Kontroversi Go-Jek...

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Jakarta merasa dimudahkan dengan kehadiran jasa Go-Jek. Angkutan penumpang yang mengandalkan sepeda motor itu menggunakan aplikasi dalam smartphone untuk menjaring pelanggannya. Tinggal klik, tukang ojek dengan seragam dan helm hijau akan langsung menuju tempat si pelanggan jasa antar tersebut.

Soal tarif, tak perlu khawatir. Dalam aplikasi Go-Jek, si pelanggan bisa mengetahui tarif yang harus dibayarkan sesaat sebelum memesan jasa antar itu. Dengan segala kepraktisan itu, Go-Jek langsung mendapat perhatian masyarakat Jakarta.

Jagat dunia maya, mulai dari anak sekolah, anak kuliahan, orang kantoran, hingga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun membicarakan fenomena Go-Jek.

Bagi pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, kehadiran Go-Jek merupakan realitas menarik, tetapi juga kontroversial. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan roda dua bukanlah angkutan umum.

"Munculnya ojek atau Go-Jek jelas itu karena negara tidak ada. Ojek itu bukan angkutan umum, dasar hukumnya jelas," ujar Agus di Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Dia menjelaskan, secara penggunaan aplikasi, Go-Jek tak melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kata dia, jika melihat UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum, maka Go-Jek bisa dikatakan ilegal kerana masuk ranah transportasi.

Agus tak menampik kehadiran Go-Jek sangat membantu masyarakat ibu kota, terutama untuk memecah kepadatan lalu lintas Jakarta yang tentu saja membuat jengkel. Bahkan, Agus memuji terobosan yang dilakukan Go-Jek adalah terobosan yang cantik.

Namun, sayangnya, kata dia, kecantikan terobosan Go-Jek itu menabrak aturan. Oleh karena itu, lanjut Agus, satu-satunya jalan melegalkan Go-Jek ya dengan merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 atau membuat aturan khusus. (Baca: Ojek Bukan Angkutan Umum)

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno juga mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda dengan pendapat Agus. Namun, dia lebih menyoroti Go-Jek sebagai badan usaha. "Nah, kalau badan usaha kan harus pelat kuning. Bayar pajak gimana coba dia? Bayar retribusi ke daerah enggak? Taksi kan bayar pajak, mereka enggak bayar pajak dong?" kata Djoko.

Menurut Djoko, pengakuan Go-Jek yang menyatakan bukan bisnis transportasi, tetapi bisnis aplikasi, hanya alasan. Pasalnya, kata dia, secara aturan jelas bahwa kehadiran Go-Jek bertentangan dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Di undang-undang kan minimal angkutan umum roda tiga. Bajaj termasuk, tapi itu pun harus uji tipe, uji kir, ini kan untuk keselamatan juga. Sepeda motor gimana uji kir? Berarti kan tidak ada asuransi kan," ucap dia.

Di tengah fenomena dan kontroversinya itu, kehadiran Go-Jek barangkali memberikan alternatif angkutan yang cepat dan murah bagi masyarakat Ibu Kota. Bahkan, bisa jadi, kehadirannya mencambuk pemerintah yang juga memiliki kewajiban menyediakan angkutan umum untuk masyarakatnya.

Ya, seperti diamanatkan UU yang menyebutkan angkutan roda dua bukanlah angkutan umum. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/18/094700726/Kontroversi.Go-Jek

Bersabar, Jakarta Tetap Banjir sampai 2035

Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta dipastikan tetap dilanda bencana banjir sampai 2035. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkendala dana untuk mengatasi masalah yang satu ini.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, mengaku belum mampu mengatasi banjir di Ibu Kota sampai lima tahun ke depan. Dia berharap, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Jakarta bebas dari banjir.

"Sampai 10 tahun ke depan pun kita belum sanggup menuntaskan masalah bencana banjir di Jakarta. Target kita paling cepat tahun 2035. Itupun jika anggaran terpenuhi sebesar Rp118 triliun," ungkap Agus.

