DKI hari Rabu ini, Jakarta dibanjiri kata-kata “bebas” dan “gratis”. Para calon gubernur menjanjikan pendidikan gratis, perawatan kesehatan gratis, dan kota yang bebas macet, serta tentunya bebas banjir.
Di ibu kota yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa ini, masih banyak warga yang skeptis. Tapi hal itu tak menggentarkan para kandidat yang berupaya memenangkan pemilihan gubernur tanggal 11 Juli nanti. Hasil pemilu diperkirakan bisa didapat tanggal 19 Juli.
Saat ini, pendidikan dasar sembilan tahun sudah digratiskan oleh pemerintah. Rakyat juga bisa mendapat layanan kesehatan cuma-cuma jika menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Tapi para cagub menjanjikan hal lebih.
Para kandidat berjanji memberikan pendidikan gratis sampai tingkat sekolah menengah atas. Salah satu calon, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, bahkan sempat berkomentar bahwa sekolah swasta pun seharusnya gratis.
Adapun Alex Noerdin, calon yang diusung Partai Golkar, berkata warga Jakarta tak perlu membawa surat miskin untuk bisa mendapat layanan kesehatan gratis. KTP saja sudah cukup, ujarnya.
“Kehidupan rakyat miskin sudah dipersulit oleh persyaratan surat miskin itu, yang pengurusannya justru membutuhkan uang,” kata Alex belum lama ini seperti dikutip Antara.
Alex juga menjanjikan SIM gratis, surat nikah gratis, serta asuransi jiwa gratis. Ia juga mengklaim bisa memecahkan masalah kemacetan dan banjir Jakarta dalam tiga tahun masa jabatan. Fauzi Bowo, gubernur yang masih menjabat, malah menyatakan hanya perlu dua setengah tahun lagi untuk mengurai masalah-masalah itu. Fauzi yang akrab disapa Foke ini adalah kandidat dari Partai Demokrat. Sebuah survei yang dilakukan belum lama ini memang menunjukkan banjir dan macet adalah dua isu yang menjadi perhatian utama para pemilih.
Joko Widodo atau Jokowi, calon lain yang sebelumnya terkenal berkat kiprahnya sebagai wali kota Solo, berkata akan mengerahkan 1.000 bus tambahan untuk sistem TransJakarta yang memakai jalur busway. Jokowi mendapat keluhan bahwa bus-busnya selama ini terlalu penuh dan membuat penggunanya mengantre lama.
Calon independen Hendardji Soepandji berjanji akan membagikan beras gratis untuk rakyat miskin jika terpilih.
“Janji-janji itu mungkin terkesan populis, tapi saya pikir banyak di antaranya masih realistis, jika kita melihat anggaran tahunan DKI saat ini,” kata Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika. “Ini hanya soal menentukan prioritas.”
Tentu saja, menukar urutan prioritas berarti dana untuk prioritas saat ini berkurang. Anggaran tahunan Jakarta saat ini hampir mencapai Rp 40 triliun.
Sebuah survei yang dilakukan LP3ES belum lama ini terhadap kelas menengah Jakarta menunjukkan Foke dan Jokowi adalah kandidat paling diminati. Lebih dari 24% responden menyatakan akan memberikan kesempatan lima tahun lagi bagi Foke, sedangkan 23% memilih Jokowi. Masing-masing kandidat lain mendapat kurang dari lima persen.
Sejauh ini diskusi dan kampanye jarang menyentuh isu politik besar seperti hak kaum minoritas, kebijakan ekonomi, dan penerapan nilai-nilai Islami. Dengan demikian, suara yang diberikan pemilih mungkin saja ditentukan oleh barang-barang gratisan yang dibagikan para cagub. Namun, hadiah dan janji-janji yang beredar pun sering terlihat serupa. Pemilih mungkin harus lebih memperhatikan rekam jejak setiap calon yang semuanya “murah hati” ini.
Sumber : http://realtime.wsj.com/indonesia/2012/07/10/janji-manis-serba-gratis-para-cagub/
Joko Widodo atau Jokowi, calon lain yang sebelumnya terkenal berkat kiprahnya sebagai wali kota Solo, berkata akan mengerahkan 1.000 bus tambahan untuk sistem TransJakarta yang memakai jalur busway. Jokowi mendapat keluhan bahwa bus-busnya selama ini terlalu penuh dan membuat penggunanya mengantre lama.
