TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menekankan kepada seluruh warga Jakarta untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga kebersihan dan mengelola sampah.
"Mulai saat ini, masyarakat DKI Jakarta menjadi pelaku utama dan harus bertanggungjawab dalam pengelolaan kebersihan kota," ujar Joko Widodo saat berpidato dalam Rapat Paripurna Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Joko Widodo menjelaskan, penekanan ini dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat yang dinilai masih abai terhadap kebersihan kota, sehingga bencana banjir terus menjadi ancaman warga lantaran pengabaian itu.
"Ini menuntut perubahan pola pikir dan cara pandang seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah," kata pria yang akrab disapa Jokowi.
Rencana perubahan pola pikir tersebut, lanjut Jokowi, yakni dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
"Bahwa sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis masyarakat pelaku industri dan pengelola kawasan mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sampah pengelolaan sampah harus lebih mengutamakan pengurangan di sumber sampah," kata Jokowi.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/05/warga-dki-ikut-bertanggung-jawab-kelola-sampah
Tampilkan postingan dengan label perubahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label perubahan. Tampilkan semua postingan
Rabu, 06 Maret 2013
Selasa, 20 November 2012
Soal Banjir, Perilaku Masyarakat Juga Harus Berubah
JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang melanda Jakarta sudah merupakan permasalahan klasik di Ibu Kota Indonesia ini. Musim hujan datang, Jakarta sudah pasti mendapat kiriman air dari Bogor dan Depok yang membuat Jakarta dengan struktur tanahnya yang rendah menjadi terendam.
Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.
"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.
"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.
Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.
"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.
Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah
Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.
"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.
"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.
Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.
"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.
Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah
Selasa, 16 Oktober 2012
Dua Tantangan Terberat Jokowi sebagai Gubernur DKI
Setelah Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, pada Senin (15/10) besok, maka dia akan dituntut untuk menyelesaikan seluruh masalah Kota Jakarta.
Ada dua tantangan terberat yang harus diselesaikan Jokowi dan harus dimasukkan dalam program 100 hari kerjanya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pemimpin pemerintahan DKI Jakarta.
Kedua tantangan tersebut adalah pembenahan birokrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta penanganan kemacetan lalu lintas ibu kota yang belum terpecahkan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah mengatakan, ada empat masalah penting yang harus menjadi prioritas utama bagi Jokowi dalam melakukan perubahan di Jakarta. S
alah satu masalah yang dihadapi kontinyu warga Jakarta itu adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan ini menurutnya sangat sulit ditangani, bukan karena rasio jalan yang kurang, tetapi armada transportasi angkutan umum yang sudah tua.
"Masalah kedua adalah, saat musim hujan, beberapa wilayah Jakarta masih banjir. Lalu masalah pengentasan kemiskinan, dan reformasi birokrasi agar dapat memiliki mental melayani daripada dilayani," kata Iberamsjah kepada Beritasatu.com, Minggu (14/10).
Dari keempat masalah tersebut, Iberamsjah menilai, masalah reformasi birokrasi dan kemacetan merupakan tantangan terberat bagi sosok Jokowi dalam membangun Jakarta. Untuk itu menurutnya, diperlukan program terencana dan terpadu terhadap kedua tantangan terberat itu, atau terhadap keempat masalah prioritas tersebut.
Untuk membenahi birokrasi di tubuh Pemprov DKI, menurut Iberamsjah, Jokowi harus meningkatkan disiplin pegawai dan menciptakan mental melayani, harus ramah melayani, selalu siap siaga di pos-pos pelayanan, dan yang paling penting harus bekerja tepat waktu. Kemudian untuk mengatasi banjir, Jokowi harus melakukan normalisasi saluran air di seluruh wilayah DKI, sehingga banjir dapat hilang di ibu kota.
Begitu juga dengan pengentasan kemiskinan, di mana Jokowi diharapkan dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Contohnya antara lain adalah warga miskin di kolong jembatan, rel kereta, serta di kawasan pinggiran sungai.
