JAKARTA, KOMPAS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berpendapat, reklamasi di Teluk Jakarta berpotensi memperparah banjir di Ibu Kota.
Mereka menyebut bahwa reklamasi akan menyebabkan perlandaian terhadap sungai-sungai yang ada di daratan Jakarta.
Deputi Direktur Walhi Jakarta Zaenal Muttaqin mengatakan, berdasarkan kajian Badan Pengelola (BP) Pantai Utara Jakarta, pelandaian sungai disebabkan tekanan arus laut dari Teluk Jakarta.
"Di wilayah pinggiran sungai terjadi nol gravitasi, sementara dari laut muncul tekanan arus sehingga air laut yang diam ini bergerak ke arah daratan. Itulah yang menyebabkan terjadinya pelebaran banjir," kata Zaenal dalam acara konsultasi publik rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta, di Balai Kota, Kamis (22/10/2015).
Zaenal menyatakan, keadaan semakin parah karena permukaan tanah di Jakarta turun dari waktu ke waktu. Ia menyebutkan bahwa penurunan air tanah di Jakarta disebabkan oleh penggunaan air tanah secara masif.
"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki solusi nyata dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah di Jakarta," ujar dia.
Tercatat, ada sembilan pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.
Sejauh ini, baru dua pengembang yang telah mendapatkan izin pelaksanaan, yakni PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro) untuk reklamasi di Pulau G, dan PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu) untuk Pulau C, D, dan E.
Izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014, sedangkan izin untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 saat era Gubernur Fauzi Bowo.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/22/13194921/Walhi.Reklamasi.Membuat.Jakarta.Semakin.Banjir
Tampilkan postingan dengan label pt. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pt. Tampilkan semua postingan
Kamis, 22 Oktober 2015
Selasa, 20 Oktober 2015
1.000 Pekerja Tol Lakukan Aksi Tutup Seluruh Pintu Tol: Jakarta Macet Total
Jakarta, HanTer - Sebanyak 1.000 pekerja PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ), yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Jasa Marga akan melakukan aksi mogok kerja nasional. Aksi mogok akan dilakukan selama 3 hari yakni dari tanggal 28,29,30 Oktober 2015.
"Dengan aksi ini kami akan menutup seluruh pintu tol Jabodetak. Kita lock kita akan kunci pintu tol. Saya pengen tahu seberapa kuatnya manajemen PT Jasa Marga," kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat di Jakarta, Senin (19/10/2015).
Menurut Mirah, aksi dilakukan karena manajemen PT Jasa Marga menganggap pekerja jalan tol adalah orang bodoh dan orang miskin yang dinilainya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Oleh karena itu mogok kerja merupakan bagian supaya manajemen mendengar aspirasi pekerja jalan tol.
"Kami lakukan ini untuk menuntut keadilan. Ada keadilan yang terusik. Ini dilakukan agar seluruh rakyat mengetahui," tegas Mirah yang juga Ketua SP Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ).
Dalam kesempatan ini, Mirah juga menuturkan jika aksi mogok yang akan dilakukan tidak ada muatan politik. Mogok dilakukan karena menyangkut keadilan pekerja jalan tol yang selama ini teraniaya dan diintimidasi oleh manajemen PT Jasa Marga. Apalagi ada pekerja jalan tol yang sudah lebih dari 10 status kerjanya masih kontrak.
"Kami mohon maaf jika dalam aksi nanti membuat jalan di Jakarta menjadi macet," tegas Mirah.
Sementara itu Sekjen Aspek Indonesia Sabda Pranawa Djati mengatakan, aksi yang dilakukan pekerja jalan tol tidak akan membuat citra Indonesia buruk. Karena hal tersebut dilakukan bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan pekerja di Indonesia.
"Makanya harus bangun citra Indonesia. Jangan merendahkan tenaga kerja indonesia," tegasnya.
Sumber : http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/10/19/44757/0/25/1.000-Pekerja-Tol-Lakukan-Aksi-Tutup-Seluruh-Pintu-Tol-Jakarta-Macet-Total
"Dengan aksi ini kami akan menutup seluruh pintu tol Jabodetak. Kita lock kita akan kunci pintu tol. Saya pengen tahu seberapa kuatnya manajemen PT Jasa Marga," kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat di Jakarta, Senin (19/10/2015).
Menurut Mirah, aksi dilakukan karena manajemen PT Jasa Marga menganggap pekerja jalan tol adalah orang bodoh dan orang miskin yang dinilainya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Oleh karena itu mogok kerja merupakan bagian supaya manajemen mendengar aspirasi pekerja jalan tol.
"Kami lakukan ini untuk menuntut keadilan. Ada keadilan yang terusik. Ini dilakukan agar seluruh rakyat mengetahui," tegas Mirah yang juga Ketua SP Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ).
Dalam kesempatan ini, Mirah juga menuturkan jika aksi mogok yang akan dilakukan tidak ada muatan politik. Mogok dilakukan karena menyangkut keadilan pekerja jalan tol yang selama ini teraniaya dan diintimidasi oleh manajemen PT Jasa Marga. Apalagi ada pekerja jalan tol yang sudah lebih dari 10 status kerjanya masih kontrak.
"Kami mohon maaf jika dalam aksi nanti membuat jalan di Jakarta menjadi macet," tegas Mirah.
Sementara itu Sekjen Aspek Indonesia Sabda Pranawa Djati mengatakan, aksi yang dilakukan pekerja jalan tol tidak akan membuat citra Indonesia buruk. Karena hal tersebut dilakukan bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan pekerja di Indonesia.
"Makanya harus bangun citra Indonesia. Jangan merendahkan tenaga kerja indonesia," tegasnya.
Sumber : http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/10/19/44757/0/25/1.000-Pekerja-Tol-Lakukan-Aksi-Tutup-Seluruh-Pintu-Tol-Jakarta-Macet-Total
Rabu, 20 Mei 2015
Dijadikan Air Baku, BKB Tinggi Polusi
WARTA KOTA, TANAH ABANG -- Sadar akan tingginya kebutuhan pasokan air baku, PT Palyja secara resmi akan memanfaatkan sumber air yang mengalir dari Kanal Banjir Barat (KBB), terhitung sejak hari ini, Selasa (19/5/2015).
Walau dinilai berlimpah, pasokan air yang berasal dari Kali Pesanggrahan tersebut justru memiliki kadar polusi tinggi yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Salah satu polusi berbahaya tersebut adalah ammonia.
Staf Water Resource Development PT Palyja, Kusitarini Trishanti mengatakan, berdasarkan data uji laboratorium yang dihimpun pihaknya, tercatat sebanyak 15 miligram (mm) per liter air BKB mengandung zat berbahaya tersebut.
Padahal, lanjutnya, batas toleransi yang ditentukan pada air normal layak konsumsi diketahui hanya sebanyak 1 miligram per liter.
Merunut hal tersebut, PT Palyja pun menerapkan sistem pemisahan partikel bernama Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) dalam pengolahan air bakunya.
Alat yang diklaim batu digunakan di wilayah Asia Tenggara itu dikatakannya dapat mengurai kandungan tinggi ammonia.
"Sistem pengolahannya sederhana, air dari BKB yang masuk ke dalam penampungan akan diolah ke dalam kolam berisi partikel meteor, fungsinya untuk mengurai kandungan ammonia. Selanjutnya, air tersebut akan dikirim ke instalasi pengolahan air Pejompongan untuk diolah menjadi air baku dan menjadi air minum," jelasnya kepada Warta Kota di kantor PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2015).
Sementara itu, usai dipisahkan dengan air baku, ammonia yang terpadatkan tersebut akan diproses menjadi gas dan dilepas ke udara. Pada titik tersebut, ammonia yang dilepaskan tidak berbahaya pada manusia ataupun lingkungan.
Sejurus dengan keterangan Kusitarini, pemandangan aliran air BKB yang masuk ke dalam penampungan air milik PT Palyja memang terlihat kotor dan penuh sampah. Air keruh berwarna kecoklatan tersebut terlihat mengalir lambat tersaring dari berbagai jenis sampah memasuki bak penampungan air yang berada di bagian belakang kantor PT Palyja.
Sembari menunjukan alur kerja mesin MBBR, Presiden Direktur Palyja Jacques Manem yang mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun memaparkan kalau penggunaan teknologi MBBR sangat tepat. Sebab, diketahui, perkembangan bakteri ammonia di kawasan tropis jauh lebih cepat dibanding kawasan sub-tropis seperti Eropa, Jepang ataupun Amerika.
"Pertumbuhan bakteri ammonia sangat dipengaruhi oleh suhu, karena wilayah tropis memiliki suhu udara yang tinggi, perkembangan biakan ammonia pun lebih cepat dibandingkan dengan kawasan beriklim dingin. Jadi lewat teknologi MBBR ini, saya pastikan dapat mengurai hingga sebanyak 98 persen amoniak dari air," jelasnya.
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2015/05/19/dijadikan-air-baku-bkb-tinggi-polusi
Walau dinilai berlimpah, pasokan air yang berasal dari Kali Pesanggrahan tersebut justru memiliki kadar polusi tinggi yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Salah satu polusi berbahaya tersebut adalah ammonia.
Staf Water Resource Development PT Palyja, Kusitarini Trishanti mengatakan, berdasarkan data uji laboratorium yang dihimpun pihaknya, tercatat sebanyak 15 miligram (mm) per liter air BKB mengandung zat berbahaya tersebut.
Padahal, lanjutnya, batas toleransi yang ditentukan pada air normal layak konsumsi diketahui hanya sebanyak 1 miligram per liter.
Merunut hal tersebut, PT Palyja pun menerapkan sistem pemisahan partikel bernama Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) dalam pengolahan air bakunya.
Alat yang diklaim batu digunakan di wilayah Asia Tenggara itu dikatakannya dapat mengurai kandungan tinggi ammonia.
