TEMPO.CO , Depok - Sebanyak 28 armada Transjabodetabek siap beroperasi di Kota Depok, pekan ini. Untuk tahap awal, rencananya bus tersebut bakal beroperasi dari Terminal Depok sampai PGC Cililitan.
Kepala Seksi Angkutan Dalam Kota Dinas Perhubungan Akhmat Zaini mengatakan, Sabtu sore, Transjabodetabek sudah diluncurkan di Jakarta. Di Depok, dalam beberapa hari ke depan, bus Transjabodetabek sudah bisa beroperasi.
"Tapi sementara dengan armada 28 baru bisa melayani sampai PGC Cililitan. Nunggu armada tambahan baru bisa melayani sampai Terminal Grogol," kata Zaini, Minggu, 23 Agustus 2015.
Adapun rute Transjabodetabek dari Depok dimulai dari Terminal Terpadu Depok, Jalan Juanda, Tol Cijago-Jagorawi, ke luar Universitas Kristen Indonesia, lalu masuk jalur Transjakarta. Untuk sarana dan prasarana, untuk sementara digunakan yang sudah ada lebih dulu lantaran belum ada pembangunan baru.
Headway Transjabodetabek pada jam sibuk adalah setiap 7 menit dan di luar jam sibuk 15 menit. Jam operasional Transjabodetabek adalah pukul 05.00-22.00 WIB. "Penambahan armada diperkirakan akhir tahun ini atau awal tahun depan sebanyak 25 bus Transjabodetabek," ujarnya.
Salah satu kewajiban yang diberikan Kementerian Perhubungan kepada Dishub Kota Depok adalah kepastian soal standar pelayanan minimal headway Transjabodetabek yang sudah ditetapkan Kementerian. Secara teknis, Transjabodetabek berada di bawah Kementerian Perhubungan. Namun, secara usaha dipegang PPD, yang menjadi bagian dari badan usaha milik negara.
Untuk tahap awal ini, penumpang naik dan turun di Terminal Depok, Jalan Kedondong Pesona Khayangan, Juanda di Sugutamu dan Saminten, serta Pelni, yang sudah dipasangi rambu shelter. "Kami akan sediakan 14 halte di Depok. Empat di Margonda dan sepuluh di Jalan Juanda," ujarnya.
Endah Pangestuti, 23 tahun, menyambut positif rencana pengoperasian armada Transjabodetabek. Perempuan yang bekerja di Jakarta ini mengaku memang selalu menggunakan kendaraan umum untuk menuju tempat kerjanya.
"Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat dengan adanya Transjabodetabek ini. Tapi seharusnya ada jalannya sendiri kayak jalur bus Transjakarta, agar enggak macet," ujarnya.
Transjabodetabek merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Pembentukan badan layanan usaha (BLU) angkutan umum perkotaan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas di jalan raya Ibu Kota yang terus tumbuh pesat.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/24/083694414/dari-depok-kini-bisa-naik-transjabodetabek-ke-jakarta
Tampilkan postingan dengan label tahap. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tahap. Tampilkan semua postingan
Senin, 24 Agustus 2015
Rabu, 18 Maret 2015
Warga DKI Diminta Jeli dalam Tiap Tahapan Penyusunan APBD
Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), setidaknya membuka mata warga DKI Jakarta akan pentingnya partisipasi dan pengawasan dalam tiap penyusunan APBD. Pasalnya, di tiap tahapan penyusunan APBD mulai dari pembahasan hingga pengesahan ada potensi penyelewengan.
Setelah dikejutkan dugaan dana siluman Rp12 triliun, penganggaran pembelian UPS yang tidak masuk akal, besarnya anggaran belanja pegawai, kini warga Jakarta harus mengernyitkan dahi setelah Kemendagri menemukan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) dengan nilai fantastis dalam APBD 2015.
Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris mengatakan, kisruh APBD merupakan kesempatan warga Jakarta untuk lebih jeli me-review kembali sejauh mana warga dilibatkan dalam tahap perencanaan program dan anggaran APBD DKI Jakarta 2015.
“Coba kita review bersama, sejauh mana APBD yang sekarang mengakomodasi usulan warga. Kalaupun diakomodasi bentuknya seperti? Apakah usulan yang diterima APBD benar-benar menggambarkan kebutuhan riil warga atau malah program yang ada di APBD sama sekali bukan usulan warga? Jangan-jangan program yang sebenarnya dibutuhkan warga malah dialihkan untuk pos-pos anggaran yang tidak penting,” ujar Fahira, di Jakarta (17/3).
Fahira memandang, selama ini wacana atau diskursus mengenai ABPD Jakarta terasa sangat elitis, yaitu hanya antara legislatif dan eksekutif dan para pengamat anggaran terutama para ekonom. Padahal yang paling merasakan dampak dari alokasi APBD yang tidak proporsional adalah warga Jakarta sendiri. Besaran APBD Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun idealnya bisa membantu warga Jakarta menghadapi persoalan hidup sehari-hari.
“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih banyak ketimpangan, banjir dan macet masih manghadang, dan jalanan yang masih rusak itu sangat berkaitan dengan anggaran dan yang merasakan langsung itu warga. APBD itu prioritasnya untuk itu, bukan belanja pegawai apalagi beli ATK yang gila-gilaan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Menurutnya, persoalan yang banyak terjadi dalam tiap penyusunan APBD, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD. Makanya, sering dijumpai (dalam APBD) anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan atau banyak program yang di desain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja.
“Ini bisa terjadi karena pada saat penyusunan APBD ada persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD dan lemahnya pengawasan publik,” tuturnya.
