VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghilangkan sistem setoran di angkutan umum. Sistem setoran ini dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan di Ibu Kota, karena menyebabkan para sopir terpaksa mengetem untuk mendapatkan penumpang.
Penghapusan sistem ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menghilangkan kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengaku telah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) soal wacana ini. Menurut Akbar, sistem itu akan diuji coba untuk satu trayek yang ramai.
Namun, dia meyakini, menghapus sistem setoran memerlukan waktu lama. "Perlu membuat detail kebijakan itu bersama dengan operator bus. Juga pengkajian dari segi aspek hukumnya," kata Akbar, Rabu, 11 Juni 2014.
Rencananya, Dishub akan menggandeng PT TransJakarta untuk melakukan kajian. Kajian diharapkan selesai akhir tahun ini.
Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan, mengungkapkan bahwa pengusaha transportasi dan Organda menyetujui perubahan sistem pelayanan dan operasional angkutan umum, sepanjang demi kepentingan penumpang. Tapi, kata Safruhan, hal itu perlu diperhatikan secara detail. Seperti standar pelayanan minimal, dan pendekatan kepada pengusaha swasta yang sudah lama menjadi operator.
Sebab, menurutnya, pengusaha sudah terbiasa dengan cara lama. Sehingga, jika ada perubahan, mereka membutuhkan cara agar terbiasa. Dia berharap program itu dibicarakan secara matang. "Sampai sekarang, kami belum diajak bicara," ucap Safruhan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, sebagai pengganti sistem setoran, Pemerintah DKI akan membayar ke perusahaan pemilik angkutan umum. "Para sopir dan perusahaan-perusahaan itu akan kami bayar berapa rupiah per kilometer," ujar Ahok, sapaan Basuki.
Dengan sistem seperti ini, dia berharap penumpang angkutan umum di Jakarta bisa lebih nyaman dan cepat dalam melakukan perjalanan. "Yang penting standar pelayanan minimum tercapai. Misalnya minimal tiap 7 menit ada angkutan umum lewat. Kan penumpang enak," katanya.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511518-jakarta-akan-hapus-angkutan-sistem-setoran
Tampilkan postingan dengan label operator. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label operator. Tampilkan semua postingan
Rabu, 11 Juni 2014
Rabu, 21 Mei 2014
Ahok: Sistem Pengangkutan Sampah Bikin Jakarta Tak Bersih
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin mengubah sistem angkut sampah menggunakan sistem per ton yang diterapkan selama ini. Ia menilai, sistem tersebut tidak efektif karena tak membuat Jakarta lebih bersih.
Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.
"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.
"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.
Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.
"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih
Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.
"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.
"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.
Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.
"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih
Selasa, 13 Mei 2014
Memikat Pengguna Kendaraan Pribadi dengan Botabek Shuttle Express
JAKARTA, KOMPAS.com - Botabek Shuttle Express (BSE) merupakan moda transportasi baru yang akan dijalankan PT Jakarta Marga Jaya. Proyek mengatasi kemacetan Jakarta tersebut bertujuan menarik para komuter atau pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum.
Botabek diperuntukkan untuk warga komuter wilayah Bogor,Tangerang, Depok, Bekasi yang akan beraktivitas di Jakarta. Project Director BSE, Ronald Sinaga, mengatakan, saat ini shuttle bus dijalankan oleh operator bus swasta dengan izin pariwisata, bukan izin angkutan umum. Kondisi tersebut membuat PT Jakarta Marga Jaya bermaksud mengatasi kemacetan dengan penggunaan trasnportasi yang sudah ada.
PT Jakarta Marga Jaya mengusulkan penerapan sistem BSE dengan menggunakan operator bus shuttel yang kini sudah berjalan. "Operator bus shuttle tetap ada, itu dikelola swasta. Kita (PT Jakarta Marga Jaya) kelola lajur transportasi saja," kata Ronald kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).
Ronald menuturkan, kunci sukses diterapkannya sistem BSE adalah mempunyai lajur khusus untuk angkutan publik. Lajur khusus yang dimaksud, yaitu di tol dan nontol. Dalam kajian BSE, lajur tol akan meminta kerjasama dari Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Jasa Marga, sedangkan lajur nontol akan menggunakan lajur transjakarta (busway). Di nontol atau busway, BSE telah mendapat izin secara verbal, namun izin ini masih memastikan sistem yang dijalankan.
