JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, belum bisa memberikan penjelasan terkait kesemrawutan yang terjadi di jalur alternatif, pasca larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.
Kemacetan itu diakibatkan tingginya volume kendaraan, dan tidak adanya petugas menjadi pemicu kepadatan di jalur tersebut.
"Kalau penempatan petugas saya belum tahu nih, nanti saya tanyakan ke bagian pengendalian operasional," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pargaulan Butarbutar di Jakarta, Senin 19 Januari 2015.
Dia menuding, kesemrawutan di jalur alternatif lantaran pengendara sepeda motor enggan menggunakan bus gratis.
"Bus gratis sudah disiapkan, seharusnya mereka menggunakan bus gratis. Mereka malah mencari jalan alternatif, ya semrawut," katanya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan arus lalu lintas di kawasan larangan roda dua sama sekali tidak berubah. Hanya saja kesemrawutan akibat kendaraan roda dua sudah tidak terlihat lagi lantaran berpindah ke jalur alternatif.
Ironisnya, dalam jalur alternatif sisi barat maupun timur seperti di Tanah Abang, Cideng Barat, Benhil, Pejompongan dan sebagainya tidak ada petugas yang mengatur kesemrawutan tersebut.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/952844/31/jalur-alternatif-macet-ini-kata-dishub-dki-jakarta-1421680699
Tampilkan postingan dengan label dishub. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dishub. Tampilkan semua postingan
Selasa, 20 Januari 2015
Jumat, 14 November 2014
Jakarta masuk 10 kota pertama yang kerja sama dengan Google Waze
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan Google Waze. Kerjasama ini terkait transfer data yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Google Waze, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan dapat meresponsnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) M Akbar mengatakan, kerjasama ini sudah dimulai semenjak 9 September lalu. Jakarta masuk dalam sepuluh kota pertama yang melakukan kerjasama ini. Kota yang lain di antaranya Rio de Janeiro, Barcelona, Tel Aviv, San Jose (Costa Rica), Boston, Los Angeles, New York, Utah dan Florida.
"Jadi Pemprov dan Google telah menandatangani 9 September untuk exchange data dan mereka datang untuk membicarakan lebih detail," ungkap Akbar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/11).
Akbar menambahkan, data yang akan diberikan kepada Google Waze salah satunya kecepatan laju kendaraan di suatu jalan. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan Waze.
Connected Citizen Program Manager, Paige Fitgerald mengatakan, dengan adanya kerjasama ini Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja dengan cepat. Caranya dengan merespons laporan dari masyarakat.
"Kami mau bertukar data sehingga bisa menggunakan data trafiknya dishub. Untungnya Pemprov bisa bekerja lebih cepat dengan laporan dari masyarakat," ungkapnya.
Akbar mengungkapkan, dalam dua hari ke depan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Google Waze. Termasuk membicarakan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam data penyimpanan Google Waze.
"Dua hari ini kita akan membicarakan data apa saja yang akan kita berikan dan mereka akan mengelola data tersebut untuk memberikannya kepada masyarakat," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jakarta-masuk-10-kota-pertama-yang-kerja-sama-dengan-google-waze.html
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) M Akbar mengatakan, kerjasama ini sudah dimulai semenjak 9 September lalu. Jakarta masuk dalam sepuluh kota pertama yang melakukan kerjasama ini. Kota yang lain di antaranya Rio de Janeiro, Barcelona, Tel Aviv, San Jose (Costa Rica), Boston, Los Angeles, New York, Utah dan Florida.
"Jadi Pemprov dan Google telah menandatangani 9 September untuk exchange data dan mereka datang untuk membicarakan lebih detail," ungkap Akbar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/11).
Akbar menambahkan, data yang akan diberikan kepada Google Waze salah satunya kecepatan laju kendaraan di suatu jalan. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan Waze.
Connected Citizen Program Manager, Paige Fitgerald mengatakan, dengan adanya kerjasama ini Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja dengan cepat. Caranya dengan merespons laporan dari masyarakat.
"Kami mau bertukar data sehingga bisa menggunakan data trafiknya dishub. Untungnya Pemprov bisa bekerja lebih cepat dengan laporan dari masyarakat," ungkapnya.
Akbar mengungkapkan, dalam dua hari ke depan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Google Waze. Termasuk membicarakan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam data penyimpanan Google Waze.
