Tampilkan postingan dengan label ktp. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ktp. Tampilkan semua postingan

Senin, 29 Juni 2015

Asyik, pekerja commuter di Jakarta bakal dibuatkan apartemen murah

Merdeka.com - Rutinitas pekerjaan dan jarak rumah ke tempat kerja di ibu kota, kerap membuat para pencari nafkah di DKI Jakarta tak memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga mereka.

Menyiasati hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), rencananya akan membangun apartemen murah bagi para pekerja tersebut, agar bisa memiliki waktu lebih untuk berkumpul bersama keluarganya masing-masing.

"Banyak orang Jakarta yang lahir di Jakarta, tapi pas dewasa, ketika kerja dan menikah sudah enggak mampu lagi beli rumah di dekat emak bapaknya di kota. Padahal dia harus kerja di Jakarta juga. Inilah yang tersingkir ke pinggiran," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6).

"Dia mau sewa apartemen, mahal. Mau kos, keluarga kan kalau ngekos enak nggak? Nggak enak kan. Makanya kita bangunin ini," katanya menambahkan.

Ahok mengatakan, penghuni apartemen murah itu nantinya tidak diwajibkan untuk memiliki KTP Jakarta, tapi harus memiliki pekerjaan tetap di Jakarta. Sehingga, para pekerja itu tidak perlu bolak-balik lagi ke rumahnya yang berada di kota-kota satelit sekitar Jakarta.

Dengan konsep ini, Ahok yakin dapat menekan kemacetan di ibu kota, karena salah satu penyebab kemacetan itu sendiri adalah banyaknya orang yang tinggal di luar Jakarta (warga commuter), yang membawa kendaraan pribadinya untuk menuju kantor mereka yang berlokasi di pusat-pusat ibu kota.

Selain itu, dirinya juga sedikit menjelaskan mengenai pola pengaturan penyewaan apartemen murah tersebut, yang nantinya akan dikelola oleh pihak PD Pasar Jaya, dalam hal pengalokasiannya kepada para pekerja di ibu kota tersebut.

"Nanti yang tinggal di situ, nggak apa-apa kalau nggak punya KTP DKI. Asal tinggalnya di daerah sekitar DKI dan kerja di DKI. Bedanya, kalau rusun kan harus KTP DKI," kata Ahok.

"Unit bisnisnya nanti dikelola Pasar Jaya. Mereka sewakan ke pasangan suami istri, asal mereka kerja di Jakarta. jadi khusus buat orang yang bolak-balik ke Jakarta. Dengan cara itu dia hemat, nggak perlu kredit mobil, nggak habisin bensin, waktu, kurangin macet, dan kehidupan keluarga akan lebih baik. Apalagi secara ekonomi juga bagus, karena mereka bisa belanja di pasar rakyat yang akan dibangun juga di apartemen murah itu," pungkasnya.

Diketahui, guna mendukung wacana tersebut, rencananya Pemprov DKI akan segera membangun 12 tower apartemen murah tersebut, dengan total 2.000 unit apartemen di sejumlah wilayah di DKI Jakarta.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/asyik-pekerja-commuter-di-jakarta-bakal-dibuatkan-apartemen-murah.html

Selasa, 06 Januari 2015

Jakarta Bangun 50 Ribu Rusunawa Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahun ini. Pembangunan akan diiringi dengan pemberantasan mafia rusun yang selama ini meresahkan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.

Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.

Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.

Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.

Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.

Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.

Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.

Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/

Selasa, 10 Juni 2014

Buang Sampah Sembarang di Jakarta, KTP Ditahan

VIVAnews - Pelaksana tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, geram dengan perilaku warga DKI Jakarta yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan.

Terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan, Ahok akan mengambil tindakan tegas berupa menahan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian, Ahok akan mempersulit pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.

Menurut mantan Bupati Kabupaten Belitung Timur ini, langkah tegasnya diambil karena selama ini warga terkesan 'bandel' dan tidak mempedulikan aturan-aturan yang terkait dengan kebersihan dan ketertiban.

"Ini sudah kami bahas di rapim tadi. Walaupun cuma tipiring (tindak pidana ringan), saya enggak bisa mengontrol Anda. Mau hukum push up? Aku bukan tentara. Kamu mau tuntut saya? Ya sudah, aku kerjain Anda juga. Saya catat KTP kamu, aku tarik, kalau masih kurang ajar, seluruh kartu keluarga kamu, urusan apapun di DKI, aku enggak mau urusin," ujarnya.

Menurut Ahok, perilaku warga DKI yang senang membuang sampah sembarangan ini telah membuat Kota Jakarta terkenal akan kejorokan dan kekotorannya. Selain itu, uang pajak dari masyarakat jadi terlalu banyak terpakai untuk menangani pembuangan sampah dari DKI Jakarta.

"Satu tangan buang sampah. Kalau ada sejuta orang ya berarti ada sejuta tangan yang buang sampah. Penuh nih Jakarta sama sampah. Jadi kotor, jorok. Dan saya pakai uang Anda juga sampai Rp400 ribu lebih buat buang sampah-sampah itu diangkut sampai ke Bantar Gebang," katanya.

Peraturan ini, menurut Ahok, akan segera diterapkan begitu seluruh anak buahnya siap dan berani untuk memberikan hukuman yang tegas tersebut kepada warganya sendiri. Ia mengaku masih menyusun strategi guna mensosialisasikan hal ini kepada seluruh pengurus pemerintahan di level jabatan yang lebih rendah.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/510934-buang-sampah-sembarang-di-jakarta--ktp-ditahan

Kamis, 19 September 2013

Awas! Buang Sampah Sembarangan KTP Disita

Sampah di DKI Jakarta masih menjadi persoalan penting yang patut mendapat perhatian dalam penangananya. Terobosan yang dilakukan petugas Kecamatan Koja, Jakarta Utara, misalnya. di wilayah ini petugas akan menindak tegas warga yang membuat sampah sembarangan dengan menyita dan menahan KTP.