Calon independen Hendardji Soepandji berjanji akan membagikan beras gratis untuk rakyat miskin jika terpilih.
“Janji-janji itu mungkin terkesan populis, tapi saya pikir banyak di antaranya masih realistis, jika kita melihat anggaran tahunan DKI saat ini,” kata Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika. “Ini hanya soal menentukan prioritas.”
Tentu saja, menukar urutan prioritas berarti dana untuk prioritas saat ini berkurang. Anggaran tahunan Jakarta saat ini hampir mencapai Rp 40 triliun.
Sebuah survei yang dilakukan LP3ES belum lama ini terhadap kelas menengah Jakarta menunjukkan Foke dan Jokowi adalah kandidat paling diminati. Lebih dari 24% responden menyatakan akan memberikan kesempatan lima tahun lagi bagi Foke, sedangkan 23% memilih Jokowi. Masing-masing kandidat lain mendapat kurang dari lima persen.
Sejauh ini diskusi dan kampanye jarang menyentuh isu politik besar seperti hak kaum minoritas, kebijakan ekonomi, dan penerapan nilai-nilai Islami. Dengan demikian, suara yang diberikan pemilih mungkin saja ditentukan oleh barang-barang gratisan yang dibagikan para cagub. Namun, hadiah dan janji-janji yang beredar pun sering terlihat serupa. Pemilih mungkin harus lebih memperhatikan rekam jejak setiap calon yang semuanya “murah hati” ini.
Sumber : http://realtime.wsj.com/indonesia/2012/07/10/janji-manis-serba-gratis-para-cagub/
Kamis, 05 Juli 2012
Janji Manis Cagub DKI Mulai Tak Realistis
VIVAnews - Janji manis yang diumbar cagub-cawagub untuk mencari dukungan mulai dikritisi. Banyak kalangan yang menganggap tawaran kepada masyarakat sudah tidak realistis. Salah satunya janji pasangan calon yang akan mengratiskan biaya pendidikan sampai perguruan tinggi.
"Bagaimana mungkin bisa merealisasikan janjinya akan membebaskan biaya pendidikan sampai kuliah dengan APBD. Tidak realistis dan tidak mungkin bisa direalisasi," kata Anggota DPD RI asal Jakarta, Pardi SH.
Bukan saja membutuhkan dana yang sangat besar dan jauh dari jangkauan APBD DKI Jakarta, secara regulasi program tersebut juga tidak bisa direalisasikan. Tanggung jawab Pemprov DKI melalui APBD hanya sampai SMA, sementara untuk perguruan tinggi diurus pemerintah pusat atau Dirjen Perguruan Tinggi.
Selasa, 3 Juli 2012 kemarin, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pasangan Joko Widodo, menyampaikan bahwa pendidikan gratis di DKI Jakarta seharusnya hingga tingkat perguruan tinggi. Apalagi didukung anggaran pendidikan hingga 28% dari APBD.
"Anggaran pendidikan DKI yang mencapai Rp10 triliun, dan dua kali dari APBD Surabaya, dianggap sangat kecil bila hanya menggratiskan sampai SMA. Harus sampai perguruan tinggi, dengan program beasiswa," kata Ahok.
Menurut Pardi, cukup banyak daerah yang akhirnya mengalami kesulitan karena saat Pikada sudah terlanjur berjanji menggratiskan layanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Namun, saat janji itu dituangkan dalam kebijakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ada sangat tidak mencukupi.
Pardi mengkritisi pernyataan Ahok, yang berani menjanjikan pendidikan gratis hingga bangku kuliah kepada masyarakat Jakarta.
"Apakah karena Ahok tidak paham aturan main, tidak mencermati data-data APBD DKI dengan baik, atau karena ingin dilihat sebagai pejuang atau calon pemimpin yang hebat oleh warga Jakarta. Yang pasti janji itu tidak realistis," kata Pardi.
Sebagai wakil masyarakat Jakarta, Pardi menyayangkan dan kaget dengan cara-cara berkampanye asal ucap atau asal janji seperti yang dilakukan sejumlah cagub-cawagub.
"Jangan mengarahkan pemahaman yang keliru kepada masyarakat. Itu cara yang tidak benar, akhirnya yang rugi masyarakat sendiri," katanya.