Fahira mengatakan, untuk APBD DKI Jakarta yang saat ini sudah akan masuk dalam proses tahap pengesahan, hal mendesak yang bisa dilakukan warga Jakarta adalah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri sampai penyerahan barang.
Menurutnya, penyelewengan di tahap perencanaan pengadaan bisa cermati apakah ada gelagat mencurigakan seperti penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan ke perusahaan tertentu, atau penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.
“Peserta lelang itu sebenarnya satu perusahaan, perusahaan yang lain yang ikut hanya sebagai pembanding agar lelang bisa berjalan. Ini masih terjadi walau lelang sudah secara elektronik. Kalau sudah begini, pola korupsinya adalah pemberian suap, penggelapan, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan,” katanya.
Sebelumnya, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga DPRD DKI Jakarta telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.
"APBD DKI Jakarta, dibahas oleh DPRD dan Pemprov tidak secara terbuka dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kepentingan elit," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto.
Aturan lainnya, terdapat pada Pasal 317 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, DPRD hanya berwenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Berikutnya, pelanggaran terhadap Pasal 99 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Sama halnya dengan UU MD3, UU Pemda juga menyatakan bahwa kewenangan DPRD hanya melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Hal sama diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam Tatib menyatakan bahwa kewenangan anggaran DPRD hanya sebatas membahas dan menyetujui usulan APBD dari gubernur.
Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081c312f5a8/warga-dki-diminta-jeli-dalam-tiap-tahapan-penyusunan-apbd
Setelah dikejutkan dugaan dana siluman Rp12 triliun, penganggaran pembelian UPS yang tidak masuk akal, besarnya anggaran belanja pegawai, kini warga Jakarta harus mengernyitkan dahi setelah Kemendagri menemukan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) dengan nilai fantastis dalam APBD 2015.
Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris mengatakan, kisruh APBD merupakan kesempatan warga Jakarta untuk lebih jeli me-review kembali sejauh mana warga dilibatkan dalam tahap perencanaan program dan anggaran APBD DKI Jakarta 2015.
“Coba kita review bersama, sejauh mana APBD yang sekarang mengakomodasi usulan warga. Kalaupun diakomodasi bentuknya seperti? Apakah usulan yang diterima APBD benar-benar menggambarkan kebutuhan riil warga atau malah program yang ada di APBD sama sekali bukan usulan warga? Jangan-jangan program yang sebenarnya dibutuhkan warga malah dialihkan untuk pos-pos anggaran yang tidak penting,” ujar Fahira, di Jakarta (17/3).
Fahira memandang, selama ini wacana atau diskursus mengenai ABPD Jakarta terasa sangat elitis, yaitu hanya antara legislatif dan eksekutif dan para pengamat anggaran terutama para ekonom. Padahal yang paling merasakan dampak dari alokasi APBD yang tidak proporsional adalah warga Jakarta sendiri. Besaran APBD Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun idealnya bisa membantu warga Jakarta menghadapi persoalan hidup sehari-hari.
“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih banyak ketimpangan, banjir dan macet masih manghadang, dan jalanan yang masih rusak itu sangat berkaitan dengan anggaran dan yang merasakan langsung itu warga. APBD itu prioritasnya untuk itu, bukan belanja pegawai apalagi beli ATK yang gila-gilaan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Menurutnya, persoalan yang banyak terjadi dalam tiap penyusunan APBD, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD. Makanya, sering dijumpai (dalam APBD) anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan atau banyak program yang di desain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja.
“Ini bisa terjadi karena pada saat penyusunan APBD ada persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD dan lemahnya pengawasan publik,” tuturnya.
Fahira mengatakan, untuk APBD DKI Jakarta yang saat ini sudah akan masuk dalam proses tahap pengesahan, hal mendesak yang bisa dilakukan warga Jakarta adalah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri sampai penyerahan barang.
Menurutnya, penyelewengan di tahap perencanaan pengadaan bisa cermati apakah ada gelagat mencurigakan seperti penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan ke perusahaan tertentu, atau penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.
“Peserta lelang itu sebenarnya satu perusahaan, perusahaan yang lain yang ikut hanya sebagai pembanding agar lelang bisa berjalan. Ini masih terjadi walau lelang sudah secara elektronik. Kalau sudah begini, pola korupsinya adalah pemberian suap, penggelapan, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan,” katanya.
Sebelumnya, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga DPRD DKI Jakarta telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.
"APBD DKI Jakarta, dibahas oleh DPRD dan Pemprov tidak secara terbuka dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kepentingan elit," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto.
Aturan lainnya, terdapat pada Pasal 317 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, DPRD hanya berwenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Berikutnya, pelanggaran terhadap Pasal 99 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Sama halnya dengan UU MD3, UU Pemda juga menyatakan bahwa kewenangan DPRD hanya melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
Hal sama diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam Tatib menyatakan bahwa kewenangan anggaran DPRD hanya sebatas membahas dan menyetujui usulan APBD dari gubernur.
Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081c312f5a8/warga-dki-diminta-jeli-dalam-tiap-tahapan-penyusunan-apbd
Rabu, 27 Agustus 2014
Megapolitan "Polycentric", Solusi Macet Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, sudah tidak terpisahkan dengan kawasan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Debotabek). Dengan demikian, secara keseluruhan kawasan Jadebotabek dengan populasi mendekati 30 juta jiwa, akan menjadi salah satu megapolitan terbesar di dunia.
Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.
Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.
Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.
Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.
Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.
Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.
Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.
"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).
Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.
"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.
Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.
