JAKARTA, KOMPAS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berpendapat, reklamasi di Teluk Jakarta berpotensi memperparah banjir di Ibu Kota.
Mereka menyebut bahwa reklamasi akan menyebabkan perlandaian terhadap sungai-sungai yang ada di daratan Jakarta.
Deputi Direktur Walhi Jakarta Zaenal Muttaqin mengatakan, berdasarkan kajian Badan Pengelola (BP) Pantai Utara Jakarta, pelandaian sungai disebabkan tekanan arus laut dari Teluk Jakarta.
"Di wilayah pinggiran sungai terjadi nol gravitasi, sementara dari laut muncul tekanan arus sehingga air laut yang diam ini bergerak ke arah daratan. Itulah yang menyebabkan terjadinya pelebaran banjir," kata Zaenal dalam acara konsultasi publik rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta, di Balai Kota, Kamis (22/10/2015).
Zaenal menyatakan, keadaan semakin parah karena permukaan tanah di Jakarta turun dari waktu ke waktu. Ia menyebutkan bahwa penurunan air tanah di Jakarta disebabkan oleh penggunaan air tanah secara masif.
"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki solusi nyata dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah di Jakarta," ujar dia.
Tercatat, ada sembilan pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.
Sejauh ini, baru dua pengembang yang telah mendapatkan izin pelaksanaan, yakni PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro) untuk reklamasi di Pulau G, dan PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu) untuk Pulau C, D, dan E.
Izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014, sedangkan izin untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 saat era Gubernur Fauzi Bowo.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/22/13194921/Walhi.Reklamasi.Membuat.Jakarta.Semakin.Banjir
Tampilkan postingan dengan label teluk. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label teluk. Tampilkan semua postingan
Kamis, 22 Oktober 2015
Kamis, 09 April 2015
Izin Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta Dinilai Tidak Gratis
JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komite Indonesia Bangkit (KIB) mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memberikan izin kepada perusahaan properti dalam proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Izin dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014.
Meski mengaku tidak mengetahui secara persis, Adhi menjamin ada keuntungan pribadi yang didapat Ahok dari pemberian izin kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro.
"Izin yang diberikan kepada pengembang swasta untuk reklamasi, saya jamin enggak gratis," kata Adhie dalam diskusi publik Mengungkap Dugaan Korupsi di Balik Gagalnya Pembangunan Stadion Olahraga di Taman BMW, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Adhi mengatakan, wewenang eksekutif yang besar dalam pemberian izin berpotensi disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan memiliki dampak negatif jauh lebih buruk ketimbang penyalahgunaan wewenang oleh legislatif dalam pengusulan program dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
"Kalau DPRD paling hanya bisa mengandalkan APBD," ujar dia.
Adhi kemudian mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan aktivis lingkungan, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tak memberikan dampak positif terhadap upaya mengatasi banjir. Ia pun menyarankan agar Ahok berusaha mengusahakan pembatalan proyek bernilai sekitar Rp 500 triliun itu.
"Jakarta banjir kan karena air kiriman dari Bogor, kenapa harus laut di utara yang direklamasi," ucap dia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat mempersoalkan perihal izin yang diberikan oleh Ahok. Mereka menganggap izin reklamasi bukan merupakan kewenangan kepala daerah, melainkan Kementerian Kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan memprediksi reklamasi 17 pulau akan membuat Jakarta akan semakin banjir.
"Kalau Jakarta banjir ya tidak aneh. Kenapa aneh? Apa pun kita ambil wilayah air, kalau tidak ada pengganti wilayah air lagi akan banjir. Kalau ada reklamasi 10 hektar, harus ada wilayah genangan 10 hektar, kalau tidak airnya mau ke mana?" ujar Susi saat berbincang di kantornya, Kamis (12/2/2015).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/09/10261451/Izin.Reklamasi.17.Pulau.di.Teluk.Jakarta.Dinilai.Tidak.Gratis
Meski mengaku tidak mengetahui secara persis, Adhi menjamin ada keuntungan pribadi yang didapat Ahok dari pemberian izin kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro.
