Macet Jakarta Meluas ke Jalan Kampung

JAKARTA – Kemacetan di Jakarta saat ini makin parah. Tidak hanya terjadi di jalan-jalan protokol atau jalan utama, kemacetan di wilayah ibu kota mulai meluas dan menyebar ke jalan-jalan kampung.

Berdasar data terbaru dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, kemacetan di ibu kota saat ini naik sekitar 9,5 persen dibandingkan tahun lalu. Selain jalur-jalur utama, jalan-jalan sekunder atau gang-gang kecil di kawasan padat kini juga tidak luput dari kemacetan.

Data Ditlantas Polda Metro Jaya menyebut, tahun lalu total kendaraan yang hilir-mudik di jalan-jalan ibu kota mencapai 16.043.689 unit. Sejak awal tahun ini terdapat penambahan 75 kendaraan baru setiap hari. Jika pertambahan itu tidak segera diantisipasi, jumlah total kendaraan di Jakarta akhir tahun ini bakal naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pertambahan kendaraan tersebut membuat kemacetan kian sulit teratasi.

Ironisnya, meski jumlah kendaraan terus bertambah, luas jalan di Jakarta semakin ’’menyusut’’. Tahun ini jalan di wilayah ibu kota tercatat hanya sepanjang 7.650 km dan selebar 40,1 km. Padahal, jalan tersebut setiap hari dilintasi sekitar 21 juta unit kendaraan dari dalam atau luar Jakarta. Jumlah kendaraan yang tinggi itu tak sebanding dengan daya tampung jalan. Akibatnya, kemacetan tidak bisa dihindari, terutama saat jam-jam sibuk.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Mertro Jaya Kombespol Restu Mulya Budyanto mengatakan, pihaknya akan berupaya memaksimalkan anggota satlantas di lapangan untuk mengatasi problem kemacetan tersebut. Mereka akan dikerahkan untuk mengatur kendaraan agar tidak saling serobot.

Dia meyakini langkah masih bisa sedikit mengurai kepadatan arus lalu lintas. Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov DKI. Dia beralasan masalah kemacetan lalu lintas tak hanya menjadi tanggung jawab polisi. ’’Kita akan berbicara dengan semua pihak yang terkait. Kemacetan lalu lintas adalah masalah bersama,’’ katanya Rabu (14/5).

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan membenarkan bahwa kemacetan di Jakarta disebabkan oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan. Sayangnya, kata dia, hal itu tidak disertai dengan peran asosiasi industri kendaraan bermotor.

Menurut dia, seharusnya kalangan industri itu ikut membantu pemprov dalam mengatasi kemacetan. Sebab, mereka meraup keuntungan tidak sedikit dari penjualan kendaraan bermotor kepada warga di Jakarta.

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di wilayah ibu kota, terang dia, kalangan industri dan agen tunggal pemegang merek (ATPM) seharusnya mewujudkan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Salah satu caranya adalah menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk kegiatan yang riil. Kegiatan tersebut bisa berupa sosialisasi peningkatan kesadaran warga terhadap ketertiban lalu lintas.

’’Para pengusaha jangan hanya mencari keuntungan. Mereka juga harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan dana CSR untuk kepentingan tertib lalu lintas,’’ tutur Edison.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/05/15/234580/Macet-Jakarta-Meluas-ke-Jalan-Kampung-

Kelola Sampah Jakarta, Warga Bisa Dapat Insentif

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jakarta menjanjikan insentif bagi warga yang mengelola sampah sendiri di lingkungan sekitarnya. Imbalan untuk warga ini akan diberikan secara perorangan maupun badan usaha.

"Ini penghargaan buat warga," kata Kepala Dinas Kebersihan Jakarta, Unu Nurdin, di Balai Kota Jakarta, Senin 27 Mei 2013.

Ia mengatakan, insentif untuk pengelolaan sampah diatur dalam peraturan daerah yang baru disahkan pekan lalu. Dalam pasal 89 aturan itu, insentif terdiri dari dua macam, yakni insentif fiskal dan insentif non fiskal.

Insentif fiskal, kata Unu, berupa uang, dana bergulir, atau keringanan pajak daerah dan pengurangan retribusi. Sementara insentif non fiskal bisa berupa kemudahan dalam perizinan atau dalam bentuk penghargaan.

Memang, dalam aturan tidak disebutkan berapa banyak uang yang akan diterima warga jika mengelola sampah. Namun, nantinya pemberian insentif akan diusulkan dari Dinas Kebersihan ke Gubernur Jakarta.

