Tampilkan postingan dengan label pemukiman. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemukiman. Tampilkan semua postingan

Rabu, 24 September 2014

Syarat-syarat Agar Jakarta Bebas Banjir

[JAKARTA] Pendalaman Sungai Ciliwung untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta harus lewat sinergi pengelolaan kawasan hulu dan hilir.

"Sekarang ini pemerintah daerah yang bekerja sendiri-sendiri," kata pengamat perencanaan kota Yayat Supriatna di Jakarta, Senin (22/9).

Yayat menjelaskan salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan.

Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak mengalami diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.

"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke pemukiman," katanya.

Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.

"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.

Selain ada sinergi bentang alam di kawasan hulu sampai hilir faktor struktur dan non struktur seperti saluran pembuangan air (kanal), bendungan dan sodetan harus diselaraskan dengan budaya masyarakat.

"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/syarat-syarat-agar-jakarta-bebas-banjir/65398

Jumat, 17 Januari 2014

Ini 5 banjir besar yang pernah melumpuhkan Jakarta

Merdeka.com - Kemarin Jakarta kembali dikepung banjir setelah hujan lebat mengguyur Ibu Kota selama dua hari berturut-turut. Akibatnya, debit air di 13 sungai yang membelah-belah Jakarta meluber dan merendam sejumlah pemukiman dengan ketinggian mencapai 4 meter lebih.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mencatat setidaknya 2.466 orang mengungsi, dan 4 di antaranya meninggal. Mereka berasal dari 175 rukun warga di 33 kelurahan. Sementara data Polda Metro Jaya menyebut jumlah pengungsi lebih besar lagi, mencapai 10.523

Banjir di Jakarta ini memang terjadi sejak lama. Ada beberapa catatan banjir besar pernah melanda Ibu Kota ini, misalnya banjir pada 2007 silam, yang menelan korban jiwa hingga 80 orang. Banjir waktu itu juga melumpuhkan Jakarta.

Selain banjir pada 2007, jauh sebelum itu sebenarnya Jakarta juga pernah mengalami banjir tak kalah hebatnya. Berikut ini 5 banjir besar yang pernah terjadi di Ibu Kota:

1. Banjir Jakarta pada 1918

Merdeka.com - Banjir pada 1918 di Jakarta ini juga melumpuhkan Batavia. Gubernur Jenderal Batavia Jan Pieterszoon Coen, sampai menunjuk arsitek khusus untuk menangani banjir ini. Banjir waktu itu merendam permukiman warga karena limpahan air dari sungai Ciliwung, Cisadane, Angke dan Bekasi.

Akibat banjir, sarana transportasi, termasuk lintasan trem listrik terendam air. Dua lokomotif cadangan dikerahkan untuk membantu trem-trem yang mogok dalam perjalanan. Banjir pada tahun itu merupakan yang terparah dalam dua dekade terakhir.

2. Banjir hebat pada 1979

Merdeka.com - Banjir besar juga pernah melanda DKI Jakarta pada era Gubernur Tjokropranolo. Banjir pada 1979 di Jakarta menggenangi wilayah pemukiman dengan luas mencapai 1.100 hektare. Banjir yang disebabkan hujan lokal dan banjir kiriman itu merendam pemukiman penduduk.

Sebelum tahun itu, banjir sebenarnya juga terjadi. Misalnya pada 1876 dan 1918, banjir pernah sampai merendam rumah penduduk, termasuk bekas benteng VOC di Pasar Ikan. Tapi banjir pada 1979, jauh lebih besar dengan jangkauan lebih luas.

3. Banjir Jakarta pada 1996

Merdeka.com - Pada 6-9 Januari 1996, Jakarta terendam setelah hujan dua hari. Sebulan kemudian, 9-13 Februari 1996, tiga hari hujan lebat dengan curah lima kali lipat di atas normal, merendam Jakarta setinggi 7 meter.

Akibat banjir, 529 rumah hanyut, 398 rusak. Korban mencapai 20 jiwa, 30.000 pengungsi. Nilai kerusakan mencapai USD 435 juta. Banjir 2007 ini juga sampai ke pemukiman elite Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang pada waktu itu sedang dalam proses pembangunan.

4. Banjir besar pada 2007

Merdeka.com - Banjir Jakarta 2007, terjadi pada era Gubernur Sutiyoso. Bencana banjir waktu itu menjadi salah satu yang terburuk. Bayangkan, 60 persen wilayah DKI terendam air dengan kedalaman mencapai 5 meter lebih di beberapa titik.

Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Februari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari, ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang tak tertampung.

Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit.

Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan Rp 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.

5. Banjir tewaskan 20 orang pada 2013

Merdeka.com - Banjir besar di Jakarta yang menelan banyak korban jiwa terjadi pada Januari hingga Februari 2013 lalu. Bencana itu menyebabkan 20 korban meninggal dan 33.500 orang mengungsi. Banjir ini terjadi pada era Gubernur DKI Joko Widodo.

Waktu itu, banjir sampai melumpuhkan pusat kota. Air menggenangi kawasan Sudirman, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI) akibat tanggul Kali Cipinang, di dekat HI.

