Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun empat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Dalam Kota (Intermediate Treatment Facilities/ITF) tahun 2016.
"Di dalam master plan pengelolaan sampah, seharusnya keempat ITF itu sudah dibangun tahun ini. Namun, karena ada banyak kendala yang dihadapi, maka keempat ITF tersebut tidak dapat dibangun sama sekali," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan keempat ITF tersebut tidak dapat dibangun tahun ini antara lain karena masalah regulasi dan pergantian kepemimpinan DKI Jakarta.
"Selain itu juga disebabkan proses pelelangan yang terkendala serta pemilihan teknologi yang tidak bisa sembarangan. Memang banyak kendalanya, tapi tahun depan kami akan bangun dua ITF yang menjadi tanggung jawab kami," ujar Isnawa.
Ia mengatakan pemerintah provinsi telah menginstruksikan Dinas Kebersihan membangun ITF Sunter dan ITF Duri Kosambi.
"Sedangkan dua ITF lainnya akan menjadi tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Jakpro)," katanya tentang pembangunan ITF Marunda dan ITF Cakung Cilincing.
Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan pembagian tanggung jawab dalam pembangunan fasilitas pengolah sampah tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Dia berharap pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk PT Jakpro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2016 disetujui oleh DPRD DKI Jakarta agar pembangunan fasilitas itu bisa segera dijalankan.
"Kalau PMP itu sudah disetujui oleh DPRD dan surat penugasan dari Gubernur sudah dikeluarkan, maka kami akan segera mengalokasikan anggaran untuk pembuatan basic design, analisa mengenai dampak lingkungan sekaligus dokumen pelelangannya," ungkap Asep.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/525595/jakarta-akan-bangun-empat-tempat-olah-sampah
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label kendala. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kendala. Tampilkan semua postingan
Senin, 26 Oktober 2015
Jakarta akan bangun empat tempat olah sampah
Label:
asep
,
dinas
,
disetujui
,
dki
,
fasilitas
,
isnawa
,
itf
,
jakarta
,
jakpro
,
kebersihan
,
keempat
,
kendala
,
pelelangan
,
pembangunan
,
pemerintah
,
pmp
,
provinsi
,
sampah
,
tanggung jawab
Rabu, 25 Juni 2014
Idealnya, Tiap RW di DKI Punya TPS Sampah
JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap kelurahan bahkan Rukun Warga di DKI Jakarta, idealnya punya tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Saat ini baru 20-an persen titik penjemputan sampah yang sudah berupa TPS sampah. Lagi-lagi, lahan jadi kendala untuk memenuhi kebutuhan TPS sampah.
"TPS itu semua kelurahan harusnya ada. Bahkan setiap RW harusnya punya," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Edinigtyas Kusumadewi, saat ditemui wartawan, di kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (24/6/2014) malam.
Saptastri mengatakan saat ini tercatat sekitar 1.000 titik penjemputan sampah di DKI Jakarta. Dari jumlah itu, sebut dia, hanya 210 tempat penjemputan yang berupa TPS sampah. Selebihnya, sebut dia, adalah tempat pengumpulan sampah atau kontainer.
Menurut Saptastri, mewujudkan TPS sampah di setiap RW bukan perkara mudah. Di DKI, sebut dia, ada 2.700 RW. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan idealitas TPS sampah itu, kata dia, adalah lahan.
"Memang harus cari tanah, ada instruksi gubernur untuk membebaskan lahan. Sambil pararel, tentunya kalau belum dapat, harus menyewa," ujar wanita dengan sapaan Tyas ini. Menurut dia, setiap TPS sampah butuh lahan sekitar 300 meter persegi.
Selain luasan lahan, TPS sampah juga harus ramah lingkungan. "Artinya, memenuhi prinsip ekologi," ujar Saptastri. Sempitnya lahan di DKI, kata dia, menyebabkan lokasi TPS sampah terpaksa berdampingan dengan pemukiman warga.