"Sistem pengolahannya sederhana, air dari BKB yang masuk ke dalam penampungan akan diolah ke dalam kolam berisi partikel meteor, fungsinya untuk mengurai kandungan ammonia. Selanjutnya, air tersebut akan dikirim ke instalasi pengolahan air Pejompongan untuk diolah menjadi air baku dan menjadi air minum," jelasnya kepada Warta Kota di kantor PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2015).
Sementara itu, usai dipisahkan dengan air baku, ammonia yang terpadatkan tersebut akan diproses menjadi gas dan dilepas ke udara. Pada titik tersebut, ammonia yang dilepaskan tidak berbahaya pada manusia ataupun lingkungan.
Sejurus dengan keterangan Kusitarini, pemandangan aliran air BKB yang masuk ke dalam penampungan air milik PT Palyja memang terlihat kotor dan penuh sampah. Air keruh berwarna kecoklatan tersebut terlihat mengalir lambat tersaring dari berbagai jenis sampah memasuki bak penampungan air yang berada di bagian belakang kantor PT Palyja.
Sembari menunjukan alur kerja mesin MBBR, Presiden Direktur Palyja Jacques Manem yang mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun memaparkan kalau penggunaan teknologi MBBR sangat tepat. Sebab, diketahui, perkembangan bakteri ammonia di kawasan tropis jauh lebih cepat dibanding kawasan sub-tropis seperti Eropa, Jepang ataupun Amerika.
"Pertumbuhan bakteri ammonia sangat dipengaruhi oleh suhu, karena wilayah tropis memiliki suhu udara yang tinggi, perkembangan biakan ammonia pun lebih cepat dibandingkan dengan kawasan beriklim dingin. Jadi lewat teknologi MBBR ini, saya pastikan dapat mengurai hingga sebanyak 98 persen amoniak dari air," jelasnya.
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2015/05/19/dijadikan-air-baku-bkb-tinggi-polusi
Rabu, 08 April 2015
Fahira Idris: Pemda Jakarta Satu-satunya di Dunia yang Punya Saham Miras
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Fahira Idris, Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (minuman keras) mengatakan, Jakarta mungkin jadi satu-satunya kota di dunia yang pemerintah daerahnya (Pemda) mempunyai saham di pabrik miras.
Hal itu diungkapkan Idris terkait dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tetap mendukung keberadaan perusahaan bir, PT Delta Djakarta. Dukungan itu dilakukan dengan cara tak mencabut saham Pemprov di perusahaan tersebut.
"Inilah Jakarta kita!," kata Idris dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (7/4).
Idris juga menghimbau agar Ahok tidak menakuti publik kalau Jakarta akan menjadi seperti Amerika jika miras dilarang .Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menlai pencabutan saham milik Pemprov pada perusahaan bir PT Delta Djakarta adalah salah.
"Pabrik investasi di sini kasihan. Di Bali, Kemang, dan Jalan Jaksa apa nggak boleh, kan kasihan. Seharusnya tinggal diatur saja," kata Hartono.
Dia juga menjelaska keuntungan PT Delta Djakarta sudah menurun sekitar 50 persen. "Saham PT Delta kalau dihitung-hitung pendapatan sudah turun 50 persen. Setahun biasa Rp 50 miliar diberikan ke kami (Pemprov), kalau sampai turun 50 persen hingga 80 persen, bisa-bisa dapatnya hanya Rp 4,5 miliar," ujar mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/08/nmg6p4-fahira-idris-pemda-jakarta-satusatunya-di-dunia-yang-punya-saham-miras
Hal itu diungkapkan Idris terkait dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tetap mendukung keberadaan perusahaan bir, PT Delta Djakarta. Dukungan itu dilakukan dengan cara tak mencabut saham Pemprov di perusahaan tersebut.
"Inilah Jakarta kita!," kata Idris dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (7/4).
Idris juga menghimbau agar Ahok tidak menakuti publik kalau Jakarta akan menjadi seperti Amerika jika miras dilarang .Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menlai pencabutan saham milik Pemprov pada perusahaan bir PT Delta Djakarta adalah salah.
"Pabrik investasi di sini kasihan. Di Bali, Kemang, dan Jalan Jaksa apa nggak boleh, kan kasihan. Seharusnya tinggal diatur saja," kata Hartono.
Dia juga menjelaska keuntungan PT Delta Djakarta sudah menurun sekitar 50 persen. "Saham PT Delta kalau dihitung-hitung pendapatan sudah turun 50 persen. Setahun biasa Rp 50 miliar diberikan ke kami (Pemprov), kalau sampai turun 50 persen hingga 80 persen, bisa-bisa dapatnya hanya Rp 4,5 miliar," ujar mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/08/nmg6p4-fahira-idris-pemda-jakarta-satusatunya-di-dunia-yang-punya-saham-miras
Senin, 06 April 2015
Menanti KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok
JAKARTA, KOMPAS.com - Satu jalur baru untuk layanan kereta rel listrik (KRL) Commuterline telah dibuka sejak 1 April lalu. Jalur tersebut adalah jalur yang menghubungkan Citayam hingga ke Nambo, Kabupaten Bogor.
Sebenarnya, ada satu jalur lagi yang direncanakan akan dibuka pada bulan ini. Jalur tersebut adalah jalur yang menghubungkan Jakarta Kota hingga ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun untuk jalur ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) belum dapat memastikan kapan akan mulai dioperasikan.
"Sudah dalam tahap finishing, cuma belum tahu kapan (akan dioperasikan). Karena sampai saat ini masih ada beberapa prasarana yang masih harus dibenahi," kata Kepala Humas Daops I PT KAI Bambang Prayitno kepada Kompas.com, Minggu (5/4/2015).
Menurut Bambang, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam persiapan pengoperasian jalur Jakarta Kota-Tanjung Priok adalah adanya longsoran tanah di beberapa titik di jalur yang membentang sepanjang 8,086 kilometer itu. Ia mengatakan bahwa saat ini PT KAI bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, masih berupaya mengatasi permasalahan tersebut.
Rute Jakarta Kota-Tanjung Priok berjarak sekitar 8,086 kilometer. Ada empat stasiun yang berada pada jalur ini, masing-masing Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Kampung Bandan Atas, Stasiun Ancol, dan Stasiun Tanjung Priok.
"Pada awalnya memang mau dibuka dua jalur langsung sekaligus. Cuma kan kondisi antara tempat yang satu (Citayam-Nambo) dengan tempat yang lain (Jakarta Kota-Tanjung Priok)," ujar dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/06/08221171/Menanti.KRL.Jakarta.Kota-Tanjung.Priok
Sebenarnya, ada satu jalur lagi yang direncanakan akan dibuka pada bulan ini. Jalur tersebut adalah jalur yang menghubungkan Jakarta Kota hingga ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun untuk jalur ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) belum dapat memastikan kapan akan mulai dioperasikan.
"Sudah dalam tahap finishing, cuma belum tahu kapan (akan dioperasikan). Karena sampai saat ini masih ada beberapa prasarana yang masih harus dibenahi," kata Kepala Humas Daops I PT KAI Bambang Prayitno kepada Kompas.com, Minggu (5/4/2015).
Menurut Bambang, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam persiapan pengoperasian jalur Jakarta Kota-Tanjung Priok adalah adanya longsoran tanah di beberapa titik di jalur yang membentang sepanjang 8,086 kilometer itu. Ia mengatakan bahwa saat ini PT KAI bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, masih berupaya mengatasi permasalahan tersebut.
Rute Jakarta Kota-Tanjung Priok berjarak sekitar 8,086 kilometer. Ada empat stasiun yang berada pada jalur ini, masing-masing Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Kampung Bandan Atas, Stasiun Ancol, dan Stasiun Tanjung Priok.
"Pada awalnya memang mau dibuka dua jalur langsung sekaligus. Cuma kan kondisi antara tempat yang satu (Citayam-Nambo) dengan tempat yang lain (Jakarta Kota-Tanjung Priok)," ujar dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/06/08221171/Menanti.KRL.Jakarta.Kota-Tanjung.Priok
Selasa, 03 Maret 2015
Silakan Dilihat! Ini Rincian Dana 'Siluman' APBD DKI untuk Beli UPS Miliaran Rupiah
Jakarta - Harga UPS (Uninterrupted Power Supply) sebenarnya tak mahal-mahal amat. Coba saja tengok di toko atau searching di toko online, harga satuannya tak mahal-mahal amat. Paling mahal juga hanya Rp 10 juta.
Nah, harga UPS ini aneh bin ajaib untuk satu sekolah saja di Jakarta Barat bisa mencapai miliaran rupiah. Apa iya satu sekolah di Jakarta Barat butuh UPS berharga miliaran rupiah, butuh berapa banyak UPS?
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah.
"Yang pasti untuk UPS ada Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia (untuk) pinter menang Rp 5 miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).
"Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini. Nggak mungkinlah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah nggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur," lanjutnya.
Untuk lebih jelas lagi, pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 itu menunjukkan berkas yang berisi data 'anggaran siluman' pengadaan UPS dalam APBD 2014.
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat:
Total: Rp 139.976.100.550
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/27/083514/2844535/10/silakan-dilihat-ini-rincian-dana-siluman-apbd-dki-untuk-beli-ups-miliaran-rupiah
Nah, harga UPS ini aneh bin ajaib untuk satu sekolah saja di Jakarta Barat bisa mencapai miliaran rupiah. Apa iya satu sekolah di Jakarta Barat butuh UPS berharga miliaran rupiah, butuh berapa banyak UPS?
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah.
"Yang pasti untuk UPS ada Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia (untuk) pinter menang Rp 5 miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).
"Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini. Nggak mungkinlah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah nggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur," lanjutnya.
Untuk lebih jelas lagi, pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 itu menunjukkan berkas yang berisi data 'anggaran siluman' pengadaan UPS dalam APBD 2014.
