Pilih Pakai Kendaraan Pribadi, Pekerja Keluhkan Macet Jakarta

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Universitas Paramadina menyatakan mayoritas pekerja di Jakarta yang berpenghasilan di atas Rp 5 juta enggan menggunakan transportasi umum. Mereka lebih memilih menggunakan mobil pribadi menuju tempat bekerja.

Di sisi lain, para pekerja itu menyadari penyebab utama terjadinya kemacetan di Jakarta adalah tingginya penggunaan mobil pribadi, tentu saja seperti yang mereka lakukan.

"Pekerja tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi. Alhasil, kemacetan masih tetap berlangsung. Padahal dari survei yang sama, 51,6 persen pekerja (responden) mengeluhkan kemacetan yang dianggap menjadi pokok persoalan di Jakarta, ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal," kata pollster Kedai Kopi Hendri Satrio melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2015).

Hendri mengatakan para pekerja enggan menggunakan transportasi umum karena menilai tidak bisa diandalkan. "Layanan transportasi massal masih memiliki kendala dalam hal kecepatan dan kenyamanan," ujar Hendri.

Atas dasar itu, kata Hendri, Kedai Kopi menyatakan sampai sejauh ini kampanye yang digalakan pemerintah agar warga Ibu Kota dan sekitarnya bisa beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal belum berhasil.

Mereka pun merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah-daerah yang ada di kawasan Jabodetabek bisa saling bersinergi untuk membenahi sarana transportasi umum. "Perlu berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan di jalanan Ibu Kota. Sembari membenahi fasilitas transportasi massal, pemerintah juga perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan, seperti sepeda," tutur Hendri.

Survei Kedai Kopi dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-488 Kota Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 26 Mei – 3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.

Sumber : http://medan.tribunnews.com/2015/06/24/pilih-pakai-kendaraan-pribadi-pekerja-keluhkan-macet-jakarta

Pekerja Profesional Lebih Pilih Taksi Ketimbang TransJakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum berhasil membenahi lalu lintas di ibu kota. Diperlukan berbagai terobosan untuk membenahi dan mengurai kemacetan yang masih terus terjadi setiap harinya.

Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.

"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.

Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.

Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)

Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.

Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)

Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.

Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.

Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.

Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/

Tekan Jumlah Kendaraan Pribadi, DKI Naikkan Tarif Pajak Progresif

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi. Kenaikan tarif pajak ini telah tercantum dalam Peraturan Daerah (perda) nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan mulai berlaku sejak 1 Juni 2015.

Dalam aturan tersebut, besaran tarif pajak bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan pertama naik menjadi 2 persen setelah sebelumnya tercatat 1,5 persen. Kemudian, untuk kendaraan kedua dan seterusnya, masing-masing mengalami kenaikan 0,5 persen.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau sering dipanggil Ahok mengatakan, perubahan pajak progresif tersebut telah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Rencananya, pemberlakukan akan diuji dengan sistem pembayaran non tunai (e-money). "Sudah berlaku, sekarang sedang uji coba pembayaran pakai e-money," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015).

Ahok beralasan, penerapan pajak progresif ini sebagai upaya untuk membatasi jumlah kendaraan di Jakarta. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.

Mantan Bupati Belitung Timur itu melanjutkan, pemprov akan menjalin kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan masyarakat menyetor pajak kendaraan bermotor tersebut. Saat ini, pemprov baru menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. "Nanti hampir semua bank bisa," ucap Ahok.

Dalam perda yang merupakan revisi dari Perda Nomor 8 Tahun 2010 ini, ada penambahan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki. Jika semua hanya diatur maksimal empat kendaraan, dalam perda yang baru bisa lebih dari 15 kendaraan.

Optimistis Capai Target

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP DKI, Andri Kunarso mengatakan, dengan adanya penyesuaian tarif baru‎ pada pajak progresif kendaraan pribadi ini, penerimaan pajak daerah dari pajak PKB dapat mencapai Rp 6,65 triliun atau sesuai target yang ditetapkan Pemprov DKI pada 2015.