"Dua hari ini kita akan membicarakan data apa saja yang akan kita berikan dan mereka akan mengelola data tersebut untuk memberikannya kepada masyarakat," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jakarta-masuk-10-kota-pertama-yang-kerja-sama-dengan-google-waze.html
Rabu, 16 Juli 2014
Kadishub: ERP Bisa Kurangi Macet di Jakarta hingga 30 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar, berharap jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dapat mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Dishub menargetkan ERP dapat menekan kemacetan 25 sampai 30 persen. Menurut Akbar, angka itu dipatok berdasarkan pengalaman ERP di beberapa negara.
"Pengalaman di luar negeri itu bisa kurangi 25-30 persen (kemacetan)," kata Akbar, Selasa (15/7/2014).
Menurut dia, setidaknya ada tiga negara yang berhasil menerapkan ERP. Negara tersebut, yaitu Singapura, London, dan Swedia.
Dengan adanya jalan berbayar, diharapkan warga yang biasa membawa mobil berpindah naik angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan, khususnya di jalan-jalan protokol. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir ulang untuk memarkirkan kendaraan mereka di luar daerah ERP.
Akbar mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Sudirman-Thamrin adalah banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan itu. "Mungkin masyarakat akan ubah pola perjalanan dan akan berbelanja di daerah lain," kata Akbar.
Namun, dia mengatakan, warga bebas melintasi jalan ERP secara gratis di luar jam sibuk. Sementara ini, ERP diberlakukan sama dengan jam three in one.
"Masyarakat bisa lintasi ini di luar jam ERP karena saat ini akan berlaku di jam sibuk saja atau jam hari kerja saja. Nantinya, saat sudah disosialisasi dengan baik akan dinamis," ucap Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/15/20490631/Kadishub.ERP.Bisa.Kurangi.Macet.di.Jakarta.hingga.30.Persen
Dishub menargetkan ERP dapat menekan kemacetan 25 sampai 30 persen. Menurut Akbar, angka itu dipatok berdasarkan pengalaman ERP di beberapa negara.
"Pengalaman di luar negeri itu bisa kurangi 25-30 persen (kemacetan)," kata Akbar, Selasa (15/7/2014).
Menurut dia, setidaknya ada tiga negara yang berhasil menerapkan ERP. Negara tersebut, yaitu Singapura, London, dan Swedia.
Dengan adanya jalan berbayar, diharapkan warga yang biasa membawa mobil berpindah naik angkutan umum sehingga dapat mengurangi kepadatan, khususnya di jalan-jalan protokol. Selain itu, masyarakat juga akan berpikir ulang untuk memarkirkan kendaraan mereka di luar daerah ERP.
Akbar mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di kawasan Sudirman-Thamrin adalah banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan itu. "Mungkin masyarakat akan ubah pola perjalanan dan akan berbelanja di daerah lain," kata Akbar.
Namun, dia mengatakan, warga bebas melintasi jalan ERP secara gratis di luar jam sibuk. Sementara ini, ERP diberlakukan sama dengan jam three in one.
"Masyarakat bisa lintasi ini di luar jam ERP karena saat ini akan berlaku di jam sibuk saja atau jam hari kerja saja. Nantinya, saat sudah disosialisasi dengan baik akan dinamis," ucap Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/15/20490631/Kadishub.ERP.Bisa.Kurangi.Macet.di.Jakarta.hingga.30.Persen
Jumat, 02 Mei 2014
Sopir Truk Sampah DKI Beri Bocoran Kecurangan Dishub
BEKASI, KOMPAS.com — Sopir truk sampah DKI Jakarta yang terkena razia oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Bekasi memberi bocoran soal kecurangan yang sering dilakukan oleh oknum Dishub. Pasalnya, mereka beberapa kali sempat lolos dalam membawa truk sampah ke TPA Bantargebang pada siang hari.
"Biasanya ada tandanya. Kalau di depan truk itu ditempel stiker khusus itu Dishub gak berani berhentiin. Sudah setoran biasanya per bulan," ujar salah satu sopir truk yang terkena razia, Ihsan, kepada Kompas.com pada Jumat (2/5/2014).
Ihsan mengatakan, stiker khusus tersebut biasanya berupa huruf N. Ada warna khusus dalam stiker tersebut. Seperti N berwarna hijau dan N berwarna merah, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Namun, dia tidak mengetahui arti dari warna stiker tersebut. "Saya cuma tahu itu kode," ujarnya.
Selain stiker berupa huruf N, Ihsan mengatakan, ada bentuk stiker lain yang juga digunakan. Semua stiker tersebut dipasang demi meloloskan diri dari razia Dishub.
Sopir lain, Angwari, mengakui hal yang sama. Dia mengakui ada oknum Dishub yang membantu mereka lolos dari razia. Caranya, dia memberikan sejumlah uang kepada oknum Dishub di lapangan. Oknum tersebut pun akan membiarkan mereka melewati jalan Bekasi di luar jam operasional yang ditetapkan.
