Jakarta - 88 Tahun yang lalu, Stasiun Jakarta Kota dibangun untuk merayakan 50 tahun kereta api di Hindia Belanda. Siapa sangka, stasiun yang kini jadi salah satu bangunan bersejarah ini pernah jadi yang terbesar di ASEAN.
Kawasan Kota Tua Jakarta memang banjir akan bangunan kuno yang penuh sejarah. Salah satu yang bersejarah adalah Stasiun Jakarta Kota atau yang disebut juga sebagai Beos. Ternyata, stasiun yang satu ini pernah jadi yang terbesar se-ASEAN.
"Dahulu, Stasiun Jakarta Kota jadi yang terbesar pada masanya," ujar pendiri Komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali dalam bincang bersama detikTravel, Selasa (28/5/2013).
Dalam kesempatan berbeda Kahumas PT KAI Daops I, Sukendar Mulya mengatakan ada 13 peron di Stasiun Jakarta Kota. Tak heran jika stasiun ini jadi yang terbesar pada masanya. Hingga kini pun, stasiun ini masih jadi yang tersibuk di Jakarta.
"Ada 580 KRL bolak-balik setiap harinya, dan mengangkut sekitar 13 ribu penumpang per hari," kata Sukendar kepada detikTravel, Selasa (28/5).
Ini terjadi karena stasiun yang juga merupakan cagar budaya ini merupakan stasiun paling ujung. Semua tujuan berakhir dan berawal di stasiun ini. Anda bisa merasakan keramaiannya saat pagi atau sore hari.
Dibangun pada tahun 1925, stasiun ini memiliki gaya yang menurut Asep cukup unik dan mewakili zamannya. Memang pada masa itu, pembangunan di sekitar Jakarta yang dulu disebut Batavia memiliki gaya yang sama yaitu Art Deco.
"Bentuk stasiun ini senada seperti yang ada di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis dan Belanda," lanjut Sukendar.
Tidak seperti bangunan tradisional umum yang ada di Indonesia, Stasiun Jakarta Kota memiliki arsitektur yang berbeda. Kembali kepada Asep, dia mengatakan hal itu bisa dilihat dari pilar-pilarnya dan garis-garis lurus baik yang horizontal ataupun yang vertikal.
Untuk ukuran bangunan kuno, stasiun yang selesai pada tahun 1929 ini termasuk yang masih awet. Meski sudah mengalami beberapa kali pemugaran dan perbaikan, tapi bangunan utamanya masih terbilang kokoh.
Ditambah dengan konstruksinya yang anti gempa. Karena, menurut Asep, tiang-tiang di sana menggunakan sistem engsel. Jadi walaupun terkena getaran, tidak akan mudah rubuh.
Sumber : http://travel.detik.com/read/2013/05/30/143351/2260390/1383/ternyata-stasiun-jakarta-kota-pernah-jadi-yang-terbesar-se-asean?991104topnews
Jumat, 31 Mei 2013
Kamis, 30 Mei 2013
Buruknya Transportasi Umum Jadi Penyebab Kemacetan Jakarta
Metrotvnews.com, Jakarta: Pelayanan buruk dari transportasi umum di Jakarta seperti bus TransJakarta, kopaja, mikrolet, dan metro mini merupakan pemicu kemacetan di Ibu Kota. Hal itu dikatakan Kepala Unit Pengelola TransJakarta Mohammad Akbar, Selasa (28/5).
Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.
Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.
"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.
Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.
Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.
"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.
Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.
Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.
"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta
Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.
Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.
"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.
Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.
Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.
"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.
Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.
Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.
"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta
Rabu, 29 Mei 2013
Normalisasi Waduk Pluit tak Semudah Balikkan Telapak Tangan
Metrotvnews.com, Jakarta: Tak mudah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Realisasi rencana pemerintah dengan kesepakatan warga yang akan direlokasi masih belum menemukan titik temu.
Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.
Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.
Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.
Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.
Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.
Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan
Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.
Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.
Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.
Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.
Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.
Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan
Selasa, 28 Mei 2013
Kelola Sampah Jakarta, Warga Bisa Dapat Insentif
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jakarta menjanjikan insentif bagi warga yang mengelola sampah sendiri di lingkungan sekitarnya. Imbalan untuk warga ini akan diberikan secara perorangan maupun badan usaha.
"Ini penghargaan buat warga," kata Kepala Dinas Kebersihan Jakarta, Unu Nurdin, di Balai Kota Jakarta, Senin 27 Mei 2013.
Ia mengatakan, insentif untuk pengelolaan sampah diatur dalam peraturan daerah yang baru disahkan pekan lalu. Dalam pasal 89 aturan itu, insentif terdiri dari dua macam, yakni insentif fiskal dan insentif non fiskal.
Insentif fiskal, kata Unu, berupa uang, dana bergulir, atau keringanan pajak daerah dan pengurangan retribusi. Sementara insentif non fiskal bisa berupa kemudahan dalam perizinan atau dalam bentuk penghargaan.
Memang, dalam aturan tidak disebutkan berapa banyak uang yang akan diterima warga jika mengelola sampah. Namun, nantinya pemberian insentif akan diusulkan dari Dinas Kebersihan ke Gubernur Jakarta.
"Penerima insentif berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan tim yang dibentuk Gubernur," kata Unu.
Unu berharap Perda ini mendorong warga berpartisipasi mengolah sampah Jakarta. Dia juga berharap ada inisiatif perusahaan-perusahaan di Jakarta. Menurutnya, ada dua perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengelolaan sampah sendiri, yaitu PT Astra Internasional Tbk dan PT Ciputra Development Tbk. Pengelolaan sampah itu akan jadi bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. "CSR kan juga untuk kepedulian lingkungan," ujar Unu.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/27/083483653/Kelola-Sampah-Jakarta-Warga-Bisa-Dapat-Insentif
"Ini penghargaan buat warga," kata Kepala Dinas Kebersihan Jakarta, Unu Nurdin, di Balai Kota Jakarta, Senin 27 Mei 2013.
Ia mengatakan, insentif untuk pengelolaan sampah diatur dalam peraturan daerah yang baru disahkan pekan lalu. Dalam pasal 89 aturan itu, insentif terdiri dari dua macam, yakni insentif fiskal dan insentif non fiskal.
Insentif fiskal, kata Unu, berupa uang, dana bergulir, atau keringanan pajak daerah dan pengurangan retribusi. Sementara insentif non fiskal bisa berupa kemudahan dalam perizinan atau dalam bentuk penghargaan.
Memang, dalam aturan tidak disebutkan berapa banyak uang yang akan diterima warga jika mengelola sampah. Namun, nantinya pemberian insentif akan diusulkan dari Dinas Kebersihan ke Gubernur Jakarta.
"Penerima insentif berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan tim yang dibentuk Gubernur," kata Unu.
Unu berharap Perda ini mendorong warga berpartisipasi mengolah sampah Jakarta. Dia juga berharap ada inisiatif perusahaan-perusahaan di Jakarta. Menurutnya, ada dua perusahaan yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengelolaan sampah sendiri, yaitu PT Astra Internasional Tbk dan PT Ciputra Development Tbk. Pengelolaan sampah itu akan jadi bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. "CSR kan juga untuk kepedulian lingkungan," ujar Unu.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/27/083483653/Kelola-Sampah-Jakarta-Warga-Bisa-Dapat-Insentif
Senin, 27 Mei 2013
Pengolahan Sampah di Jakarta Akan Berbasis Bisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun depan akan menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis bisnis. Garis besar konsepnya adalah menggandeng masyarakat atau badan usaha untuk memberdayakan sampah.
"Jadi penanganan sampah sudah tidak sekadar angkut ke tempat pembuangan sampah," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, Ahad, 26 Mei 2013. "Itu model kuno."
Unu menjelaskan, model kuno semacam ini menelan biaya yang besar, terutama dalam hal tipingfee atau pengelolaan sampah per ton. "Tercatat DKI Jakarta bisa mengeluarkan biaya hingga Rp 400 ribu per ton per hari. Padahal sampah di Ibu Kota bisa mencapai 1.200 ton per hari."
Untuk itu, Unu menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan gubernur yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pegelolaan Sampah, yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Isi dari peraturan gubernur tersebut akan mengatur bagaimana hubungan bussines to bussines dalam pengelolaan sampah. Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan mengenai adanya kemitraan, terutama dalam hal daur ulang dan pengolahan sampah.
"Bahkan kemitraan ini bisa dilakukan di tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga (RT)," ujar Unu. Masyarakat dalam perda ini bisa menggandeng pelaku usaha sehingga sampah memiliki nilai ekonomis.
Nah, perda ini juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada masyarakat atau kelompok di dalamnya untuk hal pengelolaan sampah. Suntikan ini bisa berupa fiskal, seperti modal; atau non-fiskal, seperti pendampingan.
Unu mengatakan, ketentuan mengenai adanya pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis ini merupakan kemajuan jika dibanding aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi yang lebih menonjol.
"Sanksi itu belakangan, yang penting adalah nilai edukasi," kata Unu. Menurut dia, jika masyarakat diberi motivasi soal pengelolaan sampah, bisa membantu mengurangi beban sampah di Jakarta.
Menurut Unu, kemungkinan pergub turunan dari perda ini selesai digodok Oktober. Dengan demikian, akhir tahun atau memasuki awal tahun 2014, bisa mulai disosialisasikan di masyarakat.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/26/083483277/Pengolahan-Sampah-di-Jakarta-Akan-Berbasis-Bisnis
"Jadi penanganan sampah sudah tidak sekadar angkut ke tempat pembuangan sampah," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, Ahad, 26 Mei 2013. "Itu model kuno."
Unu menjelaskan, model kuno semacam ini menelan biaya yang besar, terutama dalam hal tipingfee atau pengelolaan sampah per ton. "Tercatat DKI Jakarta bisa mengeluarkan biaya hingga Rp 400 ribu per ton per hari. Padahal sampah di Ibu Kota bisa mencapai 1.200 ton per hari."