"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.
Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.
"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.
Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.
Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.
Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.
Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta
Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.
Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.
Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.
Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.
Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.
Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.
Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.
"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).
Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.
"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.
Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.
"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.
Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.
"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.
Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.
Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.
Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.
Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta
Selasa, 05 Agustus 2014
Menteri PU: Penambahan jalan tidak bisa kurangi macet Jakarta
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan penambahan sejumlah ruas jalan baru di Ibukota tidak akan efektif mengurangi kemacetan jika tidak diiringi dengan perbaikan moda transportasi umum.
Hal itu mengacu kepada perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota yang dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota. "Untuk mengurangi kemacetan di satu kota besar itu, cara yang paling efektif adalah dengan menambah transportasi publik," ucap Djoko di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Jakarta Selatan, Senin (4/8).
Djoko menyebut jika tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi angkutan massal, maka penambahan jalan baru tidak akan efektif. "Penambahan jalan tetap harus dilakukan, tetapi kalau nambah jalan saja tidak akan selesaikan kemacetan jika perbaikan transportasi publik tidak dilakukan," katanya.
Luas jalan di Jakarta, saat ini termasuk dalam kategori jauh dari layak. "Di Jakarta masih tidak normal. Luas jalan yang ada dibandingkan dengan kota itu terlalu kecil, hanya 6 persen," jelasnya.
Idealnya, kata Djoko, luas jalan dengan kota di sejumlah kota besar harus di atas 20 persen. "Jalan kita memang kurang, tapi kalau pun nambah jalan sampai 20 persen enggak akan selesai kemacetan kalau transportasi publik tidak ditambah, tidak diperbaiki," katanya.
Untuk diketahui, perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-PU, PT Jakarta Tollroad Develompment dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditandatangani, Jumat (25/7) lalu. Nantinya, Bus Transjakarta dapat melintas di ruas jalan tol tersebut.
Total panjang 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mencapai 69,77 km yang dibagi dalam 3 tahap pembangunan, yakni, Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang rencananya akan beroperasi pada 2019.
Tahap II (22,25 km) terdiri atas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana akan dioperasikan di tahun 2021. Tahap III (17,m86 km) yang terdiri dari ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca. Tol ini rencananya akan dioperasikan di tahun 2022. Biaya investasi pembangunan tersebut menghabiskan Rp. 41 triliun.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/menteri-pu-penambahan-jalan-tidak-bisa-kurangi-macet-jakarta.html
Hal itu mengacu kepada perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota yang dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota. "Untuk mengurangi kemacetan di satu kota besar itu, cara yang paling efektif adalah dengan menambah transportasi publik," ucap Djoko di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Jakarta Selatan, Senin (4/8).
Djoko menyebut jika tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi angkutan massal, maka penambahan jalan baru tidak akan efektif. "Penambahan jalan tetap harus dilakukan, tetapi kalau nambah jalan saja tidak akan selesaikan kemacetan jika perbaikan transportasi publik tidak dilakukan," katanya.
Luas jalan di Jakarta, saat ini termasuk dalam kategori jauh dari layak. "Di Jakarta masih tidak normal. Luas jalan yang ada dibandingkan dengan kota itu terlalu kecil, hanya 6 persen," jelasnya.
Idealnya, kata Djoko, luas jalan dengan kota di sejumlah kota besar harus di atas 20 persen. "Jalan kita memang kurang, tapi kalau pun nambah jalan sampai 20 persen enggak akan selesai kemacetan kalau transportasi publik tidak ditambah, tidak diperbaiki," katanya.
Untuk diketahui, perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-PU, PT Jakarta Tollroad Develompment dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditandatangani, Jumat (25/7) lalu. Nantinya, Bus Transjakarta dapat melintas di ruas jalan tol tersebut.
Total panjang 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mencapai 69,77 km yang dibagi dalam 3 tahap pembangunan, yakni, Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang rencananya akan beroperasi pada 2019.
Tahap II (22,25 km) terdiri atas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana akan dioperasikan di tahun 2021. Tahap III (17,m86 km) yang terdiri dari ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca. Tol ini rencananya akan dioperasikan di tahun 2022. Biaya investasi pembangunan tersebut menghabiskan Rp. 41 triliun.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/menteri-pu-penambahan-jalan-tidak-bisa-kurangi-macet-jakarta.html
Kamis, 12 Juni 2014
Cegah Banjir, Proyek Reklamasi Pantai Jakarta Dibangun Tahun Depan
VIVAnews - Dua perusahaan ikut bergabung dalam konsorsium percepatan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Mereka akan ikut mengerjakan proyek reklamasi pantai, pembangunan kawasan terpadu, serta tanggul air laut raksasa (giant sea wall) di sebelah utara Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan dua perusahaan itu sebelumnya sudah tertarik terhadap proyek yang bertujuan untuk melindungi wilayah Jakarta dari bencana banjir dan ancaman kenaikan permukaan laut itu.
"Ada Fuhai Group dari Tiongkok dan Wiratman Group dari Indonesia. Mereka mau ikut gabung dalam percepatan pembangunan National Capital Integrated Costal Development. Konsultan dari World Bank juga ikut dalam pelaksanaan proyek ini," ujar Andi saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini, Kamis, 12 Juni 2014 di kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Dengan bergabungnya dua perusahaan ini, ia berharap reklamasi pantai bisa dimulai lebih cepat. "Kalau bisa sekarang mulai kita urus deal-nya. Tahun depan sudah bisa mulai kita bangun," ujarnya.
