TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra, mengatakan sebanyak 30-40 persen mobil Daihatsu Ayla berpusat di kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Menurut dia, persebaran mobil murah ramah lingkungan ini memang lebih banyak di kawasan Jabodetabek. "Memang kami harapkan merata tapi sebanyak 30-40 persen berada di Jabodetabek," katanya pada Tempo di Jakarta, Selasa, 19 November 2013.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil LCGC sudah mencapai 20.101 unit hingga Oktober. Penjualan tersebut mencakup penjualan Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Honda Brio Satya. Untuk Honda Brio Satya penjualan baru terjadi pada Oktober dan sudah mencapai 1.320 unit. Untuk Daihatsu Ayla, penjualan pada September mencapai 4.377 unit dan pada Oktober mencapai 4.929 unit. Sementara itu, Toyota Agya berhasil terjual 4.123 unit pada September dan 5.343 unit pada Oktober.
Sebelumnya, Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor, Sudirman, mengatakan bahwa sebanyak 65-70 persen mobil LCGC dibeli oleh konsumen uyang berada di Jabodetabek. Tempat kedua disusul oleh pulau Sumatera, disusul oleh Sulawesi, dan Kalimantan. "Sama seperti mobil biasa, konsumen terbesar masih di Jabodetabek, disusul kota-kota besar di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan," katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berharap mobil LCGC tidak hanya
dinikmati konsumen di Jabodetabek. Menteri Perindustrian, Mohamad Suleman Hidayat sebelumnya optimis bahwa LCGC juga akan tersebar di kota-kota lain di Indonesia, bukan hanya Jabodetabek. "Tentunya ini akan menyebar di seluruh Indonesia, jadi tidak akan menimbulkan kemacetan hanya di kota tertentu saja," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/20/090530965/30-40-Persen-Mobil-Murah-Penuhi-Jabodetabek
Tampilkan postingan dengan label lcgc. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label lcgc. Tampilkan semua postingan
Rabu, 20 November 2013
Rabu, 02 Oktober 2013
Jakarta Segera Lumpuh Total
Pemerintah Tidak Berpihak Terhadap Transportasi Massal
Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena memprediksikan kurang dari 1 tahun Jakarta akan mengalami macet total jika tidak segera membenahi transportasi umumnya.
"Tidak sampai 1 tahun kita akan berhenti total karena jalan itu isinya mobil dan motor semua. Bayangkan tiap tahun pertambahan motor saja mencapai 1.200-1.500 unit. Saya rasa ini bukan lagi lampu kuning, tetapi sudah lampu merah bagi transportasi kita," ujar Eka di Jakarta, Senin (30/9).
Menurut dia, cara untuk menghindari dampak kemacetan yang lebih parah lagi yaitu dengan menyediakan angkutan umum yang nyaman dengan harga yang murah sehingga masyarakat diharapkan akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. "Masyarakat harus bisa pergi dengan biaya transportasi yang murah," lanjutnya.
Eka juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang malah mengeluarkan kebijakan mobil murah dibandingkan melakukan perbaikan pada transportasi umum. Selain itu, penyataan mobil murah tersebut akan ramah terhadap lingkungan dinilai tidak benar karena masih menyedot bahan bakar dalam jumlah yang banyak.
"Justru kendaraan umum yang ramah lingkungan karena bisa bawa orang dalam jumlah yang banyak, kalau mobilnya banyak makan BBM, lantas di mana green car-nya? Justru harga angkutan pribadi akan lebih murah kalau angkutan massalnya baik, karena orang akan jarang pakai kendaraan pribadi," katanya.
Dia mengatakan, saat ini sekitar 3,8 juta penduduk berpotensi mengalami kerugian akibat kemacetan yang terjadi dan akan melonjak menjadi 38 juta penduduk jika jalanan mengalami kemacetan total nantinya.
"Makanya kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah, daripada komplain terus mending kita menjadi solusi dari masalah yang ada. Harus ada perbaikan angkutan darat kalau kita ingi usaha kita jalan, dan kehidupan kita juga jalan," tandasnya.
