Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menggelar Rangkaian Musyawarah Wilayah (Muswil) ke 4. Dengan mengusung tema "Berkhidmat untuk Rakyat Jakarta", PKS DKI Jakarta kali ini memberikan penghargaan "Anugerah Berkhidmat Award" bagi para kadernya yang aktif dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu dakwah, lingkungan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, ekonomi, dan seni.
"Penghargaan ini ditujukan kepada para kader yang telah melakukan kerja-kerja pelayanan secara konsisten kepada masyarakat Jakarta," tutur Koordinator Acara Muswil Hesty Ambarwati di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (11/10).
Menurut Hesty sejak dibuka selama 3 hari, dari 5 hingga 10 Oktober 2015, tercatat ada 50 nama kader yang direkomendasikan para kader se-DKI Jakarta. Nama-nama yang direkomendasikan tersebut, tambah Hesty, sama-sama memiliki kerja yang hebat dan bermanfaat untuk masyarakat.
"Alhamdulillah, didapatlah 7 (tujuh) nama kader yang berhak mendapatan penghargaan," jelas Hesty.
Berikut adalah 7 (tujuh) nama yang meraih Anugerah Berkhidmat Award sesuai dengan kategorinya masing-masing:
Kategori Dakwah: Salim Abdulloh (Pademangan, Jakarta Utara). Pengelola pengajian 100 orang ibu-ibu dan pembina 120 anak jalanan di wilayah Kampung Muka Ancol, Jakarta Utara.
Kategori Pendidikan: Handayani Suminar Indrati (Kembangan, Jakarta Barat). Founder dan aktivis Gerakan Jakarta Ramah Autis Yayasan MPATI, volunteer Yayasan Kita dan Buah Hati untuk program "Cegah Kekerasan Seksual pada Anak" untuk 3000 DKI Jakarta, dan konsultan gratis untuk sekolah kurang mampu.
Kategori Kesehatan: Caharudin (Cilincing, Jakarta Utara). Pencetus Program Kawasan Sehat Mandiri dan Pengelolaan Sehat Lingkungan yang diterapkan di RW setempat, seperti pembuatan gerobak sampak, MCK, tong sampah, dan penghijauan lingkungan.
Kategori Lingkungan: Ratih Mutualita (Tebet, Jakarta Selatan). Pendiri Komunitas Kampung Asri dimana program yang dihadirkan adalah penanaman sayur organik dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah warga masing-masing, dimana sayur dan komposnya dihasilkan dari rumah tangga masing-masing.
Kategori Ekonomi: Nur Hasanah (Kebon Jeruk, Jakarta Barat). Pendiri Bank Sampah Ta'awun (BST) dengan cara mendidik masyarakat untuk mengkonversikan sampah menjadi pundi-pundi rupiah.
Kategori Seni Dwi Cahyadi (Jakarta Timur). Pendongeng yang telah aktif sejak 2006, aktif sebagai anggota teater Kanvas, dan penggagas gerakan #AyahBercerita.
Kategori Sosial kemasyarakatan Yadi Cahyadi (Jakarta Pusat). Pendiri DETAK (Dana Ta'awun Kemayoran) yang aktif melakukan penggalangan dana infak dari para kader dan simpatisan PKS serta masyarakat umum untuk membuat program klinik gratis, posyandu lansia, komunitas sepeda, dan sebagainya.
"Mereka adalah manusia biasa dengan karya yang luar biasa. Kerja-kerjanya dalam senyap, jauh dari hingar-bingar pemberitaan media. Kerja mereka adalah membumikan kebaikan dengan nafas yang lebih panjang," tutup Hesty.
Sumber : http://www.merdeka.com/politik/ini-7-kader-pks-paling-berprestasi-di-jakarta.html
Tampilkan postingan dengan label lingkungan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label lingkungan. Tampilkan semua postingan
Senin, 12 Oktober 2015
Rabu, 10 Desember 2014
Pembuang Sampah Diseret ke Pengadilan
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mewujudkan ancaman untuk menindak tegas para pembuang sampah sembarangan. Sepanjang Desember ini saja, 19 warga Jakarta Selatan diseret ke pengadilan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan karena kedapatan membuang sampah sembarangan. Tindakan itu diambil untuk memberi efek jera.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).
Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.
”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).
Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.
Belum jera
Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.
Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.
”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.
Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).
Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.
”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).
Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.
Belum jera
Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.
Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.
”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.
Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan
Selasa, 09 Desember 2014
Untuk Cegah Banjir di Jakarta Dibutuhkan 500.000 Sumur Resapan di Kawasan Penyangga
Bogor - Guna mengatasi dan menghadapi musim penghujan di tahun 2015, dibutuhkan ratusan ribu sumur resapan maupun lubang biopori di wilayah DKI Jakarta, serta kota penyangganya.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba foto satwa internasional, yang merupakan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor.
"Kita sudah mencanangkan program untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori dalam menghadapi banjir Jakarta. Sedikitnya dibutuhkan 500.000 sumur resapan dan lubang biopori, supaya air bisa tertampung dan nggak run off ke daerah Jakarta," tuturnya," katanya, Sabtu (6/12).
Siti mengatakan, pihaknya juga telah menyurati gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat untuk mewaspadai banjir dan segera membuat lubang biopori atau sumur resapan sebanyak-banyaknya.
"Kita sudah pelajari dan sekitar 38.000 hektare daerah aliran sungai sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk, sehingga agak sulit mengembangkan program tanam pohon," jelasnya.
Menurutnya, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori merupakan solusi yang efektif untuk menghadapi banjir dibanding menanam pohon. Ia membeberkan, sumur resapan yang ideal adalah yang berukuran 1,2 m x 1,2 m dengan dalam dua meter (m).
Selain pembuatan biopori, pengerukan selokan atau aliran drainase juga bisa dilakukan terutama di daerah Ibukota. Ia meminta kepada masyarakat untuk membantu membuat sumur resapan. "Menjaga lingkungan jangan sampai menyusahkan rakyat, sebaliknya menyejahterakan rakyat juga jangan merusak lingkungan," jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Bogor berencana membenahi sejumlah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung serta membangun dam penahan air di kawasan hulu (Puncak), Cisarua, Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, pihaknya sejak 2014 telah banyak berperan melakukan pencegahan terjadinya banjir di kawasan hilir sungai Ciliwung (DKI Jakarta), mulai dari membuat ratusan lubang biopori, kolam retensi, dan saat ini tengah melakukan penanaman pohon.
"Penanaman pohon itu dilakukan di atas lahan bekas pembongkaran ratusan vila di kawasan Puncak pada 2013-2014 lalu," singkatnya saat dikonfirmasi.
Sumber : http://www.beritasatu.com/kesra/231291-untuk-cegah-banjir-di-jakarta-dibutuhkan-500000-sumur-resapan-di-kawasan-penyangga.html
Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba foto satwa internasional, yang merupakan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor.
"Kita sudah mencanangkan program untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori dalam menghadapi banjir Jakarta. Sedikitnya dibutuhkan 500.000 sumur resapan dan lubang biopori, supaya air bisa tertampung dan nggak run off ke daerah Jakarta," tuturnya," katanya, Sabtu (6/12).
Siti mengatakan, pihaknya juga telah menyurati gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat untuk mewaspadai banjir dan segera membuat lubang biopori atau sumur resapan sebanyak-banyaknya.
"Kita sudah pelajari dan sekitar 38.000 hektare daerah aliran sungai sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk, sehingga agak sulit mengembangkan program tanam pohon," jelasnya.
Menurutnya, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori merupakan solusi yang efektif untuk menghadapi banjir dibanding menanam pohon. Ia membeberkan, sumur resapan yang ideal adalah yang berukuran 1,2 m x 1,2 m dengan dalam dua meter (m).
Selain pembuatan biopori, pengerukan selokan atau aliran drainase juga bisa dilakukan terutama di daerah Ibukota. Ia meminta kepada masyarakat untuk membantu membuat sumur resapan. "Menjaga lingkungan jangan sampai menyusahkan rakyat, sebaliknya menyejahterakan rakyat juga jangan merusak lingkungan," jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Bogor berencana membenahi sejumlah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung serta membangun dam penahan air di kawasan hulu (Puncak), Cisarua, Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, pihaknya sejak 2014 telah banyak berperan melakukan pencegahan terjadinya banjir di kawasan hilir sungai Ciliwung (DKI Jakarta), mulai dari membuat ratusan lubang biopori, kolam retensi, dan saat ini tengah melakukan penanaman pohon.
"Penanaman pohon itu dilakukan di atas lahan bekas pembongkaran ratusan vila di kawasan Puncak pada 2013-2014 lalu," singkatnya saat dikonfirmasi.
Sumber : http://www.beritasatu.com/kesra/231291-untuk-cegah-banjir-di-jakarta-dibutuhkan-500000-sumur-resapan-di-kawasan-penyangga.html
Rabu, 15 Oktober 2014
Atasi Banjir di Jakarta, Kabupaten Bogor Tanam 10.000 Pohon
BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menanam 10.000 pohon dan pembuatan 10.000 biopori, di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/10/2014).
Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti menjelaskan, dipilihnya kawasan DAS Ciliwung itu untuk menangani masalah banjir di DKI Jakarta.
"Hulu Sungai Ciliwung merupakan aliran sungai utama yang mengalir ke arah Jakarta, yang berpotensi menyebabkan banjir, jika fungsinya sebagai daerah resapan air terganggu," ucap Nurhayanti, Selasa (14/10/2014).
Nurhayanti juga mengatakan, posisi wilayah Kabupaten Bogor yang berada di DAS Ciliwung dan Cisadene ini, menuntut warganya untuk selalu menjaga lingkungan, terutama di daerah hulu sungai.
"Untuk masalah penanganan banjir di DKI Jakarta, saya selalu berkomunikasi dengan pak Ahok mengenai pelaksanaan pengendalian lingkungan di daerah hulu. Respons beliau pun positif. Kabupaten Bogor bukan hanya sekadar daerah penyangga ibu kota saja, tapi sudah sebagai mitra DKI Jakarta. Inilah kesepakatan yang sudah kita buat, sehingga tidak ada saling menyalahkan," ujarnya.
Melalui kegiatan penanaman pohon dan pembuatan biopori ini, Nurhayanti memiliki harapan besar terhadap penyelenggaraan penghijauan dan pelestarian lingkungan.
"Ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, tapi butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan semacam ini, akan berpotensi menyelamatkan kerusakan bumi dan alam," pungkas Nurhayanti.
