JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan kompetisi Hackathon Jakarta 2015 (#HACKJAK2015) di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/6).
#HACKJAK adalah rangkaian kompetisi yang diikuti oleh para pengembang aplikasi. Kompetisi itu bertujuan untuk menghasilkan berbagai aplikasi yang memanfaatkan data dari portal open data DKI Jakarta. Yakni, data.jakarta.go.id.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Smart City DKI Jakarta Setiaji menyatakan, pihaknya sudah melakukan roadshow ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi DKI.
"Dengan demikian bisa diharapkan data, aplikasi, dan infografis yang dihasilkan oleh #HACKJAK2015 nanti benar-benar bisa digunakan oleh dinas-dinas di Pemprov DKI," ucap Setiaji yang juga panitia #HACKJAK2015 di Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/6).
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfomas DKI I'i Kurnia mengatakan, era keterbukaan data sudah di depan mata. Karena itu, mau tidak mau DKI harus siap. "Manfaat keterbukaan data tidak hanya bagi publik, namun juga bagi SKPD guna mempercepat kinerja dan layanan yang mereka berikan," ujarnya.
#HACKJAK2015 akan melibatkan 30 juri yang merupakan perwakilan figur profesional, pelayan publik, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Peserta ditargetkan sebanyak 430 orang.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/06/30/312620/Pemprov-DKI-Luncurkan-Kompetisi-Hackathon-Jakarta-2015
Tampilkan postingan dengan label tjahaja. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tjahaja. Tampilkan semua postingan
Rabu, 01 Juli 2015
Selasa, 28 April 2015
Ada Gelandangan dan Pengemis, Mengapa Ahok Fasilitasi PSK!
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Musni Umar menentang rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin memberikan sertifikat pada PSK. Menurut dia, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan malah akan semakin merusak dan menambah masalah baru.
“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).
Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.
“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/28/nni4co-ada-gelandangan-dan-pengemis-mengapa-ahok-fasilitasi-psk
“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).
Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.
“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/28/nni4co-ada-gelandangan-dan-pengemis-mengapa-ahok-fasilitasi-psk
Kamis, 12 Februari 2015
Kawasan Istana Terendam Banjir, Ahok Curiga Ada Sabotase
JAKARTA, KOMPAS.com — Kawasan Ring 1 (Jalan Medan Merdeka) kembali terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejak Minggu (8/2/2015) malam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mencurigai ada sabotase atas terendamnya kawasan Ring 1.
"Tadi saya terbangun jam 02.00 pagi karena hujan dan langsung cek CCTV, ternyata CCTV Istiqlal mati. Saya curiga (kalau CCTV mati), pasti Istana terendam. Saya enggak tahu sabotase atau sengaja, tapi saya suudzon (berpikir negatif)," kata Basuki, di Balaikota, Senin (9/2/2015).
Menurut dia, kawasan Ring 1 tidak mungkin lagi terendam banjir. Sebab, Waduk Pluit dan beberapa saluran air penghubung kawasan itu masih berfungsi dengan baik.
Selain itu, pintu air Manggarai setiap hari selalu dibuka untuk menghindari adanya luapan air yang menyebabkan kawasan Ring 1 terendam banjir.
Basuki menjelaskan, ketinggian air Sungai Ciliwung yang berada di Masjid Istiqlal posisinya harus selalu rendah. Apabila posisi air di sana tinggi, menurut Basuki, airnya akan diarahkan ke Gajah Mada-Hayam Wuruk dan Pasar Ikan. Sebab, pompa Pasar Ikan berfungsi baik.
"Kenapa jadi meluap ke sini (Ring 1). Makanya, begitu lihat CCTV Istiqlal connection lost (hilang koneksi) saya sudah curiga, ada apa tiba-tiba (CCTV mati)," kata Basuki.
Oleh karena itu, Basuki meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun Kementerian Pekerjaan Umum atas permasalahan ini. Ia berharap, banjir di kawasan Ring 1 ini bukan karena kesengajaan seperti yang terjadi di Kali Sunter beberapa waktu lalu.
"Saya mau dengar jawaban mereka, enggak ada alasan Monas-Istana terendam. Balai Kota juga terendam banjir kan semalam, masuk (air) ini. Makanya saya enggak tahu, sama kayak kasus Sunter, dia bilang enggak sengaja. Ya sudahlah kalau (banjir), ini mau dibilang enggak sengaja," keluh Basuki. [Baca: Kantor Ahok Kebanjiran]
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/09/09595981/Kawasan.Istana.Terendam.Banjir.Ahok.Curiga.Ada.Sabotase
"Tadi saya terbangun jam 02.00 pagi karena hujan dan langsung cek CCTV, ternyata CCTV Istiqlal mati. Saya curiga (kalau CCTV mati), pasti Istana terendam. Saya enggak tahu sabotase atau sengaja, tapi saya suudzon (berpikir negatif)," kata Basuki, di Balaikota, Senin (9/2/2015).
Menurut dia, kawasan Ring 1 tidak mungkin lagi terendam banjir. Sebab, Waduk Pluit dan beberapa saluran air penghubung kawasan itu masih berfungsi dengan baik.
Selain itu, pintu air Manggarai setiap hari selalu dibuka untuk menghindari adanya luapan air yang menyebabkan kawasan Ring 1 terendam banjir.
Basuki menjelaskan, ketinggian air Sungai Ciliwung yang berada di Masjid Istiqlal posisinya harus selalu rendah. Apabila posisi air di sana tinggi, menurut Basuki, airnya akan diarahkan ke Gajah Mada-Hayam Wuruk dan Pasar Ikan. Sebab, pompa Pasar Ikan berfungsi baik.
"Kenapa jadi meluap ke sini (Ring 1). Makanya, begitu lihat CCTV Istiqlal connection lost (hilang koneksi) saya sudah curiga, ada apa tiba-tiba (CCTV mati)," kata Basuki.
Oleh karena itu, Basuki meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun Kementerian Pekerjaan Umum atas permasalahan ini. Ia berharap, banjir di kawasan Ring 1 ini bukan karena kesengajaan seperti yang terjadi di Kali Sunter beberapa waktu lalu.
"Saya mau dengar jawaban mereka, enggak ada alasan Monas-Istana terendam. Balai Kota juga terendam banjir kan semalam, masuk (air) ini. Makanya saya enggak tahu, sama kayak kasus Sunter, dia bilang enggak sengaja. Ya sudahlah kalau (banjir), ini mau dibilang enggak sengaja," keluh Basuki. [Baca: Kantor Ahok Kebanjiran]
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/09/09595981/Kawasan.Istana.Terendam.Banjir.Ahok.Curiga.Ada.Sabotase
Senin, 26 Januari 2015
Basuki Geram, Jakarta Utara Banjir Akibat Tanggul Dijebol
Jakarta - Banjir yang terjadi di kawasan Jakarta Utara seperti di Kelapa Gading dan Sunter ternyata tidak semata-mata disebabkan oleh hujan deras dan kali yang meluap, tapi juga akibat dijebolnya tanggul di kawasan Yos Sudarso untuk memasukkan alat berat ke kali.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan geram dengan kasus penjebolan secara sengaja tanggul di daerah itu, oleh salah satu kontraktor yang bertanggungjawab atas pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, penjebolan itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Ini betul-betul kurang ajar. Logika ya, kontraktornya mau mengeruk sungai, situasi lagi hujan, masuk akal nggak mau masukin alat berat dengan cara menjebol tanggul? Kurang ajar, kan!" kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/1).
