Menteri PU: Penambahan jalan tidak bisa kurangi macet Jakarta

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan penambahan sejumlah ruas jalan baru di Ibukota tidak akan efektif mengurangi kemacetan jika tidak diiringi dengan perbaikan moda transportasi umum.

Hal itu mengacu kepada perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota yang dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota. "Untuk mengurangi kemacetan di satu kota besar itu, cara yang paling efektif adalah dengan menambah transportasi publik," ucap Djoko di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Jakarta Selatan, Senin (4/8).

Djoko menyebut jika tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi angkutan massal, maka penambahan jalan baru tidak akan efektif. "Penambahan jalan tetap harus dilakukan, tetapi kalau nambah jalan saja tidak akan selesaikan kemacetan jika perbaikan transportasi publik tidak dilakukan," katanya.

Luas jalan di Jakarta, saat ini termasuk dalam kategori jauh dari layak. "Di Jakarta masih tidak normal. Luas jalan yang ada dibandingkan dengan kota itu terlalu kecil, hanya 6 persen," jelasnya.

Idealnya, kata Djoko, luas jalan dengan kota di sejumlah kota besar harus di atas 20 persen. "Jalan kita memang kurang, tapi kalau pun nambah jalan sampai 20 persen enggak akan selesai kemacetan kalau transportasi publik tidak ditambah, tidak diperbaiki," katanya.

Untuk diketahui, perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-PU, PT Jakarta Tollroad Develompment dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditandatangani, Jumat (25/7) lalu. Nantinya, Bus Transjakarta dapat melintas di ruas jalan tol tersebut.

Total panjang 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mencapai 69,77 km yang dibagi dalam 3 tahap pembangunan, yakni, Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang rencananya akan beroperasi pada 2019.

Tahap II (22,25 km) terdiri atas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana akan dioperasikan di tahun 2021. Tahap III (17,m86 km) yang terdiri dari ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca. Tol ini rencananya akan dioperasikan di tahun 2022. Biaya investasi pembangunan tersebut menghabiskan Rp. 41 triliun.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/menteri-pu-penambahan-jalan-tidak-bisa-kurangi-macet-jakarta.html

PT JM Akui Rute Monorel Tak Efektif, tetapi Bisa Jadi Solusi Macet

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur PT Jakarta Monorail (JM) Jhon Aryananda mengakui bahwa rute monorel Jakarta merupakan rute yang tidak efektif menjaring penumpang karena tidak menghubungkan titik asal ke titik tujuan. Namun, dia tak sepakat pada penilaian bahwa rute monorel Jakarta hanya akan menjadi rute makan siang mall to mall.

Menurut dia, monorel tetap akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta karena daerah-daerah yang akan dilalui merupakan kawasan macet. Namun, tentu saja, itu pun harus ditunjang dengan transportasi umum lainnya yang mampu mendukung layanan tersebut.

"Tidak ada transportasi massal yang bisa berdiri sendiri. Misal dari rumah ke poin A, kemudian dari poin A ke poin B naik apa? Masa pakai mobil pribadi lagi? Jadi, harus ada integrasi transportasi publik. Dari rumah ke poin A, kemudian dari poin A ke poin B," katanya dalam acara Kompasiana Nangkring bareng PT JM, di Kuningan City, Jakarta, Sabtu (24/5/2014).

Menurut Jhon, pemerintahlah yang bertugas dan memiliki wewenang untuk menyediakan angkutan umum yang layak jalan. Ia opimistis hal tersebut dapat direalisasikan.

"Itulah tugas dan wewenang dari Pemerintah Provinsi DKI yang dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan untuk merencanakan semua itu. Bagaimana menyediakan bus-bus sedang yang berangkat dari perumahan," paparnya.

Menurut rencana, ada dua rute yang nantinya akan dilayani monorel Jakarta. Yang pertama jalur hijau (Kuningan-Gatot Subroto-SCBD-Senayan-Pejompongan-kembali ke Kuningan) yang ditargetkan akan beroperasi pada 2016.

Jalur kedua ialah jalur biru (Mal Taman Anggrek-Tomang-Cideng-Tanah Abang-Karet-Mal Ambassador-Tebet-Kampung Melayu) yang ditargetkan akan beroperasi pada 2017.

Banyak pengamat yang menilai, kedua rute tersebut tidak akan efektif menjaring penumpang karena hanya akan berputar-putar di dalam kota. Seharusnya, kata mereka, monorel melayani rute yang menghubungkan kawasan-kawasan perumahan di pinggiran Jakarta ke kawasan perkantoran di tengah kota.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/24/1530062/PT.JM.Akui.Rute.Monorel.Tak.Efektif.tetapi.Bisa.Jadi.Solusi.Macet

Ahok: Sistem Pengangkutan Sampah Bikin Jakarta Tak Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin mengubah sistem angkut sampah menggunakan sistem per ton yang diterapkan selama ini. Ia menilai, sistem tersebut tidak efektif karena tak membuat Jakarta lebih bersih.

Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.

"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.

"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.

Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.

"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih

Kemacetan di Daerah Pengitar Jakarta Makin Parah

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah polisi lalu lintas yang bertugas di beberapa titik macet di Jakarta mengaku jengah dengan kemacetan yang sulit terurai setiap hari. "Makin sini rasanya makin macet," ujar Briptu Makmun, petugas Polsek Tebet, kala ditemui Tempo di simpang Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Juni 2013.

Ia mengaku kemacetan yang terjadi pada jam pulang kantor ke arah daerah-daerah pengitar Jakarta sudah amat parah. "Habis jalan (raya) segini-segini saja, tapi mobil rasanya tambah banyak," ujarnya.

Polisi pun bekerja ekstra untuk mengurai kemacetan di simpang Pancoran, yang merupakan salah satu simpul kemacetan di Jakarta Selatan. Ke arah selatan, macet tersendat di Jalan Raya Pasar Minggu, menampung kendaraan yang hendak pulang ke arah Depok. Ke arah timur, macet di Jalan Gatot Soebroto menampung kendaraan pulang ke arah Bekasi.

"Tapi yang ke kota (Kuningan) juga masih banyak pas sore hari, jadi mobil datang dari segala arah," ujar Makmun. Akibatnya, macet pada sore hari di Tugu Pancoran bisa bertahan beberapa jam. Bahkan, pada hari-hari sibuk, ke arah Bekasi, kemacetan bisa terjadi hingga tengah malam.

Makmun berharap ada kerja sama yang lebih nyata antara polisi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepada Gubernur Joko Widodo, ia menaruh harap agar bisa menekan laju kendaraan di Jakarta. Misalnya dengan kebijakan pembatasan kendaraan dengan pelat ganjil dan genap. Sebab, aturan itu dianggap efektif untuk menyapu 50 persen jumlah kendaraan di Jakarta, meski nantinya merepotkan polisi dalam pengawasannya. (Baca: Urai Macet, Contra Flow Paling Efektif)

"Kami mending repot melihat pelat, daripada mengatur mobil banyak sekali," ujarnya. Soalnya, dibanding sejumlah program lain yang pernah diajukan Jokowi, seperti penambahan armada kendaraan umum, mega-proyek monorel dan MRT, pembatasan aturan kendaraanlah yang dianggapnya paling memungkinkan segera terealisasi.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/083488753/Kemacetan-di-Daerah-Pengitar-Jakarta-Makin-Parah

'Jakarta Ketinggalan Jika Terapkan Perda Ganjil Genap'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu gebrakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang berencana menerbitkan Perda pelat ganjil genap, dinilai kurang efektif mengurai kemacetan.

Sebab, di beberapa negara peraturan serupa tidak efektif. Direktur Institut for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Yoga Adiwinarto mengatakan penerapan kebijakan ganjil genap di negara-negara seperti Meksiko, Bogota, dan Beijing terbukti tidak efektif mengurangi macet.

Menurutnya, perlu usaha untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi yang sudah merasa nyaman ke angkutan umum. "Level kenyamanan transportasi massal harus dinaikkan," kata dia, Senin (4/2).

Yoga menilai kebijakan pembatasan pelat nomor untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk Jakarta, belum siap dilakukan Maret mendatang. Sebab, menurutnya belum ada sosialisasi area yang terkena kebijakan ini.

Kemudian, penerapan waktu untuk kendaraan ganjil atau genap juga belum diketahui masyarakat luas. Selain itu, kamera cctv juga belum mulai dipasang. Sebab, jika pengawasan dilakukan secara manual akan sangat sulit.

Lebih jauh Yoga mengaku kurang setuju dengan 'park and ride' sebagai faktor penarik kebijakan ini. Sebab, perjalanan warga Jakarta tetap akan menggunakan kendaraan pribadi untuk kemudian beralih naik bus.

Menurutnya, angkutan umum harus bisa menjangkau perumahan warga, sehingga tidak ada sama sekali yang menggunakan kendaraan.

Dikatakan Yoga, ia lebih setuju terhadap penerapan Electronic Pricing Road (ERP). Sebab, dari segi pendapatan jelas setiap kendaraan yang masuk dikenai biaya tertentu. Sedangkan, kebijakan ganjil-genap, pendapatan hanya diandalkan dari hasil tilang.

Yoga berpendapat payung hukum ERP sudah ada dan teknologi yang digunakan sudah banyak. "Ketinggalan banget jika ganjil-genap jadi diterapkan," seloroh Yoga.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/02/04/mhp6o9-jakarta-ketinggalan-jika-terapkan-perda-ganjil-genap