Sumber : http://regional.kompas.com/read/2014/10/14/22232881/Atasi.Banjir.di.Jakarta.Kabupaten.Bogor.Tanam.10.000.Pohon
Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti menjelaskan, dipilihnya kawasan DAS Ciliwung itu untuk menangani masalah banjir di DKI Jakarta.
"Hulu Sungai Ciliwung merupakan aliran sungai utama yang mengalir ke arah Jakarta, yang berpotensi menyebabkan banjir, jika fungsinya sebagai daerah resapan air terganggu," ucap Nurhayanti, Selasa (14/10/2014).
Nurhayanti juga mengatakan, posisi wilayah Kabupaten Bogor yang berada di DAS Ciliwung dan Cisadene ini, menuntut warganya untuk selalu menjaga lingkungan, terutama di daerah hulu sungai.
"Untuk masalah penanganan banjir di DKI Jakarta, saya selalu berkomunikasi dengan pak Ahok mengenai pelaksanaan pengendalian lingkungan di daerah hulu. Respons beliau pun positif. Kabupaten Bogor bukan hanya sekadar daerah penyangga ibu kota saja, tapi sudah sebagai mitra DKI Jakarta. Inilah kesepakatan yang sudah kita buat, sehingga tidak ada saling menyalahkan," ujarnya.
Melalui kegiatan penanaman pohon dan pembuatan biopori ini, Nurhayanti memiliki harapan besar terhadap penyelenggaraan penghijauan dan pelestarian lingkungan.
"Ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, tapi butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan semacam ini, akan berpotensi menyelamatkan kerusakan bumi dan alam," pungkas Nurhayanti.
Sumber : http://regional.kompas.com/read/2014/10/14/22232881/Atasi.Banjir.di.Jakarta.Kabupaten.Bogor.Tanam.10.000.Pohon
Senin, 06 Oktober 2014
Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Langsung Ditilang
Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sanksi tersebut berupa surat tilang langsung.
"Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi dengan diberikan berupa slip tilang langsung tanpa melalui pengadilan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Ia mengatakan, sanksi slip tilang yang akan dikenakan kepada masyarakat yaitu berupa harus membayar di tempat minimal Rp100 ribu dan maksimal sebesar Rp500 ribu sesuai dengan kategori kesalahan.
"Pelanggar harus langsung membayar di tempat namun bila pelanggar tidak mengakui kesalahan maka akan melalui mekanisme persidangan, ini bagian dari edukasi untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan," katanya.
Selain itu, ia menambahkan bila warga membuang sampah di lingkungan tempat tinggal maka sanksi akan diberikan oleh kepala lingkungan tempat tinggalnya. "Sanksi ini akan diberikan oleh kepala lingkungan sesuai kesepakatan kepada pelanggar sesuai kesepakatan warga," katanya.
Ia mengakui, mekanisme penangkapan bagi pelanggar buang sampah sembarangan memang belum ada. Namun demikian, hal tersebut sudah diajukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) turunan/Juklak-Juklis Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Kita tunggu Pergubnya karena masih proses dan kami akan bekerjasama dengan petugas Kepolisian dan Satpol PP untuk menindak pelanggar," katanya.
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang berjumlah 3,4 liter per hari dan jumlah sampah yang dihasilkan per harinya sebanyak enam ribu sampai tujuh ribu ton.
Sedangkan komposisi sampah terbesar yang dihasilkan masyarakat terdapat pada sampah organik sebesar 53,7 persen, sampah kertas sebesar 14,91 persen, plastik sebesar 14 persen, styrofoam dan pampers 9,97 persen, kaca 2,4 persen, sampah logam atau metal sebesar 1,81 persen dan tekstil atau kain sebesar 1,1 persen.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/03/300345/buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-langsung-ditilang
"Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi dengan diberikan berupa slip tilang langsung tanpa melalui pengadilan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Ia mengatakan, sanksi slip tilang yang akan dikenakan kepada masyarakat yaitu berupa harus membayar di tempat minimal Rp100 ribu dan maksimal sebesar Rp500 ribu sesuai dengan kategori kesalahan.
"Pelanggar harus langsung membayar di tempat namun bila pelanggar tidak mengakui kesalahan maka akan melalui mekanisme persidangan, ini bagian dari edukasi untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan," katanya.
Selain itu, ia menambahkan bila warga membuang sampah di lingkungan tempat tinggal maka sanksi akan diberikan oleh kepala lingkungan tempat tinggalnya. "Sanksi ini akan diberikan oleh kepala lingkungan sesuai kesepakatan kepada pelanggar sesuai kesepakatan warga," katanya.
Ia mengakui, mekanisme penangkapan bagi pelanggar buang sampah sembarangan memang belum ada. Namun demikian, hal tersebut sudah diajukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) turunan/Juklak-Juklis Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Kita tunggu Pergubnya karena masih proses dan kami akan bekerjasama dengan petugas Kepolisian dan Satpol PP untuk menindak pelanggar," katanya.
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang berjumlah 3,4 liter per hari dan jumlah sampah yang dihasilkan per harinya sebanyak enam ribu sampai tujuh ribu ton.
Sedangkan komposisi sampah terbesar yang dihasilkan masyarakat terdapat pada sampah organik sebesar 53,7 persen, sampah kertas sebesar 14,91 persen, plastik sebesar 14 persen, styrofoam dan pampers 9,97 persen, kaca 2,4 persen, sampah logam atau metal sebesar 1,81 persen dan tekstil atau kain sebesar 1,1 persen.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/03/300345/buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-langsung-ditilang
Selasa, 10 Juni 2014
Buang Sampah Sembarang di Jakarta, KTP Ditahan
VIVAnews - Pelaksana tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, geram dengan perilaku warga DKI Jakarta yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan.
Terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan, Ahok akan mengambil tindakan tegas berupa menahan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian, Ahok akan mempersulit pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.
Menurut mantan Bupati Kabupaten Belitung Timur ini, langkah tegasnya diambil karena selama ini warga terkesan 'bandel' dan tidak mempedulikan aturan-aturan yang terkait dengan kebersihan dan ketertiban.
"Ini sudah kami bahas di rapim tadi. Walaupun cuma tipiring (tindak pidana ringan), saya enggak bisa mengontrol Anda. Mau hukum push up? Aku bukan tentara. Kamu mau tuntut saya? Ya sudah, aku kerjain Anda juga. Saya catat KTP kamu, aku tarik, kalau masih kurang ajar, seluruh kartu keluarga kamu, urusan apapun di DKI, aku enggak mau urusin," ujarnya.
Menurut Ahok, perilaku warga DKI yang senang membuang sampah sembarangan ini telah membuat Kota Jakarta terkenal akan kejorokan dan kekotorannya. Selain itu, uang pajak dari masyarakat jadi terlalu banyak terpakai untuk menangani pembuangan sampah dari DKI Jakarta.
"Satu tangan buang sampah. Kalau ada sejuta orang ya berarti ada sejuta tangan yang buang sampah. Penuh nih Jakarta sama sampah. Jadi kotor, jorok. Dan saya pakai uang Anda juga sampai Rp400 ribu lebih buat buang sampah-sampah itu diangkut sampai ke Bantar Gebang," katanya.
Peraturan ini, menurut Ahok, akan segera diterapkan begitu seluruh anak buahnya siap dan berani untuk memberikan hukuman yang tegas tersebut kepada warganya sendiri. Ia mengaku masih menyusun strategi guna mensosialisasikan hal ini kepada seluruh pengurus pemerintahan di level jabatan yang lebih rendah.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/510934-buang-sampah-sembarang-di-jakarta--ktp-ditahan
Terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan, Ahok akan mengambil tindakan tegas berupa menahan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian, Ahok akan mempersulit pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.
Menurut mantan Bupati Kabupaten Belitung Timur ini, langkah tegasnya diambil karena selama ini warga terkesan 'bandel' dan tidak mempedulikan aturan-aturan yang terkait dengan kebersihan dan ketertiban.
"Ini sudah kami bahas di rapim tadi. Walaupun cuma tipiring (tindak pidana ringan), saya enggak bisa mengontrol Anda. Mau hukum push up? Aku bukan tentara. Kamu mau tuntut saya? Ya sudah, aku kerjain Anda juga. Saya catat KTP kamu, aku tarik, kalau masih kurang ajar, seluruh kartu keluarga kamu, urusan apapun di DKI, aku enggak mau urusin," ujarnya.
Menurut Ahok, perilaku warga DKI yang senang membuang sampah sembarangan ini telah membuat Kota Jakarta terkenal akan kejorokan dan kekotorannya. Selain itu, uang pajak dari masyarakat jadi terlalu banyak terpakai untuk menangani pembuangan sampah dari DKI Jakarta.
"Satu tangan buang sampah. Kalau ada sejuta orang ya berarti ada sejuta tangan yang buang sampah. Penuh nih Jakarta sama sampah. Jadi kotor, jorok. Dan saya pakai uang Anda juga sampai Rp400 ribu lebih buat buang sampah-sampah itu diangkut sampai ke Bantar Gebang," katanya.
Peraturan ini, menurut Ahok, akan segera diterapkan begitu seluruh anak buahnya siap dan berani untuk memberikan hukuman yang tegas tersebut kepada warganya sendiri. Ia mengaku masih menyusun strategi guna mensosialisasikan hal ini kepada seluruh pengurus pemerintahan di level jabatan yang lebih rendah.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/510934-buang-sampah-sembarang-di-jakarta--ktp-ditahan
Jumat, 16 Mei 2014
Kesal Soal Sampah di Jakarta? Lapor ke Akun Ini
TEMPO.CO, Jakarta - Warga Jakarta sering terdengar mengeluhkan masalah penanganan sampah. Sayangnya, mereka tak tahu harus mengadu ke mana. Untuk itu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggunakan akun Twitter untuk menyerap aspirasi seputar penanganan sampah di Ibu Kota.
Akun Twitter itu yakni @kebersihanJKT. Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnaya Adji mempersilakan warga untuk menginformasikan soal penanganan sampah di lingkungannya. "Twitter ini merespons pengaduan warga maupun forward pengaduan warga ke Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang diteruskan ke saya," kata Isnaya kepada Tempo, Selasa, 13 Mei 2014.
Menurut Isnaya, sebenarnya akun Twitter itu sudah ada sejak 1,5 tahun lalu. Tapi selama ini keberadaan akun itu tidak optimal. Selain belum tersosialisasi secara luas, alasan lain adalah isi cuitan hanya berupa imbauan-imbauan. "Saya kritik. Kok, Twitter isinya hanya imbauan-imbauan. Saya minta ada action yang jelas, bukan kata-kata imbauan," katanya.