Selain janji mengenai pendidikan, banyak cagub-cawagub yang mengaku bisa menata Jakarta dengan cepat. Dengan pelayanan kesehatan gratis atau mengatasi macet dan banjir dalam waktu singkat.
"Janji itu mencerminkan, mereka tidak paham masalah Jakarta. Dengan kompleksitas masalah yang ada, tidak akan ada yang bisa menata Jakarta, mengatasi banjir atau macet secara cepat, pasti butuh proses, dan ini yang sedang terjadi," katanya.
Karena itu, Pardi meminta setiap pasangan calon berkampanye dengan sehat dan tidak mengarahkan warga Jakarta kepada pamahaman yang salah demi kepentingan diri sendiri. (adi)
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/332695-janji-manis-cagub-dki-mulai-tak-realistis
"Bagaimana mungkin bisa merealisasikan janjinya akan membebaskan biaya pendidikan sampai kuliah dengan APBD. Tidak realistis dan tidak mungkin bisa direalisasi," kata Anggota DPD RI asal Jakarta, Pardi SH.
Bukan saja membutuhkan dana yang sangat besar dan jauh dari jangkauan APBD DKI Jakarta, secara regulasi program tersebut juga tidak bisa direalisasikan. Tanggung jawab Pemprov DKI melalui APBD hanya sampai SMA, sementara untuk perguruan tinggi diurus pemerintah pusat atau Dirjen Perguruan Tinggi.
Selasa, 3 Juli 2012 kemarin, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pasangan Joko Widodo, menyampaikan bahwa pendidikan gratis di DKI Jakarta seharusnya hingga tingkat perguruan tinggi. Apalagi didukung anggaran pendidikan hingga 28% dari APBD.
"Anggaran pendidikan DKI yang mencapai Rp10 triliun, dan dua kali dari APBD Surabaya, dianggap sangat kecil bila hanya menggratiskan sampai SMA. Harus sampai perguruan tinggi, dengan program beasiswa," kata Ahok.
Menurut Pardi, cukup banyak daerah yang akhirnya mengalami kesulitan karena saat Pikada sudah terlanjur berjanji menggratiskan layanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Namun, saat janji itu dituangkan dalam kebijakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ada sangat tidak mencukupi.
Pardi mengkritisi pernyataan Ahok, yang berani menjanjikan pendidikan gratis hingga bangku kuliah kepada masyarakat Jakarta.
"Apakah karena Ahok tidak paham aturan main, tidak mencermati data-data APBD DKI dengan baik, atau karena ingin dilihat sebagai pejuang atau calon pemimpin yang hebat oleh warga Jakarta. Yang pasti janji itu tidak realistis," kata Pardi.
Sebagai wakil masyarakat Jakarta, Pardi menyayangkan dan kaget dengan cara-cara berkampanye asal ucap atau asal janji seperti yang dilakukan sejumlah cagub-cawagub.
"Jangan mengarahkan pemahaman yang keliru kepada masyarakat. Itu cara yang tidak benar, akhirnya yang rugi masyarakat sendiri," katanya.
Selain janji mengenai pendidikan, banyak cagub-cawagub yang mengaku bisa menata Jakarta dengan cepat. Dengan pelayanan kesehatan gratis atau mengatasi macet dan banjir dalam waktu singkat.
"Janji itu mencerminkan, mereka tidak paham masalah Jakarta. Dengan kompleksitas masalah yang ada, tidak akan ada yang bisa menata Jakarta, mengatasi banjir atau macet secara cepat, pasti butuh proses, dan ini yang sedang terjadi," katanya.
Karena itu, Pardi meminta setiap pasangan calon berkampanye dengan sehat dan tidak mengarahkan warga Jakarta kepada pamahaman yang salah demi kepentingan diri sendiri. (adi)
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/332695-janji-manis-cagub-dki-mulai-tak-realistis
Kamis, 15 Maret 2012
Layanan Puskesmas di Jakarta Belum Memadai
PELAYANAN kesehatan bagi warga Jakarta, masih jauh dari kata memadai. Jangankan pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat, sarana prasarana berupa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) saja belum semua kelurahan memiliki. Dari 265 kelurahan yang ada di ibu kota, belum semuanya memiliki puskesmas sendiri. Salah satunya, Kelurahan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang hingga saat ini belum memiliki puskesmas kelurahan. Hal tersebut cukup memprihatinkan, mengingat wilayah itu terdapat di tengah-tengah kawasan bisnis dan perkantoran.
