Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memulai pembangunan sarana transportasi Light Rail Transit (LRT) mulai 17 Agustus 2015. Pada pengerjaan tahap awal, akan dibangun untuk rute Bogor-Cawang-Dukuh Atas.
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).
"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,” kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).
Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.
Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.
Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.
Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.
“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label persero. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label persero. Tampilkan semua postingan
Kamis, 21 Mei 2015
Berapa yang Dirogoh Warga Jakarta Jika Naik LRT?
Label:
adhi
,
aspect
,
basuki
,
cawang
,
dukuh
,
jalur
,
karya
,
kiswo
,
kiswodharmawan
,
km
,
konsorsium
,
pembangunan
,
pendanaan
,
perpres
,
persero
,
pungkas
,
rp
,
rt
,
tarif
,
transportasi
Selasa, 08 Oktober 2013
Pembangunan MRT Dimulai 16 Oktober, Jakarta Bersiap Macet Parah
Jakarta - Peletakan batu pertama pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) dimulai pada 16 Oktober mendatang. Pembangunan jalur MRT tahap pertama yakni Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia itu dipastikan akan membuat lalu lintas di sepanjang jalur itu semakin macet.
"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).
Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.
"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.
Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html
"Macet parah akibat pembangunan sarana transportasi massal itu adalah hal yang wajar. Ini risiko yang harus ditanggung warga Jakarta," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Senin (7/10).
Menurut Nirwono, kemacetan Jakarta sudah di ambang batas. Untuk mengurai kemacetan ini dibutuhkan kesabaran semua pihak agar sarana transportasi massal yang sudah ditunggu selama 30 tahun itu dapat terwujud.
"Sebab, di kota besar manapun di dunia ini pasti membutuhkan sarana transportasi massal. Jakarta memang sudah jauh terlambat untuk membangun MRT. Masyarakat harus mendorong percepatan pembangunan itu," katanya.
Dia menyarankan Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan MRT. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur MRT bisa terhindar bila ada kerja keras dari aparat terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pembangunan MRT akan membuat Jakarta semakin macet. Tapi Pemprov tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan.
Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta pada Mei lalu resmi mengumumkan kontraktor pemenang tender proyek MRT. Terdapat dua konsorsium yang berhasil lolos, pertama konsorsium Shimitsu Kobayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi untuk mengerjakan dua paket bawah tanah (underground) dari Al Azhar sampai Dukuh Atas.
Sedangkan konsorsium kedua, paket bawah tanah dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dengan PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan satu paket dari Dukuh Atas sampai Bundaran HI.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/142857-pembangunan-mrt-dimulai-16-oktober-jakarta-bersiap-macet-parah.html
Label:
dukuh
,
jakarta
,
jalur
,
kemacetan
,
konsorsium
,
lalu lintas
,
macet
,
massal
,
mrt
,
nirwono
,
paket
,
pembangunan
,
persero
,
pt
,
rekayasa
,
sarana
,
sepanjang
,
tahap
,
transportasi
Kamis, 03 Oktober 2013
BUMN Gandeng Pemda DKI Bangun 4 Bendungan di Bogor
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi debit air di Jakarta dengan membangun empat bendungan, yang titik hulunya berada di Kali Ciliwung.
Kementerian BUMN diwakili PT Hutama Karya dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu Pembangunan Jaya dan PAM Jaya.
Anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan proyek ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, yang pembiayaannya difasilitasi oleh pinjaman komersial dan modal sendiri.
Menteri BUMN, Dahlan Iskan menuturkan anggaran ini berasal dari kas BUMN dan BUMD, secara presentase 51 persen sampai 49 persen.
"Tadinya mau 50 persen 50 persen, tetapi dalam perusahaan sulit untuk menentukan masalah sehingga dikhawatirkan proyeknya bisa jadi macet," ucap Dahlan saat kerjasama tersebut berlangsung di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (2/10).
Meski begitu, Dahlan belum mengungkapkan di mana lokasi tempat bendungan air tersebut akan dibangun, mengingat masih perlu adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah. Bekas Dirut PLN ini juga menegaskan bahwa tidak ada tanah masyarakat yang dikorbankan.
"Lokasinya masih rahasia, yang jelas di sekitar Bogor. Ini tidak membikin waduk ya dan tidak ada tanah yang ditenggelamkan," terangnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berharap kerjasama ini dapat segera terwujud. "Kerjasama ini semoga bisa terlealisasi, agar semua berjalan cepat. Ini adalah pekerjaan yang real dan kongkrit," harapnya.
Dengan adanya bendungan ini, setidaknya kata Jokowi, ini bisa mengurangi tingkat volume air ke sungai Ciliwung sekitar 20-30 persen. Sehingga bisa mengurangi resiko adanya banjir kiriman dari Bogor.
Proyek ini merupakan proyek investasi yang akan dilakukan oleh joint venture PT Hutama Karya (Persero), PT PPA (Persero) dan PT Pembangunan Jaya. Pengembalian investasi proyek ini direncanakan dari bisnis SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum), dimana PAM Jaya sebagai offtaker yang akan didistribusikan kepada konsumen di wilayah Jakarta.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/10/02/193809/BUMN-Gandeng-Pemda-DKI-Bangun-4-Bendungan-di-Bogor-#
Kementerian BUMN diwakili PT Hutama Karya dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu Pembangunan Jaya dan PAM Jaya.
Anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan proyek ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, yang pembiayaannya difasilitasi oleh pinjaman komersial dan modal sendiri.
Menteri BUMN, Dahlan Iskan menuturkan anggaran ini berasal dari kas BUMN dan BUMD, secara presentase 51 persen sampai 49 persen.
"Tadinya mau 50 persen 50 persen, tetapi dalam perusahaan sulit untuk menentukan masalah sehingga dikhawatirkan proyeknya bisa jadi macet," ucap Dahlan saat kerjasama tersebut berlangsung di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (2/10).
Meski begitu, Dahlan belum mengungkapkan di mana lokasi tempat bendungan air tersebut akan dibangun, mengingat masih perlu adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah. Bekas Dirut PLN ini juga menegaskan bahwa tidak ada tanah masyarakat yang dikorbankan.
"Lokasinya masih rahasia, yang jelas di sekitar Bogor. Ini tidak membikin waduk ya dan tidak ada tanah yang ditenggelamkan," terangnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berharap kerjasama ini dapat segera terwujud. "Kerjasama ini semoga bisa terlealisasi, agar semua berjalan cepat. Ini adalah pekerjaan yang real dan kongkrit," harapnya.
Dengan adanya bendungan ini, setidaknya kata Jokowi, ini bisa mengurangi tingkat volume air ke sungai Ciliwung sekitar 20-30 persen. Sehingga bisa mengurangi resiko adanya banjir kiriman dari Bogor.
Proyek ini merupakan proyek investasi yang akan dilakukan oleh joint venture PT Hutama Karya (Persero), PT PPA (Persero) dan PT Pembangunan Jaya. Pengembalian investasi proyek ini direncanakan dari bisnis SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum), dimana PAM Jaya sebagai offtaker yang akan didistribusikan kepada konsumen di wilayah Jakarta.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/10/02/193809/BUMN-Gandeng-Pemda-DKI-Bangun-4-Bendungan-di-Bogor-#
Langganan:
Postingan
(
Atom
)