Jakarta - PT MRT Jakarta akan memulai menggali dan membangun stasiun bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT) di titik Senayan dan Setiabudi. Sebelumnya pekerjaan yang sama sudah dimulai di titik Bundaran HI pada April lalu. Kedalaman titik gali tersebut bervariasi dari mulai 20-23 meter di bawah tanah. Bagaimana caranya agar lokasi kerja tersebut tetap kering dan bebas dari banjir?
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan solusi untuk kemungkinan tersebut. "Kami evaluasi mulai dari metode dan teknis. Untuk pekerjaan sipil nanti salah satunya adalah dengan dewatering. Kami siapkan pompa-pompanya saat penggalian besar," kata Dono saat jumpa pers di Hotel Crowne, Jakarta, Kamis (17/7/2014).
Dia berujar untuk penggalian di kedalaman 20-30 meter nantinya yang akan lebih banyak diangkat berbentuk lumpur. Namun pembangunan MRT yang mengadopsi teknologi Jepang itu juga akan memampung lumpurnya hingga airnya turun.
"Airnya nanti kita salurkan ke drainase. Dewatering pakai pompa itu standar, di setiap pekerjaan bawah tanah kita juga sediakan pompanya. Kalau misalnya kondisi hujan, jumlah pompa bisa ditambah. Intinya kita akan menjaga agar area kerjanya tetap kering," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, M. Nasir, mengatakan pola pengerjaan stasiun bawah tanah yakni dengan mengalihkan median jalan terlebih dulu selebar sekitar 30 meter. Setelah itu akan dibuat Guide Wall atau dinding penahan, lalu pihaknya akan menggali tanah secara bertahap hingga kedalaman yang diperlukan. Setelah terowongan tempat relnya jadi, pekerjaan selanjutnya membuat stasiun di sisi Barat dan Timur jalan.
Selain antisipasi banjir saat penggalian pihaknya juga mengklaim sudah mengantisipasi terjadinya bencana gempa dan banjir jika MRT dan stasiun bawh tanahnya sudah rampung.
"Kita desain tahan gempa secara periodik hingga 100 tahun. Kemudian pintu stasiunnya di atas tanah juga kita bangun setinggi 1,5 meter untuk antisipasi banjir yang mungkin terjadi. Kalaupun misalnya banjir di Sudirman-Thamrin meluap sampai mulut pintu kita siapkan pintu otomatis di bawah sehingga air tidak akan masuk ke terowongan sehingga MRT masih bisa tetap jalan," ujarnya
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/07/17/214423/2640625/10/ini-cara-agar-mrt-tak-banjir-dan-tahan-gempa-saat-gali-stasiun-bawah-tanah
Tampilkan postingan dengan label lumpur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label lumpur. Tampilkan semua postingan
Jumat, 18 Juli 2014
Senin, 03 Februari 2014
Bedanya Politik di Kuala Lumpur dan Jakarta soal Transportasi Publik...
JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ibu kota negeri jiran, Jakarta di Indonesia dan Kuala Lumpur di Malaysia, sama-sama berupaya mengatasi kemacetan di wilayahnya. Dua-duanya dalam proses membangun transportasi publik yang lebih baik. Namun, situasi yang dihadapi nyaris bertolak belakang.
Dua pekan lalu, Kompas.com beserta PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyambangi Kuala Lumpur. Seperti halnya Jakarta, kota ini juga tengah membangun MRT yang rencananya akan mulai beroperasi pada 2016.
MRT akan melengkapi layanan transportasi publik yang sudah ada terlebih dahulu di Kuala Lumpur. Kota ini sebelumnya telah memiliki tiga rute light rapid transit (LRT), satu rute monorel, bus kota, Kuala Lumpur International Airport yang melayani jalur reguler dan ekspres, serta kereta komuter yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan kawasan penyangga.
"(Pada) 2006 (MRT) diusulkan ke Kerajaan, kemudian dibuat kajian dan jadi proyek Kerajaan. Pada 2010 diteruskan ke kabinet, terus groundbreaking pada 2011," kata Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation Amir Mahmood Razak, saat ditemui, di kantornya.
Menurut Mahmood, pembangunan transportasi publik di Kuala Lumpur tak pernah terkendala kepentingan politik. "Oposisi pemerintah selalu mendukung penuh pembangunan transportasi publik karena ini memang sangat penting bagi kebaikan orang banyak," ujarnya.
