Giant Sea Wall Pelindung Jakarta dari Banjir Hingga 100 Tahun Kedepan

Jakarta – Groundbreaking Proyek pembangunan Tanggul Laut ‘Garuda Raksasa’ atau Giant Sea Wall telah mendapat kepastian dari pemerintah. Rencananya proyek yang termasuk dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) tersebut akan dimulai 9 Oktober 2014.

Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.

Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.

Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.

Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.

Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.

Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/

Giant Sea Wall, Tanggul Raksasa Jakarta yang Dikepung 17 Pulau

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) akan dikelilingi 17 pulau di Utara Jakarta. Di antara pulau tersebut, Presiden Baru Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun sebuah bandara.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, pihaknya akan membahas mega proyek tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Jakarta pada bulan ini.

"Pemilik 17 pulau sudah memberikan izin, dan akan diintegrasikan di dalam hal-hal yang sudah disepakati. Izin merupakan bagian yang harus disiapkan dalam pembangunannya," ungkap dia di Jakarta, seperti ditulis Kamis (11/9/2014).

Menurut Dedy, pemerintah juga tengah menjajaki nama yang pas untuk proyek Giant Sea Wall ini. Pasalnya pemerintah sepakat untuk menamai dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing.

Di samping itu, sambungnya, Presiden Jokowi merencanakan pembangunan bandara di antara 17 pulau yang mengelilingi tanggul raksasa. Rencana ini masih terus dikaji karena akan berbenturan dengan rencana induk Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pak Jokowi ingin ada airport di situ. Letaknya di antara 17 pulau atau di sisi Timur. Kami lagi lihat kelayakannya seperti apa karena sesuai rencana induk Kemenhub tidak ada airport di sana. Nanti kami lihat keputusannya di pemerintahan baru," tegas dia.

Setelah desain selesai, Giant Sea Wall ini bakal digarap oleh Badan Khusus, bukan sektoral, misal Kementerian Pekerjaan Umum atau lainnya. Keputusan pembentukan Badan Khusus sudah disepakati bersama.

Sementara untuk pembangunannya, dia bilang, konstruksi tanggul raksasa tahap I yakni seksi A dan seksi B ditargetkan rampung pada 2025. Secara keseluruhan, proyek ini akan selesai pada 2050.

"Tapi dari arahan Pak Jokowi menginginkan lebih cepat, misalnya untuk kesanggupan penyelesaian seksi A dan seksi B pada 2023 atau 2020," ucapnya.

Dedy mengaku, pengerjaan Giant Sea Wall untuk mengatasi banjir di Jakarta membutuhkan payung hukum berupa Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) supaya bisa langsung dikerjakan cepat.

"Diharapkan bisa groundbreaking atau pencanangan 9 Oktober mendatang. Dana sudah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi tergantung keputusan para menteri dan Gubernur DKI saat pertemuan akhir September nanti," pungkasnya.

Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2103686/giant-sea-wall-tanggul-raksasa-jakarta-yang-dikepung-17-pulau

Banyak Proyek Belum Rampung, Jakarta Masih Banjir

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi banjir masih akan melanda Ibu Kota pada musim penghujan mendatang. Alasannya, banyak proyek-proyek penanggulangan banjir yang belum selesai dikerjakan (baca: Banjir Jakarta 2014). "Banyak proyek yang baru dimulai, tahun ini masih akan banjir apalagi kalau curah hujannya masih tinggi," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis, 12 Juni 2014.

Dari semua daftar proyek yang sedang dikerjakan, Ahok memprioritaskan penagihan fasilitas umum dan sosial dari perusahaan pengembang properti untuk turut serta menangani masalah banjir. Ia membidik tambahan bantuan penanggulangan banjir ini dari pengembang-pengembang yang akan menggarap megaproyek National Capital Integrated Coastal Development atau yang dulu disebut Giant Sea Wall.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta bantuan penanganan banjir dari pengembang yang akan mengajukan perpanjangan izin untuk mereklamasi pulau tahun ini. Bantuan ini merupakan tambahan dari 5 persen setoran pendapatan dari hasil reklamasi yang diterima Pemprov. "Kalau ditafsirkannya cuma 5 persen, mati dong saya," tutur Ahok.

Ahok menjelaskan selain menyerahkan nilai yang 5 persen tersebut, pengembang juga harus membangun dinding turap untuk menormalisasi sungai-sungai. Pengembang juga diwajibkan menyumbang pompa bagi wilayah-wilayah yang kerap menjadi langganan banjir dan membangun jalan inspeksi. Terkait dengan tambahan permintaan fasum fasos, mantan Bupati Belitung Timur ini mengklaim telah menandatangani penagihannya pada 11 Juni lalu.

