JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar, berharap jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dapat mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Dishub menargetkan ERP dapat menekan kemacetan 25 sampai 30 persen. Menurut Akbar, angka itu dipatok berdasarkan pengalaman ERP di beberapa negara.
"Pengalaman di luar negeri itu bisa kurangi 25-30 persen (kemacetan)," kata Akbar, Selasa (15/7/2014).
Menurut dia, setidaknya ada tiga negara yang berhasil menerapkan ERP. Negara tersebut, yaitu Singapura, London, dan Swedia.
Dengan adanya jalan berbayar, diharapkan warga yang biasa membawa mobil berpindah naik angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan, khususnya di jalan-jalan protokol. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir ulang untuk memarkirkan kendaraan mereka di luar daerah ERP.
Akbar mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Sudirman-Thamrin adalah banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan itu. "Mungkin masyarakat akan ubah pola perjalanan dan akan berbelanja di daerah lain," kata Akbar.
Namun, dia mengatakan, warga bebas melintasi jalan ERP secara gratis di luar jam sibuk. Sementara ini, ERP diberlakukan sama dengan jam three in one.
"Masyarakat bisa lintasi ini di luar jam ERP karena saat ini akan berlaku di jam sibuk saja atau jam hari kerja saja. Nantinya, saat sudah disosialisasi dengan baik akan dinamis," ucap Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/15/20490631/Kadishub.ERP.Bisa.Kurangi.Macet.di.Jakarta.hingga.30.Persen
Tampilkan postingan dengan label sudirman-thamrin. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sudirman-thamrin. Tampilkan semua postingan
Rabu, 16 Juli 2014
Selasa, 22 April 2014
Uji Coba Jalan Berbayar Sudirman-Thamrin Digelar Juni
JAKARTA - Sistem Electronic Road Pricing (ERP) direncanakan diuji coba pada Juni 2014 mendatang. Ujicoba ini sebagai jawaban atas pembatalan pelaksanaan ERP pada tahun lalu.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Muhammad Akbar. "Mungkin Mei Juni baru dipasang," kata Akbar di Balai Kota, Jakarta, Senin, (21/4/2014).
Akbar menjelaskan, sudah ada perusahaan asing yang bersedia bekerjasama memasang alat ERP ini. "Itu sudah ada perusahaan dari luar yang bersedia. Jadi mereka sedang siapkan alat," tuturnya.
Akbar mengatakan uji coba pemasangan ERP ini akan dipasang di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.
"Nanti mereka siapkan alatnya, dihitung, kemudian dipasang di Jalan Sudirman Thamrin," tutupnya.
Seperti diketahui, ERP merupakan pungutan untuk pengguna jalan di tempat-tempat tertentu dengan cara membayar secara elektronik. Diharapkan, penerapan sistem ini akan mengurangi kemacetan di Jakarta.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/04/21/500/973482/uji-coba-jalan-berbayar-sudirman-thamrin-digelar-juni
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Muhammad Akbar. "Mungkin Mei Juni baru dipasang," kata Akbar di Balai Kota, Jakarta, Senin, (21/4/2014).
Akbar menjelaskan, sudah ada perusahaan asing yang bersedia bekerjasama memasang alat ERP ini. "Itu sudah ada perusahaan dari luar yang bersedia. Jadi mereka sedang siapkan alat," tuturnya.
Akbar mengatakan uji coba pemasangan ERP ini akan dipasang di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.
"Nanti mereka siapkan alatnya, dihitung, kemudian dipasang di Jalan Sudirman Thamrin," tutupnya.
Seperti diketahui, ERP merupakan pungutan untuk pengguna jalan di tempat-tempat tertentu dengan cara membayar secara elektronik. Diharapkan, penerapan sistem ini akan mengurangi kemacetan di Jakarta.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/04/21/500/973482/uji-coba-jalan-berbayar-sudirman-thamrin-digelar-juni
Kamis, 20 Maret 2014
Digadang-gadang Atasi Macet, ERP di Jakarta Masih Dikaji
VIVAnews - Jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP ) merupakan salah satu solusi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.