Akibat aksi ini, wilayah Ancol, Tanjung Priuk, dan sekitarnya masih banjir.
"Mau masuk (alat berat), malah jebolin tanggul. Memangnya tanggul tidak pakai semen? Semen mana bisa kering cepat, ini musim hujan. Ini keterlaluan. Kan, lebih baik tidak usah dikeruk dong. Memangnya tanggul bisa satu jam selesai bangun?" ujar Basuki.
Walau curiga pada kontraktor tersebut, Basuki mengaku dirinya tidak memiliki bukti. Namun, penjebolan tanggul secara sengaja ini pun pernah terjadi tahun lalu.
Basuki mengatakan, dalam pengerukan 13 sungai di DKI, lumpur hasil kerukan dibuang ke laut Ancol dengan cara yang sama, yakni menjebol tanggul yang sudah ada melalui kapal-kapal tongkang.
"Makanya saya mau suruh laporin polisi saja. Kita nggak tahu apa dibayar, ada mafia yang bayarin mereka (kontraktor)," katanya.
Menurut Basuki, seharusnya tidak ada kontraktor yang berani menjebol tanggul secara sengaja tanpa minta izin. Kontraktor harus mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ini sudah tahu kita setengah mati mau memperkuat tanggul, tahun ini mau diperkuat. Tanggul ada, malah dijebolin gara-gara alasan mau ngeruk sungai," katanya.
Basuki menyatakan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/243646-basuki-geram-jakarta-utara-banjir-akibat-tanggul-dijebol.html
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan geram dengan kasus penjebolan secara sengaja tanggul di daerah itu, oleh salah satu kontraktor yang bertanggungjawab atas pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, penjebolan itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Ini betul-betul kurang ajar. Logika ya, kontraktornya mau mengeruk sungai, situasi lagi hujan, masuk akal nggak mau masukin alat berat dengan cara menjebol tanggul? Kurang ajar, kan!" kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/1).
Akibat aksi ini, wilayah Ancol, Tanjung Priuk, dan sekitarnya masih banjir.
"Mau masuk (alat berat), malah jebolin tanggul. Memangnya tanggul tidak pakai semen? Semen mana bisa kering cepat, ini musim hujan. Ini keterlaluan. Kan, lebih baik tidak usah dikeruk dong. Memangnya tanggul bisa satu jam selesai bangun?" ujar Basuki.
Walau curiga pada kontraktor tersebut, Basuki mengaku dirinya tidak memiliki bukti. Namun, penjebolan tanggul secara sengaja ini pun pernah terjadi tahun lalu.
Basuki mengatakan, dalam pengerukan 13 sungai di DKI, lumpur hasil kerukan dibuang ke laut Ancol dengan cara yang sama, yakni menjebol tanggul yang sudah ada melalui kapal-kapal tongkang.
"Makanya saya mau suruh laporin polisi saja. Kita nggak tahu apa dibayar, ada mafia yang bayarin mereka (kontraktor)," katanya.
Menurut Basuki, seharusnya tidak ada kontraktor yang berani menjebol tanggul secara sengaja tanpa minta izin. Kontraktor harus mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ini sudah tahu kita setengah mati mau memperkuat tanggul, tahun ini mau diperkuat. Tanggul ada, malah dijebolin gara-gara alasan mau ngeruk sungai," katanya.
Basuki menyatakan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/243646-basuki-geram-jakarta-utara-banjir-akibat-tanggul-dijebol.html
Rabu, 21 Januari 2015
ITW: Larangan Motor di Jl Thamrin Sangat Diskriminatif
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dengan pergub itu, motor dilarang melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.
"Kita ingin batalkan pergub ini. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.
"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.
Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.
Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif
Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.
"Kita ingin batalkan pergub ini. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.
"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.
Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.
Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif
Senin, 19 Januari 2015
Polantas Kurang, Satpol PP Dilatih Urai Macet
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, berencana menerjunkan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu mengurai kemacetan di Jakarta. Ahok telah meminta bantuan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk melatih personil Satpol PP.
Namun, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kepolisian belum memutuskan kapan mulai melatih personel Satpol PP itu. "Kami harus berdiskusi dengan satuan kerja yang ada," kata Martinus, Jumat 16 Januari 2015.
Sebab, menurut dia, pelatihan ini membutuhkan beberapa pembahasan dan persiapan. "Misalnya siapa-siapa saja yang akan dilatih, berapa banyak dan anggaran yang dibutuhkan," kata dia.
Meski demikian, Martinus mengatakan kepolisian setuju dengan ide Ahok tersebut. "Kami memang kekurangan petugas pengatur lalu lintas," kata dia.
Martinus menyebutkan, meskipun nantinya Satpol PP diberi kemampuan untuk membantu mengatur lalu lintas, penindakan tetap berada di tangan polisi. "Nanti bisa diatur anggota kami melakukan asistensi," ujarnya. Misalnya di sepanjang ruas jalan tertentu, ada dua petugas Satpol PP yang diasistensi polisi lalu lintas. Teknis-teknis seperti itu akan dibahas kemudian di antara kedua pihak.
Kepala Satpol PP, Kukuh Hadi Santoso, mengatakan siap memberikan personilnya untuk membantu mengurai kemacetan. "Ini sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur," kata dia. Apalagi, menurut Kukuh, petugas yang ada di lapangan memang kekurangan anggota untuk melakukan pengaturan. "Karena simpul kemacetan di Jakarta banyak titiknya," kata Kukuh.
Saat ini, Kukuh mengatakan ada sebanyak 6.100 personel Satpol PP di Jakarta. Ada sekitar 500 petugas yang ada dalam posisi Di Bawah Koordinasi (BKO) di beberapa SKPD dan UKPD. "Sebenarnya ada juga personel yang sudah turun ke lapangan bantu mengurai kemacetan," kata dia.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/17/083635462/Polantas-Kurang-Satpol-PP-Dilatih-Urai-Macet
Namun, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kepolisian belum memutuskan kapan mulai melatih personel Satpol PP itu. "Kami harus berdiskusi dengan satuan kerja yang ada," kata Martinus, Jumat 16 Januari 2015.
Sebab, menurut dia, pelatihan ini membutuhkan beberapa pembahasan dan persiapan. "Misalnya siapa-siapa saja yang akan dilatih, berapa banyak dan anggaran yang dibutuhkan," kata dia.