Untuk itu, Unu menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan gubernur yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pegelolaan Sampah, yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Isi dari peraturan gubernur tersebut akan mengatur bagaimana hubungan bussines to bussines dalam pengelolaan sampah. Dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan mengenai adanya kemitraan, terutama dalam hal daur ulang dan pengolahan sampah.
"Bahkan kemitraan ini bisa dilakukan di tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga (RT)," ujar Unu. Masyarakat dalam perda ini bisa menggandeng pelaku usaha sehingga sampah memiliki nilai ekonomis.
Nah, perda ini juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada masyarakat atau kelompok di dalamnya untuk hal pengelolaan sampah. Suntikan ini bisa berupa fiskal, seperti modal; atau non-fiskal, seperti pendampingan.
Unu mengatakan, ketentuan mengenai adanya pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis ini merupakan kemajuan jika dibanding aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi yang lebih menonjol.
"Sanksi itu belakangan, yang penting adalah nilai edukasi," kata Unu. Menurut dia, jika masyarakat diberi motivasi soal pengelolaan sampah, bisa membantu mengurangi beban sampah di Jakarta.
Menurut Unu, kemungkinan pergub turunan dari perda ini selesai digodok Oktober. Dengan demikian, akhir tahun atau memasuki awal tahun 2014, bisa mulai disosialisasikan di masyarakat.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/26/083483277/Pengolahan-Sampah-di-Jakarta-Akan-Berbasis-Bisnis
Jumat, 24 Mei 2013
Pelan tapi Pasti, Waduk Pluit Mulai Terlihat
JAKARTA, KOMPAS.com — Deru empat mesin backhoe terus terdengar di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kerja tiada henti itu telah menampakkan hasil nyata, kini wajah Waduk Pluit mulai terlihat lebih jelas.
Mesin backhoe tersebut diletakkan di bantaran waduk, terlihat seperti mengapung di tepi waduk. Padahal, tangan besi itu tidak mengapung, tetapi menyentuh dasar waduk yang sudah dangkal tertutup lumpur di sisi timur. Roda mesin yang berupa rantai besar dari besi untuk menjalankan mesin tersebut memiliki ketinggian sekitar dua meter. Artinya, kedalaman waduk itu tidak sampai dua meter karena tidak seluruh roda mesin itu tertutup air.
Waduk Pluit seharusnya memiliki kedalaman sepuluh meter. Namun, karena terus mengalami pendangkalan, kini kedalamannya hanya antara satu dan tiga meter. Waduk ini memiliki luas 80 hektar, kini 20 persennya telah diokupasi oleh rumah-rumah liar di bantarannya.
Pengerukan ini mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan Pluit pada awal tahun ini. Waktu itu, rumah-rumah yang berada di bantaran waduk nyaris menghilang tertutup air. Waduk Pluit berubah layaknya tempat pembuangan sampah raksasa, fungsinya sebagai waduk sudah tidak dapat disandangnya.
Selain sampah, penyempitan lahan oleh pembangunan rumah atau bangunan lain di bantarannya menjadi salah satu penyebab kawasan ini tak lagi berfungsi maksimal menjadi kantong air. Itu sebabnya kawasan tersebut kerap dilanda banjir besar.
Karena itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pemimpin Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk seperti semula. Lumpur dan tanah yang menutupi waduk terus-menerus dikeruk, dan akhirnya air di dalam waduk mulai terlihat. Tumpukan sampah yang menyelimuti badan waduk akhirnya mulai menghilang.
"Sebelum dikeruk, isinya sampah semua ini. Baru kali ini saya lihat waduknya," kata Sukoco Daulat, seorang penjaga warung makan di pinggir Waduk Pluit, tepatnya di depan eks lapangan futsal di sisi timur waduk, Kamis (23/5/2013).
Sukoco berharap agar pengerjaan normalisasi waduk itu cepat terselesaikan. "Agar tidak banjir lagi," ujarnya.
Saat ini waduk itu masih dipenuhi eceng gondok dan endapan lumpur. Mesin-mesin berat terus melakukan pekerjaan besar mengeruk lumpur agar waduk ini semakin jelas terlihat. Sementara itu, beberapa petugas keamanan dari kepolisian terlihat memantau dan menjaga proses pengerjaannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/23/1525288/Pelan.tapi.Pasti.Waduk.Pluit.Mulai.Terlihat
Mesin backhoe tersebut diletakkan di bantaran waduk, terlihat seperti mengapung di tepi waduk. Padahal, tangan besi itu tidak mengapung, tetapi menyentuh dasar waduk yang sudah dangkal tertutup lumpur di sisi timur. Roda mesin yang berupa rantai besar dari besi untuk menjalankan mesin tersebut memiliki ketinggian sekitar dua meter. Artinya, kedalaman waduk itu tidak sampai dua meter karena tidak seluruh roda mesin itu tertutup air.
Waduk Pluit seharusnya memiliki kedalaman sepuluh meter. Namun, karena terus mengalami pendangkalan, kini kedalamannya hanya antara satu dan tiga meter. Waduk ini memiliki luas 80 hektar, kini 20 persennya telah diokupasi oleh rumah-rumah liar di bantarannya.
Pengerukan ini mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan Pluit pada awal tahun ini. Waktu itu, rumah-rumah yang berada di bantaran waduk nyaris menghilang tertutup air. Waduk Pluit berubah layaknya tempat pembuangan sampah raksasa, fungsinya sebagai waduk sudah tidak dapat disandangnya.
Selain sampah, penyempitan lahan oleh pembangunan rumah atau bangunan lain di bantarannya menjadi salah satu penyebab kawasan ini tak lagi berfungsi maksimal menjadi kantong air. Itu sebabnya kawasan tersebut kerap dilanda banjir besar.
Karena itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pemimpin Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk seperti semula. Lumpur dan tanah yang menutupi waduk terus-menerus dikeruk, dan akhirnya air di dalam waduk mulai terlihat. Tumpukan sampah yang menyelimuti badan waduk akhirnya mulai menghilang.
"Sebelum dikeruk, isinya sampah semua ini. Baru kali ini saya lihat waduknya," kata Sukoco Daulat, seorang penjaga warung makan di pinggir Waduk Pluit, tepatnya di depan eks lapangan futsal di sisi timur waduk, Kamis (23/5/2013).
Sukoco berharap agar pengerjaan normalisasi waduk itu cepat terselesaikan. "Agar tidak banjir lagi," ujarnya.
Saat ini waduk itu masih dipenuhi eceng gondok dan endapan lumpur. Mesin-mesin berat terus melakukan pekerjaan besar mengeruk lumpur agar waduk ini semakin jelas terlihat. Sementara itu, beberapa petugas keamanan dari kepolisian terlihat memantau dan menjaga proses pengerjaannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/23/1525288/Pelan.tapi.Pasti.Waduk.Pluit.Mulai.Terlihat
Kamis, 23 Mei 2013
Asyik, Saat Jakarta Macet Bisa Nikmati Spa di Dalam Bus Ini
Molto memahami kesibukan wanita yang jarang memiliki waktu untuk memanjakan diri. Brand pewangi baju tersebut menghadirkan program Molto Gold Spa Bus untuk mengantar Anda pulang ke rumah dan mendapatkan treatment spesial selama berada di perjalanan. Serta ditemani dengan keharuman aromaterapi dari wangi Molton Essence Gold yang menenangkan.
Tujuan program ini adalah agar wanita bisa keluar dari rutinitas yang ada. Biasanya wanita lelah dan jenuh saat jalan pulang karena macet. Dengan bus spesial tersebut akan mengubah momen yang tidak menyenangkan di jalan menjadi lebih menyenangkan dengan treatment pijatan.
"Selama perjalanan ke rumah akan diberikan treatment foot and back massage dengan aroma Molto Essesnce Gold. Pegal dan Bete di perjalan akan hilang dan semangat kembali untuk bertemu keluarga," ujar Anggya Kumala, Senior Brand Manager Molto saat acara Me Time Bersama Molto Gold Spa Bus di Mango Tree Bisro, Epiwalk Mall, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2013).
Bus disulap menjadi ruangan spa yang menenangkan. Tersedia delapan kursi santai dengan delapan terapis profesional yang siap memanjakan Anda selama perjalanan.
Program ini tidak dipungut biaya. Anda cukup mendaftarkan diri ke website Molto Gold Spa Bus. Sensasi spa di dalam bus ini bisa dinikmati di Jakarta, Bandung dan Surabaya.
Untuk di Jakarta tempat penjemputannya di FX Sudirman dan Plaza Festival Kuningan dan diantar ke Summarecon Mall BSD, Metropolitan Mall Bekasi, Cibubur Junction dan Supermall Lippo Karawaci. Program ini berlangsung dari 22 Mei sampai 23 Juni 2013.
Sumber : http://wolipop.detik.com/read/2013/05/22/165315/2253235/234/asyik-saat-jakarta-macet-bisa-nikmati-spa-di-dalam-bus-ini?880004835
Tujuan program ini adalah agar wanita bisa keluar dari rutinitas yang ada. Biasanya wanita lelah dan jenuh saat jalan pulang karena macet. Dengan bus spesial tersebut akan mengubah momen yang tidak menyenangkan di jalan menjadi lebih menyenangkan dengan treatment pijatan.
"Selama perjalanan ke rumah akan diberikan treatment foot and back massage dengan aroma Molto Essesnce Gold. Pegal dan Bete di perjalan akan hilang dan semangat kembali untuk bertemu keluarga," ujar Anggya Kumala, Senior Brand Manager Molto saat acara Me Time Bersama Molto Gold Spa Bus di Mango Tree Bisro, Epiwalk Mall, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2013).