Mahmood mengatakan, Kuala Lumpur tak punya parlemen di tingkat lokal. Kota ini merupakan satu dari tiga wilayah federal yang langsung berada di bawah Kementerian Wilayah Federal dan Kesejahteraan Perkotaan. Di Malaysia, wilayah federal berbeda dengan negara bagian yang berbasis kesultanan.
"Kuala Lumpur tak ada sultan, yang ada Datuk Bandar yang dia itu Civil Servant yang diangkat pemerintah," jelas Leong Shen Li, Asisten Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation. "Kuala Lumpur juga tak punya parlemen, parlemen Kuala Lumpur itu ya parlemen Malaysia," tambah Shen Li.
Bagaimana dengan Jakarta?
Transportasi publik juga menjadi program yang sedang "kejar tayang" di DKI Jakarta. Namun, keputusan soal pembangunan layanan moda transportasi di kota ini berliku-liku. Selain MRT yang mulai berjalan tahap pembangunannya, pengadaan transportasi publik lain pun tak gampang diwujudkan di Jakarta.
Meskipun DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia, kebijakan yang diterapkan di kota ini tak selalu merupakan program pemerintah pusat dan sebaliknya. Ketika Jakarta sedang menggenjot transportasi publik, misalnya, pada September 2013, Kementerian Perindustrian justru mengeluarkan izin untuk low cost green car (LCGC).
Mobil murah tersebut tentu saja tak searah dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Bagaimanapun, pangsa pasar mobil di Indonesia masih didominasi Jakarta. LGCC hanya dibanderol di bawah Rp 100 juta per unit.
Dari struktur politik, Jakarta berbeda pula dengan Kuala Lumpur. Di sini, Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung dalam pemilu kepala daerah. Demikian pula dengan parlemen, DPRD DKI Jakarta juga merupakan hasil pemilihan umum tingkat lokal, dengan beragam partai politik di dalamnya. Saat ini, partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya bukan mayoritas pula di DPRD.
Pada November 2013, misalnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui pembelian 650 bus dari 1.000 bus transjakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2013. "Pemotongan jumlah bus ini dilakukan karena kami menganggap pengajuan 1.000 bus justru akan membebani Pemprov DKI," kata Wakil Ketua DPRD DKI Priya Ramadhani.
Sudah dipangkas jumlah busnya, pengesahan APBD 2013 DKI Jakarta juga molor. Pembelian bus pun tertunda. Hingga Januari 2014, baru 30 bus baru yang telah beroperasi.
Kuala Lumpur dan Jakarta sama-sama punya daerah penyangga. Lagi-lagi struktur politik juga menjadikan daerah penyangga bagi Jakarta sebagai tantangan tersendiri.
Pakar komunikasi politik Hamdi Moeloek menilai, persoalan transportasi di DKI terkait pula dengan provinsi lain. Kerja sama antarprovinsi dia nilai tidak efisien lantaran ego otonomi daerah.
Menurut Hamdi, seharusnya pemerintah pusat mengambil langkah mengatasi kebuntuan antarprovinsi ini dengan membuat kebijakan "siapa mengatur apa". Menurut dia, Pemerintah seharusnya lebih banyak lagi membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kepanjangan namanya saja sudah Daerah Khusus Ibukota.
"Transportasi, misalnya. Pergerakan orang dari provinsi lain tinggi. Harus ada transportasi yang mengangkut mereka. Kemacetan pun tak bisa diselesaikan kalau pemerintah pusat tak turun membagi otoritas transportasi," kata Hamdi.
"Presiden jadi kunci. Kalau sudah dapat dilihat yang dikedepankan itu kepentingan publik, mbok Jokowi-Ahok (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko WIdodo dan Basuki Tjahaja Purnama, red) itu dibantu. Jika sudah ada momentum berubah, ya ini saatnya membantu," imbuh Hamdi.
Soal politik lokal pun menjadi catatan tersendiri. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, DPRD DKI Jakarta seperti DPRD lain di Indonesia, juga selalu mengeluarkan kebijakan dengan muatan politis.