Meski demikian, Martinus mengatakan kepolisian setuju dengan ide Ahok tersebut. "Kami memang kekurangan petugas pengatur lalu lintas," kata dia.
Martinus menyebutkan, meskipun nantinya Satpol PP diberi kemampuan untuk membantu mengatur lalu lintas, penindakan tetap berada di tangan polisi. "Nanti bisa diatur anggota kami melakukan asistensi," ujarnya. Misalnya di sepanjang ruas jalan tertentu, ada dua petugas Satpol PP yang diasistensi polisi lalu lintas. Teknis-teknis seperti itu akan dibahas kemudian di antara kedua pihak.
Kepala Satpol PP, Kukuh Hadi Santoso, mengatakan siap memberikan personilnya untuk membantu mengurai kemacetan. "Ini sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur," kata dia. Apalagi, menurut Kukuh, petugas yang ada di lapangan memang kekurangan anggota untuk melakukan pengaturan. "Karena simpul kemacetan di Jakarta banyak titiknya," kata Kukuh.
Saat ini, Kukuh mengatakan ada sebanyak 6.100 personel Satpol PP di Jakarta. Ada sekitar 500 petugas yang ada dalam posisi Di Bawah Koordinasi (BKO) di beberapa SKPD dan UKPD. "Sebenarnya ada juga personel yang sudah turun ke lapangan bantu mengurai kemacetan," kata dia.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/17/083635462/Polantas-Kurang-Satpol-PP-Dilatih-Urai-Macet
Jumat, 02 Januari 2015
JNF 2015 Menyisakan Sampah Berserakan
VIVAnews - Perayaan Jakarta Night Festival (JNF) 2015 menyisakan sampah berserakan di sepanjang jalan MH Thamrin hingga Monumen Nasional, pada 1 Januari 2015. Para pengunjung JNF membuang sampah plastik, botol minuman kemasan dan makanan begitu saja.
Himbauan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan tidak diikuti. Sebagian besar pengunjung juga tidak peduli dengan adanya ancaman sanksi denda Rp500 ribu bagi para pembuang sampah di jalan.
Ribuan orang tampak memadati JNF 2015, sejak Rabu malam, 31 Desember 2014. Mereka antusias menyalakan kembang api, sejak sekitar pukul 23.40 WIB, disertai riuh suara terompet.
Berbicara di depan pengunjung, Basuki yang akrab disapa Ahok itu, mengingatkan tentang beberapa musibah yang terjadi di Indonesia, seperti longsor di Banjarnegara, serta jatuhnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501.
Usai mengajak para pengunjung berdoa, pesta kembang api dimulai, menyambut detik-detik pergantian tahun. Sayang, semarak perayaan Tahun Baru 2015, tidak disertai dengan perubahan prilaku masyarakat Jakarta dalam hal kebersihan.
Walau begitu sampah dianggap berkah bagi sebagian kecil orang, yaitu pemulung yang terlihat sibuk mengumpulkan botol-botol minuman kemasan. Diantaranya Carca (54), yang mengumpulkan botol kemasan di kawasan Patung Kuda.
"Saya cari botol minum kemasan untuk dijual," kata Carca, ditemui pada Kamis pagi, 1 Desember 2014. Dia mengatakan, satu karung botol bekas, dapat dijualnya seharga Rp12 ribu.
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/573779-jnf-2015-menyisakan-sampah-berserakan
Himbauan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan tidak diikuti. Sebagian besar pengunjung juga tidak peduli dengan adanya ancaman sanksi denda Rp500 ribu bagi para pembuang sampah di jalan.
Ribuan orang tampak memadati JNF 2015, sejak Rabu malam, 31 Desember 2014. Mereka antusias menyalakan kembang api, sejak sekitar pukul 23.40 WIB, disertai riuh suara terompet.
Berbicara di depan pengunjung, Basuki yang akrab disapa Ahok itu, mengingatkan tentang beberapa musibah yang terjadi di Indonesia, seperti longsor di Banjarnegara, serta jatuhnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501.
Usai mengajak para pengunjung berdoa, pesta kembang api dimulai, menyambut detik-detik pergantian tahun. Sayang, semarak perayaan Tahun Baru 2015, tidak disertai dengan perubahan prilaku masyarakat Jakarta dalam hal kebersihan.
Walau begitu sampah dianggap berkah bagi sebagian kecil orang, yaitu pemulung yang terlihat sibuk mengumpulkan botol-botol minuman kemasan. Diantaranya Carca (54), yang mengumpulkan botol kemasan di kawasan Patung Kuda.
"Saya cari botol minum kemasan untuk dijual," kata Carca, ditemui pada Kamis pagi, 1 Desember 2014. Dia mengatakan, satu karung botol bekas, dapat dijualnya seharga Rp12 ribu.
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/573779-jnf-2015-menyisakan-sampah-berserakan
Selasa, 16 Desember 2014
Temui Ahok, Twitter Siap Bantu Jakarta Atasi Banjir dan Kemacetan
Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah petinggi Twitter menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota DKI Jakarta. Kedatangan para bos Twitter itu membahas rencana pembangunan kantor perwakilan media sosial itu di Jakarta.
"Rencananya, kantor baru kami yang bertempat di Jakarta akan kami buka dalam beberapa bulan ke depan," ujar Direktur Pemasaran Twitter untuk wilayah India dan Asia Tenggara Rishi Jaitly usai bertemu Ahok, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Rishi mengatakan, pihaknya berniat membantu Pemprov DKI Jakarta memberikan informasi terkait wilayah mana saja di Jakarta yang terendam banjir selama musim hujan nanti.
"Kami membantu pemerintah Jakarta dalam memberi informasi banjir. Masyarakat dapat 'nge-tweet' banjir dan pemerintah dapat langsung merespons," ucap Rishi.
Menurut Rishi, berdasarkan data yang dimiliki, pengguna Twitter di Indonesia, --khususnya di Jakarta-- merupakan salah satu kota dengan pengguna Twitter aktif terbesar di dunia.
Dengan banyaknya pengguna Twitter tersebut, lanjut Rishi, tentunya informasi yang didapat pemerintah DKI Jakarta terkait banjir di Jakarta akan sangat cepat diketahui.
"Twitter bisa digunakan oleh pemerintah untuk merespons keluhan dan menyelesaikan isu-isu yang terjadi di masyarakat dengan lebih cepat," ujar dia.
Rishi pun mencontohkan manfaat Twitter yang dapat memberikan informasi titik-titik banjir dan kemacetan melalui laman petajakarta.org. Melalui media Twitter masyarakat maupun pemerintah dapat mengantisipasi berbagai permasalahan, seperti masalah kemacetan dan banjir Jakarta.
"Kami sangat mengharapkan akan ada lebih banyak lagi kolaborasi dan kerja sama yang kita lakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," pungkas Rishi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2146222/temui-ahok-twitter-siap-bantu-jakarta-atasi-banjir-dan-kemacetan
"Rencananya, kantor baru kami yang bertempat di Jakarta akan kami buka dalam beberapa bulan ke depan," ujar Direktur Pemasaran Twitter untuk wilayah India dan Asia Tenggara Rishi Jaitly usai bertemu Ahok, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Rishi mengatakan, pihaknya berniat membantu Pemprov DKI Jakarta memberikan informasi terkait wilayah mana saja di Jakarta yang terendam banjir selama musim hujan nanti.