"Saya mendapat laporan dari masyarakat, kalau di Kelurahan Karet Kuningan belum memiliki puskesmas sendiri. Warga yang hendak berobat harus datang ke kelurahan lain yang letaknya sangat jauh,” kata Achmad Husein Alaydrus, anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, belum terpenuhinya layanan kesehatan bagi masyarakat, menjadi indikasi gagalnya Pemprov DKI Jakarta. Sebab, layanan kesehatan adalah hal paling mendasar yang harus diberikan pemerintah daerah kepada warganya. "Kalau untuk pelayanan mendasar saja tak mampu dipenuhi, bagaimana bisa memenuhi pelayanan lainnya, seperti pendidikan, transportasi, dan lapangan kerja,” ketus Alaydrus.
Alaydrus juga menyoroti, kondisi gedung puskesmas di sejumlah wilayah yang tak layak digunakan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, jumlah puskesmas yang tak layak atau rusak ini mencapai 53 puskesmas, terdiri dari puskesmas kelurahan dan kecamatan. "Lambanya renovasi terhadap gedung puskesmas tersebut, membuat kondisinya semakin hari semakin buruk dan membuat terganggunya layanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan, pihaknya berupaya keras memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui puskesmas. Memang masih ada sejumlah kelurahan yang belum memiliki puskesmas sendiri, namun warganya bisa berobat di puskesmas kecamatan. Sebab, saat ini seluruh kecamatan di DKI sudah memiliki puskesmas sendiri. "Kami telah memiliki 44 puskesmas kecamatan di seluruh Jakarta,” terangnya.
Untuk puskesamas yang kondisi gedungnya sudah rusak, di tahun 2012 ini akan diperbaiki. Setidaknya, akan ada perbaikan terhadap 53 puskesmas, terdiri dari puskesmas kelurahan dan kecamatan yang akan direhab. "Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp195,2 miliar. Anggaran tersebut sudah ada dalam pos anggaran suku dinas kesehatan di enam wilayah DKI Jakarta,” tandasnya. (wok)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/03/14/120629/Layanan-Puskesmas-di-Jakarta-Belum-Memadai-
"Saya mendapat laporan dari masyarakat, kalau di Kelurahan Karet Kuningan belum memiliki puskesmas sendiri. Warga yang hendak berobat harus datang ke kelurahan lain yang letaknya sangat jauh,” kata Achmad Husein Alaydrus, anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, belum terpenuhinya layanan kesehatan bagi masyarakat, menjadi indikasi gagalnya Pemprov DKI Jakarta. Sebab, layanan kesehatan adalah hal paling mendasar yang harus diberikan pemerintah daerah kepada warganya. "Kalau untuk pelayanan mendasar saja tak mampu dipenuhi, bagaimana bisa memenuhi pelayanan lainnya, seperti pendidikan, transportasi, dan lapangan kerja,” ketus Alaydrus.
Alaydrus juga menyoroti, kondisi gedung puskesmas di sejumlah wilayah yang tak layak digunakan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, jumlah puskesmas yang tak layak atau rusak ini mencapai 53 puskesmas, terdiri dari puskesmas kelurahan dan kecamatan. "Lambanya renovasi terhadap gedung puskesmas tersebut, membuat kondisinya semakin hari semakin buruk dan membuat terganggunya layanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan, pihaknya berupaya keras memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui puskesmas. Memang masih ada sejumlah kelurahan yang belum memiliki puskesmas sendiri, namun warganya bisa berobat di puskesmas kecamatan. Sebab, saat ini seluruh kecamatan di DKI sudah memiliki puskesmas sendiri. "Kami telah memiliki 44 puskesmas kecamatan di seluruh Jakarta,” terangnya.
Untuk puskesamas yang kondisi gedungnya sudah rusak, di tahun 2012 ini akan diperbaiki. Setidaknya, akan ada perbaikan terhadap 53 puskesmas, terdiri dari puskesmas kelurahan dan kecamatan yang akan direhab. "Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp195,2 miliar. Anggaran tersebut sudah ada dalam pos anggaran suku dinas kesehatan di enam wilayah DKI Jakarta,” tandasnya. (wok)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/03/14/120629/Layanan-Puskesmas-di-Jakarta-Belum-Memadai-
Jumat, 09 Maret 2012
Alhamdulillah... 2014, Seluruh Puskesmas Jakarta Punya Rawat Inap
REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PRIOK -- Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo memastikan, pada 2014 mendatang seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Jakarta akan dilengkapi fasilitas rawat inap. Puskesmas rawat inap tersebut akan dicanangkan di setiap kecamatan di Provinsi Jakarta.