Sementara itu,Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono mengungkapkan pemerintah terus melayangkan penilaian pro dan kontra terkait program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Sebagian kalangan setuju dan mendukung program mobil murah ramah lingkungan ini, namun sebagian kalangan tidak menyetujui kehadiran LCGC ini.
Pasalnya, dengan melihat kondisi arus lalu-lintas di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, kemacetan arus lalu-lintas sudah sangat bersahabat dan dapat dirasakan masyarakat Jakarta setiap harinya. Bambang mengatakan, penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi untuk menyambut baik kendaraan LCGC ini."Penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi, dari kemenhub melihat mengurangi jumlah kemacetan di kota besar,” ujarnya.
Untuk memerangi kemacetan, lanjut Bambang, dirinya menyebutkan pemerintah seharusnya membangun angkutan umum masal yang baik dibandingkan dengan kendaraan LCGC."Yang paling tepat, solusinya segera mungkin membangun angkutan umum massal, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di tengah kota," jelas Bambang.
Selain itu, sambung Bambang, penambahan ruas jalan diperlukan, akan tetapi hanya di ruas jalan ringroad, yang berjtujuan untuk memecah kemacetan yang selama ini terjadi."Penambahan ruas jalan diperlukan untuk ring road, memecah traffic, tapi diupayakan tidak masuk ke tengah kota," tuturnya.
Sekedar informasi kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah sampai pada titik kritis. Tingginya kendaraan pribadi dijalan menjadi penyebab utama. Untuk mengurangi tingginya jumlah kendaraan pribadi dijalan sudah saatnya diterapkan kebijakan berbayar dengan metode Electronic Road Pricing (ERP).
Electronic Road Pricing merupakan langkah yang mengharuskan pemilik kendaraan membayar untuk melalui sejumlah jalan pada suatu area tertentu. Road Pricing yang sudah dikenal sejumlah negara maju, seperti Inggris, Swedia dan Singapura diterapkan untuk mendorong orang menggunakan respotasi publik daripada kendaraan pribadi.
Hasilnya volume kendaraan yang melalui jalanan dapat ditekan dan kemacetan lalu lintas dapat diminalisir. Ahli Teknologi Transportasi dari Inggris Andrew Pickford mengatakan, sejumlah negara yang telah menerapkan teknologi road pricing ini berhasil menekan tingkat kemacetan.
Sumber : http://www.neraca.co.id/harian/article/33567/Jakarta.Segera.Lumpuh.Total
"Tidak sampai 1 tahun kita akan berhenti total karena jalan itu isinya mobil dan motor semua. Bayangkan tiap tahun pertambahan motor saja mencapai 1.200-1.500 unit. Saya rasa ini bukan lagi lampu kuning, tetapi sudah lampu merah bagi transportasi kita," ujar Eka di Jakarta, Senin (30/9).
Menurut dia, cara untuk menghindari dampak kemacetan yang lebih parah lagi yaitu dengan menyediakan angkutan umum yang nyaman dengan harga yang murah sehingga masyarakat diharapkan akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. "Masyarakat harus bisa pergi dengan biaya transportasi yang murah," lanjutnya.
Eka juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang malah mengeluarkan kebijakan mobil murah dibandingkan melakukan perbaikan pada transportasi umum. Selain itu, penyataan mobil murah tersebut akan ramah terhadap lingkungan dinilai tidak benar karena masih menyedot bahan bakar dalam jumlah yang banyak.
"Justru kendaraan umum yang ramah lingkungan karena bisa bawa orang dalam jumlah yang banyak, kalau mobilnya banyak makan BBM, lantas di mana green car-nya? Justru harga angkutan pribadi akan lebih murah kalau angkutan massalnya baik, karena orang akan jarang pakai kendaraan pribadi," katanya.
Dia mengatakan, saat ini sekitar 3,8 juta penduduk berpotensi mengalami kerugian akibat kemacetan yang terjadi dan akan melonjak menjadi 38 juta penduduk jika jalanan mengalami kemacetan total nantinya.