"Penerima insentif berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan tim yang dibentuk Gubernur," kata Unu.

Unu berharap Perda ini mendorong warga berpartisipasi mengolah sampah Jakarta. Dia juga berharap ada inisiatif perusahaan-perusahaan di Jakarta. Menurutnya, ada dua perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengelolaan sampah sendiri, yaitu PT Astra Internasional Tbk dan PT Ciputra Development Tbk. Pengelolaan sampah itu akan jadi bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. "CSR kan juga untuk kepedulian lingkungan," ujar Unu.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/27/083483653/Kelola-Sampah-Jakarta-Warga-Bisa-Dapat-Insentif

Potensi Kerugian Banjir Jakarta Diperkirakan Hingga Rp 32 T

Jumlah tersebut diperkirakan melonjak, karena sejumlah jalan di Jakarta masih tergenang banjir hingga kini.

Jakarta - Total kerugian akibat banjir besar yang melanda Jakarta dan beberapa daerah di sekitarnya, beberapa waktu lalu, diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.

"Angka kerugian banjir ini sebesar Rp 32 triliun. Meliputi potential lost di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sekitar Rp 7 triliun- Rp 8 triliun, dan dana untuk pemulihan perekonomian kawasan tersebut, yang diperkirakan mencapai 3-4 kali lipat, atau sekitar Rp 21 trilin –Rp 32 triliun," kata Ketua Umum Srikandi HANURA Yani Miryam dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (30/1).

Pada kesempatan itu, Yani sangat menyayangkan besarnya potensi kerugian tersebut. Sebab, dana sebesar Rp 32 triliun dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang memadai di Jabodetabek. Karena itu, Yani mendesak pemerintah segera menuntaskan permasalahan banjir, yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi kalangan industri dan perekonomian nasional.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan banjir. Sampai saat ini, sejumlah jalanan di Jakarta juga belum bisa dilalui karena terendam banjir. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dipastikan kerugian akan melonjak tajam, dan masyarakat yang menanggung kerugian tersebut," kata Yani.

Lebih lanjut Yani mengusulkan beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah dan kalangan industri dalam menyikapi banjir secara komprehensif di sektor infrastruktur, alokasi pendanaan, dan dukungan politik.

Langkah antisipasi sektor infrastruktur, antara lain mempercepat pembangunan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) senilai Rp 1,427 triliun, untuk menambah kapasitas Kanal Banjir Barat. Membangun sudetan sepanjang 2,1 kilometer dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, untuk mengurangi debit air yang mengarah ke Jakarta dengan anggaran Rp 700 miliar. Dan mengeruk kali atau menormalisasi kali sungai-sungai besar.

"Kami juga mengusulkan untuk mempercepat pembuatan 10 ribu sumur resapan, membangun terowongan multifungsi (deep tunel) dengan investasi sekitar Rp 16 triliun, dan mempercepat pembangunan Waduk Ciawi, melakukan pendekatan lestari, memperbaiki lahan di hulu dan hilir dengan memperbanyak tutupan hijau agar menyerap air lebih banyak, menambah kawasan resapan dan mengembalikan fungsi tempat parkir air dan memperketat pengawasan implementasi aturan koefisien dasar bangunan," ujarnya.

"Karena itu kendala lahan harus segera dituntaskan," sambungnya.

Yani menambahkan, upaya mendukung pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai antisipasi banjir, dapat dilakukan dengan berbagai dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dia mencontohkan pembangunan terowongan multifungsi (deep tunel) dengan investasi sekitar Rp 16 triliun, seharusnya dibangun dengan dana bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah DKI Jakarta, dan investor.

Selain itu, katanya, penggalangan dana untuk program penanggulangan banjir juga bisa dilakukan dengan menggandeng kalangan dunia usaha, agar mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nyamendukung program-program tersebut.

"Kami mendorong agar corporate mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program penanggulangan banjir. Dengan demikian, masalah banjir bisa diselesaikan secara bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah dan corporate," jelas Yani.

Dia menegaskan pihaknya juga mendorong agar semua partai politik memberikan dukungan nyata kepada pemerintah pusat dan daerah terkait penuntasan masalah banjir tersebut. Sebab, stabilitas Negara juga ditunjukkan oleh ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk penanganan permasalahan banjir.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/94311-potensi-kerugian-banjir-jakarta-diperkirakan-hingga-rp-32-t.html