"Kami membantu pemerintah Jakarta dalam memberi informasi banjir. Masyarakat dapat 'nge-tweet' banjir dan pemerintah dapat langsung merespons," ucap Rishi.
Menurut Rishi, berdasarkan data yang dimiliki, pengguna Twitter di Indonesia, --khususnya di Jakarta-- merupakan salah satu kota dengan pengguna Twitter aktif terbesar di dunia.
Dengan banyaknya pengguna Twitter tersebut, lanjut Rishi, tentunya informasi yang didapat pemerintah DKI Jakarta terkait banjir di Jakarta akan sangat cepat diketahui.
"Twitter bisa digunakan oleh pemerintah untuk merespons keluhan dan menyelesaikan isu-isu yang terjadi di masyarakat dengan lebih cepat," ujar dia.
Rishi pun mencontohkan manfaat Twitter yang dapat memberikan informasi titik-titik banjir dan kemacetan melalui laman petajakarta.org. Melalui media Twitter masyarakat maupun pemerintah dapat mengantisipasi berbagai permasalahan, seperti masalah kemacetan dan banjir Jakarta.
"Kami sangat mengharapkan akan ada lebih banyak lagi kolaborasi dan kerja sama yang kita lakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," pungkas Rishi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2146222/temui-ahok-twitter-siap-bantu-jakarta-atasi-banjir-dan-kemacetan
Jumat, 31 Oktober 2014
Hindari Ngompreng, Ahok Pasang GPS di Truk Sampah
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berniat memasang sensor yang dilengkapi perangkat global positioning systems (GPS) pada truk sampah yang beroperasi di Jakarta. Sensor ini memungkinkan otoritas pengelola masalah sampah untuk melacak truk yang kerap disalah gunakan oleh sopirnya.
"Kami ingin keberadaan truk sampah terlacak dari satu tempat," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Ahok: Soal Sampah, Orang Jakarta Tak Beriman)
Ahok menuturkan truk sampah itu nantinya bisa dipantau melalui satu pusat data. Pusat data tersebut menampung informasi dari GPS yang terpasang di setiap truk. Hal ini, menurut Ahok, harus segera dilakukan karena dirinya masih menerima laporan adanya sopir yang mencari pekerjaan sampingan atau ngompreng dengan truk sampah.
Ahok mengakui sistem pengelolaan truk sampah yang ada saat ini masih bersifat konvensional. Pemerintah Provinsi DKI tidak mendapatkan jaminan apakah sampah tersebut sudah diantarkan ke Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang atau malah dibuang ke sungai.
Sistem pelacakan melalui GPS kini sedang digarap oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta. Perakitan sistem itu baru akan rampung pada November 2014, sedangkan pengoperasiannya dilakukan mulai 2015. (Baca juga: Pengusaha Minyak Sumbang 14 Truk Sampah ke DKI)
Saat ini Jakarta memiliki 250 unit truk sampah, kurang dari porsi ideal sejumlah 700 unit truk. Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan menambah sekitar 500 unit truk baru secara bertahap yang dananya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Kami masih butuh banyak truk sampah," ujar Ahok. (Baca juga: Teka-teki Usulan Belanja 200 Truk Sampah DKI).
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/083618096/Hindari-Ngompreng-Ahok-Pasang-GPS-di-Truk-Sampah
"Kami ingin keberadaan truk sampah terlacak dari satu tempat," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Ahok: Soal Sampah, Orang Jakarta Tak Beriman)
Ahok menuturkan truk sampah itu nantinya bisa dipantau melalui satu pusat data. Pusat data tersebut menampung informasi dari GPS yang terpasang di setiap truk. Hal ini, menurut Ahok, harus segera dilakukan karena dirinya masih menerima laporan adanya sopir yang mencari pekerjaan sampingan atau ngompreng dengan truk sampah.
Ahok mengakui sistem pengelolaan truk sampah yang ada saat ini masih bersifat konvensional. Pemerintah Provinsi DKI tidak mendapatkan jaminan apakah sampah tersebut sudah diantarkan ke Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang atau malah dibuang ke sungai.
Sistem pelacakan melalui GPS kini sedang digarap oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta. Perakitan sistem itu baru akan rampung pada November 2014, sedangkan pengoperasiannya dilakukan mulai 2015. (Baca juga: Pengusaha Minyak Sumbang 14 Truk Sampah ke DKI)
Saat ini Jakarta memiliki 250 unit truk sampah, kurang dari porsi ideal sejumlah 700 unit truk. Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan menambah sekitar 500 unit truk baru secara bertahap yang dananya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Kami masih butuh banyak truk sampah," ujar Ahok. (Baca juga: Teka-teki Usulan Belanja 200 Truk Sampah DKI).
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/083618096/Hindari-Ngompreng-Ahok-Pasang-GPS-di-Truk-Sampah
Kamis, 16 Oktober 2014
Anggaran Truk Sampah DKI Hilang Rp11 M
INILAHCOM, Jakarta - Rencana pembelian truk sampah Pemprov DKI Jakarta, diwarnai dugaan korupsi. Anggaran total Rp28 miliar, kini tersisa Rp17. Sebanyak Rp11 miliar raib tak tahu kemana.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menganggarkan untuk membeli sejumlah unit truk sampah guna menunjang kebersihan.
Setidaknya Pemprov DKI sudah menganggarkan dana sebesar Rp28 miliar untuk membeli truk sampah itu. Dana itu sudah siap dibayarkan kepada pihak vendor.
Wakil Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku kaget karena dana sebesar Rp28 miliar yang sudah disiapkan tiba-tiba menyusut tanpa ada alasan yang jelas.
"Kan kita sudah e-katalog, kita pikir sudah aman. Kita sudah beli truk sampah Rp28 miliar lebih begitu kita putuskan tender mau bayar begitu, ada anggaran perubahan kan keluar APBD-P, APBD-P kita tidak masukin apa-apa. Menurut pengakuan mereka, tiba-tiba uangnya tinggal Rp17 miliar," ujar Ahok di Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Menurutnya, penyusutan anggaran pembelian truk sampah itu mencapai Rp11 miliar. Sampai saat ini belum jelas kemana peruntukannya.
Atas penyusutan tersebut, Ahok mengaku Pemprov DKI harus menanggung hutang kepada pihak vendor atas pembelian truk sampah tersebut.
"Pokoknya kurang Rp11 miliar, akibatnya kita sudah beli truk dan pesan karena e-katalog kan tinggal bayar jadi malah kita terhutang dengan mitsubishi, lucu tidak?," katanya.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan dari bawahannya soal penyusutan anggaran tersebut. Namun Ahok akan mencari tahu kemana larinya uang Rp11 miliar tersebut.