‎"Target penerimaan pajak daerah dari PKB pada tahun ini Rp 6,65 trilun. Sampai Juni 2015, realisasi penerimaan PKB baru mencapai Rp 2,1 trilun," kata Andri di Jakarta, Jumat (5/6/2015).

Ia melanjutkan, kenaikan pajak progresif ini tidak hanya dikenakan atas dasar nama sang pemilik kendaraan, tetapi juga berdasarkan alamat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

‎"Pengenaan tarif baru progresif kendaraan tahun ini didasarkan dari data kependudukan KTP dan KK yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kami optimistis target pajak PKB tahun ini bakal tercapai," tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam aturan baru ini, satu orang dalam satu keluarga yang tinggal di tempat yang sama dan tercantum dalam KK, akan langsung dikenakan tarif progresif saat membayar pajak kendaraan baru. Berbeda dengan aturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2010, besaran pajak progresif pada tahun ini ditingkatkan sebesar 0,5 persen‎ terhadap kendaraan pertama dan seterusnya.

"Tarif progresif di 2010 disesuaikan dari 1,5 persen pada kendaraan pertama menjadi 2 persen. Begitu pula pada kendaraan kedua, dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Kenaikan tarif pajak progresif sebesar 0,5 persen berlaku pada kendaraan pertama hingga kendaraan ketujuh belas," jelas Andri.

Ia juga mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan mengenai tarif baru pajak progresif kendaraan pribadi dengan memasang spanduk di kantor-kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ‎di lima wilayah Jakarta. "Kami harap aturan baru pajak progresif ini dapat efektif menekan angka pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta," tutupnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2246141/tekan-jumlah-kendaraan-pribadi-dki-naikkan-tarif-pajak-progresif

Jalan Layang Khusus Bus Alternatif Atasi Kemacetan

Jakarta, HanTer - Kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta terutama pada jam puncak pagi hari dan sore hari, membuat sebagian besar pengguna kendaraan pribadi dan umum frustasi. Waktu tempuh perjalanan bertambah, kepatuhan dan ketertiban terhadap rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lalu lintas diabaikan sehingga menambah tingkat stress pengguna kendaraan.

Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding penambahan ruas jalan. Untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan harus diupayakan lebih banyak pengguna kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan terhadap angkutan massal. Antara lain dibangun Monorail, Mass Rapid Transit dan Jalan Layang Khusus Bus.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Jembatan telah memprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus agar pelayanan bus Trans Jakarta dapat lebih baik lagi dan menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan bus/ angkutan massal. Mulai tahun 2014, direncanakan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus Koridor 13 dari Ciledug – Blok M – Tendean dengan waktu pelaksanaan selama 24 bulan, yang dilaksanakan secara simultan dengan sistem Rancang Bangun (Design and Build).

Dimana pelaksana membuat detail rencana, menghitung biaya, dan melaksanakan hingga selesai. "Dengan sistem Rancang Bangun tersebut pelaksana harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakannya mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan," ujar Kepala Bidang Jembatan DPU DKI Indrastuty R. Okita kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (16/9). Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus tersebut saat ini masih dalam proses lelang di ULP dan diperkirakan kontrak pada bulan November 2014.

Menjawab pertanyaan mengapa dibangun jalan layang khusus bus tersebut, Indrsatuty menyatakan pengadaan lahan di Jakarta sangat kompleks permasalahannya dan dibutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna kendaraan umum khususnya bus Trans Jakarta sangat dibutuhkan dan harus segera disediakan. Maka diprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus ini. "Pembangunannya diupayakan menggunakan lahan jalan yang ada dan apabila ada pembebasan tanah hanya di titik-titik tertentu yang dibutuhkan seperti untuk perletakan tiang halte," ujarnya.

Dengan adanya Jalan Layang Khusus Bus ini waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lancar. Selain meningkatkan pelayanan publik jalan layang khusus bus tersebut juga menambah road ratio jalan. Pada ruas Ciledug s/d Kebayoran Lama, direncanakan ada penambahan jalur yang nantinya dapat digunakan untuk kendaraan selain bus dengan sistem pembatasan misalnya ERP. Terkait apakah hanya koridor Ciledug – Blok M – Tendean saja yang dibuat jalan layang khusus bus, dia menegaskan awalnya memang akan dicoba dulu koridor Ciledug – Blok M – Tendean.

