Rahasia Bebas Macet Singapura yang Bisa Ditiru Jakarta

SINGAPURA, KOMPAS.com — Menyusuri jalan dan sudut-sudut kota Singapura tak pernah membosankan. Kita dihadapkan hanya pada pilihan bahwa kondisi arus lalu lintas bebas macet, dan fasilitas publik, terutama transportasi, aman, nyaman, murah, efektif, dan menyenangkan.

Berbeda dengan Jakarta. Kemacetan terjadi setiap saat dan di setiap sudut kota, terutama di jalur-jalur strategis menuju pusat bisnis, perkantoran, pusat komersial, dan pusat aktivitas sehari-hari.

Lantas, apa rahasia Singapura bisa menata wilayahnya demikian baik dan memanjakan warganya?

Ternyata, kunci utamanya ada pada strategi perencanaan jangka panjang dan tata guna lahan untuk transportasi terintegrasi. Kebijakan perencanaan kota Singapura dilakukan melalui concept plan yang disusun dan direvisi secara berkala.

Concept plan ini telah dimulai sejak 1971, yang diperbarui dan direvisi pada 1991, 2001, dan 2013, serta berlaku hingga 2030. Pemerintah Singapura kemudian menjabarkan concept plan menjadi rancangan induk atau masterplan yang dievaluasi setiap lima tahun.

Perencanaan dan pelaksanaan concept plan sepenuhnya melalui mekanisme instruktif dari atas ke bawah (top-down). Hal ini ditegaskan dalam dokumen pelaksanaan rancangan induk, dengan target besar yang sangat rigid, yakni pemenuhan penyediaan untuk perumahan rakyat yang terjangkau, penyediaan lingkungan hidup yang nyaman, menjaga Singapura hijau, menjaga keragaman hayati, menjaga mobilitas penduduk, dan menjaga bangunan bersejarah.

Namun, seiring perkembangan zaman, sejak concept plan dan masterplan pertama dilansir pada tahun 1971, muncul tuntutan terhadap kebijakan berbasis aspirasi masyarakat (bottom-up) yang semakin besar berupa konsultasi publik dan penekanan pada kenyamanan hidup. Namun, pemerintah pusat tetap secara holistis mengatur ketat.

Pemerintah Singapura melalui Land and Transportation Authority (LTA) pun kemudian menciptakan formulasi sistem transportasi publik terintegrasi dengan pengembangan hunian, komersial, fasilitas umum, dan pilihan moda transportasi yang nyaman, aman, dan efektif. Pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) adalah awal penataan transportasi sistematis.

Dalam perjalanan pemberlakuan sistem ERP ini, efeknya ternyata belum mampu secara signifikan mengurangi populasi kendaraan, meskipun kepadatan kendaraan menuju pusat kota bisa dibatasi. Untuk itulah, Pemerintah Singapura kemudian memperbaruinya dengan sistem ERP tahap II.

Sebenarnya, ERP tahap II adalah pembaruan dan generasi baru ERP tahap awal dengan memakai sistem navigasi satelit global. Pengaturan arus lalu lintas dan pengenaan tarif menjadi langsung atau real time melalui satelit dan sistem on-board. Dengam model ini, mereka akan mengganti sistem gantry yang sudah kuno. Sementara itu, Jakarta baru akan memulainya.

Dalam pandangan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, sistem real time dan multiane seperti ini akan menjadi pemicu perubahan perilaku para pengendara. Pengelola kota juga dapat melakukan kontrol secara langsung.

"Hasil dari pengenaan tarif pun akan dapat optimal. Hal ini dimungkinkan karena kesesuaian tarif berdasarkan jam-jam sibuk pada pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00," ujar Bernardus kepada Kompas.com, Senin (25/5/2015).

Tantangan Jakarta

Yang menarik untuk dicermati adalah berlakunya kebijakan dan aturan baru ini yang secara langsung akan berpengaruh pada pola pemakaian kendaraan pribadi pada jam sibuk. Keseimbangan harga biaya kepemilikan dan pajak kendaraan pribadi yang tinggi tentunya akan menjadi penentu pola kepemilikan kendaraan pribadi.

"Inilah contoh kebijakan top-down yang berdaya guna. Singapura bisa menjadi contoh pelaksanaan kebijakan transportasi publik kota dan ditiru Jakarta karena negara ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia," tandas Bernardus.

Dengan demokratisasi Indonesia dan otonomi daerah, rezim perencanaan pun menghadapi tantangan baru. Keharusan partisipasi masyarakat menjadi agenda utama yang sangat penting untuk setiap produk rencana. Independensi daerah menjadi utama dalam mengatur tata ruang dan guna lahan.

Kendati pengaturan top-down seperti Singapura menjadi sesuatu yang hampir mustahil dilakukan, masih ada cara lain, yakni melalui persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh kementerian terkait.

Sementara itu, Jakarta berpacu dengan waktu untuk pembangunan sistem angkutan massal dan pengaturan kendaraan pada jam sibuk. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tepat karena pada saat bersamaan sedang melakukan pembenahan sistem angkutan feeder dan busway, serta restrukturisasi organisasi bisnis angkutan umum.

"Kendati demikian, tujuan utamanya haruslah untuk mengubah perilaku penduduk dalam bepergian dari satu titik ke titik lain di kota, terutama arus komuter pada jam sibuk. Hal ini akan sangat berpengaruh pada produktivitas dan penghematan biaya," tutur Bernardus.

Kedua, pemerintah harus meningkatkan reliabilitas serta kualitas bus-bus umum dan transjakarta. Sebuah kota besar internasional sekelas Jakarta harus dan mampu memiliki bus dan kereta berkualitas dunia.