"Biasanya sering kita bayar Rp 20.000 atau berapalah ke orang Dishub. Supaya lolos melintas di luar jam operasional," ujar Angwari.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Bekasi Ikhwanudin Rahmat membantah telah terjadi kecurangan yang dilakukan pihaknya. Menurut dia, Dishub sudah melakukan tugas tanpa pandang bulu.
"Siapa pun dia kita kandangin. Siapa pun dia. Gak ada unsur koordinasi. Sudah empat hari razia akhirnya clear kok," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/02/1129239/Sopir.Truk.Sampah.DKI.Beri.Bocoran.Kecurangan.Dishub
"Biasanya ada tandanya. Kalau di depan truk itu ditempel stiker khusus itu Dishub gak berani berhentiin. Sudah setoran biasanya per bulan," ujar salah satu sopir truk yang terkena razia, Ihsan, kepada Kompas.com pada Jumat (2/5/2014).
Ihsan mengatakan, stiker khusus tersebut biasanya berupa huruf N. Ada warna khusus dalam stiker tersebut. Seperti N berwarna hijau dan N berwarna merah, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Namun, dia tidak mengetahui arti dari warna stiker tersebut. "Saya cuma tahu itu kode," ujarnya.
Selain stiker berupa huruf N, Ihsan mengatakan, ada bentuk stiker lain yang juga digunakan. Semua stiker tersebut dipasang demi meloloskan diri dari razia Dishub.
Sopir lain, Angwari, mengakui hal yang sama. Dia mengakui ada oknum Dishub yang membantu mereka lolos dari razia. Caranya, dia memberikan sejumlah uang kepada oknum Dishub di lapangan. Oknum tersebut pun akan membiarkan mereka melewati jalan Bekasi di luar jam operasional yang ditetapkan.
"Biasanya sering kita bayar Rp 20.000 atau berapalah ke orang Dishub. Supaya lolos melintas di luar jam operasional," ujar Angwari.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Bekasi Ikhwanudin Rahmat membantah telah terjadi kecurangan yang dilakukan pihaknya. Menurut dia, Dishub sudah melakukan tugas tanpa pandang bulu.
"Siapa pun dia kita kandangin. Siapa pun dia. Gak ada unsur koordinasi. Sudah empat hari razia akhirnya clear kok," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/02/1129239/Sopir.Truk.Sampah.DKI.Beri.Bocoran.Kecurangan.Dishub
Sopir Truk Sampah DKI Beri Bocoran Kecurangan Dishub
BEKASI, KOMPAS.com — Sopir truk sampah DKI Jakarta yang terkena razia oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Bekasi memberi bocoran soal kecurangan yang sering dilakukan oleh oknum Dishub. Pasalnya, mereka beberapa kali sempat lolos dalam membawa truk sampah ke TPA Bantargebang pada siang hari.
"Biasanya ada tandanya. Kalau di depan truk itu ditempel stiker khusus itu Dishub gak berani berhentiin. Sudah setoran biasanya per bulan," ujar salah satu sopir truk yang terkena razia, Ihsan, kepada Kompas.com pada Jumat (2/5/2014).
Ihsan mengatakan, stiker khusus tersebut biasanya berupa huruf N. Ada warna khusus dalam stiker tersebut. Seperti N berwarna hijau dan N berwarna merah, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Namun, dia tidak mengetahui arti dari warna stiker tersebut. "Saya cuma tahu itu kode," ujarnya.
Selain stiker berupa huruf N, Ihsan mengatakan, ada bentuk stiker lain yang juga digunakan. Semua stiker tersebut dipasang demi meloloskan diri dari razia Dishub.
Sopir lain, Angwari, mengakui hal yang sama. Dia mengakui ada oknum Dishub yang membantu mereka lolos dari razia. Caranya, dia memberikan sejumlah uang kepada oknum Dishub di lapangan. Oknum tersebut pun akan membiarkan mereka melewati jalan Bekasi di luar jam operasional yang ditetapkan.
"Biasanya sering kita bayar Rp 20.000 atau berapalah ke orang Dishub. Supaya lolos melintas di luar jam operasional," ujar Angwari.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Bekasi Ikhwanudin Rahmat membantah telah terjadi kecurangan yang dilakukan pihaknya. Menurut dia, Dishub sudah melakukan tugas tanpa pandang bulu.
