437 KK Kampung Pulo Bersedia Pindah ke Rusun Jatinegara

Jakarta - Meski penertiban warga bantaran kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim) sempat ricuh, tetapi warga mulai setuju untuk direlokasikan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat.

Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.

"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)

Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.

"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.

"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.

Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.

"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html

Tekan Jumlah Kendaraan Pribadi, DKI Naikkan Tarif Pajak Progresif

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi. Kenaikan tarif pajak ini telah tercantum dalam Peraturan Daerah (perda) nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan mulai berlaku sejak 1 Juni 2015.

Dalam aturan tersebut, besaran tarif pajak bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan pertama naik menjadi 2 persen setelah sebelumnya tercatat 1,5 persen. Kemudian, untuk kendaraan kedua dan seterusnya, masing-masing mengalami kenaikan 0,5 persen.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau sering dipanggil Ahok mengatakan, perubahan pajak progresif tersebut telah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Rencananya, pemberlakukan akan diuji dengan sistem pembayaran non tunai (e-money). "Sudah berlaku, sekarang sedang uji coba pembayaran pakai e-money," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015).

Ahok beralasan, penerapan pajak progresif ini sebagai upaya untuk membatasi jumlah kendaraan di Jakarta. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.

Mantan Bupati Belitung Timur itu melanjutkan, pemprov akan menjalin kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan masyarakat menyetor pajak kendaraan bermotor tersebut. Saat ini, pemprov baru menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. "Nanti hampir semua bank bisa," ucap Ahok.

Dalam perda yang merupakan revisi dari Perda Nomor 8 Tahun 2010 ini, ada penambahan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki. Jika semua hanya diatur maksimal empat kendaraan, dalam perda yang baru bisa lebih dari 15 kendaraan.

Optimistis Capai Target

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP DKI, Andri Kunarso mengatakan, dengan adanya penyesuaian tarif baru‎ pada pajak progresif kendaraan pribadi ini, penerimaan pajak daerah dari pajak PKB dapat mencapai Rp 6,65 triliun atau sesuai target yang ditetapkan Pemprov DKI pada 2015.

‎"Target penerimaan pajak daerah dari PKB pada tahun ini Rp 6,65 trilun. Sampai Juni 2015, realisasi penerimaan PKB baru mencapai Rp 2,1 trilun," kata Andri di Jakarta, Jumat (5/6/2015).

Ia melanjutkan, kenaikan pajak progresif ini tidak hanya dikenakan atas dasar nama sang pemilik kendaraan, tetapi juga berdasarkan alamat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

‎"Pengenaan tarif baru progresif kendaraan tahun ini didasarkan dari data kependudukan KTP dan KK yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kami optimistis target pajak PKB tahun ini bakal tercapai," tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam aturan baru ini, satu orang dalam satu keluarga yang tinggal di tempat yang sama dan tercantum dalam KK, akan langsung dikenakan tarif progresif saat membayar pajak kendaraan baru. Berbeda dengan aturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2010, besaran pajak progresif pada tahun ini ditingkatkan sebesar 0,5 persen‎ terhadap kendaraan pertama dan seterusnya.

"Tarif progresif di 2010 disesuaikan dari 1,5 persen pada kendaraan pertama menjadi 2 persen. Begitu pula pada kendaraan kedua, dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Kenaikan tarif pajak progresif sebesar 0,5 persen berlaku pada kendaraan pertama hingga kendaraan ketujuh belas," jelas Andri.

Ia juga mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan mengenai tarif baru pajak progresif kendaraan pribadi dengan memasang spanduk di kantor-kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ‎di lima wilayah Jakarta. "Kami harap aturan baru pajak progresif ini dapat efektif menekan angka pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta," tutupnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2246141/tekan-jumlah-kendaraan-pribadi-dki-naikkan-tarif-pajak-progresif

Banjir Jakarta, 23 Tewas 27.912 Jiwa Masih Mengungsi

Liputan6.com, Jakarta : Banjir di sebagian wilayah Jakarta memang sudah mulai surut. Namun dampak dari bencana tersebut masih sangat dirasakan oleh warga di 5 wilayah Ibukota. Hingga saat ini, ribuan warga masih mengungsi.

"Saat ini jumlah pengungsi sebanyak 27.912 jiwa yang tersebar di 137 titik lokasi pengungsian," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwonugroho melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Minggu (26/1/2014).

Tak hanya memaksa warga DKI mengungsi, banjir juga menyebabkan puluhan warga meninggal. "Jumlah korban jiwa sebanyak 23 orang meninggal dunia," jelas Sutopo.