"Tidak terjebak membeli kendaraan abal-abal yang mudah rusak dan terbakar," pungkas Bernardus.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/05/26/0804020/Rahasia.Bebas.Macet.Singapura.yang.Bisa.Ditiru.Jakarta

Mengubah Wajah Terminal Jakarta Jadi Kelas Berbintang

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuat gebrakan. Setelah penataan para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, penertiban warga Waduk Ria Rio, Waduk Pluit, dan yang lain; kini muncul program revitalisasi terhadap 18 terminal bus di Jakarta.

Gubernur DKI Joko Widodo menjelaskan, revitalisasi itu telah masuk tahap detail engineering design (DED). Rencananya, tahap lelang konstruksi proyek akan masuk pada awal tahun. Selanjutnya adalah groundbreaking dan diperkirakan akan rampung dua tahun lagi, yakni pada 2016.

"Konsepnya masuk ke terminal tuh kayak masuk hotel bintang lima," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (9/9/2013).

Jokowi mengatakan, proyek yang perencanaannya dimulai sejak tahun 2011 tersebut awalnya telah memiliki desain bangunan terminal, dengan gaya modern. Jokowi pun memberi sentuhan kolonial pada eksterior bangunan terminal. Adapun interiornya campuran modern dan gaya khas Betawi.

"Yang modern itu cepat ganti-ganti terus. Dikit-dikit mediterania, nanti ganti lagi. Kalau arsitek kolonial itu kan tidak, lebih abadi," lanjut Jokowi.

Tiga konsep terminal
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menjelaskan, pihaknya menyiapkan tiga konsep terminal yang akan direvitalisasi. Pertama, mezanine concept, yakni pergerakan orang atau penumpang di lantai terpisah dan tak ada area persilangandengan angkutan umum.

Konsep ini akan diterapkan di terminal tipe A, terminal yang melayani antarkota antarprovinsi, yakni Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulogadung, Terminal Rawamangun di Jakarta Timur, dan Terminal Kalideres di Jakarta Barat. Kedua, pedestrian crossing concept, yakni pergerakan orang atau penumpang berada di satu level atau sebidang dengan angkutan umum dan jalur pergerakan penumpang menggunakan zebra cross.

Konsep ini akan diterapkan di terminal tipe B, terminal yang melayani rute dalam kota, yakni Terminal Muara Angke dan Terminal Tanjung Priok di Jakarta Utara; Terminal Ragunan dan Terminal Pasar Minggu di Jakarta Selatan; Terminal Kota; Terminal Tanah Merdeka di Jakarta Barat; dan Terminal Klender di Jakarta Timur.

Ketiga, combination concept, yakni kombinasi antara mezanine concept dan pedestrian crossing concept dalam satu terminal. Konsep ini diterapkan di Terminal Manggarai dan Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan; Terminal Grogol di Jakarta Barat; Terminal Pinang Ranti dan Terminal Kampung Melayu di Jakarta Timur; dan Terminal Senen di Jakarta Pusat.

"Semuanya ada flow penumpang dan flow angkutannya. Ada terminal kedatangan, ada terminal keberangkatan. Terarah dan teratur. Penumpang yang melanggar flow itu ditangkap," ujarnya.

Tak hanya itu, sisi bisnis di setiap terminal pun akan dikembangkan melalui interaksi masyarakat, yakni dengan membuka food court serta ruang terbuka hijau di terminal tersebut. Pristono ingin aktivitas masyarakat dapat menuai keuntungan.

Pristono menjelaskan, dari ke-18 terminal yang akan direvitalisasi, hanya 15 yang menggunakan APBD. Tiga lainnya tidak karena tiga terminal itu saat ini bekerja sama dengan pihak swasta. Tiga terminal itu adalah Terminal Lebak Bulus (dijadikan Depo MRT), Terminal Blok M (PT Langgeng Ayom Lestari), dan Terminal Cililitan (PT PGC).

Pasti ada perlawanan

Pristono yakin revitalisasi 18 terminal bus di Ibu Kota menuai perlawanan dari penghuni terminal. Pihak pertama yang diprediksinya melakukan penentangan adalah pedagang kaki lima yang ada di dalam terminal bus. Ia pun mengambil antisipasi. "Kita ubah mind set-nya. Kalau selama ini kualitas jalanan, sekarang enggak boleh lagi, harus ada mutu," ujarnya.

Pristono mengaku maklum jika ada perlawanan. Namun, yang paling penting adalah penjelasan kepada pedagang itu. Terminal bus dengan konsep yang baru tetap akan mengakomodasi pedagang. Namun, hal itu tetap melalui tahap seleksi. Hanya pedagang yang memiliki komitmen untuk menjaga mutu daganganlah yang dapat bertahan.

Traffic management construction

Revitalisasi 18 terminal itu rencananya dibangun mulai awal tahun 2014. Kini, langkah tersebut masih dalam tahap lelang. Adapun target penyelesaian proyek dengan total nilai Rp 1,7 triliun tersebut ditargetkan rampung dalam dua tahun, yakni pada 2016.

Pristono pun menyadari, saat pembangunan dilaksanakan, hal tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar. Misalnya, kemacetan dan polusi udara. Ia pun telah menyiapkan traffic management construction untuk mengatasinya.

"Traffic management construction itu rencana arus lalu lintas saat pembangunan. Jadi, walau dibangun, arus lalu lintasnya tetap berjalan biasa," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/10/0757245/Mengubah.Wajah.Terminal.Jakarta.Jadi.Kelas.Berbintang