"Siapa pun dia kita kandangin. Siapa pun dia. Gak ada unsur koordinasi. Sudah empat hari razia akhirnya clear kok," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/02/1129239/Sopir.Truk.Sampah.DKI.Beri.Bocoran.Kecurangan.Dishub
"Biasanya ada tandanya. Kalau di depan truk itu ditempel stiker khusus itu Dishub gak berani berhentiin. Sudah setoran biasanya per bulan," ujar salah satu sopir truk yang terkena razia, Ihsan, kepada Kompas.com pada Jumat (2/5/2014).
Ihsan mengatakan, stiker khusus tersebut biasanya berupa huruf N. Ada warna khusus dalam stiker tersebut. Seperti N berwarna hijau dan N berwarna merah, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Namun, dia tidak mengetahui arti dari warna stiker tersebut. "Saya cuma tahu itu kode," ujarnya.
Selain stiker berupa huruf N, Ihsan mengatakan, ada bentuk stiker lain yang juga digunakan. Semua stiker tersebut dipasang demi meloloskan diri dari razia Dishub.
Sopir lain, Angwari, mengakui hal yang sama. Dia mengakui ada oknum Dishub yang membantu mereka lolos dari razia. Caranya, dia memberikan sejumlah uang kepada oknum Dishub di lapangan. Oknum tersebut pun akan membiarkan mereka melewati jalan Bekasi di luar jam operasional yang ditetapkan.
"Biasanya sering kita bayar Rp 20.000 atau berapalah ke orang Dishub. Supaya lolos melintas di luar jam operasional," ujar Angwari.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Bekasi Ikhwanudin Rahmat membantah telah terjadi kecurangan yang dilakukan pihaknya. Menurut dia, Dishub sudah melakukan tugas tanpa pandang bulu.
"Siapa pun dia kita kandangin. Siapa pun dia. Gak ada unsur koordinasi. Sudah empat hari razia akhirnya clear kok," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/02/1129239/Sopir.Truk.Sampah.DKI.Beri.Bocoran.Kecurangan.Dishub
Sabtu, 29 Maret 2014
Basuki: Jangan Gila, Masa Terima Berkarat Pakai Asas Manfaat
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak permintaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar menerima bus-bus China bermasalah dengan alasan asas manfaat.
Permintaan Dishub DKI berdasarkan aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyebutkan bus yang telah dibeli lebih dari 50 hari bisa diterima meskipun bermasalah karena asas manfaat untuk masyarakat.
"Sudah aku tolak. Jangan gila, mau pakai asas manfaat segala, mana ada terima bus China berkarat pakai asas manfaat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Pria yang akrab disapa Ahok tersebut semakin bingung ketika Dishub DKI lebih memilih menerima bus berkarat. Di sisi lain, 30 bus sumbangan para pengusaha dipersulit birokrasinya.
Meskipun berbahan bakar solar, bus sumbangan itu memiliki spesifikasi mesin Euro 3 yang secara emisi lebih baik dari gas. Bus-bus sumbangan itu juga bermerek Hino, yang sudah teruji kualitasnya. Seharusnya, asas manfaat itu juga berlaku bagi bus-bus sumbangan perusahaan swasta.
Pemprov DKI pun, kata dia, enggan melunasi pembayaran bus-bus berkarat yang tiba di Jakarta tersebut. "Jadi, saya tolak, biar saja busnya berkarat. Biar mereka (perusahaan) menuntut, kalau kita kalah, baru kita bayar," kata Basuki.
Masyarakat Jakarta, kata dia, juga lebih memilih unit bus transjakarta yang tercukupi dan tidak akan mempertimbangkan apakah bus itu menggunakan solar atau gas. Hingga ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) mencukupi, seharusnya penggunaan solar pada transportasi massal diperbolehkan.
Satu-satunya cara untuk mengantisipasi kemacetan di Jakarta adalah dengan memaksimalkan penggunaan bus dan transportasi massal lainnya. Jika busnya datang tiap satu menit dan fasilitasnya nyaman, masyarakat akan pindah ke bus dan meninggalkan kendaraan pribadi mereka.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/27/1305104/Basuki.Jangan.Gila.Masa.Terima.Berkarat.Pakai.Asas.Manfaat
Permintaan Dishub DKI berdasarkan aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyebutkan bus yang telah dibeli lebih dari 50 hari bisa diterima meskipun bermasalah karena asas manfaat untuk masyarakat.
"Sudah aku tolak. Jangan gila, mau pakai asas manfaat segala, mana ada terima bus China berkarat pakai asas manfaat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Pria yang akrab disapa Ahok tersebut semakin bingung ketika Dishub DKI lebih memilih menerima bus berkarat. Di sisi lain, 30 bus sumbangan para pengusaha dipersulit birokrasinya.