Upaya yang bisa dilakukan dengan kondisi TPS sampah tersebut, lanjut Saptastri, adalah dengan menanam beragam tanaman yang bisa mengurangi bau sampah. "Tanaman pecegah bau itu misalnya bambu atau bunga melati, untuk di sekelilingnya. Di negara maju seperti ini sudah ada," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/25/0401461/Idealnya.Tiap.RW.di.DKI.Punya.TPS.Sampah
"TPS itu semua kelurahan harusnya ada. Bahkan setiap RW harusnya punya," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Edinigtyas Kusumadewi, saat ditemui wartawan, di kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (24/6/2014) malam.
Saptastri mengatakan saat ini tercatat sekitar 1.000 titik penjemputan sampah di DKI Jakarta. Dari jumlah itu, sebut dia, hanya 210 tempat penjemputan yang berupa TPS sampah. Selebihnya, sebut dia, adalah tempat pengumpulan sampah atau kontainer.
Menurut Saptastri, mewujudkan TPS sampah di setiap RW bukan perkara mudah. Di DKI, sebut dia, ada 2.700 RW. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan idealitas TPS sampah itu, kata dia, adalah lahan.
"Memang harus cari tanah, ada instruksi gubernur untuk membebaskan lahan. Sambil pararel, tentunya kalau belum dapat, harus menyewa," ujar wanita dengan sapaan Tyas ini. Menurut dia, setiap TPS sampah butuh lahan sekitar 300 meter persegi.
Selain luasan lahan, TPS sampah juga harus ramah lingkungan. "Artinya, memenuhi prinsip ekologi," ujar Saptastri. Sempitnya lahan di DKI, kata dia, menyebabkan lokasi TPS sampah terpaksa berdampingan dengan pemukiman warga.
Upaya yang bisa dilakukan dengan kondisi TPS sampah tersebut, lanjut Saptastri, adalah dengan menanam beragam tanaman yang bisa mengurangi bau sampah. "Tanaman pecegah bau itu misalnya bambu atau bunga melati, untuk di sekelilingnya. Di negara maju seperti ini sudah ada," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/25/0401461/Idealnya.Tiap.RW.di.DKI.Punya.TPS.Sampah
Label:
bau
,
dki
,
edinigtyas
,
jakarta
,
kantor dinas
,
kata kepala
,
kebersihan
,
kelurahan
,
kendala
,
lahan
,
punya
,
rw
,
sampah
,
saptastri
,
sebut
,
tanaman
,
titik
,
tps
,
tyas
Selasa, 21 Januari 2014
Penanganan banjir Jakarta terkendala pengesahan APBD 2014
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan salah satu kendala penanganan banjir kali ini, yaitu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang masih belum disahkan.
"Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini, APBD masih belum juga disahkan. Ini tentu jadi kendala bagi kami dalam melakukan langkah-langkah antisipasi banjir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu.
Menurut Wiriyatmoko, sampai dengan saat ini, pihaknya masih mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota.
Selain itu, sambung dia, untuk bantuan kebutuhan bayi dan balita, seperti susu, bubur bayi serta biskuit pengganti ASI, maka pihaknya memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan.
"APBD DKI 2014 harusnya cepat disahkan. Kalau besok status tanggap darurat benar-benar diberlakukan, maka mau tidak mau, kami harus siapkan anggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Wiriyatmoko.
Berdasarkan data dari BPBD DKI, banjir yang terjadi di Kota Jakarta saat ini telah merendam sekitar 17,40 persen dari total wilayah, sedangkan saat banjir tahun lalu mencapai 17,73 persen.
"Kondisi ini sudah mendekati situasi banjir tahun lalu. Apalagi, ditambah dengan terganggunya roda perekonomian, seperti banjir yang merendam Stasiun Tanah Abang, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," tutur Wiriyatmoko.
Saat ini, dia menambahkan terdapat 134 titik banjir dan genangan yang tersebar di wilayah DKI dengan total pengungsi mencapai 40.057 jiwa. Pihak BPBD telah mengerahkan sebanyak 1.539 personel di 300 titik rawan banjir.