"Izin yang diberikan kepada pengembang swasta untuk reklamasi, saya jamin enggak gratis," kata Adhie dalam diskusi publik Mengungkap Dugaan Korupsi di Balik Gagalnya Pembangunan Stadion Olahraga di Taman BMW, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Adhi mengatakan, wewenang eksekutif yang besar dalam pemberian izin berpotensi disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan memiliki dampak negatif jauh lebih buruk ketimbang penyalahgunaan wewenang oleh legislatif dalam pengusulan program dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
"Kalau DPRD paling hanya bisa mengandalkan APBD," ujar dia.
Adhi kemudian mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan aktivis lingkungan, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tak memberikan dampak positif terhadap upaya mengatasi banjir. Ia pun menyarankan agar Ahok berusaha mengusahakan pembatalan proyek bernilai sekitar Rp 500 triliun itu.
"Jakarta banjir kan karena air kiriman dari Bogor, kenapa harus laut di utara yang direklamasi," ucap dia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat mempersoalkan perihal izin yang diberikan oleh Ahok. Mereka menganggap izin reklamasi bukan merupakan kewenangan kepala daerah, melainkan Kementerian Kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan memprediksi reklamasi 17 pulau akan membuat Jakarta akan semakin banjir.
"Kalau Jakarta banjir ya tidak aneh. Kenapa aneh? Apa pun kita ambil wilayah air, kalau tidak ada pengganti wilayah air lagi akan banjir. Kalau ada reklamasi 10 hektar, harus ada wilayah genangan 10 hektar, kalau tidak airnya mau ke mana?" ujar Susi saat berbincang di kantornya, Kamis (12/2/2015).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/09/10261451/Izin.Reklamasi.17.Pulau.di.Teluk.Jakarta.Dinilai.Tidak.Gratis
Jumat, 10 Oktober 2014
Walhi: "Giant Sea Wall" Bukan Solusi Atasi Banjir Rob
Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bukan solusi untuk mengatasi banjir rob di wilayah utara Jakarta. Justru banjir rob dan masalah perairan di teluk Jakarta merupakan konsekuensi dari kesemrawutan tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.
“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).
Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.
Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.
“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.
Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.
Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.
Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.
“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html
Rabu, 13 Februari 2013
Awas, Warga Dihantui Limbah Logam Teluk Jakarta
Metrotvnews.com, Jakarta: Pencemaran kadar logam berat Teluk Jakarta mencapai 20 kali lipat dari ambang batas normal. Sayangnya, banyak hasil laut didapat dari Teluk Jakarta dan dikonsumsi warga Ibu kota. Kondisi itu dikhawatirkan berujung pada kelainan fungsi syaraf akibat keracunan logam berat.
Air Teluk Jakarta kotor dan keruh. Teluk itu menjadi muara belasan sungai di Jakarta. Setiap hari, sungai-sungai itu mengalirkan limbah industri dari 21 pabrik besar. Sedikitnya 6.500 ton sampah, termasuk limbah logam berat, mengalir ke teluk.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun menyatakan Teluk Jakarta dalam kondisi tercemar berat, terutama di radius satu mil dari pantai. Sayangnya, ada sekitar 1.300 titik budidaya laut tersebar di perairan tersebut. Satu di antaranya budidaya kerang hijau.
Ahli ekofisiologi Institut Pertanian Bogor, Etty Riani, khawatir kondisi itu dapat menimbulkan penyakit kelainan fungsi syaraf akibat keracunan logam berat. Dalam kondisi terparah, keracunan logam berujung kelumpuhan dan kematian.
Pada 1956, tragedi penyakit itu terjadi di Minamata, Jepang. Ribuan warga lumpuh, kehilangan penglihatan, dan pendengaran, setelah mengonsumsi ikan serta kerang dari Teluk Minamata. Sebuah penelitian menyatakan perairan Minamata tercemar limbah pembuangan pabrik kimia yang mengandung logam berat, contohnya merkuri.
Kondisi itu mengancam warga Jakarta. Sementara banyak warga Jakarta yang tak tahu kondisi itu. Kerang hijau hasil budidaya di Teluk Jakarta pun dijual bebas. Lalu bagaimana peran pemerintah untuk membebaskan warga Jakarta dari ancaman tersebut?