Ellen mencontohkan pembentukan panitia khusus untuk program pembangunan MRT dan monorel oleh DPRD DKI, pada Juni 2013. Dia berpendapat, pansus itu bukan memperlancar pembangunan MRT, melainkan justru menghambat.
"Asal mereka (DPRD) mau keluar dari kepentingan politis, lebih melihat pada kepentingan masyarakat, pasti segala urusan legislasi diperlancar," harap Elen. "Harusnya pansus itu independen, ya. Susah memisahkan DPRD dari muatan dan kepentingan politis. Mereka harus bisa profesional untuk peran pengawasan berjalannya proyek tersebut," ujar dia.
Bahwa bentuk negara antara Malaysia dan Indonesia berbeda memang sebuah fakta. Kerajaan yang berprinsip federal dan negara kesatuan. Namun, bila menyangkut kepentingan publik, semestinya apa pun bentuk negara bukanlah kendala, tak terkecuali soal transportasi publik ini.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/03/0743197/Bedanya.Politik.di.Kuala.Lumpur.dan.Jakarta.Soal.Transportasi.Publik
Dua pekan lalu, Kompas.com beserta PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyambangi Kuala Lumpur. Seperti halnya Jakarta, kota ini juga tengah membangun MRT yang rencananya akan mulai beroperasi pada 2016.
MRT akan melengkapi layanan transportasi publik yang sudah ada terlebih dahulu di Kuala Lumpur. Kota ini sebelumnya telah memiliki tiga rute light rapid transit (LRT), satu rute monorel, bus kota, Kuala Lumpur International Airport yang melayani jalur reguler dan ekspres, serta kereta komuter yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan kawasan penyangga.
"(Pada) 2006 (MRT) diusulkan ke Kerajaan, kemudian dibuat kajian dan jadi proyek Kerajaan. Pada 2010 diteruskan ke kabinet, terus groundbreaking pada 2011," kata Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation Amir Mahmood Razak, saat ditemui, di kantornya.
Menurut Mahmood, pembangunan transportasi publik di Kuala Lumpur tak pernah terkendala kepentingan politik. "Oposisi pemerintah selalu mendukung penuh pembangunan transportasi publik karena ini memang sangat penting bagi kebaikan orang banyak," ujarnya.
Mahmood mengatakan, Kuala Lumpur tak punya parlemen di tingkat lokal. Kota ini merupakan satu dari tiga wilayah federal yang langsung berada di bawah Kementerian Wilayah Federal dan Kesejahteraan Perkotaan. Di Malaysia, wilayah federal berbeda dengan negara bagian yang berbasis kesultanan.
"Kuala Lumpur tak ada sultan, yang ada Datuk Bandar yang dia itu Civil Servant yang diangkat pemerintah," jelas Leong Shen Li, Asisten Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation. "Kuala Lumpur juga tak punya parlemen, parlemen Kuala Lumpur itu ya parlemen Malaysia," tambah Shen Li.
Bagaimana dengan Jakarta?
Transportasi publik juga menjadi program yang sedang "kejar tayang" di DKI Jakarta. Namun, keputusan soal pembangunan layanan moda transportasi di kota ini berliku-liku. Selain MRT yang mulai berjalan tahap pembangunannya, pengadaan transportasi publik lain pun tak gampang diwujudkan di Jakarta.
Meskipun DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia, kebijakan yang diterapkan di kota ini tak selalu merupakan program pemerintah pusat dan sebaliknya. Ketika Jakarta sedang menggenjot transportasi publik, misalnya, pada September 2013, Kementerian Perindustrian justru mengeluarkan izin untuk low cost green car (LCGC).
Mobil murah tersebut tentu saja tak searah dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Bagaimanapun, pangsa pasar mobil di Indonesia masih didominasi Jakarta. LGCC hanya dibanderol di bawah Rp 100 juta per unit.
Dari struktur politik, Jakarta berbeda pula dengan Kuala Lumpur. Di sini, Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung dalam pemilu kepala daerah. Demikian pula dengan parlemen, DPRD DKI Jakarta juga merupakan hasil pemilihan umum tingkat lokal, dengan beragam partai politik di dalamnya. Saat ini, partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya bukan mayoritas pula di DPRD.
Pada November 2013, misalnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui pembelian 650 bus dari 1.000 bus transjakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2013. "Pemotongan jumlah bus ini dilakukan karena kami menganggap pengajuan 1.000 bus justru akan membebani Pemprov DKI," kata Wakil Ketua DPRD DKI Priya Ramadhani.
