Jangan Sampai LRT Jadi Monorel Kedua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Izzul Waro mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel, Light Rail Transit (LRT).

Hal itu terlihat dari keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transjakarta dan mengalihkannya kepada dua BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo serta PT Pembangunan Jaya. Selain itu, ia juga melihat belum adanya kajian yang matang terkait pembangunan LRT.

"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu, saat dihubungi wartawan, Minggu (5/7/2015).

Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) itu menjelaskan, LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT. Yang terpenting, LRT nantinya tidak akan memberatkan pemerintah lantaran harus mensubsidinya.

"Jangan sampai menjadi akal-akalan BUMD, karena pendapatan dari penumpang tidak sesuai dengan modal, akhirnya pemerintah ditodong untuk memberi subsidi dan monorel kedua pun terjadi," kata Izzul.

Basuki sendiri sebelumnya menegaskan DKI tidak akan memberi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk pengoperasian LRT. Sebab, sasaran penumpang LRT adalah masyarakat kelas menengah ke atas.

Lebih lanjut, Izzul berharap LRT tidak sekadar rencana demi pencitraan Basuki yang berniat maju kembali dalam Pilkada DKI 2017. "LRT ini keinginan instan dari Gubernur untuk menghidupkan transportasi massal tanpa terganggu dari pihak manapun, beda dengan transjakarta yang kewenangannya ada campur tangan dari luar daerah," ujar Izzul.

Rencananya, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 500 miliar untuk membangun rel sepanjang satu kilometer pada koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) pada APBD Perubahan 2015. Kemudian, DKI juga akan mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun pada KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2016 untuk pembangunan LRT.

Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/05/15531161/Jangan.Sampai.LRT.Jadi.Monorel.Kedua

Berapa yang Dirogoh Warga Jakarta Jika Naik LRT?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah‎ berencana memulai pembangunan sarana transportasi Light Rail Transit (LRT) mulai 17 Agustus 2015. Pada pengerjaan tahap awal, akan dibangun untuk rute Bogor-Cawang-Dukuh Atas.

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).

"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,”‎ kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).

Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.

‎Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.

Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.

Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.

“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.

Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.‎

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt

Jakarta Jadi Kota Paling Macet di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari data Kementerian Perhubungan, DKI Jakarta memiliki ratio volume kemacetan 10-20 km/jam Vc ratio 0,85. Dalam hal itu berarti ibukota telah menjadi kota paling parah kemacetannya di negara ini.

"Ya Jakarta bisa dikatakan paling macet di Indonesia," ujar Kapuslitbang Darat dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Yugi Hartiman di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Dibandingkan kota lain, jarak tempuh sebuah kendaraan roda empat dalam 24 jam, rata-rata mencapai 10 sampai 20 km per jam saja. Karena kendaraan di Jakarta sudah terlalu penuh, sedangkan volume jalan sudah melebihi kapasitas dari yang bisa ditampung.

"VC ratio-nya mencapai 0,85 persen, artinya volume kendaraan yang ada di Jakarta telah mendekati kapasitas jalan yang sudah dibangun," ungkap Yugi.

Karena hal tersebut Yugi mengungkapkan pemerintah melakukan berbagai cara untuk bisa mengatasi hal tersebut. Salah satu caranya dengan menggunakan ERP dan menambah armada angkutan transportasi umum.

"Kota Jakarta perlu perhatian khusus untuk lalu lintasnya," jelas Yugi.