Bus disulap menjadi ruangan spa yang menenangkan. Tersedia delapan kursi santai dengan delapan terapis profesional yang siap memanjakan Anda selama perjalanan.
Program ini tidak dipungut biaya. Anda cukup mendaftarkan diri ke website Molto Gold Spa Bus. Sensasi spa di dalam bus ini bisa dinikmati di Jakarta, Bandung dan Surabaya.
Untuk di Jakarta tempat penjemputannya di FX Sudirman dan Plaza Festival Kuningan dan diantar ke Summarecon Mall BSD, Metropolitan Mall Bekasi, Cibubur Junction dan Supermall Lippo Karawaci. Program ini berlangsung dari 22 Mei sampai 23 Juni 2013.
Sumber : http://wolipop.detik.com/read/2013/05/22/165315/2253235/234/asyik-saat-jakarta-macet-bisa-nikmati-spa-di-dalam-bus-ini?880004835
Rabu, 22 Mei 2013
Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Didenda Rp 50.000
JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengesahkan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sampah. Siapa pun yang membuang sampah di tempat umum dapat dikenai uang paksa sebesar Rp 50.000.
Berdasarkan draf perda yang diterima wartawan, Pasal 130 poin B dalam perda itu mengatur tentang sanksi administratif berupa uang paksa bagi setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah, dan atau bangkai binatang ke sungai, kali, kanal, waduk, situ, saluran air limbah, jalan, taman, atau tempat umum. Pelanggaran ini dikenakan uang paksa sebesar Rp 50.000.
Pada pasal yang sama dengan poin A, Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada setiap orang yang dengan sengaja terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan dengan uang paksa paling banyak Rp 100.000.
Sanksi lebih berat dikenakan kepada penanggung jawab atau pengelola permukiman atau perusahaan yang mengabaikan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 127 disebutkan bahwa penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, khusus yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) terkena sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 10 juta atau paling banyak Rp 50 juta.
Nadjamatul Faizah, salah seorang anggota DPRD yang membacakan draf peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tersebut mengatakan, maksud dan tujuan penetapan perda itu adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Perda itu juga bertujuan agar masyarakat mampu menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
Nadjamatul mengatakan, perda ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerja bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Diharapkan, dengan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, dapat menjadikan Jakarta menjadi kota yang bersih dan terhindar dari timbunan sampah yang akhir-akhir ini menumpuk di sudut kota Jakarta," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Ibu Kota agar tidak membuang sampah secara sembarangan dan lingkungan tetap terjaga dari situasi kotor dan tak nyaman.
Tahapan peraturan daerah itu belum selesai. Perda tentang Pengolahan Sampah DKI tersebut belum memiliki nomor hingga disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/21/18543938/Buang.Sampah.Sembarangan.di.Jakarta.Didenda.Rp.50.000
Berdasarkan draf perda yang diterima wartawan, Pasal 130 poin B dalam perda itu mengatur tentang sanksi administratif berupa uang paksa bagi setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah, dan atau bangkai binatang ke sungai, kali, kanal, waduk, situ, saluran air limbah, jalan, taman, atau tempat umum. Pelanggaran ini dikenakan uang paksa sebesar Rp 50.000.
Pada pasal yang sama dengan poin A, Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada setiap orang yang dengan sengaja terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan dengan uang paksa paling banyak Rp 100.000.
Sanksi lebih berat dikenakan kepada penanggung jawab atau pengelola permukiman atau perusahaan yang mengabaikan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 127 disebutkan bahwa penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, khusus yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) terkena sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 10 juta atau paling banyak Rp 50 juta.
Nadjamatul Faizah, salah seorang anggota DPRD yang membacakan draf peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tersebut mengatakan, maksud dan tujuan penetapan perda itu adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Perda itu juga bertujuan agar masyarakat mampu menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
Nadjamatul mengatakan, perda ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerja bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Diharapkan, dengan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, dapat menjadikan Jakarta menjadi kota yang bersih dan terhindar dari timbunan sampah yang akhir-akhir ini menumpuk di sudut kota Jakarta," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Ibu Kota agar tidak membuang sampah secara sembarangan dan lingkungan tetap terjaga dari situasi kotor dan tak nyaman.
Tahapan peraturan daerah itu belum selesai. Perda tentang Pengolahan Sampah DKI tersebut belum memiliki nomor hingga disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/21/18543938/Buang.Sampah.Sembarangan.di.Jakarta.Didenda.Rp.50.000
Selasa, 21 Mei 2013
Demi Warga Waduk Pluit, Pemerintah Tata Rusun
TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Dinas Perumahan Jonathan Pasodung mengatakan pihaknya berencana menata kembalinya Rumah Susun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Penataan agar bisa ditempati oleh warga gusuran dari bantaran Waduk Pluit yang tengah dinormalisasi.
Jonatahan mengatakan, penataan itu meliputi dua hal, yaitu penambahan blok di Rusun Muara Baru serta menertibkan warga yang menghuni secara liar unit unit di rusun tersebut. "Kadis Perumagan saat ini tengah ditugaskan untik menginventarisir warga yang ada di Rusun Muara Baru," ujar Jonathan kepada wartawan besok.
Terkait penertiban, Jonathan berkata, bahwa jumlah unit yang penghuninya harus ditertibkan adalag kesemua unit. Karena Rusun Muara Baru saat ini terdiri atas enam blok, maka total ada 400 unit yang penghuninya harus ditata.
Penertiban itu, kata Jonathan, adalah dengan mendata dan mengecek kembali apakah mereka adalah kategori layak menghuni rusun. Kategori itu ditentukan faktor seperti apakah mereka warga Waduk Pluit atau korban banjir, apakah mereka memiliki KTP DKI Jakarta, dan apakah mereka tidak memiliki tempat tinggal.
"Kalau ternyata memang mereka layak menghuni, kami tak segan buatkan surat perjanjian sewanya. Kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat, ya mereka kami keluarkan,"ujar Jonathan tegas. Ia juga mengatakan hal penertiban tengah disosialisasikan.
Sementara itu, terkait penambahan blok, Jonatahan mengatakan akan menambah 6-8 blok baru di rusun Muara Baru. Per blok bisa menampung 100 unit ata dengan kata lain akan ada 800 unit siap huni.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/21/083481913/Demi-Warga-Waduk-Pluit-Pemerintah-Tata-Rusun
Jonatahan mengatakan, penataan itu meliputi dua hal, yaitu penambahan blok di Rusun Muara Baru serta menertibkan warga yang menghuni secara liar unit unit di rusun tersebut. "Kadis Perumagan saat ini tengah ditugaskan untik menginventarisir warga yang ada di Rusun Muara Baru," ujar Jonathan kepada wartawan besok.
Terkait penertiban, Jonathan berkata, bahwa jumlah unit yang penghuninya harus ditertibkan adalag kesemua unit. Karena Rusun Muara Baru saat ini terdiri atas enam blok, maka total ada 400 unit yang penghuninya harus ditata.
Penertiban itu, kata Jonathan, adalah dengan mendata dan mengecek kembali apakah mereka adalah kategori layak menghuni rusun. Kategori itu ditentukan faktor seperti apakah mereka warga Waduk Pluit atau korban banjir, apakah mereka memiliki KTP DKI Jakarta, dan apakah mereka tidak memiliki tempat tinggal.
"Kalau ternyata memang mereka layak menghuni, kami tak segan buatkan surat perjanjian sewanya. Kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat, ya mereka kami keluarkan,"ujar Jonathan tegas. Ia juga mengatakan hal penertiban tengah disosialisasikan.
Sementara itu, terkait penambahan blok, Jonatahan mengatakan akan menambah 6-8 blok baru di rusun Muara Baru. Per blok bisa menampung 100 unit ata dengan kata lain akan ada 800 unit siap huni.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/21/083481913/Demi-Warga-Waduk-Pluit-Pemerintah-Tata-Rusun
Senin, 20 Mei 2013
Mengapa Waduk Pluit Perlu Dinormalisasi ?
JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara adalah keharusan.
Pemerintah ingin mengembalikan area waduk sebagai kawasan resapan air sehingga dapat mengurangi dampak banjir yang sering melanda Kota Jakarta.
Pengendali banjir Jakarta selama ini hanya mengandalkan saluran Kanal Barat yang dirintis Belanda.
Semula, Waduk Pluit seluas 80 hektar menjadi bagian dari sarana pengendali banjir kota. Namun, karena sedimentasi dan pendudukan area waduk untuk permukiman, kapasitas waduk berkurang drastis.
Saat ini, diperkirakan area waduk sekitar 50 hektar dengan kedalaman 1 meter sampai 3 meter.
"Perlu mengembalikan fungsi waduk agar dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga air dari arah selatan (hulu) dapat ditampung di waduk. Jika terus-menerus mengandalkan Kanal Barat, Jakarta akan selalu terancam banjir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Rencana Pemprov DKI Jakarta tidak main-main. Pascabanjir Januari lalu, proyek normalisasi mulai dilakukan.
Pintu masuk air diperlebar, sampah dibersihkan, dan pengerahan alat berat berlangsung hampir setiap hari. Pemprov berhasil merelokasi 300 warga di sisi barat waduk.
Sebagian ditempatkan di rumah susun sewa yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, maupun di Jakarta Barat.
Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk proyek ini hampir Rp 1 triliun. Anggaran yang dimaksud untuk pembangunan sheet pile (dinding beton) sebesar Rp 190 miliar dan biaya pengerukan waduk dianggarkan Rp 800 miliar.
Sampai hari ini, Sabtu (18/5/2013), proses normalisasi terus berjalan.
Program ini menghadapi yang tidak gampang. Sebagian dari ribuan warga yang menempati area waduk menolak pindah.