Etty menegaskan pemerintah tak boleh mendiamkan kondisi itu. Ia memprediksi pembiaran akan mengakibatkan Tragedi Minamata mengancam Ibu Kota dalam waktu 10 hingga 20 tahun mendatang.(RRN)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/02/12/5/171007/Awas-Warga-Dihantui-Limbah-Logam-Teluk-Jakarta
Air Teluk Jakarta kotor dan keruh. Teluk itu menjadi muara belasan sungai di Jakarta. Setiap hari, sungai-sungai itu mengalirkan limbah industri dari 21 pabrik besar. Sedikitnya 6.500 ton sampah, termasuk limbah logam berat, mengalir ke teluk.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun menyatakan Teluk Jakarta dalam kondisi tercemar berat, terutama di radius satu mil dari pantai. Sayangnya, ada sekitar 1.300 titik budidaya laut tersebar di perairan tersebut. Satu di antaranya budidaya kerang hijau.
Ahli ekofisiologi Institut Pertanian Bogor, Etty Riani, khawatir kondisi itu dapat menimbulkan penyakit kelainan fungsi syaraf akibat keracunan logam berat. Dalam kondisi terparah, keracunan logam berujung kelumpuhan dan kematian.
Pada 1956, tragedi penyakit itu terjadi di Minamata, Jepang. Ribuan warga lumpuh, kehilangan penglihatan, dan pendengaran, setelah mengonsumsi ikan serta kerang dari Teluk Minamata. Sebuah penelitian menyatakan perairan Minamata tercemar limbah pembuangan pabrik kimia yang mengandung logam berat, contohnya merkuri.
Kondisi itu mengancam warga Jakarta. Sementara banyak warga Jakarta yang tak tahu kondisi itu. Kerang hijau hasil budidaya di Teluk Jakarta pun dijual bebas. Lalu bagaimana peran pemerintah untuk membebaskan warga Jakarta dari ancaman tersebut?
Etty menegaskan pemerintah tak boleh mendiamkan kondisi itu. Ia memprediksi pembiaran akan mengakibatkan Tragedi Minamata mengancam Ibu Kota dalam waktu 10 hingga 20 tahun mendatang.(RRN)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/02/12/5/171007/Awas-Warga-Dihantui-Limbah-Logam-Teluk-Jakarta
Selasa, 22 Januari 2013
Bagi Jakarta, Banjir Seolah Menjadi Takdir
KOMPAS.com - Jan Pieterszoon Coen memimpikan duplikat Amsterdam di Belanda ketika meminta Simon Stevin merancang sebuah kota di muara Sungai Ciliwung yang sering kebanjiran pada 1619. Kota yang dibangun di atas reruntuhan Jayakarta itu dikelilingi parit-parit, tembok kota, lengkap dengan kanal.
Dengan kanal-kanal itu, Coen berharap bisa mengatasi banjir, sekaligus menciptakan sebuah kota yang menjadi lalu lintas pelayaran, sebagaimana kota-kota di Belanda. Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan dan digantikan sebuah terusan lurus, Kali Besar, memotong kota menjadi dua bagian.
Namun, impian Coen hanya bertahan singkat. Kota Batavia, yang dibangun Coen, memang sempat dijuluki ”Venesia dari Timur”. Namun, tak lama kemudian, pertumbuhan kota tak terkendali, rumah-rumah yang ada sempit dan berimpit. Endapan lumpur yang memampetkan terusan berbau busuk dan menjadi sarang malaria.
Riwayat banjir
Banjir ternyata tak terbendung. Hanya tiga tahun sejak dibangun, tahun 1621, Batavia kebanjiran. Banjir juga terjadi pada 1654 dan sejak itu terus membesar. Kota yang dirancang Coen ini perlahan ditinggalkan.
Menurut catatan Restu Gunawan, sejarawan yang meneliti riwayat banjir Jakarta sejak zaman kolonial hingga sekarang, pada akhir abad ke-18, terjadi perpindahan besar-besaran penduduk Batavia ke daerah yang lebih tinggi dan sehat di selatan, yaitu Weltevreden.
Weltevreden yang semula hutan dan rawa-rawa lantas berkembang pesat. Apalagi 1807, Herman Willem Daendels membangun pusat pemerintahan ibu kota koloni Belanda di Asia di Weltevreden. Awalnya, Daendels hendak membangun pusat pemerintahan di Semarang atau Surabaya. Karena alasan biaya, dia membangun di Weltevreden. Pada 1830, ibu kota Hindia Belanda resmi pindah ke Weltevreden, sekitar Lapangan Banteng saat ini.
