Harusnya Pembangunan LRT Tidak Diperdebatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai tidak ada yang keliru dari rencana pembangunan light rail transit (LRT) di Jakarta. Meskipun ide pembangunannya baru muncul belakangan, ia menganggap hal tersebut seharusnya tidak menjadi sesuatu yang diperdebatkan.

Menurut Yayat, dasar hukum untuk pembangunan LRT dapat disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian bisa disinergikan dengan peraturan daerah (Perda) Tata Ruang.

"Apalagi kajiannya kan juga sudah dibuat oleh PT Pembangunan Jaya dan akan dikembangkan dengan Jakpro. Di sisi lain, hal itu juga akan disinergikan dengan Perda Tata Ruang," kata Yayat saat dihubungi, Senin (6/7/2015).

Dengan demikian, ia menilai yang perlu dilakukan untuk saat ini bukan lagi memperdebatkan soal dasar hukumnya, melainkan bersama-sama melakukan pengawasan agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu dan tidak ada penyelewengan dalam pengguanaan anggarannya.

"Enggak usah ada UU baru, itukan sudah ada di Perda Tata Ruang. Tinggal kontrol dari sisi pendanaan saja. Sikap DPRD itu tinggal dari aspek pengawasan," ujar Yayat.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati pernah mengatakan bahwa rencana pembangunan LRT bisa tanpa menunggu RTRW (rencana tata ruang wilayah). Yang penting, ujar dia, sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk pembangunan proyek tersebut.

"Kalau untuk LRT sebetulnya sudah ada dasarnya Perda, yakni di Bab 7 halaman 200 dalam RPJMD 2013 sampai 2017, dan Perda Nomor 6 Tahun 2013, itu RPJMD. DPRD dan eksekutif telah bersepakat untuk membangun LRT," kata Tuty, di Balai Kota, Jumat (26/6/2015).

Sebagai informasi, sejumlah kalangan, baik dari anggota DPRD maupun pakar transportasi mempertanyakan dasar hukum pembangunan LRT. Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa provinsi yang menggunakan Pergub sebagai dasar hukum anggarannya tidak dapat membangun proyek yang baru direncanakan dan menggunakan tahun jamak.

Pada tahun ini DKI Jakarta menggunakan landasan hukum Pergub dalam pengesahan APBD. Dan LRT sendiri merupakan proyek tahun jamak yang ditargetkan mulai tahun ini dan akan selesai pada 2018.

"Dari kajiannya saja, LRT itu belum jelas, apalagi kalau dilihat dari peraturannya. Sudah Pak Ahok (Basuki) jangan terus pencitraan, penyerapan anggarannya baru di bawah 20 persen," kata Taufik.

Sedangkan Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Izzul Waro menganggap LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT.

"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) ini.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/07/08562951/Harusnya.Pembangunan.LRT.Tidak.Diperdebatkan

Anggaran Melimpah, Jakarta Serius Bangun LRT Sendiri

Jakarta - Dengan kondisi anggaran daerah yang melimpah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius memantapkan rencananya untuk membangun transportasi publik kereta ringan cepat atau light rail transit (LRT) tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pemprov DKI memutuskan akan membangun LRT dengan kemampuan sendiri, dengan menggunakan anggaran dalam APBD DKI Jakarta.

Untuk menunjukkan keseriusannya, Pemprov pun membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT. Tidak hanya itu, Kepala BLUD LRT pun telah dipilih yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI sangat serius membangun transportasi berbasis rel. Dia meyakini, transportasi berbasis rel, selain dapat menempuh jarak jauh dengan cepat, juga dapat mengangkut penumpang jauh lebih banyak daripada transportasi berbasis bus rapid transit (BRT).

“Tidak hanya itu, LRT juga dapat diperkirakan mengurangi kemacetan di Jakarta sebanyak 30 persen,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/6).

Selama Jakarta dalam kepemimpinannya, mantan Bupati Belitung Timur ini berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur untuk transportasi publik.

Melihat Kota Jakarta tidak mungkin menambah jalan baru karena keterbatasan lahan, maka infrastruktur jalan baru yang dibangun harus berbentuk jalan layang.

Namun, jalan layang yang akan dibangun ini tidak akan diperuntukkan sebagai perlintasan mobil, melainkan transportasi berbasis rel, baik itu LRT, mass rapid transit (MRT) maupun kereta rel listrik (KRL).

“Kita akan bangun terus infrastrukturnya. Jakarta nggak mungkin bikin jalan baru, harus bikin jalan layang. Tapi jalan layangnya bukan untuk mobil melainkan untuk transportasi berbasis rel,” ujarnya.

Untuk mewujudkan pembangunan LRT, Basuki telah membentuk BLUD LRT melalui Peraturan Gubernur tentang Pembentukan BLUD LRT yang telah ditandatanganinya pada awal Juni ini.

Selain itu, dia akan melibatkan PT Adhi Karya untuk menyiapkan pembangunan jalan layang untuk LRT. Kemudian, pihak swasta dan BUMD DKI akan mengikuti proses lelang untuk menyiapkan keretanya.

