Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuat lokalisasi di ibu kota dinilai tidak tepat. Pembentukan lokalisasi untuk mengurangi prostitusi tidak akan efektif.
"Yang paling benar adalah pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena akar dari orang terjun menjadi PSK karena kondisi ekonomi," kata sosiolog dari UIN Jakarta, Musni Umar kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
Musni berharap ide Ahok perlu dikaji ulang. Dengan rencana berdirinya lokalisasi baru itu justru akan memunculkan masalah baru di tengah masyarakat.
"Gagasan Pak Ahok itu bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan juga dengan norma di tengah masyarakat. Karena siapapun yang memimpin tetap harus patuh dengan kehendak rakyat," ujarnya.
Dalam membangun Jakarta, Ahok tidak bisa bekerja sendirian. Pembangunan sebuah kota diperlukan partisipasi masyarakat. "Jika masyarakat menolak, ya jangan dibuat lokalisasi. Ini akan memunculkan pertentangan," katanya.
Ahok sebelumnya ingin membangun apartemen khusus PSK. Lokalisasi dibuat agar keberadaan mereka tersentral. Dengan demikian, akan mempermudah Pemprov DKI Jakarta melakukan pendataan.
"Kalau sudah di satu tempat akan mudah kami kontrol. Kami bisa kenali dengan baik siapa mereka. Dan kami bisa selalu tahu dia ada di mana," jelas Ahok.
Dengan tersentralnya lokasi prostitusi maka akan mempermudah melakukan pendekatan secara persuasif. Caranya dengan mengirimkan rohaniawan ke lokasi tersebut.
"Siangnya bisa dateng pendeta, pastur, kiai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Jika mereka bertobat maka baru lah Dinas Sosial DKI bisa melaksanakan tugasnya memberi pelatihan dan pembinaan keterampilan kepada mereka. Cara yang ditempuh oleh Dinsos DKI selama ini dengan memberi pelatihan keterampilan dan pembinaan kepada para PSK yang terjaring dalam operasi tanpa memastikan para PSK itu telah bertobat sebelumnya adalah cara yang kurang tepat.
"Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka. Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/apa-jadinya-di-jakarta-ada-apartemen-berisi-psk-legal.html
Tampilkan postingan dengan label merdeka. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label merdeka. Tampilkan semua postingan
Rabu, 29 April 2015
Rabu, 22 April 2015
Imbas KAA, Pegawai Kantoran Terpaksa Jalan Kaki di Sudirman
TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan ruas jalan dalam rangka peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 22 April 2015. Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, penutupan ruas dilakukan mulai Jalan Sisingamangaraja. Arus kendaraan di perempatan lalu lintas CSW yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Trunojoyo.
Penutupan ruas jalan juga berimbas ke pengguna angkutan umum. Anindita Wijaya, 27 tahun, mengatakan bus APTB rute Bekasi-Tanah Abang hanya melayani hingga Semanggi. Dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kantornya di gedung Wisma Nugra Santana, Dukuh Atas. "Lumayan jauh juga jaraknya," ujar Anindita kepada Tempo, Rabu 22 April 2015.
Pantauan Tempo, dari ruas Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman lengang. Tak ada lagi kendaraan yang melintas di dua ruas itu. Meski begitu, kendaraan yang ingin menyeberang masih diperbolehkan. Contohnya, kendaraan yang datang dari arah Tanah Abang menuju Jalan Kebon Sirih dan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka merupakan penumpang Kereta Rel Listrik yang turun di Stasiun Sudirman. Bus Transjakarta juga tak beroperasi di wilayah itu. Yang tidak beroperasi akibat penutupan ruas jalan adalah bus koridor I rute Blok M-Kota, koridor II rute Pulogadung-Harmoni, dan koridor IX Pinang Ranti-Pluit.
Hal sama dialami Taufan Pramudito, 25 tahun. Karyawan swasta yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat itu sengaja berangkat lebih pagi untuk meluangkan waktu berjalan kaki.
Pengguna KRL itu mengubah stasiun tempat turun dari Tanah Abang menjadi Gondangdia. Dia kemudian berjalan kaki melalui Jalan Kebon Sirih menuju kantornya. "Manajemen menginformasikan agar kami berangkat lebih pagi karena ada penutupan jalan," ujar Taufan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/22/083659790/Imbas-KAA-Pegawai-Kantoran-Terpaksa-Jalan-Kaki-di-Sudirman
Penutupan ruas jalan juga berimbas ke pengguna angkutan umum. Anindita Wijaya, 27 tahun, mengatakan bus APTB rute Bekasi-Tanah Abang hanya melayani hingga Semanggi. Dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kantornya di gedung Wisma Nugra Santana, Dukuh Atas. "Lumayan jauh juga jaraknya," ujar Anindita kepada Tempo, Rabu 22 April 2015.
Pantauan Tempo, dari ruas Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman lengang. Tak ada lagi kendaraan yang melintas di dua ruas itu. Meski begitu, kendaraan yang ingin menyeberang masih diperbolehkan. Contohnya, kendaraan yang datang dari arah Tanah Abang menuju Jalan Kebon Sirih dan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka merupakan penumpang Kereta Rel Listrik yang turun di Stasiun Sudirman. Bus Transjakarta juga tak beroperasi di wilayah itu. Yang tidak beroperasi akibat penutupan ruas jalan adalah bus koridor I rute Blok M-Kota, koridor II rute Pulogadung-Harmoni, dan koridor IX Pinang Ranti-Pluit.
Hal sama dialami Taufan Pramudito, 25 tahun. Karyawan swasta yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat itu sengaja berangkat lebih pagi untuk meluangkan waktu berjalan kaki.
Pengguna KRL itu mengubah stasiun tempat turun dari Tanah Abang menjadi Gondangdia. Dia kemudian berjalan kaki melalui Jalan Kebon Sirih menuju kantornya. "Manajemen menginformasikan agar kami berangkat lebih pagi karena ada penutupan jalan," ujar Taufan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/22/083659790/Imbas-KAA-Pegawai-Kantoran-Terpaksa-Jalan-Kaki-di-Sudirman
Senin, 02 Maret 2015
Sekolah tak tahu, dana UPS miliaran rupiah akal-akalan dewan
Merdeka.com - Hubungan DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) semakin panas. Setelah kedua kubu saling adu mulut dan saling tuding, kini perseteruan masuk ke ranah politik yang lebih serius lagi, bahkan sampai melibatkan KPK.
100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.
Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.
Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.
"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.
Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.
Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):
1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS
Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.
"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.
Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.
Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.
2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.
"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).
Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.
"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.
Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.
"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.
Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI
Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.
"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).
Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.
Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."
"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.
Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.
"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.
4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.
"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).
Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.
Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.
"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.
Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.
5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.
Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.
"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.
"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.
Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.
"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.
Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.
"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.
6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.
Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.
Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).
Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.
"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html
100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.
Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.
Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.
"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.
Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.
Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):
1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS
Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.
"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.
Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.
Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.
2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.
"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).
Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.
"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.
Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.
"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.
Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI
Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.
"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).
Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.
Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."
"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.
Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.
"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.
4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.
"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).
Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.
Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.
"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.
Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.
5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.
Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.
"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.
"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.
Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.
"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.
Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.
"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.
6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.
Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.
Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).
Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.
"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html
Kamis, 22 Januari 2015
Membantah logika Ahok sebut motor penyebab macet Jakarta
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak 17 Desember 2014 ini menjalani sosialisasi selama sebulan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, pemberlakuan larangan tersebut dilakukan karena sepeda motor dituding sebagai penyebab kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan, dalam teori kemacetan, motor adalah kendaraan yang paling banyak menggunaan ruas jalan. Bahkan motor lebih banyak menggunakan ruas jalan dibandingkan mobil dan bus.
"Mobil pribadi pakai lahan besar daripada bus. Jadi bus satu ngangkut orang seratus lebih, motor kalau seratus lebih dijejerin bisa 8-10 bus, kalau enggak salah. Ada teorinya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).
Setelah sebulan memberlakukan larangan sepeda motor melewati Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Pemrov DKI berencana memperluas pelarangan sepeda motor melalui jalan protokol. Kini motor dilarang untuk melintasi Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Barat.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan, penerapan aturan ini tidak perlu melalui tahap uji coba. Sebab pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat dianggap cukup sebagai publikasi. Sehingga jika ada motor yang melanggar aturan ini akan langsung dikenakan sanksi.
Anjing menggonggong kafilah berlalu, pepatah ini sangat cocok dengan kondisi Ahok saat ini. Meski mendapat tentangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, LSM, hingga anggota DPRD DKI Jakarta, mantan Bupati Belitung Timur ini bersikeras menjalankan larangan tersebut.
Terkait pernyataan Ahok yang mengatakan jumlah sepeda motor yang banyak sebagai penyebab kemacetan di ibukota, anggapan itu coba dipatahkan. Sebuah thread di forum Kaskus mencoba memberikan sanggahan terhadap ucapan mantan rekan Joko Widodo sewaktu memimpin Jakarta.