Selain Jakarta, dari data Kementerian Perhubungan ada 10 kota yang memiliki kemacetan terparah di Indonesia:

1. Bogor (15,32 km/jam) VC ratio 0,86
2. Tangerang (22 km/jam) VC Ratio 0,82
3. Bekasi (21,86 km/m) Vc Ratio 0,83
4. Depok (21,4 km/jam) VC ratio 0,83
5. Surabaya (21 km/jam) VC ratio 0,83
6. Bandung (14,3 km/jam) VC ratio 0,85
7. Medan (23,4 km/jam) VC ratio 0,76
8. Palembang (28,54 km/jam) VC ratio 0,61
9. Semarang (27 km/jam) VC Ratio 0,72
10. Makassar (24,06 km/jam) VC Ratio 0,73

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/21/jakarta-jadi-kota-paling-macet-di-indonesia

Kemacetan Jakarta sudah sulit terurai

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan kemacetan di Jakarta sulit terurai. Tercatat kemacetan di ibu kota negara ini, berdasarkan data Direktorat BTSP Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, volume to capacity (VC) ratio mencapai 0,85 persen. Lalu lintas dalam kondisi krusial jika VC ratio mencapai di atas 0,7.

Kapuslitbang Darat dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Yugi Hartiman mengatakan, rata-rata kecepatan kendaraan di Jakarta berkisar di angka 10-20 kilometer per jam. Saat ini, volume kendaraan sudah mendekati kapasitas jalan yang ada. Lalu lintas dalam kondisi krusial jika VC ratio mencapai di atas 0,7.

"Kecepatan rendah karena memang kapasitas jalannya belum bisa memenuhi volume lalin yang berjalan itu," katanya saat acara 'Diskusi mengenai ERP' di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/10).

Selain Jakarta, kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang juga kondisi lalu lintasnya sudah mengkhawatirkan. Di luar jawa, daerah yang bakal macet parah, du Makassar, dan Sumatera seperti Palembang dan Medan. "Ya bisa dikatakan paling macet di Indonesia," jelas dia.

Kemacetan di DKI Jakarta, kata dia, semakin semrawut. Jakarta jadi satu di antara beberapa kota yang lalu lintasnya membutuhkan perhatian lebih. "Kota yang perlu lalu lintasnya perlu mendapat perhatian seperti itu," ungkapnya.

Berikut daftar kota dengan lalu lintas termacet di Indonesia menurut Kementerian Perhubungan.

1. DKI Jakarta (10-20 km/jam) Vc Ratio 0,85
2. Bogor (15,32 km/jam) VC ratio 0,86
3. Tangerang (22 km/jam) VC Ratio 0,82
4. Bekasi (21,86 km/m) Vc Ratio 0,83
5. Depok (21,4 km/jam) VC ratio 0,83
6. Surabaya (21 km/jam) VC ratio 0,83
7. Bandung (14,3 km/jam) VC ratio 0,85
8. Medan (23,4 km/jam) VC ratio 0,76
9. Palembang (28,54 km/jam) VC ratio 0,61
10. Semarang (27 km/jam) VC Ratio 0,72
11. Makassar (24,06 km/jam) VC Ratio 0,73

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/kemacetan-jakarta-sudah-sulit-terurai.html

Tarif ERP Akan Dimulai Rp 30 Ribu, Besarannya Tergantung Kemacetan

Jakarta - Dua gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta sudah terpasang. Diperkirakan sistem ini akan mulai diterapkan akhir tahun 2015 dengan tarif Rp 30 ribu.

"Tarifnya sekitar Rp 30 ribu dan sangat kondisional," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar usai jumpa pers sistem ERP di Anomali Cafe, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Selasa (30/9/2014).

Kondisional yang dimaksud adalah disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas di Jalan yang diterapkan sistem ERP. Menurutnya, kondisi ideal setiap jalur hanya dilewati sekitar 1500 kendaraan per jam dengan kecepatan antara 30 km hingga 40 km.

Namun diperkirakan saat ini jumlah mobil yang melintas di Jalan Rasuna Said mencapai 2 ribu kendaraan setiap jamnya di waktu-waktu padat.

Karena itu, tarif ERP akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang melintas. Jika jumlahnya belum berkurang, maka kemungkinan akan dinaikkan.

"Kalau kecepatan kendaraan masih di bawah 30 km, ya bisa jadi kita naikkan menjadi Rp 35 ribu. Tapi kalau volume berkurang ya kita turunkan tarifnya," sambungnya.