Jika dibandingkan dengan 2013, banjir dan genangan terdapat di sebanyak 124 kelurahan dan 508 RW. Sedangkan, pada saat ini, banjir telah merendam sebanyak 89 kelurahan dan 371 RW.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/414833/penanganan-banjir-jakarta-terkendala-pengesahan-apbd-2014
"Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini, APBD masih belum juga disahkan. Ini tentu jadi kendala bagi kami dalam melakukan langkah-langkah antisipasi banjir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu.
Menurut Wiriyatmoko, sampai dengan saat ini, pihaknya masih mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota.
Selain itu, sambung dia, untuk bantuan kebutuhan bayi dan balita, seperti susu, bubur bayi serta biskuit pengganti ASI, maka pihaknya memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan.
"APBD DKI 2014 harusnya cepat disahkan. Kalau besok status tanggap darurat benar-benar diberlakukan, maka mau tidak mau, kami harus siapkan anggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Wiriyatmoko.
Berdasarkan data dari BPBD DKI, banjir yang terjadi di Kota Jakarta saat ini telah merendam sekitar 17,40 persen dari total wilayah, sedangkan saat banjir tahun lalu mencapai 17,73 persen.
"Kondisi ini sudah mendekati situasi banjir tahun lalu. Apalagi, ditambah dengan terganggunya roda perekonomian, seperti banjir yang merendam Stasiun Tanah Abang, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat," tutur Wiriyatmoko.
Saat ini, dia menambahkan terdapat 134 titik banjir dan genangan yang tersebar di wilayah DKI dengan total pengungsi mencapai 40.057 jiwa. Pihak BPBD telah mengerahkan sebanyak 1.539 personel di 300 titik rawan banjir.
Jika dibandingkan dengan 2013, banjir dan genangan terdapat di sebanyak 124 kelurahan dan 508 RW. Sedangkan, pada saat ini, banjir telah merendam sebanyak 89 kelurahan dan 371 RW.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/414833/penanganan-banjir-jakarta-terkendala-pengesahan-apbd-2014
Label:
apbd
,
balai kota
,
banjir
,
bayi
,
bnpb
,
bpbd
,
dki
,
genangan
,
jakarta
,
kebutuhan
,
kelurahan
,
kendala
,
langkah-langkah
,
rw
,
sekretaris daerah
,
titik
,
total
,
wilayah
,
wiriyatmoko
Jumat, 14 Juni 2013
Tempat Pembuangan Sampah Masih Ditemukan di Ciliwung
Rendahnya tingkat kesadaran warga dalam membuang sampah, membuat masih ditemukannya tempat pembuangan sampah (TPS) di bantaran Kali Ciliwung. Lokasi pembuangan sampah itu antara lain dapat dengan mudah ditemui di aliran Kali Ciliwung dari Tanjungbarat hingga wilayah Pasarminggu. Bahkan di salah satu titik yakni di RW 09 Pejatentimur terlihat jelas tebing aliran Kali Ciliwung yang dipenuhi sampah.
Kepala Sudin Kebersihan Jakarta Selatan, Zaenal Syarifudin mengatakan, lokasi tersebut memang sudah lama dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS) oleh warga. Meski begitu, kata Zaenal, pihaknya mengaku telah berusaha maksimal dalam penanganan sampah.
"Kita secara rutin setiap hari mengangkut sampah dari wilayah itu dengan truk dan gerobak motor. Tapi kendalanya itu, jalannya kecil sehingga sulit sehingga tidak maksimal dalam pengangkutannya," ujar Zaenal, Kamis (13/6).
Untuk itu, Zaenal berharap, agar warga dan petugas kebersihanlah mau membawa sampah di lokasi pembuangan sampah RW 09 Pejatentimur ke Jl Poltangan Raya agar dapat diangkut menggunakan truk besar. "Selama ini warga tidak mau karena alasannya jauh. Jadi agak dilema juga mengatasinya," keluh Zaenal.