Dalam thread berjudul 'Pilih Mana Pembatasan Motor atau Mobil di Jakarta ?' dijabarkan perbandingan yang menyebabkan kemacetan di Jakarta. Penulis thread mempertanyakan, kenapa hanya sepeda motor yang dilarang di jalan protokol.
"Masalahnya adalah kok cuma motor doang yang dibatasin, kenapa mobil pribadi tidak dilakukan uji coba pembatasan, dan liat lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil."
"Harusnya dalam keilmuan apapun, uji hipotesis itu harus seimbang antara kedua belah pihak, dalam kasus ini adalah lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil pribadi dalam mengurangi kemacetan. Uji Hipotesis yang benar adalah menguji dengan rentang waktu pembatasan yang sama, yakni 1 bulan untuk motor, dan 1 bulan untuk mobil pribadi. Kali ini malah si Ahok jutsru langsung ngejudge bahwa motor-lah biang penyebab kemacetan, tanpa melakukan uji coba yang adil terlebih dahulu."
Dalam thread yang diunggah pada 19 Januari 2015 itu dipaparkan perbadingan antara sepeda motor, mobil dan bus. Dalam argumen tersebut disebut, 1 mobil sebanding dengan 2 sepeda motor.
"Space parkir mobil lebih besar 4 kali lipat dibanding motor. Jadi misal tempat parkir muat 100 mobil, itu bisa memuat 400 motor. Asumsi 1 mobil dinaiki 2 orang dan motor juga 2 orang, berarti perbandingannya adalah 200 : 800 orang. = 1 : 4. Intinya adalah berlakukan ketentuan 4 in 1 jangan cuma 3 in 1, karena dengan 4 in 1 lah space mobil bisa dipakai dengan lebih efektif."
Tidak hanya mengkritik, thread ini juga memberikan solusi yang dianggap mampu mengatasi kemacetan. Thread tersebut juga menuliskan dua solusi.
1. Lakukan TES pelarangan lewat juga kepada mobil pribadi.
2. Dibatasi beda dengan dilarang, jadi lebih baik dibatasi tapi tidak dilarang.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/membantah-logika-ahok-sebut-motor-penyebab-macet-jakarta.html
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, pemberlakuan larangan tersebut dilakukan karena sepeda motor dituding sebagai penyebab kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan, dalam teori kemacetan, motor adalah kendaraan yang paling banyak menggunaan ruas jalan. Bahkan motor lebih banyak menggunakan ruas jalan dibandingkan mobil dan bus.
"Mobil pribadi pakai lahan besar daripada bus. Jadi bus satu ngangkut orang seratus lebih, motor kalau seratus lebih dijejerin bisa 8-10 bus, kalau enggak salah. Ada teorinya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).
Setelah sebulan memberlakukan larangan sepeda motor melewati Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Pemrov DKI berencana memperluas pelarangan sepeda motor melalui jalan protokol. Kini motor dilarang untuk melintasi Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Barat.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan, penerapan aturan ini tidak perlu melalui tahap uji coba. Sebab pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat dianggap cukup sebagai publikasi. Sehingga jika ada motor yang melanggar aturan ini akan langsung dikenakan sanksi.
Anjing menggonggong kafilah berlalu, pepatah ini sangat cocok dengan kondisi Ahok saat ini. Meski mendapat tentangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, LSM, hingga anggota DPRD DKI Jakarta, mantan Bupati Belitung Timur ini bersikeras menjalankan larangan tersebut.
Terkait pernyataan Ahok yang mengatakan jumlah sepeda motor yang banyak sebagai penyebab kemacetan di ibukota, anggapan itu coba dipatahkan. Sebuah thread di forum Kaskus mencoba memberikan sanggahan terhadap ucapan mantan rekan Joko Widodo sewaktu memimpin Jakarta.
Dalam thread berjudul 'Pilih Mana Pembatasan Motor atau Mobil di Jakarta ?' dijabarkan perbandingan yang menyebabkan kemacetan di Jakarta. Penulis thread mempertanyakan, kenapa hanya sepeda motor yang dilarang di jalan protokol.
"Masalahnya adalah kok cuma motor doang yang dibatasin, kenapa mobil pribadi tidak dilakukan uji coba pembatasan, dan liat lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil."
"Harusnya dalam keilmuan apapun, uji hipotesis itu harus seimbang antara kedua belah pihak, dalam kasus ini adalah lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil pribadi dalam mengurangi kemacetan. Uji Hipotesis yang benar adalah menguji dengan rentang waktu pembatasan yang sama, yakni 1 bulan untuk motor, dan 1 bulan untuk mobil pribadi. Kali ini malah si Ahok jutsru langsung ngejudge bahwa motor-lah biang penyebab kemacetan, tanpa melakukan uji coba yang adil terlebih dahulu."
Dalam thread yang diunggah pada 19 Januari 2015 itu dipaparkan perbadingan antara sepeda motor, mobil dan bus. Dalam argumen tersebut disebut, 1 mobil sebanding dengan 2 sepeda motor.
"Space parkir mobil lebih besar 4 kali lipat dibanding motor. Jadi misal tempat parkir muat 100 mobil, itu bisa memuat 400 motor. Asumsi 1 mobil dinaiki 2 orang dan motor juga 2 orang, berarti perbandingannya adalah 200 : 800 orang. = 1 : 4. Intinya adalah berlakukan ketentuan 4 in 1 jangan cuma 3 in 1, karena dengan 4 in 1 lah space mobil bisa dipakai dengan lebih efektif."
Tidak hanya mengkritik, thread ini juga memberikan solusi yang dianggap mampu mengatasi kemacetan. Thread tersebut juga menuliskan dua solusi.
1. Lakukan TES pelarangan lewat juga kepada mobil pribadi.
2. Dibatasi beda dengan dilarang, jadi lebih baik dibatasi tapi tidak dilarang.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/membantah-logika-ahok-sebut-motor-penyebab-macet-jakarta.html
Rabu, 21 Januari 2015
ITW: Larangan Motor di Jl Thamrin Sangat Diskriminatif
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dengan pergub itu, motor dilarang melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.
"Kita ingin batalkan pergub ini. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.
"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.
Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.
Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif
Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.
"Kita ingin batalkan pergub ini. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.
"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.
Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.
Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif
Rabu, 07 Januari 2015
"Yang Bikin Macet Bukan Motor Tapi Mobil, Lihat Tuh Alpard"
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak memperluas area pelarangan sepeda motor diprotes oleh warga pengguna kendaraan roda dua itu. Mereka menegaskan bahwa penyebab kemacetan di Jakarta bukan karena sepeda motor, melainkan mobil.
"Yang bikin macet itu kan bukan motor, melainkan mobil. Lihat tuh Alphard, segede-gede gitu isinya cuma satu orang. Jadi, gimana ceritanya motor yang dibilang bikin macet," ujar salah seorang pengguna motor, Henri (41), Selasa (6/1/2015).
Pengendara motor yang lain, Andry (32), menilai, apabila Pemprov DKI ingin memperluas area pelarangan sepeda motor, hal yang sama seharusnya berlaku juga untuk peraturan berpenumpang minimal tiga orang (three in one) pada kendaran roda empat.
"Kalau perlu, three in one-nya 24 jam. Jadi, enggak diskriminatif. Jadi, yang harus naik angkutan umum enggak cuma yang pakai motor, tapi juga yang pakai mobil," ujar warga Ciganjur, Jakarta Selatan, itu.
Pelarangan sepeda motor yang saat ini dilakukan di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat rencananya akan diperluas ke wilayah lain. Perluasan jalur itu akan dilakukan pada uji coba tahap II hingga IV.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol Restu Mulya Budianto mengatakan, jalan-jalan yang akan dikenai peraturan pelarangan sepeda motor di antaranya adalah Jalan Industri, Jalan Angkasa, Jalan Garuda, Jalan Bungur Selatan, Jalan Otista, Jalan Minangkabau, Jalan Dr Soepomo, Jalan Sahardjo, dan Jalan Jenderal Sudirman.
Menurut Restu, perluasan peraturan tersebut dilatarbelakangi penerapan peraturan yang sama di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat yang dinilai sukses menekan kemacetan di jalan. Namun, kata dia, perluasan baru akan diberlakukan setelah evaluasi pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Evaluasi rencananya akan dilakukan satu bulan setelah program terlaksana, tepatnya pada 17 Januari mendatang.
Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2015/01/06/yang-bikin-macet-bukan-motor-tapi-mobil-lihat-tuh-alpard
"Yang bikin macet itu kan bukan motor, melainkan mobil. Lihat tuh Alphard, segede-gede gitu isinya cuma satu orang. Jadi, gimana ceritanya motor yang dibilang bikin macet," ujar salah seorang pengguna motor, Henri (41), Selasa (6/1/2015).
Pengendara motor yang lain, Andry (32), menilai, apabila Pemprov DKI ingin memperluas area pelarangan sepeda motor, hal yang sama seharusnya berlaku juga untuk peraturan berpenumpang minimal tiga orang (three in one) pada kendaran roda empat.