Isnaya mengatakan Dinas Kebersihan DKI punya tim yang merespons dan memonitor pengaduan baik melalui surat, telepon, surat kabar, maupun media sosial. Melalui media sosial juga dia mendorong petugas kebersihan untuk aktif berkicau ihwal penanganan sampah.
Dia mengaku sudah mengumpulkan para koordinator pekerja lepas dan satuan pelaksana di kali, sungai, serta waduk berikut pengawasnya yang berjumlah sekitar 100 orang. "Saya minta aktif Twitter. Wajib ngetwit pekerjaan pembersihan kali sungai waduk," katanya. Selain petugas lapangan di kali, sungai, dan waduk, para kepala suku dinas di tiap-tiap kota administrasi serta para kepala seksi kebersihan di kecamatan juga diminta aktif.
Pembukaan akun Twitter ini, kata Isnaya, mendapat apresiasi positif dari UKP4 dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Pengamatan Tempo, jumlah pengikut akun @kebersihanJKT sekitar 4 ribu akun. Kebanyakan cuitan akun ini berupa info seputar kegiatan penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI.
Selain menggamit akun @kebersihanJKT, kata Isnaya, warga juga dipersilakan mencuit soal penanganan sampah dengan menyenggol akun pribadinya, @isnawaAdji. "Maaf masih tercampur dengan akun Twitter pribadi saya," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/05/13/083577438/Kesal-Soal-Sampah-di-Jakarta-Lapor-ke-Akun-Ini
Akun Twitter itu yakni @kebersihanJKT. Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnaya Adji mempersilakan warga untuk menginformasikan soal penanganan sampah di lingkungannya. "Twitter ini merespons pengaduan warga maupun forward pengaduan warga ke Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang diteruskan ke saya," kata Isnaya kepada Tempo, Selasa, 13 Mei 2014.
Menurut Isnaya, sebenarnya akun Twitter itu sudah ada sejak 1,5 tahun lalu. Tapi selama ini keberadaan akun itu tidak optimal. Selain belum tersosialisasi secara luas, alasan lain adalah isi cuitan hanya berupa imbauan-imbauan. "Saya kritik. Kok, Twitter isinya hanya imbauan-imbauan. Saya minta ada action yang jelas, bukan kata-kata imbauan," katanya.
Isnaya mengatakan Dinas Kebersihan DKI punya tim yang merespons dan memonitor pengaduan baik melalui surat, telepon, surat kabar, maupun media sosial. Melalui media sosial juga dia mendorong petugas kebersihan untuk aktif berkicau ihwal penanganan sampah.
Dia mengaku sudah mengumpulkan para koordinator pekerja lepas dan satuan pelaksana di kali, sungai, serta waduk berikut pengawasnya yang berjumlah sekitar 100 orang. "Saya minta aktif Twitter. Wajib ngetwit pekerjaan pembersihan kali sungai waduk," katanya. Selain petugas lapangan di kali, sungai, dan waduk, para kepala suku dinas di tiap-tiap kota administrasi serta para kepala seksi kebersihan di kecamatan juga diminta aktif.
Pembukaan akun Twitter ini, kata Isnaya, mendapat apresiasi positif dari UKP4 dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Pengamatan Tempo, jumlah pengikut akun @kebersihanJKT sekitar 4 ribu akun. Kebanyakan cuitan akun ini berupa info seputar kegiatan penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI.
Selain menggamit akun @kebersihanJKT, kata Isnaya, warga juga dipersilakan mencuit soal penanganan sampah dengan menyenggol akun pribadinya, @isnawaAdji. "Maaf masih tercampur dengan akun Twitter pribadi saya," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/05/13/083577438/Kesal-Soal-Sampah-di-Jakarta-Lapor-ke-Akun-Ini
Selasa, 17 September 2013
Kontroversi Mobil Murah
PROGRAM "low cost, green car" yang dicanangkan pemerintah mulai bergulir. Kendaraan yang lebih murah dan ramah lingkungan mulai dipasarkan pra produsen mobil. Namun program yang ditetapkan melalui keputusan presiden itu justru dinilai sementara pihak sebagai program penambah kemacetan belaka.
Pemerintah tampak panik menghadapi kritikan yang ditujukan kepada mereka. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi datangnya era masyarakat ASEAN tahun depan.
Tanggapan yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kritikan masyarakat. Padahal program LCGC merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar.
Jadi tujuan program LCGC bukan dimaksudkan agar para pemilik mobil menambah kendaraan yang sudah dimiliki karena harga yang lebih murah. Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk membuat masyarakat yang mau mengganti mobil atau baru mau memiliki mobil baru untuk membeli kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Semua negara di dunia melakukan kampanye penggunaan LCGC agar masyarakat beralih kepada kendaraan yang lebih kecil dan ramah lingkungan. Mereka sadar bahwa minyak bumi semakin mahal harganya dan penggunaan minyak yang berlebihan menyebabkan pelepasan CO2 ke udara pun semakin banyak.
Para produsen mobil pun dipacu untuk mengembangkan teknologi agar menghasilkan kendaraan yang lebih murah dan hemat energi. Berbagai jenis kendaraan mulai mobil listrik, hybrid, hidrogen, dan mobil dengan kapasitas kecil dicoba untuk dihasilkan.
Pengembangan teknologi seperti itu tidaklah murah. Untuk itulah banyak negara memberi insentif kepada produsen mobil agar mau melakukan riset dalam pengembangan mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bagi banyak negara, kalau teknologi seperti itu bisa ditemukan, maka dua hal bisa didapatkan sekaligus yakni penggunaan minyak yang lebih sedikit dan lingkungan yang lebih terjaga.
Bahkan banyak negara melihat bahwa masyarakat pun harus didorong untuk menggunakan LCGC. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak agar mereka mau menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan tersebut.
Tidak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan LCGC, karena banyak orang yang ingin menikmati kecepatan ketika mengendarai mobil. Orang-orang Amerika misalnya, terbiasa untuk menggunakan mobil dengan kapasitas besar, sehingga menggunakan mobil jenis LCGC dianggap seperti mainan.
Pemahaman seperti ini tidak sampai pada kita. Tidak usah heran apabila kebijakan pemerintah untuk menawarkan LCGC justru dilihat sebagai penambah kemacetan. Bukan dilihat dari kepentingan yang lebih besar yakni mengurangi penggunaan minyak bumi dan pelepasan CO2 ke udara.
Memang tidak bisa disalahkan bahwa harga mobil yang lebih murah menyebabkan orang lebih berpeluang untuk bisa membeli mobil. Kalau lebih banyak mobil yang dibeli masyarakat, maka kemacetan yang terjadi semakin menjadi-jadi.
Hanya saja program LCGC memang bukan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Langkah pengurangan kemacetan bukan dijawab dengan program mobil seperti ini, tetapi dengan pembangunan transportasi massal.
Kita sependapat bahwa program LCGC harus diikuti dengan program pembangunan transportasi massal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan kereta api di bawah tanah, monorel, dan penambahan armada-armada bus.
Untuk kota seperti Jakarta yang menampung aktivitas penduduk di atas 10 juta, tidaklah mungkin tranportasinya mengandalkan kendaraan pribadi. Tidak ada program LCGC pun, jumlah kendaraan pasti akan bertambah karena masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tahun lalu jumlah mobil yang berhasil dijual oleh para produsen mobil mencapai 1,2 juta unit. Sementara jumlah motor yang dibeli oleh masyarakat mencapai delapan juta unit. Jika tidak diikuti dengan program mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan, maka konsumsi bahan bakar minyak akan menjerat keuangan negara.
Namun sekali lagi persoalan kemacetan yang dihadapi kota-kota besar tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada pembangunan transportasi massal. Jakarta harus mengikuti kota-kota besar dunia lain seperti Tokyo, London, New York untuk membangun transportasi massal yang lebih terpadu. Kalau Kuala Lumpur sanggup, Bangkok sanggup, bahkan Singapura pun sanggup, masak Jakarta tidak sanggup.
Jadi program LCGC bukan alternatif dari masalah kemacetan. Program LCGC harus diikuti dengan pembangunan transportasi massal kalau memang ingin memecahkan persoalan kemacetan. Kita membutuhkan LCGC agar keuangan negara tidak semakin jebol oleh besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/16/1641/Kontroversi-Mobil-Murah/tajuk
Pemerintah tampak panik menghadapi kritikan yang ditujukan kepada mereka. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi datangnya era masyarakat ASEAN tahun depan.
Tanggapan yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kritikan masyarakat. Padahal program LCGC merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar.
Jadi tujuan program LCGC bukan dimaksudkan agar para pemilik mobil menambah kendaraan yang sudah dimiliki karena harga yang lebih murah. Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk membuat masyarakat yang mau mengganti mobil atau baru mau memiliki mobil baru untuk membeli kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Semua negara di dunia melakukan kampanye penggunaan LCGC agar masyarakat beralih kepada kendaraan yang lebih kecil dan ramah lingkungan. Mereka sadar bahwa minyak bumi semakin mahal harganya dan penggunaan minyak yang berlebihan menyebabkan pelepasan CO2 ke udara pun semakin banyak.
Para produsen mobil pun dipacu untuk mengembangkan teknologi agar menghasilkan kendaraan yang lebih murah dan hemat energi. Berbagai jenis kendaraan mulai mobil listrik, hybrid, hidrogen, dan mobil dengan kapasitas kecil dicoba untuk dihasilkan.
Pengembangan teknologi seperti itu tidaklah murah. Untuk itulah banyak negara memberi insentif kepada produsen mobil agar mau melakukan riset dalam pengembangan mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bagi banyak negara, kalau teknologi seperti itu bisa ditemukan, maka dua hal bisa didapatkan sekaligus yakni penggunaan minyak yang lebih sedikit dan lingkungan yang lebih terjaga.
Bahkan banyak negara melihat bahwa masyarakat pun harus didorong untuk menggunakan LCGC. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak agar mereka mau menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan tersebut.
Tidak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan LCGC, karena banyak orang yang ingin menikmati kecepatan ketika mengendarai mobil. Orang-orang Amerika misalnya, terbiasa untuk menggunakan mobil dengan kapasitas besar, sehingga menggunakan mobil jenis LCGC dianggap seperti mainan.
