Jakarta, GATRAnews - Ratusan warga yang mengklaim korban penggusuran di 15 wilayah Ibu Kota berunjuk rasa di depan Balai Kota. Warga minta penundaan seluruh penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Kami meminta agar gubernur menunda penggusuran kami," ujar Forum Warga Bantaran Kali Muhammad Gugun dalam orasinya, Senin (5/10) sore. Warga meminta Pemprov menghentikan seluruh penggusuran.
Warga yang berdemo berasal dari Ancol, Bidara Cina, Bukit Duri, Jatinegara Kaum, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Kamal Muara, Kampung Pulo, Muara Baru, Papanggo, Pinangsia, Prumpung, Rajawali Selatan, Rawajati, Rusun Pesakih.
Warga menolak jika disebut sebagai penyebab banjir yang kerap melanda Jakarta. Gugun menilai justru Ahok melakukan pembiaran gedung tinggi berdiri, menghilangkan daerah resapan air.
"Kata Ahok penyebab banjir adalah orang miskin di bantaran kali padahal bukan, gedung tinggi dan mal-mal yang ada di Jakarta.,” sambungnya.
Warga menyebut, jumlah gedung tinggi di Jakarta naik dua kali lipat dari 200 menjadi 400 bangunan. Salah satu yang disoroti oleh pengunjukrasa adalah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menyalahi tata ruang.
"Tertibkan dong, pusat perbelanjaan saja baru dibangun tidak ditertibkan tapi warga di bantaran kali di Kampung Pulo dan Bidara Cina sudah tinggal sejak tahun 40-an malah digusur," tegas Muhammad Gugun.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/167971-warga-miskin-tolak-tudingan-ahok-penyebab-banjir
Tampilkan postingan dengan label bantaran. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bantaran. Tampilkan semua postingan
Selasa, 06 Oktober 2015
Selasa, 06 Januari 2015
Jakarta Bangun 50 Ribu Rusunawa Tahun Ini
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahun ini. Pembangunan akan diiringi dengan pemberantasan mafia rusun yang selama ini meresahkan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Senin, 29 Desember 2014
Drainase Buruk Penyebab Banjir Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Buruknya drainase dan padatnya daerah bantaran sungai menjadi penyebab utama banjir yang tiap tahun melanja Jakarta.
Pengamat tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, titik rawan utama banjir ada di daerah bantaran sungai. Daerah ini semakin rawan dan berpotensi tergenang saat Jakarta diguyur hujan deras beberapa hari terakhir.
"Khususnya bantaran sungai yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan karena semakin banyaknya sendimentasi dan sampah," kata Yayat kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2014).
Menurut Yayat, selain banyak sampah, kawasan ini juga dipadati penduduk. Padahal, daerah ini, terlarang untuk dijadikan permukiman. Meski begitu, daerah ini tetap dipadati hunian karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan warga untuk tinggal di daerah yang lebih aman.
"Contoh kasus Kampung Pulo. Banjir di sini sudah sejak lama, tapi hampir 10 tahun ini semakin parah karena penduduk yg tinggal di kawasan tersebut juga semakin banyak," tutur Yayat.
Ia juga mengatakan, pemerintah sudah melakukkan banyak upaya. Namun, penduduk sendiri enggan pindah karena lokasi permukimannya strategis dekat dengan pusat ekonomi, yaitu Pasar Jatinegara.
Selain bantaran sungai, tambah Yayat, kawasan lainnya yang mudah dilanda banjir adalah daerah yang drainasenya buruk.
"Buruknya drainase diakibatkan karena semakin turunnya permukaan tanah. Kasus Perumahan Green Garden menunjukan betapa buruknya sistem drainase Jakarta yang menyebabkan air semakin lama tergenang. Sudah dua tahun terakhir perumahan ini dilanda banjir," jelas Yayat.
Jakarta, tambah Yayat, akan terus terancam banjir jika penduduknya gagal menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Hal ini menyebabkan permukaan tanah turun sehingga menambah wilayah genangan baru.
"Salah satu cara untuk daerah seperti ini adalah dengan membuat polder, sebagai wadah penampung air karena sungai atau drainasenya semakin rendah dibanding permukaan air laut. Sementara untuk yang di bantaran sungai perlu ada dialog untuk menyakinkan penduduk agar mau pindah ke rumah susun," papar dia.
Kemudian, kata Yayat, pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai dengan bentang lebar sungai mencapai 50-70 meter. Kedalaman sungai juga setidaknya berkisar 5 meter agar volume air yang dibawa lebih besar.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/12/28/143400021/Drainase.Buruk.Penyebab.Banjir.Jakarta
Pengamat tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, titik rawan utama banjir ada di daerah bantaran sungai. Daerah ini semakin rawan dan berpotensi tergenang saat Jakarta diguyur hujan deras beberapa hari terakhir.