Kenaikan tarif ini juga akan menyesuaikan dengan kesiapan moda transportasi publik yang ada di Jakarta. Akbar tak takut jika nominal itu disebut 'mahal'. "ERP memang konsepnya mahal untuk sebagian orang," ucap mantan Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat ini.

Dalam kesempatan yang sama, teknisi Q-Free -yang menjadi vendor ERP di Jalan Rasuna Said- Harry Gunawan, menyebut sistem ERP yang dimilikinya mampu mendeteksi kendaraan baik yang menggunakan on board unit (OBU) atau pun tidak dalam jumlah besar‎.

Ia menyebut untuk sistem ERP yang dimilikinya, 4 kamera yang terpasang di gerbang ERP dapat menangkap gambar plat nomor yang melintas meski Kondisinya padat dan berdempetan.

"Selama masih ada celah, kamera kami bisa menangkap. Kecuali mobil itu berdempetan yang berarti kecelakaan, baru tidak bisa," kata Harry.

Ia mengatakan pada dasarnya identifikasi kendaraan yang dilakukan pada sistem ERP mi‎lik perusahaannya bukan pada kamera yang dipasang pada gerbang. Namun, pada data yang terinput dalam OBU yang terpasang di setiap mobil.

"Jadi kalau plat nomornya diubah, dimodifikasi atau tidak terpasang sekali pun, maka tetap akan terbaca selama OBU tetap terpasang di kaca depan kendaraan tepatnya di dekat cermin tengah mobil," ucap Harry.

Sistem ERP Kuningan I di Jalan Rasuna Said ini akan diujicoba selama 3 bulan. Pihak Q-free juga akan membagikan 100 OBU untuk pemilik kendaraan sebagai salah satu langkah sosialisasi dan uji coba.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/30/182153/2705692/10/tarif-erp-akan-dimulai-rp-30-ribu-besarannya-tergantung-kemacetan

Jakarta Masih Akan Terus Terendam Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Program penanggulangan banjir masih jauh dari harapan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) T. Iskandar menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 km baru dapat terselesaikan 1,5 km. Pembangunan sodetan di tiga lokasi juga terkendala.

"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.

Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.

Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.

Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.

Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.

Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.

"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.

Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.

Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.

"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir

Menteri PU: Penambahan jalan tidak bisa kurangi macet Jakarta

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan penambahan sejumlah ruas jalan baru di Ibukota tidak akan efektif mengurangi kemacetan jika tidak diiringi dengan perbaikan moda transportasi umum.

Hal itu mengacu kepada perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota yang dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota. "Untuk mengurangi kemacetan di satu kota besar itu, cara yang paling efektif adalah dengan menambah transportasi publik," ucap Djoko di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Jakarta Selatan, Senin (4/8).

Djoko menyebut jika tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi angkutan massal, maka penambahan jalan baru tidak akan efektif. "Penambahan jalan tetap harus dilakukan, tetapi kalau nambah jalan saja tidak akan selesaikan kemacetan jika perbaikan transportasi publik tidak dilakukan," katanya.

Luas jalan di Jakarta, saat ini termasuk dalam kategori jauh dari layak. "Di Jakarta masih tidak normal. Luas jalan yang ada dibandingkan dengan kota itu terlalu kecil, hanya 6 persen," jelasnya.

Idealnya, kata Djoko, luas jalan dengan kota di sejumlah kota besar harus di atas 20 persen. "Jalan kita memang kurang, tapi kalau pun nambah jalan sampai 20 persen enggak akan selesai kemacetan kalau transportasi publik tidak ditambah, tidak diperbaiki," katanya.

Untuk diketahui, perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-PU, PT Jakarta Tollroad Develompment dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditandatangani, Jumat (25/7) lalu. Nantinya, Bus Transjakarta dapat melintas di ruas jalan tol tersebut.