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
- PT Vito Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMK 45 senilai Rp 5.822.608.000
- Wiyata Agri Satwa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMkN 42 senilai Rp 5.833.448.500
- PT Dinamika Airufindo PersadaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 35 senilai Rp 5.832.750.000
- PT Debitindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 17 senilai Rp 5.831.408.000
- PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 13 senilai Rp 5.831.408.000
- Lumban Ambar Berbakti Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 11 senilai Rp 5.794. 822.000
- CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 9 senilai Rp 5.830.044.000
- Bentina Agung Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 112 senilai Rp 5.831.760.000
- CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 101senilai Rp 5.831.760.000
- PT Multi Langgeng Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 96 senilai Rp 5.833.410.000
- CV Artha Prima Indah Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 94 senilai Rp 5.832.035.000
- PT Tinada Kuta Dairi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 85 senilai Rp 5.830.880.000
- PT Tavia Belva Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 84 senilai Rp 5.833.520.000
- PT Greace Solusindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 78 senilai Rp 5.826.810.000
- PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 65 Rp 5.833.311.000
- PT Elisa Mitra Inovatif Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 57 senilai Rp 5.830.858.000
- CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 56 senilai Rp 5.829.967.000
- CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 33 senilai Rp 5.832.618.000
- PT Paramitra Multi Prakasa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 23 senilai Rp 5.834.290.000
- CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 19 senilai Rp 5.832.200.000
- PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 17 senilai Rp 5.832.805.000
- CV Anugrah Mandiri Jaya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 16 senilai Rp 5.831.034.000
- PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 2 senilai Rp 5.837.337.550
- Anugrah Cipta Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 60 senilai Rp 5.833.300.000
- CV Bukit Terpadu Utama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 53 senilai Rp 5.833.289.000
Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat:
- CV Bintang Mulia Wisesa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 27 senilai Rp 5.831.375.000
- CV Sinar Bunbunan Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 25 senilai Rp 5.819.484.000
- CV Widya Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 24 senilai Rp 5.825.380.000
- PT Viento Lavende Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 20 senilai Rp 5.834.950.000
- PT Frislianmar Masyur MandiriPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 10 senilai Rp 5.832.530.000
- Mitra Jaya Perkasa Abadi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 7 senilai Rp 5.837.832.000
- CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 5 senilai Rp 5.829.967.000
- PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 4 senilai Rp 5.832.805.000
- CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 1 senilai Rp 5.832.200.000
- CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 44 senilai Rp 5.830.044.000
- PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 16 senilai Rp 5.837.337.550
- PT Dearma Pindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 14 senilai Rp 5.839.174.000
- CV Permata Padi Purnama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 3 senilai Rp 5.830.000.000
- PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 39 senilai Rp 5.831.408.000
- CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 1 Rp 5.831.760.000
- PT Manggala Apulindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 34 senilai Rp 5.833.960.000
- PT Karunia Lautan Semesta Alam Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 31 senilai Rp 5.835.170.000
- CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 27 senilai Rp 5.832.618.000
- PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 21 senilai Rp 5.832.530.000.
- PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 19 senilai Rp 5.834.510.000
- CV Anugerah Indah Mahakarya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 77 senilai Rp 5.832.827.000
- PT Ladita Berdua Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 68 senilai Rp 5.833.058.000
- PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 35 senilai Rp 5.833.311.000
- PT Berlian Kencana Sejahtera Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 30 senilai Rp 5.831.870.000
Total: Rp 139.976.100.550
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/27/083514/2844535/10/silakan-dilihat-ini-rincian-dana-siluman-apbd-dki-untuk-beli-ups-miliaran-rupiah
Kamis, 02 Oktober 2014
Ada Konflik Internal, PT MRT Jakarta Klaim Tak Hambat Proyek
JAKARTA, KOMPAS.com - PT MRT Jakarta menyatakan perselisihan hukum antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors selaku mitra lokal Shimizu di Indonesia tidak mengganggu proses pembangunan proyek MRT yang tengah berlangsung.
“Itu adalah murni masalah internal antar dua perusahaan tersebut. Sama sekali tidak terkait dengan PT MRT Jakarta,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami melalui keterangannya, Selasa (1/10/2014).
Awalnya, Dono mengaku enggan menanggapi isu yang berkembang terkait perselisihan antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors. Namun, ia mulai mengklarifikasi perihal proses hukum itu karena terkait proyek MRT.
Ia mengatakan, pemenang lelang untuk paket surface section atau pekerjaan layang Contract Package (CP) 103 adalah Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, paket pekerjaan bawah tanah (underground section) CP 104 dan CP 105 adalah SOWJ Joint Venture yang terdiri dari Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi.
Dari sisi aspek hukum, ungkap dia, PT MRT Jakarta mengikat kontrak dengan konsorsium tersebut, bukan hanya dengan Shimizu Corporation saja. Oleh karena itu, keterikatan kontrak tersebut tidak memengaruhi Shimizu Corporation keluar dari konsorsium. Artinya, kata dia, tanpa Shimizu sekalipun, Proyek MRT Jakarta tetap akan berjalan sebagaimana mestinya.
Dono pun berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta kedua belah pihak untuk tidak membawa proyek MRT Jakarta ke dalam perselisihan mereka.
“Jangan libatkan proyek MRT Jakarta yang saat ini sedang berlangsung,” jelas Dono.
Sebagai informasi, Proyek MRT Jakarta saat ini tengah memasuki tahap pembangunan stasiun bawah tanah untuk lokasi sepanjang koridor Sisingamangaraja – Sudirman – Bundaran HI. Sementara untuk paket pekerjaan layang yang meliputi koridor Lebak Bulus – Fatmawati – Blok M – Sisingamangaraja baru memasuki persiapan area pembangunan viaduct atau jembatan penyanggah jalur MRT.
Pekerjaan persiapan tersebut termasuk pengupasan median tengah jalan serta relokasi utilitas termasuk saluran pipa gas, air, listrik dan fiber optik. Sebagai bagian dari persiapan pembangunan viaduct, PT MRT Jakarta telah membangun 2 halte sementara Transjakarta Mesjid Agung yang saat ini tengah dalam proses finishing.
Pemindahan halte Transjakarta dilakukan karena pada area median Jalan Sisingamangaraja akan dibangun viaduct. Halte dengan dimensi 26 meter x 2 meter (pada sisi timur) dan 26 meter x 1,6 meter (pada sisi barat) dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang selanjutnya akan difungsikan oleh Transjakarta.
Keseluruhan pekerjaan CP 103 yang menjadi tugas Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, pekerjaan CP 104 dan CP 105 yang menjadi tugas Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi Joint Venture tetap berjalan normal.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/02/06262921/Ada.Konflik.Internal.PT.MRT.Jakarta.Klaim.Tak.Hambat.Proyek
“Itu adalah murni masalah internal antar dua perusahaan tersebut. Sama sekali tidak terkait dengan PT MRT Jakarta,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami melalui keterangannya, Selasa (1/10/2014).
Awalnya, Dono mengaku enggan menanggapi isu yang berkembang terkait perselisihan antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors. Namun, ia mulai mengklarifikasi perihal proses hukum itu karena terkait proyek MRT.
Ia mengatakan, pemenang lelang untuk paket surface section atau pekerjaan layang Contract Package (CP) 103 adalah Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, paket pekerjaan bawah tanah (underground section) CP 104 dan CP 105 adalah SOWJ Joint Venture yang terdiri dari Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi.
Dari sisi aspek hukum, ungkap dia, PT MRT Jakarta mengikat kontrak dengan konsorsium tersebut, bukan hanya dengan Shimizu Corporation saja. Oleh karena itu, keterikatan kontrak tersebut tidak memengaruhi Shimizu Corporation keluar dari konsorsium. Artinya, kata dia, tanpa Shimizu sekalipun, Proyek MRT Jakarta tetap akan berjalan sebagaimana mestinya.
Dono pun berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta kedua belah pihak untuk tidak membawa proyek MRT Jakarta ke dalam perselisihan mereka.
“Jangan libatkan proyek MRT Jakarta yang saat ini sedang berlangsung,” jelas Dono.
Sebagai informasi, Proyek MRT Jakarta saat ini tengah memasuki tahap pembangunan stasiun bawah tanah untuk lokasi sepanjang koridor Sisingamangaraja – Sudirman – Bundaran HI. Sementara untuk paket pekerjaan layang yang meliputi koridor Lebak Bulus – Fatmawati – Blok M – Sisingamangaraja baru memasuki persiapan area pembangunan viaduct atau jembatan penyanggah jalur MRT.
Pekerjaan persiapan tersebut termasuk pengupasan median tengah jalan serta relokasi utilitas termasuk saluran pipa gas, air, listrik dan fiber optik. Sebagai bagian dari persiapan pembangunan viaduct, PT MRT Jakarta telah membangun 2 halte sementara Transjakarta Mesjid Agung yang saat ini tengah dalam proses finishing.
Pemindahan halte Transjakarta dilakukan karena pada area median Jalan Sisingamangaraja akan dibangun viaduct. Halte dengan dimensi 26 meter x 2 meter (pada sisi timur) dan 26 meter x 1,6 meter (pada sisi barat) dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang selanjutnya akan difungsikan oleh Transjakarta.
Keseluruhan pekerjaan CP 103 yang menjadi tugas Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, pekerjaan CP 104 dan CP 105 yang menjadi tugas Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi Joint Venture tetap berjalan normal.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/02/06262921/Ada.Konflik.Internal.PT.MRT.Jakarta.Klaim.Tak.Hambat.Proyek
Jumat, 18 Juli 2014
Ini Cara Agar MRT Tak Banjir dan Tahan Gempa Saat Gali Stasiun Bawah Tanah
Jakarta - PT MRT Jakarta akan memulai menggali dan membangun stasiun bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT) di titik Senayan dan Setiabudi. Sebelumnya pekerjaan yang sama sudah dimulai di titik Bundaran HI pada April lalu. Kedalaman titik gali tersebut bervariasi dari mulai 20-23 meter di bawah tanah. Bagaimana caranya agar lokasi kerja tersebut tetap kering dan bebas dari banjir?