Diperkirakan banjir menyebabkan kerugian hingga Rp 20 triliun. Sementara pengusaha, melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, mengklaim terjadinya kerugian ekonomi lebih dari Rp 1 triliun.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-5-banjir-besar-yang-pernah-melumpuhkan-jakarta.html

Selasa, 17 Desember 2013

Seperti Apa Wajah Jakarta di Masa Mendatang?

JAKARTA – Saat ini kota Jakarta memikul problematika yang sangat banyak. Kota yang kerap banjir, macet dan ketersediaan lahan yang menipis.

Di tangan arsitek kaliber dunia, Cosmas D Gozali, Jakarta ditata menjadi kota yang rapi sesuai dengan peruntukannya. Dalam sebuah ajang Urban Planning and Design Competition, Jakarta didesign menjadi Smart City New Jakarta Green Belt pada 2050. Atas karyanya menata kota Jakarta, dia didaulat menjadi arsitek terbaik di Asia Tenggara.

Apa saja problem kota Jakarta dan seperti apakah solusinya? Berikut penuturan Cosmas D Gozali kepada Okezone, belum lama ini.

Pengelolaan yang buruk, menurut arsitek jebolan Wina ini menyebabkan sampah menjadi pemicu masalah baru seperti banjir munculnya berbagai penyakit, sampai kepada pemandangan kota yang menyolok dan bau yang tidak sedap.

Di sisi lain, munculnya pemukiman kumuh telah merebut lahan Pemda Kota Jakarta yang sebenarnya bisa difungsikan sebagai lahan penghijauan dan paru-paru Kota Jakarta

Kemacetan lalu lintas, tutur dia menjadi salah satu masalah utama Kota Jakarta yang perlu dibenahi secara tuntas dan integratif dari berbagai moda transportasi yang ada.

Kurangnya daerah penghijauan dan infrastruktur drainase yang memadai merupakan dua faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan banjir di Kota Jakarta

Sejumlah titik masalah ruwetnya Kota Jakarta itu diurai oleh Cosmas dengan pembuatan triple decker pada jalur New Jakarta Green Belt untuk mengoptimalkan penggunaan lahan.

Lapisan pertama, sebagai ruang terbuka hijau dan ruang publik. Lapisan kedua, menjadi jalur moda transportasi terpadu yang terdiri atas kendaraan, bus angkutan publik, kereta api, dan MRT. Dan lapisan ketiga menjadi area parkir dan servis. Lalu, Cosmas juga menjadikan sungai sebagai jalur transportasi air.

Dalam designya, Cosmas membuat bendungan di pantai utara Jakarta sekaligus merupakan jalan penghubung (New Jakarta Green Belt) untuk mengendalikan permukaan air laut dan mengatasi banjir.

"Kota Jakarta akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan Indonesia. Sementara pusat industri dan perdagangan, pemukiman akan dikembangkan di sebelah luar New Jakarta Green Belt atau pinggir kota Jakarta," ujar dia.

Area Jakarta Utara yang berbatasan langsung dengan pantai akan dikembangkan menjadi real estate komersil (waterfront city), pusat hiburan, resort, kebudayaan dan penunjang wisata lainnya. (nia)

Sumber : http://property.okezone.com/read/2013/12/16/471/912891/seperti-apa-wajah-jakarta-di-masa-mendatang

Jumat, 29 November 2013

'Jokowi-Nur Mahmudi Jangan Ribut Kelola Kota'

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai pengelolaan Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya, seperti Depok, harus sinergis. “Jangan ribut soal otonomi saja, tapi juga kerja sama tata kelola,” kata Yayat Supiyatna kepada Tempo, Kamis, 28 November 2013.

Dalam berita Tempo sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengeluh kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata kelola Depok yang berkaitan dengan Jakarta. Nur Mahmudi mengeluhkan tiga hal, yakni meminta anggaran Rp 100 miliar untuk mengelola 26 situ di Depok sebagai daerah penyangga banjir. Nur Mahmudi juga menyatakan menolak wacana penggabungan Depok menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Ia pun tak setuju soal rencana pembangunan waduk di Depok untuk menahan aliran banjir kiriman dari Bogor.

Yayat mengatakan Jakarta tak bisa bekerja sendiri membenahi persoalannya. Soalnya, permasalahan tidak muncul di dalam lingkup Kota Jakarta saja, tapi juga daerah penyangga lain yang lokasinya dekat, seperti Kota Depok, Tangerang atau Bogor.

Yayat menilai ada tiga hal program prioritas yang bisa dilakukan bersama antara Jakarta dan Depok, yakni di sektor pemukiman, transportasi dan pencegahan banjir. “Kalau di sektor pemukiman, ya Depok bisa menyediakan kawasan perumahan warga Jakarta. Namun, warga Depok harus dibantu dengan kemudahan transportasi. Untuk pencegahan banjir Depok harus mempertahankan Ruang Terbuka Hijau agar tidak dikonversi,” ujar Yayat.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/28/214533091/Jokowi-Nur-Mahmudi-Jangan-Ribut-Kelola-Kota