Mereka sudah bertahun-tahun di sana dan tidak ingin kehilangan pekerjaan. Mereka meminta kepastian masa depan setelah pindah dari waduk.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/18/14375742/Mengapa.Waduk.Pluit.Perlu.Dinormalisasi
Pemerintah ingin mengembalikan area waduk sebagai kawasan resapan air sehingga dapat mengurangi dampak banjir yang sering melanda Kota Jakarta.
Pengendali banjir Jakarta selama ini hanya mengandalkan saluran Kanal Barat yang dirintis Belanda.
Semula, Waduk Pluit seluas 80 hektar menjadi bagian dari sarana pengendali banjir kota. Namun, karena sedimentasi dan pendudukan area waduk untuk permukiman, kapasitas waduk berkurang drastis.
Saat ini, diperkirakan area waduk sekitar 50 hektar dengan kedalaman 1 meter sampai 3 meter.
"Perlu mengembalikan fungsi waduk agar dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga air dari arah selatan (hulu) dapat ditampung di waduk. Jika terus-menerus mengandalkan Kanal Barat, Jakarta akan selalu terancam banjir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Rencana Pemprov DKI Jakarta tidak main-main. Pascabanjir Januari lalu, proyek normalisasi mulai dilakukan.
Pintu masuk air diperlebar, sampah dibersihkan, dan pengerahan alat berat berlangsung hampir setiap hari. Pemprov berhasil merelokasi 300 warga di sisi barat waduk.
Sebagian ditempatkan di rumah susun sewa yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, maupun di Jakarta Barat.
Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk proyek ini hampir Rp 1 triliun. Anggaran yang dimaksud untuk pembangunan sheet pile (dinding beton) sebesar Rp 190 miliar dan biaya pengerukan waduk dianggarkan Rp 800 miliar.
Sampai hari ini, Sabtu (18/5/2013), proses normalisasi terus berjalan.
Program ini menghadapi yang tidak gampang. Sebagian dari ribuan warga yang menempati area waduk menolak pindah.
Mereka sudah bertahun-tahun di sana dan tidak ingin kehilangan pekerjaan. Mereka meminta kepastian masa depan setelah pindah dari waduk.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/18/14375742/Mengapa.Waduk.Pluit.Perlu.Dinormalisasi
Jumat, 17 Mei 2013
Atasi Kemacetan Jakarta, Ahok: Akan Ada Pemotongan Jalan
Liputan6.com, Jakarta : Pemprov DKI melalui Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pembukaan jalur atau pelebaran jalan di beberapa ruas jalan. Langkah tersebut sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan di ibukota.
"Kita ada beberapa pemotongan jalan. Kayak di Juanda, sepanjang Slipi, Taman Anggrek Central Park, Untar (Universitas Tarumanegara), hingga ke Ciputra. Itu kita mesti tarik trase, lebarkan," ujar Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota, Kamis (16/5/2013).
Menurutnya, penyempitan jalan yang banyak terjadi, dari 4 jalur menjadi 2 jalur, itulah yang biasanya menyebabkan kemacetan. Untuk itu, Pemprov DKI menargetkan waktu 2 Minggu untuk pengerjaan jalan tersebut.
"Jadi kita buka 2 minggu. Supaya yang Juanda kita bisa langsung laksanakan itu. Biar cepat," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok pun memanggil beberapa pengusaha yang gedungnya akan terkena proyek pemotongan jalan tersebut, agar dapat mendukung pengerjaan jalan.
"Pengusaha kan ada tanah, gedung-gedung. Kan ada nongol dikit nih. Nah, kita minta potong. Memang ada kewajiban mereka juga. Supaya dia harus merelakan kita potong, diluruskan," tuturnya.
Dia menyatakan, Pemprov DKI tidak mengeluarkan biaya karena untuk pelebaran jalan tersebut, pemerintah memanfaatkan kewajiban para pengusaha di kawasan itu. "Nggak. Nggak ada bayar-membayarlah. Kita maunya gratisan mulu," pungkas Ahok seraya terkekeh.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/587928/atasi-kemacetan-jakarta-ahok-akan-ada-pemotongan-jalan
"Kita ada beberapa pemotongan jalan. Kayak di Juanda, sepanjang Slipi, Taman Anggrek Central Park, Untar (Universitas Tarumanegara), hingga ke Ciputra. Itu kita mesti tarik trase, lebarkan," ujar Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota, Kamis (16/5/2013).
Menurutnya, penyempitan jalan yang banyak terjadi, dari 4 jalur menjadi 2 jalur, itulah yang biasanya menyebabkan kemacetan. Untuk itu, Pemprov DKI menargetkan waktu 2 Minggu untuk pengerjaan jalan tersebut.
"Jadi kita buka 2 minggu. Supaya yang Juanda kita bisa langsung laksanakan itu. Biar cepat," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok pun memanggil beberapa pengusaha yang gedungnya akan terkena proyek pemotongan jalan tersebut, agar dapat mendukung pengerjaan jalan.
"Pengusaha kan ada tanah, gedung-gedung. Kan ada nongol dikit nih. Nah, kita minta potong. Memang ada kewajiban mereka juga. Supaya dia harus merelakan kita potong, diluruskan," tuturnya.
Dia menyatakan, Pemprov DKI tidak mengeluarkan biaya karena untuk pelebaran jalan tersebut, pemerintah memanfaatkan kewajiban para pengusaha di kawasan itu. "Nggak. Nggak ada bayar-membayarlah. Kita maunya gratisan mulu," pungkas Ahok seraya terkekeh.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/587928/atasi-kemacetan-jakarta-ahok-akan-ada-pemotongan-jalan
Kamis, 16 Mei 2013
Warga Yang Menolak MRT Tak Sampai 50 Orang
JAKARTA (Suara Karya): Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menegaskan, penolakan warga Fatmawati, Jakarta Selatan terhadap pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) layang hanya dilakukan oleh segelintir orang.
"Yang menolak jalur MRT layang jumlahnya tidak sampai 50 orang," kata Basuki, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (14/5). Sedangkan warga yang mendukung Pemprov DKI untuk membangun proyek transportasi massal itu berjumlah ribuan orang. "Ribuan warga lebih memilih MRT dibangun," ujarnya.
Basuki menduga, warga Fatmawati menolak jalur MRT layang karena beranggapan harga properti di sepanjang jalur yang akan dilalui oleh MRT akan menurun. "Padahal, harga properti di yang dilalui jalur MRT seperti Singapura justru melonjak tinggi," tuturnya.
Ia menjelaskan, daerah yang dilalui jalur MRT akan menjadi kawasan strategis. Kawasan yang dilalui jalur MRT akan dekat dengan berbagai sarana transportasi. "Belum ada sejarah di dunia, harga tanah di sekitar halte MRT menurun," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.
Bahkan, kata Basuki, setelah ada MRT perjalanan dari Lebak Bulus-Bintaro ke Bundaran Hotel Indonesia bisa ditemput dalam waktu sekitar setengah jam. "Saya dari rumah satu jam. Jadi tidak ada yang bisa menurunkan nilai properti," ungkapnya.
Sementara itu puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas Warga Cinta Jakarta dan Masyarakat Peduli Mass Rapid Transit (MRT) mendatangi Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/5). Mereka menyatakan dukungannya terhadap pembangunan MRT di Jakarta.
Koordinator aksi, Muhlis Ali mengatakan, komunitasnya mendukung pembangunan MRT karena angkutan massal tersebut merupakan solusi dari kemacetan yang terjadi di Jakarta. "Dari berbagai studi, kalau Jakarta tidak berbenah diri dari sekarang pada 2020 divonis akan mengalami kemacetan total," kata Ali, di sela-sela aksi damai, Selasa (14/5).
Ia pun mengajak seluruh warga Jakarta untuk mendukung pembangunan MRT ini. Permasalahan-permasalahan yang timbul, khususnya bagi warga yang terlintasi oleh MRT bisa dicarikan solusi lainnya. "Jika ada hal yang perlu didialogkan, jangan sampai menghambat pembangunan MRT. Warga juga jangan egois," tegasnya.
Seperti diketahui, sebagian warga yang bermukim di sepanjang Jalan Fatmawati dan Jalan Panglima Polim menentang pembangunan MRT. Pasalnya di lokasi tersebut MRT dibangun layang atu elevated. Warga meminta agar MRT seluruhnya dibangun dibawah tanah.
Pembangunan MRT sendiri secara resmi diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pada 2 Mei 2013 lalu. Dari 13 stasiun yang ada, 7 stasiun di antaranya dibangun secara layang, sementara 6 stasiun lainnya dibangun underground atau bawah tanah. (Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=326610
"Yang menolak jalur MRT layang jumlahnya tidak sampai 50 orang," kata Basuki, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (14/5). Sedangkan warga yang mendukung Pemprov DKI untuk membangun proyek transportasi massal itu berjumlah ribuan orang. "Ribuan warga lebih memilih MRT dibangun," ujarnya.
Basuki menduga, warga Fatmawati menolak jalur MRT layang karena beranggapan harga properti di sepanjang jalur yang akan dilalui oleh MRT akan menurun. "Padahal, harga properti di yang dilalui jalur MRT seperti Singapura justru melonjak tinggi," tuturnya.
Ia menjelaskan, daerah yang dilalui jalur MRT akan menjadi kawasan strategis. Kawasan yang dilalui jalur MRT akan dekat dengan berbagai sarana transportasi. "Belum ada sejarah di dunia, harga tanah di sekitar halte MRT menurun," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.
Bahkan, kata Basuki, setelah ada MRT perjalanan dari Lebak Bulus-Bintaro ke Bundaran Hotel Indonesia bisa ditemput dalam waktu sekitar setengah jam. "Saya dari rumah satu jam. Jadi tidak ada yang bisa menurunkan nilai properti," ungkapnya.