Tanda tangan tersebut bersifat mengikat. Ahok berujar akan mencabut izin para pengembang jika permintaan tambahan fasum fasos tak dipenuhi. "Saya akan cabut izin reklamasinya kalau pompanya belum kami terima," kata dia.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/06/12/083584436/Banyak-Proyek-Belum-Rampung-Jakarta-Masih-Banjir

Cegah Banjir, Proyek Reklamasi Pantai Jakarta Dibangun Tahun Depan

VIVAnews - Dua perusahaan ikut bergabung dalam konsorsium percepatan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Mereka akan ikut mengerjakan proyek reklamasi pantai, pembangunan kawasan terpadu, serta tanggul air laut raksasa (giant sea wall) di sebelah utara Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan dua perusahaan itu sebelumnya sudah tertarik terhadap proyek yang bertujuan untuk melindungi wilayah Jakarta dari bencana banjir dan ancaman kenaikan permukaan laut itu.

"Ada Fuhai Group dari Tiongkok dan Wiratman Group dari Indonesia. Mereka mau ikut gabung dalam percepatan pembangunan National Capital Integrated Costal Development. Konsultan dari World Bank juga ikut dalam pelaksanaan proyek ini," ujar Andi saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini, Kamis, 12 Juni 2014 di kantor Balai Kota DKI Jakarta.

Dengan bergabungnya dua perusahaan ini, ia berharap reklamasi pantai bisa dimulai lebih cepat. "Kalau bisa sekarang mulai kita urus deal-nya. Tahun depan sudah bisa mulai kita bangun," ujarnya.

Reklamasi pantai merupakan sebuah mega proyek untuk memperluas wilayah Jakarta dengan mereklamasi wilayah lautan, membangun tanggul raksasa penghalau rob, serta mengembangkan suatu kawasan terpadu yang terdiri dari perumahan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan di wilayah yang direklamasi itu.

Proyek ini telah digagas sejak masa Pemerintahan Fauzi Bowo, serta baru ditargetkan untuk selesai pada tahun 2024.

Menurut Andi, dua perusahaan yang baru bergabung ini akan membantu konsorsium perusahaan yang telah terbentuk untuk ikut serta dalam dua tahap awal mega proyek reklamasi pantai.

"Dia gabung untuk di tahap B, tapi kami mendorong juga untuk masuk ke tahap A. Kalau ikut di tahap A, nanti dia ikut juga membiayai reklamasi. Konsesi terhadap 17 pulaunya nanti boleh dimiliki dia," ucapnya.

Tiga tahap besar

Andi menjelaskan, mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Tahap C atau tahap akhir yang merupakan pembangunan Giant Sea Wall. Untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU), ikut berpartisipasi.

Bergabungnya Fuhai Group dan Wiratman Group ini, lanjut Andi, menambah jumlah perusahaan yang telah bergabung dalam konsorsium pembangun proyek Giant Sea Wall. Sebelumnya Intiland dan Pembangunan Jaya Ancol juga telah bergabung.

Menurut Andi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo, akan menangani urusan kerja sama antar perusahaan anggota konsorsium itu. "Nanti diurusin sama PT Jakpro untuk urusan business to business-nya," ujar Andi.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511907-cegah-banjir--proyek-reklamasi-pantai-jakarta-dibangun-tahun-depan

Atasi Banjir, Ini Saran Wali Kota Rotterdam untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah mengatasi persoalan banjir, yakni dengan melakukan program pengendalian banjir secara komprehensif dan tidak setengah-setengah.

"Sebagai ibu kota, Jakarta harus menciptakan kebijakan yang komprehensif. Ada banyak cara," ujarnya di Balaikota, Senin (23/9/2013) siang.

Ahmed menjelaskan, kotanya melakukan program pengendalian banjir sejak sekitar 200 tahun silam. Pasalnya, kota tersebut lebih rendah dari permukaan laut sehingga persoalan itu telah diatasi sejak dahulu.

Ahmed mencontohkan, saat pemerintahnya membangun tanggul untuk menahan air laut, di saat yang sama pemerintah juga melaksanakan pengerukan dan pelebaran sungai, yakni menata masyarakat pinggir sungai.

Hal itu dilakukan agar lebar dan kedalaman sungai melebihi sebelumnya. Dengan demikian, terang Ahmed, sungai itu dapat menampung air untuk dialirkan ke laut.

