JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyatakan, angka kemiskinan di Jakarta tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Meski demikian, menurunnya angka kemiskinan bukan disebabkan kinerja pemerintah dalam hal penyerapan anggaran, melainkan lebih kepada banyak terciptanya lapangan pekerjaan di sektor informal.
"Angka kemiskinan menurun karena lapangan kerja terbuka luas. Hanya sayangnya masih kebanyakan di sektor informal yang masih berperan. Informal kita kan kuat. Seharusnya, sektor-sektor formal digenjot juga supaya penyerapan APBD lebih cepat lagi," kata Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo di kantornya, Kamis (1/10/2015).
Berdasarkan data yang dilansir BPS DKI, penurunan angka kemiskinan di Jakarta tahun ini mengacu pada jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yang mereka sebut hanya 398.920 jiwa atau setara 3,93 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta.
Jumlah tersebut lebih kecil 0,16 persen dari jumlah penduduk miskin pada September 2014 yang masih mencapai 412.790 jiwa atau setara 4,09 persen dari total jumlah penduduk.
Nyoto menyebut sejumlah usaha informal yang ia sebut berhasil mengurangi angka kemiskinan, yakni bisnis di bidang makanan dan layanan ojek berbasis aplikasi.
"Kuliner itu kan enggak pernah sepi di Jakarta, termasuk itu (ojek aplikasi). Walaupun katanya dimasalahkan, secara ekonomi itu meng-generate pertumbuhan ekonomi. Berapa banyak orang yang tertampung di Go-Jek, GrabBike, Uber," ujar dia.
Nyoto menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih menggenjot penyerapan anggaran pada triwulan terakhir tahun ini. Sebab, kata dia, penyerapan anggaran sangat membantu pertumbuhan ekonomi.
"Jadi, belanja pemerintah itu memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teorinya begitu. Di samping belanja masyarakat, belanja pemerintah juga. Kalau sekarang penyerapan anggaran Pemerintah DKI rendah, pertumbuhannya tidak akan meningkat dengan cepat," ucap Nyoto.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/01/20373771/Ojek.Aplikasi.Berhasil.Turunkan.Kemiskinan.di.Jakarta
Tampilkan postingan dengan label penyerapan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label penyerapan. Tampilkan semua postingan
Jumat, 02 Oktober 2015
Kamis, 23 Januari 2014
Banjir Jakarta akibat Kesalahan Tata Ruang Bertahun-tahun
JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta adalah kesalahan tata ruang Ibu Kota. Kondisi ini bisa ditanggulangi dengan memperbaiki tata ruang sesuai kondisi alam Jakarta.
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan, kondisi alam Jakarta menghendaki agar Jakarta memiliki dua area, yakni ruang hijau untuk resapan air di daerah selatan dan ruang biru untuk menampung air di kawasan utara Jakarta. Namun, kondisi itu kini telah rusak akibat banyaknya bangunan di hampir seluruh wilayah Ibu Kota. Menurut Jan, perlu ada rekayasa tata ruang agar kota ini kembali pada kondisi ideal tersebut.
"Inti dari bencana banjir di Jakarta adalah pada pengelolaan kepadatan tata ruang," kata Jan Sopaheluwakan, peneliti senior dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2014).
Selain masalah tata ruang, kata Jan, ada hal lain yang tidak disadari warga Jakarta sebagai faktor penyebab banjir, yakni penurunan tanah. Penurunan tanah yang lambat ini terjadi akibat penyedotan air tanah. Kondisi itu memicu terjadinya pendangkalan sungai di wilayah tengah Jakarta. Sementara itu, daerah selatan dan utara memiliki permukaan tanah lebih tinggi.
"Penurunan ini membuat sungai-sungainya dangkal sehingga endapan kasar di tengah dan berpengaruh pada drainase kita yang kecil dan dipenuhi sampah," kata Jan.
Untuk mengendalikan banjir itu, peneliti Limnologi LIPI Fakhrudin memandang perlunya penerapan konsep zero run-off pada area terbangun. Skema penyerapan air ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan dan penampungan air seperti kolam maupun danau buatan.
"Intinya adalah bagaimana air di daerah terbangun seperti perumahan dan perkantoran bisa tertahan sebelum dilimpahkan ke selokan dan sungai," kata Fakhrudin. Ia mendorong agar daerah selatan Jakarta menjadi kawasan penyerapan air dan kawasan utara menjadi tempat penampungan air.
Pengamat tata kota, Edward Sihombing, juga menilai bahwa banjir yang mengancam Jakarta setiap tahun terjadi akibat kesalahan penataan ruang dan bangunan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, meskipun berat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus membenahi tata ruang kota agar memudahkan penanganan banjir pada masa mendatang.
"Ya, kesalahan masa lalu. Akar persoalannya pelanggaran tata ruang dan tata bangunan yang menyebabkan banjir Jakarta,” kata Edward Sihombing sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu.
