Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sanksi tersebut berupa surat tilang langsung.
"Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi dengan diberikan berupa slip tilang langsung tanpa melalui pengadilan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Ia mengatakan, sanksi slip tilang yang akan dikenakan kepada masyarakat yaitu berupa harus membayar di tempat minimal Rp100 ribu dan maksimal sebesar Rp500 ribu sesuai dengan kategori kesalahan.
"Pelanggar harus langsung membayar di tempat namun bila pelanggar tidak mengakui kesalahan maka akan melalui mekanisme persidangan, ini bagian dari edukasi untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan," katanya.
Selain itu, ia menambahkan bila warga membuang sampah di lingkungan tempat tinggal maka sanksi akan diberikan oleh kepala lingkungan tempat tinggalnya. "Sanksi ini akan diberikan oleh kepala lingkungan sesuai kesepakatan kepada pelanggar sesuai kesepakatan warga," katanya.
Ia mengakui, mekanisme penangkapan bagi pelanggar buang sampah sembarangan memang belum ada. Namun demikian, hal tersebut sudah diajukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) turunan/Juklak-Juklis Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Kita tunggu Pergubnya karena masih proses dan kami akan bekerjasama dengan petugas Kepolisian dan Satpol PP untuk menindak pelanggar," katanya.
Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang berjumlah 3,4 liter per hari dan jumlah sampah yang dihasilkan per harinya sebanyak enam ribu sampai tujuh ribu ton.
Sedangkan komposisi sampah terbesar yang dihasilkan masyarakat terdapat pada sampah organik sebesar 53,7 persen, sampah kertas sebesar 14,91 persen, plastik sebesar 14 persen, styrofoam dan pampers 9,97 persen, kaca 2,4 persen, sampah logam atau metal sebesar 1,81 persen dan tekstil atau kain sebesar 1,1 persen.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/03/300345/buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-langsung-ditilang
Tampilkan postingan dengan label tilang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tilang. Tampilkan semua postingan
Senin, 06 Oktober 2014
Selasa, 23 September 2014
Petugas Pergi, Angkot Kembali Ngetem Sembarangan
JAKARTA - Petugas gabungan dari Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda metro Jaya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dan UP TransJakarta menertibkan angkutan kota yang kerap ngetem sembarangan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (22/9/2014) pagi.
Pantauan Okezone di lokasi, 30 menit setelah dilakukan penertiban, angkot-angkot tersebut kembali mengetem di sembarang tempat. Hal itu lantaran petugas telah meninggalkan lokasi.
Angkot berbagai trayek seperti M 16 jurusan Pasar Minggu-Kampung Melayu, M 06 jurusan Kampung Melayu-Gandaria, M 02 Kampung Melayu- Pulogadung terlihat berhenti menunggu penumpang di jalur kendaraan pribadi. Angkot tersebut berhenti di tengah jalan hingga memakan tiga jalur. Beberapa angkot juga mengetem di jalur bus Transjakarta.
Padahal sebelumnya, angkot tersebut terlihat tertib dan mengetem di tempat yang telah disediakan. Angkot yang kedapatan melanggar marka jalan dan memasuki jalur TransJakarta dikenakan sanksi tilang oleh petugas. Meski menuai protes dari sopir angkot yang merasa tidak diberi sosialisasi, namun penertiban berjalan lancar.
"Saya tidak tahu, sebelumnya tidak ada sosialisasi. Biasanya lewat jalur sini saja kalau macet pagi hari. Kalau tau ada polisi saya tidak lewat sini," ujar Supriadi (48) sopir angkot Mikrolet M06 jurusan Kampung Melayu-Gandaria saat ditemui di lokasi.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/09/22/500/1042507/petugas-pergi-angkot-kembali-ngetem-sembarangan
Pantauan Okezone di lokasi, 30 menit setelah dilakukan penertiban, angkot-angkot tersebut kembali mengetem di sembarang tempat. Hal itu lantaran petugas telah meninggalkan lokasi.
Angkot berbagai trayek seperti M 16 jurusan Pasar Minggu-Kampung Melayu, M 06 jurusan Kampung Melayu-Gandaria, M 02 Kampung Melayu- Pulogadung terlihat berhenti menunggu penumpang di jalur kendaraan pribadi. Angkot tersebut berhenti di tengah jalan hingga memakan tiga jalur. Beberapa angkot juga mengetem di jalur bus Transjakarta.