Reklamasi pantai merupakan sebuah mega proyek untuk memperluas wilayah Jakarta dengan mereklamasi wilayah lautan, membangun tanggul raksasa penghalau rob, serta mengembangkan suatu kawasan terpadu yang terdiri dari perumahan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan di wilayah yang direklamasi itu.
Proyek ini telah digagas sejak masa Pemerintahan Fauzi Bowo, serta baru ditargetkan untuk selesai pada tahun 2024.
Menurut Andi, dua perusahaan yang baru bergabung ini akan membantu konsorsium perusahaan yang telah terbentuk untuk ikut serta dalam dua tahap awal mega proyek reklamasi pantai.
"Dia gabung untuk di tahap B, tapi kami mendorong juga untuk masuk ke tahap A. Kalau ikut di tahap A, nanti dia ikut juga membiayai reklamasi. Konsesi terhadap 17 pulaunya nanti boleh dimiliki dia," ucapnya.
Tiga tahap besar
Andi menjelaskan, mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Tahap C atau tahap akhir yang merupakan pembangunan Giant Sea Wall. Untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU), ikut berpartisipasi.
Bergabungnya Fuhai Group dan Wiratman Group ini, lanjut Andi, menambah jumlah perusahaan yang telah bergabung dalam konsorsium pembangun proyek Giant Sea Wall. Sebelumnya Intiland dan Pembangunan Jaya Ancol juga telah bergabung.
Menurut Andi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo, akan menangani urusan kerja sama antar perusahaan anggota konsorsium itu. "Nanti diurusin sama PT Jakpro untuk urusan business to business-nya," ujar Andi.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511907-cegah-banjir--proyek-reklamasi-pantai-jakarta-dibangun-tahun-depan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan dua perusahaan itu sebelumnya sudah tertarik terhadap proyek yang bertujuan untuk melindungi wilayah Jakarta dari bencana banjir dan ancaman kenaikan permukaan laut itu.
"Ada Fuhai Group dari Tiongkok dan Wiratman Group dari Indonesia. Mereka mau ikut gabung dalam percepatan pembangunan National Capital Integrated Costal Development. Konsultan dari World Bank juga ikut dalam pelaksanaan proyek ini," ujar Andi saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini, Kamis, 12 Juni 2014 di kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Dengan bergabungnya dua perusahaan ini, ia berharap reklamasi pantai bisa dimulai lebih cepat. "Kalau bisa sekarang mulai kita urus deal-nya. Tahun depan sudah bisa mulai kita bangun," ujarnya.
Reklamasi pantai merupakan sebuah mega proyek untuk memperluas wilayah Jakarta dengan mereklamasi wilayah lautan, membangun tanggul raksasa penghalau rob, serta mengembangkan suatu kawasan terpadu yang terdiri dari perumahan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan di wilayah yang direklamasi itu.
Proyek ini telah digagas sejak masa Pemerintahan Fauzi Bowo, serta baru ditargetkan untuk selesai pada tahun 2024.
Menurut Andi, dua perusahaan yang baru bergabung ini akan membantu konsorsium perusahaan yang telah terbentuk untuk ikut serta dalam dua tahap awal mega proyek reklamasi pantai.
"Dia gabung untuk di tahap B, tapi kami mendorong juga untuk masuk ke tahap A. Kalau ikut di tahap A, nanti dia ikut juga membiayai reklamasi. Konsesi terhadap 17 pulaunya nanti boleh dimiliki dia," ucapnya.
Tiga tahap besar
Andi menjelaskan, mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Tahap C atau tahap akhir yang merupakan pembangunan Giant Sea Wall. Untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU), ikut berpartisipasi.
Bergabungnya Fuhai Group dan Wiratman Group ini, lanjut Andi, menambah jumlah perusahaan yang telah bergabung dalam konsorsium pembangun proyek Giant Sea Wall. Sebelumnya Intiland dan Pembangunan Jaya Ancol juga telah bergabung.
Menurut Andi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo, akan menangani urusan kerja sama antar perusahaan anggota konsorsium itu. "Nanti diurusin sama PT Jakpro untuk urusan business to business-nya," ujar Andi.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511907-cegah-banjir--proyek-reklamasi-pantai-jakarta-dibangun-tahun-depan
Kamis, 20 Maret 2014
Digadang-gadang Atasi Macet, ERP di Jakarta Masih Dikaji
VIVAnews - Jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP ) merupakan salah satu solusi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.
Dengan sistem ERP, mobil-mobil akan dipasangi alat detektor. Pada jam tertentu pengemudi diharuskan membayar bila ingin melewati jalan yang menerapkan ERP.
Sistem pembayaran diatur secara otomatis oleh alat yang dipasang di mobil. Dengan adanya sistem ERP, para pengguna mobil pribadi diharapkan bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Salah satunya TransJakarta.
Penerapan ERP di Jakarta hingga kini masih pada tahap pengkajian. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk menjalankan ERP. Dua di antaranya perusahaan asing.
"Banyak yang berani terapkan ERP di Jakarta. Sekarang sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Yaitu KAPS, satunya lagi saya lupa, sama satu lagi dari perusahaan lokal," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2014.
Menurut Ahok, tahap awal ERP diberlakukan di jalan utama. "Nanti itu di jalan bisnis koridor satu, Sudirman-Thamrin," ujarnya.
ERP diuji coba di jalur yang armada angkutan umumnya sudah kuat. Salah satunya jalur dari Blok M - Kota dan Pinang Ranti - Pluit. Karena jalur tersebut dilalui dua koridor TransJakarta, sekaligus ada penambahan bus untuk dua koridor tersebut.