Lurah Pejatentimur, Fuad membenarkan jika lahan yang langsung menyambung ke Kali Ciliwung itu dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Menurutnya tidak ada lagi lahan yang bisa dipergunakan untuk menampung sampah. "Sudah ada pembicaraan dengan ahli waris tanah itu, dan mereka mau jika Dinas Kebersihan membebaskan lahannya untuk TPS. Ada 1.200 meter persegi yang saat ini menjadi TPS," tambahnya.
Diakui Fuad, kalau sampai lahan tersebut dibebaskan memang akan ada masalah lain. Lebar jalan yang kurang, akan menyulitkan truk-truk pengangkut sampah melaluinya. "Kendalanya akses jalan susah. Ya mungkin nanti kalau jadi dibebaskan, Dinas Kebersihan bisa sekalian jalannya diperlebar untuk kepentingan warga," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=1&nNewsId=54811
Kepala Sudin Kebersihan Jakarta Selatan, Zaenal Syarifudin mengatakan, lokasi tersebut memang sudah lama dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS) oleh warga. Meski begitu, kata Zaenal, pihaknya mengaku telah berusaha maksimal dalam penanganan sampah.
"Kita secara rutin setiap hari mengangkut sampah dari wilayah itu dengan truk dan gerobak motor. Tapi kendalanya itu, jalannya kecil sehingga sulit sehingga tidak maksimal dalam pengangkutannya," ujar Zaenal, Kamis (13/6).
Untuk itu, Zaenal berharap, agar warga dan petugas kebersihanlah mau membawa sampah di lokasi pembuangan sampah RW 09 Pejatentimur ke Jl Poltangan Raya agar dapat diangkut menggunakan truk besar. "Selama ini warga tidak mau karena alasannya jauh. Jadi agak dilema juga mengatasinya," keluh Zaenal.
Lurah Pejatentimur, Fuad membenarkan jika lahan yang langsung menyambung ke Kali Ciliwung itu dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Menurutnya tidak ada lagi lahan yang bisa dipergunakan untuk menampung sampah. "Sudah ada pembicaraan dengan ahli waris tanah itu, dan mereka mau jika Dinas Kebersihan membebaskan lahannya untuk TPS. Ada 1.200 meter persegi yang saat ini menjadi TPS," tambahnya.
Diakui Fuad, kalau sampai lahan tersebut dibebaskan memang akan ada masalah lain. Lebar jalan yang kurang, akan menyulitkan truk-truk pengangkut sampah melaluinya. "Kendalanya akses jalan susah. Ya mungkin nanti kalau jadi dibebaskan, Dinas Kebersihan bisa sekalian jalannya diperlebar untuk kepentingan warga," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=1&nNewsId=54811
Label:
aliran
,
ciliwung
,
dinas
,
fuad
,
jalan
,
kali
,
kebersihan
,
kendala
,
lahan
,
lokasi
,
maksimal
,
pejatentimur
,
pembuangan
,
rw
,
sampah
,
tps
,
truk
,
warga
,
zaenal
Jumat, 26 April 2013
Layanan Transjakarta Makin Turun
JAKARTA,KOMPAS.com— Koalisi Warga Untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta menilai layanan transjakarta semakin menurun. Pemda DKI diminta agar menyelesaikan persoalan ini sehingga keberadaan transjakarta sebagai solusi kemacetan dapat berjalan semestinya.
"Untuk melihat penurunan pelayanan adalah produktifitas dari 576 unit angkutan di 12 koridor. Tahun lalu jumlah penumpang transjakarta adalah 400.000 orang per hari. Namun, saat ini turun menjadi 300.000 orang per hari. Ada apa ini?" kata Ketua KAWAT Azas Tigor Naigolan di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Azas menyebutkan beberapa kendala yang memengaruhi turunnya pelayanan transjakarta di antaranya tidak sterilnya jalur transjakarta. "Kondisi yang bisa dilihat adalah masih banyak pengendara yang menyerobot jalur bus transjakarta. Penumpang akhirnya harus menunggu lama," jelas Azas.
