Ojek Aplikasi Berhasil Turunkan Kemiskinan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyatakan, angka kemiskinan di Jakarta tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Meski demikian, menurunnya angka kemiskinan bukan disebabkan kinerja pemerintah dalam hal penyerapan anggaran, melainkan lebih kepada banyak terciptanya lapangan pekerjaan di sektor informal.

"Angka kemiskinan menurun karena lapangan kerja terbuka luas. Hanya sayangnya masih kebanyakan di sektor informal yang masih berperan. Informal kita kan kuat. Seharusnya, sektor-sektor formal digenjot juga supaya penyerapan APBD lebih cepat lagi," kata Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo di kantornya, Kamis (1/10/2015).

Berdasarkan data yang dilansir BPS DKI, penurunan angka kemiskinan di Jakarta tahun ini mengacu pada jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yang mereka sebut hanya 398.920 jiwa atau setara 3,93 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta.

Jumlah tersebut lebih kecil 0,16 persen dari jumlah penduduk miskin pada September 2014 yang masih mencapai 412.790 jiwa atau setara 4,09 persen dari total jumlah penduduk.

Nyoto menyebut sejumlah usaha informal yang ia sebut berhasil mengurangi angka kemiskinan, yakni bisnis di bidang makanan dan layanan ojek berbasis aplikasi.

"Kuliner itu kan enggak pernah sepi di Jakarta, termasuk itu (ojek aplikasi). Walaupun katanya dimasalahkan, secara ekonomi itu meng-generate pertumbuhan ekonomi. Berapa banyak orang yang tertampung di Go-Jek, GrabBike, Uber," ujar dia.

Nyoto menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih menggenjot penyerapan anggaran pada triwulan terakhir tahun ini. Sebab, kata dia, penyerapan anggaran sangat membantu pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, belanja pemerintah itu memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teorinya begitu. Di samping belanja masyarakat, belanja pemerintah juga. Kalau sekarang penyerapan anggaran Pemerintah DKI rendah, pertumbuhannya tidak akan meningkat dengan cepat," ucap Nyoto.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/01/20373771/Ojek.Aplikasi.Berhasil.Turunkan.Kemiskinan.di.Jakarta

Idealnya, Tiap RW di DKI Punya TPS Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap kelurahan bahkan Rukun Warga di DKI Jakarta, idealnya punya tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Saat ini baru 20-an persen titik penjemputan sampah yang sudah berupa TPS sampah. Lagi-lagi, lahan jadi kendala untuk memenuhi kebutuhan TPS sampah.

"TPS itu semua kelurahan harusnya ada. Bahkan setiap RW harusnya punya," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Edinigtyas Kusumadewi, saat ditemui wartawan, di kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (24/6/2014) malam.

Saptastri mengatakan saat ini tercatat sekitar 1.000 titik penjemputan sampah di DKI Jakarta. Dari jumlah itu, sebut dia, hanya 210 tempat penjemputan yang berupa TPS sampah. Selebihnya, sebut dia, adalah tempat pengumpulan sampah atau kontainer.

Menurut Saptastri, mewujudkan TPS sampah di setiap RW bukan perkara mudah. Di DKI, sebut dia, ada 2.700 RW. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan idealitas TPS sampah itu, kata dia, adalah lahan.

"Memang harus cari tanah, ada instruksi gubernur untuk membebaskan lahan. Sambil pararel, tentunya kalau belum dapat, harus menyewa," ujar wanita dengan sapaan Tyas ini. Menurut dia, setiap TPS sampah butuh lahan sekitar 300 meter persegi.

Selain luasan lahan, TPS sampah juga harus ramah lingkungan. "Artinya, memenuhi prinsip ekologi," ujar Saptastri. Sempitnya lahan di DKI, kata dia, menyebabkan lokasi TPS sampah terpaksa berdampingan dengan pemukiman warga.

Upaya yang bisa dilakukan dengan kondisi TPS sampah tersebut, lanjut Saptastri, adalah dengan menanam beragam tanaman yang bisa mengurangi bau sampah. "Tanaman pecegah bau itu misalnya bambu atau bunga melati, untuk di sekelilingnya. Di negara maju seperti ini sudah ada," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/25/0401461/Idealnya.Tiap.RW.di.DKI.Punya.TPS.Sampah

Jakarta Masih Banjir, Relawan Komunitas Ciliwung Dukung Prabowo

Jakarta - Calon presiden Joko Widodo dianggap masih punya utang dalam penyelesaian banjir di Ibu Kota. Hal ini yang menjadi alasan puluhan Relawan Komunitas Ciliwung menolak Jokowi dan mendukung Prabowo Subianto di Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

"Baru kali ini Banjir sedemikian rumitnya. Tetangga-tetangga kita di Bukit Duri terus kebanjiran sampai rumahnya tenggelam. Tolong lah Pak Jokowi kelarin dulu tanggung jawabnya," kata Ketua Relawan Komunitas Ciliwung Fauzi Abdullah di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (17/6/2014).