"Kemudian dievaluasi hasilnya namun dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran serta usulan dari pakar transportasi akhirnya diputuskan untuk membangun pada koridor-koridor lainnya seperti Koridor 11 Kampung Melayu – Pulo Gebang, Koridor 14 Kali Malang – Tendean dan Koridor 15 Pasar Minggu – Manggarai," ujarnya. Untuk 3 koridor tersebut saat ini sedang dilakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan direncanakan lelang pada bulan November 2014 menunggu persetujuan pelaksanaan tahun jamak yang saat ini sedang diproses.

Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/16/8406/0/18/Jalan-Layang-Khusus-Bus-Alternatif-Atasi-Kemacetan

Proyek 6 Ruas Tol Jakarta Akan Picu Masyarakat Membeli Mobil Baru

JAKARTA - Wacana pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta menuai kontroversi. Pembangunan yang diprakarsai PT Jakarta Toll Development bekerja sama dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), dianggap tidak menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, pembuatan enam ruas jalan tol akan memicu masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum.

"Tidak akan selesai kemacetan. Jalanan ditambah malah akan memicu orang untuk membeli mobil. Karena jalan tol itu bukan kebanyakan yang menggunakan adalah kendaraan pribadi. Bukan kendaraan umum," ujar Agus konfrensi pers di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).

Aktivis dari Protes Publik itu mengungkapkan, selain memperparah kemacetan, proyek yang akan dibangun 85 persen di atas lahan hijau dan jalan kereta api ini akan meningkatkan polusi dan mengancam kesehatan masyarakat.

"Juga akan mengurangi nilai estetika dari tata kota Jakarta itu sendiri," jelasnya.

Agus juga mempertanyakan mengenai modal pembangunan tersebut. Dikatakan Agus, Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa kali menyebut bahwa proyek enam ruas tol dibangun oleh BUMD.

"Patut diduga dengan diakuinya PT JTD sebagai BUMD maka ada kemungkinan aliran dana APBD dari Pemrov DKI. Untuk itu kami menghimbau DPRD agar segera memanggil Ahok untuk menjelaskan dan bertanggungjawab. Selain itu juga kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit aliran dana proyek tersebut," tegasnya.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/09/12/500/1038259/proyek-6-ruas-tol-jakarta-akan-picu-masyarakat-membeli-mobil-baru

Atasi Macet Harusnya dengan Program Bus Murah, Bukan Mobil Murah...

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengatasi masalah kemacetan dengan memperbaiki angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalanan Jakarta. Program mobil murah kembali mendapat kritik, bersamaan dengan kebutuhan perubahan strategi layanan angkutan umum.

"Harusnya (yang dibuat adalah program) bus murah, jangan mobil murah. Kalau pengusaha beli bus murah, jelas tarif bisa lebih murah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, Rabu (2/4/2014). Dia menegaskan, perlu ada pembatasan penggunaan mobil pribadi bila ingin mengurai kemacetan Jakarta.

Menurut Akbar, pembatasan penggunaan bukan berarti membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Namun, dia mengatakan, harus ada cara untuk mengubah pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.

Oleh karenanya, Akbar berpendapat bahwa program mobil murah tidak tepat karena justru mendorong orang membeli mobil tersebut. Sementara itu, bila program yang dibuat adalah bus murah, masyarakat bisa diajak berpindah ke angkutan umum ketika tarif bus bisa murah karena pengadaannya pun murah.

Upaya mengajak pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum juga akan dilakukan antara lain dengan penerapan electronic road pricing (ERP) dan menaikkan tarif parkir. "Membuat pengendara merasa mahal menggunakan mobil pribadi," ujar Akbar.

Strategi baru angkutan umum

Berbicara dalam forum diskusi buku Mobil Murah & Kemacetan Jakarta Merdesa Institute/Newseum, Akbar mengatakan bahwa pembenahan angkutan umum sudah mulai dilakukan dengan beragam program, antara lain penambahan transjakarta, pembangunan mass rapid transit (MRT), monorel, ataupun Botabek Shuttle Express (BSE).