Dia menambahkan, untuk penanganan banjir wilayah Jakarta dibagi dalam tiga aliran yakni barat, tengah, dan timur. Aliran barat, hingga 2035, butuh anggaran sebesar Rp43 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air skala besar di Kamal, Angke, dan Grogol.

Adapun aliran tengah menelan biaya sebesar Rp34 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air termasuk normalisasi kali. Sedangkan untuk aliran timur butuh anggaran sebesar Rp41 triliun untuk program yang sama dengan aliran lainnya.

Menurut dia, bila anggaran itu terpenuhi dan cukup untuk biaya membangun semua sistem tata air di Ibu Kota secara bertahap hingga tahun 2035, barulah Pemprov DKI mampu menuntaskan masalah banjir wilayah DKI Jakarta.

Agus menambahkan sulitnya mengatasi banjir di wilayah Jakarta tidak terlepas dari masalah anggaran. Begitu juga kendala lain masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, waduk, bangunan ilegal di bantaran sungai, dan ada warga yang menolak tanahnya dibebaskan. (Selamat Saragih)

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/28/351176/bersabar-jakarta-tetap-banjir-sampai-2035

Waspada, Banjir Merata di Seluruh DKI Jakarta pada 3-5 Februari

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan akan terjadi banjir pada 3 sampai 5 Februari 2015 secara merata di seluruh Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tata Air Agus Priyono di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Taman Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).

"Menurut BMKG, Februari adalah puncak hujan. Antara 3-5 Februari ini kita akan mengalami banjir merata di seluruh Jakarta," ujar Agus.

Menurut dia, banjir terjadi karena program untuk mengentaskan banjir di Jakarta belum dapat sepenuhnya selesai tahun ini. Bahkan, kata Agus, banjir juga tidak dapat dihilangkan dalam jangka waktu lima tahun.

Kata Agus, butuh waktu hingga 2035 untuk bisa tuntas membuat seluruh Jakarta "kering". Untuk tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sudah memiliki target pengerjaan dengan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun.

Program yang dikerjakan Dinas PU tahun ini di antaranya pembuatan Polder Trisakti (Grogol), pembuatan pompa di Bidara Cina, Sungai Mampang, dan juga pompa di Kelapa Gading.

Pompa-pompa ini akan berfungsi untuk mengeringkan beberapa wilayah di Jakarta. Semua program tersebut berada pada sistem tata air aliran barat, tengah, dan timur.

"Makanya, kalau pengendalian banjir, tahun ini masih belum bisa. Banjir masih menggenangi beberapa wilayah. Tetapi akhir tahun nanti, insya Allah bisa kering setelah proyek Trisakti, Bidara Cina, Mampang, dan Kelapa Gading," ujar Agus.

Untuk mengantisipasi perkiraan banjir pada 3-5 Februari nanti, Dinas PU sedang menyiagakan semua pompa yang ada di Jakarta. Pompa yang rusak akan dibetulkan.

Tercatat, saat ini DKI Jakarta memiliki 555 pompa. Selain itu, hal lain seperti karung pasir, perahu karet, pompa berjalan, dan ekskavator juga disiagakan untuk kondisi darurat. "Kita berharap banjirnya tidak terlalu parah," ujar Agus.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/26/1824127/Waspada.Banjir.Merata.di.Seluruh.DKI.Jakarta.pada.3-5.Februari

KAI Prihatin Banyak Rel Kereta Tertimbun Sampah

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Daerah Operasional I PT Kereta Api Indonesia, Agus Komarudin, mengatakan ada dua jalur kereta yang membahayakan di Jakarta Barat lantaran tertimbun sampah. "Di Stasiun Angke dan Stasiun Duri, banyak sampah menimbun rel dan dapat mengganggu fungsi lidah wesel," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 2 Oktober 2014.