Tak hanya itu, pemerintahnya sejak dulu hingga kini konsisten menerapkan konsep green city. Konsep tersebut berasaskan pada ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penampungan air hujan dan digunakan untuk keperluan lain.

"Sampai sekarang, kalau buat rumah Rotterdam, ruang terbuka hijau harus disediakan. Tidak boleh diaspal supaya airnya bisa meresap dan ditampung," lanjutnya.

Hasil dari konsep green city, kata Ahmed, sangat positif dalam mengantisipasi banjir. Terlebih lagi, program itu tidak terlalu mahal dibandingkan jika membangun tanggul raksasa Giant Sea Wall. Namun diakuinya, pembangunan Giant Sea Wall dapat disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing.

"Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus. Kita pun hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi," lanjutnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI memperdalam kerja samanya dengan Pemerintah Kota Rotterdam yang telah terjalin sejak tahun 1986, yakni dengan menandatangani minute of agreement Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.

Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/23/2202297/Atasi.Banjir.Ini.Saran.Wali.Kota.Rotterdam.untuk.Jokowi

Cara Jokowi-Ahok Balas Kritikan Foke

Tak ada ekspresi wajah terkejut, kaget, apalagi marah pada air muka Jokowi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu baru saja dihujani kritikan dari 'seniornya', Fauzi Bowo atau yang karib disapa Foke. Ya, Foke memang memborbardir Jokowi dan pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan setumpuk persoalan klasik Ibukota.

Dari mulai penanganan banjir, urbanisasi, hingga kemacetan. Kritikan dihujam bertubi-tubi, Jokowi dan Ahok tak emosi. Malah, keduanya mengaku akan mendengar aspirasi 'Bang Kumis'. "Saya kira semua masukan baik dan akan dipakai," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (26/8/2013). "Memberikan masukan saya kira bagus, semua masukan dari senior saya kira bagus. Baik dari Pak Foke, Pak Sutiyoso, baik dari yang lain pasti sangat baik."

Begitu juga bagi Ahok, Foke merupakan tokoh yang telah lama berada di dalam birokrasi di Jakarta. Ahok akui Foke telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Jakarta. "Ya memang harus diakui, Pak Foke sudah melakukan banyak hal. Macam-macam sudah dia buat," kata Ahok. "Kita ini sebenarnya ketiban rezeki saja."

Jakarta Bangkrut?

Apa saja yang dikritik Foke kepada pasangan Jokowi-Ahok? Beragam-macam. Pertama soal dampak urbanisasi setelah Hari Raya Idul Fitri. Foke khawatir, dengan banjirnya urbanisasi, Jakarta tidak lagi punya kemampuan untuk memberi layanan pada masyarakat. Bahkan, Foke was-was bila Jakarta menjadi bangkrut seperti kota Detroit di Amerika Serikat.

Apa respons Jokowi? "Kita ini bukan Detroit. Income kita besar, pertumbuhan ekonomi kita juga baik. Kalau dinasionalkan lebih baik," jawab Jokowi. Tidak hanya itu, Jokowi juga mengaku telah melakukan beberapa terobosan dalam pelayanan. Seperti membuat sistem online dalam perpajakan daerah dan mempermudah perijinan usaha. "Apalagi pelayanan perizinan kita perbaiki dan dipersepikan positif bagi dunia usaha. Saya kira akan menjadi lebih baik," kata mantan Walikota Solo ini. Tapi, Jokowi masih menyimpan jurus jitu. "Nanti data itu untuk evaluasi, bahwa harus ada jurus yang jitu, supaya tidak ada yang ke Jakarta lagi," tegasnya.

Bagaimana kata Ahok soal ancaman bangkrut Jakarta? Ahok menilai, apa yang disampaikan Foke juga merupakan kekhawatiran yang dialami seluruh negara di dunia. Bila manajemen anggaran tidak terkelola dengan baik, maka sebuah negara atau kota bisa mengalami kebangkrutan.

"Itu semua negara juga sama. Semua kota juga sama. Kalau Anda tidak hati-hati, pasti bisa bangkrut," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/8/2013). Namun demikian, peringatan dari Foke itu akan menjadi saran dan masukan berarti buatnya. Terlebih walau sempat saling adu kuat dalam Pilgub tahun lalu memperebutkan posisi gubernur dan wakil gubernur, Ahok menganggap Foke bukan orang sembarangan. "Oh jelas dong, Beliau sudah lama di sini. Pak Foke kan lebih berpengalaman, karena dia kan pernah jadi wakil gubernur, sampe gubernur. Dari baru jadi PNS, dari muda sampai pensiun di sini," ucap Ahok.