Sudah dipangkas jumlah busnya, pengesahan APBD 2013 DKI Jakarta juga molor. Pembelian bus pun tertunda. Hingga Januari 2014, baru 30 bus baru yang telah beroperasi.
Kuala Lumpur dan Jakarta sama-sama punya daerah penyangga. Lagi-lagi struktur politik juga menjadikan daerah penyangga bagi Jakarta sebagai tantangan tersendiri.
Pakar komunikasi politik Hamdi Moeloek menilai, persoalan transportasi di DKI terkait pula dengan provinsi lain. Kerja sama antarprovinsi dia nilai tidak efisien lantaran ego otonomi daerah.
Menurut Hamdi, seharusnya pemerintah pusat mengambil langkah mengatasi kebuntuan antarprovinsi ini dengan membuat kebijakan "siapa mengatur apa". Menurut dia, Pemerintah seharusnya lebih banyak lagi membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kepanjangan namanya saja sudah Daerah Khusus Ibukota.
"Transportasi, misalnya. Pergerakan orang dari provinsi lain tinggi. Harus ada transportasi yang mengangkut mereka. Kemacetan pun tak bisa diselesaikan kalau pemerintah pusat tak turun membagi otoritas transportasi," kata Hamdi.
"Presiden jadi kunci. Kalau sudah dapat dilihat yang dikedepankan itu kepentingan publik, mbok Jokowi-Ahok (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko WIdodo dan Basuki Tjahaja Purnama, red) itu dibantu. Jika sudah ada momentum berubah, ya ini saatnya membantu," imbuh Hamdi.
Soal politik lokal pun menjadi catatan tersendiri. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, DPRD DKI Jakarta seperti DPRD lain di Indonesia, juga selalu mengeluarkan kebijakan dengan muatan politis.
Ellen mencontohkan pembentukan panitia khusus untuk program pembangunan MRT dan monorel oleh DPRD DKI, pada Juni 2013. Dia berpendapat, pansus itu bukan memperlancar pembangunan MRT, melainkan justru menghambat.
"Asal mereka (DPRD) mau keluar dari kepentingan politis, lebih melihat pada kepentingan masyarakat, pasti segala urusan legislasi diperlancar," harap Elen. "Harusnya pansus itu independen, ya. Susah memisahkan DPRD dari muatan dan kepentingan politis. Mereka harus bisa profesional untuk peran pengawasan berjalannya proyek tersebut," ujar dia.
Bahwa bentuk negara antara Malaysia dan Indonesia berbeda memang sebuah fakta. Kerajaan yang berprinsip federal dan negara kesatuan. Namun, bila menyangkut kepentingan publik, semestinya apa pun bentuk negara bukanlah kendala, tak terkecuali soal transportasi publik ini.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/03/0743197/Bedanya.Politik.di.Kuala.Lumpur.dan.Jakarta.Soal.Transportasi.Publik
Jumat, 24 Mei 2013
Pelan tapi Pasti, Waduk Pluit Mulai Terlihat
JAKARTA, KOMPAS.com — Deru empat mesin backhoe terus terdengar di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kerja tiada henti itu telah menampakkan hasil nyata, kini wajah Waduk Pluit mulai terlihat lebih jelas.
Mesin backhoe tersebut diletakkan di bantaran waduk, terlihat seperti mengapung di tepi waduk. Padahal, tangan besi itu tidak mengapung, tetapi menyentuh dasar waduk yang sudah dangkal tertutup lumpur di sisi timur. Roda mesin yang berupa rantai besar dari besi untuk menjalankan mesin tersebut memiliki ketinggian sekitar dua meter. Artinya, kedalaman waduk itu tidak sampai dua meter karena tidak seluruh roda mesin itu tertutup air.
Waduk Pluit seharusnya memiliki kedalaman sepuluh meter. Namun, karena terus mengalami pendangkalan, kini kedalamannya hanya antara satu dan tiga meter. Waduk ini memiliki luas 80 hektar, kini 20 persennya telah diokupasi oleh rumah-rumah liar di bantarannya.