"Harusnya kan perubahan kita minta nambah, mana mungkin barang yang sudah ada 100 perak tahu-tahu dikurangi. Nah itu terjadi karena e-budgeting belum jalan. Kelihatan harga satuan ditahan-tahan," katanya.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2145269/anggaran-truk-sampah-dki-hilang-rp11-m#.VD_FJGeSw-g
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menganggarkan untuk membeli sejumlah unit truk sampah guna menunjang kebersihan.
Setidaknya Pemprov DKI sudah menganggarkan dana sebesar Rp28 miliar untuk membeli truk sampah itu. Dana itu sudah siap dibayarkan kepada pihak vendor.
Wakil Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku kaget karena dana sebesar Rp28 miliar yang sudah disiapkan tiba-tiba menyusut tanpa ada alasan yang jelas.
"Kan kita sudah e-katalog, kita pikir sudah aman. Kita sudah beli truk sampah Rp28 miliar lebih begitu kita putuskan tender mau bayar begitu, ada anggaran perubahan kan keluar APBD-P, APBD-P kita tidak masukin apa-apa. Menurut pengakuan mereka, tiba-tiba uangnya tinggal Rp17 miliar," ujar Ahok di Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Menurutnya, penyusutan anggaran pembelian truk sampah itu mencapai Rp11 miliar. Sampai saat ini belum jelas kemana peruntukannya.
Atas penyusutan tersebut, Ahok mengaku Pemprov DKI harus menanggung hutang kepada pihak vendor atas pembelian truk sampah tersebut.
"Pokoknya kurang Rp11 miliar, akibatnya kita sudah beli truk dan pesan karena e-katalog kan tinggal bayar jadi malah kita terhutang dengan mitsubishi, lucu tidak?," katanya.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan dari bawahannya soal penyusutan anggaran tersebut. Namun Ahok akan mencari tahu kemana larinya uang Rp11 miliar tersebut.
"Harusnya kan perubahan kita minta nambah, mana mungkin barang yang sudah ada 100 perak tahu-tahu dikurangi. Nah itu terjadi karena e-budgeting belum jalan. Kelihatan harga satuan ditahan-tahan," katanya.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2145269/anggaran-truk-sampah-dki-hilang-rp11-m#.VD_FJGeSw-g
Kamis, 25 September 2014
Kota Jakarta Akan Diperluas Ke Laut
BELUM dapat dibayangkan bagaimana nanti bentuk kota Jakarta setelah diperluas sampai ke laut. Tidak hanya Singapura yang terus mereklamasi negaranya sampai ke tengah laut, tetapi Jakarta juga tidak mau ketinggalan. Areal laut yang ditimbun menjadi lahan pembangunan, memang menjadi lebih murah ketimbang harga tanah di daratan Jakarta yang terus melambung tinggi melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) yang juga terus meningkat.
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Kamis, 04 September 2014
Ahok: Kami Mau Usul Semua Transjakarta Bayar Rupiah per Kilometer
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Untuk tarif Transjakarta yang menggantikan APTB, Ahok akan menerapkan biaya per kilometer.
"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.
Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.
"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer
"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.
Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.
"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer
Rabu, 13 Agustus 2014
Ahok: Hujan Sebentar Langsung Banjir, Warga Jakarta Ngamuk-ngamuk
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta warga Ibu Kota untuk menaati peraturan yang berlaku dalam program antisipasi banjir. Selain pemerintah, menurut dia, warga juga harus berperan dalam mengatasi masalah "langganan" Ibu Kota tersebut.
"Jakarta ini mana nyaman, sih? Lihat saja hujan sebentar langsung banjir, langsung pada ngamuk-ngamuk," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Apabila warga ingin rumahnya tidak terendam banjir lagi, warga juga harus tertib dan mau menegakkan peraturan yang berlaku. Putra Belitung Timur itu mengaku telah puluhan tahun tinggal di Ibu Kota dan menjadi warga Jakarta sehingga ia mengetahui dampak hujan deras adalah banjir dan kemacetan yang mengular.
Pemprov DKI pun berupaya untuk meminimalisasi dua permasalahan Jakarta yang tak kunjung usai tersebut. Misalnya saja, mengoptimalkan transportasi massal, pembangunan light rail transit, pembangunan jalan inspeksi sungai, dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
"Jangan bilang saya keras, tapi Anda menuntut kenyamanan, ya sudah kami akan tertibkan semuanya. Sekarang gini, Anda menuntut saya mau nyaman, saya harus gimana? Kita enggak ada pilihan lain lagi," tegas Basuki.
Sebagai informasi, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (11/8/2014) sore menyebabkan genangan di sejumlah lokasi. Bahkan, wilayah elite Kemang terendam banjir. Selain itu, genangan juga menyebabkan kemacetan mengular.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/12/16201821/Ahok.Hujan.Sebentar.Langsung.Banjir.Warga.Jakarta.Ngamuk-ngamuk
"Jakarta ini mana nyaman, sih? Lihat saja hujan sebentar langsung banjir, langsung pada ngamuk-ngamuk," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Apabila warga ingin rumahnya tidak terendam banjir lagi, warga juga harus tertib dan mau menegakkan peraturan yang berlaku. Putra Belitung Timur itu mengaku telah puluhan tahun tinggal di Ibu Kota dan menjadi warga Jakarta sehingga ia mengetahui dampak hujan deras adalah banjir dan kemacetan yang mengular.
Pemprov DKI pun berupaya untuk meminimalisasi dua permasalahan Jakarta yang tak kunjung usai tersebut. Misalnya saja, mengoptimalkan transportasi massal, pembangunan light rail transit, pembangunan jalan inspeksi sungai, dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
"Jangan bilang saya keras, tapi Anda menuntut kenyamanan, ya sudah kami akan tertibkan semuanya. Sekarang gini, Anda menuntut saya mau nyaman, saya harus gimana? Kita enggak ada pilihan lain lagi," tegas Basuki.
Sebagai informasi, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (11/8/2014) sore menyebabkan genangan di sejumlah lokasi. Bahkan, wilayah elite Kemang terendam banjir. Selain itu, genangan juga menyebabkan kemacetan mengular.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/12/16201821/Ahok.Hujan.Sebentar.Langsung.Banjir.Warga.Jakarta.Ngamuk-ngamuk
Jumat, 08 Agustus 2014
DPRD DKI Setujui Pembelian Bus Tingkat dan Truk Sampah
JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta menyetujui pengadaan bus tingkat dan truk sampah baru. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama seusai pertemuan dengan Ketua DPRD Ferrial Sofyan, Selasa (5/8/2014).
"Mereka sepakat beliin bus sama truk sampah. Supaya Jakarta bersih truk sampah dapat 200 compactor (pemadat sampah). Bus tingkatnya yang untuk digratiskan beli 100. Nanti bisa langsung jalan," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Selain membahas mengenai pembelian bus tingkat dan truk sampah, Ahok mengaku pertemuannya dengan Ferrial juga membicarakan mengenai pengesahan APBD Perubahan 2014.