Karena moda transportasi di atas belum memadai, Akbar mengatakan, harus ada perbaikan moda transportasi lain, misalnya mikrolet dan bus ukuran sedang. Angkutan-angkutan ini, ujar dia, tetap dapat berhenti sesuai trayek dan tak harus di selter transjakarta. "Saat ini penumpang tak hanya memikirkan kenyamanan, tetapi juga kecepatan," ujar Akbar. Karenanya, kepastian waktu tempuh atau kecepatan sampai ke tujuan harus diperhitungkan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/03/0715549/Atasi.Macet.Harusnya.dengan.Program.Bus.Murah.Bukan.Mobil.Murah

Macet Semakin Parah Akibat Angkutan Umum Belum Bisa Diandalkan

Jakarta - Direktur The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Yoga Adiwinarto, menyebutkan, semakin parahnya kemacetan Jakarta akibat warga masih mudah dan murah untuk bawa kendaraan pribadi. Selain itu angkutan umum yang ada belum bisa diandalkan.

“Pemda DKI harus secepatnya memperbaiki kualitas angkutan umum non Transjakarta dan peningkatan kualitas Transjakarta. Ini yang bisa dilakukan dalam waktu dekat,” katanya kepada Beritasatu di Jakarta, Senin (11/11).

Dia menyarankan Pemprov DKI juga membatasi pengguna kendaraan pribadi dengan pembatasan parkir dan tarif parkir mahal. Juga memahalkan penggunaan kendaraan pribadi dengan jalan berbayar

Dari pantauan Beritasatu di sejumlah Jalan Protokol di Jakarta Senin pagi hingga siang ini, kemacetan parah tak terhindarkan. Seperti terpantau di Jl Gatot Subroto dari arah Cawang hingga Senayan, kendaraan cukup padat.

Bahkan kemacetan sudah mengular dari pintu tol Halim hingga Kuningan, Jakarta Selatan. Perjalanan kendaraan roda empat dari Cawang menuju Semanggi yang biasanya hanya memakan waktu satu jam kini menjadi tiga jam lebih.

“Kemacetannya luar biasa. Enggak pernah seperti ini. Lebih bagus pulang saja ke rumah karena malu masuk kantor jam segini (10.00 WIB, Red),” keluh Nurhasan (43) seorang pengendara mobil yang ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Karena kemacetan parah terjadi di Rasuna Said yang menjadi lokasi kerja Nurhasan, membuat dia putar balik menuju rumahnya di Bekasi. Nurhasan akhirnya tidak kerja hari ini dan putar kendaraan di bawah fly over Kuningan.

Sumber : http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/149404-macet-semakin-parah-akibat-angkutan-umum-belum-bisa-diandalkan.html

Atasi Kemacetan, DKI Diminta Terapkan Moratorium Penjualan Kendaraan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pemerintah pusat diminta segera memberlakukan dua moratorium (penghentian sementara) yakni penjualan kendaraan pribadi dan pengembangan jalan di ibu kota untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas.

Sebab, pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta saat ini sudah sangat tajam sehingga kemacetan yang terjadi semakin parah. "Dua strategi yang kami rekomendasi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, yaitu strategi push dan pull. Dengan dua strategi ini, maka kemacetan akan bisa dikurangi di Jakarta," kata Anggota Koalisi Transportation Demand Management (TDM), Ahmad Safrudin, saat diskusi bertema `Kapan Saatnya Pengendalian Kendaraan Pribadi antara ERP dan Pengaturan Ganjil Genap` di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (3/10).

Ia mengatakan, strategi "push" dilakukan dengan cara mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor. "Pemerintah pusat dan Pemprov DKI harus berani untuk melakukan moratorium penjualan kendaraan pribadi dan moratorium pengembangan jalan," ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya menolak kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah. Sebab, kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak kemacetan lebih parah di ibu kota. Serta upaya penambahan jalan juga harus dihentikan, karena memberikan peluang bagi warga Jakarta untuk terus membeli mobil atau motor.