Terancam Tenggelam

Tak hanya itu, Foke juga meminta Jokowi dan Ahok untuk menyelamatkan Jakarta. Apa pasal? Karena Jakarta termasuk kota-kota besar di dunia yang mendapatkan peringatan akan tenggelam beberapa tahun ke depan. "Jakarta ini masuk nomor 11 dari 20 kota yang akan tenggelam. Ini perlu perhatian. Bukan hanya pemerintahnya, tetapi juga warganya," ujar Foke saat halal bihalal di kediamannya di Jalan Teuku Umar No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 25 Agustus 2013.

Apa kata Jokowi? Sudah ada antisipasi. Jokowi menyebut proyek Giant Sea Wall atau Tembok Laut Raksasa. Proyek yang digagas sejak masa kepemimpinan Sutiyoso dan Foke itu dianggap sebagai langkah antisipasi mencegah banjir besar di Jakarta.

"Ini kan lagi dikejar Giant Sea Wall-nya, kita sedang kejar. Kita akan mulai 2020, tapi ini akan kita percepat lagi supaya 2014 bisa dimulai," ujar Jokowi. Untuk membangun megaproyek bernilai triliunan itu, Jokowi telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. Rencana mempercepat pengerjaan Giant Sea Wall menjadi tahun 2014 pun telah disetujui oleh Hatta. Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.

Soal kritikan yang satu ini, Ahok justru tak terlalu khawatir. Karena pernyataan Foke itu bukanlah bukanlah 'barang baru'. Ahok bahkan mengaku sudah mendengarnya sejak masih duduk di bangku sekolah. "Dari saya sekolah tahun 80-an, sejak jaman saya sekolah sudah selalu dengar peringatan itu. Jakarta sudah diperingati bakal tenggelam," ujar Ahok. Untuk itu, menurutnya, Pemprov DKI harus menyiapkan diri dengan berbagai program pembangunan yang berkesinambungan dan pencegahan banjir. Mulai dari melakukan normalisasi sungai dan waduk serta membuat pulau buatan sebagai penahan rob. "Kita mesti siap-siap beresin Jakarta. Seperti normalisasi sungai dan waduk, membangun pulau buatan untuk penahan rob. Pasang pompa yang bener. Ya seperti itu lah," papar Ahok.

Pedagang Kaki Lima

Jokowi-Ahok gencar menata pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari mulai memindahkan ratusan PKL sampai memberikan kios gratis selama 6 bulan. Penataan PKL Tanah Abang ini merupakan masalah kompleks nan-klasik di Jakarta dari masa ke masa. Tapi di era Jokowi-Ahok, penataan ini mulai membuahkan hasil.

Soal urusan PKL, Foke mengklaim juga pernah melakukan hal yang sama di Senen, Jakarta Pusat. Di bagian ini, Foke tak mengkritik. Tetapi lebih kepada membandingkan. "Saya juga pernah beresin Senen, kan sekarang jadi tidak macet. Nah masalahnya ada yang beritain tidak?" cetus Foke.

Doktor lulusan Jerman ini bercerita, saat menata Pasar Senen dirinya pernah dihadapkan pada PKL yang menolak direlokasi. "Waktu itu saya juga tanya mau dipindahin tidak? Mereka malah jawab mobilnya saja yang pindah, mereka tetap di situ jawabannya," ungkap Foke. Foke tak rela PKL merajalela di Senen. Terkait relokasi yang dilakukan Jokowi di Tanah Abang, Foke menilai itu sudah selayaknya dilakukan. "Kalau dikembalikan fungsinya, itu sudah seharusnya," ucap Foke.

Rusun Marunda

Foke juga menyatakan Rumah Susun (Rusun) di Muara Baru dan Marunda merupakan hasil pembangunan pada era pemerintahannya. Khusus Rusun Marunda, program itu sudah dimulai dari zaman mantan gubernur sebelumnya, Sutiyoso.

"Muara Baru saya yang mulai. Marunda juga saya yang mulai sama Bang Yos (Sutiyoso). Perlu dihitung kemampuan financing untuk berkontribusi. Sebelum kerja, hitung dulu. Saya enggak tahu, yang ngitung bukan saya," ungkap Foke.