Menurut Ahok, kemungkinan besar APBD-P 2014 akan disahkan dalam bulan ini. "Tadi bahas soal APBD-P yang mau diketok minggu depan," jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI memang tengah berencana memperbanyak jumlah bus tingkat. Bus tingkat nantinya akan dioperasikan secara gratis di sejumlah kawasan yang akan diberlakukan jalan berbayar (electronic road pricing) dan zona larangan sepeda motor.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/05/13482761/DPRD.DKI.Setujui.Pembelian.Bus.Tingkat.dan.Truk.Sampah
"Mereka sepakat beliin bus sama truk sampah. Supaya Jakarta bersih truk sampah dapat 200 compactor (pemadat sampah). Bus tingkatnya yang untuk digratiskan beli 100. Nanti bisa langsung jalan," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Selain membahas mengenai pembelian bus tingkat dan truk sampah, Ahok mengaku pertemuannya dengan Ferrial juga membicarakan mengenai pengesahan APBD Perubahan 2014.
Menurut Ahok, kemungkinan besar APBD-P 2014 akan disahkan dalam bulan ini. "Tadi bahas soal APBD-P yang mau diketok minggu depan," jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI memang tengah berencana memperbanyak jumlah bus tingkat. Bus tingkat nantinya akan dioperasikan secara gratis di sejumlah kawasan yang akan diberlakukan jalan berbayar (electronic road pricing) dan zona larangan sepeda motor.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/05/13482761/DPRD.DKI.Setujui.Pembelian.Bus.Tingkat.dan.Truk.Sampah
Rabu, 06 Agustus 2014
Ahok akan bahas manajemen sampah dengan peneliti Jepang
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) akan membahas manajemen sampah dengan sejumlah akademisi. Siang nanti, Ahok akan bicara soal sampah dengan peneliti dari Universitas Indonesia, Jepang, Filipina, dan Malaysia.
Informasi dari Humas Pemprov DKI Jakarta, Selasa (5/8), pembahasan akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Pertemuan digelar di ruang tamu Wakil Gubernur Balai Kota Jakarta.
Pemprov DKI sejauh ini masih kewalahan dalam pengelolaan sampah. Bahkan masalah sampah kerap kali mendatangkan musibah seperti banjir. Banyak masyarakat yang kurang peduli karena membuang sampah sembarangan.
Sebelum bertemu dengan para akademisi ini, pada pagi harinya Ahok terlebih dahulu menerima pengelola Yayasan UKI perihal IMB Gedung Fakultas Kedokteran UKI.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-akan-bahas-manajemen-sampah-dengan-peneliti-jepang.html
Informasi dari Humas Pemprov DKI Jakarta, Selasa (5/8), pembahasan akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Pertemuan digelar di ruang tamu Wakil Gubernur Balai Kota Jakarta.
Pemprov DKI sejauh ini masih kewalahan dalam pengelolaan sampah. Bahkan masalah sampah kerap kali mendatangkan musibah seperti banjir. Banyak masyarakat yang kurang peduli karena membuang sampah sembarangan.
Sebelum bertemu dengan para akademisi ini, pada pagi harinya Ahok terlebih dahulu menerima pengelola Yayasan UKI perihal IMB Gedung Fakultas Kedokteran UKI.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-akan-bahas-manajemen-sampah-dengan-peneliti-jepang.html
Jumat, 13 Juni 2014
Banyak Proyek Belum Rampung, Jakarta Masih Banjir
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi banjir masih akan melanda Ibu Kota pada musim penghujan mendatang. Alasannya, banyak proyek-proyek penanggulangan banjir yang belum selesai dikerjakan (baca: Banjir Jakarta 2014). "Banyak proyek yang baru dimulai, tahun ini masih akan banjir apalagi kalau curah hujannya masih tinggi," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis, 12 Juni 2014.
Dari semua daftar proyek yang sedang dikerjakan, Ahok memprioritaskan penagihan fasilitas umum dan sosial dari perusahaan pengembang properti untuk turut serta menangani masalah banjir. Ia membidik tambahan bantuan penanggulangan banjir ini dari pengembang-pengembang yang akan menggarap megaproyek National Capital Integrated Coastal Development atau yang dulu disebut Giant Sea Wall.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta bantuan penanganan banjir dari pengembang yang akan mengajukan perpanjangan izin untuk mereklamasi pulau tahun ini. Bantuan ini merupakan tambahan dari 5 persen setoran pendapatan dari hasil reklamasi yang diterima Pemprov. "Kalau ditafsirkannya cuma 5 persen, mati dong saya," tutur Ahok.
Ahok menjelaskan selain menyerahkan nilai yang 5 persen tersebut, pengembang juga harus membangun dinding turap untuk menormalisasi sungai-sungai. Pengembang juga diwajibkan menyumbang pompa bagi wilayah-wilayah yang kerap menjadi langganan banjir dan membangun jalan inspeksi. Terkait dengan tambahan permintaan fasum fasos, mantan Bupati Belitung Timur ini mengklaim telah menandatangani penagihannya pada 11 Juni lalu.
Tanda tangan tersebut bersifat mengikat. Ahok berujar akan mencabut izin para pengembang jika permintaan tambahan fasum fasos tak dipenuhi. "Saya akan cabut izin reklamasinya kalau pompanya belum kami terima," kata dia.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/06/12/083584436/Banyak-Proyek-Belum-Rampung-Jakarta-Masih-Banjir
Dari semua daftar proyek yang sedang dikerjakan, Ahok memprioritaskan penagihan fasilitas umum dan sosial dari perusahaan pengembang properti untuk turut serta menangani masalah banjir. Ia membidik tambahan bantuan penanggulangan banjir ini dari pengembang-pengembang yang akan menggarap megaproyek National Capital Integrated Coastal Development atau yang dulu disebut Giant Sea Wall.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta bantuan penanganan banjir dari pengembang yang akan mengajukan perpanjangan izin untuk mereklamasi pulau tahun ini. Bantuan ini merupakan tambahan dari 5 persen setoran pendapatan dari hasil reklamasi yang diterima Pemprov. "Kalau ditafsirkannya cuma 5 persen, mati dong saya," tutur Ahok.
Ahok menjelaskan selain menyerahkan nilai yang 5 persen tersebut, pengembang juga harus membangun dinding turap untuk menormalisasi sungai-sungai. Pengembang juga diwajibkan menyumbang pompa bagi wilayah-wilayah yang kerap menjadi langganan banjir dan membangun jalan inspeksi. Terkait dengan tambahan permintaan fasum fasos, mantan Bupati Belitung Timur ini mengklaim telah menandatangani penagihannya pada 11 Juni lalu.