Dengan sistem ERP, mobil-mobil akan dipasangi alat detektor. Pada jam tertentu pengemudi diharuskan membayar bila ingin melewati jalan yang menerapkan ERP.
Sistem pembayaran diatur secara otomatis oleh alat yang dipasang di mobil. Dengan adanya sistem ERP, para pengguna mobil pribadi diharapkan bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Salah satunya TransJakarta.
Penerapan ERP di Jakarta hingga kini masih pada tahap pengkajian. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk menjalankan ERP. Dua di antaranya perusahaan asing.
"Banyak yang berani terapkan ERP di Jakarta. Sekarang sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Yaitu KAPS, satunya lagi saya lupa, sama satu lagi dari perusahaan lokal," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2014.
Menurut Ahok, tahap awal ERP diberlakukan di jalan utama. "Nanti itu di jalan bisnis koridor satu, Sudirman-Thamrin," ujarnya.
ERP diuji coba di jalur yang armada angkutan umumnya sudah kuat. Salah satunya jalur dari Blok M - Kota dan Pinang Ranti - Pluit. Karena jalur tersebut dilalui dua koridor TransJakarta, sekaligus ada penambahan bus untuk dua koridor tersebut.
Untuk urusan tender, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo, dipercayai untuk mengaturnya. Itu disampaikan Ahok ketika ditanya kapan proyek ini akan berjalan.
"Saya tidak tahu pastinya kapan. Mereka lagi mau lihat dulu mau pasang seperti apa dan lagi siapkan ToR (term of reference)-nya segala macam. Itu kan Jakpro yang kerjakan," kata Ahok menjawab.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pembangunan sistem ERP sebesar Rp50 miliar. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, dengan estimasi 2 juta kendaraan melewati jalur ERP.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/489992-digadang-gadang-atasi-macet--erp-di-jakarta-masih-dikaji
Dengan sistem ERP, mobil-mobil akan dipasangi alat detektor. Pada jam tertentu pengemudi diharuskan membayar bila ingin melewati jalan yang menerapkan ERP.
Sistem pembayaran diatur secara otomatis oleh alat yang dipasang di mobil. Dengan adanya sistem ERP, para pengguna mobil pribadi diharapkan bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Salah satunya TransJakarta.
Penerapan ERP di Jakarta hingga kini masih pada tahap pengkajian. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk menjalankan ERP. Dua di antaranya perusahaan asing.
"Banyak yang berani terapkan ERP di Jakarta. Sekarang sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Yaitu KAPS, satunya lagi saya lupa, sama satu lagi dari perusahaan lokal," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2014.
Menurut Ahok, tahap awal ERP diberlakukan di jalan utama. "Nanti itu di jalan bisnis koridor satu, Sudirman-Thamrin," ujarnya.
ERP diuji coba di jalur yang armada angkutan umumnya sudah kuat. Salah satunya jalur dari Blok M - Kota dan Pinang Ranti - Pluit. Karena jalur tersebut dilalui dua koridor TransJakarta, sekaligus ada penambahan bus untuk dua koridor tersebut.
Untuk urusan tender, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo, dipercayai untuk mengaturnya. Itu disampaikan Ahok ketika ditanya kapan proyek ini akan berjalan.
"Saya tidak tahu pastinya kapan. Mereka lagi mau lihat dulu mau pasang seperti apa dan lagi siapkan ToR (term of reference)-nya segala macam. Itu kan Jakpro yang kerjakan," kata Ahok menjawab.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pembangunan sistem ERP sebesar Rp50 miliar. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, dengan estimasi 2 juta kendaraan melewati jalur ERP.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/489992-digadang-gadang-atasi-macet--erp-di-jakarta-masih-dikaji
Senin, 10 Februari 2014
Koin untuk `Truk Sampah Jokowi-Ahok` Digelar di Bundaran HI
Liputan6.com, Jakarta : Sekumpulan warga yang tergabung dalam 'Gerakan Koin Warga untuk Truk Sampah Jakarta' kembali melakukan penggalangan dana. Aksi dilakukan di sela Hari Bebas Kendaraan Bermotor alias Car Free Day.