"Kalau perlu, three in one-nya 24 jam. Jadi, enggak diskriminatif. Jadi, yang harus naik angkutan umum enggak cuma yang pakai motor, tapi juga yang pakai mobil," ujar warga Ciganjur, Jakarta Selatan, itu.
Pelarangan sepeda motor yang saat ini dilakukan di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat rencananya akan diperluas ke wilayah lain. Perluasan jalur itu akan dilakukan pada uji coba tahap II hingga IV.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol Restu Mulya Budianto mengatakan, jalan-jalan yang akan dikenai peraturan pelarangan sepeda motor di antaranya adalah Jalan Industri, Jalan Angkasa, Jalan Garuda, Jalan Bungur Selatan, Jalan Otista, Jalan Minangkabau, Jalan Dr Soepomo, Jalan Sahardjo, dan Jalan Jenderal Sudirman.
Menurut Restu, perluasan peraturan tersebut dilatarbelakangi penerapan peraturan yang sama di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat yang dinilai sukses menekan kemacetan di jalan. Namun, kata dia, perluasan baru akan diberlakukan setelah evaluasi pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Evaluasi rencananya akan dilakukan satu bulan setelah program terlaksana, tepatnya pada 17 Januari mendatang.
Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2015/01/06/yang-bikin-macet-bukan-motor-tapi-mobil-lihat-tuh-alpard
Kamis, 18 Desember 2014
Sepeda Motor Sudah Tak Bisa Lewat MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat!
JAKARTA, KOMPAS.com — Peraturan kawasan pelarangan sepeda motor mulai berlaku pada Rabu (17/12/2014). Sepeda motor tak akan bisa lagi melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta Pusat, tepatnya dari Bundaran HI hingga kawasan Istana Negara.
Penerapan aturan ini masih berstatus uji coba dan akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah masa uji coba, evaluasi akan dilakukan untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dalam mengurai kemacetan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas.
Bila dinilai efektif, penerapan peraturan akan diperluas ke kawasan lain. Indikator efektivitas tersebut tak hanya melihat ketertiban lalu lintas di badan jalan, tetapi juga di trotoar, merujuk pada perilaku pengendara sepeda motor yang tak jarang menyerobot trotoar dan menggunakan jalur khusus sepeda.
"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah arus lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, beberapa waktu lalu.
Sejumlah bus gratis akan tersedia di sepanjang ruas jalan tersebut. Untuk tahap awal, bus gratis itu berupa bus tingkat pariwisata, bus sekolah, dan transjakarta yang dialihfungsikan.
Para pengendara sepeda motor diminta memarkir kendaraannya di gedung-gedung yang berderet menjelang Jalan MH Thamrin. Akan tetapi, tak ada pemberlakuan tarif khusus. Rata-rata tarif parkir di gedung di kawasan ini adalah Rp 2.000 per jam.
"Kami rekomendasikan 12 fasilitas parkir motor bagi pengguna sepeda motor yang akan melintas di MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Nantinya mereka tinggal parkir, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus gratis. Namun, kami tidak memberikan tempat parkir gratis dengan adanya penerapan kebijakan ini. Pengguna sepeda motor tetap membayar sesuai tarif yang ditetapkan," papar Akbar.
Kedua belas gedung yang direkomendasikan untuk jadi tempat parkir adalah Carrefour Duta Merlin, Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarinah, Gedung BII, Gedung Kosgoro, Plaza Permata, Gedung Oil, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan lapangan IRTI Monas. Menurut Akbar, kapasitas gabungan dari 12 lokasi parkir itu adalah 6.528 sepeda motor.
Three in one tetap berlaku
Dengan harapan aturan baru soal sepeda motor ini tak menimbulkan persepsi diskriminatif, peraturan three in one untuk mobil di ruas-ruas jalan utama Ibu Kota tetap diberlakukan sekalipun ada aturan baru soal sepeda motor ini.
"Jadi, nantinya three in one akan tetap berlaku. Info ini perlu kami sampaikan kepada para pengguna kendaraan roda empat," kata Sekretaris Daerah Saefullah. Waktu pemberlakuan pun tak berubah, yakni setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB.
Pengecualian untuk aturan baru soal sepeda motor akan diberikan hanya terhadap beberapa motor dinas. Tidak semua sepeda motor berpelat merah boleh melintas di jalanan ini. "Jadi, kalau motor-motor dinas biasa, misalnya sepeda motor dinas PNS, ya tidak boleh," kata Akbar.
Sepeda motor dinas yang diperbolehkan melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat hanyalah kendaraan operasional, seperti motor patroli lalu lintas milik polisi lalu lintas dan dinas perhubungan, motor pengawalan pengamanan pejabat, serta motor pasukan huru-hara dari kepolisian.
Itu pun, lanjut Akbar, motor operasional bisa memakai pengecualian ini hanya untuk pelaksanaan tugas. "Boleh lewat saat lagi bertugas, saat pakai baju dinas. Kalau sedang tidak bertugas, tetap akan dilarang lewat," ujar dia.
Tak ada tilang
Karena masih dalam tahap uji coba, kepolisian tidak akan ada memberikan tilang kepada pengendara sepeda motor yang nyelonong ke dua ruas jalan protokol Ibu Kota tersebut, selama surat dan kelengkapan sepeda motor tak bermasalah.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan, selama tiga bulan masa uji coba aturan baru ini, tindakan yang dilakukan hanya "mengusir" sepeda motor yang salah masuk jalan.
"Kami cek dulu surat-suratnya ataupun kelengkapan kendaraan. Kalau semuanya lengkap, silakan melewati jalan lainnya (jalan alternatif). Namun, kalau ada kekurangan, baik surat-surat maupun kelengkapan kendaraan, kami akan melakukan penindakan," kata Bakharuddin.
Jalan alternatif
Berdasarkan peta yang dilansir oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai gedung-gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin adalah sebagai berikut:
Sisi barat:
Jalan Kebon Kacang (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Grand Hyatt, Plaza Indonesia, EX Plaza, Menara Topas, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Kampung Bali (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Thamrin, Gedung BPPT, Kantor Kementerian Agama, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Budi Kemuliaan (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Indosat, Kantor Kementerian Pariwisata, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Tanah Abang Timur (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Museum Nasional, Kantor Kemenko Polhukam, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Abdul Muis (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Gedung MK, Kantor Kemenhub, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar).
Sisi timur:
Jalan Agus Salim (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Wisma Nusantara, Hotel Pullman, Wisma Kosgoro, Sarinah, kawasan Sabang, hingga Kantor Kementerian ESDM).
Sementara itu, bagi pengendara yang ingin melintas langsung tanpa berhenti di gedung-gedung yang ada di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, berikut ini rute-rute yang bisa dilalui:
Dari selatan ke utara (Senayan ke Harmoni)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Jenderal Sudirman-Dukuh Atas-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Berputar (u-turn) -Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur: Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan Sutan Syahrir-Jalan KH Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur- Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Dari utara ke selatan (Harmoni ke Senayan)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan M Ridwan Rais-Jalan Tugu Tani-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Mutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/17/06412971/Sepeda.Motor.Sudah.Tak.Bisa.Lewat.MH.Thamrin.dan.Medan.Merdeka.Barat
Penerapan aturan ini masih berstatus uji coba dan akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah masa uji coba, evaluasi akan dilakukan untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dalam mengurai kemacetan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas.
Bila dinilai efektif, penerapan peraturan akan diperluas ke kawasan lain. Indikator efektivitas tersebut tak hanya melihat ketertiban lalu lintas di badan jalan, tetapi juga di trotoar, merujuk pada perilaku pengendara sepeda motor yang tak jarang menyerobot trotoar dan menggunakan jalur khusus sepeda.
"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah arus lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, beberapa waktu lalu.
Sejumlah bus gratis akan tersedia di sepanjang ruas jalan tersebut. Untuk tahap awal, bus gratis itu berupa bus tingkat pariwisata, bus sekolah, dan transjakarta yang dialihfungsikan.
Para pengendara sepeda motor diminta memarkir kendaraannya di gedung-gedung yang berderet menjelang Jalan MH Thamrin. Akan tetapi, tak ada pemberlakuan tarif khusus. Rata-rata tarif parkir di gedung di kawasan ini adalah Rp 2.000 per jam.
"Kami rekomendasikan 12 fasilitas parkir motor bagi pengguna sepeda motor yang akan melintas di MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Nantinya mereka tinggal parkir, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus gratis. Namun, kami tidak memberikan tempat parkir gratis dengan adanya penerapan kebijakan ini. Pengguna sepeda motor tetap membayar sesuai tarif yang ditetapkan," papar Akbar.