Tanda tangan tersebut bersifat mengikat. Ahok berujar akan mencabut izin para pengembang jika permintaan tambahan fasum fasos tak dipenuhi. "Saya akan cabut izin reklamasinya kalau pompanya belum kami terima," kata dia.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/06/12/083584436/Banyak-Proyek-Belum-Rampung-Jakarta-Masih-Banjir
Selasa, 10 Juni 2014
Buang Sampah Sembarang di Jakarta, KTP Ditahan
VIVAnews - Pelaksana tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, geram dengan perilaku warga DKI Jakarta yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan.
Terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan, Ahok akan mengambil tindakan tegas berupa menahan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian, Ahok akan mempersulit pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.
Menurut mantan Bupati Kabupaten Belitung Timur ini, langkah tegasnya diambil karena selama ini warga terkesan 'bandel' dan tidak mempedulikan aturan-aturan yang terkait dengan kebersihan dan ketertiban.
"Ini sudah kami bahas di rapim tadi. Walaupun cuma tipiring (tindak pidana ringan), saya enggak bisa mengontrol Anda. Mau hukum push up? Aku bukan tentara. Kamu mau tuntut saya? Ya sudah, aku kerjain Anda juga. Saya catat KTP kamu, aku tarik, kalau masih kurang ajar, seluruh kartu keluarga kamu, urusan apapun di DKI, aku enggak mau urusin," ujarnya.
Menurut Ahok, perilaku warga DKI yang senang membuang sampah sembarangan ini telah membuat Kota Jakarta terkenal akan kejorokan dan kekotorannya. Selain itu, uang pajak dari masyarakat jadi terlalu banyak terpakai untuk menangani pembuangan sampah dari DKI Jakarta.
"Satu tangan buang sampah. Kalau ada sejuta orang ya berarti ada sejuta tangan yang buang sampah. Penuh nih Jakarta sama sampah. Jadi kotor, jorok. Dan saya pakai uang Anda juga sampai Rp400 ribu lebih buat buang sampah-sampah itu diangkut sampai ke Bantar Gebang," katanya.
Peraturan ini, menurut Ahok, akan segera diterapkan begitu seluruh anak buahnya siap dan berani untuk memberikan hukuman yang tegas tersebut kepada warganya sendiri. Ia mengaku masih menyusun strategi guna mensosialisasikan hal ini kepada seluruh pengurus pemerintahan di level jabatan yang lebih rendah.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/510934-buang-sampah-sembarang-di-jakarta--ktp-ditahan
Terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan, Ahok akan mengambil tindakan tegas berupa menahan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian, Ahok akan mempersulit pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.
Menurut mantan Bupati Kabupaten Belitung Timur ini, langkah tegasnya diambil karena selama ini warga terkesan 'bandel' dan tidak mempedulikan aturan-aturan yang terkait dengan kebersihan dan ketertiban.
"Ini sudah kami bahas di rapim tadi. Walaupun cuma tipiring (tindak pidana ringan), saya enggak bisa mengontrol Anda. Mau hukum push up? Aku bukan tentara. Kamu mau tuntut saya? Ya sudah, aku kerjain Anda juga. Saya catat KTP kamu, aku tarik, kalau masih kurang ajar, seluruh kartu keluarga kamu, urusan apapun di DKI, aku enggak mau urusin," ujarnya.
Menurut Ahok, perilaku warga DKI yang senang membuang sampah sembarangan ini telah membuat Kota Jakarta terkenal akan kejorokan dan kekotorannya. Selain itu, uang pajak dari masyarakat jadi terlalu banyak terpakai untuk menangani pembuangan sampah dari DKI Jakarta.
"Satu tangan buang sampah. Kalau ada sejuta orang ya berarti ada sejuta tangan yang buang sampah. Penuh nih Jakarta sama sampah. Jadi kotor, jorok. Dan saya pakai uang Anda juga sampai Rp400 ribu lebih buat buang sampah-sampah itu diangkut sampai ke Bantar Gebang," katanya.
Peraturan ini, menurut Ahok, akan segera diterapkan begitu seluruh anak buahnya siap dan berani untuk memberikan hukuman yang tegas tersebut kepada warganya sendiri. Ia mengaku masih menyusun strategi guna mensosialisasikan hal ini kepada seluruh pengurus pemerintahan di level jabatan yang lebih rendah.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/510934-buang-sampah-sembarang-di-jakarta--ktp-ditahan
Kamis, 22 Mei 2014
Dikelola PT Transjakarta, Sopir Angkutan Umum di DKI Akan Digaji
JAKARTA, KOMPAS.com — Semua angkutan umum yang beroperasi di Jakarta, baik kopaja, metromini, maupun lainnya akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta pada 2015 mendatang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui manajemen yang baik itu, PT Transjakarta akan menghilangkan sistem setoran dan menerapkan sistem gaji kepada sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta.
"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang, kita bayar per kilometer. Jadi, tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin orang Jakarta sakit kepala," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).
"Nanti bus-bus tingkat wisata yang gratis, kita ingin operasikan oleh PT Transjakarta, dan semua bus di bawah pengelolaan Transjakarta. Per 2015, full dipegang PT Transjakarta," kata Basuki.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, peralihan manajemen transportasi ke BUMD DKI dapat menghilangkan sistem setoran. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi sopir yang ngetem karena mengejar setoran.
Mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu mengaku mengalami kesulitan dalam menertibkan sopir yang kerap ngetem dan menyebabkan kemacetan yang mengular. "Yakin saja, saat ini kita fokus untuk mengubah sistemnya," kata Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/21/1216155/Dikelola.PT.Transjakarta.Sopir.Angkutan.Umum.di.DKI.Akan.Digaji
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui manajemen yang baik itu, PT Transjakarta akan menghilangkan sistem setoran dan menerapkan sistem gaji kepada sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta.
"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang, kita bayar per kilometer. Jadi, tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin orang Jakarta sakit kepala," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).
"Nanti bus-bus tingkat wisata yang gratis, kita ingin operasikan oleh PT Transjakarta, dan semua bus di bawah pengelolaan Transjakarta. Per 2015, full dipegang PT Transjakarta," kata Basuki.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, peralihan manajemen transportasi ke BUMD DKI dapat menghilangkan sistem setoran. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi sopir yang ngetem karena mengejar setoran.
Mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu mengaku mengalami kesulitan dalam menertibkan sopir yang kerap ngetem dan menyebabkan kemacetan yang mengular. "Yakin saja, saat ini kita fokus untuk mengubah sistemnya," kata Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/21/1216155/Dikelola.PT.Transjakarta.Sopir.Angkutan.Umum.di.DKI.Akan.Digaji
Selasa, 08 April 2014
DKI sediakan bus tingkat gratis atasi kemacetan
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas transportasi umum berupa bus tingkat gratis sebagai solusi kemacetan lalu lintas yang timbul akibat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).
"Kami tahu bahwa pembangunan MRT ini pasti berdampak pada kemacetan, karena ruas jalan pun ikut berkurang. Makanya, kami mau sediakan bus tingkat gratis sebagai solusinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pengadaan bus tingkat gratis tersebut akan dilakukan pada rute Blok M hingga Kota.