"Khususnya bantaran sungai yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan karena semakin banyaknya sendimentasi dan sampah," kata Yayat kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2014).
Menurut Yayat, selain banyak sampah, kawasan ini juga dipadati penduduk. Padahal, daerah ini, terlarang untuk dijadikan permukiman. Meski begitu, daerah ini tetap dipadati hunian karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan warga untuk tinggal di daerah yang lebih aman.
"Contoh kasus Kampung Pulo. Banjir di sini sudah sejak lama, tapi hampir 10 tahun ini semakin parah karena penduduk yg tinggal di kawasan tersebut juga semakin banyak," tutur Yayat.
Ia juga mengatakan, pemerintah sudah melakukkan banyak upaya. Namun, penduduk sendiri enggan pindah karena lokasi permukimannya strategis dekat dengan pusat ekonomi, yaitu Pasar Jatinegara.
Selain bantaran sungai, tambah Yayat, kawasan lainnya yang mudah dilanda banjir adalah daerah yang drainasenya buruk.
"Buruknya drainase diakibatkan karena semakin turunnya permukaan tanah. Kasus Perumahan Green Garden menunjukan betapa buruknya sistem drainase Jakarta yang menyebabkan air semakin lama tergenang. Sudah dua tahun terakhir perumahan ini dilanda banjir," jelas Yayat.
Jakarta, tambah Yayat, akan terus terancam banjir jika penduduknya gagal menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Hal ini menyebabkan permukaan tanah turun sehingga menambah wilayah genangan baru.
"Salah satu cara untuk daerah seperti ini adalah dengan membuat polder, sebagai wadah penampung air karena sungai atau drainasenya semakin rendah dibanding permukaan air laut. Sementara untuk yang di bantaran sungai perlu ada dialog untuk menyakinkan penduduk agar mau pindah ke rumah susun," papar dia.
Kemudian, kata Yayat, pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai dengan bentang lebar sungai mencapai 50-70 meter. Kedalaman sungai juga setidaknya berkisar 5 meter agar volume air yang dibawa lebih besar.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/12/28/143400021/Drainase.Buruk.Penyebab.Banjir.Jakarta
Rabu, 10 Desember 2014
Pembuang Sampah Diseret ke Pengadilan
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mewujudkan ancaman untuk menindak tegas para pembuang sampah sembarangan. Sepanjang Desember ini saja, 19 warga Jakarta Selatan diseret ke pengadilan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan karena kedapatan membuang sampah sembarangan. Tindakan itu diambil untuk memberi efek jera.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).
Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.
”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).
Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.
Belum jera
Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.
Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.
”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.
Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).
Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.
”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).
Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.
Belum jera
Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.
Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.
”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.
Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan
Senin, 11 Agustus 2014
Jakarta Masih Akan Terus Terendam Banjir
JAKARTA, KOMPAS.com - Program penanggulangan banjir masih jauh dari harapan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) T. Iskandar menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 km baru dapat terselesaikan 1,5 km. Pembangunan sodetan di tiga lokasi juga terkendala.
"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.
Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.
Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.
Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.
Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.
Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.
"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.
Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.
Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.
"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir
"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.
Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.
Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.
Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.
Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.
Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.
"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.
Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.
Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.
"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir
Selasa, 26 November 2013
Atasi Banjir, Apa Bedanya Foke dengan Jokowi?
JAKARTA, KOMPAS.com — Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpin di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Lebih rajin
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Target meleset
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Lebih rajin
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Target meleset
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.
Kamis, 19 September 2013
Awas! Buang Sampah Sembarangan KTP Disita
Sampah di DKI Jakarta masih menjadi persoalan penting yang patut mendapat perhatian dalam penangananya. Terobosan yang dilakukan petugas Kecamatan Koja, Jakarta Utara, misalnya. di wilayah ini petugas akan menindak tegas warga yang membuat sampah sembarangan dengan menyita dan menahan KTP.
Camat Koja Rahmat Efendi mengatakan, sejak Jumat (13/9) petugas Kelurahan Rawabadak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan berhasil mengamankan 23 KTP. Sebanyak 22 warga kedapatan melanggar aturan di Rawabadak Selatan, seorang lagi ditangkap di Tugu Selatan. Untuk mengawasi warganya, pihak kecamatan dan kelurahan telah menyebar petugas di setiap titik rawan sampah.
"Kami jaga sampai tengah malam. Petugas disebar untuk berjaga di pinggir jalan dan bantaran kali," terang dia.
Hal tersebut dilakukan karena masih banyak warga yang nekat membuang sampah sembarangan. Padahal, petugas kecamatan sudah berulang-ulang mengadakan sosialisasi. Bahkan, pihak kecamatan menyebar spanduk agar warga tidak membuang sampah sembarangan.
Pelaksanaan program cipta kondisi bersih, papar dia, menjadi salah satu alasan diberlakukannya peraturan tersebut. Jika kebiasaan buruk itu terlalu lama didiamkan, dia khawatir kesadaran warga tidak berkembang.