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan solusi untuk kemungkinan tersebut. "Kami evaluasi mulai dari metode dan teknis. Untuk pekerjaan sipil nanti salah satunya adalah dengan dewatering. Kami siapkan pompa-pompanya saat penggalian besar," kata Dono saat jumpa pers di Hotel Crowne, Jakarta, Kamis (17/7/2014).
Dia berujar untuk penggalian di kedalaman 20-30 meter nantinya yang akan lebih banyak diangkat berbentuk lumpur. Namun pembangunan MRT yang mengadopsi teknologi Jepang itu juga akan memampung lumpurnya hingga airnya turun.
"Airnya nanti kita salurkan ke drainase. Dewatering pakai pompa itu standar, di setiap pekerjaan bawah tanah kita juga sediakan pompanya. Kalau misalnya kondisi hujan, jumlah pompa bisa ditambah. Intinya kita akan menjaga agar area kerjanya tetap kering," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, M. Nasir, mengatakan pola pengerjaan stasiun bawah tanah yakni dengan mengalihkan median jalan terlebih dulu selebar sekitar 30 meter. Setelah itu akan dibuat Guide Wall atau dinding penahan, lalu pihaknya akan menggali tanah secara bertahap hingga kedalaman yang diperlukan. Setelah terowongan tempat relnya jadi, pekerjaan selanjutnya membuat stasiun di sisi Barat dan Timur jalan.
Selain antisipasi banjir saat penggalian pihaknya juga mengklaim sudah mengantisipasi terjadinya bencana gempa dan banjir jika MRT dan stasiun bawh tanahnya sudah rampung.
"Kita desain tahan gempa secara periodik hingga 100 tahun. Kemudian pintu stasiunnya di atas tanah juga kita bangun setinggi 1,5 meter untuk antisipasi banjir yang mungkin terjadi. Kalaupun misalnya banjir di Sudirman-Thamrin meluap sampai mulut pintu kita siapkan pintu otomatis di bawah sehingga air tidak akan masuk ke terowongan sehingga MRT masih bisa tetap jalan," ujarnya
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/07/17/214423/2640625/10/ini-cara-agar-mrt-tak-banjir-dan-tahan-gempa-saat-gali-stasiun-bawah-tanah
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan solusi untuk kemungkinan tersebut. "Kami evaluasi mulai dari metode dan teknis. Untuk pekerjaan sipil nanti salah satunya adalah dengan dewatering. Kami siapkan pompa-pompanya saat penggalian besar," kata Dono saat jumpa pers di Hotel Crowne, Jakarta, Kamis (17/7/2014).
Dia berujar untuk penggalian di kedalaman 20-30 meter nantinya yang akan lebih banyak diangkat berbentuk lumpur. Namun pembangunan MRT yang mengadopsi teknologi Jepang itu juga akan memampung lumpurnya hingga airnya turun.
"Airnya nanti kita salurkan ke drainase. Dewatering pakai pompa itu standar, di setiap pekerjaan bawah tanah kita juga sediakan pompanya. Kalau misalnya kondisi hujan, jumlah pompa bisa ditambah. Intinya kita akan menjaga agar area kerjanya tetap kering," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, M. Nasir, mengatakan pola pengerjaan stasiun bawah tanah yakni dengan mengalihkan median jalan terlebih dulu selebar sekitar 30 meter. Setelah itu akan dibuat Guide Wall atau dinding penahan, lalu pihaknya akan menggali tanah secara bertahap hingga kedalaman yang diperlukan. Setelah terowongan tempat relnya jadi, pekerjaan selanjutnya membuat stasiun di sisi Barat dan Timur jalan.
Selain antisipasi banjir saat penggalian pihaknya juga mengklaim sudah mengantisipasi terjadinya bencana gempa dan banjir jika MRT dan stasiun bawh tanahnya sudah rampung.
"Kita desain tahan gempa secara periodik hingga 100 tahun. Kemudian pintu stasiunnya di atas tanah juga kita bangun setinggi 1,5 meter untuk antisipasi banjir yang mungkin terjadi. Kalaupun misalnya banjir di Sudirman-Thamrin meluap sampai mulut pintu kita siapkan pintu otomatis di bawah sehingga air tidak akan masuk ke terowongan sehingga MRT masih bisa tetap jalan," ujarnya
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/07/17/214423/2640625/10/ini-cara-agar-mrt-tak-banjir-dan-tahan-gempa-saat-gali-stasiun-bawah-tanah
Jumat, 06 Juni 2014
Atasi macet, Ahok usul bangun LRT di Sudirman-Thamrin
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tertarik untuk membangun monorail di pusat Kota Jakarta atau daerah-daerah perkantoran seperti daerah Sudirman dan Thamrin. Ahok meminta PT MRT Jakarta dan PT Pembangunan Jaya untuk menghitung rencana tersebut.
Selain itu, Ahok bakal menawarkan pengelola gedung untuk membantu Pemprov DKI dalam membangun monorail pusat kota atau Light Rail Transit (LRT). Dengan begitu, Pemprov bakal memberikan hak udara di ruang publik untuk pengelola gedung tersebut.
"Jadi kita kasih mereka hak udara, nanti mereka kasih uang buat bangun. Mereka bilang, kalau mau perawatan yang lebih murah, lebih bagus lagi LRT kayak yang ada di Kuala Lumpur," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (5/6).
Ahok menegaskan PT Pembangunan Jaya saat ini sedang mempelajari dan mengkaji rencana tersebut. Ahok mengaku LRT lebih cocok digunakan di pusat kota Jakarta lantaran transportasi jarak pendek. Selain itu, biaya perawatan lebih murah ketimbang monorail.
"Model LRT ini lebih unggul dari kereta api karena naik bisa, turun bisa, nekuk pendek bisa. Jadi kalau dari Plaza Indonesia mau langsung berhenti lagi di Grand Indonesia juga bisa. Jadi bisa digunakan untuk jarak-jarak pendek, karena bukan kayak kereta api yang mesti kenceng," kata Ahok.
"Sehingga cocok untuk menghubungkan mal, perumahan mewah, perkantoran, bandara. Harga tiket Rp 20.000 juga laku. Atau langganan Rp 500.000 per bulan," lanjut dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/lagisolusi-tangani-macet-jakarta-bangun-lrt-di-sudirman-thamrin.html
Selain itu, Ahok bakal menawarkan pengelola gedung untuk membantu Pemprov DKI dalam membangun monorail pusat kota atau Light Rail Transit (LRT). Dengan begitu, Pemprov bakal memberikan hak udara di ruang publik untuk pengelola gedung tersebut.
"Jadi kita kasih mereka hak udara, nanti mereka kasih uang buat bangun. Mereka bilang, kalau mau perawatan yang lebih murah, lebih bagus lagi LRT kayak yang ada di Kuala Lumpur," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (5/6).
Ahok menegaskan PT Pembangunan Jaya saat ini sedang mempelajari dan mengkaji rencana tersebut. Ahok mengaku LRT lebih cocok digunakan di pusat kota Jakarta lantaran transportasi jarak pendek. Selain itu, biaya perawatan lebih murah ketimbang monorail.
"Model LRT ini lebih unggul dari kereta api karena naik bisa, turun bisa, nekuk pendek bisa. Jadi kalau dari Plaza Indonesia mau langsung berhenti lagi di Grand Indonesia juga bisa. Jadi bisa digunakan untuk jarak-jarak pendek, karena bukan kayak kereta api yang mesti kenceng," kata Ahok.
"Sehingga cocok untuk menghubungkan mal, perumahan mewah, perkantoran, bandara. Harga tiket Rp 20.000 juga laku. Atau langganan Rp 500.000 per bulan," lanjut dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/lagisolusi-tangani-macet-jakarta-bangun-lrt-di-sudirman-thamrin.html
Jumat, 30 Mei 2014
Mulai Juni Jakarta Akan Lebih Macet, Kenapa?
JAKARTA, Jaringnews.com - PT Mass Rapid Transid (MRT) mulai akan mengadakan pembangunan dengan skala besar mulai, Juni 2014 mendatang. Pembangunan ini kemungkinan akan menimbulkan macet besar.
Nantinya pembangunan skala besar itu akan dilakukan di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI. Direktur Utama MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan menjelaskan PT MRT akan melakukan test pit, pengalihan jalur (detour), dan relokasi halte bus TransJakarta. Nantinya juga akan dilakukan penutupan 1 lajur.
"Kami memastikan pekerjaan konstruksi skala besat dimulai pada bulan Juni, menyususl pekerjaan skala besar lebih dahulu dimulai di titik Bundaran HI yang dilakukan pada April yang lalu," kata Dono saat di Cuppa Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).
Saat ini tim proyek MRT sudah menyusun rencana pengalihan arus lalu lintas. Mereka bekerjasama dengan TMC Polda Metro Jaya.
Nantinya pekerjaan penggalian lubang akan dilakukan di bawah tanah untuk kontruksi jalur layang. Itu dimulai 26 Mei 2014 di sepanjang median jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya pekerjaan pembuatan jalan untuk pengalihan lajur yang dilakukan sepanjang jalur hijau Jalan Sudirman.
"Bagaimana mengelola trafic, sekarang ini sudah. Untungnya kami cobanya saat hari libur. Senin ini mulai kelihatan ruwetnya. Nantinya lajur untuk Bus Transjakarta akan menjadi satu dengan lajur normal di sepanjang jalan Sisingamangaraja," terang Dono.
Dia menjelaskan beberapa jalan sudah akan ditutup arusnya. Di antaranya di depan Kemendikbud, depan lahan milik PT Graha Metropolitan Nuansa, depan Senayan Golf Driving Range, depan pintu masuk Istora, depan jalur masuk SCBD, depan BEJ, Wisma Sudirman, depan gedung Sampoerna strategic, depan Wisma Nugra Santana dan depan Chaze plaza.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62454/mulai-juni-jakarta-akan-lebih-macet-kenapa-
Nantinya pembangunan skala besar itu akan dilakukan di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI. Direktur Utama MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan menjelaskan PT MRT akan melakukan test pit, pengalihan jalur (detour), dan relokasi halte bus TransJakarta. Nantinya juga akan dilakukan penutupan 1 lajur.