"Makanya kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah, daripada komplain terus mending kita menjadi solusi dari masalah yang ada. Harus ada perbaikan angkutan darat kalau kita ingi usaha kita jalan, dan kehidupan kita juga jalan," tandasnya.
Sementara itu,Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono mengungkapkan pemerintah terus melayangkan penilaian pro dan kontra terkait program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Sebagian kalangan setuju dan mendukung program mobil murah ramah lingkungan ini, namun sebagian kalangan tidak menyetujui kehadiran LCGC ini.
Pasalnya, dengan melihat kondisi arus lalu-lintas di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, kemacetan arus lalu-lintas sudah sangat bersahabat dan dapat dirasakan masyarakat Jakarta setiap harinya. Bambang mengatakan, penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi untuk menyambut baik kendaraan LCGC ini."Penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi, dari kemenhub melihat mengurangi jumlah kemacetan di kota besar,” ujarnya.
Untuk memerangi kemacetan, lanjut Bambang, dirinya menyebutkan pemerintah seharusnya membangun angkutan umum masal yang baik dibandingkan dengan kendaraan LCGC."Yang paling tepat, solusinya segera mungkin membangun angkutan umum massal, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di tengah kota," jelas Bambang.
Selain itu, sambung Bambang, penambahan ruas jalan diperlukan, akan tetapi hanya di ruas jalan ringroad, yang berjtujuan untuk memecah kemacetan yang selama ini terjadi."Penambahan ruas jalan diperlukan untuk ring road, memecah traffic, tapi diupayakan tidak masuk ke tengah kota," tuturnya.
Sekedar informasi kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah sampai pada titik kritis. Tingginya kendaraan pribadi dijalan menjadi penyebab utama. Untuk mengurangi tingginya jumlah kendaraan pribadi dijalan sudah saatnya diterapkan kebijakan berbayar dengan metode Electronic Road Pricing (ERP).
Electronic Road Pricing merupakan langkah yang mengharuskan pemilik kendaraan membayar untuk melalui sejumlah jalan pada suatu area tertentu. Road Pricing yang sudah dikenal sejumlah negara maju, seperti Inggris, Swedia dan Singapura diterapkan untuk mendorong orang menggunakan respotasi publik daripada kendaraan pribadi.
Hasilnya volume kendaraan yang melalui jalanan dapat ditekan dan kemacetan lalu lintas dapat diminalisir. Ahli Teknologi Transportasi dari Inggris Andrew Pickford mengatakan, sejumlah negara yang telah menerapkan teknologi road pricing ini berhasil menekan tingkat kemacetan.
Sumber : http://www.neraca.co.id/harian/article/33567/Jakarta.Segera.Lumpuh.Total
Kamis, 19 September 2013
Jokowi: Disuruh Benahi Kemacetan Jakarta Tapi Diserbu Mobil Murah
Liputan6.com, Jakarta : Keberatan dengan kebijakan LCGC (Low Cost Green Car) atau produksi mobil murah dan ramah lingkungan yang dibuat oleh pemerintah pusat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya mengirim surat kepada Wakil Presiden Boediono.
Dalam suratnya kepada Boediono, Jokowi mengingatkan Boediono bahwa kebijakan LCGC bertentangan dengan '17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta', tepatnya pada instruksi nomor 13 yang meminta untuk melakukan pembatasan kendaraan bermotor, terutama di Jakarta guna mengurangi kemacetan dan polusi udara.
"Intinya kita ini sejak awal oleh pusat diarahkan untuk menyiapkan infrastruktur jalan, transformasi massal," ujar Jokowi.
Namun, di satu sisi, Boediono malah memunculkan program mobil murah. Padahal dengan adanya program tersebut, justru dapat memicu penambahan volume kendaraan yang berakibat pada kemacetan.
"Kita disuruh benahi (Jakarta). Tapi kok ini diserbu mobil murah," ujar Jokowi.