"Kami tahan sementara. Hari ini (kemarin, Red) mereka sudah bisa ambil kembali di kantor kelurahan, tapi pakai surat perjanjian," terang dia.
Sumber : http://berita8.com/berita/2013/09/awas-buang-sampah-sembarangan-ktp-disita
Camat Koja Rahmat Efendi mengatakan, sejak Jumat (13/9) petugas Kelurahan Rawabadak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan berhasil mengamankan 23 KTP. Sebanyak 22 warga kedapatan melanggar aturan di Rawabadak Selatan, seorang lagi ditangkap di Tugu Selatan. Untuk mengawasi warganya, pihak kecamatan dan kelurahan telah menyebar petugas di setiap titik rawan sampah.
"Kami jaga sampai tengah malam. Petugas disebar untuk berjaga di pinggir jalan dan bantaran kali," terang dia.
Hal tersebut dilakukan karena masih banyak warga yang nekat membuang sampah sembarangan. Padahal, petugas kecamatan sudah berulang-ulang mengadakan sosialisasi. Bahkan, pihak kecamatan menyebar spanduk agar warga tidak membuang sampah sembarangan.
Pelaksanaan program cipta kondisi bersih, papar dia, menjadi salah satu alasan diberlakukannya peraturan tersebut. Jika kebiasaan buruk itu terlalu lama didiamkan, dia khawatir kesadaran warga tidak berkembang.
"Kami tahan sementara. Hari ini (kemarin, Red) mereka sudah bisa ambil kembali di kantor kelurahan, tapi pakai surat perjanjian," terang dia.
Sumber : http://berita8.com/berita/2013/09/awas-buang-sampah-sembarangan-ktp-disita
Jumat, 24 Mei 2013
Pelan tapi Pasti, Waduk Pluit Mulai Terlihat
JAKARTA, KOMPAS.com — Deru empat mesin backhoe terus terdengar di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kerja tiada henti itu telah menampakkan hasil nyata, kini wajah Waduk Pluit mulai terlihat lebih jelas.
Mesin backhoe tersebut diletakkan di bantaran waduk, terlihat seperti mengapung di tepi waduk. Padahal, tangan besi itu tidak mengapung, tetapi menyentuh dasar waduk yang sudah dangkal tertutup lumpur di sisi timur. Roda mesin yang berupa rantai besar dari besi untuk menjalankan mesin tersebut memiliki ketinggian sekitar dua meter. Artinya, kedalaman waduk itu tidak sampai dua meter karena tidak seluruh roda mesin itu tertutup air.
Waduk Pluit seharusnya memiliki kedalaman sepuluh meter. Namun, karena terus mengalami pendangkalan, kini kedalamannya hanya antara satu dan tiga meter. Waduk ini memiliki luas 80 hektar, kini 20 persennya telah diokupasi oleh rumah-rumah liar di bantarannya.
Pengerukan ini mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan Pluit pada awal tahun ini. Waktu itu, rumah-rumah yang berada di bantaran waduk nyaris menghilang tertutup air. Waduk Pluit berubah layaknya tempat pembuangan sampah raksasa, fungsinya sebagai waduk sudah tidak dapat disandangnya.
Selain sampah, penyempitan lahan oleh pembangunan rumah atau bangunan lain di bantarannya menjadi salah satu penyebab kawasan ini tak lagi berfungsi maksimal menjadi kantong air. Itu sebabnya kawasan tersebut kerap dilanda banjir besar.
Karena itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pemimpin Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk seperti semula. Lumpur dan tanah yang menutupi waduk terus-menerus dikeruk, dan akhirnya air di dalam waduk mulai terlihat. Tumpukan sampah yang menyelimuti badan waduk akhirnya mulai menghilang.
"Sebelum dikeruk, isinya sampah semua ini. Baru kali ini saya lihat waduknya," kata Sukoco Daulat, seorang penjaga warung makan di pinggir Waduk Pluit, tepatnya di depan eks lapangan futsal di sisi timur waduk, Kamis (23/5/2013).
Sukoco berharap agar pengerjaan normalisasi waduk itu cepat terselesaikan. "Agar tidak banjir lagi," ujarnya.
Saat ini waduk itu masih dipenuhi eceng gondok dan endapan lumpur. Mesin-mesin berat terus melakukan pekerjaan besar mengeruk lumpur agar waduk ini semakin jelas terlihat. Sementara itu, beberapa petugas keamanan dari kepolisian terlihat memantau dan menjaga proses pengerjaannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/23/1525288/Pelan.tapi.Pasti.Waduk.Pluit.Mulai.Terlihat
Mesin backhoe tersebut diletakkan di bantaran waduk, terlihat seperti mengapung di tepi waduk. Padahal, tangan besi itu tidak mengapung, tetapi menyentuh dasar waduk yang sudah dangkal tertutup lumpur di sisi timur. Roda mesin yang berupa rantai besar dari besi untuk menjalankan mesin tersebut memiliki ketinggian sekitar dua meter. Artinya, kedalaman waduk itu tidak sampai dua meter karena tidak seluruh roda mesin itu tertutup air.