Dia mengatakan seharusnya Jokowi memenuhi amanatnya lima tahun sebagai Gubernur DKI. Bukan malah loncat ingin jadi capres. Persoalan mengatasi banjir di Ibu Kota mesti dilakukan secara aktif oleh kepala daerah langsung. Kalaupun Jokowi terpilih jadi presiden dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI tidak menjamin masalah banjir Ibukota bisa teratasi.

"Kami tuh sayang Jokowi. Di Pilgub kemarin saya coblos Jokowi. Ayolah fokus jadi Gubernur dulu. Kalau Jakarta sudah betul baru boleh yang lebih tinggi. 30 Tahun saya di Jakarta, ini banjir paling parah loh. Terakhir kita di Bukit Duri pas Januari-Februari 2014 kebanjiran," sebut pria berkumis itu.

Kemudian selain masalah banjir, pihaknya, kata Fauzi, juga menyindir kemacetan Jakarta yang semakin parah. Persoalan ini juga masih menjadi tanggung jawab Jokowi dan tidak bisa dilimpahkan begitu saja saat mencalonkan sebagai capres.

"Macet juga sama. Itu yang kita lihat. Makanya kita ini ingin yang terbaik buat capres. Ya Insya Allah nomor satu, yaitu Prabowo," sebutnya.

Dalam deklarasi dukungan ke Prabowo-Hatta hari ini, ada sekitar 40 anggota Relawan Komunitas Ciliwung yang datang ke Rumah Polonia. Menurut Fauzi, anggota komunitasnya berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Maluku. Namun, sebagian besar anggota berdomisili di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Sumber : http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/17/135354/2610466/1562/jakarta-masih-banjir-relawan-komunitas-ciliwung-dukung-prabowo?9922022

Seharusnya Pembangunan MRT Bisa Tak Diikuti Macet Parah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan moda transportasi cepat dan massal (MRT) diduga akan menimbulkan kemacetan parah di Jakarta. Kemacetan seharusnya bisa diminimalkan selama pembangunan MRT, bila saja digunakan metode teknologi konstruksi yang tepat.

"(Misalnya dengan) menerapkan bore tunneling (pengeboran terowongan)," sebut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, Kamis (11/7/2013). Dengan metode ini, ujar dia, aktivitas pembangunan MRT akan meminimalkan gangguan pada arus lalu lintas di atasnya.

"Dampak ke masyarakat minim karena pengerjaannya langsung 30 meter di bawah tanah," ungkap Danang. Namun, ujar dia, harus diakui bahwa penggunaan teknologi tersebut akan memakan biaya lebih mahal.

Pertimbangan biaya, diduga menjadi alasan pemilihan penggunaan teknologi open cut alias penggalian terbuka. Danang mengakui metode ini lebih murah, tetapi dapat dipastikan kemacetan parah akan terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di sepanjang jalur MRT yang akan dibangun.

"Seharusnya dilakukan assessment teknologi, mana yang paling memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Satu sisi biaya murah tapi gangguan terhadap masyarakat selama tiga tahun terjadi. Di sisi lain biaya mahal tetapi dampak ke masyarakat minim," papar Guru Besar Transportasi dari Universitas Gadjah Mada tersebut.

Lebih lanjut Danang menyatakan, metoda bore tunneling cukup memungkinkan diterapkan di Jakarta. Tidak ada masalah dengan struktur tanah di Jakarta untuk penggunaan metode itu.

Kalaupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menggunakan penggalian terbuka, Danang berpendapat satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan kemacetan adalah dengan manajemen lalu lintas. "Pengaturan arus kendaraan," sebut dia.

Misalnya, papar Danang, hanya satu jalur lalu lintas bisa melewati lokasi pembangunan MRT. "Satu arah atau contra flow," sebut dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan pembangunan MRT akan dimulai pada tahun ini. Lama pengerjaan diperkirakan 3 tahun, dan MRT ditargetkan bisa melayani masyarakat pada 2016.

Sementara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengakui kemacetan tak akan terhindarkan selama proses pembangunan MRT. Proyek ini ditaksir bakal menelan biaya Rp 12,5 triliun.

Dalam rencana yang telah disetujui, MRT akan terbagi menjadi jalur layang dan jalur bawah tanah. Rute untuk jalur layang MRT akan dibangun dari Lebak Bulus hingga kawasan Jalan Sisingamangaraja, keduanya masuk kawasan Jakarta Selatan.

Adapun jalur bawah tanah MRT akan dibangun antara Jalan Sisingamaraja hingga Kampung Bandan, di Jakarta Utara. Seluruh jalur MRT akan membelah Jakarta, melintasi sejumlah jalan utama ibu kota, antara lain Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, MH Thamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan Fatmawati.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/12/0359195/Seharusnya.Pembangunan.MRT.Bisa.Tak.Diikuti.Macet.Parah