"Kami memastikan pekerjaan konstruksi skala besat dimulai pada bulan Juni, menyususl pekerjaan skala besar lebih dahulu dimulai di titik Bundaran HI yang dilakukan pada April yang lalu," kata Dono saat di Cuppa Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).
Saat ini tim proyek MRT sudah menyusun rencana pengalihan arus lalu lintas. Mereka bekerjasama dengan TMC Polda Metro Jaya.
Nantinya pekerjaan penggalian lubang akan dilakukan di bawah tanah untuk kontruksi jalur layang. Itu dimulai 26 Mei 2014 di sepanjang median jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya pekerjaan pembuatan jalan untuk pengalihan lajur yang dilakukan sepanjang jalur hijau Jalan Sudirman.
"Bagaimana mengelola trafic, sekarang ini sudah. Untungnya kami cobanya saat hari libur. Senin ini mulai kelihatan ruwetnya. Nantinya lajur untuk Bus Transjakarta akan menjadi satu dengan lajur normal di sepanjang jalan Sisingamangaraja," terang Dono.
Dia menjelaskan beberapa jalan sudah akan ditutup arusnya. Di antaranya di depan Kemendikbud, depan lahan milik PT Graha Metropolitan Nuansa, depan Senayan Golf Driving Range, depan pintu masuk Istora, depan jalur masuk SCBD, depan BEJ, Wisma Sudirman, depan gedung Sampoerna strategic, depan Wisma Nugra Santana dan depan Chaze plaza.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62454/mulai-juni-jakarta-akan-lebih-macet-kenapa-
Senin, 26 Mei 2014
Makin Ditunda Proyek Monorel, Ini Gambaran Pembengkakan Biayanya
TRIBUNNEWS.COM - Proyek Monorel yang diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan ibukota ternyata tak kunjung mulai pembangunannya. Masalah utamanya karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorel (JM), selaku pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.
Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.
PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.
"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).
Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.
Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.
Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.
Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.
Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.
"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.
Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya
Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.
PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.
"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).
Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.
Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.
Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.
Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.
Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.
"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.
Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya
Kamis, 22 Mei 2014
Dikelola PT Transjakarta, Sopir Angkutan Umum di DKI Akan Digaji
JAKARTA, KOMPAS.com — Semua angkutan umum yang beroperasi di Jakarta, baik kopaja, metromini, maupun lainnya akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta pada 2015 mendatang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui manajemen yang baik itu, PT Transjakarta akan menghilangkan sistem setoran dan menerapkan sistem gaji kepada sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta.
"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang, kita bayar per kilometer. Jadi, tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin orang Jakarta sakit kepala," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).
"Nanti bus-bus tingkat wisata yang gratis, kita ingin operasikan oleh PT Transjakarta, dan semua bus di bawah pengelolaan Transjakarta. Per 2015, full dipegang PT Transjakarta," kata Basuki.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, peralihan manajemen transportasi ke BUMD DKI dapat menghilangkan sistem setoran. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi sopir yang ngetem karena mengejar setoran.
Mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu mengaku mengalami kesulitan dalam menertibkan sopir yang kerap ngetem dan menyebabkan kemacetan yang mengular. "Yakin saja, saat ini kita fokus untuk mengubah sistemnya," kata Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/21/1216155/Dikelola.PT.Transjakarta.Sopir.Angkutan.Umum.di.DKI.Akan.Digaji
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui manajemen yang baik itu, PT Transjakarta akan menghilangkan sistem setoran dan menerapkan sistem gaji kepada sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta.
"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang, kita bayar per kilometer. Jadi, tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin orang Jakarta sakit kepala," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).
"Nanti bus-bus tingkat wisata yang gratis, kita ingin operasikan oleh PT Transjakarta, dan semua bus di bawah pengelolaan Transjakarta. Per 2015, full dipegang PT Transjakarta," kata Basuki.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, peralihan manajemen transportasi ke BUMD DKI dapat menghilangkan sistem setoran. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi sopir yang ngetem karena mengejar setoran.
Mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu mengaku mengalami kesulitan dalam menertibkan sopir yang kerap ngetem dan menyebabkan kemacetan yang mengular. "Yakin saja, saat ini kita fokus untuk mengubah sistemnya," kata Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/21/1216155/Dikelola.PT.Transjakarta.Sopir.Angkutan.Umum.di.DKI.Akan.Digaji
Selasa, 13 Mei 2014
Memikat Pengguna Kendaraan Pribadi dengan Botabek Shuttle Express
JAKARTA, KOMPAS.com - Botabek Shuttle Express (BSE) merupakan moda transportasi baru yang akan dijalankan PT Jakarta Marga Jaya. Proyek mengatasi kemacetan Jakarta tersebut bertujuan menarik para komuter atau pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum.
Botabek diperuntukkan untuk warga komuter wilayah Bogor,Tangerang, Depok, Bekasi yang akan beraktivitas di Jakarta. Project Director BSE, Ronald Sinaga, mengatakan, saat ini shuttle bus dijalankan oleh operator bus swasta dengan izin pariwisata, bukan izin angkutan umum. Kondisi tersebut membuat PT Jakarta Marga Jaya bermaksud mengatasi kemacetan dengan penggunaan trasnportasi yang sudah ada.
PT Jakarta Marga Jaya mengusulkan penerapan sistem BSE dengan menggunakan operator bus shuttel yang kini sudah berjalan. "Operator bus shuttle tetap ada, itu dikelola swasta. Kita (PT Jakarta Marga Jaya) kelola lajur transportasi saja," kata Ronald kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).
Ronald menuturkan, kunci sukses diterapkannya sistem BSE adalah mempunyai lajur khusus untuk angkutan publik. Lajur khusus yang dimaksud, yaitu di tol dan nontol. Dalam kajian BSE, lajur tol akan meminta kerjasama dari Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Jasa Marga, sedangkan lajur nontol akan menggunakan lajur transjakarta (busway). Di nontol atau busway, BSE telah mendapat izin secara verbal, namun izin ini masih memastikan sistem yang dijalankan.
Dalam memakai lajur transjakarta, kata Ronald, BSE hanya akan melewati saja atau tidak digunakan untuk menaiki atau menurunkan penumpang. "Kalau tidak ada lajur khusus, percuma saja memberikan usul mengatasi kemacetan Jakarta. Bus juga jangan menurunkan penumpang sembarangan," kata Ronald.
Pengelolaan terhadap bus ini juga berdasarkan tingkat kenyamanan penumpang yakni tidak ada penumpang yang berdiri. Sejauh ini, lanjut Ronald, bus besar memuat penumpang 40-50 orang dan bus kecil 20-30 orang. Ronald mengatakan, target penumpang adalah mereka yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi.
Hasil survei yang dilakukan PT Jakarta Marga Jaya, para calon penumpang ini menyetujui BSE dengan kisaran biaya Rp 20.000-35.000/sekali jalan dan tergantung dengan jarak penumpang.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1452312/Memikat.Pengguna.Kendaraan.Pribadi.dengan.Botabek.Shuttle.Express
Botabek diperuntukkan untuk warga komuter wilayah Bogor,Tangerang, Depok, Bekasi yang akan beraktivitas di Jakarta. Project Director BSE, Ronald Sinaga, mengatakan, saat ini shuttle bus dijalankan oleh operator bus swasta dengan izin pariwisata, bukan izin angkutan umum. Kondisi tersebut membuat PT Jakarta Marga Jaya bermaksud mengatasi kemacetan dengan penggunaan trasnportasi yang sudah ada.
PT Jakarta Marga Jaya mengusulkan penerapan sistem BSE dengan menggunakan operator bus shuttel yang kini sudah berjalan. "Operator bus shuttle tetap ada, itu dikelola swasta. Kita (PT Jakarta Marga Jaya) kelola lajur transportasi saja," kata Ronald kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).
Ronald menuturkan, kunci sukses diterapkannya sistem BSE adalah mempunyai lajur khusus untuk angkutan publik. Lajur khusus yang dimaksud, yaitu di tol dan nontol. Dalam kajian BSE, lajur tol akan meminta kerjasama dari Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Jasa Marga, sedangkan lajur nontol akan menggunakan lajur transjakarta (busway). Di nontol atau busway, BSE telah mendapat izin secara verbal, namun izin ini masih memastikan sistem yang dijalankan.
Dalam memakai lajur transjakarta, kata Ronald, BSE hanya akan melewati saja atau tidak digunakan untuk menaiki atau menurunkan penumpang. "Kalau tidak ada lajur khusus, percuma saja memberikan usul mengatasi kemacetan Jakarta. Bus juga jangan menurunkan penumpang sembarangan," kata Ronald.
Pengelolaan terhadap bus ini juga berdasarkan tingkat kenyamanan penumpang yakni tidak ada penumpang yang berdiri. Sejauh ini, lanjut Ronald, bus besar memuat penumpang 40-50 orang dan bus kecil 20-30 orang. Ronald mengatakan, target penumpang adalah mereka yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi.
Hasil survei yang dilakukan PT Jakarta Marga Jaya, para calon penumpang ini menyetujui BSE dengan kisaran biaya Rp 20.000-35.000/sekali jalan dan tergantung dengan jarak penumpang.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1452312/Memikat.Pengguna.Kendaraan.Pribadi.dengan.Botabek.Shuttle.Express
Jumat, 07 Maret 2014
Polemik Tempat Sampah Terpadu Bantar Gebang, DKI Tunggu Tahun 2023
Jakarta, GATRAnews - Sengketa pendapat soal pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi menemui titik temu. Pemerintah DKI Jakarta telah bertemu dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ), pengelola TPST selama ini. Direktur Utama PT GTJ, Rekson Sitorus kemarin, Selasa (4/3) bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keduanya membahas kontrak perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangi keduanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, DKI akan menunggu kontrak PKS dengan PT GTJ selesai. Kontrak tersebut sedianya selesai pada tahun 2023 dan seluruh lahan TPST Bantar Gebang akan diserahkan kepada DKI. "Saya akan tunggu kontrak dengan PT GTJ selesai dulu. Saya akan teliti isi PKS tersebut per tahunnya. Sebagai pengalaman untuk menyusun kontrak kerja sama dengan investor yang baru," ujarnya di Balaikota, Rabu (5/3).