Meskipun berbahan bakar solar, bus sumbangan itu memiliki spesifikasi mesin Euro 3 yang secara emisi lebih baik dari gas. Bus-bus sumbangan itu juga bermerek Hino, yang sudah teruji kualitasnya. Seharusnya, asas manfaat itu juga berlaku bagi bus-bus sumbangan perusahaan swasta.
Pemprov DKI pun, kata dia, enggan melunasi pembayaran bus-bus berkarat yang tiba di Jakarta tersebut. "Jadi, saya tolak, biar saja busnya berkarat. Biar mereka (perusahaan) menuntut, kalau kita kalah, baru kita bayar," kata Basuki.
Masyarakat Jakarta, kata dia, juga lebih memilih unit bus transjakarta yang tercukupi dan tidak akan mempertimbangkan apakah bus itu menggunakan solar atau gas. Hingga ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) mencukupi, seharusnya penggunaan solar pada transportasi massal diperbolehkan.
Satu-satunya cara untuk mengantisipasi kemacetan di Jakarta adalah dengan memaksimalkan penggunaan bus dan transportasi massal lainnya. Jika busnya datang tiap satu menit dan fasilitasnya nyaman, masyarakat akan pindah ke bus dan meninggalkan kendaraan pribadi mereka.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/27/1305104/Basuki.Jangan.Gila.Masa.Terima.Berkarat.Pakai.Asas.Manfaat
Jumat, 14 Maret 2014
Truk Sampah dari DKI Dirazia di Bekasi, Kenapa?
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI-- Dinas Perhubungan Kota Bekasi bersama-sama dengan Satpol PP masih melakukan penjagaan terhadap truk sampah yang memasuki Kota Bekasi pada Kamis (13/3) siang ini. Penjagaan dilakukan di tiga titik pintu keluar tol yang mengarah ke jalan-jalan utama Kota Bekasi di antaranya di pintu tol Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Jati Asih.
Hal ini dilakukan guna mencegah truk sampah dari DKI Jakarta yang masih akan memasuki Kota Bekasi di jam-jam yang belum diperbolehkan. "Kami bersama-sama dengan Satpol PP menjaga titik-titik pintu masuk truk sampah dari DKI, kami khawatir truk sampah 'nakal' masih berani masuk di waktu yang tidak diperbolehkan," ujar Sopandi Budiman, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Kamis (13/3).
Ia mengatakan beberapa sopir truk sampah dari DKI yang tidak bertanggung jawab masih berani melanggar kesepakatan waktu untuk memasuki Kota Bekasi. Sesuai dengan kesepakatan, waktu yang diperbolehkan sesuai dengan bagi truk sampah DKI yang hendak memasuki Kota Bekasi untuk kemudian dibawa ke Bantar Gebang adalah mulai pukul 20.00 hingga 05.00 WIB.
Sopandi mengatakan hal ini untuk menindak lanjuti masalah truk sampah nakal yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Truk sampah DKI yang memasuki Kota Bekasi di waktu yang tidak diperbolehkan pertama kali nya dicegat secara langsung oleh Walikota Bekasi pada Senin (3/3) lalu.
Hal itu dilakukan juga dikarenakan sudah banyak nya laporan masyarakat Kota Bekasi yang mengeluhkan truk sampah yang melewati jalan di waktu yang tidak diperbolehkan sangat mengganggu terutama karena bau nya. "Ini bukti keseriusan Pemerintah Kota Bekasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran mengenai kesepakatan antara Kota Bekasi dan DKI Jakarta," ujar Sopandi.
Ia mengatakan Walikota telah meminta pihak-pihak dari Dishub Kota Bekasi, Satpol PP, dan Kepolisian untuk bersama-sama menjaga agar tidak ada lagi pelanggaran yang masih terjadi. Jumlah pelanggaran yang terjadi sejak razia yang dilakukan secara langsung oleh Walikota pada (3/3) lalu dikatakan oleh Sopandi memang masih ada, namun kini jumlahnya sudah berkurang.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/13/n2d75i-truk-sampah-dari-dki-dirazia-di-bekasi-kenapa
Hal ini dilakukan guna mencegah truk sampah dari DKI Jakarta yang masih akan memasuki Kota Bekasi di jam-jam yang belum diperbolehkan. "Kami bersama-sama dengan Satpol PP menjaga titik-titik pintu masuk truk sampah dari DKI, kami khawatir truk sampah 'nakal' masih berani masuk di waktu yang tidak diperbolehkan," ujar Sopandi Budiman, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Kamis (13/3).