Untuk urusan tender, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo, dipercayai untuk mengaturnya. Itu disampaikan Ahok ketika ditanya kapan proyek ini akan berjalan.
"Saya tidak tahu pastinya kapan. Mereka lagi mau lihat dulu mau pasang seperti apa dan lagi siapkan ToR (term of reference)-nya segala macam. Itu kan Jakpro yang kerjakan," kata Ahok menjawab.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pembangunan sistem ERP sebesar Rp50 miliar. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, dengan estimasi 2 juta kendaraan melewati jalur ERP.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/489992-digadang-gadang-atasi-macet--erp-di-jakarta-masih-dikaji
Dengan sistem ERP, mobil-mobil akan dipasangi alat detektor. Pada jam tertentu pengemudi diharuskan membayar bila ingin melewati jalan yang menerapkan ERP.
Sistem pembayaran diatur secara otomatis oleh alat yang dipasang di mobil. Dengan adanya sistem ERP, para pengguna mobil pribadi diharapkan bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Salah satunya TransJakarta.
Penerapan ERP di Jakarta hingga kini masih pada tahap pengkajian. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk menjalankan ERP. Dua di antaranya perusahaan asing.
"Banyak yang berani terapkan ERP di Jakarta. Sekarang sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Yaitu KAPS, satunya lagi saya lupa, sama satu lagi dari perusahaan lokal," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2014.
Menurut Ahok, tahap awal ERP diberlakukan di jalan utama. "Nanti itu di jalan bisnis koridor satu, Sudirman-Thamrin," ujarnya.
ERP diuji coba di jalur yang armada angkutan umumnya sudah kuat. Salah satunya jalur dari Blok M - Kota dan Pinang Ranti - Pluit. Karena jalur tersebut dilalui dua koridor TransJakarta, sekaligus ada penambahan bus untuk dua koridor tersebut.
Untuk urusan tender, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo, dipercayai untuk mengaturnya. Itu disampaikan Ahok ketika ditanya kapan proyek ini akan berjalan.
"Saya tidak tahu pastinya kapan. Mereka lagi mau lihat dulu mau pasang seperti apa dan lagi siapkan ToR (term of reference)-nya segala macam. Itu kan Jakpro yang kerjakan," kata Ahok menjawab.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pembangunan sistem ERP sebesar Rp50 miliar. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, dengan estimasi 2 juta kendaraan melewati jalur ERP.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/489992-digadang-gadang-atasi-macet--erp-di-jakarta-masih-dikaji
Jumat, 11 Oktober 2013
Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai
JAKARTA — Gubernur Jakarta Joko Widodo meresmikan pembangunan awal stasiun kereta transportasi massal cepat (MRT) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).
Kereta tersebut akan menghubungkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Blok M hingga Lebak Bulus. Rencananya pemerintah Jakarta akan membangun proyek MRT lanjutan yang menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta.
Proyek MRT tahap satu ini menyerap biaya sekitar Rp 20 triliun yang merupakan pinjaman dari lembaga keuangan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dicicil selama sekitar 40 tahun.
Menurut Direktur Utama PT. MRT, Dono Bustami, proyek MRT tahap satu ini mencakup pembangunan enam stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Hal ini, ujarnya, merupakan proyek besar karena pertama kali terjadi di Indonesia sehingga memerlukan dukungan masyarakat.
“Konstruksi dimulai hari ini akan berlangsung hingga awal 2018. Total panjang jalur MRT Jakarta tahap satu nantinya sekitar 16 kilometer dengan jalur layang sekitar 10 kilometer, dan jalur bawah tanah sekitar 6 kilometer. Pekerjaan yang sangat besar, pengalaman pertama untuk kita semua,” ujarnya.
Menurut Gubernur Joko, dimulainya pembangunan proyek MRT tahap satu sekaligus membuktikan impian masyarakat akhirnya terwujud.
“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujarnya.
“Saya hanya titip sosialisasi kemacetan pada warga ini selalu diberikan setiap hari karena jelas bahwa ini akan menimbulkan tambahan kemacetan di DKI Jakarta. Sosialisasi mengenai gaya hidup untuk masuk ke transportasi massal utamanya MRT ini sudah dimulai dari sekarang sehingga jika nanti MRT jadi, orang sudah bisa masuk berbondong-bondong ingin menggunakan MRT dan meninggalkan mobil-mobil pribadi.”
Dalam kesempatan sama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta harus dapat memastikan proyek MRT dikerjakan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat.
Sosialisasi dampak dari proses pembangunan proyek MRT, penggunaan anggaran secara efisien dan transparan juga harus dilakukan seluruh pihak yang terkait dalam pembangunan proyek MRT, ujarnya.
“Sejauhmana bisa memberikan manfaat optimalnya, ketika dikerjakan efisien cepat selesai kemudian tidak menimbulkan dampak-dampak yang melampaui, yang tidak bisa ditoleransi. Bahwa setiap proyek publik itu menimbulkan dampak-dampak teknis, lingkungan sementara, iya pasti. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan itu,” ujarnya.
“Tapi kalau untuk proyek yang besar seperti ini, multi tahun begini memang tentu agak menganggu aktivitas yang lain. Masyarakat harus paham dan sabar, harus mau bertoleransi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, mengurangi pergerakan yang nggak perlu. Kemudian tidak memunculkan biaya-biaya tak terduga, namanya proyek publik harus transparan, harus akuntabel.”
Selain mampu menampung sekitar 1.500 orang per lima menit, kereta MRT ini diperkirakan mampu menempuh rute Lebak Bulus hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia hanya dalam waktu 30 menit.