"Selama diberlakukan kedua moratorium tersebut juga diterapkan ERP (electronic road pricing) dan manajemen parkir dengan tarif yang setinggi-tingginya," tegasnya.

Sementara, lanjut Safrudin, strategi "pull" dilakukan dengan cara menambah ketersediaan transportasi massal, serta sarana lain bagi pejalan kaki dan lain-lain seperti pedestrian dan bikeline.

Sementara Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Ellen Tangkudung mengaku lebih memilih penerapan ERP daripada penerapan kebijakan (pelat nomor) ganjil dan genap. Pasalnya, sistem ERP dinilainya sudah mencakup secara keseluruhan, baik dari sisi teknologi, aturan pembatasan kendaraan pribadi, hingga dana revenue yang dapat digunakan untuk pengembangan angkutan umum.

"ERP harus segera diterapkan di Jakarta. Tapi ini harus didukung oleh ERI (Electronic Registration and Indentification), sehingga dapat melacak nomor kendaraan yang melanggar aturan. Serta menjalin kerja sama antara Polda Metro Jaya dengan Polda provinsi lainnya, dan diselaraskan dengan program transportasi Bodetabek," ungkapnya.

Ellen sependapat dengan rekomendasi Koalisi TDM yang mendesak pemerintah pusat dan Pemprov DKI menggelar moratorium pengembangan jalan. Sebab, penambahan rasio jalan tidak menjadi solusi bagi kemacetan di Jakarta.

Kondisi tersebut sesuai hasil survei yang dilakukan oleh MTI terhadap Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M. Hasil survei menyatakan pada jam-jam sibuk, hampir separuh JLNT tersebut mengalami kemacetan total.

"Pembangunan jalan layang tidak menyelesaikan kemacetan, malah menimbulkan kemacetan baru. Lebih baik kapasitas jalan digunakan untuk pengelolaan dan perawatan saja. Kemacetan di Ibukota tidak sekadar urusan Pemprov DKI," tambahnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=56362

Jakarta Segera Lumpuh Total Pemerintah Tidak Berpihak Terhadap Transportasi Massal

Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena memprediksikan kurang dari 1 tahun Jakarta akan mengalami macet total jika tidak segera membenahi transportasi umumnya.

"Tidak sampai 1 tahun kita akan berhenti total karena jalan itu isinya mobil dan motor semua. Bayangkan tiap tahun pertambahan motor saja mencapai 1.200-1.500 unit. Saya rasa ini bukan lagi lampu kuning, tetapi sudah lampu merah bagi transportasi kita," ujar Eka di Jakarta, Senin (30/9).

Menurut dia, cara untuk menghindari dampak kemacetan yang lebih parah lagi yaitu dengan menyediakan angkutan umum yang nyaman dengan harga yang murah sehingga masyarakat diharapkan akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. "Masyarakat harus bisa pergi dengan biaya transportasi yang murah," lanjutnya.

Eka juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang malah mengeluarkan kebijakan mobil murah dibandingkan melakukan perbaikan pada transportasi umum. Selain itu, penyataan mobil murah tersebut akan ramah terhadap lingkungan dinilai tidak benar karena masih menyedot bahan bakar dalam jumlah yang banyak.

"Justru kendaraan umum yang ramah lingkungan karena bisa bawa orang dalam jumlah yang banyak, kalau mobilnya banyak makan BBM, lantas di mana green car-nya? Justru harga angkutan pribadi akan lebih murah kalau angkutan massalnya baik, karena orang akan jarang pakai kendaraan pribadi," katanya.

Dia mengatakan, saat ini sekitar 3,8 juta penduduk berpotensi mengalami kerugian akibat kemacetan yang terjadi dan akan melonjak menjadi 38 juta penduduk jika jalanan mengalami kemacetan total nantinya.

"Makanya kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah, daripada komplain terus mending kita menjadi solusi dari masalah yang ada. Harus ada perbaikan angkutan darat kalau kita ingi usaha kita jalan, dan kehidupan kita juga jalan," tandasnya.

Sementara itu,Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono mengungkapkan pemerintah terus melayangkan penilaian pro dan kontra terkait program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Sebagian kalangan setuju dan mendukung program mobil murah ramah lingkungan ini, namun sebagian kalangan tidak menyetujui kehadiran LCGC ini.