DKI akan mencari investor baru setelah OKS dengan PT GTJ selesai melalui lelang. Pemenang lelang akan disodorkan kontrak PKS yang menguntungkan Balaikota, tetapi Basuki enggan merincinya secara detail kepada awak media. Terkait dengan belasan truk yang dirazia oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mantan anggota DPR RI ini mengatakan pihak pengelola TPST Bantar Gebang tidak mengalami masalah dengan adanya penertiban tersebut.
Ahok menegaskan sopir truk-truk sampah yang telah dirazia tersebut tidak akan ditahan atau dikenakan sanksi. Bahkan, sopir truk-truk sampah tersebut akan dinaikan gajinya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014. "Mereka kan sudah sopir kita. Kalau dulu kan swasta. Makanya kita lagi mau naikkan gaji mereka. Dan mereka harus mengangkut sampah sesuai dengan jadwal dan rute yang telah disepakati," tukasnya.
Direktur Utama PT Godang Tua Jaya (GTJ) Rekson Sitorus mengatakan lahan TPST Bantar Gebang tidak seluruhnya milik Pemprov DKI Jakarta. Dari total luas lahan TPST Bantar Gebang seluas 150 hektar, hanya 108 hektar yang menjadi milik Pemprov DKI. Sedangkan sisanya, sebanyak 32 hektar milik swasta. Dia menjelaskan 108 hektar tersebut terdiri dari landfill 5 zona seluas 81,91 hektar. Sedangkan sisanya seluas 26,1 hektar merupakan lahan untuk fasilitas lain seperti kantor, fasilitas Instalansi Pengolahan Air Sampah, jalan operasional, saluran drainase dan sebagainya.
Tetapi, setelah masa kontrak berakhir, yaitu pada tahun 2023, total lahan seluas 150 hektar akan diserahkan menjadi milik Pemprov DKI. Sebab berdasarkan Peraturan Presiden (PP) No. 67 tahun 2005 tentang Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam bentuk bangun guna serah atau build operate transfer (BOT) selama 15 tahun.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/48308-polemik-tpst-bantar-gebang,-dki-tunggu-tahun-2023%E2%80%8F.html
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, DKI akan menunggu kontrak PKS dengan PT GTJ selesai. Kontrak tersebut sedianya selesai pada tahun 2023 dan seluruh lahan TPST Bantar Gebang akan diserahkan kepada DKI. "Saya akan tunggu kontrak dengan PT GTJ selesai dulu. Saya akan teliti isi PKS tersebut per tahunnya. Sebagai pengalaman untuk menyusun kontrak kerja sama dengan investor yang baru," ujarnya di Balaikota, Rabu (5/3).
DKI akan mencari investor baru setelah OKS dengan PT GTJ selesai melalui lelang. Pemenang lelang akan disodorkan kontrak PKS yang menguntungkan Balaikota, tetapi Basuki enggan merincinya secara detail kepada awak media. Terkait dengan belasan truk yang dirazia oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mantan anggota DPR RI ini mengatakan pihak pengelola TPST Bantar Gebang tidak mengalami masalah dengan adanya penertiban tersebut.
Ahok menegaskan sopir truk-truk sampah yang telah dirazia tersebut tidak akan ditahan atau dikenakan sanksi. Bahkan, sopir truk-truk sampah tersebut akan dinaikan gajinya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014. "Mereka kan sudah sopir kita. Kalau dulu kan swasta. Makanya kita lagi mau naikkan gaji mereka. Dan mereka harus mengangkut sampah sesuai dengan jadwal dan rute yang telah disepakati," tukasnya.
Direktur Utama PT Godang Tua Jaya (GTJ) Rekson Sitorus mengatakan lahan TPST Bantar Gebang tidak seluruhnya milik Pemprov DKI Jakarta. Dari total luas lahan TPST Bantar Gebang seluas 150 hektar, hanya 108 hektar yang menjadi milik Pemprov DKI. Sedangkan sisanya, sebanyak 32 hektar milik swasta. Dia menjelaskan 108 hektar tersebut terdiri dari landfill 5 zona seluas 81,91 hektar. Sedangkan sisanya seluas 26,1 hektar merupakan lahan untuk fasilitas lain seperti kantor, fasilitas Instalansi Pengolahan Air Sampah, jalan operasional, saluran drainase dan sebagainya.
Tetapi, setelah masa kontrak berakhir, yaitu pada tahun 2023, total lahan seluas 150 hektar akan diserahkan menjadi milik Pemprov DKI. Sebab berdasarkan Peraturan Presiden (PP) No. 67 tahun 2005 tentang Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam bentuk bangun guna serah atau build operate transfer (BOT) selama 15 tahun.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/48308-polemik-tpst-bantar-gebang,-dki-tunggu-tahun-2023%E2%80%8F.html
Jumat, 21 Februari 2014
Diduga Ada 'Permainan' di Kontrak Pengelolaan Sampah Bantar Gebang dengan DKI
JAKARTA, Jaingnews.com - Satu lagi dugaan adanya penyelewengan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kali ini terkait pengelolaan sampah Jakarta di Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) mengatakan pengelolaan sampah Jakarta di sana tidak bagus. Banyak peralatan pengelolaan sampah yang rusak.
Ahok mencurigai adanya permain di perjanjian kerja antara PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) sebagai pengelola sampah dengan pihak Balaikota. Bayangkan, kontrak kerjasama itu mencapai 25 tahun. Menurutnya ini aneh.
"Kontrak 25 tahun, tipping fee tiap tahun naik, dan pengelolaan sampah juga nggak bener. Itu lahan Bantar Gebang punya pemprov. Perjanjian ini kan konyol. Kami akan bawa KPK untuk meneliti kontrak ini," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (20/2).
Dengan tarif yang terus naik, ini tidak diimbangi dengan fasilitas pengelola sampah di sana. Sebut saja closed circuit television (CCTV) yang rusak. begitu juga dengan penimbangnya.
"Bagaimana kami percaya, sampah sehari sebanyak 6.500 ton?" jelas dia.
Data DKI, perjanjian pengelolaan sampah dengan PT Godang Jaya Tua dilakukan sejak 2008 lalu. Saat itu tipping fee yang harus dibayar Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp114.000 per ton. Tahun ini tipping fee mengalami kenaikan menjadi Rp123.000 per ton.
"Tinggal kita cek apakah betul itu 6500 ton/hari? Makanya kita pasang CCTV. CCTV juga lagi rusak kan. Dari dulu alasannya rusak, rusak, rusak. Makanya saya harap KPK bisa turun. Proyek besar ini," papar dia.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/56821/diduga-ada-permainan-di-kontrak-pengelolaan-sampah-bantar-gebang-dengan-dki
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) mengatakan pengelolaan sampah Jakarta di sana tidak bagus. Banyak peralatan pengelolaan sampah yang rusak.
Ahok mencurigai adanya permain di perjanjian kerja antara PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) sebagai pengelola sampah dengan pihak Balaikota. Bayangkan, kontrak kerjasama itu mencapai 25 tahun. Menurutnya ini aneh.
"Kontrak 25 tahun, tipping fee tiap tahun naik, dan pengelolaan sampah juga nggak bener. Itu lahan Bantar Gebang punya pemprov. Perjanjian ini kan konyol. Kami akan bawa KPK untuk meneliti kontrak ini," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (20/2).
Dengan tarif yang terus naik, ini tidak diimbangi dengan fasilitas pengelola sampah di sana. Sebut saja closed circuit television (CCTV) yang rusak. begitu juga dengan penimbangnya.
"Bagaimana kami percaya, sampah sehari sebanyak 6.500 ton?" jelas dia.
Data DKI, perjanjian pengelolaan sampah dengan PT Godang Jaya Tua dilakukan sejak 2008 lalu. Saat itu tipping fee yang harus dibayar Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp114.000 per ton. Tahun ini tipping fee mengalami kenaikan menjadi Rp123.000 per ton.
"Tinggal kita cek apakah betul itu 6500 ton/hari? Makanya kita pasang CCTV. CCTV juga lagi rusak kan. Dari dulu alasannya rusak, rusak, rusak. Makanya saya harap KPK bisa turun. Proyek besar ini," papar dia.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/56821/diduga-ada-permainan-di-kontrak-pengelolaan-sampah-bantar-gebang-dengan-dki
Rabu, 19 Februari 2014
Monorel mandek, Ahok panggil PT Jakarta Monorail
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memanggil PT Jakarta Monorail menyusul mandeknya pengerjaan proyek pembangunan monorel.
"Kita akan panggil mereka untuk ketemu dan melihat kalau mereka memang bilang sanggup, kita ingin tahu kapan gitu lho," kata Ahok di Balaikota, Selasa.
Hingga saat ini, Pemda DKI Jakarta belum mengetahui alasan terhentinya proyek, namun Ahok menduga karena menghadapi masalah keuangan.
"Kita tidak tahu pasti seperti apa kondisi mereka. Tapi denger-denger sih karena masalah finansial ya. Tapi mereka tidak mau mengakui," katanya.
Karena PT Jakarta Monorail memegang hak atas pembangunan proyek, maka Pemda DKI Jakarta tidak berhak turut campur dalam pembangunannya.
"Dulu dalam perjanjian juga Pemprov niatnya baik, tidak berfikir akan macet. Tapi begitu macet barang-barang yang dia bikin ditahan, dirobohkan enggak boleh. Tapi orang suruh kerja enggak boleh. Makanya kita beri ketegasan kalau enggak lanjutkan akan kita bongkar," katanya.