Beberapa BUMD DKI Jakarta akan ikut lelang dalam pembangunannya. Diantaranya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya.

Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini. Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer.

Untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun. Ditargetkan, LRT dapat beroperasi pada tahun 2019 mendatang.

“Jadi kita sudah siapkan BLUD, tahun ini mau ground breaking. Kita akan gabung dengan Adhi Karya siapkan semua jalan layang buat kereta api ringan, lalu swasta dan BUMD silahkan lelang siapkan keretanya,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan gagasan pembangunan LRT sudah sejak lama direncanakan oleh Pemprov DKI.

Awalnya, pembangunan LRT diserahkan kepada pihak ketiga sebagai investor selaku pengembang, yakni PT Jakarta Monorail (JM) dengan proyeknya membangun LRT bernama Monorel Jakarta.

Namun, proyek itu telah mangkrak sekitar tujuh tahun. Hingga saat ini upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali pembangunan monorel belum membuahkan hasil yang menggembirakan.

“Selain itu, pembahasan LRT kan sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Jadi kalau ditetapkan sebagai salah satu moda transportasi yang mau dikembangkan, ya Pemprov DKI harus terlibat,” kata Tuty.

Sebab, lanjutnya RPJMD DKI 2012-2017 merupakan amanat pembangunan Kota Jakarta yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif.

“Jadi RPJMD itu bukan sesuatu yang tiba-tiba diadakan, melainkan amanat yang disepakati eksekutif dan legislatif. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tegasnya

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/282950-anggaran-melimpah-jakarta-serius-bangun-lrt-sendiri.html

Empat Infrastruktur di RPJMD 2013-2017 untuk Atasi Macet dan Banjir

Jakarta - Empat rencana pembangunan infrastruktur sudah dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD) DKI Jakarta periode 2013-2017 yang baru disahkan DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/4).

Empat infrastruktur itu bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta, yaitu Mass Rapid Transit (MRT), monorel, Giant Sea Wall (GWS) atau tanggul laut raksasa, dan deep tunnel atau terowongan multiguna.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) membenarkan keempat pembangunan infrastruktur tersebut telah disetujui oleh anggota dewan untuk dimasukkan ke dalam Perda RPJMD DKI 2013-2017.

DPRD menilai keempat megaproyek ini sesuai dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030. Karena itu, setelah penetapan RPJMD 2013-2017 ini diharapkan eksekutif bisa segera melaksanakan program-program yang ada.

“Pokoknya, empat program yang direncanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI masuk semua ke dalam Perda RPJMD. Semuanya masuk. Pertimbangannya memang sudah oke, karena sudah ada dalam RPJPD,” kata Sani usai memimpin Rapat Paripurna Penetapan Perda RPJMD DKI 2013-2017 di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (30/4).

Anggota dewan, lanjutnya, menilai pembangunan deep tunnel merupakan salah satu terobosan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Sehingga rencana pembangunan program terowongan multiguna ini disetujui.

"Kami mengerti sekali, kalau Pemprov DKI harus mencari terobosan untuk mencegah banjir. Makanya rencana pembangunan deep tunnel kami setujui masuk dalam Perda RPJMD," ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan awalnya pembangunan deep tunnel tidak dimasukkan dalam RPJMD DKI 2013-2017 karena belum ada kajiannya. Namun ternyata proyek tersebut menarik perhatian investor swasta untuk membiayai pembangunan.

“Kalau tidak dimasukkan kedalam RPJMD, nanti pihak swasta malah takut melakukan investasi. Karena RPMD itu pedoman hukum bagi pelaksanaan pembangunan di ibu kota,” kata Ahok.

Ahok mengungkapkan, dalam RPJMD juga ada pelaksanaan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Sementara untuk penguraian kemacetan yang masuk dalam RPJMD yaitu merencanakan sejumlah pembangunan berbasis laut dan dan darat.

Tidak hanya itu, RPJMD DKI memuat pengembangan fasilitas park and ride di stasiun dan terminal juga menjadi target pemerintah Provinsi DKI dalam lima tahun kedepan.

Pemprov DKI mencanangkan dalam lima tahun akan dilakukan penataan angkutan umum reguler dan menerapkan managemen pembatasan lalu lintas. Pembangunan dermaga dari dan ke Pulau Seribu, penyediaan armada kapal penyeberangan. Untuk darat melanjutkan pembangunan jalur busway koridor 13, 14 dan 15.

“Kami juga tetap memasukkan perencanaan pembatasan ganjil genap yang belum ditentukan pasti pelaksanaannya. Selain itu, pembatasan kendaraan yang juga direncanakan dilaksanakan dalam lima tahun yakni Electronic Road Pricing, penertiban parkir onstreet dan penerapan tarif parkir tinggi,” paparnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/111078-empat-infrastruktur-di-rpjmd-20132017-untuk-atasi-macet-dan-banjir.html

Warga DKI Ikut Bertanggung Jawab Kelola Sampah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menekankan kepada seluruh warga Jakarta untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga kebersihan dan mengelola sampah.