Pemahaman seperti ini tidak sampai pada kita. Tidak usah heran apabila kebijakan pemerintah untuk menawarkan LCGC justru dilihat sebagai penambah kemacetan. Bukan dilihat dari kepentingan yang lebih besar yakni mengurangi penggunaan minyak bumi dan pelepasan CO2 ke udara.
Memang tidak bisa disalahkan bahwa harga mobil yang lebih murah menyebabkan orang lebih berpeluang untuk bisa membeli mobil. Kalau lebih banyak mobil yang dibeli masyarakat, maka kemacetan yang terjadi semakin menjadi-jadi.
Hanya saja program LCGC memang bukan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Langkah pengurangan kemacetan bukan dijawab dengan program mobil seperti ini, tetapi dengan pembangunan transportasi massal.
Kita sependapat bahwa program LCGC harus diikuti dengan program pembangunan transportasi massal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan kereta api di bawah tanah, monorel, dan penambahan armada-armada bus.
Untuk kota seperti Jakarta yang menampung aktivitas penduduk di atas 10 juta, tidaklah mungkin tranportasinya mengandalkan kendaraan pribadi. Tidak ada program LCGC pun, jumlah kendaraan pasti akan bertambah karena masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tahun lalu jumlah mobil yang berhasil dijual oleh para produsen mobil mencapai 1,2 juta unit. Sementara jumlah motor yang dibeli oleh masyarakat mencapai delapan juta unit. Jika tidak diikuti dengan program mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan, maka konsumsi bahan bakar minyak akan menjerat keuangan negara.
Namun sekali lagi persoalan kemacetan yang dihadapi kota-kota besar tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada pembangunan transportasi massal. Jakarta harus mengikuti kota-kota besar dunia lain seperti Tokyo, London, New York untuk membangun transportasi massal yang lebih terpadu. Kalau Kuala Lumpur sanggup, Bangkok sanggup, bahkan Singapura pun sanggup, masak Jakarta tidak sanggup.
Jadi program LCGC bukan alternatif dari masalah kemacetan. Program LCGC harus diikuti dengan pembangunan transportasi massal kalau memang ingin memecahkan persoalan kemacetan. Kita membutuhkan LCGC agar keuangan negara tidak semakin jebol oleh besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/16/1641/Kontroversi-Mobil-Murah/tajuk
Selasa, 27 Agustus 2013
Ide-ide Segar Siswa Seputar Sampah Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak usia sekolah, generasi muda bangsa yang suatu hari nanti akan menjadi pemimpin harus memiliki pola pikir yang dapat mengurangi kerusakan alam di masa mendatang. Untuk itulah, forum Aeon Asia Eco-Leaders diadakan.
Forum ini diadakan untuk menumbuhkan kepedulian kaum muda pada isu-isu lingkungan hidup. Bentuk kepedulian tersebut akan dirumuskan dalam satu solusi yang nantinya dipresentasikan kepada pemerintah setempat guna memberikan masukan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.
Forum tersebut untuk kali pertama digelar di Indonesia. Kegiatan yang dimulai sejak Senin (19/8/2013) hingga Selasa (27/8/2013) ini diisi berbagai kegiatan dan melibatkan siswa-siswi SMA dari enam negara peserta, yakni Indonesia, Jepang, China, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Puncak acara digelar pada Sabtu (24/8/2013) malam di Hotel Borobudur, Jakarta.
Setelah melakukan riset singkat, mendapat masukan dari pemerintah lokal, serta mengunjungi lokasi-lokasi terkait tema, para siswa peserta akan merumuskan beberapa jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah setempat dalam rangka menanggulangi masalah lingkungan di kotanya. Khusus untuk forum kali ini di Jakarta, para siswa-siswi SMA dari enam negara tersebut membahas solusi penanganan dan pengelolaan sampah.
Seorang peserta dari Jakarta yang bersekolah di SMA Al-Azhar 1 Kebayoran, Khansaa' Ziz Fathima, mengungkapkan bahwa yang paling penting dipahami adalah kesadaran dari diri tentang apa itu sampah.
"Sampah itu bisa berguna, tapi bisa membahayakan. Kita cari cara agar sampah itu bisa dipergunakan," ujar Khansaa.
Pada Aeon Asia Eco Leaders ini Khansaa bergabung dalam satu kelompok bernama Kelompok B dengan Ardhana Tahariza Syarif (Indonesia), Li Yue Lin (China), Ren Jia Wei (China), Haruna Yurugi (Jepang), Yuka Shiotsuki (Jepang), Nur Aresya Natasya Binti Abdul Qahhar (Malaysia), Narikun Ketprapakorn (Thailand), dan Ngo Dang Hoan Thien (Vietnam). Khansaa dan teman-teman di kelompoknya mengusulkan cara penanggulangan sampah dengan tiga pendekatan, yaitu public awareness, pemerintahan, dan cara-cara khusus mengolah sampah.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Joni Tagor mengungkapkan dukungannya pada ide-ide segar dari siswa-siswi ini. Ia tidak mengelak bahwa masih banyak masalah harus dihadapi Pemprov DKI Jakarta seputar sampah.
"Kendala yang kita hadapi adalah kemampuan mereka (penduduk miskin DKI Jakarta) membayar, kaitan dengan mengolah sampah, memilah sampah dari awal, kemudian bagaimana mengolah lebih lanjut," ujar Joni.
Dia menekankan, sudah seharusnya tiap-tiap rumah tangga dan perusahaan yang menghasilkan sampah bertanggung jawab pada sampahnya sendiri. Dalam skala terkecil, tiap-tiap rumah tangga seharusnya memilah sampah sebelum sampai pada pengolahan sampah pusat.
Pada proses tersebut, menurut dia, warga dapat meraih keuntungan secara ekonomi dengan menjual kembali sampah yang bisa didaur ulang. Pemilahan sampah, terutama sampah yang bisa didaur ulang, bisa dimulai dari satuan terkecil kependudukan, yaitu keluarga atau rumah tangga. Dengan begitu, di masa mendatang, pemerintah setempat dapat berkonsentrasi pada pengolahan sampah yang bersifat limbah tidak bernilai ekonomis, bahkan limbah berbahaya.
Adapun forum Aeon Asia Eco-Leaders diadakan oleh Aeon 1% Club, yaitu bagian dari perusahaan asal Jepang, Aeon. Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan Aeon. Setiap perusahaan yang merupakan bagian dari Aeon akan menyumbangkan 1 persen dari laba sebelum pajaknya untuk digunakan pada gerakan-gerakan konservasi lingkungan dan kegiatan sosial yang berfokus pada tiga pilar, yaitu kegiatan konservasi lingkungan, kebudayaan internasional, pertukaran inter-personal, dan pengembangan sumber daya manusia, serta promosi kebudayaan regional dan masyarakat.
Selain diikuti oleh siswa-siswi SMA, Aeon Asia Eco-Leaders juga memiliki program yang akan diikuti oleh mahasiswa. Program tersebut rencananya akan diadakan pada November 2013 mendatang.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2013/08/26/1747350/Ide-ide.Segar.Siswa.Seputar.Sampah.Jakarta?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Forum ini diadakan untuk menumbuhkan kepedulian kaum muda pada isu-isu lingkungan hidup. Bentuk kepedulian tersebut akan dirumuskan dalam satu solusi yang nantinya dipresentasikan kepada pemerintah setempat guna memberikan masukan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.
Forum tersebut untuk kali pertama digelar di Indonesia. Kegiatan yang dimulai sejak Senin (19/8/2013) hingga Selasa (27/8/2013) ini diisi berbagai kegiatan dan melibatkan siswa-siswi SMA dari enam negara peserta, yakni Indonesia, Jepang, China, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Puncak acara digelar pada Sabtu (24/8/2013) malam di Hotel Borobudur, Jakarta.
Setelah melakukan riset singkat, mendapat masukan dari pemerintah lokal, serta mengunjungi lokasi-lokasi terkait tema, para siswa peserta akan merumuskan beberapa jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah setempat dalam rangka menanggulangi masalah lingkungan di kotanya. Khusus untuk forum kali ini di Jakarta, para siswa-siswi SMA dari enam negara tersebut membahas solusi penanganan dan pengelolaan sampah.
Seorang peserta dari Jakarta yang bersekolah di SMA Al-Azhar 1 Kebayoran, Khansaa' Ziz Fathima, mengungkapkan bahwa yang paling penting dipahami adalah kesadaran dari diri tentang apa itu sampah.
"Sampah itu bisa berguna, tapi bisa membahayakan. Kita cari cara agar sampah itu bisa dipergunakan," ujar Khansaa.
Pada Aeon Asia Eco Leaders ini Khansaa bergabung dalam satu kelompok bernama Kelompok B dengan Ardhana Tahariza Syarif (Indonesia), Li Yue Lin (China), Ren Jia Wei (China), Haruna Yurugi (Jepang), Yuka Shiotsuki (Jepang), Nur Aresya Natasya Binti Abdul Qahhar (Malaysia), Narikun Ketprapakorn (Thailand), dan Ngo Dang Hoan Thien (Vietnam). Khansaa dan teman-teman di kelompoknya mengusulkan cara penanggulangan sampah dengan tiga pendekatan, yaitu public awareness, pemerintahan, dan cara-cara khusus mengolah sampah.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Joni Tagor mengungkapkan dukungannya pada ide-ide segar dari siswa-siswi ini. Ia tidak mengelak bahwa masih banyak masalah harus dihadapi Pemprov DKI Jakarta seputar sampah.
"Kendala yang kita hadapi adalah kemampuan mereka (penduduk miskin DKI Jakarta) membayar, kaitan dengan mengolah sampah, memilah sampah dari awal, kemudian bagaimana mengolah lebih lanjut," ujar Joni.
Dia menekankan, sudah seharusnya tiap-tiap rumah tangga dan perusahaan yang menghasilkan sampah bertanggung jawab pada sampahnya sendiri. Dalam skala terkecil, tiap-tiap rumah tangga seharusnya memilah sampah sebelum sampai pada pengolahan sampah pusat.
Pada proses tersebut, menurut dia, warga dapat meraih keuntungan secara ekonomi dengan menjual kembali sampah yang bisa didaur ulang. Pemilahan sampah, terutama sampah yang bisa didaur ulang, bisa dimulai dari satuan terkecil kependudukan, yaitu keluarga atau rumah tangga. Dengan begitu, di masa mendatang, pemerintah setempat dapat berkonsentrasi pada pengolahan sampah yang bersifat limbah tidak bernilai ekonomis, bahkan limbah berbahaya.