Edward menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menunjukkan upaya serius untuk melakukan perbaikan tata ruang. Ia mengusulkan agar Jokowi melakukan moratorium dan audit izin bangunan di atas 2 lantai yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Kalau tidak, kata Edward, tata ruang Jakarta hanya jadi bancakan pejabat dinas tata kota dan pengusaha sehingga masalah Jakarta semakin kompleks bukan banjir.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/22/2156212/Banjir.Jakarta.akibat.Kesalahan.Tata.Ruang.Bertahun-tahun
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan, kondisi alam Jakarta menghendaki agar Jakarta memiliki dua area, yakni ruang hijau untuk resapan air di daerah selatan dan ruang biru untuk menampung air di kawasan utara Jakarta. Namun, kondisi itu kini telah rusak akibat banyaknya bangunan di hampir seluruh wilayah Ibu Kota. Menurut Jan, perlu ada rekayasa tata ruang agar kota ini kembali pada kondisi ideal tersebut.
"Inti dari bencana banjir di Jakarta adalah pada pengelolaan kepadatan tata ruang," kata Jan Sopaheluwakan, peneliti senior dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2014).
Selain masalah tata ruang, kata Jan, ada hal lain yang tidak disadari warga Jakarta sebagai faktor penyebab banjir, yakni penurunan tanah. Penurunan tanah yang lambat ini terjadi akibat penyedotan air tanah. Kondisi itu memicu terjadinya pendangkalan sungai di wilayah tengah Jakarta. Sementara itu, daerah selatan dan utara memiliki permukaan tanah lebih tinggi.
"Penurunan ini membuat sungai-sungainya dangkal sehingga endapan kasar di tengah dan berpengaruh pada drainase kita yang kecil dan dipenuhi sampah," kata Jan.
Untuk mengendalikan banjir itu, peneliti Limnologi LIPI Fakhrudin memandang perlunya penerapan konsep zero run-off pada area terbangun. Skema penyerapan air ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan dan penampungan air seperti kolam maupun danau buatan.
"Intinya adalah bagaimana air di daerah terbangun seperti perumahan dan perkantoran bisa tertahan sebelum dilimpahkan ke selokan dan sungai," kata Fakhrudin. Ia mendorong agar daerah selatan Jakarta menjadi kawasan penyerapan air dan kawasan utara menjadi tempat penampungan air.
Pengamat tata kota, Edward Sihombing, juga menilai bahwa banjir yang mengancam Jakarta setiap tahun terjadi akibat kesalahan penataan ruang dan bangunan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, meskipun berat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus membenahi tata ruang kota agar memudahkan penanganan banjir pada masa mendatang.
"Ya, kesalahan masa lalu. Akar persoalannya pelanggaran tata ruang dan tata bangunan yang menyebabkan banjir Jakarta,” kata Edward Sihombing sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu.
Edward menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menunjukkan upaya serius untuk melakukan perbaikan tata ruang. Ia mengusulkan agar Jokowi melakukan moratorium dan audit izin bangunan di atas 2 lantai yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Kalau tidak, kata Edward, tata ruang Jakarta hanya jadi bancakan pejabat dinas tata kota dan pengusaha sehingga masalah Jakarta semakin kompleks bukan banjir.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/22/2156212/Banjir.Jakarta.akibat.Kesalahan.Tata.Ruang.Bertahun-tahun
Selasa, 27 November 2012
Ribuan Satpol PP Dialihkan Jadi Penjaga Jalur Busway
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan mengalihtugaskan lebih kurang 3.000 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi petugas penjaga jalur bus Transjakarta (untuk sterilisasi jalur busway). Mulai awal tahun 2013, mereka akan bertugas mengawal seluruh koridor busway.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan busway, pihaknya akan lebih mengintensifkan tindakan sterilisasi jalur busway. Selain harus dilengkapi dengan jumlah armada bus yang makin banyak, juga harus disediakan fasilitas penyalip sehingga sterilisasi bisa dilakukan.
"Saya mau program busway tidak berjalan setengah-setengah. Saya mau rampung 100 persen agar bisa dirasakan segera oleh masyarakat," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Senin (26/11).
Program yang harus dirampungkan adalah peningkatan jumlah penumpang busway. Harus dipastikan penyerapan penumpang busway karena kekurangannya akan dibagi dengan penyerapan penumpang dari monorel dan mass rapid transit (MRT). "Hitungannya berapa. Tahun depan dirampungkan. Busway harus dituntaskan," ujarnya.
Ada tiga hal yang belum rampung dalam peningkatan kualitas busway, yaitu jumlah armada bus Transjakarta yang belum cukup, jalur belum steril, dan kepastian jarak kedatangan bus Transjakarta yang belum optimal.
Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI akan memperbarui halte busway, sehingga bus Transjakarta bisa menyalip apabila ada kendaraan di depannya. Dengan demikian, bisa menyelesaikan sebagian masalah kemacetan di jalur busway. "Kita akan konsentrasi ke sana dulu. Sebagian kita coba disterilisasi dengan peninggian separator," ucapnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menegaskan, untuk sterilisasi busway, pihaknya membutuhkan tiga ribu personel untuk menjaga lalu lintas di jalur busway. Ribuan petugas itu bekerja dalam dua shift (pembagian waktu tugas), yaitu pukul 06.00 hingga 14.00 dan 14.00 hingga 22.00.