Dalam memakai lajur transjakarta, kata Ronald, BSE hanya akan melewati saja atau tidak digunakan untuk menaiki atau menurunkan penumpang. "Kalau tidak ada lajur khusus, percuma saja memberikan usul mengatasi kemacetan Jakarta. Bus juga jangan menurunkan penumpang sembarangan," kata Ronald.
Pengelolaan terhadap bus ini juga berdasarkan tingkat kenyamanan penumpang yakni tidak ada penumpang yang berdiri. Sejauh ini, lanjut Ronald, bus besar memuat penumpang 40-50 orang dan bus kecil 20-30 orang. Ronald mengatakan, target penumpang adalah mereka yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi.
Hasil survei yang dilakukan PT Jakarta Marga Jaya, para calon penumpang ini menyetujui BSE dengan kisaran biaya Rp 20.000-35.000/sekali jalan dan tergantung dengan jarak penumpang.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1452312/Memikat.Pengguna.Kendaraan.Pribadi.dengan.Botabek.Shuttle.Express
Botabek diperuntukkan untuk warga komuter wilayah Bogor,Tangerang, Depok, Bekasi yang akan beraktivitas di Jakarta. Project Director BSE, Ronald Sinaga, mengatakan, saat ini shuttle bus dijalankan oleh operator bus swasta dengan izin pariwisata, bukan izin angkutan umum. Kondisi tersebut membuat PT Jakarta Marga Jaya bermaksud mengatasi kemacetan dengan penggunaan trasnportasi yang sudah ada.
PT Jakarta Marga Jaya mengusulkan penerapan sistem BSE dengan menggunakan operator bus shuttel yang kini sudah berjalan. "Operator bus shuttle tetap ada, itu dikelola swasta. Kita (PT Jakarta Marga Jaya) kelola lajur transportasi saja," kata Ronald kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).
Ronald menuturkan, kunci sukses diterapkannya sistem BSE adalah mempunyai lajur khusus untuk angkutan publik. Lajur khusus yang dimaksud, yaitu di tol dan nontol. Dalam kajian BSE, lajur tol akan meminta kerjasama dari Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Jasa Marga, sedangkan lajur nontol akan menggunakan lajur transjakarta (busway). Di nontol atau busway, BSE telah mendapat izin secara verbal, namun izin ini masih memastikan sistem yang dijalankan.
Dalam memakai lajur transjakarta, kata Ronald, BSE hanya akan melewati saja atau tidak digunakan untuk menaiki atau menurunkan penumpang. "Kalau tidak ada lajur khusus, percuma saja memberikan usul mengatasi kemacetan Jakarta. Bus juga jangan menurunkan penumpang sembarangan," kata Ronald.
Pengelolaan terhadap bus ini juga berdasarkan tingkat kenyamanan penumpang yakni tidak ada penumpang yang berdiri. Sejauh ini, lanjut Ronald, bus besar memuat penumpang 40-50 orang dan bus kecil 20-30 orang. Ronald mengatakan, target penumpang adalah mereka yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi.
Hasil survei yang dilakukan PT Jakarta Marga Jaya, para calon penumpang ini menyetujui BSE dengan kisaran biaya Rp 20.000-35.000/sekali jalan dan tergantung dengan jarak penumpang.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1452312/Memikat.Pengguna.Kendaraan.Pribadi.dengan.Botabek.Shuttle.Express
Jumat, 26 April 2013
Layanan Transjakarta Makin Turun
JAKARTA,KOMPAS.com— Koalisi Warga Untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta menilai layanan transjakarta semakin menurun. Pemda DKI diminta agar menyelesaikan persoalan ini sehingga keberadaan transjakarta sebagai solusi kemacetan dapat berjalan semestinya.
"Untuk melihat penurunan pelayanan adalah produktifitas dari 576 unit angkutan di 12 koridor. Tahun lalu jumlah penumpang transjakarta adalah 400.000 orang per hari. Namun, saat ini turun menjadi 300.000 orang per hari. Ada apa ini?" kata Ketua KAWAT Azas Tigor Naigolan di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Azas menyebutkan beberapa kendala yang memengaruhi turunnya pelayanan transjakarta di antaranya tidak sterilnya jalur transjakarta. "Kondisi yang bisa dilihat adalah masih banyak pengendara yang menyerobot jalur bus transjakarta. Penumpang akhirnya harus menunggu lama," jelas Azas.