Waduk Pluit seharusnya memiliki kedalaman sepuluh meter. Namun, karena terus mengalami pendangkalan, kini kedalamannya hanya antara satu dan tiga meter. Waduk ini memiliki luas 80 hektar, kini 20 persennya telah diokupasi oleh rumah-rumah liar di bantarannya.
Pengerukan ini mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan Pluit pada awal tahun ini. Waktu itu, rumah-rumah yang berada di bantaran waduk nyaris menghilang tertutup air. Waduk Pluit berubah layaknya tempat pembuangan sampah raksasa, fungsinya sebagai waduk sudah tidak dapat disandangnya.
Selain sampah, penyempitan lahan oleh pembangunan rumah atau bangunan lain di bantarannya menjadi salah satu penyebab kawasan ini tak lagi berfungsi maksimal menjadi kantong air. Itu sebabnya kawasan tersebut kerap dilanda banjir besar.
Karena itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pemimpin Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk seperti semula. Lumpur dan tanah yang menutupi waduk terus-menerus dikeruk, dan akhirnya air di dalam waduk mulai terlihat. Tumpukan sampah yang menyelimuti badan waduk akhirnya mulai menghilang.
"Sebelum dikeruk, isinya sampah semua ini. Baru kali ini saya lihat waduknya," kata Sukoco Daulat, seorang penjaga warung makan di pinggir Waduk Pluit, tepatnya di depan eks lapangan futsal di sisi timur waduk, Kamis (23/5/2013).
Sukoco berharap agar pengerjaan normalisasi waduk itu cepat terselesaikan. "Agar tidak banjir lagi," ujarnya.
Saat ini waduk itu masih dipenuhi eceng gondok dan endapan lumpur. Mesin-mesin berat terus melakukan pekerjaan besar mengeruk lumpur agar waduk ini semakin jelas terlihat. Sementara itu, beberapa petugas keamanan dari kepolisian terlihat memantau dan menjaga proses pengerjaannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/23/1525288/Pelan.tapi.Pasti.Waduk.Pluit.Mulai.Terlihat
Senin, 18 Maret 2013
Hindari Banjir Jakarta, Pemerintah Bangun Rusunawa di Dekat Bantaran Sungai
TRIBUNNEWS.COM - Satu di antara penyebab banjir akibat meluapnya sungai adalah banyaknya bangunan-bangunan yang didirikan di sekitar kawasan bantaran sungai. Seperti yang terjadi di kawasan bantaran Sungai Ciliwung.
"Ada yang di atas sungai membuat rumah, padahal itu bahaya, kalau ada sampah tersangkut bisa merobohkan rumahnya," ujar Dirjen Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum Subandrio Pitoyo.
Fenomena tersebut menurutnya tak lepas dari permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat. Ia mengatakan jika warga bantaran sungai tersebut memiliki modal, tentu mereka juga tidak ingin tinggal di bantaran sungai.
"Saya lihat ini lebih kepada masalah sosial. Seandainya mereka punya uang tentu mereka tinggalnya di Pondok Indah," katanya.
Subandrio menambahkan, pihaknya sampai saat ini mencatat ada sekitar 71.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 350.000 jiwa.
Pemukiman merekalah yang setiap musim hujan rawan dilanda banjir akibat meluapnya sungai. Untuk itu, Subandrio menyebut pihaknya telah melakukan beragam upaya guna mengurangi risiko banjir akibat luapan sungai, di antaranya dengan jalan menormalisasi Sungai Ciliwung.
"Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur itu merupakan upaya kami untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Tahun ini rencananya rusunawa akan dibangun tak jauh dari bantaran sungai. Agar bisa mengakomodasi warga di sana yang pekerjaannya di sekitar wilayah situ," tandasnya.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/17/hindari-banjir-jakarta-pemerintah-bangun-rusunawa-di-dekat-bantaran-sungai
"Ada yang di atas sungai membuat rumah, padahal itu bahaya, kalau ada sampah tersangkut bisa merobohkan rumahnya," ujar Dirjen Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum Subandrio Pitoyo.
Fenomena tersebut menurutnya tak lepas dari permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat. Ia mengatakan jika warga bantaran sungai tersebut memiliki modal, tentu mereka juga tidak ingin tinggal di bantaran sungai.
"Saya lihat ini lebih kepada masalah sosial. Seandainya mereka punya uang tentu mereka tinggalnya di Pondok Indah," katanya.
Subandrio menambahkan, pihaknya sampai saat ini mencatat ada sekitar 71.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 350.000 jiwa.