Kedua belas gedung yang direkomendasikan untuk jadi tempat parkir adalah Carrefour Duta Merlin, Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarinah, Gedung BII, Gedung Kosgoro, Plaza Permata, Gedung Oil, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan lapangan IRTI Monas. Menurut Akbar, kapasitas gabungan dari 12 lokasi parkir itu adalah 6.528 sepeda motor.
Three in one tetap berlaku
Dengan harapan aturan baru soal sepeda motor ini tak menimbulkan persepsi diskriminatif, peraturan three in one untuk mobil di ruas-ruas jalan utama Ibu Kota tetap diberlakukan sekalipun ada aturan baru soal sepeda motor ini.
"Jadi, nantinya three in one akan tetap berlaku. Info ini perlu kami sampaikan kepada para pengguna kendaraan roda empat," kata Sekretaris Daerah Saefullah. Waktu pemberlakuan pun tak berubah, yakni setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB.
Pengecualian untuk aturan baru soal sepeda motor akan diberikan hanya terhadap beberapa motor dinas. Tidak semua sepeda motor berpelat merah boleh melintas di jalanan ini. "Jadi, kalau motor-motor dinas biasa, misalnya sepeda motor dinas PNS, ya tidak boleh," kata Akbar.
Sepeda motor dinas yang diperbolehkan melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat hanyalah kendaraan operasional, seperti motor patroli lalu lintas milik polisi lalu lintas dan dinas perhubungan, motor pengawalan pengamanan pejabat, serta motor pasukan huru-hara dari kepolisian.
Itu pun, lanjut Akbar, motor operasional bisa memakai pengecualian ini hanya untuk pelaksanaan tugas. "Boleh lewat saat lagi bertugas, saat pakai baju dinas. Kalau sedang tidak bertugas, tetap akan dilarang lewat," ujar dia.
Tak ada tilang
Karena masih dalam tahap uji coba, kepolisian tidak akan ada memberikan tilang kepada pengendara sepeda motor yang nyelonong ke dua ruas jalan protokol Ibu Kota tersebut, selama surat dan kelengkapan sepeda motor tak bermasalah.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan, selama tiga bulan masa uji coba aturan baru ini, tindakan yang dilakukan hanya "mengusir" sepeda motor yang salah masuk jalan.
"Kami cek dulu surat-suratnya ataupun kelengkapan kendaraan. Kalau semuanya lengkap, silakan melewati jalan lainnya (jalan alternatif). Namun, kalau ada kekurangan, baik surat-surat maupun kelengkapan kendaraan, kami akan melakukan penindakan," kata Bakharuddin.
Jalan alternatif
Berdasarkan peta yang dilansir oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai gedung-gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin adalah sebagai berikut:
Sisi barat:
Jalan Kebon Kacang (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Grand Hyatt, Plaza Indonesia, EX Plaza, Menara Topas, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Kampung Bali (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Thamrin, Gedung BPPT, Kantor Kementerian Agama, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Budi Kemuliaan (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Indosat, Kantor Kementerian Pariwisata, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Tanah Abang Timur (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Museum Nasional, Kantor Kemenko Polhukam, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Abdul Muis (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Gedung MK, Kantor Kemenhub, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar).
Sisi timur:
Jalan Agus Salim (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Wisma Nusantara, Hotel Pullman, Wisma Kosgoro, Sarinah, kawasan Sabang, hingga Kantor Kementerian ESDM).
Sementara itu, bagi pengendara yang ingin melintas langsung tanpa berhenti di gedung-gedung yang ada di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, berikut ini rute-rute yang bisa dilalui:
Dari selatan ke utara (Senayan ke Harmoni)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Jenderal Sudirman-Dukuh Atas-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Berputar (u-turn) -Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur: Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan Sutan Syahrir-Jalan KH Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur- Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Dari utara ke selatan (Harmoni ke Senayan)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan M Ridwan Rais-Jalan Tugu Tani-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Mutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/17/06412971/Sepeda.Motor.Sudah.Tak.Bisa.Lewat.MH.Thamrin.dan.Medan.Merdeka.Barat
Kamis, 27 November 2014
'Yang buat macet Jakarta itu mobil bukan motor
Merdeka.com - Suara penolakan terkait kebijakan motor dilarang lewat HI terus bergulir. Fraksi PPP di DPRD DKI menilai motor bukanlah biang kemacetan di Jakarta.
"Yang menyebabkan macet itukan mobil bukan motor?" kata Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/11).
Dia menilai pengendara motor memiliki kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari pembayaran pajak. Karena itulah, katanya, kebijakan ini tak mempunyai alasan yang cukup jelas.
Menurutnya, kebijakan itu hanyalah dalih Ahok karena belum mampu menangani kemacetan di Jakarta secara maksimal. Dia menyarankan, alangkah lebih baik bila Ahok fokus melakukan peremajaan angkutan umum dan percepat penerapan electronic road pricing (ERP).
"Saya setuju dengan penataan transportasi. Soalnya penerapan pembatasan kendaraan roda dua perlu ada solusi dan sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemprov DKI," tegas Maman.
Sebelumnya, Ahok mengetahui salah satu dampak dari penerapan pembatasan motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, adalah muncul parkir liar. Tapi dia memutuskan untuk 'menutup mata' atas dampak tersebut.
Ahok menegaskan, kebijakan ini akan tetap jalan pada 17 Desember nanti.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/yang-buat-macet-jakarta-itu-mobil-bukan-motor.html
"Yang menyebabkan macet itukan mobil bukan motor?" kata Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/11).
Dia menilai pengendara motor memiliki kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari pembayaran pajak. Karena itulah, katanya, kebijakan ini tak mempunyai alasan yang cukup jelas.
Menurutnya, kebijakan itu hanyalah dalih Ahok karena belum mampu menangani kemacetan di Jakarta secara maksimal. Dia menyarankan, alangkah lebih baik bila Ahok fokus melakukan peremajaan angkutan umum dan percepat penerapan electronic road pricing (ERP).
"Saya setuju dengan penataan transportasi. Soalnya penerapan pembatasan kendaraan roda dua perlu ada solusi dan sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemprov DKI," tegas Maman.
Sebelumnya, Ahok mengetahui salah satu dampak dari penerapan pembatasan motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, adalah muncul parkir liar. Tapi dia memutuskan untuk 'menutup mata' atas dampak tersebut.
Ahok menegaskan, kebijakan ini akan tetap jalan pada 17 Desember nanti.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/yang-buat-macet-jakarta-itu-mobil-bukan-motor.html
Kamis, 31 Juli 2014
Libur Lebaran, bus wisata Jakarta laris manis
Merdeka.com - Banyak cara menghabiskan masa liburan Idul Fitri bagi masyarakat. Salah satunya dengan berwisata melihat sebagian pemandangan kota Jakarta menggunakan bus wisata.
Cara ini merupakan langkah jitu buat Anda yang ingin memberikan pengalaman jalan-jalan buat keluarga di masa libur lebaran. Sebab, Anda tidak perlu mengeluarkan ongkos buat menikmati pemandangan keliling ibu kota. Bisa dibilang jalan-jalan murah meriah.
Meski begitu, di masa liburan seperti ini, Anda harus rela mengantre cukup lama buat merasakan jalan-jalan di atas bus wisata bertingkat itu. Sebab, jumlah penumpang melonjak dari hari libur biasanya.
"Ya nunggu paling selang setengah jam lah. Namanya juga liburan, pasti banyak yang mau naik juga," kata Fitroh (34 tahun) dari Condet, Jakarta Timur kepada merdeka.com, Kamis (31/7).
Fitroh membawa serta istri dan kedua anak perempuannya berwisata ke kawasan Monumen Nasional, di masa libur lebaran. Kebetulan, kedua anaknya ingin merasakan naik bus wisata. Alhasil, dia rela berpanas-panasan mengantre di halte terletak di Jalan Medan Merdeka Barat.
Kira-kira 30 menit menunggu, bus ditunggu pun datang. Fitroh dan keluarga bersiap mengambil posisi sedekat mungkin dengan pintu masuk. Maklum, saking banyak peminatnya tak jarang para penumpang berebut masuk. Mereka pun rata-rata mengincar tempat duduk di dek atas.
"Enak ngelihatnya. Kalau di bawah udah biasa," ujar seorang penumpang bernama Ida (28 tahun) dari Depok, Jawa Barat, turut serta membawa dua anaknya.
Bus tingkat berkelir paduan ungu dan kuning itu hanya melayani trayek Bundaran Hotel Indonesia hingga Pasar Baru. Meski kapasitas cukup banyak, tapi jumlah penumpang dibatasi.
Pemandangan ditawarkan sepanjang perjalanan pun sebenarnya biasa saja. Apalagi di sepanjang Jalan Mohammad Husni Thamrin kondisinya cukup berantakan akibat proses pembangunan moda transportasi Monorail. Tetapi buat Fitroh dan Elin, justru di situ nikmatnya menghabiskan masa liburan bersama keluarga.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/libur-lebaran-bus-wisata-jakarta-laris-manis.html
Cara ini merupakan langkah jitu buat Anda yang ingin memberikan pengalaman jalan-jalan buat keluarga di masa libur lebaran. Sebab, Anda tidak perlu mengeluarkan ongkos buat menikmati pemandangan keliling ibu kota. Bisa dibilang jalan-jalan murah meriah.