Kendala lain adalah kurangnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). "Saat ini hanya ada enam stasiun SPBG. Idealnya, pada satu koridor terdapat dua SPBG sehingga menjadi 24 SPBG," tambah Azas.
Rudy Tehamihardja, Sekretaris KAWAT, menambahkan, banyak bus transjakarta yang tidak beroperasi lagi. "Sebenarnya setiap hari jumlah yang beroperasi adalah 90 persen, tetapi dari catatan kami hanya 60 persen," kata Rudy.
Menurut Rudy, operator bus tidak mampu merawat bus dengan baik dikarenakan kurangnya biaya perawatan. "Dari laporan masyarakat, kekurangan armada sangat terasa di koridor 9, 10, dan 12. Dari hasil penelusuran kami, ternyata benar bahwa operator tidak mampu merawat," terang Rudy.
Rudy menduga, kesulitan anggaran itu dikarenakan rendahnya harga rupiah per kilometer yang diterima dari Unit Pengelola Transjakarta. "Operator membanting harga di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," jelas Rudy.
Dari data KAWAT diketahui, di koridor 9 untuk bus single adalah Rp 8.995, sementara pemenang lelang Rp 5.705 dan HPS bus gandeng Rp 13.198 dengan pemenang lelang Rp 8.750. Di koridor 10, HPS Rp 13.198 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 8.760, koridor 12 dengan HPS Rp 14.132 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 11.800. Salah satu contoh koridor yang tidak bermasalah adalah koridor 11 dengan HPS Rp 13.895 dan pemenang lelang tidak berbeda jauh yakni Rp13.074.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/25/22104571/Layanan.Transjakarta.Makin.Turun
"Untuk melihat penurunan pelayanan adalah produktifitas dari 576 unit angkutan di 12 koridor. Tahun lalu jumlah penumpang transjakarta adalah 400.000 orang per hari. Namun, saat ini turun menjadi 300.000 orang per hari. Ada apa ini?" kata Ketua KAWAT Azas Tigor Naigolan di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Azas menyebutkan beberapa kendala yang memengaruhi turunnya pelayanan transjakarta di antaranya tidak sterilnya jalur transjakarta. "Kondisi yang bisa dilihat adalah masih banyak pengendara yang menyerobot jalur bus transjakarta. Penumpang akhirnya harus menunggu lama," jelas Azas.
Kendala lain adalah kurangnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). "Saat ini hanya ada enam stasiun SPBG. Idealnya, pada satu koridor terdapat dua SPBG sehingga menjadi 24 SPBG," tambah Azas.
Rudy Tehamihardja, Sekretaris KAWAT, menambahkan, banyak bus transjakarta yang tidak beroperasi lagi. "Sebenarnya setiap hari jumlah yang beroperasi adalah 90 persen, tetapi dari catatan kami hanya 60 persen," kata Rudy.
Menurut Rudy, operator bus tidak mampu merawat bus dengan baik dikarenakan kurangnya biaya perawatan. "Dari laporan masyarakat, kekurangan armada sangat terasa di koridor 9, 10, dan 12. Dari hasil penelusuran kami, ternyata benar bahwa operator tidak mampu merawat," terang Rudy.
Rudy menduga, kesulitan anggaran itu dikarenakan rendahnya harga rupiah per kilometer yang diterima dari Unit Pengelola Transjakarta. "Operator membanting harga di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," jelas Rudy.
Dari data KAWAT diketahui, di koridor 9 untuk bus single adalah Rp 8.995, sementara pemenang lelang Rp 5.705 dan HPS bus gandeng Rp 13.198 dengan pemenang lelang Rp 8.750. Di koridor 10, HPS Rp 13.198 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 8.760, koridor 12 dengan HPS Rp 14.132 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 11.800. Salah satu contoh koridor yang tidak bermasalah adalah koridor 11 dengan HPS Rp 13.895 dan pemenang lelang tidak berbeda jauh yakni Rp13.074.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/25/22104571/Layanan.Transjakarta.Makin.Turun
Selasa, 02 Oktober 2012
Kemacetan Lalu Lintas Harus Segera Diakhiri
PEMENANG tender proyek angkutan masal (Mass Rapid Transit – MRT) untuk koridor (jalur) selatan – utara Jakarta, sudah diumumkan baru-baru ini. Dengan demikian, maka pembangunan fisik untuk koridor itu sudah bisa segera dimulai. Sehingga, kemacetan lalu lintas di Ibukota negara yang sudah 67 tahun merdeka ini, harus segera diakhiri. Mudah-mudahan tidak ada istilah mangkrak, seperti halnya proyek monorel, yang dulu diagung-agungkan Gubernur Sutiyoso dan wakilnya, Fauzi Bowo ketika itu.