Pasalnya, dengan melihat kondisi arus lalu-lintas di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, kemacetan arus lalu-lintas sudah sangat bersahabat dan dapat dirasakan masyarakat Jakarta setiap harinya. Bambang mengatakan, penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi untuk menyambut baik kendaraan LCGC ini."Penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi, dari kemenhub melihat mengurangi jumlah kemacetan di kota besar,” ujarnya.

Untuk memerangi kemacetan, lanjut Bambang, dirinya menyebutkan pemerintah seharusnya membangun angkutan umum masal yang baik dibandingkan dengan kendaraan LCGC."Yang paling tepat, solusinya segera mungkin membangun angkutan umum massal, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di tengah kota," jelas Bambang.

Selain itu, sambung Bambang, penambahan ruas jalan diperlukan, akan tetapi hanya di ruas jalan ringroad, yang berjtujuan untuk memecah kemacetan yang selama ini terjadi."Penambahan ruas jalan diperlukan untuk ring road, memecah traffic, tapi diupayakan tidak masuk ke tengah kota," tuturnya.

Sekedar informasi kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah sampai pada titik kritis. Tingginya kendaraan pribadi dijalan menjadi penyebab utama. Untuk mengurangi tingginya jumlah kendaraan pribadi dijalan sudah saatnya diterapkan kebijakan berbayar dengan metode Electronic Road Pricing (ERP).

Electronic Road Pricing merupakan langkah yang mengharuskan pemilik kendaraan membayar untuk melalui sejumlah jalan pada suatu area tertentu. Road Pricing yang sudah dikenal sejumlah negara maju, seperti Inggris, Swedia dan Singapura diterapkan untuk mendorong orang menggunakan respotasi publik daripada kendaraan pribadi.

Hasilnya volume kendaraan yang melalui jalanan dapat ditekan dan kemacetan lalu lintas dapat diminalisir. Ahli Teknologi Transportasi dari Inggris Andrew Pickford mengatakan, sejumlah negara yang telah menerapkan teknologi road pricing ini berhasil menekan tingkat kemacetan.

Sumber : http://www.neraca.co.id/harian/article/33567/Jakarta.Segera.Lumpuh.Total

Dishub DKI: Zonasi Sekolah Kurangi Kemacetan

REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Sistem zonasi sekolah yang akan diterapkan oleh Dinas Pendidikan melalui pendaftaran sekolah diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Selama ini, banyak peserta didik yang bersekolah jauh dari rumahnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan selama ini salah satu penyebab kemacetan di DKI Jakarta adalah banyaknya kendaraan pribadi milik siswa yang memenuhi jalan. Dengan jarak antara rumah dan sekolah yang cukup jauh membuat mereka mengharuskan menggunakan kendaraan agar tidak terlambat.

"Saya rasa sistem zonasi tersebut nantinya akan signifikan membantu mengurangi kemacetan," ujarnya di Balai Kota, Selasa (11/6). Nantinya, mereka yang tinggal di Jakarta Barat akan tetap bersekolah di Jakarta Barat.

Mereka tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil untuk mencapai sekolahnya. Namun Pristono belum dapat menyebutkan persentase berkurangnya kemacetan dari sistem zonasi ini.

Saat ini Pristono belum menghitung berapa persen sistem tersebut akan mengurangi kemacetan. "Zonasi bisa bersifat mutlak, anak sekolah dapat berperan penting dalam mengurangi kemacetan," ujarnya.

Pristono juga menyarankan ke depannya orang bekerja juga memakai sistem zonasi. "Sehingga mereka yang bekerja di wilayah Jakarta juga tinggal di Jakarta," kata Pristono.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/06/11/mo7ano-dishub-dki-zonasi-sekolah-kurangi-kemacetan

'Jakarta Ketinggalan Jika Terapkan Perda Ganjil Genap'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu gebrakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang berencana menerbitkan Perda pelat ganjil genap, dinilai kurang efektif mengurai kemacetan.