Meski begitu, di masa liburan seperti ini, Anda harus rela mengantre cukup lama buat merasakan jalan-jalan di atas bus wisata bertingkat itu. Sebab, jumlah penumpang melonjak dari hari libur biasanya.
"Ya nunggu paling selang setengah jam lah. Namanya juga liburan, pasti banyak yang mau naik juga," kata Fitroh (34 tahun) dari Condet, Jakarta Timur kepada merdeka.com, Kamis (31/7).
Fitroh membawa serta istri dan kedua anak perempuannya berwisata ke kawasan Monumen Nasional, di masa libur lebaran. Kebetulan, kedua anaknya ingin merasakan naik bus wisata. Alhasil, dia rela berpanas-panasan mengantre di halte terletak di Jalan Medan Merdeka Barat.
Kira-kira 30 menit menunggu, bus ditunggu pun datang. Fitroh dan keluarga bersiap mengambil posisi sedekat mungkin dengan pintu masuk. Maklum, saking banyak peminatnya tak jarang para penumpang berebut masuk. Mereka pun rata-rata mengincar tempat duduk di dek atas.
"Enak ngelihatnya. Kalau di bawah udah biasa," ujar seorang penumpang bernama Ida (28 tahun) dari Depok, Jawa Barat, turut serta membawa dua anaknya.
Bus tingkat berkelir paduan ungu dan kuning itu hanya melayani trayek Bundaran Hotel Indonesia hingga Pasar Baru. Meski kapasitas cukup banyak, tapi jumlah penumpang dibatasi.
Pemandangan ditawarkan sepanjang perjalanan pun sebenarnya biasa saja. Apalagi di sepanjang Jalan Mohammad Husni Thamrin kondisinya cukup berantakan akibat proses pembangunan moda transportasi Monorail. Tetapi buat Fitroh dan Elin, justru di situ nikmatnya menghabiskan masa liburan bersama keluarga.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/libur-lebaran-bus-wisata-jakarta-laris-manis.html
Senin, 21 Juli 2014
Tol JORR W2 Utara operasi, macet di tol dalam kota bisa menurun
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto direncanakan akan meresmikan pengoperasian tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) west 2 (JORR W2) Utara ruas Ciledug-Ulujami, pagi ini. Pengoperasin tol sepanjang 2,1 kilometer tersebut diyakini dapat mengurangi sekitar 20 persen-25 persen kemacetan di tol dalam kota.
"Kita berharap volume lalu lintas 75.000 kendaraan per hari di awal-awal, ya sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah itu bisa lebih besar," kata Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga David Wijayatno kepada merdeka.com, Minggu (20//7) malam.
Tarif tol tersebut ditetapkan Rp 8.500. "Kalau masuk lewat kebon jeruk hanya bayar Rp 8.500 sudah bisa menikmati JORR W2 utara plus JORR. Jadi bisa keluar sampai kampung rambutan, Cikunir atau Jati Asih dikenakan tarif sama," jelas David.
Dampak dari pengoperasian ruas Ciledug-Ulujami, Jasa Marga mengubah tarif Golongan I pada tol JORR. Seperti:
Serpong-Pondok Aren dan sebaliknya Rp 5.000
Serpong-Ulujami dan sebaliknya Rp 7.500
Serpong-JORR dan sebaliknya Rp 16.000
Serpong-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 18.000
Pondok Aren-Ulujami dan sebaliknya Rp 2.500
Pondok Aren-JORR dan sebaliknya Rp 11.000
Pondok Aren-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 13.000
Ulujami-JORR dan sebaliknya Rp 8.500
Ulujami-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500.
JORR-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/tol-jorr-w2-utara-operasi-macet-di-tol-dalam-kota-bisa-menurun.html
"Kita berharap volume lalu lintas 75.000 kendaraan per hari di awal-awal, ya sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah itu bisa lebih besar," kata Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga David Wijayatno kepada merdeka.com, Minggu (20//7) malam.
Tarif tol tersebut ditetapkan Rp 8.500. "Kalau masuk lewat kebon jeruk hanya bayar Rp 8.500 sudah bisa menikmati JORR W2 utara plus JORR. Jadi bisa keluar sampai kampung rambutan, Cikunir atau Jati Asih dikenakan tarif sama," jelas David.
Dampak dari pengoperasian ruas Ciledug-Ulujami, Jasa Marga mengubah tarif Golongan I pada tol JORR. Seperti:
Serpong-Pondok Aren dan sebaliknya Rp 5.000
Serpong-Ulujami dan sebaliknya Rp 7.500
Serpong-JORR dan sebaliknya Rp 16.000
Serpong-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 18.000
Pondok Aren-Ulujami dan sebaliknya Rp 2.500
Pondok Aren-JORR dan sebaliknya Rp 11.000
Pondok Aren-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 13.000
Ulujami-JORR dan sebaliknya Rp 8.500
Ulujami-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500.
JORR-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/tol-jorr-w2-utara-operasi-macet-di-tol-dalam-kota-bisa-menurun.html
Jumat, 28 Februari 2014
Ada indikasi korupsi di pengelolaan sampah TPST Bantargebang
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki jumlah warga sekitar 20 hingga 30 juta. Selain kemacetan, maka produksi sampah yang dihasilkan warga akan bertambah.
Berdasarkan dokumen yang didapatkan merdeka.com, Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan PT Gondang Tua Jaya untuk pengelolaan sampah. Di mana mereka akan mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Kerja sama akan berlangsung selama lima belas tahun. Dimulai pada 5 Desember 2008 dan akan berakhir akan selesai pada 5 Desember 2023.
Pada Perjanjian Tambahan (Addendum) pertama pasal 16 ayat tiga mengatakan, jika jumlah sampah tidak mencapai jumlah yang disepakati, maka pihak pertama (Pemprov DKI Jakarta) tetap wajib membayar Tipping Fee kepada pihak kedua (PT Gondang Tua Jaya).
Lalu pada Addendum kedua menjelaskan, pada tahun 2013 setiap harinya TPST Bantargebang hanya menerima 3.000 ton perharinya dengan harga Rp 114.307/ton. Sehingga pada tahun 2013 Pemprov DKI Jakarta harus merogok kocek Rp 342.921.000. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi kenaikan harga sampah menjadi Rp 123.452/ton, namun jumlah samaph tidak berubah. Sehingga sehari harus membayar Rp 370.356.000.
Mengenai laporan, dalam pasal empat ayat dua mengatur, PT Gondang Tua Jaya diwajibkan melaporkan secara bulanan, triwulanan (tiga bulanan) dan persemester (enam bulan). Tidak hanya kinerja, tetapi laporan keuangan harus diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menduga adanya indikasi korupsi dalam pengolahan sampah di TPST Bantargebang. Pasalnya volume penduduk semakin bertambah, maka produksi sampah akan mengiringi. Tapi pada kenyataannya berbeda.
Nirwono menambahkan, seharusnya Inspektorat DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap kontrak PKS pengelolaan Bantargebang. "Ada yang harus dilakukan, inspektorat untuk mengecek kontrak tersebut. Adakah kecurangan atau tidak. Karena bisa saja ditemukan indikasi korupsi," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (27/2).
Sedangkan Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas tidak dapat dihubungi ketika ingin dimintai konfirmasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ada-indikasi-korupsi-di-pengelolaan-sampah-tpst-bantargebang.html
Berdasarkan dokumen yang didapatkan merdeka.com, Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan PT Gondang Tua Jaya untuk pengelolaan sampah. Di mana mereka akan mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Kerja sama akan berlangsung selama lima belas tahun. Dimulai pada 5 Desember 2008 dan akan berakhir akan selesai pada 5 Desember 2023.
Pada Perjanjian Tambahan (Addendum) pertama pasal 16 ayat tiga mengatakan, jika jumlah sampah tidak mencapai jumlah yang disepakati, maka pihak pertama (Pemprov DKI Jakarta) tetap wajib membayar Tipping Fee kepada pihak kedua (PT Gondang Tua Jaya).
Lalu pada Addendum kedua menjelaskan, pada tahun 2013 setiap harinya TPST Bantargebang hanya menerima 3.000 ton perharinya dengan harga Rp 114.307/ton. Sehingga pada tahun 2013 Pemprov DKI Jakarta harus merogok kocek Rp 342.921.000. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi kenaikan harga sampah menjadi Rp 123.452/ton, namun jumlah samaph tidak berubah. Sehingga sehari harus membayar Rp 370.356.000.