Pengerukan ini mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan Pluit pada awal tahun ini. Waktu itu, rumah-rumah yang berada di bantaran waduk nyaris menghilang tertutup air. Waduk Pluit berubah layaknya tempat pembuangan sampah raksasa, fungsinya sebagai waduk sudah tidak dapat disandangnya.
Selain sampah, penyempitan lahan oleh pembangunan rumah atau bangunan lain di bantarannya menjadi salah satu penyebab kawasan ini tak lagi berfungsi maksimal menjadi kantong air. Itu sebabnya kawasan tersebut kerap dilanda banjir besar.
Karena itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pemimpin Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk seperti semula. Lumpur dan tanah yang menutupi waduk terus-menerus dikeruk, dan akhirnya air di dalam waduk mulai terlihat. Tumpukan sampah yang menyelimuti badan waduk akhirnya mulai menghilang.
"Sebelum dikeruk, isinya sampah semua ini. Baru kali ini saya lihat waduknya," kata Sukoco Daulat, seorang penjaga warung makan di pinggir Waduk Pluit, tepatnya di depan eks lapangan futsal di sisi timur waduk, Kamis (23/5/2013).
Sukoco berharap agar pengerjaan normalisasi waduk itu cepat terselesaikan. "Agar tidak banjir lagi," ujarnya.
Saat ini waduk itu masih dipenuhi eceng gondok dan endapan lumpur. Mesin-mesin berat terus melakukan pekerjaan besar mengeruk lumpur agar waduk ini semakin jelas terlihat. Sementara itu, beberapa petugas keamanan dari kepolisian terlihat memantau dan menjaga proses pengerjaannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/23/1525288/Pelan.tapi.Pasti.Waduk.Pluit.Mulai.Terlihat
Mesin backhoe tersebut diletakkan di bantaran waduk, terlihat seperti mengapung di tepi waduk. Padahal, tangan besi itu tidak mengapung, tetapi menyentuh dasar waduk yang sudah dangkal tertutup lumpur di sisi timur. Roda mesin yang berupa rantai besar dari besi untuk menjalankan mesin tersebut memiliki ketinggian sekitar dua meter. Artinya, kedalaman waduk itu tidak sampai dua meter karena tidak seluruh roda mesin itu tertutup air.
Waduk Pluit seharusnya memiliki kedalaman sepuluh meter. Namun, karena terus mengalami pendangkalan, kini kedalamannya hanya antara satu dan tiga meter. Waduk ini memiliki luas 80 hektar, kini 20 persennya telah diokupasi oleh rumah-rumah liar di bantarannya.
Pengerukan ini mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan Pluit pada awal tahun ini. Waktu itu, rumah-rumah yang berada di bantaran waduk nyaris menghilang tertutup air. Waduk Pluit berubah layaknya tempat pembuangan sampah raksasa, fungsinya sebagai waduk sudah tidak dapat disandangnya.
Selain sampah, penyempitan lahan oleh pembangunan rumah atau bangunan lain di bantarannya menjadi salah satu penyebab kawasan ini tak lagi berfungsi maksimal menjadi kantong air. Itu sebabnya kawasan tersebut kerap dilanda banjir besar.
Karena itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pemimpin Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk seperti semula. Lumpur dan tanah yang menutupi waduk terus-menerus dikeruk, dan akhirnya air di dalam waduk mulai terlihat. Tumpukan sampah yang menyelimuti badan waduk akhirnya mulai menghilang.
"Sebelum dikeruk, isinya sampah semua ini. Baru kali ini saya lihat waduknya," kata Sukoco Daulat, seorang penjaga warung makan di pinggir Waduk Pluit, tepatnya di depan eks lapangan futsal di sisi timur waduk, Kamis (23/5/2013).
Sukoco berharap agar pengerjaan normalisasi waduk itu cepat terselesaikan. "Agar tidak banjir lagi," ujarnya.
Saat ini waduk itu masih dipenuhi eceng gondok dan endapan lumpur. Mesin-mesin berat terus melakukan pekerjaan besar mengeruk lumpur agar waduk ini semakin jelas terlihat. Sementara itu, beberapa petugas keamanan dari kepolisian terlihat memantau dan menjaga proses pengerjaannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/23/1525288/Pelan.tapi.Pasti.Waduk.Pluit.Mulai.Terlihat
Senin, 04 Februari 2013
Duh, Sungai di Jakarta Kotor dan Penuh Sampah
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sungai di Jakarta belum bebas sampah. Salah satunya di Sungai Item.