Pantauan Liputan6.com, aksi penggalangan dana digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2014). Penggalangan dana untuk membeli truk sampah bagi Pemprov DKI pimpinan Jokowi-Ahok ini disambut antusias warga yang berolahraga.
Tidak sedikit warga yang mengeluarkan uangnya baik itu dalam bentuk uang koin maupun uang lembaran. Salah seorang koordinator gerakan, Anton Wuriyanto mengatakan kegiatan pengumpulan koin merupakan kelanjutan dari kegiatan hari sebelumnya.
Dalam aksinya kali ini, Anton menerjunkan sebanyak 15 orang relawan yang tersebar di sepanjang kawasan Jalan Sudirman-Thamrin. "Tiap relawan masing-masing membawa kardus untuk menggalang dana untuk membeli truk sampah yang nanti akan kami sumbangkan ke Pemprov DKI Jakarta," kata Anton.
"Kita tidak peduli, walaupun sehari hanya dapat ratusan ribu, kita tetap akan mengumpulkan dana sampai bisa beli truk," kata dia. Penggalangan dana akan digelar setiap hari.
Koordinator aksi sebelumnya, Ferdi Semaun mengatakan aksi ini dilatarbelakangi hilangnya anggaran pembelian 200 truk sampah dalam APBD 2014. Padahal pengadaan ratusan truk sampah itu sangat diperlukan untuk mengangkut sampah Jakarta.
"Aksi ini merupakan respons spontan kami karena kebutuhan pengadaan truk sampah tidak terakomodir dalam APBD 2014. Padahal truk sampah itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan sampah yang sangat kronis," ujar Ferdi. (Ism)
Sumber : http://news.liputan6.com/read/821946/koin-untuk-truk-sampah-jokowi-ahok-digelar-di-bundaran-hi
Pantauan Liputan6.com, aksi penggalangan dana digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2014). Penggalangan dana untuk membeli truk sampah bagi Pemprov DKI pimpinan Jokowi-Ahok ini disambut antusias warga yang berolahraga.
Tidak sedikit warga yang mengeluarkan uangnya baik itu dalam bentuk uang koin maupun uang lembaran. Salah seorang koordinator gerakan, Anton Wuriyanto mengatakan kegiatan pengumpulan koin merupakan kelanjutan dari kegiatan hari sebelumnya.
Dalam aksinya kali ini, Anton menerjunkan sebanyak 15 orang relawan yang tersebar di sepanjang kawasan Jalan Sudirman-Thamrin. "Tiap relawan masing-masing membawa kardus untuk menggalang dana untuk membeli truk sampah yang nanti akan kami sumbangkan ke Pemprov DKI Jakarta," kata Anton.
"Kita tidak peduli, walaupun sehari hanya dapat ratusan ribu, kita tetap akan mengumpulkan dana sampai bisa beli truk," kata dia. Penggalangan dana akan digelar setiap hari.
Koordinator aksi sebelumnya, Ferdi Semaun mengatakan aksi ini dilatarbelakangi hilangnya anggaran pembelian 200 truk sampah dalam APBD 2014. Padahal pengadaan ratusan truk sampah itu sangat diperlukan untuk mengangkut sampah Jakarta.
"Aksi ini merupakan respons spontan kami karena kebutuhan pengadaan truk sampah tidak terakomodir dalam APBD 2014. Padahal truk sampah itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan sampah yang sangat kronis," ujar Ferdi. (Ism)
Sumber : http://news.liputan6.com/read/821946/koin-untuk-truk-sampah-jokowi-ahok-digelar-di-bundaran-hi
Rabu, 23 Januari 2013
Jokowi: Kerugian Akibat Banjir Jakarta Rp 20 Triliun
Jakarta - Banjir Jakarta yang menerjang perumahan serta pusat bisnis, termasuk ikon Ibu Kota di Bundaran HI, mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Setidaknya Rp 20 triliun melayang akibat musibah langganan ini.