Daerah ibu kota itu kemudian berkembang pesat. Namun, banjir tak beranjak pergi. Menurut Restu, 1 Januari 1892, Weltevreden kebanjiran. Seperti ditulis koran Siang Po, banjir terjadi setelah turun hujan lebat selama delapan jam. Curah hujan yang tercatat di Batavia saat itu 286 milimeter. Sebagai catatan, ketinggian curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan curah hujan rata-rata selama dua hari terakhir, 40-100 mm, yang menyebabkan banjir besar di Jakarta. Artinya, faktor perubahan cuaca boleh diabaikan sebagai penyebab banjir Jakarta.
Setahun kemudian, banjir lebih besar melanda. Hampir seluruh kota terendam. Kampung Pluit Belakang, Sawah Besar, Kandang Sapi, Pasayuran, Kebon Jeruk, Kemayoran Wetan, dan Sumur Batu terendam air hingga 1 meter. Banjir memicu wabah kolera sehingga banyak warga meninggal.
Restu juga mencatat, Batavia kembali kebanjiran pada 1895, 1899, 1904, dan 1909. Pemerintah kolonial dinilai gagal mengatasi banjir. Pada 19 Februari 1909, koran de Locomotief menulis berita berjudul ”Batavia Onder Water”, pelesetan dari singkatan BOW (Burgelijke den Openbare Werken), kantor yang menangani sarana dan prasarana pemerintah, termasuk pengairan.
Sejak itu, banjir di Batavia terus meluas seiring pembengkakan jumlah penduduk. Januari 1918, Batavia dilanda banjir hebat sehingga melumpuhkan aktivitas kota selama sebulan. ”Belanda coba mengatasi banjir dengan membangun kanal dan pintu air,” kata Restu.
Peninggalan itu, antara lain, Kanal Banjir Kalimalang, pintu air Matraman, dan pintu air Karet. Kanal Banjir Kalimalang, menurut Restu, bisa menyelamatkan kawasan Menteng dan sekitarnya yang dihuni kalangan elite Belanda dari banjir tahun 1923. Namun, permukiman pribumi di Batavia tetap banjir.
Sistem kanal tidak bisa mengatasi banjir besar yang melanda Batavia pada 1932 dan 1933. ”Kanal itu dibangun bukan untuk menyelesaikan seluruh banjir Jakarta, hanya beberapa kawasan saja, karena air pasti meluber ke daerah lain yang lebih rendah,” kata Restu.
Dari dulu, kanal tidak memberi jaminan, apalagi Kanal Barat yang dirancang Herman van Broeen tahun 1923 dan baru dibuat pada 1973. Proyek itu sudah ketinggalan 50 tahun. Adapun Kanal Timur dibangun pada 2006. ”Sistem Kanal Banjir Kalimalang yang dibuat ketika penduduk Jakarta masih di bawah 800.000 orang saja tidak bisa mengatasi banjir. Anehnya, kita sekarang masih mengandalkan kanal, bahkan mau membangun deep tunnel,” ungkapnya.
Restu mengatakan, kegagalan sistem kanal yang dirintis Belanda karena topografi Jakarta yang datar dan tingginya tingkat sedimentasi.
Cekungan banjir
Ahli geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jan Sopaheluwakan, mengatakan, banjir Jakarta tak akan bisa diselesaikan dengan sistem kanal karena geologis Jakarta sebenarnya cekungan banjir. Sebaliknya, kawasan utara sekitar Ancol dan Teluk Jakarta mengalami pengangkatan karena proses tektonik. Akibatnya, air dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta tidak bisa mengalir lancar ke laut dan kerap terjebak di cekungan besar Jakarta.
”Itu sebabnya, Teluk Jakarta tidak bisa membentuk delta, seperti Delta Mahakam di Kalimantan. Endapan kasar yang dibawa sungai-sungai mengendap di cekungan Jakarta sehingga tidak sampai ke laut dan membentuk delta,” katanya.