Berikut perincian data yang dikelauarklan oleh BNPB terkait bencana banjir yang menerjang Jakarta :

Jakarta Timur:
- Ketinggian air rata-rata 30 cm. Area yang terdampak : 5 kecamatan, 10 kelurahan, 48 RW, 312 RT, 12.507 KK, 41.434 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak ; 15.242 jiwa, yang tersebar di 46 titik lokasi pengungsian.

jakarta Selatan:
- Ketinggian air rata-rata: 15 - 30 cm. Area yang tedampak : 2 kecamatan, 4 kelurahan, 16 RW, 95 RT, 4.285 KK, 16.094 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak: 6.946 jiwa, yang tersebar di 24 titik lokasi pengungsian.

Jakarta Pusat:
- Ketinggian air rata-rata: 0 cm. Area yang terdampak: 1 kecamatan, 1 kelurahan, 7 RW, 113 RT, 5.474 KK, tidak ada korban jiwa. Tidak ada pengungsi.

Jakarta Barat:
- Ketinggian air rata-rata: 10 - 20 cm. Area yang terdampak 5 kecamatan, 11 kelurahan, 49 RW, 194 RT, 15.977 KK, 50.879 Jiwa. Jumlah pengungsi sebanyak 4.842 jiwa, yang tersebar di 60 titik lokasi pengungsian.

Jakarta Utara:
- Ketinggian air rata-rata 20 - 60 cmArea yang terdampak ; 1 kecamatan, 3 kelurahan, 16 RW, 138 RT. Jumlah pengungsi sebanyak 882 jiwa, yang tersebar di 7 titik lokasi pengungsian.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/810414/banjir-jakarta-23-tewas-27912-jiwa-masih-mengungsi

Normalisasi Ciliwung, 2 Blok Rusun Bakal Dibangun

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 1.211 kepala keluarga (KK) bakal terkena dampak relokasi dari program normalisasi Sungai Ciliwung untuk Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Dua blok rusun rencananya akan mulai dibangun pada Oktober sebagai tempat hunian warga Kampung Melayu yang bakal direlokasi tersebut. "Jadi, akan dibangun dua blok rusun di Kampung Melayu. Rencananya untuk merelokasi warga-warga di Kampung Pulo dan Kampung Melayu pada normalisasi Sungai Ciliwung," kata Wali Kota Jakarta Timur Krisdiyanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/9/2013) malam.

Krisdiyanto mengatakan, kemungkinan awal pengerjaan rusun tersebut akan dimulai setelah peletakan batu pertama pada Oktober 2013 ini. Ia mengatakan, pengerjaan akan dilakukan Ditjen Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Dua blok rusun yang bakal dibangun tersebut, kata dia, terdiri dari 16 lantai dengan kapasitas 1 blok untuk 500 unit hunian. "Total ada 1.000 unit," ujar Krisdiyanto.

Sementara bagi warga yang tak tertampung akan ditempatkan di rusun di Cibesel dan juga di Rusun Komarudin. Rencananya, menurut informasi, rusun di Kampung Melayu itu nantinya akan dihibahkan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, lahan yang akan dibangun rusun tersebut saat ini sedang dilakukan proses pembongkaran terhadap tiga bangunan teknis dari suku dinas, yang sebelumnya berdiri di lahan tersebut.

"Itu gedung kantor Sudin kita, sekarang sudah dikosongkan," ujarnya.

Sementara itu, terkait normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya belum memastikan kapan pelaksanaannya akan dilakukan. Saat ini, lanjut Krisdiyanto, tahapan inventarisasi dan juga pematokan tengah dijalankan.

"Misalnya, berapa tanah (warga) yang kena, bangunan, dan benda di atasnya yang kena," ujar dia.

Untuk wilayah Jakarta Timur, lanjut dia, akan ada tiga kecamatan yang warganya akan terkena dampak relokasi, meliputi Kecamatan Matraman, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramat Jati.

Pihaknya memperkirakan akan ada 7.000 KK dari tiga kecamatan yang bakal direlokasi tersebut. "Sosialisasi kepada warga sudah berjalan. Pada dasarnya, mereka siap pindah karena mereka berpikir tidak mau terkena banjir terus," ujarnya.

Dari 7.000 KK tersebut, sisanya bakal ditampung di rusun-rusun lainnya di wilayah Jakarta Timur. Pihaknya juga menambahkan di Jakarta Timur sendiri ke depannya akan ada pembangunan rusun yang banyak. Warga yang terkena dampak relokasi Sungai Ciliwung, menurutnya, akan ditawarkan untuk menempati rusun yang tersedia nantinya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/05/1951210/Normalisasi.Ciliwung.2.Blok.Rusun.Bakal.Dibangun