Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengatakan Pemprov DKI akan berlakukan prinsip lima tertib di Ibu Kota Jakarta. Lima tertib tersebut meliputi tertib lalu lintas, tertib sampah, tertib hunian, tertib pajak dan tertib demonstrasi.
Ahok mengatakan semua ketertiban untuk kebaikan warga. Dia mencontohkan banyak warga Jakarta yang tidak menggunakan helm ketika berkendara.
"Misalnya contoh tertib lalu lintas, berapa banyak kecelakaan anak-anak bawa motor lawan arus ga pake helm ini membahayakan nyawa dia dan nyawa orang lain," kata Ahok, ketika menghadiri upacara di lapangan Pandam Jaya/Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur pada Senin (27/7).
Untuk tertib sampah, Ahok mengatakan banyak warga Jakarta yang mengeluhkan banjir setiap hujan. Menurutnya, hal tersebut karena banyaknya sampah yang menumpuk di saluran air.
"Terus tertib sampah kita selalu ngeluh banjir. Ujan dokit tergenang. Gimana enggak tergenang, semua got setinggi tanah kok. Ciliwung yang gitu indah mampet. Kita minta TNI turun untuk beresin," kata Ahok.
Ahok juga mengingikan adanya tertib hunian. Dirinya mengeluhkan hunian rumah susun yang diperjual belikan. Dalam tertib hunian salah satunya membahas keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurut Ahok, para PKL tidak dapat untung karena harus membayar tempat jualan ke preman.
Kemudian tertib pajak dan tertib demonstrasi. Ahok mencontohkan parkir liar yang berada di Jakarta. Menurutnya, jika harus dipunguti dari hasil parkir Pemprov Jakarta dapat 1,8 Triliun. Tapi nyatanya, Pemprov DKI hanya dapat 20 Miliar. Untuk tertib demontrasi, Ahok mengingkan masyarakat yang demo di Jakarta tidak mengganggu kegiatan masyarakat.
"Anda mau demo ya demo aja jangan sok muter-muter di bunderan HI bikin macet. Bikin macet ini rugi ekonomi berapa triliun nanti. Belum lagi ngerusak pot, nakut-nakutin orang. Ini enggak bener orang langsung enggak berani kerja pada ngumpet," kata Ahok.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150727094107-20-68274/ahok-siap-berlakukan-lima-tertib-ibu-kota/
Tampilkan postingan dengan label tertib. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tertib. Tampilkan semua postingan
Selasa, 28 Juli 2015
Rabu, 13 Agustus 2014
Ahok: Hujan Sebentar Langsung Banjir, Warga Jakarta Ngamuk-ngamuk
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta warga Ibu Kota untuk menaati peraturan yang berlaku dalam program antisipasi banjir. Selain pemerintah, menurut dia, warga juga harus berperan dalam mengatasi masalah "langganan" Ibu Kota tersebut.
"Jakarta ini mana nyaman, sih? Lihat saja hujan sebentar langsung banjir, langsung pada ngamuk-ngamuk," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Apabila warga ingin rumahnya tidak terendam banjir lagi, warga juga harus tertib dan mau menegakkan peraturan yang berlaku. Putra Belitung Timur itu mengaku telah puluhan tahun tinggal di Ibu Kota dan menjadi warga Jakarta sehingga ia mengetahui dampak hujan deras adalah banjir dan kemacetan yang mengular.
Pemprov DKI pun berupaya untuk meminimalisasi dua permasalahan Jakarta yang tak kunjung usai tersebut. Misalnya saja, mengoptimalkan transportasi massal, pembangunan light rail transit, pembangunan jalan inspeksi sungai, dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
"Jangan bilang saya keras, tapi Anda menuntut kenyamanan, ya sudah kami akan tertibkan semuanya. Sekarang gini, Anda menuntut saya mau nyaman, saya harus gimana? Kita enggak ada pilihan lain lagi," tegas Basuki.
Sebagai informasi, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (11/8/2014) sore menyebabkan genangan di sejumlah lokasi. Bahkan, wilayah elite Kemang terendam banjir. Selain itu, genangan juga menyebabkan kemacetan mengular.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/12/16201821/Ahok.Hujan.Sebentar.Langsung.Banjir.Warga.Jakarta.Ngamuk-ngamuk
"Jakarta ini mana nyaman, sih? Lihat saja hujan sebentar langsung banjir, langsung pada ngamuk-ngamuk," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Apabila warga ingin rumahnya tidak terendam banjir lagi, warga juga harus tertib dan mau menegakkan peraturan yang berlaku. Putra Belitung Timur itu mengaku telah puluhan tahun tinggal di Ibu Kota dan menjadi warga Jakarta sehingga ia mengetahui dampak hujan deras adalah banjir dan kemacetan yang mengular.