Pemukiman merekalah yang setiap musim hujan rawan dilanda banjir akibat meluapnya sungai. Untuk itu, Subandrio menyebut pihaknya telah melakukan beragam upaya guna mengurangi risiko banjir akibat luapan sungai, di antaranya dengan jalan menormalisasi Sungai Ciliwung.
"Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur itu merupakan upaya kami untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Tahun ini rencananya rusunawa akan dibangun tak jauh dari bantaran sungai. Agar bisa mengakomodasi warga di sana yang pekerjaannya di sekitar wilayah situ," tandasnya.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/17/hindari-banjir-jakarta-pemerintah-bangun-rusunawa-di-dekat-bantaran-sungai
Senin, 18 Februari 2013
Puluhan Bangunan Liar di Penjaringan Dibongkar
JAKARTA (Suara Karya): Upaya meminimalisasi banjir terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta seperti normalisasi Kali Pakin di Penjaringan, Jakarta Utara, sepanjang 400 meter.
Dalam normalisasi itu, sebanyak 40 bangunan liar di bantaran kali tersebut dibongkar petugas. Petugas juga berhasil mengumpulkan sekitar 200 meter kubik lumpur.
Koordinator Pelaksanaan Paska Darurat Banjir Waduk Pluit, Heryanto mengatakan, sebelumnya kondisi Kali Pakin memang memprihatinkan, bahkan menyebabkan banjir hingga setinggi 1,5 meter karena kali tersebut tak mampu lagi menampung debit air saat banjir Januari. "Keberadaan bangunan liar di bantaran kali ini sangat mengganggu makanya kita bongkar. Sudah ada 40 bangunan yang kami bongkar," ujar Heryanto, Minggu (17/2).
Pihaknya, kata Heryanto, mengerahkan sebanyak 8 unit eskavator, 10 unit truk dan 4 beko. "Kami juga sudah menyosialisasikan normalisasi kali ini termasuk kepada para pemilik bangunan liar di sepanjang bantaran kali yang ditertibkan. Saat ini, sebagian penghuni bangunan liar itu sudah pindah ke Rusun Marunda," katanya.
Proyek ini, kata Heryanto, merupakan normalisasi paska banjir dan ini merupakan perintah langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang mulai dikerjakan sejak 21 Januari hingga 21 April 2013.
"Kali ini sudah dinormalisasi sepanjang 200 meter, dan rencananya akan ditata hingga sepanjang 400 meter. Kedalaman kali ini baru 1,5 meter dan seharusnya 5 meter. Anggaran untuk normalisasi ini tidak masuk dalam APBD, dana ini dari pak gubernur dan pak wagub langsung," tuturnya seperti dikutip Beritajakarta.com.
Seperti diketahui, Kali Pakin menghubungkan ke tiga aliran, yaitu aliran pertama dari Pasar Ikan, Beos, Lintoves, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Istiqlal, Ciliwung. Aliran kedua, Pasar Ikan, Hotel Omni Batavia, Kali Krukut, Kali Cideng, dan bundaran HI.
Lalu, aliran ketiga, Pasar Ikan, Jl Kopi, Jembatan Lima Asemka, dan Tubagussangke. "Ketiga aliran itu semuanya mengalir ke laut yang disedot melalui 11 pompa di waduk Pluit. Banjir Jakarta kemarin pengaruh dari sini juga, karena jebolnya tanggul Latuharhary menambah beban air di sini, makanya banjir di Pluit sampai 2 meter," katanya.
Selain melakukan normalisasi, lanjut Heryanto, pihaknya juga telah membangun jalan di Kali Inspeksi sepanjang 200 meter dengan lebar masing-masing sisi kiri dan kanan kali 7,5 meter. Jalan inspeksi kali ini dibangun dari dukungan PT Jakarta Propertindo BUMD.
Pihaknya, kata Heryanto, juga tengah menormalisasi Waduk Pluit dengan menggunakan 4 eskavator apung (ponton), dan telah membongkar sebanyak 17 rumah semi permanen.
Aliyus (37), warga RT 21/07 Penjaringan mendukung program normalisasi Kali Pakin meski kegiatan itu turut membongkar bangunan miliknya. "Saya dukung program ini, tapi saya juga harus dapat tempat tinggal penggantinya. Pindah ke rusun juga nggak apa-apa tapi tetap harus ada uang ganti rugi," tandasnya. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan bagi warga di RW 03 Kelurahan Cipinangmelayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Minggu (17/2). Bantuan yang diberikan antara lain, 2 ton beras, 8 dus buku tulis, 250 stel seragam sekolah serta 200 tas sekolah.
Acung, warga RT 03/03 Cipinangmelayu berharap, kedatangan Jokowi dapat menyelesaikan masalah banjir di kawasan tersebut. "Permasalahan yang terjadi akibat adanya galian menyerupai waduk yang saat banjir menerjang Ibu Kota pada Januari lalu jebol dan sempat menggenangi pemukiman warga," ujar Acung.