Mengenai laporan, dalam pasal empat ayat dua mengatur, PT Gondang Tua Jaya diwajibkan melaporkan secara bulanan, triwulanan (tiga bulanan) dan persemester (enam bulan). Tidak hanya kinerja, tetapi laporan keuangan harus diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menduga adanya indikasi korupsi dalam pengolahan sampah di TPST Bantargebang. Pasalnya volume penduduk semakin bertambah, maka produksi sampah akan mengiringi. Tapi pada kenyataannya berbeda.
Nirwono menambahkan, seharusnya Inspektorat DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap kontrak PKS pengelolaan Bantargebang. "Ada yang harus dilakukan, inspektorat untuk mengecek kontrak tersebut. Adakah kecurangan atau tidak. Karena bisa saja ditemukan indikasi korupsi," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (27/2).
Sedangkan Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas tidak dapat dihubungi ketika ingin dimintai konfirmasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ada-indikasi-korupsi-di-pengelolaan-sampah-tpst-bantargebang.html
Jumat, 17 Januari 2014
Ini 5 banjir besar yang pernah melumpuhkan Jakarta
Merdeka.com - Kemarin Jakarta kembali dikepung banjir setelah hujan lebat mengguyur Ibu Kota selama dua hari berturut-turut. Akibatnya, debit air di 13 sungai yang membelah-belah Jakarta meluber dan merendam sejumlah pemukiman dengan ketinggian mencapai 4 meter lebih.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mencatat setidaknya 2.466 orang mengungsi, dan 4 di antaranya meninggal. Mereka berasal dari 175 rukun warga di 33 kelurahan. Sementara data Polda Metro Jaya menyebut jumlah pengungsi lebih besar lagi, mencapai 10.523
Banjir di Jakarta ini memang terjadi sejak lama. Ada beberapa catatan banjir besar pernah melanda Ibu Kota ini, misalnya banjir pada 2007 silam, yang menelan korban jiwa hingga 80 orang. Banjir waktu itu juga melumpuhkan Jakarta.
Selain banjir pada 2007, jauh sebelum itu sebenarnya Jakarta juga pernah mengalami banjir tak kalah hebatnya. Berikut ini 5 banjir besar yang pernah terjadi di Ibu Kota:
1. Banjir Jakarta pada 1918
Merdeka.com - Banjir pada 1918 di Jakarta ini juga melumpuhkan Batavia. Gubernur Jenderal Batavia Jan Pieterszoon Coen, sampai menunjuk arsitek khusus untuk menangani banjir ini. Banjir waktu itu merendam permukiman warga karena limpahan air dari sungai Ciliwung, Cisadane, Angke dan Bekasi.
Akibat banjir, sarana transportasi, termasuk lintasan trem listrik terendam air. Dua lokomotif cadangan dikerahkan untuk membantu trem-trem yang mogok dalam perjalanan. Banjir pada tahun itu merupakan yang terparah dalam dua dekade terakhir.
2. Banjir hebat pada 1979
Merdeka.com - Banjir besar juga pernah melanda DKI Jakarta pada era Gubernur Tjokropranolo. Banjir pada 1979 di Jakarta menggenangi wilayah pemukiman dengan luas mencapai 1.100 hektare. Banjir yang disebabkan hujan lokal dan banjir kiriman itu merendam pemukiman penduduk.
Sebelum tahun itu, banjir sebenarnya juga terjadi. Misalnya pada 1876 dan 1918, banjir pernah sampai merendam rumah penduduk, termasuk bekas benteng VOC di Pasar Ikan. Tapi banjir pada 1979, jauh lebih besar dengan jangkauan lebih luas.
3. Banjir Jakarta pada 1996
Merdeka.com - Pada 6-9 Januari 1996, Jakarta terendam setelah hujan dua hari. Sebulan kemudian, 9-13 Februari 1996, tiga hari hujan lebat dengan curah lima kali lipat di atas normal, merendam Jakarta setinggi 7 meter.
Akibat banjir, 529 rumah hanyut, 398 rusak. Korban mencapai 20 jiwa, 30.000 pengungsi. Nilai kerusakan mencapai USD 435 juta. Banjir 2007 ini juga sampai ke pemukiman elite Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang pada waktu itu sedang dalam proses pembangunan.
4. Banjir besar pada 2007
Merdeka.com - Banjir Jakarta 2007, terjadi pada era Gubernur Sutiyoso. Bencana banjir waktu itu menjadi salah satu yang terburuk. Bayangkan, 60 persen wilayah DKI terendam air dengan kedalaman mencapai 5 meter lebih di beberapa titik.
Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Februari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari, ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang tak tertampung.
Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit.
Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan Rp 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.
5. Banjir tewaskan 20 orang pada 2013
Merdeka.com - Banjir besar di Jakarta yang menelan banyak korban jiwa terjadi pada Januari hingga Februari 2013 lalu. Bencana itu menyebabkan 20 korban meninggal dan 33.500 orang mengungsi. Banjir ini terjadi pada era Gubernur DKI Joko Widodo.
Waktu itu, banjir sampai melumpuhkan pusat kota. Air menggenangi kawasan Sudirman, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI) akibat tanggul Kali Cipinang, di dekat HI.
Diperkirakan banjir menyebabkan kerugian hingga Rp 20 triliun. Sementara pengusaha, melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, mengklaim terjadinya kerugian ekonomi lebih dari Rp 1 triliun.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-5-banjir-besar-yang-pernah-melumpuhkan-jakarta.html
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mencatat setidaknya 2.466 orang mengungsi, dan 4 di antaranya meninggal. Mereka berasal dari 175 rukun warga di 33 kelurahan. Sementara data Polda Metro Jaya menyebut jumlah pengungsi lebih besar lagi, mencapai 10.523
Banjir di Jakarta ini memang terjadi sejak lama. Ada beberapa catatan banjir besar pernah melanda Ibu Kota ini, misalnya banjir pada 2007 silam, yang menelan korban jiwa hingga 80 orang. Banjir waktu itu juga melumpuhkan Jakarta.
Selain banjir pada 2007, jauh sebelum itu sebenarnya Jakarta juga pernah mengalami banjir tak kalah hebatnya. Berikut ini 5 banjir besar yang pernah terjadi di Ibu Kota:
1. Banjir Jakarta pada 1918
Merdeka.com - Banjir pada 1918 di Jakarta ini juga melumpuhkan Batavia. Gubernur Jenderal Batavia Jan Pieterszoon Coen, sampai menunjuk arsitek khusus untuk menangani banjir ini. Banjir waktu itu merendam permukiman warga karena limpahan air dari sungai Ciliwung, Cisadane, Angke dan Bekasi.
Akibat banjir, sarana transportasi, termasuk lintasan trem listrik terendam air. Dua lokomotif cadangan dikerahkan untuk membantu trem-trem yang mogok dalam perjalanan. Banjir pada tahun itu merupakan yang terparah dalam dua dekade terakhir.
2. Banjir hebat pada 1979
Merdeka.com - Banjir besar juga pernah melanda DKI Jakarta pada era Gubernur Tjokropranolo. Banjir pada 1979 di Jakarta menggenangi wilayah pemukiman dengan luas mencapai 1.100 hektare. Banjir yang disebabkan hujan lokal dan banjir kiriman itu merendam pemukiman penduduk.
Sebelum tahun itu, banjir sebenarnya juga terjadi. Misalnya pada 1876 dan 1918, banjir pernah sampai merendam rumah penduduk, termasuk bekas benteng VOC di Pasar Ikan. Tapi banjir pada 1979, jauh lebih besar dengan jangkauan lebih luas.
3. Banjir Jakarta pada 1996
Merdeka.com - Pada 6-9 Januari 1996, Jakarta terendam setelah hujan dua hari. Sebulan kemudian, 9-13 Februari 1996, tiga hari hujan lebat dengan curah lima kali lipat di atas normal, merendam Jakarta setinggi 7 meter.
Akibat banjir, 529 rumah hanyut, 398 rusak. Korban mencapai 20 jiwa, 30.000 pengungsi. Nilai kerusakan mencapai USD 435 juta. Banjir 2007 ini juga sampai ke pemukiman elite Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang pada waktu itu sedang dalam proses pembangunan.
4. Banjir besar pada 2007
Merdeka.com - Banjir Jakarta 2007, terjadi pada era Gubernur Sutiyoso. Bencana banjir waktu itu menjadi salah satu yang terburuk. Bayangkan, 60 persen wilayah DKI terendam air dengan kedalaman mencapai 5 meter lebih di beberapa titik.
Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Februari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari, ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang tak tertampung.
Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit.
Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan Rp 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.
5. Banjir tewaskan 20 orang pada 2013
Merdeka.com - Banjir besar di Jakarta yang menelan banyak korban jiwa terjadi pada Januari hingga Februari 2013 lalu. Bencana itu menyebabkan 20 korban meninggal dan 33.500 orang mengungsi. Banjir ini terjadi pada era Gubernur DKI Joko Widodo.
Waktu itu, banjir sampai melumpuhkan pusat kota. Air menggenangi kawasan Sudirman, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI) akibat tanggul Kali Cipinang, di dekat HI.