Sementara itu puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas Warga Cinta Jakarta dan Masyarakat Peduli Mass Rapid Transit (MRT) mendatangi Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/5). Mereka menyatakan dukungannya terhadap pembangunan MRT di Jakarta.
Koordinator aksi, Muhlis Ali mengatakan, komunitasnya mendukung pembangunan MRT karena angkutan massal tersebut merupakan solusi dari kemacetan yang terjadi di Jakarta. "Dari berbagai studi, kalau Jakarta tidak berbenah diri dari sekarang pada 2020 divonis akan mengalami kemacetan total," kata Ali, di sela-sela aksi damai, Selasa (14/5).
Ia pun mengajak seluruh warga Jakarta untuk mendukung pembangunan MRT ini. Permasalahan-permasalahan yang timbul, khususnya bagi warga yang terlintasi oleh MRT bisa dicarikan solusi lainnya. "Jika ada hal yang perlu didialogkan, jangan sampai menghambat pembangunan MRT. Warga juga jangan egois," tegasnya.
Seperti diketahui, sebagian warga yang bermukim di sepanjang Jalan Fatmawati dan Jalan Panglima Polim menentang pembangunan MRT. Pasalnya di lokasi tersebut MRT dibangun layang atu elevated. Warga meminta agar MRT seluruhnya dibangun dibawah tanah.
Pembangunan MRT sendiri secara resmi diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pada 2 Mei 2013 lalu. Dari 13 stasiun yang ada, 7 stasiun di antaranya dibangun secara layang, sementara 6 stasiun lainnya dibangun underground atau bawah tanah. (Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=326610
Rabu, 15 Mei 2013
Jakarta Smart City: Angan-angan Atasi Banjir & Macet via Komputer
Jakarta, GATRAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang pakar dan penggerak teknologi untuk mewujudkan Ibu Kota Indonesia ini menjadi smart city. Jakarta diharapkan menjadi barometer bagi kota-kota lain di Indonesia untuk penerapan aplikasi berbasis information technology (IT) dalam segala bidang, tak terkecuali macet dan banjir. Tantangan tersebut disampaikan Basuki, saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) di acara IBM Technology Conference and Expo 2013. Sebuah ajang teknologi terbesar di Indonesia ini menawarkan sistem dan perangkat lunak untuk meningkatkan komputasi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Pria yang akrab disapa Ahok ini meminta agar banjir dan macet dapat dideteksi serta disebarkan luaskan melalui kecanggihan teknologi. Terlebih, saat ini penduduk Jakarta memiliki smartphone yang terhubung langsung dengan akses internet, untuk memantau secara live kawasan-kawasan di ibu kota. "Sekarang warga bisa ngecek di iPad langsung daerah mana yang macet. Begitu juga dengan bus transjakarta, bisa dicek dengan seistem komputerisasi. Bagaimana kondisi koridor tertentu, kepadatan lalu lintas sampai kepadatan halte mana yang mana saja bisa dicek dengan sistem teknologi," ungkapnya, Selasa (14/5) pagi di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta.
Ahok menambahkan banjir di Jakarta juga bisa ditangani secara komputerisasi. Pengaturan pintu air pengendali banjir yang ada bisa digerakan dengan secara otomatis, meskipun diakuinya diperlukan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) pendukung untuk mewujudkan teknologi tersebut. "Lihat saja, pintu - pintu air kita minta pasang teknologi untuk mengaturnya. Biar debit air merata, jangan sampai terjadi di sana banjir tapi sungai di sini kering, yang terjadi seperti itu. Sekarang saya mohon bapak-bapak dan ibu-ibu membantu kami untuk mewujudkan Jakarta Baru dengan konsep smart city," pungkasnya. (*/Zak)
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/30443-jakarta-smart-city-angan-angan-atasi-banjir-macet-via-komputer.html
Pria yang akrab disapa Ahok ini meminta agar banjir dan macet dapat dideteksi serta disebarkan luaskan melalui kecanggihan teknologi. Terlebih, saat ini penduduk Jakarta memiliki smartphone yang terhubung langsung dengan akses internet, untuk memantau secara live kawasan-kawasan di ibu kota. "Sekarang warga bisa ngecek di iPad langsung daerah mana yang macet. Begitu juga dengan bus transjakarta, bisa dicek dengan seistem komputerisasi. Bagaimana kondisi koridor tertentu, kepadatan lalu lintas sampai kepadatan halte mana yang mana saja bisa dicek dengan sistem teknologi," ungkapnya, Selasa (14/5) pagi di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta.
Ahok menambahkan banjir di Jakarta juga bisa ditangani secara komputerisasi. Pengaturan pintu air pengendali banjir yang ada bisa digerakan dengan secara otomatis, meskipun diakuinya diperlukan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) pendukung untuk mewujudkan teknologi tersebut. "Lihat saja, pintu - pintu air kita minta pasang teknologi untuk mengaturnya. Biar debit air merata, jangan sampai terjadi di sana banjir tapi sungai di sini kering, yang terjadi seperti itu. Sekarang saya mohon bapak-bapak dan ibu-ibu membantu kami untuk mewujudkan Jakarta Baru dengan konsep smart city," pungkasnya. (*/Zak)
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/30443-jakarta-smart-city-angan-angan-atasi-banjir-macet-via-komputer.html
Selasa, 14 Mei 2013
Jumlah Bus Sekolah di Jakarta Akan Ditambah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah jumlah bus sekolah mengingat salah satu faktor kemacetan di ibukota, terutama di pagi hari disebabkan oleh ramainya aktivitas para pelajar.
"Tentu kita akan menambah bus sekolah supaya jumlahnya juga seimbang dengan jumlah siswa yang ada di Jakarta, sehingga bisa mengurangi kemacetan di pagi hari," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Akan tetapi, kata Basuki, sebelum armada bus sekolah ditambah, Pemprov DKI terlebih dahulu akan menambah jumlah angkutan umum, yakni sebanyak seribu armada bus.
"Jadi, bus sekolah tetap beroperasi, justru malah akan kita tambah jumlahnya. Namun, saat ini kita masih prioritaskan dulu untuk armada angkutan umum. Setelah penambahan seribu bus rampung, baru kita akan tambah jumlah bus sekolah," ujar Basuki.
Menurut Basuki, jika angkutan umum ditambah, direvitalisasi dan diperbaiki sistem operasinya, maka warga yang biasa menggunakan kendaraan pribadi akan beralih ke angkutan umum dan kemacetan pun ikut berkurang.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 48 armada bus sekolah. Sebanyak 44 bus diantaranya beroperasi secara rutin, sedangkan empat bus lainnya merupakan bus cadangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/13/mmq7ly-jumlah-bus-sekolah-di-jakarta-akan-ditambah
"Tentu kita akan menambah bus sekolah supaya jumlahnya juga seimbang dengan jumlah siswa yang ada di Jakarta, sehingga bisa mengurangi kemacetan di pagi hari," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Akan tetapi, kata Basuki, sebelum armada bus sekolah ditambah, Pemprov DKI terlebih dahulu akan menambah jumlah angkutan umum, yakni sebanyak seribu armada bus.
"Jadi, bus sekolah tetap beroperasi, justru malah akan kita tambah jumlahnya. Namun, saat ini kita masih prioritaskan dulu untuk armada angkutan umum. Setelah penambahan seribu bus rampung, baru kita akan tambah jumlah bus sekolah," ujar Basuki.
Menurut Basuki, jika angkutan umum ditambah, direvitalisasi dan diperbaiki sistem operasinya, maka warga yang biasa menggunakan kendaraan pribadi akan beralih ke angkutan umum dan kemacetan pun ikut berkurang.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 48 armada bus sekolah. Sebanyak 44 bus diantaranya beroperasi secara rutin, sedangkan empat bus lainnya merupakan bus cadangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/13/mmq7ly-jumlah-bus-sekolah-di-jakarta-akan-ditambah
Senin, 13 Mei 2013
Katulampa Siaga III, Banjir Kembali Ancam Jakarta
INILAH.COM, Bogor - Hujan deras yang menguyur kawasan Puncak dan Bogor, Jawa Barat, membuat ketinggian permukaan air di Bendung Katulampa mengalami peningkatan.
"Ketinggian air baru naik sekitar pukul 17.15 WIB setinggi 100 centimeter, statusnya siaga tiga," kata Kepala Pelaksana Harian Bendung Katulampa, Andi Sudirman.
Andi mengatakan, hujan deras mengguyur wilayah Puncak sekitar pukul 15.00 WIB. Selama kurang lebih dua jam air kiriman dari wilayah Puncak seperti Taman Wisata Matahari telah sampai di Bendung Katulampa.
Menurutnya, kemungkinan ada penambahan air namun tidak terlalu besar karena hingga pukul 17.35 WIB hujan sudah mereda, sedangkan air kiriman dari Puncak juga sudah sampai di Katulampa.
Hujan lebat disertai petir yang melanda Kota dan Kabupaten Bogor selain menyebabkan naiknya volume permukaan air, juga menyebabkan listrik di wilayah Bendung Katulampa padam. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas petugas di Bendung Katulampa dalam memonitor ketinggian air menjadi terganggu.
"Informasinya gardu listrik untuk wilayah Katulampa yang ada di Tol Jagorawi kesambar petir, jadi lampu di wilayah Bendung Katulampa padam semua," kata Andi.
Andi menyebutkan, akibat padamnya aliran listrik di sekitar wilayah Bendung Katulampa, pihaknya tidak bisa memonitor dan melaporkan ketinggian air ke wilayah Depok dan Manggarai.
Menurut Andi, pihak PLN telah turun melakukan perbaikan listrik yang padam di wilayah Bendung Katulampa dengan memperbaiki gardu yang ada di dekat Tol Jagorawi. Untuk mengiformasikan ketinggian air, pihak Bendung Katulampa hanya mengandalkan telepon seluler dan pesan singkat.