Konsepnya pun nanti hampir mirip seperti operasional bus tingkat pariwisata.
"Saat ini kami masih berada dalam proses pengadaan. Rencananya, nanti akan ada sumbangan berupa 23 armada bus tingkat dari pengusaha. Sekarang, kami hitung dulu berapa kira-kira total armada yang dibutuhkan," ujar Ahok.
Selain menyediakan bus tingkat gratis, dia menuturkan pihaknya juga akan membuat kebijakan berupa larangan melintas di sepanjang rute Blok M-Kota dan sebaliknya untuk kendaraan bermotor roda dua.
"Kebijakan ini mau kami coba terapkan setelah bus tingkat gratis itu tersedia. Logikanya begini, kalau sudah ada bus gratis, diharapkan tidak ada lagi pengendara motor yang melintas di ruas jalan tersebut," tutur Ahok.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, dia mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pengelola gedung agar memberlakukan tarif parkir sepeda motor maksimal Rp5.000 per hari.
"Kemudian, kalau sampai kelebihan jamnya, maka digratiskan sampai besok pagi. Metode-metode seperti inilah yang kami harapkan bisa diterapkan oleh pengelola gedung. Jadi, ikut mendorong penggunaan transportasi umum juga gitu lho," tambah Ahok.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/428196/dki-sediakan-bus-tingkat-gratis-atasi-kemacetan
"Kami tahu bahwa pembangunan MRT ini pasti berdampak pada kemacetan, karena ruas jalan pun ikut berkurang. Makanya, kami mau sediakan bus tingkat gratis sebagai solusinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pengadaan bus tingkat gratis tersebut akan dilakukan pada rute Blok M hingga Kota.
Konsepnya pun nanti hampir mirip seperti operasional bus tingkat pariwisata.
"Saat ini kami masih berada dalam proses pengadaan. Rencananya, nanti akan ada sumbangan berupa 23 armada bus tingkat dari pengusaha. Sekarang, kami hitung dulu berapa kira-kira total armada yang dibutuhkan," ujar Ahok.
Selain menyediakan bus tingkat gratis, dia menuturkan pihaknya juga akan membuat kebijakan berupa larangan melintas di sepanjang rute Blok M-Kota dan sebaliknya untuk kendaraan bermotor roda dua.
"Kebijakan ini mau kami coba terapkan setelah bus tingkat gratis itu tersedia. Logikanya begini, kalau sudah ada bus gratis, diharapkan tidak ada lagi pengendara motor yang melintas di ruas jalan tersebut," tutur Ahok.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, dia mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pengelola gedung agar memberlakukan tarif parkir sepeda motor maksimal Rp5.000 per hari.
"Kemudian, kalau sampai kelebihan jamnya, maka digratiskan sampai besok pagi. Metode-metode seperti inilah yang kami harapkan bisa diterapkan oleh pengelola gedung. Jadi, ikut mendorong penggunaan transportasi umum juga gitu lho," tambah Ahok.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/428196/dki-sediakan-bus-tingkat-gratis-atasi-kemacetan
Kamis, 20 Maret 2014
Digadang-gadang Atasi Macet, ERP di Jakarta Masih Dikaji
VIVAnews - Jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP ) merupakan salah satu solusi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.
Dengan sistem ERP, mobil-mobil akan dipasangi alat detektor. Pada jam tertentu pengemudi diharuskan membayar bila ingin melewati jalan yang menerapkan ERP.
Sistem pembayaran diatur secara otomatis oleh alat yang dipasang di mobil. Dengan adanya sistem ERP, para pengguna mobil pribadi diharapkan bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Salah satunya TransJakarta.
Penerapan ERP di Jakarta hingga kini masih pada tahap pengkajian. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk menjalankan ERP. Dua di antaranya perusahaan asing.
"Banyak yang berani terapkan ERP di Jakarta. Sekarang sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Yaitu KAPS, satunya lagi saya lupa, sama satu lagi dari perusahaan lokal," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2014.
Menurut Ahok, tahap awal ERP diberlakukan di jalan utama. "Nanti itu di jalan bisnis koridor satu, Sudirman-Thamrin," ujarnya.
ERP diuji coba di jalur yang armada angkutan umumnya sudah kuat. Salah satunya jalur dari Blok M - Kota dan Pinang Ranti - Pluit. Karena jalur tersebut dilalui dua koridor TransJakarta, sekaligus ada penambahan bus untuk dua koridor tersebut.
Untuk urusan tender, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo, dipercayai untuk mengaturnya. Itu disampaikan Ahok ketika ditanya kapan proyek ini akan berjalan.
"Saya tidak tahu pastinya kapan. Mereka lagi mau lihat dulu mau pasang seperti apa dan lagi siapkan ToR (term of reference)-nya segala macam. Itu kan Jakpro yang kerjakan," kata Ahok menjawab.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pembangunan sistem ERP sebesar Rp50 miliar. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, dengan estimasi 2 juta kendaraan melewati jalur ERP.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/489992-digadang-gadang-atasi-macet--erp-di-jakarta-masih-dikaji
Dengan sistem ERP, mobil-mobil akan dipasangi alat detektor. Pada jam tertentu pengemudi diharuskan membayar bila ingin melewati jalan yang menerapkan ERP.
Sistem pembayaran diatur secara otomatis oleh alat yang dipasang di mobil. Dengan adanya sistem ERP, para pengguna mobil pribadi diharapkan bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Salah satunya TransJakarta.
Penerapan ERP di Jakarta hingga kini masih pada tahap pengkajian. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk menjalankan ERP. Dua di antaranya perusahaan asing.
"Banyak yang berani terapkan ERP di Jakarta. Sekarang sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Yaitu KAPS, satunya lagi saya lupa, sama satu lagi dari perusahaan lokal," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2014.
Menurut Ahok, tahap awal ERP diberlakukan di jalan utama. "Nanti itu di jalan bisnis koridor satu, Sudirman-Thamrin," ujarnya.
ERP diuji coba di jalur yang armada angkutan umumnya sudah kuat. Salah satunya jalur dari Blok M - Kota dan Pinang Ranti - Pluit. Karena jalur tersebut dilalui dua koridor TransJakarta, sekaligus ada penambahan bus untuk dua koridor tersebut.
Untuk urusan tender, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo, dipercayai untuk mengaturnya. Itu disampaikan Ahok ketika ditanya kapan proyek ini akan berjalan.
"Saya tidak tahu pastinya kapan. Mereka lagi mau lihat dulu mau pasang seperti apa dan lagi siapkan ToR (term of reference)-nya segala macam. Itu kan Jakpro yang kerjakan," kata Ahok menjawab.
Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pembangunan sistem ERP sebesar Rp50 miliar. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, dengan estimasi 2 juta kendaraan melewati jalur ERP.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/489992-digadang-gadang-atasi-macet--erp-di-jakarta-masih-dikaji
Langganan:
Postingan
(
Atom
)