Total panjang 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mencapai 69,77 km yang dibagi dalam 3 tahap pembangunan, yakni, Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang rencananya akan beroperasi pada 2019.

Tahap II (22,25 km) terdiri atas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana akan dioperasikan di tahun 2021. Tahap III (17,m86 km) yang terdiri dari ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca. Tol ini rencananya akan dioperasikan di tahun 2022. Biaya investasi pembangunan tersebut menghabiskan Rp. 41 triliun.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/menteri-pu-penambahan-jalan-tidak-bisa-kurangi-macet-jakarta.html

Jakarta Kian Macet, Kecepatan Kendaraan Hanya 5 Km Per Jam

JAKARTA, KOMPAS.com — Kondisi jalan di ibu kota semakin macet. Bahkan, kecepatan kendaraan bermotor rata-rata hanya 5 km per jam.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Edi Nursalam mengatakan, keadaan itu mendesak Pemprov DKI untuk menyediakan banyak transportasi massal serta penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

"Di tahun 2010, kecepatan rata-rata kendaraan bermotor 10 km per jam. Empat tahun setelahnya, kecepatan kendaraan semakin menurun sampai 5 km per jam," kata Edi, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, HR Rasuna Said, Gatot Subroto, dan lainnya. Saat ini, kata dia, untuk melintasi Jalan Sudirman, lebih cepat sampai di tujuan dengan berjalan kaki dibandingkan kendaraan pribadi.

Menurut dia lagi, kondisi kemacetan di Jakarta telah memenuhi persyaratan penerapan ERP di sebuah kota, yakni kecepatan kendaraan bermotor 10 km per jam. Oleh karena itu, lanjut Edi, Pemprov DKI jangan lagi menunda pelaksanaan ERP.

"Sekarang, kemacetan di Jakarta itu terjadi sepanjang waktu, bukan pas di jam-jam sibuk, misalnya pas di jam pulang kerja saja," kata Edi.

Sebelum menerapkan ERP, menurut Edi, Pemprov DKI perlu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Di dalam perda itu belum disebutkan tentang teknis nilai tarif pemungutan ERP. Serta payung hukum lainnya yang berkaitan dengan teknis lalu lintas, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Semua payung hukum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"ERP baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Juli mendatang kan baru uji coba oleh perusahaan investor," kata Edi.

Seiring dengan hal tersebut, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah menjelaskan, setiap harinya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan pelat nomor kendaraan pribadi baru sebanyak 6.000-7.000 unit, yang terdiri dari 1.000-1.500 untuk mobil dan sisanya sepeda motor.

Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit. Jumlah itu terdiri dari 11 juta unit untuk sepeda motor, 3 juta unit mobil, 670.000 unit mobil barang, 360 ribu unit bus, dan 133.000 unit kendaraan khusus.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/04/1459211/Jakarta.Kian.Macet.Kecepatan.Kendaraan.Hanya.5.Km.Per.Jam

Jakarta Butuh Lahan 50 Kali Luas Monas untuk Tampung Banjir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jakarta membutuhkan lahan hingga 50 kilometer persegi (km2) atau 50 kali luas Monas sebagai ruang biru untuk menampung air larian banjir.
"Kita butuh lahan 50 kali Monas atau 50 km2 untuk tampung larian banjir dan itu tidak gampang," kata Mantan Direktur ICIAR LIPI yang juga Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jan Sopaheluwakan, di Jakarta, Kamis.

Namun demikian, ia mengatakan lahan tersebut dapat digabungkan dengan jalur-jalur infrastruktur transportasi publik seperti water way.

Selain itu, kekurangan lahan sebagai ruang biru untuk mengatasi banjir juga akan tertolong dengan penanaman pohon di ruang hijau di bagian selatan Jakarta.

Pengaktifan kembali danau-danau dan situ di Jakarta dan sekitarnya, menurut dia, juga dapat membantu mengurangi beban ruang biru.

