Makin Ditunda Proyek Monorel, Ini Gambaran Pembengkakan Biayanya

TRIBUNNEWS.COM - Proyek Monorel yang diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan ibukota ternyata tak kunjung mulai pembangunannya. Masalah utamanya karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorel (JM), selaku pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.

Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.

PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.

"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).

Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.

Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.

Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.

Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.

Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.

"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.

Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya

'Jokowi-Nur Mahmudi Jangan Ribut Kelola Kota'

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai pengelolaan Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya, seperti Depok, harus sinergis. “Jangan ribut soal otonomi saja, tapi juga kerja sama tata kelola,” kata Yayat Supiyatna kepada Tempo, Kamis, 28 November 2013.

Dalam berita Tempo sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengeluh kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata kelola Depok yang berkaitan dengan Jakarta. Nur Mahmudi mengeluhkan tiga hal, yakni meminta anggaran Rp 100 miliar untuk mengelola 26 situ di Depok sebagai daerah penyangga banjir. Nur Mahmudi juga menyatakan menolak wacana penggabungan Depok menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Ia pun tak setuju soal rencana pembangunan waduk di Depok untuk menahan aliran banjir kiriman dari Bogor.

Yayat mengatakan Jakarta tak bisa bekerja sendiri membenahi persoalannya. Soalnya, permasalahan tidak muncul di dalam lingkup Kota Jakarta saja, tapi juga daerah penyangga lain yang lokasinya dekat, seperti Kota Depok, Tangerang atau Bogor.

Yayat menilai ada tiga hal program prioritas yang bisa dilakukan bersama antara Jakarta dan Depok, yakni di sektor pemukiman, transportasi dan pencegahan banjir. “Kalau di sektor pemukiman, ya Depok bisa menyediakan kawasan perumahan warga Jakarta. Namun, warga Depok harus dibantu dengan kemudahan transportasi. Untuk pencegahan banjir Depok harus mempertahankan Ruang Terbuka Hijau agar tidak dikonversi,” ujar Yayat.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/28/214533091/Jokowi-Nur-Mahmudi-Jangan-Ribut-Kelola-Kota

MS Hidayat: Jokowi Tak Usah Takut LCGC Bikin Macet

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Sulaeman Hidayat mengatakan mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC) tidak hanya dijual di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di ratusan kota lain di Indonesia. “Jadi, Pak Jokowi tidak usah khawatir LCGC akan membuat Jakarta semakin macet,” ujarnya di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Kamis, 12 September 2013.

Sebelumnya diberitakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan tidak terlalu senang dengan peluncuran mobil murah ramah lingkungan. Menurut dia, peluncuran mobil ini akan menambah jumlah kendaraan di jalan raya sehingga memperparah kemacetan di Ibu Kota.

Menanggapi kekhawatiran Jokowi itu, Hidayat berujar, seharusnya pemerintah mengantisipasi kemacetan dengan memperbaiki infrastruktur dan manajemen lalu lintas, serta menertibkan pelanggaran lalu lintas.

Menurut dia, masyarakat kelas menengah, kata Menteri Hidayat, harus diberi kesempatan untuk memiliki mobil. “Mereka yang berpenghasilan kecil sampai menengah juga berhak punya mobil,” katanya. Melalui program LCGC inilah pemerintah menggandeng industri otomotif untuk memproduksi mobil murah dan ramah lingkungan.

Awal pekan ini menjadi ajang perkenalan LCGC secara resmi. Sejumlah pabrikan otomotif meluncurkan produk mobil murah ramah lingkungan mereka. Senin lalu Toyota dan Daihatsu memperkenalkan Agya dan Ayla. Kemarin, Honda merilis Brio Satya. Adapun produsen mobil asal India Tata Motors dan pabrikan otomotif Jepang Nissan sudah menyatakan niat mereka memproduksi LCGC untuk pasar Indonesia.

Hidayat memastikan kendati dijual murah dan diproduksi massal, pengguna mobil ini akan diwajibkan menggunakan bahan bakar minyak non-subsidi. “Soal peraturannya sedang dibicarakan bagaimana teknisnya dan siapa yang mengeluarkan,” katanya.

Dia menampik prediksi sejumlah pihak yang mengatakan produksi LCGC justru akan meningkatkan konsumsi bahan bakar subsidi pada masyarakat. “Mobil ini spesifikasinya bukan untuk Premium. Kalau dipaksa pakai Premium dua tahun bisa rusak.”

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/09/12/092512697/MS-Hidayat-Jokowi-Tak-Usah-Takut-LCGC-Bikin-Macet

Membuang dan Mengais Sampah Bakal Didenda

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat aturan soal pembuangan sampah di Jakarta. Ke depannya, mereka yang membuang sampah sembarangan maupun mengais sampah akan didenda Rp 500 ribu.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/134802-membuang-dan-mengais-sampah-bakal-didenda.html

Sampah dan Banjir seperti Dua Mata Koin di Jakarta

INILAH.COM, Jakarta - Sampah dan banjir masih menjadi persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari ibu kota Jakarta. Sampah yang kerap menumpuk di pintu air sebagai salah satu penyebab Jakarta dilanda banjir. Misalnya, tumpukan sampah menggunung di Pintu air Manggarai.

Calon anggota DPD RI dari Jakarta, Rommy mengatakan persoalan sampah dan banjir di Jakarta bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan.

"Pertanyaan yang mengusik saya adalah mengapa produksi sampah tidak berbanding positif dengan pembersihan sampah yang terus menerus menyebabkan persoalan sampah dan banjir menjadi dua mata koin yang tak terpisah," kata Rommy melalui rilisnya, di Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Untuk itu, dia mengimbau seluruh warga Jakarta agar mengampanyekan kepada anak-anak agar tidak menjadi tukang nyampah namun menjadi tukang kelola sampah.

"Saya kira upaya Jokowi-Ahok yang sudah mati-matian ngurusin soal sampah akan sia-sia jika kesadaran warga rendah. Jadi yang pertama itu, soal kesadaran," kata Rommy.

Sehingga tidak menjadi alasan jika gaji belum dibayar empat bulan, pekerja harian pengangkut sampah mogok kerja, lalu sampah menggunung. Sebab fokus pada penanggulangan sampah yang dana operasional angkutnya saja bisa mencapai Rp2 miliar per hari.

Selain warga DKI Jakarta, kata Rommy, warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga harus diingatkan soal produksi sampah dan pengelolaannya. Sebab Jakarta sering dapat kiriman sampah dan banjir dari Depok, Bekasi. "Jadi, kalau bisa harus ada kebijakan serius dengan daerah," tegasnya.

Selain itu, karena DKI tidak punya pulau tersendiri untuk tempat pembuangan sampah (seperti yang dimiliki Singapura, misalnya), maka DKI sudah saatnya membuat titik baru pembuangan dan pengelolaan sampah.

"DKI perlu memikirkan sentra-sentra baru pembuangan dan pengelolaan sampah yang bisa dipusatkan di beberapa titik di DKI, dan jangan dipusatkan semua di Bantar Gebang," harap Rommy.

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2011922/sampah-dan-banjir-seperti-dua-mata-koin-di-jakarta