Teluk Jakarta, menurut Sopaheluwakan, adalah tinggian lokal, sementara dari Pantai Teluk ke arah darat (ke selatan) adalah kawasan rendahannya. Dataran rendahan (cekungan) ini dibatasi tinggian Ciputat. Jadi, dari barat Ciputat hingga Teluk Jakarta ibarat sebuah mangkuk raksasa. Jakarta tepat berada di tengah mangkuk itu sehingga secara geomorfologi disebut ”dataran banjir Jakarta”.
Cekungan Jakarta, menurut Sopaheluwakan, terbentuk dari tanah sedimen muda sangat tebal tetapi belum terkonsolidasi. Akibatnya, secara geologis, tanah di Jakarta perlahan turun. Penurunan tanah di Jakarta diperparah pengambilan air tanah secara besar-besaran. ”Penurunan tanah di Jakarta bervariasi di beberapa tempat, 4-20 sentimeter per tahun,” katanya.
Kondisi tanah yang secara geologis merupakan cekungan menyebabkan pada masa lalu sebagian kawasan Jakarta berupa rawa-rawa yang dikepung sungai-sungai. Sebagian dataran yang kering pada musim kemarau menjadi daerah parkir air waktu banjir. ”Di masa kolonial, daerah luapan banjir dinyatakan sebagai daerah parkir air dan dinyatakan sebagai daerah pertanian dan kawasan hijau. Pemanfaatannya untuk kawasan terbangun maksimal 5 persen dari luas tanah,” kata Restu.
Sejak 1960-an, kawasan parkir air diuruk. Sebagai contoh, kawasan Tebet yang sebenarnya adalah luapan banjir Sungai Ciliwung, kawasan Mampang yang merupakan luapan banjir Sungai Krukut, dan Kebayoran Lama yang merupakan luapan banjir Sungai Grogol.
Ancaman banjir di Jakarta bertambah parah seiring perubahan kawasan dataran tinggi yang mengelilingi cekungan menjadi pusat permukiman baru. Waduk-waduk dan rawa-rawa yang banyak di pinggiran Jakarta kini dikeringkan dan dijadikan hunian. Akibatnya, kawasan untuk resapan air justru mengirim lebih banyak air permukaan ke Jakarta.
Sopaheluwakan menyarankan, untuk mengurangi banjir Jakarta, kota ini harus menambah kawasan resapan dan mengembalikan fungsi tempat parkir air. ”Gambir ke selatan harus ada lebih banyak ruang terbuka hijau dan situ-situ untuk menyerap air. Ini dimungkinkan dengan merevisi total tata ruang yang ada. Lahan terbuka diperbanyak dan pembangunan dilakukan ke atas,” katanya.
Kawasan penyangga juga harus dihijaukan kembali. Tidak boleh lagi menghabisi lahan di Tangerang, Bogor, dan sekitarnya untuk hunian.
Sejarah mencatat banjir sudah mengakrabi Jakarta sejak awal pendirian kota ini. Yang jadi masalah, warga kota tidak beradaptasi dengan banjir dan masih bermimpi menyelesaikan banjir ”hanya” dengan kanal-kanal dan deep tunnel. ”Jika takut banjir, jangan bangun rumah di bantaran sungai atau bekas situ. Boleh saja bangun rumah di sana, tetapi berbentuk rumah panggung atau rumah terapung, seperti di Sumatera dan Kalimantan,” kata Restu.
Sumber : http://sains.kompas.com/read/2013/01/18/09141229/Bagi.Jakarta.Banjir.Seolah.Menjadi.Takdir
Dengan kanal-kanal itu, Coen berharap bisa mengatasi banjir, sekaligus menciptakan sebuah kota yang menjadi lalu lintas pelayaran, sebagaimana kota-kota di Belanda. Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan dan digantikan sebuah terusan lurus, Kali Besar, memotong kota menjadi dua bagian.
Namun, impian Coen hanya bertahan singkat. Kota Batavia, yang dibangun Coen, memang sempat dijuluki ”Venesia dari Timur”. Namun, tak lama kemudian, pertumbuhan kota tak terkendali, rumah-rumah yang ada sempit dan berimpit. Endapan lumpur yang memampetkan terusan berbau busuk dan menjadi sarang malaria.