Pemprov DKI pun berupaya untuk meminimalisasi dua permasalahan Jakarta yang tak kunjung usai tersebut. Misalnya saja, mengoptimalkan transportasi massal, pembangunan light rail transit, pembangunan jalan inspeksi sungai, dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
"Jangan bilang saya keras, tapi Anda menuntut kenyamanan, ya sudah kami akan tertibkan semuanya. Sekarang gini, Anda menuntut saya mau nyaman, saya harus gimana? Kita enggak ada pilihan lain lagi," tegas Basuki.
Sebagai informasi, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (11/8/2014) sore menyebabkan genangan di sejumlah lokasi. Bahkan, wilayah elite Kemang terendam banjir. Selain itu, genangan juga menyebabkan kemacetan mengular.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/12/16201821/Ahok.Hujan.Sebentar.Langsung.Banjir.Warga.Jakarta.Ngamuk-ngamuk
Selasa, 12 Agustus 2014
Ini Kata Polisi Soal Macet Horor yang Melanda Jakarta Semalam
Jakarta - Seperti sudah jadi kebiasaan jika hujan deras mengguyur Jakarta, maka kemacetan menghantui jalanan Ibu Kota. Seperti yang terjadi Senin (11/8) malam kemarin, para pengendara harus bersabar menerobos kemacetan.
Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakum) AKBP Hindarsono mengatakan, salah satu faktor penyumbang kemacetan semalam adalah watak pengendara yang tidak tertib bergantian menembus kemacetan.
"Seperti ada banjir di Jl Tandean, para pengendara berusaha untuk menghindari banjir dan menempuh jalur lain, akhirnya bertemu di satu titik. Mereka tidak mau mengalah satu dengan yang lain, saling serobot," kata Hindarsono saat dihubungi detikcom, Selasa (12/8/2014).
Alhasil, bukan kelancaran yang didapat para pengendara. Mereka mengunci ruas jalan dan terjebak di tengah kemacetan. Kemacetan yang terjadi semalam baru bisa dikendalikan pukul 24.00 WIB. "Jam segitu situasi lalu lintas sudah mulai mencair," kata Hindarsono.
"Kami mohon kepada masyarakat untuk tidak saling serobot, meski itu tidak ada petugas yang mengatur. Kalau tertib, kan enak, jalanan jadi lancar," kata Hindarsono.
Selain di kawasan Tandean, banjir juga terjadi di kawasan Swadarma, akibatnya Cipulir arah Kreo padat kedua arah.
Kawasan yang menjadi ikon muda-mudi Jakarta, Kemang, juga tidak luput dari limpasan air dari sungai yang melintasinya. Akibatnya Jl Kemang Raya tersendat. Dampak bajir ini juga terasa di Jl Prapanca arah Cilandak.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/08/12/093406/2659489/10/ini-kata-polisi-soal-macet-horor-yang-melanda-jakarta-semalam
Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakum) AKBP Hindarsono mengatakan, salah satu faktor penyumbang kemacetan semalam adalah watak pengendara yang tidak tertib bergantian menembus kemacetan.
"Seperti ada banjir di Jl Tandean, para pengendara berusaha untuk menghindari banjir dan menempuh jalur lain, akhirnya bertemu di satu titik. Mereka tidak mau mengalah satu dengan yang lain, saling serobot," kata Hindarsono saat dihubungi detikcom, Selasa (12/8/2014).
Alhasil, bukan kelancaran yang didapat para pengendara. Mereka mengunci ruas jalan dan terjebak di tengah kemacetan. Kemacetan yang terjadi semalam baru bisa dikendalikan pukul 24.00 WIB. "Jam segitu situasi lalu lintas sudah mulai mencair," kata Hindarsono.
"Kami mohon kepada masyarakat untuk tidak saling serobot, meski itu tidak ada petugas yang mengatur. Kalau tertib, kan enak, jalanan jadi lancar," kata Hindarsono.