"Kerugian akibat banjir tidak sedikit. Kalau dihitung-hitung, total kerugian banjir pada tahun ini kira-kira mencapai Rp 20 triliun," kata Jokowi dalam acara silaturahmi antara DPRD Jakarta dengan Pemprov DKI di Balai Agung, Balaikota DKI, Jakarta (22/1/2013). Silaturahmi ini membahas mengenai penanganan banjir di Jakarta.
Terkait kerugian itu, Jokowi memiliki pendapat agar anggaran pemerintah yang digunakan untuk membayar kerugian akibat bencana banjir lebih baik dialokasikan untuk pembangunan deep tunnel.
Menurut Jokowi, pembangunan deep tunnel penting untuk dilaksanakan karena dianggap sebagai suatu skenario paling ampuh untuk mengantisipasi banjir di Ibu Kota.
"Deep tunnel ini merupakan solusi banjir jangka panjang. Jadi, daripada terus mengeluarkan uang untuk membayar kerugian, lebih baik kita membangun deep tunnel," ujar Jokowi.
Banjir Jakarta pada Kamis pekan lalu, bisa dibilang yang terbesar dalam 6 tahun terakhir. Kawasan Sudirman-Thamrin, tergenang. Tak hanya itu saja, air bahkan sampai merambah ke kawasan ring satu yakni ke Istana Negara.
Lebih 20 korban jiwa melayang akibat banjir ini. Bahkan dalam hitungan BNPB, jumlah pengungsi akibat banjir ini sempat mencapai 50.000 pengungsi.
Deep tunnel merupakan terowongan raksasa multifungsi, yang rencananya dibangun di bawah tanah ruas Jl MT Haryono hingga Pluit. Untuk pembangunan deep tunnel, Pemprov DKI menyediakan Rp 16 triliun secara multiyears selama 4-5 tahun. Terowongan ini diharapkan turut mengatasi masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.
Sumber : http://news.detik.com/read/2013/01/22/182253/2149936/10/jokowi-kerugian-akibat-banjir-jakarta-rp-20-triliun?9922022
"Kerugian akibat banjir tidak sedikit. Kalau dihitung-hitung, total kerugian banjir pada tahun ini kira-kira mencapai Rp 20 triliun," kata Jokowi dalam acara silaturahmi antara DPRD Jakarta dengan Pemprov DKI di Balai Agung, Balaikota DKI, Jakarta (22/1/2013). Silaturahmi ini membahas mengenai penanganan banjir di Jakarta.
Terkait kerugian itu, Jokowi memiliki pendapat agar anggaran pemerintah yang digunakan untuk membayar kerugian akibat bencana banjir lebih baik dialokasikan untuk pembangunan deep tunnel.
Menurut Jokowi, pembangunan deep tunnel penting untuk dilaksanakan karena dianggap sebagai suatu skenario paling ampuh untuk mengantisipasi banjir di Ibu Kota.
"Deep tunnel ini merupakan solusi banjir jangka panjang. Jadi, daripada terus mengeluarkan uang untuk membayar kerugian, lebih baik kita membangun deep tunnel," ujar Jokowi.
Banjir Jakarta pada Kamis pekan lalu, bisa dibilang yang terbesar dalam 6 tahun terakhir. Kawasan Sudirman-Thamrin, tergenang. Tak hanya itu saja, air bahkan sampai merambah ke kawasan ring satu yakni ke Istana Negara.
Lebih 20 korban jiwa melayang akibat banjir ini. Bahkan dalam hitungan BNPB, jumlah pengungsi akibat banjir ini sempat mencapai 50.000 pengungsi.
Deep tunnel merupakan terowongan raksasa multifungsi, yang rencananya dibangun di bawah tanah ruas Jl MT Haryono hingga Pluit. Untuk pembangunan deep tunnel, Pemprov DKI menyediakan Rp 16 triliun secara multiyears selama 4-5 tahun. Terowongan ini diharapkan turut mengatasi masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.
Sumber : http://news.detik.com/read/2013/01/22/182253/2149936/10/jokowi-kerugian-akibat-banjir-jakarta-rp-20-triliun?9922022
Langganan:
Postingan
(
Atom
)