Kini proyek MRT yang direncanakan sepanjang 110,8 kilometer, akan dilaksanakan pada masa jabatan gubernur baru, Joko Widodo. Yakni pembangunan koridor selatan – utara, dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan sampai Kampung Bandan, Jakarta Barat, sepanjang 23,8 kilometer (km), dilaksanakan dalam dua tahap. Sedangkan koridor timur-barat sepanjang 87 km dari Cikarang (Bekasi) sampai ke Balaraja (Tangerang), dilaksanakan kemudian. Proyek ini dibiayai dengan dana pinjaman dari luar negeri (Jepang), ditambah dana anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencananya seluruh proyek ini selesai tahun 2027.
Namun, sambil menunggu tahun 2027, tentu upaya pemecahan kemacetan lalu lintas di Jakarta harus dilakukan. Selain membangun infrastruktur baru untuk mengimbangi volume kendaraan, harus pula dikurangi laju pertumbuhan kendaraan pribadi. Tetapi seperti dikatakan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, belum lama ini, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta, perlu dilakukan langkah radikal.
Salah satu usul UKP4 sebagai langkah radikal, adalah menambah jumlah angkutan umum reguler sejenis bus Mayasari Bhakti, sebanyak 40.000 unit. Operasional bus ini diharapkan mengurangi jumlah perjalanan hingga 30 persen atau setara dengan 7,5 juta pengguna kendaraan pribadi. Pengadaan bus ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Investasi yang dibutuhkan Rp 600 juta per unit, atau seluruhnya sekitar Rp 25,5 triliun. Pengadaan bus direncanakan dilakukan oleh pihak swasta.
Namun, syarat lainnya, pemerintah juga harus menganggarkan perbaikan prasarana angkutan umum sebanyak Rp 19 triliun. Yakni meliputi penyediaan jalan yang memadai, halte dan perangkat lain yang dibutuhkan untuk memperlancar operasional bus. Angka anggaran ini, jauh di bawah alokasi pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 137 triliun.
Sistem Kontrak
Sejumlah kontrak juga harus dilakukan untuk menjamin pendapatan operator (swasta), untuk pengadaan armada bus dan pelayanan yang prima bagi penumpang bus. Bus dioperasikan dengan sistem kontrak, dan harus sudah meninggalkan sistem setoran. Sehingga, kinerja operator dinilai dari ketepatan kedatangan bus di setiap halte yang dilayani di rute masing-masing.
Apabila proyek pengadaan 40.000 bus ini terlaksana, maka perjalanan bus bisa meningkat 20 kilometer per jam dalam kurun waktu dua tahun. Saat ini kecepatan perjalanan bus hanya berkisar 5-10 kilometer per jam. Namun di sisi lain, pemerintah perlu membatasi laju kepemilikan kendaran pribadi.
Selain proyek MRT dan penambahan armada bus reguler, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga telah menginstruksikan PT Adhi Karya untuk meneruskan proyek monorel yang mangkrak. Rupanya yang membangun tonggak-tonggak monorel yang terbengkalai selama ini adalah BUMN Adhi Karya yang belum dibayar oleh PT Jakarta Monorel. PT Adhi Karya pun telah mempersiapkan dana Rp 3,7 triliun untuk mewujudkan proyek monorel itu bekerja sama dengan PT Industri Kereta Api dan PT Len Industri yang akan membuat kereta dan sistem elektrifikasinya.