Padahal sebelumnya, angkot tersebut terlihat tertib dan mengetem di tempat yang telah disediakan. Angkot yang kedapatan melanggar marka jalan dan memasuki jalur TransJakarta dikenakan sanksi tilang oleh petugas. Meski menuai protes dari sopir angkot yang merasa tidak diberi sosialisasi, namun penertiban berjalan lancar.
"Saya tidak tahu, sebelumnya tidak ada sosialisasi. Biasanya lewat jalur sini saja kalau macet pagi hari. Kalau tau ada polisi saya tidak lewat sini," ujar Supriadi (48) sopir angkot Mikrolet M06 jurusan Kampung Melayu-Gandaria saat ditemui di lokasi.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/09/22/500/1042507/petugas-pergi-angkot-kembali-ngetem-sembarangan
Rabu, 10 September 2014
Parkir sembarang di Jakarta, denda Rp500 ribu
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menarik retribusi Rp500 ribu per hari untuk kendaraan roda empat yang parkir sembarangan, mulai Senin (08/09).
Pada tahap awal, ada lima titik di Jakarta yang akan ditertibkan, yakni Tanah Abang, Jatinegara, Marunda, Kalibata, dan Stasiun Jakarta Kota.
"Kendaraan yang parkir sembarangan sudah kita derek lalu dibawa ke Rawa Buaya, Terminal Barang Pulogebang atau Terminal Barang Tanah Merdeka.
"Pelanggar ditilang Rp500.000, lalu di situ ada bukti tilangnya. Kalau sudah dibayar, baru mobilnya bisa dibawa," kata anggota Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Jatmiko.
Namun, ketika wartawan BBC Rizki Washarti memantau keadaan di Tanah Abang Senin (08/09) siang masih terdapat banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
"Ini masih patroli. Dari pukul 08.30 pagi kita sudah melakukan razia. Jadi ini kita berpatroli memutar, nanti berputar lagi. Besok juga," jelas Jatmiko.
Operasi penertiban dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kepolisian, dan Garnisun.
Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140908_denda_parkir_sembarangan.shtml
Pada tahap awal, ada lima titik di Jakarta yang akan ditertibkan, yakni Tanah Abang, Jatinegara, Marunda, Kalibata, dan Stasiun Jakarta Kota.
"Kendaraan yang parkir sembarangan sudah kita derek lalu dibawa ke Rawa Buaya, Terminal Barang Pulogebang atau Terminal Barang Tanah Merdeka.
"Pelanggar ditilang Rp500.000, lalu di situ ada bukti tilangnya. Kalau sudah dibayar, baru mobilnya bisa dibawa," kata anggota Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Jatmiko.
Namun, ketika wartawan BBC Rizki Washarti memantau keadaan di Tanah Abang Senin (08/09) siang masih terdapat banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
"Ini masih patroli. Dari pukul 08.30 pagi kita sudah melakukan razia. Jadi ini kita berpatroli memutar, nanti berputar lagi. Besok juga," jelas Jatmiko.
Operasi penertiban dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kepolisian, dan Garnisun.
Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140908_denda_parkir_sembarangan.shtml
Rabu, 14 November 2012
Alternatif Pembatasan Kendaraan di Ibu Kota
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyono mengungkapkan, ada beberapa rencana kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno terkait lalu lintas di wilayah Ibu Kota. Wahyono mengungkapkan, rencana kebijakan tersebut meliputi bidang sarana dan prasarana. Salah satunya adalah penetapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Route Pricing (ERP) yang memungkinkan pemgemudi melakukan pembayaran secara elektronik.
"Untuk ERP koridor hukumnya sedang dibahas. Piranti lunaknya juga sedang disiapkan," jelas Wahyono di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/11/12).
Ia juga menakankan, perlunya penataan ruang, seperti pelarangan parkir on the street pada jam-jam 3 in 1. "Parkir on the street sudah dilarang karena menghambat kelancaran lalu lintas," katanya.
Adapun, untuk pembatasan kendaraan bermotor, Wahyono mengatakan bahwa produsen tidak bisa dilarang untuk memproduksi mobil. Namun, yang bisa dilakukan adalah membatasi penggunaan kendaraan di jalan. Ia mengungkapkan, ada beberapa konsep pembatasan penggunaan kendaraan. Alternatif pertama adalah pembatasan tahun kendaraan.
