Rekor! Pertama Kali Jakarta Rayakan HUT Tanpa Gubernur

JAKARTA - Selama ratusan tahun, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia tak pernah tanpa didampingi oleh orang tuanya, Gubernur DKI Jakarta. Dari zaman Suwiryo pada tahun 1945 hingga zaman Fauzi Wibowo pada tahun 2011, Jakarta selalu merayakan ulang tahunnya bersama sang pemimpin Ibu Kota yang jatuh pada tanggal 22 Juni.

Hingga saat ulang tahunnya yang ke-487 pada 22 Juni 2014, Jakarta merayakan ulang tahunnya sendiri. Saat kota yang berdiri ratusan tahun ini dipimpin mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.

Di tengah karut marutnya masalah Jakarta terutama soal kemacetan dan banjir, pada Oktober 2012, Mantan Wali Kota Solo itu diberikan amanat oleh warga Ibu Kota untuk membenahi masalah Jakarta.

Kala itu Jokowi yang didampingi oleh wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi dengan mengucap sumpah dan janji akan menyelesaikan masa jabatan mereka selama lima tahun untuk memperbaiki Jakarta dengan slogan yang mereka banggakan, Jakarta Baru.

Masa pemerintahan Jokowi-Ahok pun berjalan. Mereka mengumbar berbagai program unggulan untuk mewujudkan impian mereka menciptakan Jakarta Baru melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Di tahun pertama pemerintahan, meski dihadang berbagai penolakan warga, pasangan Jokowi-Ahok pun berhasil menyulap beberapa lokasi menjadi lebih teratur dan nyaman seperti Taman Waduk Pluit, Kampung Deret Petogogan, revitalisasi beberapa pasar tradisional, relokasi pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.

Menjelang ulang tahun Jakarta ke-486 pada 22 Juni 2013, Jokowi pun menyiapkan berbagai acara perayaan seperti belasan panggung musik dalam acara Jakarta Night Festival (JNF). Kala itu, Jokowi pun turun ke tengah masyarakat pada hari yang juga merupakan hari ulang tahunnya itu.

Warga Jakarta pun senang dan antusias memyambut bapak yang senang blusukan itu. Ibarat pengantin baru, warga DKI dan pasangan Jokowi-Ahok tengah dalam masa-masa indah.

Namun di tahun kedua, pemerintahan Jokowi sudah mulai tersendat beberapa masalah. Di tengah harapan warga Jakarta yang dijanjikan sebuah kelancaran lalu lintas dengan bus Transjakarta, pengadaan bus itu pun mengalami masalah yang hingga saat ini masih dalam penanganan Kejaksaan Agung.

Selain itu, para pedagang kaki lima Tanah Abang hasil relokasi yang dilakukan Jokowi pun berkeluh kesah dagangan mereka tidak laku pascarelokasi.

Keadaan ini diperparah hingga menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Hingga pada Maret 2014, warga Jakarta dikejutkan oleh keputusan orang nomor satu di DKI Jakarta itu ketika dia memutuskan untuk maju dalam bursa pemilihan presiden.

Saat itu, ditengah aktifitas blusukannya, dia yang berada di Rumah Si Pitung di kawasan Marunda, entah tiba-tiba atau sudah diskenariokan, Jokowi menerima telepon dari Ketua Partai berlambang banteng moncong putih, PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat untuk maju dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2014.

Keputusan Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah warga Jakarta yang berharap banyak padanya untuk membenahi Ibu Kota. Maret, April, Jokowi pun sudah aktif melakukan kampanye membantu para calon legislatif PDIP untuk memenangkan kursi 20% bagi partainya itu. Kendati demikian, dia tetap berdalih masih fokus dalam mengurus Ibu Kota.

Hingga akhir Mei, Jokowi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bersama Prabowo Subianto, mereka ditetapkan oleh KPU menjadi calon presiden. Jokowi pun mengajukan cuti mengikuti Pilpres 2014 dan menyerahkan komando pemerintahan pada wakilnya, Ahok.

Genap pada tanggal 1 Juni 2014, Ahok resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI dan dibebani pekerjaan rumah dari pasangan yang sudah berjanji bersamanya menciptakan Jakarta Baru selama lima tahun.