Ketua RW 03, Muchtar Usman mengatakan, pihaknya juga merasa khawatir dengan keberadaan waduk yang dibuat pihak TNI AU akan meluber saat hujan deras sehingga akan merendam pemukiman warga.
Setelah mendengarkan apa yang dihadapi warganya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menuturkan, pihaknya akan mempertemukan warga dan TNI AU untuk mencari solusi terbaik. "Sengketa antara warga dengan Pihak TNI AU dalam waktu dekat akan kita selesaikan. Nanti wali kota yang akan menyelesaikan," kata Jokowi.
Wali Kota Jakarta Timur, HR Krisdianto yang turut serta dalam kunjungan gubernur menambahkan, pihaknya saat ini tengah mengupayakan mediasi antara warga dengan pihak TNI AU agar mendapat solusi terbaik. "Kita sedang rapatkan dengan TNI AU dengan mengundang warga untuk kita carikan solusi yang terbaik buat semua," katanya. (Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=321479
Dalam normalisasi itu, sebanyak 40 bangunan liar di bantaran kali tersebut dibongkar petugas. Petugas juga berhasil mengumpulkan sekitar 200 meter kubik lumpur.
Koordinator Pelaksanaan Paska Darurat Banjir Waduk Pluit, Heryanto mengatakan, sebelumnya kondisi Kali Pakin memang memprihatinkan, bahkan menyebabkan banjir hingga setinggi 1,5 meter karena kali tersebut tak mampu lagi menampung debit air saat banjir Januari. "Keberadaan bangunan liar di bantaran kali ini sangat mengganggu makanya kita bongkar. Sudah ada 40 bangunan yang kami bongkar," ujar Heryanto, Minggu (17/2).
Pihaknya, kata Heryanto, mengerahkan sebanyak 8 unit eskavator, 10 unit truk dan 4 beko. "Kami juga sudah menyosialisasikan normalisasi kali ini termasuk kepada para pemilik bangunan liar di sepanjang bantaran kali yang ditertibkan. Saat ini, sebagian penghuni bangunan liar itu sudah pindah ke Rusun Marunda," katanya.
Proyek ini, kata Heryanto, merupakan normalisasi paska banjir dan ini merupakan perintah langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang mulai dikerjakan sejak 21 Januari hingga 21 April 2013.
"Kali ini sudah dinormalisasi sepanjang 200 meter, dan rencananya akan ditata hingga sepanjang 400 meter. Kedalaman kali ini baru 1,5 meter dan seharusnya 5 meter. Anggaran untuk normalisasi ini tidak masuk dalam APBD, dana ini dari pak gubernur dan pak wagub langsung," tuturnya seperti dikutip Beritajakarta.com.
Seperti diketahui, Kali Pakin menghubungkan ke tiga aliran, yaitu aliran pertama dari Pasar Ikan, Beos, Lintoves, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Istiqlal, Ciliwung. Aliran kedua, Pasar Ikan, Hotel Omni Batavia, Kali Krukut, Kali Cideng, dan bundaran HI.
Lalu, aliran ketiga, Pasar Ikan, Jl Kopi, Jembatan Lima Asemka, dan Tubagussangke. "Ketiga aliran itu semuanya mengalir ke laut yang disedot melalui 11 pompa di waduk Pluit. Banjir Jakarta kemarin pengaruh dari sini juga, karena jebolnya tanggul Latuharhary menambah beban air di sini, makanya banjir di Pluit sampai 2 meter," katanya.
Selain melakukan normalisasi, lanjut Heryanto, pihaknya juga telah membangun jalan di Kali Inspeksi sepanjang 200 meter dengan lebar masing-masing sisi kiri dan kanan kali 7,5 meter. Jalan inspeksi kali ini dibangun dari dukungan PT Jakarta Propertindo BUMD.
Pihaknya, kata Heryanto, juga tengah menormalisasi Waduk Pluit dengan menggunakan 4 eskavator apung (ponton), dan telah membongkar sebanyak 17 rumah semi permanen.
Aliyus (37), warga RT 21/07 Penjaringan mendukung program normalisasi Kali Pakin meski kegiatan itu turut membongkar bangunan miliknya. "Saya dukung program ini, tapi saya juga harus dapat tempat tinggal penggantinya. Pindah ke rusun juga nggak apa-apa tapi tetap harus ada uang ganti rugi," tandasnya. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan bagi warga di RW 03 Kelurahan Cipinangmelayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Minggu (17/2). Bantuan yang diberikan antara lain, 2 ton beras, 8 dus buku tulis, 250 stel seragam sekolah serta 200 tas sekolah.