"Mulai saat ini, masyarakat DKI Jakarta menjadi pelaku utama dan harus bertanggungjawab dalam pengelolaan kebersihan kota," ujar Joko Widodo saat berpidato dalam Rapat Paripurna Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (5/3/2013).

Joko Widodo menjelaskan, penekanan ini dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat yang dinilai masih abai terhadap kebersihan kota, sehingga bencana banjir terus menjadi ancaman warga lantaran pengabaian itu.

"Ini menuntut perubahan pola pikir dan cara pandang seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah," kata pria yang akrab disapa Jokowi.

Rencana perubahan pola pikir tersebut, lanjut Jokowi, yakni dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

"Bahwa sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis masyarakat pelaku industri dan pengelola kawasan mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sampah pengelolaan sampah harus lebih mengutamakan pengurangan di sumber sampah," kata Jokowi.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/05/warga-dki-ikut-bertanggung-jawab-kelola-sampah

DKI Segera Bangun Deep Tunnel

JAKARTA (Suara Karya): Kondisi gorong-gorong di Ibu Kota yang hanya berdiameter 60 sentimeter dinilai tidak memadai lagi untuk mengimbangi curah hujan yang mencapai 100 milimeter per jam. Karena itu, Pemprov DKI akan membangun terowongan air atau deep tunnel yang berdaya tampung besar.

"Jakarta ini kronis, harus satu-satu diselesaikan. Ada yang mengikuti blue print, action lapangan, serta terobosan lainnya, tapi harus tetap mengikuti desain besarnya. Kalau banjir tidak ada terobosan dan kita tunggu tiap tahun (perbaikan) 8 titik, butuh berapa lama," kata Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, saat meninjau gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

Nantinya, menurut Jokowi, deep tunnel yang akan dibuat berdiameter 16 meter mulai dari sepanjang Jalan MT Haryono hingga Pluit, Jakarta Utara. Diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk membangun deep tunnel ini mencapai Rp 16 triliun.

Untuk mendanai pembangunan terowongan itu, selain dari APBD DKI Jakarta, Jokowi mengaku akan menggandeng investor. Ditargetkan pengerjaan terowongan raksasa itu bisa selesai dalam waktu 4-5 tahun.

Terkait pendanaan Jokowi menegaskan, pihaknya lebih memilih melibatkan investor daripada pemerintah pusat. "Sekarang belum, tapi nanti Januari (investor) pasti akan antre karena lihat feasible-nya," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, deep tunnel itu akan dibangun multifungsi, sehingga tidak hanya dapat menangani banjir, tetapi juga bisa untuk utilitas, saluran air limbah, jalan, saluran air baku PDAM, dan sebagainya.

"Kenapa tidak, karena penggunaannya tidak hanya untuk banjir saja. Di negara lain sudah ada, kan hanya penggunaannya akan ditambah. Sehingga DKI dapat pemasukan juga," tambahnya.

Dalam pembangunan deep tunnel itu, dirinya mengaku tidak akan melibatkan pemerintah pusat. Padahal dalam kajian pada era Gubernur Sutiyoso, pusat mengalokasikan 25 persen dan Pemprov DKI 25 persen untuk proyek tersebut. Sisanya baru dilempar ke publik. "Sementara ini belum terpikir minta bantuan pusat. Biar segera nanti kita putuskan," ujarnya.

Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan dibebani pembangunan itu, lantaran berkaitan dengan air dan jalan. Ia memastikan akan membangun deep tunnel karena sudah teruji bisa mengatasi banjir di beberapa negara, seperti Kuala Lumpur. "Di negara lain sudah ada, kok. Kalau harus uji-uji terus, nanti habis waktu saya," ucapnya.

Ia menegaskan, rencana pembangunan deep tunnel sudah ada sejak dulu. Sehingga ia bisa menggunakan desain yang sudah ada, hanya saja disesuaikan dengan kondisi saat ini. "Kalau gambarnya sudah komplet, nanti saya tunjukkan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, justru meminta agar pembangunan deep tunnel harus dikaji ulang. Selain itu, harus dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemprov DKI Jakarta sendiri hingga saat ini belum menyerahkan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta. "Itu harus masuk dalam RPJMD karena termasuk program jangka panjang," ujarnya.

Dikatakan Ferrial, Pemprov DKI Jakarta juga belum memasukkan program tersebut ke Rancangan APBD 2013. Tetapi, jika memang kebutuhannya mendesak, bisa saja dimasukkan dalam APBD perubahan nanti. "Memang tidak ada di anggaran penetapan, tapi bisa di perubahan pertengahan tahun depan," ujarnya.

Sementara itu, program pembebasan lahan trase kering Banjir Kanal Timur (BKT) mengalami kemajuan. Dari 1,162 bidang seluas 40,2 hektare, tahun 2012 dapat dibebaskan sebanyak 192 bidang seluas 34.341 m2 (3,43 hektare). (Yon Parjiyono/Dwi Putro AA)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=318150