Ia mengatakan beberapa sopir truk sampah dari DKI yang tidak bertanggung jawab masih berani melanggar kesepakatan waktu untuk memasuki Kota Bekasi. Sesuai dengan kesepakatan, waktu yang diperbolehkan sesuai dengan bagi truk sampah DKI yang hendak memasuki Kota Bekasi untuk kemudian dibawa ke Bantar Gebang adalah mulai pukul 20.00 hingga 05.00 WIB.
Sopandi mengatakan hal ini untuk menindak lanjuti masalah truk sampah nakal yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Truk sampah DKI yang memasuki Kota Bekasi di waktu yang tidak diperbolehkan pertama kali nya dicegat secara langsung oleh Walikota Bekasi pada Senin (3/3) lalu.
Hal itu dilakukan juga dikarenakan sudah banyak nya laporan masyarakat Kota Bekasi yang mengeluhkan truk sampah yang melewati jalan di waktu yang tidak diperbolehkan sangat mengganggu terutama karena bau nya. "Ini bukti keseriusan Pemerintah Kota Bekasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran mengenai kesepakatan antara Kota Bekasi dan DKI Jakarta," ujar Sopandi.
Ia mengatakan Walikota telah meminta pihak-pihak dari Dishub Kota Bekasi, Satpol PP, dan Kepolisian untuk bersama-sama menjaga agar tidak ada lagi pelanggaran yang masih terjadi. Jumlah pelanggaran yang terjadi sejak razia yang dilakukan secara langsung oleh Walikota pada (3/3) lalu dikatakan oleh Sopandi memang masih ada, namun kini jumlahnya sudah berkurang.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/13/n2d75i-truk-sampah-dari-dki-dirazia-di-bekasi-kenapa
Selasa, 07 Januari 2014
Jokowi Tunda Penutupan Terminal Lebak Bulus
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menunda penutupan Terminal Antarkota Antarprovinsi Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Senin (6/1/2014). Ia tidak dapat memastikan waktu yang tepat untuk menutup terminal tersebut. "Enggak tahu, mungkin satu-dua hari ini," kata Jokowi, Senin sore.
Jokowi enggan menyebutkan alasan penundaan penutupan tersebut. Hari ini ratusan karyawan perusahaan otobus dan warga sekitar terminal itu berunjuk rasa menuntut solusi bagi pekerjaan mereka apabila terminal itu jadi ditutup pada Senin malam nanti. Jokowi berharap, dalam waktu dekat ini kondisi terminal tersebut berangsur kondusif.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono mengatakan, penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus sangat berpengaruh dengan kelanjutan pembangunan depo mass rapid transit (MRT). Jika penutupan terminal ditunda, maka pelaksanaan proyek MRT pun tertunda.
"Proyek MRT ini kan besar, triliunan, jadi tidak bisa dilambat-lambatkan seperti itu, pasti rugi, maka akan dilanjutkan," ujarnya.
Kendati demikian, Pristono juga tidak dapat memastikan kapan Dishub DKI dapat menutup terminal tersebut secara permanen. Dishub DKI juga tidak bisa memenuhi permintaan pengunjuk rasa di terminal itu, yakni menunda penutupan hingga setelah perayaan hari raya Idul Fitri 2014.
Dishub DKI telah menetapkan pemindahan rute bus AKAP Lebak Bulus ke Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Pulogadung. "Sekalian penataan, jurusan Sumatera di Kalideres, Jawa Barat di Kampung Rambutan, Jawa Tengah dan Timur di Pulogadung. Nanti dari Pulogadung dipindahkan ke Pulogebang," kata Pristono.
Penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus dilakukan untuk mendukung pembangunan MRT. Rencana penutupan terminal itu mendapat tentangan dari karyawan perusahaan bus dan warga yang mencari nafkah di terminal tersebut. Sejak 1 Januari 2014 hingga Senin pagi ini, sopir bus dan warga berunjuk rasa di dalam terminal tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/06/1934323/Jokowi.Tunda.Penutupan.Terminal.Lebak.Bulus
Jokowi enggan menyebutkan alasan penundaan penutupan tersebut. Hari ini ratusan karyawan perusahaan otobus dan warga sekitar terminal itu berunjuk rasa menuntut solusi bagi pekerjaan mereka apabila terminal itu jadi ditutup pada Senin malam nanti. Jokowi berharap, dalam waktu dekat ini kondisi terminal tersebut berangsur kondusif.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono mengatakan, penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus sangat berpengaruh dengan kelanjutan pembangunan depo mass rapid transit (MRT). Jika penutupan terminal ditunda, maka pelaksanaan proyek MRT pun tertunda.