Kendala lain adalah kurangnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). "Saat ini hanya ada enam stasiun SPBG. Idealnya, pada satu koridor terdapat dua SPBG sehingga menjadi 24 SPBG," tambah Azas.
Rudy Tehamihardja, Sekretaris KAWAT, menambahkan, banyak bus transjakarta yang tidak beroperasi lagi. "Sebenarnya setiap hari jumlah yang beroperasi adalah 90 persen, tetapi dari catatan kami hanya 60 persen," kata Rudy.
Menurut Rudy, operator bus tidak mampu merawat bus dengan baik dikarenakan kurangnya biaya perawatan. "Dari laporan masyarakat, kekurangan armada sangat terasa di koridor 9, 10, dan 12. Dari hasil penelusuran kami, ternyata benar bahwa operator tidak mampu merawat," terang Rudy.
Rudy menduga, kesulitan anggaran itu dikarenakan rendahnya harga rupiah per kilometer yang diterima dari Unit Pengelola Transjakarta. "Operator membanting harga di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," jelas Rudy.
Dari data KAWAT diketahui, di koridor 9 untuk bus single adalah Rp 8.995, sementara pemenang lelang Rp 5.705 dan HPS bus gandeng Rp 13.198 dengan pemenang lelang Rp 8.750. Di koridor 10, HPS Rp 13.198 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 8.760, koridor 12 dengan HPS Rp 14.132 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 11.800. Salah satu contoh koridor yang tidak bermasalah adalah koridor 11 dengan HPS Rp 13.895 dan pemenang lelang tidak berbeda jauh yakni Rp13.074.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/25/22104571/Layanan.Transjakarta.Makin.Turun
"Untuk melihat penurunan pelayanan adalah produktifitas dari 576 unit angkutan di 12 koridor. Tahun lalu jumlah penumpang transjakarta adalah 400.000 orang per hari. Namun, saat ini turun menjadi 300.000 orang per hari. Ada apa ini?" kata Ketua KAWAT Azas Tigor Naigolan di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Azas menyebutkan beberapa kendala yang memengaruhi turunnya pelayanan transjakarta di antaranya tidak sterilnya jalur transjakarta. "Kondisi yang bisa dilihat adalah masih banyak pengendara yang menyerobot jalur bus transjakarta. Penumpang akhirnya harus menunggu lama," jelas Azas.
Kendala lain adalah kurangnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). "Saat ini hanya ada enam stasiun SPBG. Idealnya, pada satu koridor terdapat dua SPBG sehingga menjadi 24 SPBG," tambah Azas.
Rudy Tehamihardja, Sekretaris KAWAT, menambahkan, banyak bus transjakarta yang tidak beroperasi lagi. "Sebenarnya setiap hari jumlah yang beroperasi adalah 90 persen, tetapi dari catatan kami hanya 60 persen," kata Rudy.
Menurut Rudy, operator bus tidak mampu merawat bus dengan baik dikarenakan kurangnya biaya perawatan. "Dari laporan masyarakat, kekurangan armada sangat terasa di koridor 9, 10, dan 12. Dari hasil penelusuran kami, ternyata benar bahwa operator tidak mampu merawat," terang Rudy.
Rudy menduga, kesulitan anggaran itu dikarenakan rendahnya harga rupiah per kilometer yang diterima dari Unit Pengelola Transjakarta. "Operator membanting harga di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," jelas Rudy.
Dari data KAWAT diketahui, di koridor 9 untuk bus single adalah Rp 8.995, sementara pemenang lelang Rp 5.705 dan HPS bus gandeng Rp 13.198 dengan pemenang lelang Rp 8.750. Di koridor 10, HPS Rp 13.198 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 8.760, koridor 12 dengan HPS Rp 14.132 bus gandeng dengan pemenang lelang Rp 11.800. Salah satu contoh koridor yang tidak bermasalah adalah koridor 11 dengan HPS Rp 13.895 dan pemenang lelang tidak berbeda jauh yakni Rp13.074.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/25/22104571/Layanan.Transjakarta.Makin.Turun
Langganan:
Postingan
(
Atom
)