"Akhir 2014, seluruh puskesmas kecamatan akan dilengkapi rawat inap," ungkap Fauzi, Rabu (7/3) kemarin.
Foke, demikian ia biasa disapa, menyatakan, keberadaan Puskesmas sangat penting untuk melayani kesehatan masyarakat. Dengan harga yang sangat murah, kata Foke, masyarakat kecil dapat terjamin layanan kesehatannya. "Gak ada yang semurah disini. Periksa cuma Rp 2.000, sudah dapat obat," tukas gubernur 63 tahun itu.
Tak hanya setifikasi ISO yang dicanangkan setiap puskesmas, kata Foke, namun juga rawat inap. Hal ini untuk dapat lebih baik melayani warga yang membutuhan perawatan kesehatan lebih dengan harga yang murah. Setiap tahun, rasio peningkatan layanan kesehatan di Jakarta, kata Foke semakin meningkat. "Rasio keberhasilan kesmas relatif tinggi," klaim gubernur berkumis itu.
Dari pantauan Republika, di Jakarta Utara, puskesmas kecamatan masih dalam persiapan layanan rawat inap. Sekarang ini puskesmas enam kecamatan di Jakut baru sebatas melayani rawat inap untuk bersalin. Sementara di Puskesmas Pademangan, baru terdapat ruang inap untuk bersalin dan pelayanan 24 jam.
Adapun Puskesmas Koja, persiapan melayani rawat inap tinggal menunggu SDM. Ruangan tengah dipersiapkan, namun tenaga medis yang masih belum disiapkan untuk layanan rawat inap. Hal serupa juga terjadi di Puskesmas Cilincing yang tengah mempersiapkan layanan rawat inap. Saat ini, di Puskesmas Cilincing baru dapat melayani rawat inap untuk bersalin dan gizi buruk.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/09/m0lod3-alhamdulillah-2014-seluruh-puskesmas-jakarta-punya-rawat-inap
"Akhir 2014, seluruh puskesmas kecamatan akan dilengkapi rawat inap," ungkap Fauzi, Rabu (7/3) kemarin.
Foke, demikian ia biasa disapa, menyatakan, keberadaan Puskesmas sangat penting untuk melayani kesehatan masyarakat. Dengan harga yang sangat murah, kata Foke, masyarakat kecil dapat terjamin layanan kesehatannya. "Gak ada yang semurah disini. Periksa cuma Rp 2.000, sudah dapat obat," tukas gubernur 63 tahun itu.
Tak hanya setifikasi ISO yang dicanangkan setiap puskesmas, kata Foke, namun juga rawat inap. Hal ini untuk dapat lebih baik melayani warga yang membutuhan perawatan kesehatan lebih dengan harga yang murah. Setiap tahun, rasio peningkatan layanan kesehatan di Jakarta, kata Foke semakin meningkat. "Rasio keberhasilan kesmas relatif tinggi," klaim gubernur berkumis itu.
Dari pantauan Republika, di Jakarta Utara, puskesmas kecamatan masih dalam persiapan layanan rawat inap. Sekarang ini puskesmas enam kecamatan di Jakut baru sebatas melayani rawat inap untuk bersalin. Sementara di Puskesmas Pademangan, baru terdapat ruang inap untuk bersalin dan pelayanan 24 jam.
Adapun Puskesmas Koja, persiapan melayani rawat inap tinggal menunggu SDM. Ruangan tengah dipersiapkan, namun tenaga medis yang masih belum disiapkan untuk layanan rawat inap. Hal serupa juga terjadi di Puskesmas Cilincing yang tengah mempersiapkan layanan rawat inap. Saat ini, di Puskesmas Cilincing baru dapat melayani rawat inap untuk bersalin dan gizi buruk.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/09/m0lod3-alhamdulillah-2014-seluruh-puskesmas-jakarta-punya-rawat-inap
Langganan:
Postingan
(
Atom
)