Riwayat banjir
Banjir ternyata tak terbendung. Hanya tiga tahun sejak dibangun, tahun 1621, Batavia kebanjiran. Banjir juga terjadi pada 1654 dan sejak itu terus membesar. Kota yang dirancang Coen ini perlahan ditinggalkan.
Menurut catatan Restu Gunawan, sejarawan yang meneliti riwayat banjir Jakarta sejak zaman kolonial hingga sekarang, pada akhir abad ke-18, terjadi perpindahan besar-besaran penduduk Batavia ke daerah yang lebih tinggi dan sehat di selatan, yaitu Weltevreden.
Weltevreden yang semula hutan dan rawa-rawa lantas berkembang pesat. Apalagi 1807, Herman Willem Daendels membangun pusat pemerintahan ibu kota koloni Belanda di Asia di Weltevreden. Awalnya, Daendels hendak membangun pusat pemerintahan di Semarang atau Surabaya. Karena alasan biaya, dia membangun di Weltevreden. Pada 1830, ibu kota Hindia Belanda resmi pindah ke Weltevreden, sekitar Lapangan Banteng saat ini.
Daerah ibu kota itu kemudian berkembang pesat. Namun, banjir tak beranjak pergi. Menurut Restu, 1 Januari 1892, Weltevreden kebanjiran. Seperti ditulis koran Siang Po, banjir terjadi setelah turun hujan lebat selama delapan jam. Curah hujan yang tercatat di Batavia saat itu 286 milimeter. Sebagai catatan, ketinggian curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan curah hujan rata-rata selama dua hari terakhir, 40-100 mm, yang menyebabkan banjir besar di Jakarta. Artinya, faktor perubahan cuaca boleh diabaikan sebagai penyebab banjir Jakarta.
Setahun kemudian, banjir lebih besar melanda. Hampir seluruh kota terendam. Kampung Pluit Belakang, Sawah Besar, Kandang Sapi, Pasayuran, Kebon Jeruk, Kemayoran Wetan, dan Sumur Batu terendam air hingga 1 meter. Banjir memicu wabah kolera sehingga banyak warga meninggal.
Restu juga mencatat, Batavia kembali kebanjiran pada 1895, 1899, 1904, dan 1909. Pemerintah kolonial dinilai gagal mengatasi banjir. Pada 19 Februari 1909, koran de Locomotief menulis berita berjudul ”Batavia Onder Water”, pelesetan dari singkatan BOW (Burgelijke den Openbare Werken), kantor yang menangani sarana dan prasarana pemerintah, termasuk pengairan.
Sejak itu, banjir di Batavia terus meluas seiring pembengkakan jumlah penduduk. Januari 1918, Batavia dilanda banjir hebat sehingga melumpuhkan aktivitas kota selama sebulan. ”Belanda coba mengatasi banjir dengan membangun kanal dan pintu air,” kata Restu.
Peninggalan itu, antara lain, Kanal Banjir Kalimalang, pintu air Matraman, dan pintu air Karet. Kanal Banjir Kalimalang, menurut Restu, bisa menyelamatkan kawasan Menteng dan sekitarnya yang dihuni kalangan elite Belanda dari banjir tahun 1923. Namun, permukiman pribumi di Batavia tetap banjir.
Sistem kanal tidak bisa mengatasi banjir besar yang melanda Batavia pada 1932 dan 1933. ”Kanal itu dibangun bukan untuk menyelesaikan seluruh banjir Jakarta, hanya beberapa kawasan saja, karena air pasti meluber ke daerah lain yang lebih rendah,” kata Restu.
Dari dulu, kanal tidak memberi jaminan, apalagi Kanal Barat yang dirancang Herman van Broeen tahun 1923 dan baru dibuat pada 1973. Proyek itu sudah ketinggalan 50 tahun. Adapun Kanal Timur dibangun pada 2006. ”Sistem Kanal Banjir Kalimalang yang dibuat ketika penduduk Jakarta masih di bawah 800.000 orang saja tidak bisa mengatasi banjir. Anehnya, kita sekarang masih mengandalkan kanal, bahkan mau membangun deep tunnel,” ungkapnya.
Restu mengatakan, kegagalan sistem kanal yang dirintis Belanda karena topografi Jakarta yang datar dan tingginya tingkat sedimentasi.
