JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga, demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Siapa akan menangguk untung dan siapa kelak yang menanggung dampak buruknya harus terjelaskan kepada publik karena kota dibangun untuk warga, bukan untuk segelintir elite, seperti politisi atau pebisnis.
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Tampilkan postingan dengan label air laut. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label air laut. Tampilkan semua postingan
Senin, 20 Oktober 2014
Jumat, 10 Oktober 2014
Walhi: "Giant Sea Wall" Bukan Solusi Atasi Banjir Rob
Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bukan solusi untuk mengatasi banjir rob di wilayah utara Jakarta. Justru banjir rob dan masalah perairan di teluk Jakarta merupakan konsekuensi dari kesemrawutan tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Selasa, 25 Maret 2014
Belanda siap hadirkan megaproyek atasi banjir Jakarta
Den Haag (ANTARA News) - Pemerintah Belanda punya analisis begini: pada 1990 sebanyak 12 persen kawasan Jakarta Utara di bawah permukaan air laut dan pada 2010 telah menjadi 58 persen.
Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.
"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.
Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.
Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.
Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.
Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.
Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.
Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.
Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.
Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.
"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.
Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).
Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.
Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.
"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.
Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.
Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.
"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.
Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.
Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.
Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.
Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.
PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta
Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.
"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.
Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.
Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.
Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.
Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.
Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.
Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.
Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.
Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.
"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.
Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).
Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.
Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.
"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.
Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.
Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.
"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.
Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.
Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.
Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.
Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.
PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta
Selasa, 11 Februari 2014
Jokowi Nilai Alasan Kadishub Tidak Masuk Akal soal Bus Berkarat
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai tidak masuk akal jika Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyebut bus-bus baru transjakarta mengalami kerusakan akibat terkena air laut. Pristono mengatakan bahwa kerusakan bus baru itu akibat proses korosi selama bus dikirim dari China ke Jakarta.
"Masa di dalam kapal tongkang kena air laut. Kita kan ngirim gini ndak sekali dua kali," ujarnya di Balaikota Jakarta, Senin (10/2/2014).
Jika memang benar kerusakan komponen bus itu akibat korosi, kata Jokowi, maka seharusnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus membersihkannya dengan antikarat begitu bus-bus itu tiba. Menurut Jokowi, kejadian tersebut baru dialaminya sekali selama dia menjadi pimpinan daerah sejak di Surakarta terlebih dahulu.
Jokowi mengakui bahwa kasus tersebut terjadi karena belum diterapkannya sistem electronic catalogue serta electronic purchasing. Oleh sebab itu, pengadaan barang, terutama dalam jumlah besar, berisiko terhadap menurunnya kualitas barang. Jokowi yakin, dengan sistem baru, pengadaan barang lebih baik.
Senin pagi tadi, Jokowi menegaskan telah mengutus beberapa orang dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan bus itu, mulai dari Dishub Jakarta hingga kepada tim penerimaan barang. "Kita evaluasi lagi. Saya tidak akan komentar lebih jauh dulu. Jadi, saya menunggu tim ini untuk mengecek lapangan dulu," ujar dia.
Sebanyak 5 dari 90 bus baru transjakarta dan 10 dari 18 bus baru untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengalami kerusakan di sejumlah komponennya. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Bahkan ada yang tidak ada fanbelt mesin.
Pristono membenarkan ada kerusakan beberapa komponen bus transjakarta dan BKTB yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Pristono menyebutkan bahwa kerusakan itu terjadi saat proses pengapalan dari China ke Indonesia. Seharusnya, bus-bus itu datang ke Jakarta awal Desember 2013. Namun, akibat cuaca buruk, kapal baru dapat merapat akhir Desember 2013. "Jadi selama perjalanan, air laut terciprat-ciprat ke bus itu dan pada akhirnya menimbulkan karat di beberapa bagian," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/10/1731254/Jokowi.Nilai.Alasan.Kadishub.Tidak.Masuk.Akal.soal.Bus.Berkarat
"Masa di dalam kapal tongkang kena air laut. Kita kan ngirim gini ndak sekali dua kali," ujarnya di Balaikota Jakarta, Senin (10/2/2014).
Jika memang benar kerusakan komponen bus itu akibat korosi, kata Jokowi, maka seharusnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus membersihkannya dengan antikarat begitu bus-bus itu tiba. Menurut Jokowi, kejadian tersebut baru dialaminya sekali selama dia menjadi pimpinan daerah sejak di Surakarta terlebih dahulu.