Tumpukan sampah terdapat di dekat pompa Honda, Jakarta. Sampah yang sebagian besar merupakan sampah rumah tangga ini mengumpul di belakang area perbelanjaan ITC Cempaka Mas. Sungai ini memisahkan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.
Hari Minggu, sampah diambil dari badan sungai secara manual oleh dua orang petugas. Selain sampah, endapan lumpur juga terlihat di sungai ini. Akibat sampah dan endapan, bau busuk tercium dari sekitar sungai ini. Air sungai juga berwarna hitam dan hijau.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/04/0630307/Duh.Sungai.di.Jakarta.Kotor.dan.Penuh.Sampah
Tumpukan sampah terdapat di dekat pompa Honda, Jakarta. Sampah yang sebagian besar merupakan sampah rumah tangga ini mengumpul di belakang area perbelanjaan ITC Cempaka Mas. Sungai ini memisahkan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.
Hari Minggu, sampah diambil dari badan sungai secara manual oleh dua orang petugas. Selain sampah, endapan lumpur juga terlihat di sungai ini. Akibat sampah dan endapan, bau busuk tercium dari sekitar sungai ini. Air sungai juga berwarna hitam dan hijau.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/04/0630307/Duh.Sungai.di.Jakarta.Kotor.dan.Penuh.Sampah
Rabu, 25 April 2012
50 Ribu Kubik Sampah Sumbat Saluran Air di Jaksel
JAKARTA - Sampah di saluran air di kawasan Jakarta Selatan mencapai 50.000 meter kubik. Hal itu diketahui setelah Sukudinas PU Tata Air Jakarta Selatan melakukan pengerukan saluran air di 10 kecamatan secara serentak di Jakarta Selatan.
"Seminggu ini kira-kira sudah ada 50 ribu meter kubik lumpur plus sampah yang berhasil kita keruk dari saluran air di kecamatan-kecamatan," kata Kasie Pemeliharaan Sudin PU Tata Air Jakarta Selatan Monang Ritonga, Selasa (24/4/2012).
Sampah-sampah ini yang dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah Jakarta Selatan. Karena tumpukan sampah ini mengakibatkan pendangkalan saluran air.
"Kita perintahkan seluruh Kasie PU Air di Kecamatan untuk melakukan pengerukan saluran air yang memang sudah mengalami pendangkalan akibat lumpur dan sampah," tambahnya.
Sampah tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam ribuan karung plastik khusus dan untuk sementara dibiarkan di pinggir jalan. Karena lumpur dan sampah tersebut masih mengandung banyak air yang berasal dari saluran serta membutuhkan waktu untuk pengeringan.
"Jadi mohon pengertian dari warga sekitar yang memang akhirnya mengganggu perjalanan. Karena jika langsung dibawa, malah air yang kotornya menetes ke mana-mana," tuturnya.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2012/04/24/500/617755/50-ribu-kubik-sampah-sumbat-saluran-air-di-jaksel
"Seminggu ini kira-kira sudah ada 50 ribu meter kubik lumpur plus sampah yang berhasil kita keruk dari saluran air di kecamatan-kecamatan," kata Kasie Pemeliharaan Sudin PU Tata Air Jakarta Selatan Monang Ritonga, Selasa (24/4/2012).
Sampah-sampah ini yang dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah Jakarta Selatan. Karena tumpukan sampah ini mengakibatkan pendangkalan saluran air.
"Kita perintahkan seluruh Kasie PU Air di Kecamatan untuk melakukan pengerukan saluran air yang memang sudah mengalami pendangkalan akibat lumpur dan sampah," tambahnya.
Sampah tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam ribuan karung plastik khusus dan untuk sementara dibiarkan di pinggir jalan. Karena lumpur dan sampah tersebut masih mengandung banyak air yang berasal dari saluran serta membutuhkan waktu untuk pengeringan.
"Jadi mohon pengertian dari warga sekitar yang memang akhirnya mengganggu perjalanan. Karena jika langsung dibawa, malah air yang kotornya menetes ke mana-mana," tuturnya.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2012/04/24/500/617755/50-ribu-kubik-sampah-sumbat-saluran-air-di-jaksel
Langganan:
Postingan
(
Atom
)