Sumber : http://www.voaindonesia.com/content/article/1766755.html
Kereta tersebut akan menghubungkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Blok M hingga Lebak Bulus. Rencananya pemerintah Jakarta akan membangun proyek MRT lanjutan yang menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta.
Proyek MRT tahap satu ini menyerap biaya sekitar Rp 20 triliun yang merupakan pinjaman dari lembaga keuangan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dicicil selama sekitar 40 tahun.
Menurut Direktur Utama PT. MRT, Dono Bustami, proyek MRT tahap satu ini mencakup pembangunan enam stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Hal ini, ujarnya, merupakan proyek besar karena pertama kali terjadi di Indonesia sehingga memerlukan dukungan masyarakat.
“Konstruksi dimulai hari ini akan berlangsung hingga awal 2018. Total panjang jalur MRT Jakarta tahap satu nantinya sekitar 16 kilometer dengan jalur layang sekitar 10 kilometer, dan jalur bawah tanah sekitar 6 kilometer. Pekerjaan yang sangat besar, pengalaman pertama untuk kita semua,” ujarnya.
Menurut Gubernur Joko, dimulainya pembangunan proyek MRT tahap satu sekaligus membuktikan impian masyarakat akhirnya terwujud.
“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujarnya.
“Saya hanya titip sosialisasi kemacetan pada warga ini selalu diberikan setiap hari karena jelas bahwa ini akan menimbulkan tambahan kemacetan di DKI Jakarta. Sosialisasi mengenai gaya hidup untuk masuk ke transportasi massal utamanya MRT ini sudah dimulai dari sekarang sehingga jika nanti MRT jadi, orang sudah bisa masuk berbondong-bondong ingin menggunakan MRT dan meninggalkan mobil-mobil pribadi.”
Dalam kesempatan sama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta harus dapat memastikan proyek MRT dikerjakan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat.
Sosialisasi dampak dari proses pembangunan proyek MRT, penggunaan anggaran secara efisien dan transparan juga harus dilakukan seluruh pihak yang terkait dalam pembangunan proyek MRT, ujarnya.
“Sejauhmana bisa memberikan manfaat optimalnya, ketika dikerjakan efisien cepat selesai kemudian tidak menimbulkan dampak-dampak yang melampaui, yang tidak bisa ditoleransi. Bahwa setiap proyek publik itu menimbulkan dampak-dampak teknis, lingkungan sementara, iya pasti. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan itu,” ujarnya.
“Tapi kalau untuk proyek yang besar seperti ini, multi tahun begini memang tentu agak menganggu aktivitas yang lain. Masyarakat harus paham dan sabar, harus mau bertoleransi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, mengurangi pergerakan yang nggak perlu. Kemudian tidak memunculkan biaya-biaya tak terduga, namanya proyek publik harus transparan, harus akuntabel.”
Selain mampu menampung sekitar 1.500 orang per lima menit, kereta MRT ini diperkirakan mampu menempuh rute Lebak Bulus hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia hanya dalam waktu 30 menit.
Sumber : http://www.voaindonesia.com/content/article/1766755.html
Selasa, 08 Oktober 2013
Pembangunan MRT Dimulai 16 Oktober, Jakarta Bersiap Macet Parah
Jakarta - Peletakan batu pertama pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) dimulai pada 16 Oktober mendatang. Pembangunan jalur MRT tahap pertama yakni Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia itu dipastikan akan membuat lalu lintas di sepanjang jalur itu semakin macet.
"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).
Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.
"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.
Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html
"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).
Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.
"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.
Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html
Selasa, 10 September 2013
Mengubah Wajah Terminal Jakarta Jadi Kelas Berbintang
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuat gebrakan. Setelah penataan para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, penertiban warga Waduk Ria Rio, Waduk Pluit, dan yang lain; kini muncul program revitalisasi terhadap 18 terminal bus di Jakarta.
Gubernur DKI Joko Widodo menjelaskan, revitalisasi itu telah masuk tahap detail engineering design (DED). Rencananya, tahap lelang konstruksi proyek akan masuk pada awal tahun. Selanjutnya adalah groundbreaking dan diperkirakan akan rampung dua tahun lagi, yakni pada 2016.
"Konsepnya masuk ke terminal tuh kayak masuk hotel bintang lima," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (9/9/2013).
Jokowi mengatakan, proyek yang perencanaannya dimulai sejak tahun 2011 tersebut awalnya telah memiliki desain bangunan terminal, dengan gaya modern. Jokowi pun memberi sentuhan kolonial pada eksterior bangunan terminal. Adapun interiornya campuran modern dan gaya khas Betawi.
"Yang modern itu cepat ganti-ganti terus. Dikit-dikit mediterania, nanti ganti lagi. Kalau arsitek kolonial itu kan tidak, lebih abadi," lanjut Jokowi.
Tiga konsep terminal
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menjelaskan, pihaknya menyiapkan tiga konsep terminal yang akan direvitalisasi. Pertama, mezanine concept, yakni pergerakan orang atau penumpang di lantai terpisah dan tak ada area persilangandengan angkutan umum.
Konsep ini akan diterapkan di terminal tipe A, terminal yang melayani antarkota antarprovinsi, yakni Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulogadung, Terminal Rawamangun di Jakarta Timur, dan Terminal Kalideres di Jakarta Barat. Kedua, pedestrian crossing concept, yakni pergerakan orang atau penumpang berada di satu level atau sebidang dengan angkutan umum dan jalur pergerakan penumpang menggunakan zebra cross.