Adapun forum Aeon Asia Eco-Leaders diadakan oleh Aeon 1% Club, yaitu bagian dari perusahaan asal Jepang, Aeon. Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan Aeon. Setiap perusahaan yang merupakan bagian dari Aeon akan menyumbangkan 1 persen dari laba sebelum pajaknya untuk digunakan pada gerakan-gerakan konservasi lingkungan dan kegiatan sosial yang berfokus pada tiga pilar, yaitu kegiatan konservasi lingkungan, kebudayaan internasional, pertukaran inter-personal, dan pengembangan sumber daya manusia, serta promosi kebudayaan regional dan masyarakat.
Selain diikuti oleh siswa-siswi SMA, Aeon Asia Eco-Leaders juga memiliki program yang akan diikuti oleh mahasiswa. Program tersebut rencananya akan diadakan pada November 2013 mendatang.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2013/08/26/1747350/Ide-ide.Segar.Siswa.Seputar.Sampah.Jakarta?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Senin, 19 Agustus 2013
Berharap Keramahan Jakarta pada Warganya
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai ibu kota negara, Jakarta masih dinilai belum ramah kepada warga. Pasalnya, warga masih kesulitan dalam mengakses fasilitas umum. Bahkan, untuk mendapatkan pelayanan umum, warga terpaksa mengeluarkan dana lebih banyak daripada seharusnya.
Ketidakramahan Jakarta ini membebani warga. Fasilitas transportasi, misalnya, belum sepenuhnya mampu melayani hingga ke permukiman warga.
"Itu sangat jelas terjadi di Jakarta. Masyarakat kesulitan menuju area bermain anak-anak, tempat terbuka untuk berkumpul, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan," kata pakar tata kota dan lingkungan, Bianpoen, di sela-sela simposium Livable Cities, Jakarta, Minggu (18/8), yang diselenggarakan Congress of Indonesian Diaspora.
Menurut Bianpoen, keberadaan fasilitas umum yang dekat dengan permukiman merupakan salah satu syarat fundamental berdirinya sebuah kota modern. Hal itu bertujuan mendukung mobilitas masyarakat, penghematan segala jenis biaya (uang, waktu, dan tenaga), serta keselamatan. Idealnya, tempat-tempat itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau paling tidak dengan sepeda.
Dia menambahkan, ketersediaan transportasi umum sekalipun tidak akan banyak membantu.
"Kalau setiap hari warga mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses layanan publik, warga tidak akan bisa mengembangkan ekonomi keluarganya. Belum lagi masalah kemacetan," ujar mantan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1963-1986.
Arsitek dan pakar perkotaan Universiti Teknologi Malaysia, Bagoes Wiryomartono, mengungkapkan, idealnya jarak permukiman dengan fasilitas umum 300-400 meter dalam waktu tempuh 5-10 menit.
"Penataan itu membuat kota walkable (bisa dicapai dengan berjalan kaki), terutama oleh anak-anak dan orang lanjut usia," ujarnya. Kota Jakarta, seperti kota-kota lain di Indonesia, tidak dirancang dengan pengelompokan ruang yang dihubungkan dengan fasilitas umum.
Bagoes mengatakan, secara proporsional, populasi sebuah permukiman dijadikan dasar pertimbangan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, pos polisi, dan tempat ibadah.
Penataannya mirip dengan apa yang diterapkan kota modern, yaitu di beberapa kawasan hunian mewah di Jabodetabek.
Pembenahan
Bianpoen dan Bagoes sama-sama optimistis bahwa usaha mengintegrasikan permukiman dengan fasilitas umum dalam rangka menciptakan kota yang layak huni belum terlambat. Mereka mengharapkan adanya kemauan politik para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun pemerintah pusat.
Untuk jangka panjang, Bagoes mengusulkan agar pemerintah di kota-kota besar berani menempatkan semacam community planner di setiap kecamatan yang berfungsi menjembatani masyarakat dan pemerintah.
"Seorang community planner mengetahui seluk-beluk sebuah area beserta kebutuhan fundamental dan situasi sosial mereka," ujarnya. Misalnya, di Warakas, Jakarta Utara, orang lebih membutuhkan air minum. Sementara di Kebayoran Lama, masyarakat lebih memerlukan taman.
Di samping itu, Bagoes juga meminta pemerintah untuk berani mengembangkan sistem transportasi terintegrasi. Meski fasilitas umum agak jauh dari permukiman warga, setidaknya akses transportasi dipermudah dan saling terhubung. Tujuannya agar alih moda transportasi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang.
Terkait pembangunan rumah susun yang dilakukan Pemprov DKI dengan merelokasi warga bantaran sungai, Bianpoen mengingatkan, perlu penyesuaian lingkungan fisik dan sosial. Pasalnya, ada perbedaan cara hidup yang tajam antara lingkungan lama dan lingkungan baru yang dimasuki warga.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/19/0627106/Berharap.Keramahan.Jakarta.pada.Warganya
Ketidakramahan Jakarta ini membebani warga. Fasilitas transportasi, misalnya, belum sepenuhnya mampu melayani hingga ke permukiman warga.
"Itu sangat jelas terjadi di Jakarta. Masyarakat kesulitan menuju area bermain anak-anak, tempat terbuka untuk berkumpul, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan," kata pakar tata kota dan lingkungan, Bianpoen, di sela-sela simposium Livable Cities, Jakarta, Minggu (18/8), yang diselenggarakan Congress of Indonesian Diaspora.
Menurut Bianpoen, keberadaan fasilitas umum yang dekat dengan permukiman merupakan salah satu syarat fundamental berdirinya sebuah kota modern. Hal itu bertujuan mendukung mobilitas masyarakat, penghematan segala jenis biaya (uang, waktu, dan tenaga), serta keselamatan. Idealnya, tempat-tempat itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau paling tidak dengan sepeda.
Dia menambahkan, ketersediaan transportasi umum sekalipun tidak akan banyak membantu.
"Kalau setiap hari warga mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses layanan publik, warga tidak akan bisa mengembangkan ekonomi keluarganya. Belum lagi masalah kemacetan," ujar mantan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1963-1986.
Arsitek dan pakar perkotaan Universiti Teknologi Malaysia, Bagoes Wiryomartono, mengungkapkan, idealnya jarak permukiman dengan fasilitas umum 300-400 meter dalam waktu tempuh 5-10 menit.
"Penataan itu membuat kota walkable (bisa dicapai dengan berjalan kaki), terutama oleh anak-anak dan orang lanjut usia," ujarnya. Kota Jakarta, seperti kota-kota lain di Indonesia, tidak dirancang dengan pengelompokan ruang yang dihubungkan dengan fasilitas umum.
Bagoes mengatakan, secara proporsional, populasi sebuah permukiman dijadikan dasar pertimbangan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, pos polisi, dan tempat ibadah.
Penataannya mirip dengan apa yang diterapkan kota modern, yaitu di beberapa kawasan hunian mewah di Jabodetabek.
Pembenahan
Bianpoen dan Bagoes sama-sama optimistis bahwa usaha mengintegrasikan permukiman dengan fasilitas umum dalam rangka menciptakan kota yang layak huni belum terlambat. Mereka mengharapkan adanya kemauan politik para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun pemerintah pusat.
Untuk jangka panjang, Bagoes mengusulkan agar pemerintah di kota-kota besar berani menempatkan semacam community planner di setiap kecamatan yang berfungsi menjembatani masyarakat dan pemerintah.
"Seorang community planner mengetahui seluk-beluk sebuah area beserta kebutuhan fundamental dan situasi sosial mereka," ujarnya. Misalnya, di Warakas, Jakarta Utara, orang lebih membutuhkan air minum. Sementara di Kebayoran Lama, masyarakat lebih memerlukan taman.
Di samping itu, Bagoes juga meminta pemerintah untuk berani mengembangkan sistem transportasi terintegrasi. Meski fasilitas umum agak jauh dari permukiman warga, setidaknya akses transportasi dipermudah dan saling terhubung. Tujuannya agar alih moda transportasi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang.
Terkait pembangunan rumah susun yang dilakukan Pemprov DKI dengan merelokasi warga bantaran sungai, Bianpoen mengingatkan, perlu penyesuaian lingkungan fisik dan sosial. Pasalnya, ada perbedaan cara hidup yang tajam antara lingkungan lama dan lingkungan baru yang dimasuki warga.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/19/0627106/Berharap.Keramahan.Jakarta.pada.Warganya
Rabu, 12 Juni 2013
Tempat Pembuangan Sampah akan dibangun di tiap RW di Jakarta
Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan membuat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara ramah lingkungan yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini dilakukan menyusul perolehan penghargaan Adipura oleh Pemprov DKI Jakarta.
TPS tersebut akan melengkapi seluruh Rukun Warga (RW) yang ada di Jakarta. Saat ini, hanya terdapat 191 TPS di seluruh wilayah Jakarta. Sementara total jumlah RW di Jakarta mencapai 2.706 RW.
"Idealnya di satu RW tersedia satu TPS ramah lingkungan berstandar SNI. TPS tersebut dilengkapi green belt dan buffer zone dengan taman aromatik penyerap bau, seperti bambu, cendana dan melati," ujar Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/6).
Hal ini dilakukan untuk mempertahankan Piala Adipura yang telah diraih tiga kotamadya. Prestasi ini merupakan hasil jerih payah seluruh komponen masyarakat dan aparat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota administrasi.
"Prestasi ini, merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jakarta, karena telah berhasil menjaga kebersihan dan keindahan lingkungannya," jelasnya.
Menurutnya, Adipura sebenarnya hanya sasaran antara, karena yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dari masyarakat dan menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat.
"Jangan ada lagi yang membuang sampah sembarangan, seperti ke kali dan saluran air karena dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan banjir," jelasnya.
Pakar Persampahan dari Indonesia Solid Waste Association (INSWA) Sri Bebassari mengatakan penyediaan TPS di dalam kota Jakarta merupakan kebutuhan mutlak dalam sistem pengelolaan sampah. Fasilitas pengolahan sampah pun sebaiknya juga ada di dalam kota Jakarta.
"Jakarta harus memiliki WC sampah di dalam kota, tidak hanya WC di kampung tetangga," kata Sri yang dijuluki Ratu Sampah ini.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tempat-pembuangan-sampah-akan-dibangun-di-tiap-rw-di-jakarta.html
TPS tersebut akan melengkapi seluruh Rukun Warga (RW) yang ada di Jakarta. Saat ini, hanya terdapat 191 TPS di seluruh wilayah Jakarta. Sementara total jumlah RW di Jakarta mencapai 2.706 RW.