Padahal di sisi lain, Pemprov DKI tengah berusaha memperbaiki transportasi massal agar pengguna mobil pribadi beralih ke angkutan umum dan jumlah kendaraan pribadi di jalan dapat dikurangi melalui program ganjil-genap dan Electronic Road Pricing (ERP).
Pada September 2010, Wapres Boediono menginstruksikan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta", yaitu:
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP);
2. Sterilkan jalur busway;
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum;
4. Perbaiki sarana-prasarana jalan;
5. Tambah jalur busway hingga mencapai 12 koridor;
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus;
7. Tertibkan angkutan umum liar, terutama bis kecil yang tak efisien;
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan re-routing, hanya akan single operation;
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya;
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI;
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ);
12. Tambah jalan tol. Rencananya akan dibangun 6 ruas jalan tambahan;
13. Batasi kendaraan bermotor;
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL;
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang,
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT;
17. Percepat pembangunan kereta api (KA)bandara.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/696324/jokowi-disuruh-benahi-kemacetan-jakarta-tapi-diserbu-mobil-murah
Dalam suratnya kepada Boediono, Jokowi mengingatkan Boediono bahwa kebijakan LCGC bertentangan dengan '17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta', tepatnya pada instruksi nomor 13 yang meminta untuk melakukan pembatasan kendaraan bermotor, terutama di Jakarta guna mengurangi kemacetan dan polusi udara.
"Intinya kita ini sejak awal oleh pusat diarahkan untuk menyiapkan infrastruktur jalan, transformasi massal," ujar Jokowi.
Namun, di satu sisi, Boediono malah memunculkan program mobil murah. Padahal dengan adanya program tersebut, justru dapat memicu penambahan volume kendaraan yang berakibat pada kemacetan.
"Kita disuruh benahi (Jakarta). Tapi kok ini diserbu mobil murah," ujar Jokowi.
Padahal di sisi lain, Pemprov DKI tengah berusaha memperbaiki transportasi massal agar pengguna mobil pribadi beralih ke angkutan umum dan jumlah kendaraan pribadi di jalan dapat dikurangi melalui program ganjil-genap dan Electronic Road Pricing (ERP).
Pada September 2010, Wapres Boediono menginstruksikan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta", yaitu:
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP);
2. Sterilkan jalur busway;
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum;
4. Perbaiki sarana-prasarana jalan;
5. Tambah jalur busway hingga mencapai 12 koridor;
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus;
7. Tertibkan angkutan umum liar, terutama bis kecil yang tak efisien;
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan re-routing, hanya akan single operation;
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya;
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI;
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ);
12. Tambah jalan tol. Rencananya akan dibangun 6 ruas jalan tambahan;
13. Batasi kendaraan bermotor;
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL;
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang,
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT;
17. Percepat pembangunan kereta api (KA)bandara.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/696324/jokowi-disuruh-benahi-kemacetan-jakarta-tapi-diserbu-mobil-murah
Selasa, 17 September 2013
Kontroversi Mobil Murah
PROGRAM "low cost, green car" yang dicanangkan pemerintah mulai bergulir. Kendaraan yang lebih murah dan ramah lingkungan mulai dipasarkan pra produsen mobil. Namun program yang ditetapkan melalui keputusan presiden itu justru dinilai sementara pihak sebagai program penambah kemacetan belaka.
Pemerintah tampak panik menghadapi kritikan yang ditujukan kepada mereka. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi datangnya era masyarakat ASEAN tahun depan.
Tanggapan yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kritikan masyarakat. Padahal program LCGC merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar.
Jadi tujuan program LCGC bukan dimaksudkan agar para pemilik mobil menambah kendaraan yang sudah dimiliki karena harga yang lebih murah. Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk membuat masyarakat yang mau mengganti mobil atau baru mau memiliki mobil baru untuk membeli kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Semua negara di dunia melakukan kampanye penggunaan LCGC agar masyarakat beralih kepada kendaraan yang lebih kecil dan ramah lingkungan. Mereka sadar bahwa minyak bumi semakin mahal harganya dan penggunaan minyak yang berlebihan menyebabkan pelepasan CO2 ke udara pun semakin banyak.