Tumpukan rel itu bisa menyebabkan kecelakaan serius bagi kereta yang melintas. Sebab, sampah dapat menimbun lidah wesel yang berfungsi sebagai alat pengatur penggeseran jalur kereta. Untuk itu, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah lidah wesel.

Peristiwa terpelesetnya kereta akibat timbunan sampah pernah terjadi pada 29 Mei 2014. Saat itu, kereta listrik jurusan Bekasi-Kota anjlok di Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus itu disebabkan oleh warga yang menaruh karung berisi balok dan sampah di rel kereta. "Warga sekitar itu memang tak tertib," ujar Agus. (Baca: 23 Stasiun KRL Jabodetabek Berlakukan e-Parking)

Agus melanjutkan, selain kecerobohan warga, sampah juga bersumber dari pedagang kaki lima (PKL) di sekitar stasiun. Untuk itu, salah satu tugas kepala stasiun ialah membersihkan sekitar stasiun dari PKL.

Kepala Kecamatan Tambora Yunus Burhan menuturkan tumpukan sampah di Jalan Krendang Barat, Tambora, Jakarta Barat, semakin parah. "Sampah sudah kami angkut satu hari sekali, tapi tumpukannya sampai menimbun rel," katanya.

Selanjutnya, ujar Yunus, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Jakarta Barat agar menangani tempat pembuangan sampah tersebut. "Sebenarnya, TPS yang legal berada di luar area rel. Kalau di dalam rel, itu tanggung jawab PT Kereta Api." (Baca: Pengalihan Subsidi Kereta Api Tunggu Menteri Baru)

Kepala Stasiun Angke Jakarta Barat M. Nurdin menuturkan pihaknya sempat berniat membersihkan tumpukan sampah itu. "Tapi terlalu banyak, saya enggak sanggup," katanya.

Tumpukan sampah kain dan botol plastik itu meluber dari bak TPS dan menimbung rel Stasiun Angke. Jika terus dibiarkan, ujar Nurdin, sampah akan menutupi lidah wesel dan membuat pergeseran rel tak berfungsi dengan baik.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/090611598/KAI-Prihatin-Banyak-Rel-Kereta-Tertimbun-Sampah

Proyek 6 Ruas Tol Jakarta Akan Picu Masyarakat Membeli Mobil Baru

JAKARTA - Wacana pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta menuai kontroversi. Pembangunan yang diprakarsai PT Jakarta Toll Development bekerja sama dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), dianggap tidak menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, pembuatan enam ruas jalan tol akan memicu masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum.

"Tidak akan selesai kemacetan. Jalanan ditambah malah akan memicu orang untuk membeli mobil. Karena jalan tol itu bukan kebanyakan yang menggunakan adalah kendaraan pribadi. Bukan kendaraan umum," ujar Agus konfrensi pers di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).

Aktivis dari Protes Publik itu mengungkapkan, selain memperparah kemacetan, proyek yang akan dibangun 85 persen di atas lahan hijau dan jalan kereta api ini akan meningkatkan polusi dan mengancam kesehatan masyarakat.

"Juga akan mengurangi nilai estetika dari tata kota Jakarta itu sendiri," jelasnya.

Agus juga mempertanyakan mengenai modal pembangunan tersebut. Dikatakan Agus, Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa kali menyebut bahwa proyek enam ruas tol dibangun oleh BUMD.

"Patut diduga dengan diakuinya PT JTD sebagai BUMD maka ada kemungkinan aliran dana APBD dari Pemrov DKI. Untuk itu kami menghimbau DPRD agar segera memanggil Ahok untuk menjelaskan dan bertanggungjawab. Selain itu juga kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit aliran dana proyek tersebut," tegasnya.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/09/12/500/1038259/proyek-6-ruas-tol-jakarta-akan-picu-masyarakat-membeli-mobil-baru