Ruang biru yang idealnya dibangun di wilayah Jakarta yang memang sering tergenang banjir juga dapat menjadi sumber air. Ini mengingat Ibukota Indonesia telah 18 tahun menghadapi krisis air.

Secara keseluruhan, ia mengatakan untuk Jakarta membutuhkan peremajaan kota, memperbaiki transportasi publik dengan mengembangkan Transit Oriented Development, pembenahan tata ruang kota dengan menjadikan wilayah selatan sebagai ruang hijau dan wilayah utara yang sering tergenang sebagai ruang biru.

Hal lain menjadi perhatian adalah 13 sungai yang melewati Jakarta yang pada Januari 2013 menjadi sumber air banjir.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/10/24/mv6fto-jakarta-butuh-lahan-50-kali-luas-monas-untuk-tampung-banjir

Gong! Akhirnya Pembangunan MRT Dimulai

Jakarta, GATRAnews - Setelah molor tanpa kejelasan selama 24 tahun, akhirnya pembangunan megaproyek moda transportasi massal atau mass rapid transit (MRT) diresmikan pembangunannya. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) memukul gong tanda sebagai tanda dimulainya pembangunan di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kamis (2/5) sore.

Dalam sambutannya, Jokowi menuturkan proyek yang dicanang jauh sebelum dirinya menjabat ini telah sudah ditunggu masyarakat ibu kota. Warga ibu kota kini lega karena proyek yang mangkrak hampir 2,5 dekade tersebut akhirnya dimulai juga. "Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun, dengan seizin Allah SWT, pada sore hari ini saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai," ucap Jokowi sambil memukul gong.

MRT yang baru saja diresmikan Jokowi merupakan tahap I, Lebak Bulus - Bundaran HI sepanjang 15,2 km. Terdiri dari dua bagian yaitu 9,2 km jalan layang dan 6 km berupa terowongan bawah tanah. Mantan Wali Kota Surakarta ini mempersilahkan para pemenang tander MRT tahap I untuk sesegara mungkin melakukan kewajiban. Pemprov DKI Jakarta menginginkan agar megaproyek yang menelan biaya triliunan rupiah tersebut secepat mungkin dikerjakan, tanpa menunggu instruksi apapun atau dari siapapun.

"Argo sudah berjalan dan kontraktor sudah ada. Terserah kontraktor mau dimulai kapan, tapi kita pasti ingin segera dikerjakan untuk MRT ini," lanjutnya. Tahapan pertama MRT terdiri dari tiga paket yang dikerjakan oleh tiga konsorsium yang berbeda. Ketiga konsorsium tersebut adalah PT Wijaya Karya - Shimizu, PT Jaya Konstruksi - Obayashi dan PT Hutama Karya - Sumitomo Mitsui Consctruction Company (SMCC).

Pengerjaan tiga paket dari tahapan I MRT Lebak Bulus - Bundaran HI ini dipastikan akan memacetkan jalan yang dilalui pengerjaan proyek. Oleh karenanya, Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar jika pembangunan menimbulkan kemacetan. "Mohon bersabar, terkait kemacetan nanti ada manajemen lalu lintas yang akan diantur oleh kontraktor, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dinas Perhubungan," pungkasnya. (*/Zak)

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/29584-gong-akhirnya-pembangunan-mrt-dimulai.html

Atasi Macet, Contra Flow Diuji Coba di Tol Dalam Kota

Liputan6.com, Jakarta : Polda Metro Jaya dan PT Jasa Marga Tbk. mengujicobakan jalur lawan arus (contra flow) di Tol Dalam Kota mulai dari Grogol (KM 15+200) hingga Slipi (KM 12+400).

"Diujicobakan mulai hari (Senin) ini pukul 06.00 WIB hingga 09.30 WIB," kata Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Sambodo di Jakarta, Senin (25/3/2013).

AKBP Sambodo mengatakan, pemberlakuan contra flow guna mengurangi kepadatan kendaraan yang melintas dari Tol Tangerang menuju Jakarta saat memasuki Grogol arah Slipi.