Acung, warga RT 03/03 Cipinangmelayu berharap, kedatangan Jokowi dapat menyelesaikan masalah banjir di kawasan tersebut. "Permasalahan yang terjadi akibat adanya galian menyerupai waduk yang saat banjir menerjang Ibu Kota pada Januari lalu jebol dan sempat menggenangi pemukiman warga," ujar Acung.
Ketua RW 03, Muchtar Usman mengatakan, pihaknya juga merasa khawatir dengan keberadaan waduk yang dibuat pihak TNI AU akan meluber saat hujan deras sehingga akan merendam pemukiman warga.
Setelah mendengarkan apa yang dihadapi warganya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menuturkan, pihaknya akan mempertemukan warga dan TNI AU untuk mencari solusi terbaik. "Sengketa antara warga dengan Pihak TNI AU dalam waktu dekat akan kita selesaikan. Nanti wali kota yang akan menyelesaikan," kata Jokowi.
Wali Kota Jakarta Timur, HR Krisdianto yang turut serta dalam kunjungan gubernur menambahkan, pihaknya saat ini tengah mengupayakan mediasi antara warga dengan pihak TNI AU agar mendapat solusi terbaik. "Kita sedang rapatkan dengan TNI AU dengan mengundang warga untuk kita carikan solusi yang terbaik buat semua," katanya. (Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=321479
Kamis, 27 Desember 2012
Gawat, Jakarta tak Akan Pernah Bebas Banjir!
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu Kota Jakarta tak akan pernah bebas dari masalah banjir. Hal tersebut disebabkan pembangunan fisik yang terus dilakukan di ibu kota Indonesia ini.
"Dataran banjir (flood plain) seluas 24.000 hektare yang berada di utara Jakarta dan telah berkembang luar biasa untuk permukiman dan industri. Selamanya tidak akan terbebas secara mutlak dari banjir," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (26/12).
Menurut Sutopo, upaya struktural atau sistem pengendali banjir dan drainase hanya untuk mengendalikan banjir hingga besaran banjir tertentu. Sistem pengendali banjir di Jakarta saat ini dibangun untuk banjir rencana 3-100 tahun dan sistem drainasenya 2-10 tahun.
"Artinya jika terjadi banjir dengan besaran lebih besar dari banjir rencana tersebut maka pasti akan banjir. Ini pun ternyata kondisi eksisting saat ini jauh sekali dari banjir rencana yang ada," katanya.
Lebih lanjut Sutopo mengatakan, tiap tahun upaya struktural dan non struktural dilakukan untuk mengatasi banjir, namun upaya tersebut kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebab timbulnya banjir. Akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir, seperti sedimentasi alur sungai, pendangkalan, permukiman di bantaran sungai, dan sebagainya menyebabkan masalah menjadi rumit dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan kondisi biogeofisik sungai.
Kondisi demikian makin diperparah oleh rendahnya kemampuan 13 sungai untuk mengalirkan banjir. Fakta yang ada saat ini, kemampuan mengatuskan debit banjir dari sungai dan kanal yang ada sangat jauh dari rencana.
Menurutnya, perhitungan debit banjir sungai-sungai yang masuk ke Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 50 persen dari debit perhitungan pola induk 1973 dalam periode 25 tahun. Sungai-sungai utama yang ada saat ini kapasitas pengalirannya berada jauh di bawah debit rencana yang mengakibatkan sungai-sungai mudah meluap. Kapasitas alur sungai yang ada terhadap debit rencana antara 17,5 – 80 persen.
"Kemampuan alur Sungai Ciliwung saat ini hanya sebesar 17,5 persen dari rencana, sedangkan Kali Pesanggarahan hanya 20,7 persen," kata Sutopon.
Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh adanya sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika terjadi banjir karena kemampuan untuk mengatuskan debit banjir lebih kecil daripada limpasan permukaan yang ada.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mfmur5-gawat-jakarta-tak-akan-pernah-bebas-banjir
"Dataran banjir (flood plain) seluas 24.000 hektare yang berada di utara Jakarta dan telah berkembang luar biasa untuk permukiman dan industri. Selamanya tidak akan terbebas secara mutlak dari banjir," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (26/12).
Menurut Sutopo, upaya struktural atau sistem pengendali banjir dan drainase hanya untuk mengendalikan banjir hingga besaran banjir tertentu. Sistem pengendali banjir di Jakarta saat ini dibangun untuk banjir rencana 3-100 tahun dan sistem drainasenya 2-10 tahun.
"Artinya jika terjadi banjir dengan besaran lebih besar dari banjir rencana tersebut maka pasti akan banjir. Ini pun ternyata kondisi eksisting saat ini jauh sekali dari banjir rencana yang ada," katanya.