"Kami tidak bisa menyiarkan ketinggian air lewat radio, karena semua yang berhubungan dengan listrik tidak bisa menyala. Hanya lewat telepon sama SMS aja bisa laporan," tandasnya.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1987833/katulampa-siaga-iii-banjir-kembali-ancam-jakarta#.UZCJVaJTCBx
"Ketinggian air baru naik sekitar pukul 17.15 WIB setinggi 100 centimeter, statusnya siaga tiga," kata Kepala Pelaksana Harian Bendung Katulampa, Andi Sudirman.
Andi mengatakan, hujan deras mengguyur wilayah Puncak sekitar pukul 15.00 WIB. Selama kurang lebih dua jam air kiriman dari wilayah Puncak seperti Taman Wisata Matahari telah sampai di Bendung Katulampa.
Menurutnya, kemungkinan ada penambahan air namun tidak terlalu besar karena hingga pukul 17.35 WIB hujan sudah mereda, sedangkan air kiriman dari Puncak juga sudah sampai di Katulampa.
Hujan lebat disertai petir yang melanda Kota dan Kabupaten Bogor selain menyebabkan naiknya volume permukaan air, juga menyebabkan listrik di wilayah Bendung Katulampa padam. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas petugas di Bendung Katulampa dalam memonitor ketinggian air menjadi terganggu.
"Informasinya gardu listrik untuk wilayah Katulampa yang ada di Tol Jagorawi kesambar petir, jadi lampu di wilayah Bendung Katulampa padam semua," kata Andi.
Andi menyebutkan, akibat padamnya aliran listrik di sekitar wilayah Bendung Katulampa, pihaknya tidak bisa memonitor dan melaporkan ketinggian air ke wilayah Depok dan Manggarai.
Menurut Andi, pihak PLN telah turun melakukan perbaikan listrik yang padam di wilayah Bendung Katulampa dengan memperbaiki gardu yang ada di dekat Tol Jagorawi. Untuk mengiformasikan ketinggian air, pihak Bendung Katulampa hanya mengandalkan telepon seluler dan pesan singkat.
"Kami tidak bisa menyiarkan ketinggian air lewat radio, karena semua yang berhubungan dengan listrik tidak bisa menyala. Hanya lewat telepon sama SMS aja bisa laporan," tandasnya.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1987833/katulampa-siaga-iii-banjir-kembali-ancam-jakarta#.UZCJVaJTCBx
Jumat, 10 Mei 2013
Ahok Kembali Tegaskan Konsep Jakarta Smart City
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan rencananya menjadikan Jakarta sebagai smart city. "Jakarta akan full dengan WiFi," kata Basuki saat membuka acara Jakarta Fashion Food Festival (JFFF) di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 9 Mei 2013.
Basuki mengatakan Jakarta kota cerdas dimaksudkan supaya warga bisa bekerja di rumah tanpa menghabiskan banyak waktu di jalan. Hal ini akan berpengaruh pada kemacetan Jakarta. Orang akan lebih sedikit yang datang dan pergi ke suatu tempat.
Tahun lalu, konsep ini Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ini mendapat sambutan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Perusahan ini sudah melengkapi lima taman yang Jakarta dengan fasilitas Wireless Fidelity (WiFi) atau akses internet gratisan.
Taman kota itu adalah Taman Langsat, Taman Suropati, dan Taman Ayodya di Jakarta Selatan. Dan Taman Situ Lembang, serta Taman Menteng di Jakarta Pusat. Akhir tahun lalu, Jokowi-Ahok meargetkan 14 taman dilengkapi WiFi.
Basuki malam ini menghadiri acara JFFF bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dan Kepala Dinas Pariwisata Arie Budiman. Acara yang sudah berlangsung selama 10 tahun ini bertema One Decade. Hingga 2013 JFFF masih konsisten dengan tiga program utamanya yaitu fashion, food, dan entertainment.
Acara JFFF akan berlangsung dari tanggal 9 hingga 26 Mei 2013 di Sentra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satu ajang yaitu Food Festival Kampoeng Tempo Doeloe akan menghadirkan sekitar 80 stand makanan dari UKM dengan kurang lebih 100 ragam jenis hidangan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/09/083479213/Ahok-Kembali-Tegaskan-Konsep-Jakarta-Smart-City
Basuki mengatakan Jakarta kota cerdas dimaksudkan supaya warga bisa bekerja di rumah tanpa menghabiskan banyak waktu di jalan. Hal ini akan berpengaruh pada kemacetan Jakarta. Orang akan lebih sedikit yang datang dan pergi ke suatu tempat.
Tahun lalu, konsep ini Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ini mendapat sambutan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Perusahan ini sudah melengkapi lima taman yang Jakarta dengan fasilitas Wireless Fidelity (WiFi) atau akses internet gratisan.
Taman kota itu adalah Taman Langsat, Taman Suropati, dan Taman Ayodya di Jakarta Selatan. Dan Taman Situ Lembang, serta Taman Menteng di Jakarta Pusat. Akhir tahun lalu, Jokowi-Ahok meargetkan 14 taman dilengkapi WiFi.
Basuki malam ini menghadiri acara JFFF bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dan Kepala Dinas Pariwisata Arie Budiman. Acara yang sudah berlangsung selama 10 tahun ini bertema One Decade. Hingga 2013 JFFF masih konsisten dengan tiga program utamanya yaitu fashion, food, dan entertainment.
Acara JFFF akan berlangsung dari tanggal 9 hingga 26 Mei 2013 di Sentra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satu ajang yaitu Food Festival Kampoeng Tempo Doeloe akan menghadirkan sekitar 80 stand makanan dari UKM dengan kurang lebih 100 ragam jenis hidangan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/05/09/083479213/Ahok-Kembali-Tegaskan-Konsep-Jakarta-Smart-City
Rabu, 08 Mei 2013
JAKARTA BANJIR : Pembangunan Terowongan Raksasa Ditunda
JAKARTA — Dinilai ada cara yang lebih murah, pemerintah memutuskan untuk tidak melaksanakan proyek pembangunan terowongan raksasa di Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan proyek multipurpose deep tunnel tidak menjadi proyek strategis saat ini karena dinilai tidak efisien dan mahal.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan setelah melalui berbagai studi yang telah dikaji oleh tim khusus deep tunnel tersebut, pemerintah memutuskan menunda pembangunan proyek tersebut.
“Hasil dari tim tersebut mengatakan proyek deep tunnel masih kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan proyek sodetan Ciliwung,” kata Hasan, Selasa (7/5).
Oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah hanya akan melakukan pembangunan sodetan Ciliwung dan melakukan normalisasi atas 13 sungai nasional sebagai langkah penanggulangan banjir.
Kendati demikian, ujar Hasan, pemerintah tidak menutup kemungkinan jika proyek terowongan tersebut dapat dilanjutkan di masa mendatang.
“Kalau sodetan Ciliwung tidak dapat menampung banjir maka bisa diperhitungkan kembali,” pungkas Hasan.
Sumber : http://www.solopos.com/2013/05/07/jakarta-banjir-pembangunan-terowongan-raksasa-ditunda-404164
Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan proyek multipurpose deep tunnel tidak menjadi proyek strategis saat ini karena dinilai tidak efisien dan mahal.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan setelah melalui berbagai studi yang telah dikaji oleh tim khusus deep tunnel tersebut, pemerintah memutuskan menunda pembangunan proyek tersebut.
“Hasil dari tim tersebut mengatakan proyek deep tunnel masih kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan proyek sodetan Ciliwung,” kata Hasan, Selasa (7/5).
Oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah hanya akan melakukan pembangunan sodetan Ciliwung dan melakukan normalisasi atas 13 sungai nasional sebagai langkah penanggulangan banjir.
Kendati demikian, ujar Hasan, pemerintah tidak menutup kemungkinan jika proyek terowongan tersebut dapat dilanjutkan di masa mendatang.
“Kalau sodetan Ciliwung tidak dapat menampung banjir maka bisa diperhitungkan kembali,” pungkas Hasan.
Sumber : http://www.solopos.com/2013/05/07/jakarta-banjir-pembangunan-terowongan-raksasa-ditunda-404164
Selasa, 07 Mei 2013
MRT Jakarta Akan Dibangun Tengah Malam
JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk menghindari kemacetan selama proses pembangunan transportasi cepat massal atau MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, pembangunan megaproyek tersebut akan dilakukan pada tengah malam.
"Pengerjaan serta loading barang material akan dilakukan pada malam hari pukul 23.00 WIB hingga 06.00 WIB," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dalam acara pengarahan camat di Aula Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).
Pristono mengatakan, pembangunan megaproyek tahap pertama yang menelan dana 125 miliar yen tersebut tidak akan memakan lajur jalan yang ada sehingga potensi kemacetan dapat diminimalisasi. Hanya saja, lanjutnya, pembangunan MRT diperkirakan memakan sedikit lajur jalan.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan TMC (Traffic Management Center). Jadi, nantinya tetap ada empat lajur di jalan yang sedang dibangun, tapi lebarnya lebih sempit," ujarnya.
Proyek pembangunan transportasi massal berbasis rel itu diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta pemenang tender di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013). Pembangunan MRT akan dilakukan dalam tiga paket. Dua paket pembangunan dilaksanakan di Dukuh Atas hingga Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, dan satu paket lain dari Bundaran HI hingga Dukuh Atas.
Pembangunan itu akan dilakukan oleh kontraktor pemenang tender, yakni Wijaya Karya dan Shimizu, Jaya Konstruksi dan Obayashi, serta Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company. Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan dibangun sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/06/15360217/MRT.Jakarta.Akan.Dibangun.Tengah.Malam
"Pengerjaan serta loading barang material akan dilakukan pada malam hari pukul 23.00 WIB hingga 06.00 WIB," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dalam acara pengarahan camat di Aula Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).