Meski ribuan aparat Satpol PP dialihtugaskan, namun tidak mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawal peraturan daerah (perda) DKI Jakarta. Saat ini total aparat Satpol PP di enam wilayah Provinsi DKI ada 7.100 personel.
Terkait apakah ada tunjangan khusus bagi Satpol PP yang dialihtugaskan itu, mengingat tanggung jawab mereka cukup berat, yakni berdiri di jalan raya, risiko tertabrak kendaraan, kemudian terkena polusi udara, sejauh ini Pemprov DKI belum melakukan pembahasan detail soal itu.
Sementara itu, rencana pembangunan enam ruas jalan tol layang untuk mengurai kemacetan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satu Dunia yang menerbitkan petisi Tolak 6 Tol di situs www.change.org. Petisi itu sudah mengumpulkan 3.513 dukungan dan masih membutuhkan sebanyak 1.487 dukungan.
Tidak cukup melalui pe-tisi itu, LSM Satu Dunia pun mendatangi gedung Balai Kota DKI guna mendapatkan dukungan dari Gu-bernur DKI Jokowi. Mereka datang membawa spanduk bertuliskan Tolak 6 Tol di depan gedung tempat kerja Jokowi. Pelopor situs Change.org, Usman Hamid, mengatakan, petisi itu dilakukan karena melihat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta tidak akan menyelesaikan problem kemacetan. Karena itu, mereka menuntut Gubernur Jokowi untuk mengingat kembali janjinya saat kampanye pilkada, yaitu akan memprioritaskan transportasi publik. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=316104
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan busway, pihaknya akan lebih mengintensifkan tindakan sterilisasi jalur busway. Selain harus dilengkapi dengan jumlah armada bus yang makin banyak, juga harus disediakan fasilitas penyalip sehingga sterilisasi bisa dilakukan.
"Saya mau program busway tidak berjalan setengah-setengah. Saya mau rampung 100 persen agar bisa dirasakan segera oleh masyarakat," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Senin (26/11).
Program yang harus dirampungkan adalah peningkatan jumlah penumpang busway. Harus dipastikan penyerapan penumpang busway karena kekurangannya akan dibagi dengan penyerapan penumpang dari monorel dan mass rapid transit (MRT). "Hitungannya berapa. Tahun depan dirampungkan. Busway harus dituntaskan," ujarnya.
Ada tiga hal yang belum rampung dalam peningkatan kualitas busway, yaitu jumlah armada bus Transjakarta yang belum cukup, jalur belum steril, dan kepastian jarak kedatangan bus Transjakarta yang belum optimal.
Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI akan memperbarui halte busway, sehingga bus Transjakarta bisa menyalip apabila ada kendaraan di depannya. Dengan demikian, bisa menyelesaikan sebagian masalah kemacetan di jalur busway. "Kita akan konsentrasi ke sana dulu. Sebagian kita coba disterilisasi dengan peninggian separator," ucapnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menegaskan, untuk sterilisasi busway, pihaknya membutuhkan tiga ribu personel untuk menjaga lalu lintas di jalur busway. Ribuan petugas itu bekerja dalam dua shift (pembagian waktu tugas), yaitu pukul 06.00 hingga 14.00 dan 14.00 hingga 22.00.
Meski ribuan aparat Satpol PP dialihtugaskan, namun tidak mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawal peraturan daerah (perda) DKI Jakarta. Saat ini total aparat Satpol PP di enam wilayah Provinsi DKI ada 7.100 personel.
Terkait apakah ada tunjangan khusus bagi Satpol PP yang dialihtugaskan itu, mengingat tanggung jawab mereka cukup berat, yakni berdiri di jalan raya, risiko tertabrak kendaraan, kemudian terkena polusi udara, sejauh ini Pemprov DKI belum melakukan pembahasan detail soal itu.
Sementara itu, rencana pembangunan enam ruas jalan tol layang untuk mengurai kemacetan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satu Dunia yang menerbitkan petisi Tolak 6 Tol di situs www.change.org. Petisi itu sudah mengumpulkan 3.513 dukungan dan masih membutuhkan sebanyak 1.487 dukungan.
Tidak cukup melalui pe-tisi itu, LSM Satu Dunia pun mendatangi gedung Balai Kota DKI guna mendapatkan dukungan dari Gu-bernur DKI Jokowi. Mereka datang membawa spanduk bertuliskan Tolak 6 Tol di depan gedung tempat kerja Jokowi. Pelopor situs Change.org, Usman Hamid, mengatakan, petisi itu dilakukan karena melihat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta tidak akan menyelesaikan problem kemacetan. Karena itu, mereka menuntut Gubernur Jokowi untuk mengingat kembali janjinya saat kampanye pilkada, yaitu akan memprioritaskan transportasi publik. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=316104
Langganan:
Postingan
(
Atom
)