Uji coba jalur lawan arus yang menuju Semanggi sepanjang 2,8 kilometer tersebut diberlakukan hingga 1 April 2013. Kemudian pihak kepolisian dan Jasa Marga akan mengevaluasi.

Pihak kepolisian maupun Jasa Marga akan merekayasa arus lalulintas melalui jalur lawan arus, jika hal tersebut dapat mengurangi kemacetan pada pagi hari.

Petugas kepolisian telah berjaga di lokasi jalur lawan arus dan memasang rambu-rambu, kata Sambodo, agar memudahkan pengemudi mengetahui pemberlakuan jalur lawan arus tersebut. (Ant/Yus)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/543841/atasi-macet-contra-flow-diuji-coba-di-tol-dalam-kota

Rata-rata Kecepatan Kendaraan di DKI Hanya 16,8 Km Per Jam

JAKARTA, KOMPAS.com — Jangan heran jika jalanan dalam Kota Jakarta kerap dilanda macet. Setiap jam, tercatat ada 210.632 kendaraan yang melintas dengan kecepatan rata-rata 16,8 km per jam.

Sedangkan untuk wilayah kota atau jalan-jalan protokol, diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas setiap jamnya mencapai 262.313 dengan kecepatan rata-rata 20,8 km per jam.

Jumlah kendaraan sebanyak itu menjadi PR Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi yang tepat, salah satunya dengan memberlakukan sistem ganjil genap. Dinas Perhubungan DKI optimistis kebijakan tersebut mampu mengurangi 16,5 persen tingkat kemacetan di Ibu Kota. Biaya operasional kendaraan pun diperkirakan bisa menghemat Rp 8,85 triliun per tahunnya.

"Penghematan nilai waktu dan biaya operasi kendaraan bisa mencapai Rp 8,85 triliun per tahunnya apabila ganjil genap diterapkan di seluruh wilayah kota," ujar Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Kamis (21/3/2013).

Dengan diberlakukannya sistem ganjil genap, kata Udar, diyakini masyarakat akan memilih menggunakan transportasi umum, khususnya bus transjakarta. Hal ini yang akan berdampak mengurangi penurunan tingkat kemacetan.

Dengan tingkat penurunan 16,5 persen, diperkirakan kendaraan yang melintasi kawasan lingkar dalam kota berkurang menjadi 68.165 per jamnya dan 121.567 untuk wilayah kota.

"Hal ini juga berdampak pada pengurangan jumlah penggunaan BBM bersubsidi. Bisa berkurang sampai 19,7 persen untuk wilayah DKI," kata Udar.

Akan tetapi, menurut Udar, semua prediksi itu akan menjadi percuma jika tidak ada pengawasan yang baik dan juga kesadaran dari masyarakat pengguna jalan yang masih lebih memilih untuk menaiki kendaraan pribadi.

"Di setiap kebijakan yang paling penting ialah pengawasan dan kesadaran," tuturnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/21/14293972/Ratarata.Kecepatan.Kendaraan.di.DKI.Hanya.16.8.Km.Per.Jam?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

MTI: Mobil Murah, Makin Macet!

Jakarta, KompasOtomotif — Jalanan di Jakarta dan kota-kota besar lain setiap hari macet. Rencana munculnya mobil murah, dicemaskan oleh sebagian masyarakat, akan menambah kemacetan. Pasalnya, orang akan beralih ke mobil pribadi ketimbang menggunakan angkutan umum.

"Ini yang dikhawatirkan. Bukan menggiring orang pindah ke moda transportasi massal, justru mereka membeli mobil kecil. Ini bahaya besar!" komentar Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), di Jakarta, kemarin (25/2/2013).

Dijelaskan, setiap tahun jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat. Namun, hal itu tidak diiringi dengan perbaikan moda transportasi umum. Menurut Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 94,2 juta unit pada 2012, naik 12 persen dari tahun sebelumnya 84,1 juta unit. "Sepeda motor masih terbesar. Namun, jumlah pengendaranya justru turun," ungkap Danang.