"Idealnya di satu RW tersedia satu TPS ramah lingkungan berstandar SNI. TPS tersebut dilengkapi green belt dan buffer zone dengan taman aromatik penyerap bau, seperti bambu, cendana dan melati," ujar Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/6).
Hal ini dilakukan untuk mempertahankan Piala Adipura yang telah diraih tiga kotamadya. Prestasi ini merupakan hasil jerih payah seluruh komponen masyarakat dan aparat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota administrasi.
"Prestasi ini, merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jakarta, karena telah berhasil menjaga kebersihan dan keindahan lingkungannya," jelasnya.
Menurutnya, Adipura sebenarnya hanya sasaran antara, karena yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dari masyarakat dan menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat.
"Jangan ada lagi yang membuang sampah sembarangan, seperti ke kali dan saluran air karena dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan banjir," jelasnya.
Pakar Persampahan dari Indonesia Solid Waste Association (INSWA) Sri Bebassari mengatakan penyediaan TPS di dalam kota Jakarta merupakan kebutuhan mutlak dalam sistem pengelolaan sampah. Fasilitas pengolahan sampah pun sebaiknya juga ada di dalam kota Jakarta.
"Jakarta harus memiliki WC sampah di dalam kota, tidak hanya WC di kampung tetangga," kata Sri yang dijuluki Ratu Sampah ini.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tempat-pembuangan-sampah-akan-dibangun-di-tiap-rw-di-jakarta.html
Selasa, 28 Mei 2013
Kelola Sampah Jakarta, Warga Bisa Dapat Insentif
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jakarta menjanjikan insentif bagi warga yang mengelola sampah sendiri di lingkungan sekitarnya. Imbalan untuk warga ini akan diberikan secara perorangan maupun badan usaha.
"Ini penghargaan buat warga," kata Kepala Dinas Kebersihan Jakarta, Unu Nurdin, di Balai Kota Jakarta, Senin 27 Mei 2013.
Ia mengatakan, insentif untuk pengelolaan sampah diatur dalam peraturan daerah yang baru disahkan pekan lalu. Dalam pasal 89 aturan itu, insentif terdiri dari dua macam, yakni insentif fiskal dan insentif non fiskal.
Insentif fiskal, kata Unu, berupa uang, dana bergulir, atau keringanan pajak daerah dan pengurangan retribusi. Sementara insentif non fiskal bisa berupa kemudahan dalam perizinan atau dalam bentuk penghargaan.
Memang, dalam aturan tidak disebutkan berapa banyak uang yang akan diterima warga jika mengelola sampah. Namun, nantinya pemberian insentif akan diusulkan dari Dinas Kebersihan ke Gubernur Jakarta.
"Penerima insentif berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan tim yang dibentuk Gubernur," kata Unu.
Unu berharap Perda ini mendorong warga berpartisipasi mengolah sampah Jakarta. Dia juga berharap ada inisiatif perusahaan-perusahaan di Jakarta. Menurutnya, ada dua perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengelolaan sampah sendiri, yaitu PT Astra Internasional Tbk dan PT Ciputra Development Tbk. Pengelolaan sampah itu akan jadi bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. "CSR kan juga untuk kepedulian lingkungan," ujar Unu.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/27/083483653/Kelola-Sampah-Jakarta-Warga-Bisa-Dapat-Insentif
"Ini penghargaan buat warga," kata Kepala Dinas Kebersihan Jakarta, Unu Nurdin, di Balai Kota Jakarta, Senin 27 Mei 2013.
Ia mengatakan, insentif untuk pengelolaan sampah diatur dalam peraturan daerah yang baru disahkan pekan lalu. Dalam pasal 89 aturan itu, insentif terdiri dari dua macam, yakni insentif fiskal dan insentif non fiskal.
Insentif fiskal, kata Unu, berupa uang, dana bergulir, atau keringanan pajak daerah dan pengurangan retribusi. Sementara insentif non fiskal bisa berupa kemudahan dalam perizinan atau dalam bentuk penghargaan.
Memang, dalam aturan tidak disebutkan berapa banyak uang yang akan diterima warga jika mengelola sampah. Namun, nantinya pemberian insentif akan diusulkan dari Dinas Kebersihan ke Gubernur Jakarta.
"Penerima insentif berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan tim yang dibentuk Gubernur," kata Unu.
Unu berharap Perda ini mendorong warga berpartisipasi mengolah sampah Jakarta. Dia juga berharap ada inisiatif perusahaan-perusahaan di Jakarta. Menurutnya, ada dua perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengelolaan sampah sendiri, yaitu PT Astra Internasional Tbk dan PT Ciputra Development Tbk. Pengelolaan sampah itu akan jadi bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. "CSR kan juga untuk kepedulian lingkungan," ujar Unu.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/27/083483653/Kelola-Sampah-Jakarta-Warga-Bisa-Dapat-Insentif
Selasa, 09 April 2013
Ada Tempat Sampah, Warga Pilih Buang Sembarangan
JAKARTA, KOMPAS.com — Kesadaran sebagian warga Jakarta untuk membuang sampah di tempat yang disediakan sangat rendah. Hal itu membuat titik tumpukan sampah banyak muncul tidak pada tempatnya, tak terkecuali di Jakarta Selatan.
Beberapa titik sampah di Jakarta Selatan terdapat di sepanjang Jalan M Saidi, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan pun pada Senin (8/4/2013) pagi melakukan pembersihan sampah di jalan tersebut.
"Titik jalan ini mendapat perhatian khusus dari tim penilai Adipura karena ada beberapa titik pembuangan sampah ilegal," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin, Senin siang.
Menurut Zaenal, dari kegiatan tersebut dapat dilihat, meskipun ada depo sampah di jalan tersebut, masyarakat tetap membuat tempat pembuangan ilegal. Sejumlah depo yang telah disediakan dan pengangkutannya juga tidak pernah terlambat tidak membuat warga sadar dan lebih memilih membuang sampah yang terdekat dari rumahnya.
Ada tiga titik pembuangan sampah liar yang dibersihkan oleh petugas. Dari hasil pembersihan tersebut, sampah yang diangkut sebanyak 30 meter kubik atau sekitar 6,5 ton.
"Ada empat truk dan 10 mobil operasional sampah kecil yang diturunkan untuk mengangkutnya," ujar Zaenal.
Untuk itu, Zaenal meminta kepada pejabat lingkungan, seperti camat, lurah, dan RT/RW, agar bisa mengarahkan warganya untuk peduli lingkungan. Para pengurus lingkungan juga diminta mencarikan lahan untuk pembuangan sampah yang baik. Nantinya, kata dia, pihak suku dinas kebersihan yang akan menyediakan fasilitas pengangkutannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/08/1424180/Ada.Tempat.Sampah.Warga.Pilih.Buang.Sembarangan
Beberapa titik sampah di Jakarta Selatan terdapat di sepanjang Jalan M Saidi, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan pun pada Senin (8/4/2013) pagi melakukan pembersihan sampah di jalan tersebut.
"Titik jalan ini mendapat perhatian khusus dari tim penilai Adipura karena ada beberapa titik pembuangan sampah ilegal," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin, Senin siang.
Menurut Zaenal, dari kegiatan tersebut dapat dilihat, meskipun ada depo sampah di jalan tersebut, masyarakat tetap membuat tempat pembuangan ilegal. Sejumlah depo yang telah disediakan dan pengangkutannya juga tidak pernah terlambat tidak membuat warga sadar dan lebih memilih membuang sampah yang terdekat dari rumahnya.
Ada tiga titik pembuangan sampah liar yang dibersihkan oleh petugas. Dari hasil pembersihan tersebut, sampah yang diangkut sebanyak 30 meter kubik atau sekitar 6,5 ton.
"Ada empat truk dan 10 mobil operasional sampah kecil yang diturunkan untuk mengangkutnya," ujar Zaenal.
Untuk itu, Zaenal meminta kepada pejabat lingkungan, seperti camat, lurah, dan RT/RW, agar bisa mengarahkan warganya untuk peduli lingkungan. Para pengurus lingkungan juga diminta mencarikan lahan untuk pembuangan sampah yang baik. Nantinya, kata dia, pihak suku dinas kebersihan yang akan menyediakan fasilitas pengangkutannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/08/1424180/Ada.Tempat.Sampah.Warga.Pilih.Buang.Sembarangan
Selasa, 02 April 2013
Jokowi akan jadikan Marunda seperti Singapura
Kepergian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura selama dua hari, selain ingin mengetahui proses pembangunan stasiun di bawah tanah juga meninjau dua taman kota di negara singa tersebut, yakni Bhisan Park dan Ang Mo Kio Park. Nantinya, di setiap rumah susun yang dibangun akan dilengkapi dengan taman kota.
Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.
"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).
Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.
"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.
Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.
Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.
"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.
Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.
"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.
Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.
Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.
"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-akan-jadikan-marunda-seperti-singapura.html
Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.
"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).
Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.
"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.
Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.
Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.
"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.
Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.
"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.
Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.
Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.
"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-akan-jadikan-marunda-seperti-singapura.html
Kamis, 21 Februari 2013
Giant Sea Wall Hadang Banjir sekaligus Macet
Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan giant sea wall atau tanggul laut merupakan salah satu cara mengatasi banjir akibat pasang air laut (rob) yang bersifat protektif.
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Rabu, 06 Februari 2013
Sampah Bukan Lagi Barang Tidak Bermanfaat
"Sampah bukan hanya sekedar untuk dibuang, sampah mempunyai manfaat".
Jakarta - Sampah memang menjadi faktor utama penyebab banjir dan bencana lainnya. Siapapun setiap hari memproduksi sampah. Hasil pemeriksaan terakhir, produksi sampah mencapai 9.000 ton per hari khususnya di Jakarta. Namun sampah sekarang ini tidak lagi dipersepsikan menjadi sesuatu yang tidak berguna.
"Dari sampah kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan menghasilkan uang," ujar Mohammad Baedowy Pendiri Majestic Buana Group, pengelola sampah sebagai bisnis yang bermanfaat.
Dalam diskusi yang diadakan AQUA Group di GOR Bulungan, Senin (4/2), Baedowy berbagi pengalaman untuk menjadikan generasi sekarang ini untuk gemar mengelola sampah. Diskusi ini sekaligus menjadi Kampanye yang bertajuk Gemar Mengelola Sampah (Gemas).
Hal senada juga diungkapkan Gabriel Andari, Dosen Teknik Lingkungan, Universitas Indonesia, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.
"Sampah bukan hanya sekedar untuk dibuang, sampah mempunyai manfaat," jelasnya.