Ahok menegaskan akan merumuskan perjanjian baru dengan PT Jakarta Monorail, jika perusahaan ini tidak sanggup mengerjakan, maka proyek akan dibongkar karena dianggap bangunan tanpa ijin yang didirikan di atas lahan Pemda DKI Jakarta.
"Jadi kalau dia mau dengan perjanjian yang dirumuskan bersama ini, maka dia boleh terus tapi ada perjanjian kalau kali ini gagal maka semua barang yang sudah ada ini akan dibongkar. Nah ini yang akan kami masukkan dalam kontrak baru," katanya.
Ahok mengungkap sejak awal dia tidak yakin pada kapasitas PT Jakarta Monorail membangun monorel.
"Dikatakan bahwa monorel bukan bisnis yang baik, tapi dia ngotot. Ya makanya kita biarin aja, tapi ini kayak digantung gitu dong, kapan gitu lho, enggak jelas," katanya.
Jika PT Jakarta Monorail tidak segera mengerjakan, maka Pemda DKI Jakarta akan mencari investor lain.
"Dengan investor yang lain juga kita harus ada perjanjian yang jelas. Kemarin cuma bilang niat-niat tapi minggat, enggak ada yang bener gitu kan sama kaya deep tunnel gitu. Bilang ada swasta yang mau, tapi enggak," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/419631/monorel-mandek-ahok-panggil-pt-jakarta-monorail
"Kita akan panggil mereka untuk ketemu dan melihat kalau mereka memang bilang sanggup, kita ingin tahu kapan gitu lho," kata Ahok di Balaikota, Selasa.
Hingga saat ini, Pemda DKI Jakarta belum mengetahui alasan terhentinya proyek, namun Ahok menduga karena menghadapi masalah keuangan.
"Kita tidak tahu pasti seperti apa kondisi mereka. Tapi denger-denger sih karena masalah finansial ya. Tapi mereka tidak mau mengakui," katanya.
Karena PT Jakarta Monorail memegang hak atas pembangunan proyek, maka Pemda DKI Jakarta tidak berhak turut campur dalam pembangunannya.
"Dulu dalam perjanjian juga Pemprov niatnya baik, tidak berfikir akan macet. Tapi begitu macet barang-barang yang dia bikin ditahan, dirobohkan enggak boleh. Tapi orang suruh kerja enggak boleh. Makanya kita beri ketegasan kalau enggak lanjutkan akan kita bongkar," katanya.
Ahok menegaskan akan merumuskan perjanjian baru dengan PT Jakarta Monorail, jika perusahaan ini tidak sanggup mengerjakan, maka proyek akan dibongkar karena dianggap bangunan tanpa ijin yang didirikan di atas lahan Pemda DKI Jakarta.
"Jadi kalau dia mau dengan perjanjian yang dirumuskan bersama ini, maka dia boleh terus tapi ada perjanjian kalau kali ini gagal maka semua barang yang sudah ada ini akan dibongkar. Nah ini yang akan kami masukkan dalam kontrak baru," katanya.
Ahok mengungkap sejak awal dia tidak yakin pada kapasitas PT Jakarta Monorail membangun monorel.
"Dikatakan bahwa monorel bukan bisnis yang baik, tapi dia ngotot. Ya makanya kita biarin aja, tapi ini kayak digantung gitu dong, kapan gitu lho, enggak jelas," katanya.
Jika PT Jakarta Monorail tidak segera mengerjakan, maka Pemda DKI Jakarta akan mencari investor lain.
"Dengan investor yang lain juga kita harus ada perjanjian yang jelas. Kemarin cuma bilang niat-niat tapi minggat, enggak ada yang bener gitu kan sama kaya deep tunnel gitu. Bilang ada swasta yang mau, tapi enggak," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/419631/monorel-mandek-ahok-panggil-pt-jakarta-monorail
Rabu, 12 Februari 2014
Basuki: Terlalu Banyak Kontrak Lucu di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kontrak Pemerintah Provinsi DKI dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang dan pemenang tender pengelolaan sampah di Jakarta. Basuki bingung mengapa kontrak kesepakatan mencapai 25 tahun. Menurut Basuki, perusahaan tersebut tidak memiliki kinerja yang baik dan tipping fee sampah terus bertambah.
"Saya enggak tahu kontraknya bisa kayak begitu. Terlalu banyak kontrak 'lucu' di Jakarta ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (11/2/2014).
PT GTJ mendapatkan kontrak kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemprov DKI selama 25 tahun sejak 2008. Sebelumnya, kontrak Pemprov DKI dengan PT GTJ berlangsung selama 20 tahun. Adanya kontrak yang mengikat itu menyebabkan Pemprov DKI tidak dapat memutuskan kerja sama secara sepihak. Apabila memutuskan secara sepihak, DKI dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, ia berencana mencari celah hukum agar kontrak itu dapat diakhiri.
Selama kontrak berjalan, tipping fee atau biaya pembuangan sampah yang harus dibayarkan kepada PT GTJ selalu naik. Awalnya dibayarkan Rp 114.000 per ton, tahun ini naik menjadi Rp 123.000 per ton.
Biaya tipping fee itu di luar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan juga diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan. Pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil seharga Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar sebesar Rp 167.343 per ton.
Basuki mengatakan, Pemprov DKI justru merugi jika hal itu terus terjadi. Terlebih, lahan pembuangan sampah yang diolah oleh PT GTJ merupakan lahan kepemilikan Pemprov DKI. "DKI rugi loh karena itu tanah kita sendiri, terus kita yang bayar, kan lucu. Tapi ya sudahlah kontrak 25 tahun," kata Basuki.
Dengan kondisi seperti ini, Basuki menengarai selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki truk sampah karena anggarannya habis untuk pembayaran tipping fee PT GTJ sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah oleh swasta mulai dari tingkat kelurahan. Ia mengatakan, hingga kini PT GTJ belum dapat membuat teknologi pengelolaan sampah dengan gasifikasi, landfill, and anaerobic digestion (galvad) sesuai perjanjian kontrak. Dalam perjanjian, PT GTJ seharusnya membangun pengelolaan sampah berteknologi galvad dan menjual listrik serta kompos. Oleh karena itu, Basuki menyebutkan, lebih baik Pemprov DKI membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir dari anggaran pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan kelurahan hingga pembuangan ke TPST Bantargebang mencapai Rp 400 miliar setiap tahun.
"Kontrak 25 tahun kok bisa TPST Bantargebang enggak penuh sampah begitu. Kita beli tanah 100 hektar setiap tahun saja," kata Basuki.
Beberapa waktu lalu, DPRD DKI juga pernah meminta Pemprov DKI melakukan audit investigasi di TPST Bantargebang yang dinilai merugikan. Pengelolaan sampah oleh swasta itu dinilai merugikan Pemprov DKI karena sampai sekarang teknologi pengolah sampah menjadi energi yang disebutkan dalam kontrak tidak juga dibangun. PT GTJ Joint Operation PT Navigat Organic Energy Indonesia tidak menjalankan amanat dalam kontrak dengan Pemprov DKI. Berdasarkan laporan resmi UPT TPST Regional, pada tahun 2012 terjadi kegagalan investasi sebesar Rp 130 miliar. Sejak penandatanganan kontrak pada tahun 2008 hingga kini belum pernah diadakan audit investasi oleh auditor independen. Padahal, audit ini merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak perjanjian antara Pemprov DKI dan PT GTJ.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/11/1705384/Basuki.Terlalu.Banyak.Kontrak.Lucu.di.Jakarta
"Saya enggak tahu kontraknya bisa kayak begitu. Terlalu banyak kontrak 'lucu' di Jakarta ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (11/2/2014).
PT GTJ mendapatkan kontrak kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemprov DKI selama 25 tahun sejak 2008. Sebelumnya, kontrak Pemprov DKI dengan PT GTJ berlangsung selama 20 tahun. Adanya kontrak yang mengikat itu menyebabkan Pemprov DKI tidak dapat memutuskan kerja sama secara sepihak. Apabila memutuskan secara sepihak, DKI dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, ia berencana mencari celah hukum agar kontrak itu dapat diakhiri.
Selama kontrak berjalan, tipping fee atau biaya pembuangan sampah yang harus dibayarkan kepada PT GTJ selalu naik. Awalnya dibayarkan Rp 114.000 per ton, tahun ini naik menjadi Rp 123.000 per ton.
Biaya tipping fee itu di luar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan juga diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan. Pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil seharga Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar sebesar Rp 167.343 per ton.
Basuki mengatakan, Pemprov DKI justru merugi jika hal itu terus terjadi. Terlebih, lahan pembuangan sampah yang diolah oleh PT GTJ merupakan lahan kepemilikan Pemprov DKI. "DKI rugi loh karena itu tanah kita sendiri, terus kita yang bayar, kan lucu. Tapi ya sudahlah kontrak 25 tahun," kata Basuki.
Dengan kondisi seperti ini, Basuki menengarai selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki truk sampah karena anggarannya habis untuk pembayaran tipping fee PT GTJ sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah oleh swasta mulai dari tingkat kelurahan. Ia mengatakan, hingga kini PT GTJ belum dapat membuat teknologi pengelolaan sampah dengan gasifikasi, landfill, and anaerobic digestion (galvad) sesuai perjanjian kontrak. Dalam perjanjian, PT GTJ seharusnya membangun pengelolaan sampah berteknologi galvad dan menjual listrik serta kompos. Oleh karena itu, Basuki menyebutkan, lebih baik Pemprov DKI membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir dari anggaran pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan kelurahan hingga pembuangan ke TPST Bantargebang mencapai Rp 400 miliar setiap tahun.
"Kontrak 25 tahun kok bisa TPST Bantargebang enggak penuh sampah begitu. Kita beli tanah 100 hektar setiap tahun saja," kata Basuki.