Camat Koja Rahmat Efendi mengatakan, sejak Jumat (13/9) petugas Kelurahan Rawabadak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan berhasil mengamankan 23 KTP. Sebanyak 22 warga kedapatan melanggar aturan di Rawabadak Selatan, seorang lagi ditangkap di Tugu Selatan. Untuk mengawasi warganya, pihak kecamatan dan kelurahan telah menyebar petugas di setiap titik rawan sampah.

"Kami jaga sampai tengah malam. Petugas disebar untuk berjaga di pinggir jalan dan bantaran kali," terang dia.

Hal tersebut dilakukan karena masih banyak warga yang nekat membuang sampah sembarangan. Padahal, petugas kecamatan sudah berulang-ulang mengadakan sosialisasi. Bahkan, pihak kecamatan menyebar spanduk agar warga tidak membuang sampah sembarangan.

Pelaksanaan program cipta kondisi bersih, papar dia, menjadi salah satu alasan diberlakukannya peraturan tersebut. Jika kebiasaan buruk itu terlalu lama didiamkan, dia khawatir kesadaran warga tidak berkembang.

"Kami tahan sementara. Hari ini (kemarin, Red) mereka sudah bisa ambil kembali di kantor kelurahan, tapi pakai surat perjanjian," terang dia.

Sumber : http://berita8.com/berita/2013/09/awas-buang-sampah-sembarangan-ktp-disita

Selasa, 12 Februari 2013

Buang Sampah Sembarangan, KTP Bakal Ditahan!

JAKARTA- Bagi Anda yang sering membuang sampah sembarangan, sebaiknya hentikan mulai sekarang. Bila nekat membuang sampah sembarangan, KTP Anda akan ditahan.

Lurah Rawa Badak Utara, Suranta mengatakan telah menahan belasan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga lantaran tertangkap tangan membuang sampah sembarangan di wilayah Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara.

Suranta menambahkan, selama sepekan terakhir ini, pihaknya berhasil menahan 12 KTP warga yang membuang sampah sembarangan. Tujuh KTP ditahan karena membuang sampah di Jl Cipeucang 5 RW 02 atau di atas Kali Pinang perbatasan Lagoa dan Koja, dan lima KTP ditahan karena membuang sampah di Jl Inspeksi Kali Sunter Sisi Timur RW 08 dan 09.

"Kedua lokasi tersebut dinilai rawan membuang sampah sembarangan, sehingga kami fokus di kedua titik itu. Kebanyakan warga yang ditahan KTP-nya warga Lagoa, Rawabadakutara, Tuguutara, dan bahkan ada yang KTP Sukabumi karena dia mengontrak disini. Mereka kebanyakan buang sampah rumah tangga, seperti plastik, karung, dan kasur," Ujar Suranta kepada wartawan, Senin (11/2/2013).

Lebih lanjut dia menuturkan, sebelum menahan KTP tersebut, pihaknya telah mensosialisasikan melalui rapat warga agar kedua lokasi itu bebas dari sampah dan dilarang membuang sampah sembarangan dengan mengarahkan warga membuang sampah di TPS Rawabadakutara. Sebab, bila ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan, petugas akan menahan KTP-nya.

"Itu sudah kami rapatkan larangan membuang sampah. Kemarin sudah kami bersihkan lagi, tapi masih ada yang buang sampah, makanya KTP-nya ditahan biar mereka jera," tuturnya.

Dirinya menegaskan dalam upaya menahan KTP warga itu, pihaknya mengerahkan sejumlah personel dari Satpol PP maupun staf kelurahan dengan memakai seragam yang ditutupi jaket di kedua titik tersebut. Setelah kedapatan warga yang membuang sampah sembarangan, petugas langsung mengejar dan menangkap pelaku itu.

"Kalau belum tau adanya sosialisasi ini, mungkin kami berikan teguran dan membuang sampah itu ke tempat sampah. Tapi, yang sering ketahuan membuang sampah, akan kami tahan KTP-nya," tegasnya.

Suranta mengungkapkan setelah menahan KTP tersebut, warga dapat mengambil KTP itu di kantor kelurahan Rawabadakutara dengan syarat membuat surat pernyataan yang diketahui oleh RT, RW, dan LMK ditempat merek tinggal.

"Kami akan kembalikan KTP-nya, tapi kami juga kasih pengertian agar mereka tidak lagi membuang sampah. Ini kan ada efek jeranya," Ungkapnya.

Dengan kejadian itu, Suranta mengklaim dalam upayanya menahan KTP milik warga, ternyata mendapatkan dukungan positif dari warga. Dikarenakan, kedua lokasi tersebut kini sampahnya berkurang dan perilaku warga membuang sampah menjadi lebih baik.

"Alhamdulillah ternyata mendapat respon positif dari warga. Memang harus begitu pak, saya senang biar kota Jakarta Utara bersih, rapih, dan tidak berantakan," ungkapnya.

Kegiatan ini dilakukan hingga warga benar-benar tidak membuang sampah sembarangan. Namun, khusus anak yang dibawah umur hanya mendapat teguran agar tidak buang sampah sembarangan.

"Kami tidak memberikan denda, hanya KTP saja yang ditahan. Itu pun mereka cukup kerepotan, karena KTP merupakan identitas penduduk yang harus dibawa kemana-mana," pungkasnya. (ugo)

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/02/11/500/760214/buang-sampah-sembarangan-ktp-bakal-ditahan