Diperkirakan banjir menyebabkan kerugian hingga Rp 20 triliun. Sementara pengusaha, melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, mengklaim terjadinya kerugian ekonomi lebih dari Rp 1 triliun.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-5-banjir-besar-yang-pernah-melumpuhkan-jakarta.html
Kamis, 12 September 2013
Ridwan Saidi: Jalan Medan Merdeka Memiliki Peradaban Sejarah, Jangan Diubah-Ubah
[JAKARTA] Budayawan Betawi, Ridwan Saidi meminta Tim 17 atau para penggagas usulan menggantikan nama Jalan Merdeka Barat atau Jalan Merdeka Timur sebaiknya menyerah ketika rakyat menolak.
Karena semua jalan di ibukota negara ini memiliki peradaban sejarah yang tidak semudah itu diubah-ubah.
Selain itu, jalan-jalan di Jakarta ini memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga jangan main-main kalau nanti ada yang mati tanpa kelihatan kuburannya.
“Jalan-jalan di Jakarta ini memiliki sejarah peradaban dan spiritualitas yang tinggi. Jadi, jangan mentang-mentang AM Fatwa sebagai politisi, lalu menyatakan akan berjalan terus mengubah nama jalan Medan Merdeka itu. Kalau terbukti idenya ditolak keras masyarakat, ya menyerahlah. Itu sportif namanya. Jangan ngotot mau jalan terus,” kata Ridwan Saidi dalam diskusi bersama sejarahwan LIPI Asvi Warman Adam dan AM Fatwa di Gedung DPD/DPR RI Jakarta, Rabu (11/10).
Ridwan pun meminta AM Fatwa rendah hati bahwa orang Betawi berikut jalan-jalannya memiliki sejarah peradaban panjang dan spiritualitas sendiri.
“Ini masalah peradaban, bukan politik. Tapi, kalau kuat silakan iseng-iseng mengganti nama Jl Medan Merdeka Barat. Nanti kalau mati tidak akan diketemukan kuburannya,” katanya.
Ridwan Saidi mengatakan, spiritualitas Medan Merdeka sangat tinggi. Dulu, kata dia, ada sekumpulan orang hendak melaksanakan salad di sana, tiba-tiba hujan deras turun.
Munarman, juru bicara FPI juga ketika berbuat ulah di sana, langsung kena batunya. “Jadi hati-hati mengganti nama Medan Merdeka itu,” katanya.
Sebelumnya, AM Fatwa dan Tim 17 yang dibentuk secara informal mengusulkan perubahan jalan di Jakarta.
AM Fatwa mengatakan, dalam usulan mereka, nama Jalan Merdeka Utara berubah menjadi Jalan Soekarno.
Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan M Hatta. Lalu, Jalan Medan Merdeka Timur dan Medan Merdeka Barat diubah menjadi Jalan Soeharto dan Jalan Ali Sadikin.
Sejarahwan Asvi Warman mengatakan, untuk mengubah nama Jalan Soekarno dan Jalan M Hatta tidak masalah, semua orang sepakat.
“Tetapi tapi begitu masuk Jalan Soeharto, ya kita harus pikir-pikir karena mayoritas masyarakat menolak. Ini mengundang kontroversi,” katanya.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/ridwan-saidi-jalan-medan-merdeka-memiliki-peradaban-sejarah-jangan-diubah-ubah/41654
Karena semua jalan di ibukota negara ini memiliki peradaban sejarah yang tidak semudah itu diubah-ubah.
Selain itu, jalan-jalan di Jakarta ini memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga jangan main-main kalau nanti ada yang mati tanpa kelihatan kuburannya.
“Jalan-jalan di Jakarta ini memiliki sejarah peradaban dan spiritualitas yang tinggi. Jadi, jangan mentang-mentang AM Fatwa sebagai politisi, lalu menyatakan akan berjalan terus mengubah nama jalan Medan Merdeka itu. Kalau terbukti idenya ditolak keras masyarakat, ya menyerahlah. Itu sportif namanya. Jangan ngotot mau jalan terus,” kata Ridwan Saidi dalam diskusi bersama sejarahwan LIPI Asvi Warman Adam dan AM Fatwa di Gedung DPD/DPR RI Jakarta, Rabu (11/10).
Ridwan pun meminta AM Fatwa rendah hati bahwa orang Betawi berikut jalan-jalannya memiliki sejarah peradaban panjang dan spiritualitas sendiri.
“Ini masalah peradaban, bukan politik. Tapi, kalau kuat silakan iseng-iseng mengganti nama Jl Medan Merdeka Barat. Nanti kalau mati tidak akan diketemukan kuburannya,” katanya.
Ridwan Saidi mengatakan, spiritualitas Medan Merdeka sangat tinggi. Dulu, kata dia, ada sekumpulan orang hendak melaksanakan salad di sana, tiba-tiba hujan deras turun.
Munarman, juru bicara FPI juga ketika berbuat ulah di sana, langsung kena batunya. “Jadi hati-hati mengganti nama Medan Merdeka itu,” katanya.
Sebelumnya, AM Fatwa dan Tim 17 yang dibentuk secara informal mengusulkan perubahan jalan di Jakarta.
AM Fatwa mengatakan, dalam usulan mereka, nama Jalan Merdeka Utara berubah menjadi Jalan Soekarno.
Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan M Hatta. Lalu, Jalan Medan Merdeka Timur dan Medan Merdeka Barat diubah menjadi Jalan Soeharto dan Jalan Ali Sadikin.
Sejarahwan Asvi Warman mengatakan, untuk mengubah nama Jalan Soekarno dan Jalan M Hatta tidak masalah, semua orang sepakat.
“Tetapi tapi begitu masuk Jalan Soeharto, ya kita harus pikir-pikir karena mayoritas masyarakat menolak. Ini mengundang kontroversi,” katanya.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/ridwan-saidi-jalan-medan-merdeka-memiliki-peradaban-sejarah-jangan-diubah-ubah/41654
Rabu, 04 September 2013
Usulan Jokowi soal ganti nama Jalan Merdeka dinilai pemborosan
Gubernur DKI Jakarta Jokowi sempat mendatangi MPR untuk membahas perubahan nama Jalan Medan Merdeka Utara diganti Jalan Bung Karno dan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta. Jokowi mengaku, usulan itu hanya sebagai bentuk penghargaan atas jasa perjuangan Soekarno dan M Hatta.
"Ya ini kan penghargaan jasa proklamator kan, kemudian Bung Hatta juga," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/9) kemarin.
Jokowi mengaku tidak ada desakan dari PDIP soal usulan nama tersebut. Dia menegaskan, usulan itu murni untuk menghargai jasa kedua proklamator tersebut.
"Ya kan kalau pakai nama Bung Karno saya kira pas, dan kemudian direspons oleh panitia 17 untuk itu," terangnya.
Usulan Jokowi ini pun segera menuai pro dan kontra. Mungkinkah ini usulan Jokowi untuk merebut simpati di 2014?
Hal itu belum terjawab, namun demikian banyak yang menilai usulan mantan wali kota Solo itu tidak realistis. Jokowi dinilai hanya melakukan pemborosan.
Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menyatakan tidak setuju dengan wacana penggantian nama jalan protokol di sekitar Monas Jakarta dengan nama Bung Karno, Bung Hatta. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP AP menyebut nama Jalan Medan Merdeka Utara, Selatan, Barat dan Timur, sudah permanen serta masyarakat se-Indonesia dan dunia sudah mengetahui, sehingga tidak perlu diganti.
"Penggantian nama jalan itu hanya pemborosan anggaran pemerintah dan swasta, karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk mengganti alamat papan nama, kop suarat, alamat kantor, pemilik KTP," kata AP Batubara yang akrab disapa 'AP' itu seperti dikutip Antara, Rabu (4/9).
AP menilai, bahwa usulan penggantian nama jalan protokol di sekitar Monas terlalu mengada-ada, karena masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Selain itu, penggantian nama akan menimbulkan polemik di masyarakat, sedangkan bagi Proklamator Indonesia Soekarno-Hatta, namanya sudah digunakan untuk nama Bandara Soekarno-Hatta dan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
AP juga mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar tidak mengusulkan penggantian nama jalan protokol itu, karena masih banyak pekerjaan penting yang harus selesaikan di Jakarta, seperti mengatasi kemacetan lalu lintas, banjir, sampah dan penyediaan sarana angkutan umum bagi warga.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Secara pribadi, Ahok mengaku kurang setuju dengan ide Gubernur Jokowi tersebut.
"Saya pribadi sih lebih suka Merdeka Utara, Timur, Barat dan Selatan. Itu kan lebih mudah ngafalnya. Langsung tahu posisi. Terus kalau ngomong mau ke Merdeka Utara, tinggal nyebrang ke Merdeka Selatan kan lebih enak, orang lebih hafal kan," ujar Ahok di Balai kota Jakarta, Selasa (3/9).