Selain di kawasan Tandean, banjir juga terjadi di kawasan Swadarma, akibatnya Cipulir arah Kreo padat kedua arah.
Kawasan yang menjadi ikon muda-mudi Jakarta, Kemang, juga tidak luput dari limpasan air dari sungai yang melintasinya. Akibatnya Jl Kemang Raya tersendat. Dampak bajir ini juga terasa di Jl Prapanca arah Cilandak.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/08/12/093406/2659489/10/ini-kata-polisi-soal-macet-horor-yang-melanda-jakarta-semalam
Selasa, 03 Desember 2013
Sulitkah Jokowi Menertibkan Warga Jakarta?
JAKARTA, KOMPAS.com — Perilaku negatif warga di Jakarta sering kali menjadi sumber bencana. Buang sampah sembarangan memicu banjir, melanggar aturan lalu lintas berbuah kecelakaan, hingga berdagang di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan.JAKARTA, KOMPAS.com — Perilaku negatif warga di Jakarta sering kali menjadi sumber bencana. Buang sampah sembarangan memicu banjir, melanggar aturan lalu lintas berbuah kecelakaan, hingga berdagang di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun Polri sudah mempunyai produk hukum yang lengkap untuk jenis pelanggaran itu. Namun, tetap saja pelanggaran itu terus terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sesulit apakah mengubah perilaku negatif warga di Jakarta?
Dalam bincang-bincang wartawan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa perilaku negatif adalah musuh bersama yang harus ditekan. Tak ada cara lain untuk mengubah perilaku warga, kecuali dengan menegakkan hukum untuk pelanggar.
"China butuh puluhan tahun mengubah perilaku warganya yang suka buang ludah sembarangan. Kalau Jakarta, dengan cara yang tepat, mungkin 10 sampai 15 tahun saja bisa tertib," ujar pria yang kerap disapa Jokowi itu.
Jokowi mengatakan tengah merancang sanksi baru bagi para pelanggar, yakni dengan menerapkan denda maksimal. Sanksi serupa telah diberlakukan untuk penerobos jalur jalur transjakarta dengan denda Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk jenis pelanggaran ganda. Jokowi menganggap sanksi denda itu cukup efektif membuat perilaku pengendara bermotor sedikit berubah jadi lebih tertib.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Otho Hernowo Hadi, mengatakan, denda maksimal seperti itu tidak cukup manjur jika tidak dibarengi pelaksanaan hukum secara ketat. Penegakan hukum itu memang cukup efektif, tetapi perlu disertai dengan penegakan peraturan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.
"Pertama, dimulai dari mengeluarkan SIM (surat izin mengemudi). Tak ada lagi praktik yang tak sesuai aturan yang ada, misalnya sogok-menyogok. Kalau begini, orang bisa membuat SIM dengan mudah. Harusnya SIM itu berdasarkan kompetensi," ujar Otho. Ia mencontohkan, di negara-negara maju, SIM tidak bisa didapat secara mudah. Hal itulah yang membuat lalu lintas jalan jadi tertib.
Selain itu, kata Otho, penegakan hukum juga harus konsisten. Ia mengatakan, polisi harus mendapat sorotan dalam hal ini. "Jangan hanya pencitraan di jalan. Ada sterilisasi jalur busway, harus terus-menerus," ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk tegas dan jelas dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas. Jangan ada alasan bagi para pelanggar untuk membentengi tindak pelanggaran hukum dengan berdalih ketidakjelasan rambu atau marka lalu lintas jalan.
Otho juga mendesak pejabat pemerintah untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Ia mengingatkan, perilaku pejabat pemerintahan merupakan cermin perilaku masyarakatnya sendiri. Perlu juga melakukan sosialisasi atau kampanye tertib hukum yang berpola, masif, dan komprehensif pada semua masyarakat.
"Di Kyoto, Jepang, pemerintah daerah terhitung sudah 12.000 kali sosialisasi warga jangan buang sampah sembarangan. Warga dididik memilah sampah kering sampah basah, sekarang mereka sudah meninggalkan perilaku buruknya, jauh lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI, William Yani, yakin bahwa kehidupan warga Jakarta bisa selangkah dua langkah lebih maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu disebabkan kedua tokoh itu merupakan ikon yang melekat di benak warga. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan atau diperbuat keduanya dapat memengaruhi perilaku masyarakat.