"Misalnya, kendaraan yang sudah berusia 10 tahun sudah tidak boleh berproduksi," ujar Wahyono.
Kedua, pelarangan mobil untuk digunakan berdasarkan gelap-terang warna mobil atau genap-ganjil nomor pelat kendaraan. Akan tetapi, mana yang akan diterapkan, diserahkan pada keputusan Gubernur DKI dan Kapolda Metro Jaya. Sementara, mengenai wacana tilang elektronik, Wahyono menyatakan bahwa kajian yuridis untuk kebijakan tersebut sudah selesai.
"Alat sudah datang, kita tunggu surat edaran MA bahwa tilang elektronik ini diakui secara yuridis," katanya.
Ia juga menambahkan bahwa UU No. 22 tahun 2009 sudah mengizinkan ada alat bukti teknologi. Polisi juga akan menambah personel yang bertugas di jam-jam macet. Tahun lalu, kata Wahyono, penambahan personel dilakukan pada pukul 15.00 WIB. Saat ini, pukul 14.00, sudah dikerahkan jumlah polisi yang lebih banyak untuk mengatur arus lalu lintas. Waktu terurainya kemacetan juga mundur, dari sebelumnya pukul 21.00 menjadi pukul 22.00 WIB.
Adapun, puncak kepadatan lalu lintas terjadi pada hari Rabu dan Jumat. Penyebabnya adalah perputaranya keuangan yang meningkat, sehingga aktivitas lalu lintas turut meningkat.
"Pada hari Jumat, pegawai swasta dan PNS sudah bekerja selama 5 hari, berimbas pada meningkatnya aktivitasnya pada Jumat sore untuk liburan maupun pulang kerja," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/13/04574831/Alternatif.Pembatasan.Kendaraan.di.Ibu.Kota
"Untuk ERP koridor hukumnya sedang dibahas. Piranti lunaknya juga sedang disiapkan," jelas Wahyono di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/11/12).
Ia juga menakankan, perlunya penataan ruang, seperti pelarangan parkir on the street pada jam-jam 3 in 1. "Parkir on the street sudah dilarang karena menghambat kelancaran lalu lintas," katanya.
Adapun, untuk pembatasan kendaraan bermotor, Wahyono mengatakan bahwa produsen tidak bisa dilarang untuk memproduksi mobil. Namun, yang bisa dilakukan adalah membatasi penggunaan kendaraan di jalan. Ia mengungkapkan, ada beberapa konsep pembatasan penggunaan kendaraan. Alternatif pertama adalah pembatasan tahun kendaraan.
"Misalnya, kendaraan yang sudah berusia 10 tahun sudah tidak boleh berproduksi," ujar Wahyono.
Kedua, pelarangan mobil untuk digunakan berdasarkan gelap-terang warna mobil atau genap-ganjil nomor pelat kendaraan. Akan tetapi, mana yang akan diterapkan, diserahkan pada keputusan Gubernur DKI dan Kapolda Metro Jaya. Sementara, mengenai wacana tilang elektronik, Wahyono menyatakan bahwa kajian yuridis untuk kebijakan tersebut sudah selesai.
"Alat sudah datang, kita tunggu surat edaran MA bahwa tilang elektronik ini diakui secara yuridis," katanya.
Ia juga menambahkan bahwa UU No. 22 tahun 2009 sudah mengizinkan ada alat bukti teknologi. Polisi juga akan menambah personel yang bertugas di jam-jam macet. Tahun lalu, kata Wahyono, penambahan personel dilakukan pada pukul 15.00 WIB. Saat ini, pukul 14.00, sudah dikerahkan jumlah polisi yang lebih banyak untuk mengatur arus lalu lintas. Waktu terurainya kemacetan juga mundur, dari sebelumnya pukul 21.00 menjadi pukul 22.00 WIB.
Adapun, puncak kepadatan lalu lintas terjadi pada hari Rabu dan Jumat. Penyebabnya adalah perputaranya keuangan yang meningkat, sehingga aktivitas lalu lintas turut meningkat.
"Pada hari Jumat, pegawai swasta dan PNS sudah bekerja selama 5 hari, berimbas pada meningkatnya aktivitasnya pada Jumat sore untuk liburan maupun pulang kerja," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/13/04574831/Alternatif.Pembatasan.Kendaraan.di.Ibu.Kota
Langganan:
Postingan
(
Atom
)