Cekungan banjir
Ahli geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jan Sopaheluwakan, mengatakan, banjir Jakarta tak akan bisa diselesaikan dengan sistem kanal karena geologis Jakarta sebenarnya cekungan banjir. Sebaliknya, kawasan utara sekitar Ancol dan Teluk Jakarta mengalami pengangkatan karena proses tektonik. Akibatnya, air dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta tidak bisa mengalir lancar ke laut dan kerap terjebak di cekungan besar Jakarta.
”Itu sebabnya, Teluk Jakarta tidak bisa membentuk delta, seperti Delta Mahakam di Kalimantan. Endapan kasar yang dibawa sungai-sungai mengendap di cekungan Jakarta sehingga tidak sampai ke laut dan membentuk delta,” katanya.
Teluk Jakarta, menurut Sopaheluwakan, adalah tinggian lokal, sementara dari Pantai Teluk ke arah darat (ke selatan) adalah kawasan rendahannya. Dataran rendahan (cekungan) ini dibatasi tinggian Ciputat. Jadi, dari barat Ciputat hingga Teluk Jakarta ibarat sebuah mangkuk raksasa. Jakarta tepat berada di tengah mangkuk itu sehingga secara geomorfologi disebut ”dataran banjir Jakarta”.
Cekungan Jakarta, menurut Sopaheluwakan, terbentuk dari tanah sedimen muda sangat tebal tetapi belum terkonsolidasi. Akibatnya, secara geologis, tanah di Jakarta perlahan turun. Penurunan tanah di Jakarta diperparah pengambilan air tanah secara besar-besaran. ”Penurunan tanah di Jakarta bervariasi di beberapa tempat, 4-20 sentimeter per tahun,” katanya.
Kondisi tanah yang secara geologis merupakan cekungan menyebabkan pada masa lalu sebagian kawasan Jakarta berupa rawa-rawa yang dikepung sungai-sungai. Sebagian dataran yang kering pada musim kemarau menjadi daerah parkir air waktu banjir. ”Di masa kolonial, daerah luapan banjir dinyatakan sebagai daerah parkir air dan dinyatakan sebagai daerah pertanian dan kawasan hijau. Pemanfaatannya untuk kawasan terbangun maksimal 5 persen dari luas tanah,” kata Restu.
Sejak 1960-an, kawasan parkir air diuruk. Sebagai contoh, kawasan Tebet yang sebenarnya adalah luapan banjir Sungai Ciliwung, kawasan Mampang yang merupakan luapan banjir Sungai Krukut, dan Kebayoran Lama yang merupakan luapan banjir Sungai Grogol.
Ancaman banjir di Jakarta bertambah parah seiring perubahan kawasan dataran tinggi yang mengelilingi cekungan menjadi pusat permukiman baru. Waduk-waduk dan rawa-rawa yang banyak di pinggiran Jakarta kini dikeringkan dan dijadikan hunian. Akibatnya, kawasan untuk resapan air justru mengirim lebih banyak air permukaan ke Jakarta.
Sopaheluwakan menyarankan, untuk mengurangi banjir Jakarta, kota ini harus menambah kawasan resapan dan mengembalikan fungsi tempat parkir air. ”Gambir ke selatan harus ada lebih banyak ruang terbuka hijau dan situ-situ untuk menyerap air. Ini dimungkinkan dengan merevisi total tata ruang yang ada. Lahan terbuka diperbanyak dan pembangunan dilakukan ke atas,” katanya.
Kawasan penyangga juga harus dihijaukan kembali. Tidak boleh lagi menghabisi lahan di Tangerang, Bogor, dan sekitarnya untuk hunian.
Sejarah mencatat banjir sudah mengakrabi Jakarta sejak awal pendirian kota ini. Yang jadi masalah, warga kota tidak beradaptasi dengan banjir dan masih bermimpi menyelesaikan banjir ”hanya” dengan kanal-kanal dan deep tunnel. ”Jika takut banjir, jangan bangun rumah di bantaran sungai atau bekas situ. Boleh saja bangun rumah di sana, tetapi berbentuk rumah panggung atau rumah terapung, seperti di Sumatera dan Kalimantan,” kata Restu.