"Media selalu mengawal cara Jokowi memajukan kota. Tayangan yang sampai ke masyarakat adalah suntikan untuk masyarakat sendiri untuk menyadari mereka salah, harus berubah," ujarnya.
Dengan sosok Jokowi yang suka blusukan ke kampung-kampung, sederhana, dan dekat dengan rakyatnya, William yakin bahwa hal itu semakin menularkan efek positif ke setiap orang yang ditemui. Oleh karena itu, ia percaya bahwa Jakarta yang tertib hukum serta tertib sosial dapat segera terealisasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/02/0855524/Sulitkah.Jokowi.Menertibkan.Warga.Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun Polri sudah mempunyai produk hukum yang lengkap untuk jenis pelanggaran itu. Namun, tetap saja pelanggaran itu terus terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sesulit apakah mengubah perilaku negatif warga di Jakarta?
Dalam bincang-bincang wartawan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa perilaku negatif adalah musuh bersama yang harus ditekan. Tak ada cara lain untuk mengubah perilaku warga, kecuali dengan menegakkan hukum untuk pelanggar.
"China butuh puluhan tahun mengubah perilaku warganya yang suka buang ludah sembarangan. Kalau Jakarta, dengan cara yang tepat, mungkin 10 sampai 15 tahun saja bisa tertib," ujar pria yang kerap disapa Jokowi itu.
Jokowi mengatakan tengah merancang sanksi baru bagi para pelanggar, yakni dengan menerapkan denda maksimal. Sanksi serupa telah diberlakukan untuk penerobos jalur jalur transjakarta dengan denda Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk jenis pelanggaran ganda. Jokowi menganggap sanksi denda itu cukup efektif membuat perilaku pengendara bermotor sedikit berubah jadi lebih tertib.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Otho Hernowo Hadi, mengatakan, denda maksimal seperti itu tidak cukup manjur jika tidak dibarengi pelaksanaan hukum secara ketat. Penegakan hukum itu memang cukup efektif, tetapi perlu disertai dengan penegakan peraturan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.
"Pertama, dimulai dari mengeluarkan SIM (surat izin mengemudi). Tak ada lagi praktik yang tak sesuai aturan yang ada, misalnya sogok-menyogok. Kalau begini, orang bisa membuat SIM dengan mudah. Harusnya SIM itu berdasarkan kompetensi," ujar Otho. Ia mencontohkan, di negara-negara maju, SIM tidak bisa didapat secara mudah. Hal itulah yang membuat lalu lintas jalan jadi tertib.
Selain itu, kata Otho, penegakan hukum juga harus konsisten. Ia mengatakan, polisi harus mendapat sorotan dalam hal ini. "Jangan hanya pencitraan di jalan. Ada sterilisasi jalur busway, harus terus-menerus," ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk tegas dan jelas dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas. Jangan ada alasan bagi para pelanggar untuk membentengi tindak pelanggaran hukum dengan berdalih ketidakjelasan rambu atau marka lalu lintas jalan.
Otho juga mendesak pejabat pemerintah untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Ia mengingatkan, perilaku pejabat pemerintahan merupakan cermin perilaku masyarakatnya sendiri. Perlu juga melakukan sosialisasi atau kampanye tertib hukum yang berpola, masif, dan komprehensif pada semua masyarakat.
"Di Kyoto, Jepang, pemerintah daerah terhitung sudah 12.000 kali sosialisasi warga jangan buang sampah sembarangan. Warga dididik memilah sampah kering sampah basah, sekarang mereka sudah meninggalkan perilaku buruknya, jauh lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI, William Yani, yakin bahwa kehidupan warga Jakarta bisa selangkah dua langkah lebih maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu disebabkan kedua tokoh itu merupakan ikon yang melekat di benak warga. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan atau diperbuat keduanya dapat memengaruhi perilaku masyarakat.
"Media selalu mengawal cara Jokowi memajukan kota. Tayangan yang sampai ke masyarakat adalah suntikan untuk masyarakat sendiri untuk menyadari mereka salah, harus berubah," ujarnya.
Dengan sosok Jokowi yang suka blusukan ke kampung-kampung, sederhana, dan dekat dengan rakyatnya, William yakin bahwa hal itu semakin menularkan efek positif ke setiap orang yang ditemui. Oleh karena itu, ia percaya bahwa Jakarta yang tertib hukum serta tertib sosial dapat segera terealisasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/02/0855524/Sulitkah.Jokowi.Menertibkan.Warga.Jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)