"Semuanya ini harus terlihat perubahannya selama 100 hari ke depan. Warga tidak menuntut untuk diselesaikan, tetapi paling tidak, ada perubahan yang penting. Karena untuk menyelesaikan semua masalah tersebut membutuhkan waktu dua atau tiga tahun," ujarnya.
Mengenai Ahok, Iberamsjah menilai kompetensinya dalam mendampingi Jokowi belum teruji. Dengan kata lain, kekuatan Ahok belum kelihatan dalam memadukan kemampuannya bersama Jokowi.
Kendati demikian, Iberamsjah menegaskan dalam memimpin Kota Jakarta, diperlukan kepemimpinan Jokowi dalam mengatur Wakil Gubernurnya itu, di mana Ahok tetap harus melihat Jokowi sebagai komandannya.
"Warga Jakarta memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Warga menunggu Jokowi menepati janjinya, yaitu berkeliling wilayah Jakarta, tidak hanya di kantor saja. Ya, kita lihat saja penepatan janjinya," tuturnya.
Tidak sekadar kulo nuwun
Sementara, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengungkapkan hal senada, tantangan yang terberat harus dihadapi Jokowi seusai dilantik adalah membenahi birokrasi di jajaran Pemprov DKI.
Menurutnya pula, kinerja Jokowi harus ditopang oleh birokrasi yang solid. Kalau tidak solid, maka menurutnya, Jokowi tidak akan dapat bekerja dengan baik, bahkan bisa saja menuju kehancuran.
"Dia kan belum dikenal dan belum pernah bersentuhan dengan seluruh birokrasi Pemprov DKI. Jadi, yang pertama kali harus dilakukan adalah menyapa dan merangkul pegawainya. Tidak hanya sekadar kulo nuwun saja. Sebab semua perubahan dan pelaksanaan program otaknya ada di birokrasi," kata Siti.
Siti menilai, yang harus dilakukan Jokowi adalah turun dari singgasananya untuk bertemu langsung dan meninjau langsung para jajaran dinas dan lembaga/badan Pemprov DKI di lapangan. Artinya, berinteraksi langsung dengan jajaran birokrasi dan tidak terlena dengan fasilitas yang dia terima sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dengan kata lain, sebelum melakukan program-program pembangunan yang menjadi fokus utamanya, Jokowi harus menguatkan pondasinya di birokrasi, sebab jika tidak dikhawatirkan akan timbul konflik.
Tantangan terberat kedua, menurut Siti pula, adalah mengurai kemacetan lalu lintas. Masalah ini menurutnya mengalahkan masalah pendidikan gratis dan banjir.
Siti pun mengakui, memang hal itu tak akan mungkin selesai dalam satu tahun, tetapi Jokowi diharapkan harus jelas menetapkan arah mengurai kemacetannya. Baik itu bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar, seperti Pemprov Jawa Barat dan Banten, maupun dengan pemerintah pusat.
"Karena untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov DKI tidak bisa sendirian," ujarnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/pilkada-dki/77579-dua-tantangan-terberat-jokowi-sebagai-gubernur-dki.html
Ada dua tantangan terberat yang harus diselesaikan Jokowi dan harus dimasukkan dalam program 100 hari kerjanya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pemimpin pemerintahan DKI Jakarta.
Kedua tantangan tersebut adalah pembenahan birokrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta penanganan kemacetan lalu lintas ibu kota yang belum terpecahkan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah mengatakan, ada empat masalah penting yang harus menjadi prioritas utama bagi Jokowi dalam melakukan perubahan di Jakarta. S
alah satu masalah yang dihadapi kontinyu warga Jakarta itu adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan ini menurutnya sangat sulit ditangani, bukan karena rasio jalan yang kurang, tetapi armada transportasi angkutan umum yang sudah tua.
"Masalah kedua adalah, saat musim hujan, beberapa wilayah Jakarta masih banjir. Lalu masalah pengentasan kemiskinan, dan reformasi birokrasi agar dapat memiliki mental melayani daripada dilayani," kata Iberamsjah kepada Beritasatu.com, Minggu (14/10).