Dia menambahkan, program rusun itu harusnya mencontoh Singapura. Di negara tersebut, pembangunannya disertai kemampuan beli dari masyarakatnya. "Pemerintah Singapura tidak cuma sekadar bangun rumah, tapi juga bangun kesejahteraan warga. Itu gunanya apa? Supaya bisa dibeli warga," tutur pria 65 tahun itu.

Ahok akui banyak program yang dibangun pada masa pemerintahan Foke selama 10 tahun. Sejak Foke menjabat sebagai Wakil Gubernur mendampingi Sutiyoso dan berlanjut menjadi Gubernur. "Dia buat taman ke bandara dan rusun. Ya kalau rusak, kita tinggal perbaiki saja. Kita ini sebenarnya ketiban rezeki saja," lanjut Ahok.

Ahok pun 'kangen' dengan Foke, ingin sekali bertemu untuk saling bertukar pikiran. Sayangnya, pada acara Halal bihalal di rumah Foke, pada 25 Agustus kemarin, Ahok tak diundang. "Saya nggak pernah telepon beliau lagi sih, kalau ketemu paling ketika ada acara-acara. Saya kemarin nggak tahu di rumah beliau ada open house (halal bihalal), kalau tahu saya pasti pergi," ujar Ahok. (Ism)

Sumber :http://news.liputan6.com/read/675502/cara-jokowi-ahok-balas-kritikan-foke

Jokowi Akan Cari Utangan Untuk Bangun Deep Tunnel

INILAH.COM, Jakarta - Demi merealisasikan rencananya untuk membangun terowongan multifungsi (deep tunnel), sebagai salah satu cara menanggulangi banjir di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan akan meminjam dana kepada para investor.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu merasa yakin banyak investor yang akan tertarik untuk memberikan pinjaman dana yang dibutuhkan untuk membangun deep tunnel. Namun demikian, Jokowi mengatakan hanya akan meminjam dana dari investor dalam negeri.

"Ya ngutang, gampang kok, banyak yang tunjuk jari untuk investasi, dan pola investasi. Bukan investor asing, kita ini berusaha melibatkan investasinya dari nasional, saya kan pro nasional," katanya, Senin (29/4/2013).

Hari ini, Jokowi akan memaparkan rencana pembangunan proyek deep tunnel pada DPRD DKI Jakarta, yang bertempat di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta. Terkait bergulirnya isu dana asing dari bank dunia dalam proyek tersebut, Jokowi mengatakan dirinya bum memikirkan hal tersebut.

"Ndak ndak ndak, belum sampe kesitulah (bank dunia) ini kan baru mau menyampaikan (ke DPRD) yah, Giant sea wall itu apa, deep tunnel itu apa., Itu aja," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun deep tunnel untuk mengatasi masalah banjir di Ibukota. Rencananya, deep tunnel akan dibangun dari ruas Jalan MT Haryono menuju Manggarai, Karet, dan berujung di Pluit. Panjangnya mencapai 22 kilometer dengan kapasitas limpasan air sebanyak 2,5 juta meter kubik tiap tiga jam.[bay]

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1983618/jokowi-akan-cari-utangan-untuk-bangun-deep-tunnel#.UX95sqJTDHx

Tanggul raksasa dibangun, nelayan akan direlokasi

JAKARTA. Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana merelokasi para nelayan di pantai Utara Jakarta terkait pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif Cicip Sutardjo, mengungkapkan pihaknya tengah berkordinasi dengan Pemda DKI terkait hal tersebut.

Sharif bilang, Pemda DKI sudah memiliki solusi terkait nasib para nelayan tersebut. Namun menurutnya hal tersebut masih harus dibicarakan kembali secara khusus dengan dengan Gubernur DKI, Joko Widodo. "Ada ongkosnya untuk relokasi dan segala macam," ujar Sharif, ditemui di istana Wakil Presiden.

Adapun ground breaking pembangunan proyek tersebut akan dimulai pada tahun 2014 mendatang. Sebelumnya, Pemerintah setuju untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan tanggul raksasa, atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jakarta menjadi tahun 2014. Dalam rencana semula, proyek pembangunan tersebut seharusnya baru dimulai pada tahun 2020.

Untuk membangun proyek tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp 300 triliun. Proyek Tanggul Laut Raksasa yang memiliki panjang 40 kilometer sedianya akan dibangun di sepanjang Pantai Utara Jakarta untuk selain sebagai penahan arus rob air laut dan banjir juga akan digunakan untuk tempat penyimpanan air bersih sebagai sumber air baku.

Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/tanggul-raksasa-dibangun-nelayan-akan-direlokasi/2013/03/07