Masyarakat harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka produksi. Seperti memanfaatkan sampah kembali menjadi bahan baku, memanfaatkan untuk Refused Derived Fuel (RDF), menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), hingga memikirkan sesuatu yang kita beli (think before you buy).
Konsumerisme menjadi faktor terbesar produksi sampah meningkat.
"Semakin banyak masyarakat membeli semakin banyak pula sampah yang dihasilkan," jelas Andari.
Masyarakat diharapkan sadar akan nilai-nilai lingkungan seiring pertumbuhan tingkat ekonomi yang baik.
Mengubah pola pikir masyarakat atas tidak bergunanya sampah merupakan hal penting yang dapat mengurangi produksi sampah khususnya di Jakarta.
"Pendidikan terus menerus harus dilakukan, bagaimanapun juga pendidikan merupakan kunci perubahan masyarakat," tutur Andari.
Hendra Aquan, dari Komunitas Transformasi Hijau juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Hendra menyampaikan solusi lain untuk menyadarkan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial yang ada.
Sumber : http://www.beritasatu.com/nusantara/95228-sampah-bukan-lagi-barang-tidak-bermanfaat.html
Jakarta - Sampah memang menjadi faktor utama penyebab banjir dan bencana lainnya. Siapapun setiap hari memproduksi sampah. Hasil pemeriksaan terakhir, produksi sampah mencapai 9.000 ton per hari khususnya di Jakarta. Namun sampah sekarang ini tidak lagi dipersepsikan menjadi sesuatu yang tidak berguna.
"Dari sampah kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan menghasilkan uang," ujar Mohammad Baedowy Pendiri Majestic Buana Group, pengelola sampah sebagai bisnis yang bermanfaat.
Dalam diskusi yang diadakan AQUA Group di GOR Bulungan, Senin (4/2), Baedowy berbagi pengalaman untuk menjadikan generasi sekarang ini untuk gemar mengelola sampah. Diskusi ini sekaligus menjadi Kampanye yang bertajuk Gemar Mengelola Sampah (Gemas).
Hal senada juga diungkapkan Gabriel Andari, Dosen Teknik Lingkungan, Universitas Indonesia, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.
"Sampah bukan hanya sekedar untuk dibuang, sampah mempunyai manfaat," jelasnya.
Masyarakat harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka produksi. Seperti memanfaatkan sampah kembali menjadi bahan baku, memanfaatkan untuk Refused Derived Fuel (RDF), menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), hingga memikirkan sesuatu yang kita beli (think before you buy).
Konsumerisme menjadi faktor terbesar produksi sampah meningkat.
"Semakin banyak masyarakat membeli semakin banyak pula sampah yang dihasilkan," jelas Andari.
Masyarakat diharapkan sadar akan nilai-nilai lingkungan seiring pertumbuhan tingkat ekonomi yang baik.
Mengubah pola pikir masyarakat atas tidak bergunanya sampah merupakan hal penting yang dapat mengurangi produksi sampah khususnya di Jakarta.
"Pendidikan terus menerus harus dilakukan, bagaimanapun juga pendidikan merupakan kunci perubahan masyarakat," tutur Andari.
Hendra Aquan, dari Komunitas Transformasi Hijau juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Hendra menyampaikan solusi lain untuk menyadarkan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial yang ada.
Sumber : http://www.beritasatu.com/nusantara/95228-sampah-bukan-lagi-barang-tidak-bermanfaat.html
Selasa, 20 November 2012
Soal Banjir, Perilaku Masyarakat Juga Harus Berubah
JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang melanda Jakarta sudah merupakan permasalahan klasik di Ibu Kota Indonesia ini. Musim hujan datang, Jakarta sudah pasti mendapat kiriman air dari Bogor dan Depok yang membuat Jakarta dengan struktur tanahnya yang rendah menjadi terendam.
Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.
"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.
"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.
Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.
"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.
Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah
Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.
"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.
"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.
Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.
"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.
Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah
Senin, 18 Juni 2012
Usia 485 Tahun, tapi Masih "Kumpul-Angkut-Buang"
JAKARTA, KOMPAS.com — Kota Jakarta sebentar lagi akan merayakan ulang tahun yang ke-485. Namun, sampai saat ini kota terbesar sekaligus ibu kota Indonesia ini masih mengelola sampah dengan pola konvensional.
"Jakarta sudah berusia 485 tahun, tapi urus sampah masih pakai cara konvensional, kumpul-angkut -buang," kata Ubaidillah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).
Menurut Ubaidillah, penanganan sampah dengan cara demikian merupakan suatu ironi. Setelah sekian tahun, Jakarta masih mengandalkan cara lama yang dipakai sejak zaman Orde Lama, mengumpulkan sampah, mengangkut, dan membuang di tempat pembuangan akhir (TPA).
"Apalagi yang dipakai di TPA Bantar Gebang masih teknik open dumping. Sampah ditumpuk-tumpuk di tempat terbuka," kata Ubay, sapaan Ubaidillah.
Teknik ini bisa menjadi barometer sejauh mana Kota Jakarta memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup. Open dumping atau penumpukan sampah di tempat terbuka pada TPA bukanlah pilihan yang ramah lingkungan karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitar. Apalagi, penanganan yang terpusat pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien.
"Pola penanganan sampah seharusnya terintegrasi dengan pendekatan teknologi yang jelas. Mau diapakan sampah itu, akan dihabiskan, akan didaur ulang, akan diolah menjadi energi alternatif, atau akan diapakan?" katanya.
Menurut Ubay, perencanaan yang lebih serius sudah selayaknya dikedepankan. Pasalnya, seluruh unsur pendukung perencanaan sudah terpetakan dengan jelas. Misalnya, volume sampah per hari di Jakarta, karakteristik sampah, dan sumbernya.
Untuk mendukung langkah tersebut dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Persampahan dinilai masih jalan di tempat lantaran belum adanya perda atau pergub sebagai petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis. Dalam perda atau pergub tersebut, kata Ubay, harus diuraikan secara tegas dan jelas teknik pengolahan sampah yang terintegrasi dengan pendekatan teknologi.
"Misalnya, volume sampah yang mencapai 6.500 ton per hari akan diolah menjadi energi alternatif. Lalu, misalnya dipatok target seluruh Jakarta Timur akan dipasok listrik dari energi alternatif itu," papar Ubay.
Dengan perencanaan dan target yang terarah, ia meyakini akan terjadi perubahan dalam pola penanganan sampah di Jakarta. Selain itu, sampah pun akan mendatangkan manfaat ekonomis bagi pemerintah, bukannya sekadar menghabiskan anggaran.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/16/10490088/Usia.485.Tahun.tapi.Masih.Kumpul-Angkut-Buang
"Jakarta sudah berusia 485 tahun, tapi urus sampah masih pakai cara konvensional, kumpul-angkut -buang," kata Ubaidillah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).
Menurut Ubaidillah, penanganan sampah dengan cara demikian merupakan suatu ironi. Setelah sekian tahun, Jakarta masih mengandalkan cara lama yang dipakai sejak zaman Orde Lama, mengumpulkan sampah, mengangkut, dan membuang di tempat pembuangan akhir (TPA).
"Apalagi yang dipakai di TPA Bantar Gebang masih teknik open dumping. Sampah ditumpuk-tumpuk di tempat terbuka," kata Ubay, sapaan Ubaidillah.
Teknik ini bisa menjadi barometer sejauh mana Kota Jakarta memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup. Open dumping atau penumpukan sampah di tempat terbuka pada TPA bukanlah pilihan yang ramah lingkungan karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitar. Apalagi, penanganan yang terpusat pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien.
"Pola penanganan sampah seharusnya terintegrasi dengan pendekatan teknologi yang jelas. Mau diapakan sampah itu, akan dihabiskan, akan didaur ulang, akan diolah menjadi energi alternatif, atau akan diapakan?" katanya.
Menurut Ubay, perencanaan yang lebih serius sudah selayaknya dikedepankan. Pasalnya, seluruh unsur pendukung perencanaan sudah terpetakan dengan jelas. Misalnya, volume sampah per hari di Jakarta, karakteristik sampah, dan sumbernya.
Untuk mendukung langkah tersebut dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Persampahan dinilai masih jalan di tempat lantaran belum adanya perda atau pergub sebagai petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis. Dalam perda atau pergub tersebut, kata Ubay, harus diuraikan secara tegas dan jelas teknik pengolahan sampah yang terintegrasi dengan pendekatan teknologi.
"Misalnya, volume sampah yang mencapai 6.500 ton per hari akan diolah menjadi energi alternatif. Lalu, misalnya dipatok target seluruh Jakarta Timur akan dipasok listrik dari energi alternatif itu," papar Ubay.
Dengan perencanaan dan target yang terarah, ia meyakini akan terjadi perubahan dalam pola penanganan sampah di Jakarta. Selain itu, sampah pun akan mendatangkan manfaat ekonomis bagi pemerintah, bukannya sekadar menghabiskan anggaran.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/16/10490088/Usia.485.Tahun.tapi.Masih.Kumpul-Angkut-Buang
Rabu, 30 Mei 2012
Tahun 2025 Jakarta Masih Akan Tergenang
ADELAIDE, KOMPAS.com- Di tahun 2025, sebagian besar wilayah Jakarta Utara akan tergenang sekitar 80 sampai 100 sentimeter di atas tanggul penahan rob yang masih ada sekarang. Demikian penjelasan seorang mahasiswa program Doktor asal Indonesia Evi Sofiyah dalam diskusi akademik baru-baru ini di Universitas Adelaide.
Di tahun 2025 atau 2026, akan terjadi fenomena siklus gelombang bulan (moon tidal cycle) yang terjadi dalam siklus 18.6 tahun sekali. Ketika itu gelombang pasang dari laut akan mencapai titik tertinggi ditambah dengan penurunan permukaan tanah, dan banjir kiriman.
Evi Sofiyah meralat pemberitaan sebelumnya bahwa sebagian wilayah Jakarta akan tergenang satu meter di atas tanggul raksasa yang rencananya akan dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta.
Data yang dia sampaikan dalam paparan pada diskusi ilmiah itu dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti asal Belanda, JanJaap Brinkman (Deltares) dan Marco Hartman (HKV consultants) yang dipublikasikan tahun 2008.
Fenomena siklus gelombang bulan ini terakhir kali terjadi bulan November 2007 dimana banjir menewaskan 18 orang dan 300.000 orang terkena dampaknya.