Konsep ini akan diterapkan di terminal tipe B, terminal yang melayani rute dalam kota, yakni Terminal Muara Angke dan Terminal Tanjung Priok di Jakarta Utara; Terminal Ragunan dan Terminal Pasar Minggu di Jakarta Selatan; Terminal Kota; Terminal Tanah Merdeka di Jakarta Barat; dan Terminal Klender di Jakarta Timur.
Ketiga, combination concept, yakni kombinasi antara mezanine concept dan pedestrian crossing concept dalam satu terminal. Konsep ini diterapkan di Terminal Manggarai dan Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan; Terminal Grogol di Jakarta Barat; Terminal Pinang Ranti dan Terminal Kampung Melayu di Jakarta Timur; dan Terminal Senen di Jakarta Pusat.
"Semuanya ada flow penumpang dan flow angkutannya. Ada terminal kedatangan, ada terminal keberangkatan. Terarah dan teratur. Penumpang yang melanggar flow itu ditangkap," ujarnya.
Tak hanya itu, sisi bisnis di setiap terminal pun akan dikembangkan melalui interaksi masyarakat, yakni dengan membuka food court serta ruang terbuka hijau di terminal tersebut. Pristono ingin aktivitas masyarakat dapat menuai keuntungan.
Pristono menjelaskan, dari ke-18 terminal yang akan direvitalisasi, hanya 15 yang menggunakan APBD. Tiga lainnya tidak karena tiga terminal itu saat ini bekerja sama dengan pihak swasta. Tiga terminal itu adalah Terminal Lebak Bulus (dijadikan Depo MRT), Terminal Blok M (PT Langgeng Ayom Lestari), dan Terminal Cililitan (PT PGC).
Pasti ada perlawanan
Pristono yakin revitalisasi 18 terminal bus di Ibu Kota menuai perlawanan dari penghuni terminal. Pihak pertama yang diprediksinya melakukan penentangan adalah pedagang kaki lima yang ada di dalam terminal bus. Ia pun mengambil antisipasi. "Kita ubah mind set-nya. Kalau selama ini kualitas jalanan, sekarang enggak boleh lagi, harus ada mutu," ujarnya.
Pristono mengaku maklum jika ada perlawanan. Namun, yang paling penting adalah penjelasan kepada pedagang itu. Terminal bus dengan konsep yang baru tetap akan mengakomodasi pedagang. Namun, hal itu tetap melalui tahap seleksi. Hanya pedagang yang memiliki komitmen untuk menjaga mutu daganganlah yang dapat bertahan.
Traffic management construction
Revitalisasi 18 terminal itu rencananya dibangun mulai awal tahun 2014. Kini, langkah tersebut masih dalam tahap lelang. Adapun target penyelesaian proyek dengan total nilai Rp 1,7 triliun tersebut ditargetkan rampung dalam dua tahun, yakni pada 2016.
Pristono pun menyadari, saat pembangunan dilaksanakan, hal tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar. Misalnya, kemacetan dan polusi udara. Ia pun telah menyiapkan traffic management construction untuk mengatasinya.
"Traffic management construction itu rencana arus lalu lintas saat pembangunan. Jadi, walau dibangun, arus lalu lintasnya tetap berjalan biasa," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/10/0757245/Mengubah.Wajah.Terminal.Jakarta.Jadi.Kelas.Berbintang
Gubernur DKI Joko Widodo menjelaskan, revitalisasi itu telah masuk tahap detail engineering design (DED). Rencananya, tahap lelang konstruksi proyek akan masuk pada awal tahun. Selanjutnya adalah groundbreaking dan diperkirakan akan rampung dua tahun lagi, yakni pada 2016.
"Konsepnya masuk ke terminal tuh kayak masuk hotel bintang lima," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (9/9/2013).
Jokowi mengatakan, proyek yang perencanaannya dimulai sejak tahun 2011 tersebut awalnya telah memiliki desain bangunan terminal, dengan gaya modern. Jokowi pun memberi sentuhan kolonial pada eksterior bangunan terminal. Adapun interiornya campuran modern dan gaya khas Betawi.
"Yang modern itu cepat ganti-ganti terus. Dikit-dikit mediterania, nanti ganti lagi. Kalau arsitek kolonial itu kan tidak, lebih abadi," lanjut Jokowi.
Tiga konsep terminal
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menjelaskan, pihaknya menyiapkan tiga konsep terminal yang akan direvitalisasi. Pertama, mezanine concept, yakni pergerakan orang atau penumpang di lantai terpisah dan tak ada area persilangandengan angkutan umum.
Konsep ini akan diterapkan di terminal tipe A, terminal yang melayani antarkota antarprovinsi, yakni Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulogadung, Terminal Rawamangun di Jakarta Timur, dan Terminal Kalideres di Jakarta Barat. Kedua, pedestrian crossing concept, yakni pergerakan orang atau penumpang berada di satu level atau sebidang dengan angkutan umum dan jalur pergerakan penumpang menggunakan zebra cross.
Konsep ini akan diterapkan di terminal tipe B, terminal yang melayani rute dalam kota, yakni Terminal Muara Angke dan Terminal Tanjung Priok di Jakarta Utara; Terminal Ragunan dan Terminal Pasar Minggu di Jakarta Selatan; Terminal Kota; Terminal Tanah Merdeka di Jakarta Barat; dan Terminal Klender di Jakarta Timur.
Ketiga, combination concept, yakni kombinasi antara mezanine concept dan pedestrian crossing concept dalam satu terminal. Konsep ini diterapkan di Terminal Manggarai dan Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan; Terminal Grogol di Jakarta Barat; Terminal Pinang Ranti dan Terminal Kampung Melayu di Jakarta Timur; dan Terminal Senen di Jakarta Pusat.