"Proyek MRT ini kan besar, triliunan, jadi tidak bisa dilambat-lambatkan seperti itu, pasti rugi, maka akan dilanjutkan," ujarnya.
Kendati demikian, Pristono juga tidak dapat memastikan kapan Dishub DKI dapat menutup terminal tersebut secara permanen. Dishub DKI juga tidak bisa memenuhi permintaan pengunjuk rasa di terminal itu, yakni menunda penutupan hingga setelah perayaan hari raya Idul Fitri 2014.
Dishub DKI telah menetapkan pemindahan rute bus AKAP Lebak Bulus ke Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Pulogadung. "Sekalian penataan, jurusan Sumatera di Kalideres, Jawa Barat di Kampung Rambutan, Jawa Tengah dan Timur di Pulogadung. Nanti dari Pulogadung dipindahkan ke Pulogebang," kata Pristono.
Penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus dilakukan untuk mendukung pembangunan MRT. Rencana penutupan terminal itu mendapat tentangan dari karyawan perusahaan bus dan warga yang mencari nafkah di terminal tersebut. Sejak 1 Januari 2014 hingga Senin pagi ini, sopir bus dan warga berunjuk rasa di dalam terminal tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/06/1934323/Jokowi.Tunda.Penutupan.Terminal.Lebak.Bulus
Jumat, 15 November 2013
Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Denda Rp 500 ribu
Jakarta, GATRAnews - Anda warga Jakarta maupun pendatang, harap memerhatikan ancaman denda yang cukup tinggi, bila kedapatan membuang sampah sembarangan: Rp 500 ribu! Sanksi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi banjir, yang salah satunya diakibatkan penyumbatan sampah di aliran sungai. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan normalisasi sungai dan mengeruk waduk-waduk.
"Kerja bakti baru pemanasan, nanti kalau masyarakat sudah teredukasi tidak buang sampah sembarangan, bulan depan mulai kita terapkan denda," kata Jokowi, saat melakukan kerja bakti Karya Bakti Pemprov DKI Jakarta bersama TNI AD dan masyarakat Jakarta Peduli Kebersihan Sungai Ciliwung, di pelataran Mall Season's City, Jakarta Barat.
Denda maksimal sebesar Rp 500.000 itu dikenakan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sementara denda maksimal Rp 50 juta dikenakan bagi perusahaan yang masih bandel membuang sampah di belakang gedung.
Penanganan masalah sampah, menjadi fokus Gubernur Jokowi, karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan banjir. Ia mencatat, ada 25 titik genangan di seluruh DKI Jakarta yang disebabkan oleh sampah.
"Di tempat genangan, got tidak mengalir karena di mulut aliran air ada sampah, membersihkan sampah memang tidak bisa menghilangkan banjir, tapi paling tidak bisa mengurangi," katanya.
Memasuki musim penghujan, Jokowi mengharapkan masyarakat mulai membersihkan lingkungan tempat tinggalnya, terutama membersihkan got-got yang mampet dan tidak membuang sampah sembarangan.
Pemberlakuan denda rupanya menjadi salah satu solusi yang diambil Pemprov DKI dalam menangani dampak dari terjadinya banjir.
Sebelumnya, Pemprov melalui Dishub juga memberlakukan denda bagi kendaraan yang menerobos jalur bus Trans Jakarta.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/42347-buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-denda-rp-500-ribu.html
"Kerja bakti baru pemanasan, nanti kalau masyarakat sudah teredukasi tidak buang sampah sembarangan, bulan depan mulai kita terapkan denda," kata Jokowi, saat melakukan kerja bakti Karya Bakti Pemprov DKI Jakarta bersama TNI AD dan masyarakat Jakarta Peduli Kebersihan Sungai Ciliwung, di pelataran Mall Season's City, Jakarta Barat.
Denda maksimal sebesar Rp 500.000 itu dikenakan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sementara denda maksimal Rp 50 juta dikenakan bagi perusahaan yang masih bandel membuang sampah di belakang gedung.
Penanganan masalah sampah, menjadi fokus Gubernur Jokowi, karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan banjir. Ia mencatat, ada 25 titik genangan di seluruh DKI Jakarta yang disebabkan oleh sampah.
"Di tempat genangan, got tidak mengalir karena di mulut aliran air ada sampah, membersihkan sampah memang tidak bisa menghilangkan banjir, tapi paling tidak bisa mengurangi," katanya.
Memasuki musim penghujan, Jokowi mengharapkan masyarakat mulai membersihkan lingkungan tempat tinggalnya, terutama membersihkan got-got yang mampet dan tidak membuang sampah sembarangan.