Lebih lanjut Sutopo mengatakan, tiap tahun upaya struktural dan non struktural dilakukan untuk mengatasi banjir, namun upaya tersebut kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebab timbulnya banjir. Akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir, seperti sedimentasi alur sungai, pendangkalan, permukiman di bantaran sungai, dan sebagainya menyebabkan masalah menjadi rumit dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan kondisi biogeofisik sungai.
Kondisi demikian makin diperparah oleh rendahnya kemampuan 13 sungai untuk mengalirkan banjir. Fakta yang ada saat ini, kemampuan mengatuskan debit banjir dari sungai dan kanal yang ada sangat jauh dari rencana.
Menurutnya, perhitungan debit banjir sungai-sungai yang masuk ke Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 50 persen dari debit perhitungan pola induk 1973 dalam periode 25 tahun. Sungai-sungai utama yang ada saat ini kapasitas pengalirannya berada jauh di bawah debit rencana yang mengakibatkan sungai-sungai mudah meluap. Kapasitas alur sungai yang ada terhadap debit rencana antara 17,5 – 80 persen.
"Kemampuan alur Sungai Ciliwung saat ini hanya sebesar 17,5 persen dari rencana, sedangkan Kali Pesanggarahan hanya 20,7 persen," kata Sutopon.
Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh adanya sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika terjadi banjir karena kemampuan untuk mengatuskan debit banjir lebih kecil daripada limpasan permukaan yang ada.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mfmur5-gawat-jakarta-tak-akan-pernah-bebas-banjir
Rabu, 26 Desember 2012
Ini Tiga Jurus Jokowi Atas Banjir Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin Jokowi telah menyiapkan tiga strategi pencegahan banjir. Tiga strategi ini diharap mampu mengurangi banjir Jakarta tiap tahun. Tiga strategi itu adalah normalisasi kali, normalisasi sumur, dan pelebaran kali.
Untuk program nornalisasi kali, pemerintah DKI Jakarta telah memulainya dengan menggarap kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Sedang, untuk memperbaiki kualitas air tanah, Gubernur akan mengajukan 10 ribu sumur resapan pada tahun depan. Normalisasi sumur serapan perlu dilakukan sehingga dapat memperbaiki serapan air tanah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, proyek normalisasi PAS berjalan terus, termasuk Kali Krukut, Kali Ciliwung, dan Cipinang. Normalisasi PAS yang direncanakan selesai pada 2014 akan menghilangkan 10 titik genangan di sepanjang kali seperti Bintaro.
Proyek tersebut, bakal berdampak pada pemindahan rumah warga yang berada di sekitar bantaran kali. "Orang harus pindah dulu," ujar Ery seusai ramah tamah di rumah dinas Wagub Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (25/12).
Untuk memindahkan masyarakat yang berada di bantaran kali, perlu rumah susun yang layak. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan pembangunan rusun. Gubernur telah berdiskusi dan mendatangi tempat yang akan direlokasi satu per satu.
Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, kata Ery, bisa menjadi contoh masyarakat yang bakal terkena relokasi. Ini karena warga tersebut tidak mau dipindah jauh-jauh. Sebab, mata pencaharian mereka sehari-hari berada di sekitar Ciliwung.
Proyek penanganan banjir lainnya adalah melalui pelebaran kali. Pemerintah sedang menyiapkan pembebasan tanah sehingga bisa melaksanakannya tahun depan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mflx8g-ini-tiga-jurus-jokowi-atas-banjir-jakarta
Untuk program nornalisasi kali, pemerintah DKI Jakarta telah memulainya dengan menggarap kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Sedang, untuk memperbaiki kualitas air tanah, Gubernur akan mengajukan 10 ribu sumur resapan pada tahun depan. Normalisasi sumur serapan perlu dilakukan sehingga dapat memperbaiki serapan air tanah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, proyek normalisasi PAS berjalan terus, termasuk Kali Krukut, Kali Ciliwung, dan Cipinang. Normalisasi PAS yang direncanakan selesai pada 2014 akan menghilangkan 10 titik genangan di sepanjang kali seperti Bintaro.
Proyek tersebut, bakal berdampak pada pemindahan rumah warga yang berada di sekitar bantaran kali. "Orang harus pindah dulu," ujar Ery seusai ramah tamah di rumah dinas Wagub Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (25/12).
Untuk memindahkan masyarakat yang berada di bantaran kali, perlu rumah susun yang layak. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan pembangunan rusun. Gubernur telah berdiskusi dan mendatangi tempat yang akan direlokasi satu per satu.
Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, kata Ery, bisa menjadi contoh masyarakat yang bakal terkena relokasi. Ini karena warga tersebut tidak mau dipindah jauh-jauh. Sebab, mata pencaharian mereka sehari-hari berada di sekitar Ciliwung.
Proyek penanganan banjir lainnya adalah melalui pelebaran kali. Pemerintah sedang menyiapkan pembebasan tanah sehingga bisa melaksanakannya tahun depan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mflx8g-ini-tiga-jurus-jokowi-atas-banjir-jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)