"Semuanya ada flow penumpang dan flow angkutannya. Ada terminal kedatangan, ada terminal keberangkatan. Terarah dan teratur. Penumpang yang melanggar flow itu ditangkap," ujarnya.
Tak hanya itu, sisi bisnis di setiap terminal pun akan dikembangkan melalui interaksi masyarakat, yakni dengan membuka food court serta ruang terbuka hijau di terminal tersebut. Pristono ingin aktivitas masyarakat dapat menuai keuntungan.
Pristono menjelaskan, dari ke-18 terminal yang akan direvitalisasi, hanya 15 yang menggunakan APBD. Tiga lainnya tidak karena tiga terminal itu saat ini bekerja sama dengan pihak swasta. Tiga terminal itu adalah Terminal Lebak Bulus (dijadikan Depo MRT), Terminal Blok M (PT Langgeng Ayom Lestari), dan Terminal Cililitan (PT PGC).
Pasti ada perlawanan
Pristono yakin revitalisasi 18 terminal bus di Ibu Kota menuai perlawanan dari penghuni terminal. Pihak pertama yang diprediksinya melakukan penentangan adalah pedagang kaki lima yang ada di dalam terminal bus. Ia pun mengambil antisipasi. "Kita ubah mind set-nya. Kalau selama ini kualitas jalanan, sekarang enggak boleh lagi, harus ada mutu," ujarnya.
Pristono mengaku maklum jika ada perlawanan. Namun, yang paling penting adalah penjelasan kepada pedagang itu. Terminal bus dengan konsep yang baru tetap akan mengakomodasi pedagang. Namun, hal itu tetap melalui tahap seleksi. Hanya pedagang yang memiliki komitmen untuk menjaga mutu daganganlah yang dapat bertahan.
Traffic management construction
Revitalisasi 18 terminal itu rencananya dibangun mulai awal tahun 2014. Kini, langkah tersebut masih dalam tahap lelang. Adapun target penyelesaian proyek dengan total nilai Rp 1,7 triliun tersebut ditargetkan rampung dalam dua tahun, yakni pada 2016.
Pristono pun menyadari, saat pembangunan dilaksanakan, hal tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar. Misalnya, kemacetan dan polusi udara. Ia pun telah menyiapkan traffic management construction untuk mengatasinya.
"Traffic management construction itu rencana arus lalu lintas saat pembangunan. Jadi, walau dibangun, arus lalu lintasnya tetap berjalan biasa," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/10/0757245/Mengubah.Wajah.Terminal.Jakarta.Jadi.Kelas.Berbintang
Selasa, 07 Mei 2013
MRT Jakarta Akan Dibangun Tengah Malam
JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk menghindari kemacetan selama proses pembangunan transportasi cepat massal atau MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, pembangunan megaproyek tersebut akan dilakukan pada tengah malam.
"Pengerjaan serta loading barang material akan dilakukan pada malam hari pukul 23.00 WIB hingga 06.00 WIB," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dalam acara pengarahan camat di Aula Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).
Pristono mengatakan, pembangunan megaproyek tahap pertama yang menelan dana 125 miliar yen tersebut tidak akan memakan lajur jalan yang ada sehingga potensi kemacetan dapat diminimalisasi. Hanya saja, lanjutnya, pembangunan MRT diperkirakan memakan sedikit lajur jalan.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan TMC (Traffic Management Center). Jadi, nantinya tetap ada empat lajur di jalan yang sedang dibangun, tapi lebarnya lebih sempit," ujarnya.
Proyek pembangunan transportasi massal berbasis rel itu diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta pemenang tender di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013). Pembangunan MRT akan dilakukan dalam tiga paket. Dua paket pembangunan dilaksanakan di Dukuh Atas hingga Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, dan satu paket lain dari Bundaran HI hingga Dukuh Atas.
Pembangunan itu akan dilakukan oleh kontraktor pemenang tender, yakni Wijaya Karya dan Shimizu, Jaya Konstruksi dan Obayashi, serta Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company. Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan dibangun sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/06/15360217/MRT.Jakarta.Akan.Dibangun.Tengah.Malam
"Pengerjaan serta loading barang material akan dilakukan pada malam hari pukul 23.00 WIB hingga 06.00 WIB," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dalam acara pengarahan camat di Aula Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).
Pristono mengatakan, pembangunan megaproyek tahap pertama yang menelan dana 125 miliar yen tersebut tidak akan memakan lajur jalan yang ada sehingga potensi kemacetan dapat diminimalisasi. Hanya saja, lanjutnya, pembangunan MRT diperkirakan memakan sedikit lajur jalan.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan TMC (Traffic Management Center). Jadi, nantinya tetap ada empat lajur di jalan yang sedang dibangun, tapi lebarnya lebih sempit," ujarnya.
Proyek pembangunan transportasi massal berbasis rel itu diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta pemenang tender di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013). Pembangunan MRT akan dilakukan dalam tiga paket. Dua paket pembangunan dilaksanakan di Dukuh Atas hingga Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, dan satu paket lain dari Bundaran HI hingga Dukuh Atas.
Pembangunan itu akan dilakukan oleh kontraktor pemenang tender, yakni Wijaya Karya dan Shimizu, Jaya Konstruksi dan Obayashi, serta Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company. Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan dibangun sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/06/15360217/MRT.Jakarta.Akan.Dibangun.Tengah.Malam
Langganan:
Postingan
(
Atom
)