Pristono mengatakan, pembangunan megaproyek tahap pertama yang menelan dana 125 miliar yen tersebut tidak akan memakan lajur jalan yang ada sehingga potensi kemacetan dapat diminimalisasi. Hanya saja, lanjutnya, pembangunan MRT diperkirakan memakan sedikit lajur jalan.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan TMC (Traffic Management Center). Jadi, nantinya tetap ada empat lajur di jalan yang sedang dibangun, tapi lebarnya lebih sempit," ujarnya.
Proyek pembangunan transportasi massal berbasis rel itu diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta pemenang tender di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013). Pembangunan MRT akan dilakukan dalam tiga paket. Dua paket pembangunan dilaksanakan di Dukuh Atas hingga Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, dan satu paket lain dari Bundaran HI hingga Dukuh Atas.
Pembangunan itu akan dilakukan oleh kontraktor pemenang tender, yakni Wijaya Karya dan Shimizu, Jaya Konstruksi dan Obayashi, serta Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company. Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan dibangun sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/06/15360217/MRT.Jakarta.Akan.Dibangun.Tengah.Malam
Senin, 06 Mei 2013
Andalkan Kapasitas, MRT Diyakini Bisa Atasi Macet
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek pembangunan MRT) akan segera dimulai. Meski membutuhkan waktu dalam perampungannya, Pemprov DKI meyakini MRT mampu mengatasi kemacetan Ibu Kota.
Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, proyek pembangunan MRT akan berlangsung sekitar empat tahun. Pengerjaan pembangunan dimulai di 2013 ini dan direncanakan selesai di 2017.
"Proyek dimulai, insya Allah tidak lewat dari tahun ini. Rencananya, selesai akhir 2017," ujar Tuhiyat dalam pesan singkatnya kepada Republika, Sabtu (4/5).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono meyakini, dengan dibangunnya proyek MRT ini, nantinya tingkat kemacetan di Jakarta akan berkurang. "Kemacetan, lama-kelamaan terkikis," katanya.
Pristono mengatakan, sejumlah alasan mengapa MRT mampu mengurangi kemacetan Jakarta. Ia menyebut kapasitas angkut penumpang MRT yang tinggi. Yaitu, sekitar dua kali lipat dibanding monorail dan delapan kali lipat bila dibandingkan dengan Transjakarta.
"Kapasitasnya tinggi. MRT mampu mengangkut sekitar 40 ribu penumpang per jam per arah," ujarnya. Bahkan, bila sudah bisa digunakan, MRT mampu mengangkut sekitar 500 ribu penumpang per hari.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/04/mm9yks-andalkan-kapasitas-mrt-diyakini-bisa-atasi-macet
Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, proyek pembangunan MRT akan berlangsung sekitar empat tahun. Pengerjaan pembangunan dimulai di 2013 ini dan direncanakan selesai di 2017.
"Proyek dimulai, insya Allah tidak lewat dari tahun ini. Rencananya, selesai akhir 2017," ujar Tuhiyat dalam pesan singkatnya kepada Republika, Sabtu (4/5).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono meyakini, dengan dibangunnya proyek MRT ini, nantinya tingkat kemacetan di Jakarta akan berkurang. "Kemacetan, lama-kelamaan terkikis," katanya.
Pristono mengatakan, sejumlah alasan mengapa MRT mampu mengurangi kemacetan Jakarta. Ia menyebut kapasitas angkut penumpang MRT yang tinggi. Yaitu, sekitar dua kali lipat dibanding monorail dan delapan kali lipat bila dibandingkan dengan Transjakarta.
"Kapasitasnya tinggi. MRT mampu mengangkut sekitar 40 ribu penumpang per jam per arah," ujarnya. Bahkan, bila sudah bisa digunakan, MRT mampu mengangkut sekitar 500 ribu penumpang per hari.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/04/mm9yks-andalkan-kapasitas-mrt-diyakini-bisa-atasi-macet
Jumat, 03 Mei 2013
Gong! Akhirnya Pembangunan MRT Dimulai
Jakarta, GATRAnews - Setelah molor tanpa kejelasan selama 24 tahun, akhirnya pembangunan megaproyek moda transportasi massal atau mass rapid transit (MRT) diresmikan pembangunannya. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) memukul gong tanda sebagai tanda dimulainya pembangunan di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kamis (2/5) sore.
Dalam sambutannya, Jokowi menuturkan proyek yang dicanang jauh sebelum dirinya menjabat ini telah sudah ditunggu masyarakat ibu kota. Warga ibu kota kini lega karena proyek yang mangkrak hampir 2,5 dekade tersebut akhirnya dimulai juga. "Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun, dengan seizin Allah SWT, pada sore hari ini saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai," ucap Jokowi sambil memukul gong.
MRT yang baru saja diresmikan Jokowi merupakan tahap I, Lebak Bulus - Bundaran HI sepanjang 15,2 km. Terdiri dari dua bagian yaitu 9,2 km jalan layang dan 6 km berupa terowongan bawah tanah. Mantan Wali Kota Surakarta ini mempersilahkan para pemenang tander MRT tahap I untuk sesegara mungkin melakukan kewajiban. Pemprov DKI Jakarta menginginkan agar megaproyek yang menelan biaya triliunan rupiah tersebut secepat mungkin dikerjakan, tanpa menunggu instruksi apapun atau dari siapapun.
"Argo sudah berjalan dan kontraktor sudah ada. Terserah kontraktor mau dimulai kapan, tapi kita pasti ingin segera dikerjakan untuk MRT ini," lanjutnya. Tahapan pertama MRT terdiri dari tiga paket yang dikerjakan oleh tiga konsorsium yang berbeda. Ketiga konsorsium tersebut adalah PT Wijaya Karya - Shimizu, PT Jaya Konstruksi - Obayashi dan PT Hutama Karya - Sumitomo Mitsui Consctruction Company (SMCC).
Pengerjaan tiga paket dari tahapan I MRT Lebak Bulus - Bundaran HI ini dipastikan akan memacetkan jalan yang dilalui pengerjaan proyek. Oleh karenanya, Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar jika pembangunan menimbulkan kemacetan. "Mohon bersabar, terkait kemacetan nanti ada manajemen lalu lintas yang akan diantur oleh kontraktor, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dinas Perhubungan," pungkasnya. (*/Zak)
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/29584-gong-akhirnya-pembangunan-mrt-dimulai.html
Dalam sambutannya, Jokowi menuturkan proyek yang dicanang jauh sebelum dirinya menjabat ini telah sudah ditunggu masyarakat ibu kota. Warga ibu kota kini lega karena proyek yang mangkrak hampir 2,5 dekade tersebut akhirnya dimulai juga. "Setelah ditunggu dan direncanakan selama 24 tahun, dengan seizin Allah SWT, pada sore hari ini saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai," ucap Jokowi sambil memukul gong.
MRT yang baru saja diresmikan Jokowi merupakan tahap I, Lebak Bulus - Bundaran HI sepanjang 15,2 km. Terdiri dari dua bagian yaitu 9,2 km jalan layang dan 6 km berupa terowongan bawah tanah. Mantan Wali Kota Surakarta ini mempersilahkan para pemenang tander MRT tahap I untuk sesegara mungkin melakukan kewajiban. Pemprov DKI Jakarta menginginkan agar megaproyek yang menelan biaya triliunan rupiah tersebut secepat mungkin dikerjakan, tanpa menunggu instruksi apapun atau dari siapapun.
"Argo sudah berjalan dan kontraktor sudah ada. Terserah kontraktor mau dimulai kapan, tapi kita pasti ingin segera dikerjakan untuk MRT ini," lanjutnya. Tahapan pertama MRT terdiri dari tiga paket yang dikerjakan oleh tiga konsorsium yang berbeda. Ketiga konsorsium tersebut adalah PT Wijaya Karya - Shimizu, PT Jaya Konstruksi - Obayashi dan PT Hutama Karya - Sumitomo Mitsui Consctruction Company (SMCC).
Pengerjaan tiga paket dari tahapan I MRT Lebak Bulus - Bundaran HI ini dipastikan akan memacetkan jalan yang dilalui pengerjaan proyek. Oleh karenanya, Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar jika pembangunan menimbulkan kemacetan. "Mohon bersabar, terkait kemacetan nanti ada manajemen lalu lintas yang akan diantur oleh kontraktor, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dinas Perhubungan," pungkasnya. (*/Zak)
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/29584-gong-akhirnya-pembangunan-mrt-dimulai.html
Kamis, 02 Mei 2013
Apakah Macet Boleh Lalaikan Shalat? Ini Pendapat MUI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemacetan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Ibu Kota Jakarta sudah masuk kategori sangat parah. Terlebih saat demonstrasi besar seperti May Day yang terjadi pada hari ini.
Kemacetan di Jakarta membuat masyarakat telah menghabiskan sebagian waktu mereka di jalan raya. Bahkan akibat kemacetan ini, seringkali orang melalaikan ibadah sholat karena waktu terbuang selama perjalanan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) khawatir kemacetan parah ini, semakin banyak warga Ibu Kota yang lalai melaksanakan sholat. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan, ada kekhawatiran bila Umat Islam di Jakarta dan sekitarnya mengenyampingkan sholat mereka karena macet.
Ia mengungkapkan, bisa dibayangkan perjalanan karena macet yang membutuhkan waktu dua hingga tiga jam, terlebih bila itu terjadi pada siang hingga sore hari. Dimana jadwal Sholat Zuhur, Ashar hingga Magrib berlangsung.
"Akibatnya sering terjadi jadwal sholat pun harus di Qada' atau dijamak. Atau bahkan beberapa orang meninggalkan salah satu atau kedua waktu sholat tersebut," ujar Niam kepada Republika, Rabu (1/5).