Memang, harapan besar digantungkan pimpinan baru Jokowi-Ahok untuk merealisasikan kelancaran lalu lintas di Jakarta. Antara lain, menyempurnakan sistem bus pengumpan bagi bus transjakarta, dan pengadaan areal parkir (park and ride) yang cukup, sehingga para pengguna kendaraan pribadi berkurang dan mudah meninggalkan kendaraan di tempat parkir untuk beralih ke bus transjakarta atau kereta rel listrik. ***
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kemacetan-lalu-lintas-harus-segera-diakhiri/
Kini proyek MRT yang direncanakan sepanjang 110,8 kilometer, akan dilaksanakan pada masa jabatan gubernur baru, Joko Widodo. Yakni pembangunan koridor selatan – utara, dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan sampai Kampung Bandan, Jakarta Barat, sepanjang 23,8 kilometer (km), dilaksanakan dalam dua tahap. Sedangkan koridor timur-barat sepanjang 87 km dari Cikarang (Bekasi) sampai ke Balaraja (Tangerang), dilaksanakan kemudian. Proyek ini dibiayai dengan dana pinjaman dari luar negeri (Jepang), ditambah dana anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencananya seluruh proyek ini selesai tahun 2027.
Namun, sambil menunggu tahun 2027, tentu upaya pemecahan kemacetan lalu lintas di Jakarta harus dilakukan. Selain membangun infrastruktur baru untuk mengimbangi volume kendaraan, harus pula dikurangi laju pertumbuhan kendaraan pribadi. Tetapi seperti dikatakan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, belum lama ini, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta, perlu dilakukan langkah radikal.
Salah satu usul UKP4 sebagai langkah radikal, adalah menambah jumlah angkutan umum reguler sejenis bus Mayasari Bhakti, sebanyak 40.000 unit. Operasional bus ini diharapkan mengurangi jumlah perjalanan hingga 30 persen atau setara dengan 7,5 juta pengguna kendaraan pribadi. Pengadaan bus ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Investasi yang dibutuhkan Rp 600 juta per unit, atau seluruhnya sekitar Rp 25,5 triliun. Pengadaan bus direncanakan dilakukan oleh pihak swasta.
Namun, syarat lainnya, pemerintah juga harus menganggarkan perbaikan prasarana angkutan umum sebanyak Rp 19 triliun. Yakni meliputi penyediaan jalan yang memadai, halte dan perangkat lain yang dibutuhkan untuk memperlancar operasional bus. Angka anggaran ini, jauh di bawah alokasi pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 137 triliun.
Sistem Kontrak
Sejumlah kontrak juga harus dilakukan untuk menjamin pendapatan operator (swasta), untuk pengadaan armada bus dan pelayanan yang prima bagi penumpang bus. Bus dioperasikan dengan sistem kontrak, dan harus sudah meninggalkan sistem setoran. Sehingga, kinerja operator dinilai dari ketepatan kedatangan bus di setiap halte yang dilayani di rute masing-masing.
Apabila proyek pengadaan 40.000 bus ini terlaksana, maka perjalanan bus bisa meningkat 20 kilometer per jam dalam kurun waktu dua tahun. Saat ini kecepatan perjalanan bus hanya berkisar 5-10 kilometer per jam. Namun di sisi lain, pemerintah perlu membatasi laju kepemilikan kendaran pribadi.
Selain proyek MRT dan penambahan armada bus reguler, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga telah menginstruksikan PT Adhi Karya untuk meneruskan proyek monorel yang mangkrak. Rupanya yang membangun tonggak-tonggak monorel yang terbengkalai selama ini adalah BUMN Adhi Karya yang belum dibayar oleh PT Jakarta Monorel. PT Adhi Karya pun telah mempersiapkan dana Rp 3,7 triliun untuk mewujudkan proyek monorel itu bekerja sama dengan PT Industri Kereta Api dan PT Len Industri yang akan membuat kereta dan sistem elektrifikasinya.
Memang, harapan besar digantungkan pimpinan baru Jokowi-Ahok untuk merealisasikan kelancaran lalu lintas di Jakarta. Antara lain, menyempurnakan sistem bus pengumpan bagi bus transjakarta, dan pengadaan areal parkir (park and ride) yang cukup, sehingga para pengguna kendaraan pribadi berkurang dan mudah meninggalkan kendaraan di tempat parkir untuk beralih ke bus transjakarta atau kereta rel listrik. ***
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kemacetan-lalu-lintas-harus-segera-diakhiri/
Langganan:
Postingan
(
Atom
)