Jokowi mengakui bahwa kasus tersebut terjadi karena belum diterapkannya sistem electronic catalogue serta electronic purchasing. Oleh sebab itu, pengadaan barang, terutama dalam jumlah besar, berisiko terhadap menurunnya kualitas barang. Jokowi yakin, dengan sistem baru, pengadaan barang lebih baik.
Senin pagi tadi, Jokowi menegaskan telah mengutus beberapa orang dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan bus itu, mulai dari Dishub Jakarta hingga kepada tim penerimaan barang. "Kita evaluasi lagi. Saya tidak akan komentar lebih jauh dulu. Jadi, saya menunggu tim ini untuk mengecek lapangan dulu," ujar dia.
Sebanyak 5 dari 90 bus baru transjakarta dan 10 dari 18 bus baru untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengalami kerusakan di sejumlah komponennya. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Bahkan ada yang tidak ada fanbelt mesin.
Pristono membenarkan ada kerusakan beberapa komponen bus transjakarta dan BKTB yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Pristono menyebutkan bahwa kerusakan itu terjadi saat proses pengapalan dari China ke Indonesia. Seharusnya, bus-bus itu datang ke Jakarta awal Desember 2013. Namun, akibat cuaca buruk, kapal baru dapat merapat akhir Desember 2013. "Jadi selama perjalanan, air laut terciprat-ciprat ke bus itu dan pada akhirnya menimbulkan karat di beberapa bagian," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/10/1731254/Jokowi.Nilai.Alasan.Kadishub.Tidak.Masuk.Akal.soal.Bus.Berkarat
Jumat, 08 Maret 2013
Tanggul raksasa dibangun, nelayan akan direlokasi
JAKARTA. Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana merelokasi para nelayan di pantai Utara Jakarta terkait pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif Cicip Sutardjo, mengungkapkan pihaknya tengah berkordinasi dengan Pemda DKI terkait hal tersebut.
Sharif bilang, Pemda DKI sudah memiliki solusi terkait nasib para nelayan tersebut. Namun menurutnya hal tersebut masih harus dibicarakan kembali secara khusus dengan dengan Gubernur DKI, Joko Widodo. "Ada ongkosnya untuk relokasi dan segala macam," ujar Sharif, ditemui di istana Wakil Presiden.
Adapun ground breaking pembangunan proyek tersebut akan dimulai pada tahun 2014 mendatang. Sebelumnya, Pemerintah setuju untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan tanggul raksasa, atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jakarta menjadi tahun 2014. Dalam rencana semula, proyek pembangunan tersebut seharusnya baru dimulai pada tahun 2020.
Untuk membangun proyek tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp 300 triliun. Proyek Tanggul Laut Raksasa yang memiliki panjang 40 kilometer sedianya akan dibangun di sepanjang Pantai Utara Jakarta untuk selain sebagai penahan arus rob air laut dan banjir juga akan digunakan untuk tempat penyimpanan air bersih sebagai sumber air baku.
Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/tanggul-raksasa-dibangun-nelayan-akan-direlokasi/2013/03/07
Sharif bilang, Pemda DKI sudah memiliki solusi terkait nasib para nelayan tersebut. Namun menurutnya hal tersebut masih harus dibicarakan kembali secara khusus dengan dengan Gubernur DKI, Joko Widodo. "Ada ongkosnya untuk relokasi dan segala macam," ujar Sharif, ditemui di istana Wakil Presiden.
Adapun ground breaking pembangunan proyek tersebut akan dimulai pada tahun 2014 mendatang. Sebelumnya, Pemerintah setuju untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan tanggul raksasa, atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jakarta menjadi tahun 2014. Dalam rencana semula, proyek pembangunan tersebut seharusnya baru dimulai pada tahun 2020.
Untuk membangun proyek tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp 300 triliun. Proyek Tanggul Laut Raksasa yang memiliki panjang 40 kilometer sedianya akan dibangun di sepanjang Pantai Utara Jakarta untuk selain sebagai penahan arus rob air laut dan banjir juga akan digunakan untuk tempat penyimpanan air bersih sebagai sumber air baku.
Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/tanggul-raksasa-dibangun-nelayan-akan-direlokasi/2013/03/07
Kamis, 21 Februari 2013
Giant Sea Wall Hadang Banjir sekaligus Macet
Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan giant sea wall atau tanggul laut merupakan salah satu cara mengatasi banjir akibat pasang air laut (rob) yang bersifat protektif.
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Langganan:
Postingan
(
Atom
)