Ia menjelaskan, sebagaimana yang telah ditetapkan Agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang sangat ditekankan pelaksanaannya. Dalam kondisi normal, ujarnya, sholat harus dilakukan diawal waktu dalam waktu yang telah ditentukan.
Namun bukan berarti Islam tidak memberi keringanan dan pengecualian terhadap beberapa kondisi tertentu. Islam memberikan kemudahan bagi para musyafir (orang yang dalam perjalanan) untuk dapat mengqada' dan menjamak shalatnya, tentu dengan aturan yang disyariatkan.
Solusi bila macet yang tidak bisa diprediksi dengan mengqada' (mengganti) bila tertinggal atau menjamak (menggabungkan). Sebaliknya, Umat Islam tetap harus berupaya mencari masjid bila memungkin shalat dilaksanakan sesuai dengan waktunya.
Ia memberi solusi ada baiknya jauh sebelum terjebak macet, pengendara mencari masjid untuk mengantisipasi terlewatnya waktu sholat. Apabila ini bisa dilakukan sebagian besar ummat Islam, dia yakin maka sebagian jumlah kemacetan di jalan raya dapat terurai lebih cepat karena menghindari pertemuan kendaraan dalam satu waktu.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/05/01/mm41e4-apakah-macet-boleh-lalaikan-shalat-ini-pendapat-mui
Kemacetan di Jakarta membuat masyarakat telah menghabiskan sebagian waktu mereka di jalan raya. Bahkan akibat kemacetan ini, seringkali orang melalaikan ibadah sholat karena waktu terbuang selama perjalanan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) khawatir kemacetan parah ini, semakin banyak warga Ibu Kota yang lalai melaksanakan sholat. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan, ada kekhawatiran bila Umat Islam di Jakarta dan sekitarnya mengenyampingkan sholat mereka karena macet.
Ia mengungkapkan, bisa dibayangkan perjalanan karena macet yang membutuhkan waktu dua hingga tiga jam, terlebih bila itu terjadi pada siang hingga sore hari. Dimana jadwal Sholat Zuhur, Ashar hingga Magrib berlangsung.
"Akibatnya sering terjadi jadwal sholat pun harus di Qada' atau dijamak. Atau bahkan beberapa orang meninggalkan salah satu atau kedua waktu sholat tersebut," ujar Niam kepada Republika, Rabu (1/5).
Ia menjelaskan, sebagaimana yang telah ditetapkan Agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang sangat ditekankan pelaksanaannya. Dalam kondisi normal, ujarnya, sholat harus dilakukan diawal waktu dalam waktu yang telah ditentukan.
Namun bukan berarti Islam tidak memberi keringanan dan pengecualian terhadap beberapa kondisi tertentu. Islam memberikan kemudahan bagi para musyafir (orang yang dalam perjalanan) untuk dapat mengqada' dan menjamak shalatnya, tentu dengan aturan yang disyariatkan.
Solusi bila macet yang tidak bisa diprediksi dengan mengqada' (mengganti) bila tertinggal atau menjamak (menggabungkan). Sebaliknya, Umat Islam tetap harus berupaya mencari masjid bila memungkin shalat dilaksanakan sesuai dengan waktunya.
Ia memberi solusi ada baiknya jauh sebelum terjebak macet, pengendara mencari masjid untuk mengantisipasi terlewatnya waktu sholat. Apabila ini bisa dilakukan sebagian besar ummat Islam, dia yakin maka sebagian jumlah kemacetan di jalan raya dapat terurai lebih cepat karena menghindari pertemuan kendaraan dalam satu waktu.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/05/01/mm41e4-apakah-macet-boleh-lalaikan-shalat-ini-pendapat-mui
Rabu, 01 Mei 2013
Empat Infrastruktur di RPJMD 2013-2017 untuk Atasi Macet dan Banjir
Jakarta - Empat rencana pembangunan infrastruktur sudah dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD) DKI Jakarta periode 2013-2017 yang baru disahkan DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/4).
Empat infrastruktur itu bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta, yaitu Mass Rapid Transit (MRT), monorel, Giant Sea Wall (GWS) atau tanggul laut raksasa, dan deep tunnel atau terowongan multiguna.
Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) membenarkan keempat pembangunan infrastruktur tersebut telah disetujui oleh anggota dewan untuk dimasukkan ke dalam Perda RPJMD DKI 2013-2017.
DPRD menilai keempat megaproyek ini sesuai dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030. Karena itu, setelah penetapan RPJMD 2013-2017 ini diharapkan eksekutif bisa segera melaksanakan program-program yang ada.
“Pokoknya, empat program yang direncanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI masuk semua ke dalam Perda RPJMD. Semuanya masuk. Pertimbangannya memang sudah oke, karena sudah ada dalam RPJPD,” kata Sani usai memimpin Rapat Paripurna Penetapan Perda RPJMD DKI 2013-2017 di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (30/4).
Anggota dewan, lanjutnya, menilai pembangunan deep tunnel merupakan salah satu terobosan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Sehingga rencana pembangunan program terowongan multiguna ini disetujui.
"Kami mengerti sekali, kalau Pemprov DKI harus mencari terobosan untuk mencegah banjir. Makanya rencana pembangunan deep tunnel kami setujui masuk dalam Perda RPJMD," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan awalnya pembangunan deep tunnel tidak dimasukkan dalam RPJMD DKI 2013-2017 karena belum ada kajiannya. Namun ternyata proyek tersebut menarik perhatian investor swasta untuk membiayai pembangunan.
“Kalau tidak dimasukkan kedalam RPJMD, nanti pihak swasta malah takut melakukan investasi. Karena RPMD itu pedoman hukum bagi pelaksanaan pembangunan di ibu kota,” kata Ahok.
Ahok mengungkapkan, dalam RPJMD juga ada pelaksanaan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Sementara untuk penguraian kemacetan yang masuk dalam RPJMD yaitu merencanakan sejumlah pembangunan berbasis laut dan dan darat.
Tidak hanya itu, RPJMD DKI memuat pengembangan fasilitas park and ride di stasiun dan terminal juga menjadi target pemerintah Provinsi DKI dalam lima tahun kedepan.
Pemprov DKI mencanangkan dalam lima tahun akan dilakukan penataan angkutan umum reguler dan menerapkan managemen pembatasan lalu lintas. Pembangunan dermaga dari dan ke Pulau Seribu, penyediaan armada kapal penyeberangan. Untuk darat melanjutkan pembangunan jalur busway koridor 13, 14 dan 15.
“Kami juga tetap memasukkan perencanaan pembatasan ganjil genap yang belum ditentukan pasti pelaksanaannya. Selain itu, pembatasan kendaraan yang juga direncanakan dilaksanakan dalam lima tahun yakni Electronic Road Pricing, penertiban parkir onstreet dan penerapan tarif parkir tinggi,” paparnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/111078-empat-infrastruktur-di-rpjmd-20132017-untuk-atasi-macet-dan-banjir.html
Empat infrastruktur itu bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta, yaitu Mass Rapid Transit (MRT), monorel, Giant Sea Wall (GWS) atau tanggul laut raksasa, dan deep tunnel atau terowongan multiguna.
Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) membenarkan keempat pembangunan infrastruktur tersebut telah disetujui oleh anggota dewan untuk dimasukkan ke dalam Perda RPJMD DKI 2013-2017.
DPRD menilai keempat megaproyek ini sesuai dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030. Karena itu, setelah penetapan RPJMD 2013-2017 ini diharapkan eksekutif bisa segera melaksanakan program-program yang ada.
“Pokoknya, empat program yang direncanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI masuk semua ke dalam Perda RPJMD. Semuanya masuk. Pertimbangannya memang sudah oke, karena sudah ada dalam RPJPD,” kata Sani usai memimpin Rapat Paripurna Penetapan Perda RPJMD DKI 2013-2017 di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (30/4).
Anggota dewan, lanjutnya, menilai pembangunan deep tunnel merupakan salah satu terobosan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Sehingga rencana pembangunan program terowongan multiguna ini disetujui.
"Kami mengerti sekali, kalau Pemprov DKI harus mencari terobosan untuk mencegah banjir. Makanya rencana pembangunan deep tunnel kami setujui masuk dalam Perda RPJMD," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan awalnya pembangunan deep tunnel tidak dimasukkan dalam RPJMD DKI 2013-2017 karena belum ada kajiannya. Namun ternyata proyek tersebut menarik perhatian investor swasta untuk membiayai pembangunan.
“Kalau tidak dimasukkan kedalam RPJMD, nanti pihak swasta malah takut melakukan investasi. Karena RPMD itu pedoman hukum bagi pelaksanaan pembangunan di ibu kota,” kata Ahok.
Ahok mengungkapkan, dalam RPJMD juga ada pelaksanaan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Sementara untuk penguraian kemacetan yang masuk dalam RPJMD yaitu merencanakan sejumlah pembangunan berbasis laut dan dan darat.
Tidak hanya itu, RPJMD DKI memuat pengembangan fasilitas park and ride di stasiun dan terminal juga menjadi target pemerintah Provinsi DKI dalam lima tahun kedepan.
Pemprov DKI mencanangkan dalam lima tahun akan dilakukan penataan angkutan umum reguler dan menerapkan managemen pembatasan lalu lintas. Pembangunan dermaga dari dan ke Pulau Seribu, penyediaan armada kapal penyeberangan. Untuk darat melanjutkan pembangunan jalur busway koridor 13, 14 dan 15.
“Kami juga tetap memasukkan perencanaan pembatasan ganjil genap yang belum ditentukan pasti pelaksanaannya. Selain itu, pembatasan kendaraan yang juga direncanakan dilaksanakan dalam lima tahun yakni Electronic Road Pricing, penertiban parkir onstreet dan penerapan tarif parkir tinggi,” paparnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/111078-empat-infrastruktur-di-rpjmd-20132017-untuk-atasi-macet-dan-banjir.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)