Sebab, di beberapa negara peraturan serupa tidak efektif. Direktur Institut for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Yoga Adiwinarto mengatakan penerapan kebijakan ganjil genap di negara-negara seperti Meksiko, Bogota, dan Beijing terbukti tidak efektif mengurangi macet.

Menurutnya, perlu usaha untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi yang sudah merasa nyaman ke angkutan umum. "Level kenyamanan transportasi massal harus dinaikkan," kata dia, Senin (4/2).

Yoga menilai kebijakan pembatasan pelat nomor untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk Jakarta, belum siap dilakukan Maret mendatang. Sebab, menurutnya belum ada sosialisasi area yang terkena kebijakan ini.

Kemudian, penerapan waktu untuk kendaraan ganjil atau genap juga belum diketahui masyarakat luas. Selain itu, kamera cctv juga belum mulai dipasang. Sebab, jika pengawasan dilakukan secara manual akan sangat sulit.

Lebih jauh Yoga mengaku kurang setuju dengan 'park and ride' sebagai faktor penarik kebijakan ini. Sebab, perjalanan warga Jakarta tetap akan menggunakan kendaraan pribadi untuk kemudian beralih naik bus.

Menurutnya, angkutan umum harus bisa menjangkau perumahan warga, sehingga tidak ada sama sekali yang menggunakan kendaraan.

Dikatakan Yoga, ia lebih setuju terhadap penerapan Electronic Pricing Road (ERP). Sebab, dari segi pendapatan jelas setiap kendaraan yang masuk dikenai biaya tertentu. Sedangkan, kebijakan ganjil-genap, pendapatan hanya diandalkan dari hasil tilang.

Yoga berpendapat payung hukum ERP sudah ada dan teknologi yang digunakan sudah banyak. "Ketinggalan banget jika ganjil-genap jadi diterapkan," seloroh Yoga.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/02/04/mhp6o9-jakarta-ketinggalan-jika-terapkan-perda-ganjil-genap

Hatta: Segera Lanjutkan Proyek MRT

Hatta Radjasa mengatakan MRT sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan terutama semakin tingginya jumlah kendaraan pribadi.

Pemerintah pusat kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melanjutkan pembangunan mega proyek sistem transportasi berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) pada awal 2013 sehingga ditargetkan pembangunan koridor pertama dapat selesai pada tahun 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, mengatakan MRT sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan terutama untuk mengatasi semakin tingginya jumlah kendaraan pribadi, terutama motor.

"Menurut pandangan saya, MRT itu sangat diperlukan apalagi jumlah motor semakin tinggi, dan juga bertambahnya kendaraan ini tidak sejalan dengan ruas jalan," kata Hatta yang ditemui dalam pekan Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/12).

Meskipun Hatta memberikan sinyal atas keberlanjutan proyek transportasi ini, namun disinyalir Hatta kurang menyetujui permintaan Jokowi yang ingin mengurangi beban investment share menjadi 58:42 atau lebih besar porsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dana ini dari APBN, loh ya APBD kan juga berasal dari APBN. Saya belum tahu formulanya seperti apa, jadi sampai situ dulu. Yang penting duduk sama-sama dulu nanti dibicarakan bagaimana baiknya," jelasnya.

"Minggu depan kita usahakan, secara keseluruhan dan komperenhesif proyek ini sudah bagus, jangan sampai disubsidi terus karena kalau disubsidi ujung-ujungnya APBN juga yang bengkak," imbuhnya.

Untuk itu, Hatta merencanakan menggelar pertemuan untuk membahas proyek ini dalam pekan depan bersama dengan Gubernur Jokowi, Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pertemuan tersebut, lanjut Hatta adalah untuk memediasi Gubernur Jokowi dan Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo, di mana keduanya pernah bertemu sebelumnya namun tidak menemukan jalan keluar.

"Bukan mengajukan proposal nanti salah persepsi, jadi Pak jokowi dan Pak Menkeu sudah bertemu tapi Pak Jokowi mengatakan buntu. Pak Jokowi minta saya itu meng-handle untuk mengkoordinasi masalah ini," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/88161-hatta-segera-lanjutkan-proyek-mrt.html