Ahok beranggapan jika ada usulan nama Soekarno-Hatta tidak masalah. Tetapi, jika Suharto diusulkan juga, justru dia mempertanyakan kenapa nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, BJ Habbie tidak sekalian diikutsertakan.
"Makanya bisa jadi masalah juga. Ada kajian lah. Kalau saya pribadi sih, lebih suka Medan Merdeka Barat, Utara, Timur dan Selatan, itu lebih gampang hafalnya yah. Merdeka-merdeka itu kan ada artinya itu di situ," tegasnya.
Lalu apakah usulan ini yang dianggap pemborosan ini akan direalisasikan?
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/usulan-jokowi-soal-ganti-nama-jalan-merdeka-dinilai-pemborosan.html
"Ya ini kan penghargaan jasa proklamator kan, kemudian Bung Hatta juga," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/9) kemarin.
Jokowi mengaku tidak ada desakan dari PDIP soal usulan nama tersebut. Dia menegaskan, usulan itu murni untuk menghargai jasa kedua proklamator tersebut.
"Ya kan kalau pakai nama Bung Karno saya kira pas, dan kemudian direspons oleh panitia 17 untuk itu," terangnya.
Usulan Jokowi ini pun segera menuai pro dan kontra. Mungkinkah ini usulan Jokowi untuk merebut simpati di 2014?
Hal itu belum terjawab, namun demikian banyak yang menilai usulan mantan wali kota Solo itu tidak realistis. Jokowi dinilai hanya melakukan pemborosan.
Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menyatakan tidak setuju dengan wacana penggantian nama jalan protokol di sekitar Monas Jakarta dengan nama Bung Karno, Bung Hatta. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP AP menyebut nama Jalan Medan Merdeka Utara, Selatan, Barat dan Timur, sudah permanen serta masyarakat se-Indonesia dan dunia sudah mengetahui, sehingga tidak perlu diganti.
"Penggantian nama jalan itu hanya pemborosan anggaran pemerintah dan swasta, karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk mengganti alamat papan nama, kop suarat, alamat kantor, pemilik KTP," kata AP Batubara yang akrab disapa 'AP' itu seperti dikutip Antara, Rabu (4/9).
AP menilai, bahwa usulan penggantian nama jalan protokol di sekitar Monas terlalu mengada-ada, karena masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Selain itu, penggantian nama akan menimbulkan polemik di masyarakat, sedangkan bagi Proklamator Indonesia Soekarno-Hatta, namanya sudah digunakan untuk nama Bandara Soekarno-Hatta dan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
AP juga mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar tidak mengusulkan penggantian nama jalan protokol itu, karena masih banyak pekerjaan penting yang harus selesaikan di Jakarta, seperti mengatasi kemacetan lalu lintas, banjir, sampah dan penyediaan sarana angkutan umum bagi warga.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Secara pribadi, Ahok mengaku kurang setuju dengan ide Gubernur Jokowi tersebut.
"Saya pribadi sih lebih suka Merdeka Utara, Timur, Barat dan Selatan. Itu kan lebih mudah ngafalnya. Langsung tahu posisi. Terus kalau ngomong mau ke Merdeka Utara, tinggal nyebrang ke Merdeka Selatan kan lebih enak, orang lebih hafal kan," ujar Ahok di Balai kota Jakarta, Selasa (3/9).
Ahok beranggapan jika ada usulan nama Soekarno-Hatta tidak masalah. Tetapi, jika Suharto diusulkan juga, justru dia mempertanyakan kenapa nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, BJ Habbie tidak sekalian diikutsertakan.
"Makanya bisa jadi masalah juga. Ada kajian lah. Kalau saya pribadi sih, lebih suka Medan Merdeka Barat, Utara, Timur dan Selatan, itu lebih gampang hafalnya yah. Merdeka-merdeka itu kan ada artinya itu di situ," tegasnya.
Lalu apakah usulan ini yang dianggap pemborosan ini akan direalisasikan?
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/usulan-jokowi-soal-ganti-nama-jalan-merdeka-dinilai-pemborosan.html
Senin, 29 Juli 2013
Setelah Thamrin-Sudirman, 1.000 Bangku Taman Akan Dipasang Lagi
Liputan6.com, Jakarta : Setelah memasang 344 unit bangku taman di sepanjang jalan Sudirman- MH. Thamrin- Medan Merdeka, Dinas Pertamanan DKI Jakarta akan kembali mendatangkan 1.000 bangku taman yang akan disebar di beberapa titik ruang publik di DKI Jakarta.
"Kemarin 334 sudah dipasang, secara bertahap akan datang lagi sebanyak 1.000 bangku," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Widyo Dwiyono, di Jakarta, Minggu, (28/7/2013).
Widyo mengatakan, nantinya, bangku-bangku itu akan ditempatkan di sejumlah pedestarian jalan- jalan di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Selatan, yang menjadi tempat keramaian dan ruang publik.
"Akan dipasang di Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Pemuda, di sekitar Senayan dan juga ruang publik lain seperti taman-taman yang menjadi ruang terbuka," jelas dia.
Apakah bentuk kursi yang akan didatangkan itu sama seperti 344 kursi yang telah terpasang, Widyo mengiyakan. Namun ia masih enggan menyampaikan seperti apa bentuk bangku itu dan di mana barang itu diproduksi.
"Kalau bentuk bangkunya agak berbeda. Inovasi baru pokoknya. Nanti baru disampaikan. Tapi pastinya sudah dibicarakan dan didiskusikan mengenai bahan dan bentuknya seperti apa nanti," ucap dia.
Widyo mengungkapkan sama seperti bangku-bangku yang telah terpasang saat ini, bangku itu didapat bukan dari APBD, tapi dari sumbangan beberapa perusahaan. Pengadaan bangku-bangku itupun disebut oleh Widyo langsung dari Jokowi dan bukan melalui dinas pertamanan.
"Itu masuknya dari Pak Gubernur langsung, bukan dari Dinas. Kalau saya hanya diperintahkan untuk menentukan di mana saja lokasi-lokasi pemasangan bangku itu," tutur dia.
Pantauan Liputan6.com, selain dipasang di pedestarian Jalan Thamrin- Sudirman dan Medan Merdeka, bangku- bangku taman juga sudah terpasang di Jalan Ridwan Rais, Kebon Sirih, dan sekitar Jalan Menteng.
Selain itu, bangku juga terpasang di sejumlah ruang publik dan taman, seperti Taman Suropati, jalan teras kering Banjir Kanal Timur (BKT) dan di lokasi pembangunan taman Waduk Pluit. (Ali)
Sumber : http://news.liputan6.com/read/651446/setelah-thamrin-sudirman-1000-bangku-taman-akan-dipasang-lagi
"Kemarin 334 sudah dipasang, secara bertahap akan datang lagi sebanyak 1.000 bangku," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Widyo Dwiyono, di Jakarta, Minggu, (28/7/2013).
Widyo mengatakan, nantinya, bangku-bangku itu akan ditempatkan di sejumlah pedestarian jalan- jalan di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Selatan, yang menjadi tempat keramaian dan ruang publik.
"Akan dipasang di Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Pemuda, di sekitar Senayan dan juga ruang publik lain seperti taman-taman yang menjadi ruang terbuka," jelas dia.
Apakah bentuk kursi yang akan didatangkan itu sama seperti 344 kursi yang telah terpasang, Widyo mengiyakan. Namun ia masih enggan menyampaikan seperti apa bentuk bangku itu dan di mana barang itu diproduksi.
"Kalau bentuk bangkunya agak berbeda. Inovasi baru pokoknya. Nanti baru disampaikan. Tapi pastinya sudah dibicarakan dan didiskusikan mengenai bahan dan bentuknya seperti apa nanti," ucap dia.
Widyo mengungkapkan sama seperti bangku-bangku yang telah terpasang saat ini, bangku itu didapat bukan dari APBD, tapi dari sumbangan beberapa perusahaan. Pengadaan bangku-bangku itupun disebut oleh Widyo langsung dari Jokowi dan bukan melalui dinas pertamanan.
"Itu masuknya dari Pak Gubernur langsung, bukan dari Dinas. Kalau saya hanya diperintahkan untuk menentukan di mana saja lokasi-lokasi pemasangan bangku itu," tutur dia.
Pantauan Liputan6.com, selain dipasang di pedestarian Jalan Thamrin- Sudirman dan Medan Merdeka, bangku- bangku taman juga sudah terpasang di Jalan Ridwan Rais, Kebon Sirih, dan sekitar Jalan Menteng.
Selain itu, bangku juga terpasang di sejumlah ruang publik dan taman, seperti Taman Suropati, jalan teras kering Banjir Kanal Timur (BKT) dan di lokasi pembangunan taman Waduk Pluit. (Ali)
Sumber : http://news.liputan6.com/read/651446/setelah-thamrin-sudirman-1000-bangku-taman-akan-dipasang-lagi
Langganan:
Postingan
(
Atom
)