Walaupun sudah ada rencana membangun dinding raksasa guna melindungi Jakarta dari genangan air dari laut, menurut kajian Evi Sofiyah, hal tersebut tidak akan memecahkan masalah Jakarta dari genangan air.
Evi sekarang sedang mengambil program doktor di Departemen Kependudukan, Geografi, dan Lingkungan di Universitas Adelaide.
Menurut kajiannya, berbagai penelitian ilmiah yang sudah dilakukan dan juga sumber data dari media massa, Evi Sofiyah mengatakan bahwa sampai tahun 2016, daerah Jakarta Utara akan tergenang secara berkala.
Menurut laporan koresponden Kompas di Adelaide, L. Sastra Wijaya, Evi Sofiyah juga mengkaji berbagai dampak dari tindakan manusia terhadap lingkungan di seputar Teluk Jakarta. Salah satu usaha yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak adalah melakukan reklamasi guna membangun dinding raksasa tersebut.
Menurut Evi, mengutip situs pemerintah Belanda, dinding raksasa yang dibangun ini sepanjang 36 kilometer dan dibangun 2 kilometer dari garis pantai, dan menurut keterangan dari Gubernur DKI sekarang Fauzi Bowo, dinding itu akan selesai sekitar 15 sampai 20 tahun dari sekarang.
Namun, menurut Evi Sofiyah, pembuatan dinding raksasa ini tidak akan menyelesaikan masalah tergenangnya kota Jakarta, bila tidak disertai usaha lain. "Dinding raksasa itu menahan gelombang dari laut. Tetapi Jakarta juga mendapat banjir kiriman dari belakang dan juga menurunnya permukaan tanah dari tahun ke tahun. Jadi kalau tidak ada upaya yang lebih sinergis untuk mengatasi masalah ini, persoalannya tidak akan terselesaikan." kata Evi Sofiyah.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/29/11235031/Tahun.2025.Jakarta.Masih.Akan.Tergenang
Di tahun 2025 atau 2026, akan terjadi fenomena siklus gelombang bulan (moon tidal cycle) yang terjadi dalam siklus 18.6 tahun sekali. Ketika itu gelombang pasang dari laut akan mencapai titik tertinggi ditambah dengan penurunan permukaan tanah, dan banjir kiriman.
Evi Sofiyah meralat pemberitaan sebelumnya bahwa sebagian wilayah Jakarta akan tergenang satu meter di atas tanggul raksasa yang rencananya akan dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta.
Data yang dia sampaikan dalam paparan pada diskusi ilmiah itu dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti asal Belanda, JanJaap Brinkman (Deltares) dan Marco Hartman (HKV consultants) yang dipublikasikan tahun 2008.
Fenomena siklus gelombang bulan ini terakhir kali terjadi bulan November 2007 dimana banjir menewaskan 18 orang dan 300.000 orang terkena dampaknya.
Walaupun sudah ada rencana membangun dinding raksasa guna melindungi Jakarta dari genangan air dari laut, menurut kajian Evi Sofiyah, hal tersebut tidak akan memecahkan masalah Jakarta dari genangan air.
Evi sekarang sedang mengambil program doktor di Departemen Kependudukan, Geografi, dan Lingkungan di Universitas Adelaide.
Menurut kajiannya, berbagai penelitian ilmiah yang sudah dilakukan dan juga sumber data dari media massa, Evi Sofiyah mengatakan bahwa sampai tahun 2016, daerah Jakarta Utara akan tergenang secara berkala.
Menurut laporan koresponden Kompas di Adelaide, L. Sastra Wijaya, Evi Sofiyah juga mengkaji berbagai dampak dari tindakan manusia terhadap lingkungan di seputar Teluk Jakarta. Salah satu usaha yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak adalah melakukan reklamasi guna membangun dinding raksasa tersebut.
Menurut Evi, mengutip situs pemerintah Belanda, dinding raksasa yang dibangun ini sepanjang 36 kilometer dan dibangun 2 kilometer dari garis pantai, dan menurut keterangan dari Gubernur DKI sekarang Fauzi Bowo, dinding itu akan selesai sekitar 15 sampai 20 tahun dari sekarang.
Namun, menurut Evi Sofiyah, pembuatan dinding raksasa ini tidak akan menyelesaikan masalah tergenangnya kota Jakarta, bila tidak disertai usaha lain. "Dinding raksasa itu menahan gelombang dari laut. Tetapi Jakarta juga mendapat banjir kiriman dari belakang dan juga menurunnya permukaan tanah dari tahun ke tahun. Jadi kalau tidak ada upaya yang lebih sinergis untuk mengatasi masalah ini, persoalannya tidak akan terselesaikan." kata Evi Sofiyah.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/29/11235031/Tahun.2025.Jakarta.Masih.Akan.Tergenang
Selasa, 15 Mei 2012
Tahun 2025, Jakarta Tergenang 1 Meter di Atas Tanggul Raksasa
ADELAIDE, KOMPAS.com - Pada tahun 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan tergenang sekitar 80 sentimeter sampai 100 sentimeter, di atas batas tanggul yang dibuat untuk melindungi kota tersebut dari banjir.
Demikian penjelasan seorang mahasiswa program doktor asal Indonesia, Evi Sofiyah, dalam diskusi akademik baru-baru ini di Universitas Adelaide.
Pada tahun 2025 atau 2026, akan terjadi fenomena siklus gelombang bulan (moon tidal wave) yang terjadi dalam siklus 18.6 tahun sekali. Ketika itu gelombang pasang dari laut akan mencapai titik tertinggi, ditambah dengan penurunan permukaan tanah, dan banjir kiriman.
Fenomena ini terakhir kali terjadi bulan November 2007, ketika banjir menewaskan 18 orang dan 300.000orang terkena dampaknya.
Walaupun sudah ada rencana membangun dinding raksasa guna melindungi Jakarta dari genangan air dari laut, menurut kajian Evi Sofiyah, hal tersebut tidak akan memecahkan masalah Jakarta dari genangan air.
Evi sekarang sedang mengambil program doktor di Departemen Kependudukan, Geografi, dan Lingkungan di Universitas Adelaide. Menurut kajiannya berbagai penelitian ilmiah yang sudah dilakukan dan juga sumber data dari media massa, Evi Sofiyah mengatakan bahwa sampai tahun 2016, daerah Jakarta Utara akan tergenang secara berkala.
Menurut laporan koresponden Kompas di Adelaide, L Sastra Wijaya, Evi Sofiyah juga mengkaji berbagai dampak dari tindakan manusia terhadap lingkungan di seputar Teluk Jakarta. Salah satu usaha yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak adalah melakukan reklamasi guna membangun dinding raksasa tersebut.
Dinding raksasa yang dibangun akan sepanjang 36 kilometer, dan lebarnya 2 kilometer. Menurut keterangan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dinding itu akan selesai sekitar 15 tahun sampai 20 tahun dari sekarang.
Namun menurut Evi Sofiyah, pembuatan dinding raksasa ini tidak akan menyelesaikan masalah tergenangnya kota Jakarta, bila tidak disertai usaha lain.
"Dinding raksasa itu menahan gelombang dari laut. Tetapi Jakarta juga mendapat banjir kiriman dari belakang, dan juga menurunnya permukaan tanah dari tahun ke tahun. Jadi, kalau tidak ada upaya yang lebih sinergis untuk mengatasi masalah ini, persoalannya tidak akan terselesaikan." kata Evi Sofiyah.
Menanggapi kampanye pemilihan gubernur yang sedang berlangsung di Jakarta sekarang ini, Evi Sofiyah memperhatikan bahwa masalah lingkungan tidak banyak mendapatkan perhatian dari para calon gubernur yang ada.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/14/16521598/Tahun.2025.Jakarta.Tergenang.1.Meter.di.Atas.Tanggul.Raksasa
Demikian penjelasan seorang mahasiswa program doktor asal Indonesia, Evi Sofiyah, dalam diskusi akademik baru-baru ini di Universitas Adelaide.
Pada tahun 2025 atau 2026, akan terjadi fenomena siklus gelombang bulan (moon tidal wave) yang terjadi dalam siklus 18.6 tahun sekali. Ketika itu gelombang pasang dari laut akan mencapai titik tertinggi, ditambah dengan penurunan permukaan tanah, dan banjir kiriman.
Fenomena ini terakhir kali terjadi bulan November 2007, ketika banjir menewaskan 18 orang dan 300.000orang terkena dampaknya.
Walaupun sudah ada rencana membangun dinding raksasa guna melindungi Jakarta dari genangan air dari laut, menurut kajian Evi Sofiyah, hal tersebut tidak akan memecahkan masalah Jakarta dari genangan air.
Evi sekarang sedang mengambil program doktor di Departemen Kependudukan, Geografi, dan Lingkungan di Universitas Adelaide. Menurut kajiannya berbagai penelitian ilmiah yang sudah dilakukan dan juga sumber data dari media massa, Evi Sofiyah mengatakan bahwa sampai tahun 2016, daerah Jakarta Utara akan tergenang secara berkala.
Menurut laporan koresponden Kompas di Adelaide, L Sastra Wijaya, Evi Sofiyah juga mengkaji berbagai dampak dari tindakan manusia terhadap lingkungan di seputar Teluk Jakarta. Salah satu usaha yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak adalah melakukan reklamasi guna membangun dinding raksasa tersebut.
Dinding raksasa yang dibangun akan sepanjang 36 kilometer, dan lebarnya 2 kilometer. Menurut keterangan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dinding itu akan selesai sekitar 15 tahun sampai 20 tahun dari sekarang.
Namun menurut Evi Sofiyah, pembuatan dinding raksasa ini tidak akan menyelesaikan masalah tergenangnya kota Jakarta, bila tidak disertai usaha lain.
"Dinding raksasa itu menahan gelombang dari laut. Tetapi Jakarta juga mendapat banjir kiriman dari belakang, dan juga menurunnya permukaan tanah dari tahun ke tahun. Jadi, kalau tidak ada upaya yang lebih sinergis untuk mengatasi masalah ini, persoalannya tidak akan terselesaikan." kata Evi Sofiyah.
Menanggapi kampanye pemilihan gubernur yang sedang berlangsung di Jakarta sekarang ini, Evi Sofiyah memperhatikan bahwa masalah lingkungan tidak banyak mendapatkan perhatian dari para calon gubernur yang ada.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/14/16521598/Tahun.2025.Jakarta.Tergenang.1.Meter.di.Atas.Tanggul.Raksasa
Langganan:
Postingan
(
Atom
)