Menurutnya, perekonomian Indonesia masih terus tumbuh, terutama kalangan menengah yang memicu pergeseran konsumsi transportasi. Pengguna sepeda motor akan berpaling ke kendaraan roda empat jika mobil murah mulai dijual.

"Tidak lama lagi mobil dengan harga 4.000 dollar AS sampai 6.000 dollar AS akan masuk ke Indonesia. Pengguna sepeda motor akan beralih ke situ," beber Danang. Faktor lain, jumlah penduduk yang terus meningkat dan lokasi perumahan makin ke daerah pinggiran, transportasi mutlak dimiliki. "Solusinya ya harus dikombinasi. MRT salah satu saja. Solusi tercepat, menyiapkan transportasi yang banyak dan layak," lanjut Danang.

Kecepatan
Berdasarkan hasil penelitian MTI, di Pasar Minggu-Manggarai dan Cilandak-Monas terus terjadi penurunan kecepatan rata-rata kendaraan. Perhitungan menunjukkan, dalam dua sampai tiga tahun ke depan, penggunaan kendaraan bermotor tidak efektif lagi.

"Saat ini kecepatan kendaraan di wilayah tersebut pada jam sibuk, di pagi hari, mencapai 6-9 kpj. Mungkin, dalam 3 atau 4 tahun lagi menjadi 3-4 kpj, setara dengan kecepatan orang berjalan kaki," beber Danang.

Juga ada tren kenaikan jarak tempuh yang dilakukan pengendara sepeda motor di jalan. Beberapa tahun lalu, rata-rata jarak tempuh seseorang menggunakan sepeda motor itu hanya 20 km. Saat ini, jarak meningkat dua kali lipat menjadi 40 km. "Ini menunjukkan moda transportasi belum bisa diandalkan dan belum menyeluruh. Wajib dibenahi," tutup Danang.

Sumber : http://otomotif.kompas.com/read/2013/02/26/6815/MTI.Mobil.Murah.Makin.Macet

Pembangunan 6 Ruas Jalan Tol Menambah Masalah Kemacetan

Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek pembangunan enam ruas jalan tol disinyalir menimbulkan dampak negatif sosial yang tinggi. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai pembangunan tersebut justru menambah potensi kemacetan.

Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan mengatakan pembangunan tol hanya akan memicu pertambahan mobil pribadi. Menurutnya, pembangunan enam ruas jalan tol harus dibatalkan.

"Hasil studi kelayakan pembangunan jalan tol oleh PT Pembangunan Jaya pada Mei 2005 secara jelas menunjukkan setiap pertambahan jalan sepanjang satu kilometer di Jakarta akan meningkatkan jumlah kendaraan sebanyak 1.923 mobil pribadi," ungkap Tigor, Ahad (18/11).

Potensi kemacetan justru semakin besar dan polusi juga bertambah. Juga pemborosan BBM bersubsidi dan kesemrawutan tata ruang Jakarta

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan proyek pembangunan enam ruas tol baru sejak 2005 lalu. Enam ruas jalan tersebut adalah Kampung Melayu-Kemayoran (9,6 km), Semanan-Sunter lewat Rawabuaya Duri Pulo (22,8 km), Kampung Melayu-Duripulo lewat Tomang (11,4 km), Sunter-Pulogebang lewat Kelapa Gading (10,8 km), Ulujami-Tanah Abang (8,3 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,5 km).

Menurut Tigor penambahan kendaraan akan menambah kerugian pemerintah akibat kemacetan. "Selama ini beban kemacetan merugikan sekitar Rp38 triliun per tahun. Nah, kalo tambah 6 ruas jalan tol dalam kota makan akan bertambah pula beban kerugiannya," ujar Tagor.(MI/RZY)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/11/19/114394/Pembangunan-6-Ruas-Jalan-Tol-Menambah-Masalah-Kemacetan