Beberapa waktu lalu, DPRD DKI juga pernah meminta Pemprov DKI melakukan audit investigasi di TPST Bantargebang yang dinilai merugikan. Pengelolaan sampah oleh swasta itu dinilai merugikan Pemprov DKI karena sampai sekarang teknologi pengolah sampah menjadi energi yang disebutkan dalam kontrak tidak juga dibangun. PT GTJ Joint Operation PT Navigat Organic Energy Indonesia tidak menjalankan amanat dalam kontrak dengan Pemprov DKI. Berdasarkan laporan resmi UPT TPST Regional, pada tahun 2012 terjadi kegagalan investasi sebesar Rp 130 miliar. Sejak penandatanganan kontrak pada tahun 2008 hingga kini belum pernah diadakan audit investasi oleh auditor independen. Padahal, audit ini merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak perjanjian antara Pemprov DKI dan PT GTJ.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/11/1705384/Basuki.Terlalu.Banyak.Kontrak.Lucu.di.Jakarta
Senin, 30 Desember 2013
Warga Jakarta, Silakan Melintas di JLNT Casablanca...
JAKARTA, KOMPAS.com — Akhirnya, Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Tanah Abang-Kampung Melayu sudah rampung keseluruhan. Namun, perlu diingat, motor dan angkutan umum dilarang melintas di atasnya.
Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta Heru Suwondo memastikan, JLNT yang dikenal dengan JLNT Casablanca ini akan mulai dibuka untuk umum, Senin (30/12/2013).
"Sudah rampung 100 persen, pengaspalan sudah dikerjakan Jumat kemarin dan sudah tak ada masalah lagi," kata Heru, Minggu (29/12/2013).
Heru mengatakan, pengoperasian jalan sepanjang 2,3 kilometer (km) ini diharapkan bisa memecah kemacetan pada kedua arah ruas jalan KH Mas Mansyur dan Prof Dr Satrio, Kuningan.
Ia memperkirakan, kemacetan di wilayah tersebut bisa terurai hingga 40 persen ketika JLNT ini dioperasikan. Namun, Heru mengakui, kemungkinan kemacetan masih akan terjadi di bagian timur, yakni area Casablanca atau ketika kendaraan turun dari JLNT menuju arah Tebet, tepatnya di depan Mal Kota Kasablanka.
Namun, ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) akan terus memonitor dan mengevaluasi perkembangan lalu lintas dan efektivitas dari jalan layang tersebut.
Proyek senilai Rp 840 miliar yang dimulai pada 2010 ini dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi. Paket Jalan Prof Dr Satrio dikerjakan PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya, dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.
Anggaran penyelesaian JLNT tahun ini dianggarkan dalam pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI dengan total nilai Rp 101,5 miliar. Secara rinci, anggaran pembangunan untuk jalan layang paket KH Mas Mansyur sebesar Rp 64 miliar, paket Casablanca Rp 2 miliar, Paket Jalan Prof Dr Satrio Rp 21,5 miliar, anggaran pembangunan ramp on-off barat Rp 1,5 miliar, dan ramp on-off timur Rp 12,5 miliar.
Bentangan jalan layang di atas Jalan Jenderal Sudirman juga cukup panjang, yakni mencapai 110 meter, dengan tinggi 18 meter.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/30/0745074/Warga.Jakarta.Silakan.Melintas.di.JLNT.Casablanca
Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta Heru Suwondo memastikan, JLNT yang dikenal dengan JLNT Casablanca ini akan mulai dibuka untuk umum, Senin (30/12/2013).
"Sudah rampung 100 persen, pengaspalan sudah dikerjakan Jumat kemarin dan sudah tak ada masalah lagi," kata Heru, Minggu (29/12/2013).
Heru mengatakan, pengoperasian jalan sepanjang 2,3 kilometer (km) ini diharapkan bisa memecah kemacetan pada kedua arah ruas jalan KH Mas Mansyur dan Prof Dr Satrio, Kuningan.
Ia memperkirakan, kemacetan di wilayah tersebut bisa terurai hingga 40 persen ketika JLNT ini dioperasikan. Namun, Heru mengakui, kemungkinan kemacetan masih akan terjadi di bagian timur, yakni area Casablanca atau ketika kendaraan turun dari JLNT menuju arah Tebet, tepatnya di depan Mal Kota Kasablanka.
Namun, ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) akan terus memonitor dan mengevaluasi perkembangan lalu lintas dan efektivitas dari jalan layang tersebut.
Proyek senilai Rp 840 miliar yang dimulai pada 2010 ini dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi. Paket Jalan Prof Dr Satrio dikerjakan PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya, dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.
Anggaran penyelesaian JLNT tahun ini dianggarkan dalam pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI dengan total nilai Rp 101,5 miliar. Secara rinci, anggaran pembangunan untuk jalan layang paket KH Mas Mansyur sebesar Rp 64 miliar, paket Casablanca Rp 2 miliar, Paket Jalan Prof Dr Satrio Rp 21,5 miliar, anggaran pembangunan ramp on-off barat Rp 1,5 miliar, dan ramp on-off timur Rp 12,5 miliar.
Bentangan jalan layang di atas Jalan Jenderal Sudirman juga cukup panjang, yakni mencapai 110 meter, dengan tinggi 18 meter.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/30/0745074/Warga.Jakarta.Silakan.Melintas.di.JLNT.Casablanca
Jumat, 01 November 2013
Buruh Aksi Mogok di Jakarta, Hindari Rute Ini
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar dua juta buruh melakukan aksi mogok nasional dimulai hari ini Kamis (31/10). Dalam aksi tersebut, massa buruh terkonsentrasi di beberapa tempat.
Berikut titik konsentrasi aksi mogok nasional buruh:
1.Kawasan Industri Wilayah Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ HyundaiDelta Silicon, Jababeka, MM 2100) oleh KSPI/FSPMI massa 20.000 - 30.000 orang
2. DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi oleh GSBM / KASBI massa 1000 orang
3. Kantor Kabupaten Bekasi oleh FSP PPMI / SPSI massa 1000 orang
4.Kawasan Industri Kota Tangerang oleh FSPMI massa 3500 orang
5. Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang oleh Kabut Tangerang massa 350 orang
6. PT.Cingluh Cikupa, PT. Victori Cingluh. Kabupaten Tangerang oleh Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh massa 1000 orang
7. Kantor Kabupaten Tangerang oleh SPN massa 500 orang
8. Kantor Wali Kota Tangsel oleh SBSI 92 massa 1000 orang
9.Lampu Merah Pemda Cikupa Tangerang oleh FSPMI massa 3000 orang
10.Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang oleh KSBSI massa 300 orang
11. Kawasan Industri Kota Depok oleh FSPMI massa 15000 orang
12. KBN Jakut & Balaikota DKI oleh GEBUK ( SPN, SPSI 92 ,FSBI ) massa 100 orang
13. Kawasan Industri Sunter & Kawasan Industri Pulogadung oleh PSP LEM SPSI massa 3000 org
13. Balaikota DKI Jakarta oleh SP FARKES massa 75 orang
14. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut oleh Forum Buruh DKI Jakarta massa 2000 org
15.Pintu Gerbang Utama KBN Cakung Jakut oleh SBSI 92 massa 1000 orang
16.Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok oleh SBTPI massa 300 orang
17. Istana Negara dan Gedung DPR/MPR RI oleh FSPMI PT.Kawasaki Motor massa 150 orang
18.PT.Indolakto Jl.Raya Bogor Jaktim oleh Karyawan Indolakto massa 700 orang
19. Rute Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk oleh Front Tansportasi Jakarta massa 100 orang.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/10/31/mvidbp-buruh-aksi-mogok-di-jakarta-hindari-rute-ini
Berikut titik konsentrasi aksi mogok nasional buruh:
1.Kawasan Industri Wilayah Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ HyundaiDelta Silicon, Jababeka, MM 2100) oleh KSPI/FSPMI massa 20.000 - 30.000 orang
2. DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi oleh GSBM / KASBI massa 1000 orang
3. Kantor Kabupaten Bekasi oleh FSP PPMI / SPSI massa 1000 orang
4.Kawasan Industri Kota Tangerang oleh FSPMI massa 3500 orang
5. Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang oleh Kabut Tangerang massa 350 orang
6. PT.Cingluh Cikupa, PT. Victori Cingluh. Kabupaten Tangerang oleh Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh massa 1000 orang
7. Kantor Kabupaten Tangerang oleh SPN massa 500 orang
8. Kantor Wali Kota Tangsel oleh SBSI 92 massa 1000 orang
9.Lampu Merah Pemda Cikupa Tangerang oleh FSPMI massa 3000 orang
10.Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang oleh KSBSI massa 300 orang
11. Kawasan Industri Kota Depok oleh FSPMI massa 15000 orang
12. KBN Jakut & Balaikota DKI oleh GEBUK ( SPN, SPSI 92 ,FSBI ) massa 100 orang
13. Kawasan Industri Sunter & Kawasan Industri Pulogadung oleh PSP LEM SPSI massa 3000 org
13. Balaikota DKI Jakarta oleh SP FARKES massa 75 orang
14. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut oleh Forum Buruh DKI Jakarta massa 2000 org
15.Pintu Gerbang Utama KBN Cakung Jakut oleh SBSI 92 massa 1000 orang
16.Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok oleh SBTPI massa 300 orang
17. Istana Negara dan Gedung DPR/MPR RI oleh FSPMI PT.Kawasaki Motor massa 150 orang
18.PT.Indolakto Jl.Raya Bogor Jaktim oleh Karyawan Indolakto massa 700 orang
19. Rute Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk oleh Front Tansportasi Jakarta massa 100 orang.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/10/31/mvidbp-buruh-aksi-mogok-di-jakarta-hindari-rute-ini
Selasa, 08 Oktober 2013
Pembangunan MRT Dimulai 16 Oktober, Jakarta Bersiap Macet Parah
Jakarta - Peletakan batu pertama pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) dimulai pada 16 Oktober mendatang. Pembangunan jalur MRT tahap pertama yakni Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia itu dipastikan akan membuat lalu lintas di sepanjang jalur itu semakin macet.
"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).
Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.
"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.
Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html
"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).
Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.
"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.
Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)