Pemberlakuan denda rupanya menjadi salah satu solusi yang diambil Pemprov DKI dalam menangani dampak dari terjadinya banjir.
Sebelumnya, Pemprov melalui Dishub juga memberlakukan denda bagi kendaraan yang menerobos jalur bus Trans Jakarta.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/42347-buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-denda-rp-500-ribu.html
Selasa, 02 Juli 2013
"Pak Ogah Malah Menambah Kemacetan"
JAKARTA, KOMPAS.com — Munculnya "pak ogah" merupakan salah satu dari sekian masalah lalu lintas mendasar yang selalu tak terselesaikan. Padahal, Pemerintah Pemprov DKI dan pihak kepolisian selalu mengeluarkan program penertiban lalu lintas setiap tahunnya.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo mengatakan, keberadaan pak ogah di sejumlah titik terkadang membantu polisi mengatur lalu lintas. Namun mayoritas, kata dia, keberadaan pak ogah justru malah menambah kemacetan.
"Karena mereka mendahulukan yang membayar. Alhasil, malah menambah macet," kata Sambodo kepada Warta Kota, Jumat (21/6/2013).
Menurut Sambodo, dari perkiraan pihaknya di lapangam ada sekitar seratusan titik di ryas jalan di Jakarta yang kerap dimanfaatkan pak ogah untuk mengatur lalu lintas dan mendapatkan imbalan. Di beberapa titik rawan macet yang rutin dijaga polisi, dipastikan tidak akan ada pak ogah.
"Mereka ada di titik yang tidak dijaga polisi," ujarnya.
Ketiadaan polisi di sejumlah titik itu, tuturnya, karena tidak adanya personel untuk ditempatkan di sana. Karenanya, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di antaranya Dishub DKI, Dinas Sosial, dan Satpol PP DKI untuk menertibkan keberadaan pak ogah tersebut.
"Di waktu yang tepat kita akan tertibkan mereka. Sebelumnya akan dikoordinasikan dengan pemprov, setelah rangkaian kegiatan Pam, kenaikan BBM, HUT DKI dan HUT Bhayangkara," ujar Sambodo.
Keberaaan pak ogah ini juga banyak dikeluhkan para pengendara motor dan pengendara mobil. Mereka kesal karena ketika melaju lurus terpaksa harus menginjak rem mendadak akibat polisi cepek menyetop mereka secara tiba-tiba, mendahulukan kendaraan yang memutar. Ada juga pengendara motor yang malah menyerempet pak ogah karena kesal. (kar/bum/m15)
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/01/1115182/.Pak.Ogah.Malah.Menambah.Kemacetan
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo mengatakan, keberadaan pak ogah di sejumlah titik terkadang membantu polisi mengatur lalu lintas. Namun mayoritas, kata dia, keberadaan pak ogah justru malah menambah kemacetan.
"Karena mereka mendahulukan yang membayar. Alhasil, malah menambah macet," kata Sambodo kepada Warta Kota, Jumat (21/6/2013).
Menurut Sambodo, dari perkiraan pihaknya di lapangam ada sekitar seratusan titik di ryas jalan di Jakarta yang kerap dimanfaatkan pak ogah untuk mengatur lalu lintas dan mendapatkan imbalan. Di beberapa titik rawan macet yang rutin dijaga polisi, dipastikan tidak akan ada pak ogah.
"Mereka ada di titik yang tidak dijaga polisi," ujarnya.
Ketiadaan polisi di sejumlah titik itu, tuturnya, karena tidak adanya personel untuk ditempatkan di sana. Karenanya, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di antaranya Dishub DKI, Dinas Sosial, dan Satpol PP DKI untuk menertibkan keberadaan pak ogah tersebut.
"Di waktu yang tepat kita akan tertibkan mereka. Sebelumnya akan dikoordinasikan dengan pemprov, setelah rangkaian kegiatan Pam, kenaikan BBM, HUT DKI dan HUT Bhayangkara," ujar Sambodo.
Keberaaan pak ogah ini juga banyak dikeluhkan para pengendara motor dan pengendara mobil. Mereka kesal karena ketika melaju lurus terpaksa harus menginjak rem mendadak akibat polisi cepek menyetop mereka secara tiba-tiba, mendahulukan kendaraan yang memutar. Ada juga pengendara motor yang malah menyerempet pak ogah karena kesal. (kar/bum/m15)
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/01/1115182/.Pak.Ogah.Malah.Menambah.Kemacetan
Langganan:
Postingan
(
Atom
)