Para produsen mobil pun dipacu untuk mengembangkan teknologi agar menghasilkan kendaraan yang lebih murah dan hemat energi. Berbagai jenis kendaraan mulai mobil listrik, hybrid, hidrogen, dan mobil dengan kapasitas kecil dicoba untuk dihasilkan.
Pengembangan teknologi seperti itu tidaklah murah. Untuk itulah banyak negara memberi insentif kepada produsen mobil agar mau melakukan riset dalam pengembangan mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bagi banyak negara, kalau teknologi seperti itu bisa ditemukan, maka dua hal bisa didapatkan sekaligus yakni penggunaan minyak yang lebih sedikit dan lingkungan yang lebih terjaga.
Bahkan banyak negara melihat bahwa masyarakat pun harus didorong untuk menggunakan LCGC. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak agar mereka mau menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan tersebut.
Tidak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan LCGC, karena banyak orang yang ingin menikmati kecepatan ketika mengendarai mobil. Orang-orang Amerika misalnya, terbiasa untuk menggunakan mobil dengan kapasitas besar, sehingga menggunakan mobil jenis LCGC dianggap seperti mainan.
Pemahaman seperti ini tidak sampai pada kita. Tidak usah heran apabila kebijakan pemerintah untuk menawarkan LCGC justru dilihat sebagai penambah kemacetan. Bukan dilihat dari kepentingan yang lebih besar yakni mengurangi penggunaan minyak bumi dan pelepasan CO2 ke udara.
Memang tidak bisa disalahkan bahwa harga mobil yang lebih murah menyebabkan orang lebih berpeluang untuk bisa membeli mobil. Kalau lebih banyak mobil yang dibeli masyarakat, maka kemacetan yang terjadi semakin menjadi-jadi.
Hanya saja program LCGC memang bukan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Langkah pengurangan kemacetan bukan dijawab dengan program mobil seperti ini, tetapi dengan pembangunan transportasi massal.
Kita sependapat bahwa program LCGC harus diikuti dengan program pembangunan transportasi massal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan kereta api di bawah tanah, monorel, dan penambahan armada-armada bus.
Untuk kota seperti Jakarta yang menampung aktivitas penduduk di atas 10 juta, tidaklah mungkin tranportasinya mengandalkan kendaraan pribadi. Tidak ada program LCGC pun, jumlah kendaraan pasti akan bertambah karena masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tahun lalu jumlah mobil yang berhasil dijual oleh para produsen mobil mencapai 1,2 juta unit. Sementara jumlah motor yang dibeli oleh masyarakat mencapai delapan juta unit. Jika tidak diikuti dengan program mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan, maka konsumsi bahan bakar minyak akan menjerat keuangan negara.
Namun sekali lagi persoalan kemacetan yang dihadapi kota-kota besar tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada pembangunan transportasi massal. Jakarta harus mengikuti kota-kota besar dunia lain seperti Tokyo, London, New York untuk membangun transportasi massal yang lebih terpadu. Kalau Kuala Lumpur sanggup, Bangkok sanggup, bahkan Singapura pun sanggup, masak Jakarta tidak sanggup.
Jadi program LCGC bukan alternatif dari masalah kemacetan. Program LCGC harus diikuti dengan pembangunan transportasi massal kalau memang ingin memecahkan persoalan kemacetan. Kita membutuhkan LCGC agar keuangan negara tidak semakin jebol oleh besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/16/1641/Kontroversi-Mobil-Murah/tajuk
Pemerintah tampak panik menghadapi kritikan yang ditujukan kepada mereka. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi datangnya era masyarakat ASEAN tahun depan.
Tanggapan yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kritikan masyarakat. Padahal program LCGC merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar.