Sumber : http://sains.kompas.com/read/2013/01/18/09141229/Bagi.Jakarta.Banjir.Seolah.Menjadi.Takdir
Jumat, 22 Juni 2012
Hati-hati Makan Seafood dari Teluk Jakarta
Metrotvnews.com, Jakarta: Jika Anda suka menyantap seafood, ada baiknya Anda mulai memperhatikan asal usul seafood yang Anda santap sebelum terlambat. Mungkin saja seafood yang Anda makan didatangkan dari Teluk Jakarta, yang sudah sangat tercemar logam berat dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) lainnya.
Dikutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2011, sedikitnya 21 perusahaan besar membuang limbahnya ke perairan Teluk Jakarta. Tidak hanya itu. Sebagian dari 6.500 ton sampah yang dihasilkan di Jakarta per-harinya masuk ke 13 aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta.
Teluk Jakarta adalah pintu gerbang ibu kota Jakarta dari sisi utara. Selain berperan strategis bagi perekonomian Indonesia, Teluk Jakarta juga dijadikan banyak nelayan dan petani tambak sebagai tempat budidaya.
Tapi, kondisi perairan Teluk Jakarta sudah sangat tercemar. Sejak 1979, para peneliti di Batan Atom Nasional (Batan) telah mendapati bahwa kadar logam berat dalam air di Teluk Jakarta tergolong tinggi. Bahkan di beberapa lokasi seperti Muara Angke, kadar logam beratnya cenderung meningkat.
Tingkat pencemaran yang demikian dahsyat membuat Teluk Jakarta disebut-sebut sebagai teluk paling tercemar di Asia. Hal tersebut akibat pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang memperparah kondisi perairan teluk.
Meskipun tercemar parah, sampai saat ini masih banyak saja udang, kerang dan beberapa jenis ikan hasil tangkapan dari Teluk Jakarta yang dijual dan dikonsumsi penduduk Jakarta. Contohnya kerang hijau masih jadi komoditas favorit dari Teluk Jakarta, karena harganya yang lebih murah.
Tapi, apa jadinya bila kita menyantap seafood dari perairan yang tercemar parah? Jelas bukan kesehatan yang Anda peroleh. Tingkat kesuburan justru akan menurun dan angka kecerdasan pun bakal berkurang.(Ant/Wtr4)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/06/21/95625/Hati-hati-Makan-Seafood-dari-Teluk-Jakarta
Dikutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2011, sedikitnya 21 perusahaan besar membuang limbahnya ke perairan Teluk Jakarta. Tidak hanya itu. Sebagian dari 6.500 ton sampah yang dihasilkan di Jakarta per-harinya masuk ke 13 aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta.
Teluk Jakarta adalah pintu gerbang ibu kota Jakarta dari sisi utara. Selain berperan strategis bagi perekonomian Indonesia, Teluk Jakarta juga dijadikan banyak nelayan dan petani tambak sebagai tempat budidaya.
Tapi, kondisi perairan Teluk Jakarta sudah sangat tercemar. Sejak 1979, para peneliti di Batan Atom Nasional (Batan) telah mendapati bahwa kadar logam berat dalam air di Teluk Jakarta tergolong tinggi. Bahkan di beberapa lokasi seperti Muara Angke, kadar logam beratnya cenderung meningkat.
Tingkat pencemaran yang demikian dahsyat membuat Teluk Jakarta disebut-sebut sebagai teluk paling tercemar di Asia. Hal tersebut akibat pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang memperparah kondisi perairan teluk.
Meskipun tercemar parah, sampai saat ini masih banyak saja udang, kerang dan beberapa jenis ikan hasil tangkapan dari Teluk Jakarta yang dijual dan dikonsumsi penduduk Jakarta. Contohnya kerang hijau masih jadi komoditas favorit dari Teluk Jakarta, karena harganya yang lebih murah.
Tapi, apa jadinya bila kita menyantap seafood dari perairan yang tercemar parah? Jelas bukan kesehatan yang Anda peroleh. Tingkat kesuburan justru akan menurun dan angka kecerdasan pun bakal berkurang.(Ant/Wtr4)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/06/21/95625/Hati-hati-Makan-Seafood-dari-Teluk-Jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)