Dari keempat masalah tersebut, Iberamsjah menilai, masalah reformasi birokrasi dan kemacetan merupakan tantangan terberat bagi sosok Jokowi dalam membangun Jakarta. Untuk itu menurutnya, diperlukan program terencana dan terpadu terhadap kedua tantangan terberat itu, atau terhadap keempat masalah prioritas tersebut.
Untuk membenahi birokrasi di tubuh Pemprov DKI, menurut Iberamsjah, Jokowi harus meningkatkan disiplin pegawai dan menciptakan mental melayani, harus ramah melayani, selalu siap siaga di pos-pos pelayanan, dan yang paling penting harus bekerja tepat waktu. Kemudian untuk mengatasi banjir, Jokowi harus melakukan normalisasi saluran air di seluruh wilayah DKI, sehingga banjir dapat hilang di ibu kota.
Begitu juga dengan pengentasan kemiskinan, di mana Jokowi diharapkan dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Contohnya antara lain adalah warga miskin di kolong jembatan, rel kereta, serta di kawasan pinggiran sungai.
"Semuanya ini harus terlihat perubahannya selama 100 hari ke depan. Warga tidak menuntut untuk diselesaikan, tetapi paling tidak, ada perubahan yang penting. Karena untuk menyelesaikan semua masalah tersebut membutuhkan waktu dua atau tiga tahun," ujarnya.
Mengenai Ahok, Iberamsjah menilai kompetensinya dalam mendampingi Jokowi belum teruji. Dengan kata lain, kekuatan Ahok belum kelihatan dalam memadukan kemampuannya bersama Jokowi.
Kendati demikian, Iberamsjah menegaskan dalam memimpin Kota Jakarta, diperlukan kepemimpinan Jokowi dalam mengatur Wakil Gubernurnya itu, di mana Ahok tetap harus melihat Jokowi sebagai komandannya.
"Warga Jakarta memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Warga menunggu Jokowi menepati janjinya, yaitu berkeliling wilayah Jakarta, tidak hanya di kantor saja. Ya, kita lihat saja penepatan janjinya," tuturnya.
Tidak sekadar kulo nuwun
Sementara, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengungkapkan hal senada, tantangan yang terberat harus dihadapi Jokowi seusai dilantik adalah membenahi birokrasi di jajaran Pemprov DKI.
Menurutnya pula, kinerja Jokowi harus ditopang oleh birokrasi yang solid. Kalau tidak solid, maka menurutnya, Jokowi tidak akan dapat bekerja dengan baik, bahkan bisa saja menuju kehancuran.
"Dia kan belum dikenal dan belum pernah bersentuhan dengan seluruh birokrasi Pemprov DKI. Jadi, yang pertama kali harus dilakukan adalah menyapa dan merangkul pegawainya. Tidak hanya sekadar kulo nuwun saja. Sebab semua perubahan dan pelaksanaan program otaknya ada di birokrasi," kata Siti.
Siti menilai, yang harus dilakukan Jokowi adalah turun dari singgasananya untuk bertemu langsung dan meninjau langsung para jajaran dinas dan lembaga/badan Pemprov DKI di lapangan. Artinya, berinteraksi langsung dengan jajaran birokrasi dan tidak terlena dengan fasilitas yang dia terima sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dengan kata lain, sebelum melakukan program-program pembangunan yang menjadi fokus utamanya, Jokowi harus menguatkan pondasinya di birokrasi, sebab jika tidak dikhawatirkan akan timbul konflik.
Tantangan terberat kedua, menurut Siti pula, adalah mengurai kemacetan lalu lintas. Masalah ini menurutnya mengalahkan masalah pendidikan gratis dan banjir.
Siti pun mengakui, memang hal itu tak akan mungkin selesai dalam satu tahun, tetapi Jokowi diharapkan harus jelas menetapkan arah mengurai kemacetannya. Baik itu bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar, seperti Pemprov Jawa Barat dan Banten, maupun dengan pemerintah pusat.
"Karena untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov DKI tidak bisa sendirian," ujarnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/pilkada-dki/77579-dua-tantangan-terberat-jokowi-sebagai-gubernur-dki.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)