Jadi tujuan program LCGC bukan dimaksudkan agar para pemilik mobil menambah kendaraan yang sudah dimiliki karena harga yang lebih murah. Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk membuat masyarakat yang mau mengganti mobil atau baru mau memiliki mobil baru untuk membeli kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Semua negara di dunia melakukan kampanye penggunaan LCGC agar masyarakat beralih kepada kendaraan yang lebih kecil dan ramah lingkungan. Mereka sadar bahwa minyak bumi semakin mahal harganya dan penggunaan minyak yang berlebihan menyebabkan pelepasan CO2 ke udara pun semakin banyak.
Para produsen mobil pun dipacu untuk mengembangkan teknologi agar menghasilkan kendaraan yang lebih murah dan hemat energi. Berbagai jenis kendaraan mulai mobil listrik, hybrid, hidrogen, dan mobil dengan kapasitas kecil dicoba untuk dihasilkan.
Pengembangan teknologi seperti itu tidaklah murah. Untuk itulah banyak negara memberi insentif kepada produsen mobil agar mau melakukan riset dalam pengembangan mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bagi banyak negara, kalau teknologi seperti itu bisa ditemukan, maka dua hal bisa didapatkan sekaligus yakni penggunaan minyak yang lebih sedikit dan lingkungan yang lebih terjaga.
Bahkan banyak negara melihat bahwa masyarakat pun harus didorong untuk menggunakan LCGC. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak agar mereka mau menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan tersebut.
Tidak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan LCGC, karena banyak orang yang ingin menikmati kecepatan ketika mengendarai mobil. Orang-orang Amerika misalnya, terbiasa untuk menggunakan mobil dengan kapasitas besar, sehingga menggunakan mobil jenis LCGC dianggap seperti mainan.
Pemahaman seperti ini tidak sampai pada kita. Tidak usah heran apabila kebijakan pemerintah untuk menawarkan LCGC justru dilihat sebagai penambah kemacetan. Bukan dilihat dari kepentingan yang lebih besar yakni mengurangi penggunaan minyak bumi dan pelepasan CO2 ke udara.
Memang tidak bisa disalahkan bahwa harga mobil yang lebih murah menyebabkan orang lebih berpeluang untuk bisa membeli mobil. Kalau lebih banyak mobil yang dibeli masyarakat, maka kemacetan yang terjadi semakin menjadi-jadi.
Hanya saja program LCGC memang bukan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Langkah pengurangan kemacetan bukan dijawab dengan program mobil seperti ini, tetapi dengan pembangunan transportasi massal.
Kita sependapat bahwa program LCGC harus diikuti dengan program pembangunan transportasi massal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan kereta api di bawah tanah, monorel, dan penambahan armada-armada bus.
Untuk kota seperti Jakarta yang menampung aktivitas penduduk di atas 10 juta, tidaklah mungkin tranportasinya mengandalkan kendaraan pribadi. Tidak ada program LCGC pun, jumlah kendaraan pasti akan bertambah karena masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tahun lalu jumlah mobil yang berhasil dijual oleh para produsen mobil mencapai 1,2 juta unit. Sementara jumlah motor yang dibeli oleh masyarakat mencapai delapan juta unit. Jika tidak diikuti dengan program mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan, maka konsumsi bahan bakar minyak akan menjerat keuangan negara.
Namun sekali lagi persoalan kemacetan yang dihadapi kota-kota besar tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada pembangunan transportasi massal. Jakarta harus mengikuti kota-kota besar dunia lain seperti Tokyo, London, New York untuk membangun transportasi massal yang lebih terpadu. Kalau Kuala Lumpur sanggup, Bangkok sanggup, bahkan Singapura pun sanggup, masak Jakarta tidak sanggup.
Jadi program LCGC bukan alternatif dari masalah kemacetan. Program LCGC harus diikuti dengan pembangunan transportasi massal kalau memang ingin memecahkan persoalan kemacetan. Kita membutuhkan LCGC agar keuangan negara tidak semakin jebol oleh besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/16/1641/Kontroversi-Mobil-Murah/tajuk
Langganan:
Postingan
(
Atom
)