Warga Jakarta pun harus pasrah di HUT Jakarta ke-487 tanpa kehadiran seorang pemimpin. Harus pasrah dengan keputusan Jokowi yang sudah bulat untuk maju dalam pertarungan pemimpin negara, dan mengingkari janjinya membenahi ibu kota selama lima tahun.

"Ah sudah lah, terserah Jokowi saja. Kita mau protes supaya enggak maju Presiden, tetap saja enggak didengerin. Kita sih cuma rakyat kecil, kecewa aja," ujar salah satu warga Jakarta, Ijal, saat berbincang dengan Okezone, Minggu (22/6/2014).

Warga Utan Panjang yang merupakan pedagang pulsa itu juga mengaku masih belum merasakan hasil kerja dari pemerintahan Jokowi lantaran kemacetan masih belum teratasi.

"Ah sama aja dah, macet juga masih. Enggak ada yang berubah. Udah pusing sama pejabat sekarang. Kita rakyat yang dikorbanin," ujarnya pasrah.

Dia pun berharap, pada hari ulang tahun Jakarta ke-487 ini, Jakarta ke depan bisa dipimpin oleh orang yang amanah memegang teguh janjinya memperbaiki Jakarta.

"Ya kita sih pengennya ada orang yang bener-bener benerin Jakarta supaya enggak macet lagi, enggak banjir lagi, dan bisa lebih sejahtera," ucapnya.

Hal serupa juga dirasakan Eni, warga Cempaka Baru. Dia mengaku euforia ulang tahun Jakarta tahun ini tidak begitu terasa.

"Beda (dengan HUT DKI sebelumnya). Kayaknya enggak kerasa aja tahun ini. Yang ada cuma Pilpres saja. Jokowinya aja nyapres. Mungkin dia cuma inget capres, enggak inget HUT DKI," bebernya.

Semoga saja apa yang diharapkan warga kota Jakarta di Hari Ulang Tahun yang ke-487 bisa terwujud. Dirgahayu Jakarta!

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/22/500/1002428/rekor-pertama-kali-jakarta-rayakan-hut-tanpa-gubernur

"Pak Ogah Malah Menambah Kemacetan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Munculnya "pak ogah" merupakan salah satu dari sekian masalah lalu lintas mendasar yang selalu tak terselesaikan. Padahal, Pemerintah Pemprov DKI dan pihak kepolisian selalu mengeluarkan program penertiban lalu lintas setiap tahunnya.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo mengatakan, keberadaan pak ogah di sejumlah titik terkadang membantu polisi mengatur lalu lintas. Namun mayoritas, kata dia, keberadaan pak ogah justru malah menambah kemacetan.

"Karena mereka mendahulukan yang membayar. Alhasil, malah menambah macet," kata Sambodo kepada Warta Kota, Jumat (21/6/2013).

Menurut Sambodo, dari perkiraan pihaknya di lapangam ada sekitar seratusan titik di ryas jalan di Jakarta yang kerap dimanfaatkan pak ogah untuk mengatur lalu lintas dan mendapatkan imbalan. Di beberapa titik rawan macet yang rutin dijaga polisi, dipastikan tidak akan ada pak ogah.

"Mereka ada di titik yang tidak dijaga polisi," ujarnya.

Ketiadaan polisi di sejumlah titik itu, tuturnya, karena tidak adanya personel untuk ditempatkan di sana. Karenanya, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di antaranya Dishub DKI, Dinas Sosial, dan Satpol PP DKI untuk menertibkan keberadaan pak ogah tersebut.

"Di waktu yang tepat kita akan tertibkan mereka. Sebelumnya akan dikoordinasikan dengan pemprov, setelah rangkaian kegiatan Pam, kenaikan BBM, HUT DKI dan HUT Bhayangkara," ujar Sambodo.

Keberaaan pak ogah ini juga banyak dikeluhkan para pengendara motor dan pengendara mobil. Mereka kesal karena ketika melaju lurus terpaksa harus menginjak rem mendadak akibat polisi cepek menyetop mereka secara tiba-tiba, mendahulukan kendaraan yang memutar. Ada juga pengendara motor yang malah menyerempet pak ogah karena kesal. (kar/bum/m15)

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/01/1115182/.Pak.Ogah.Malah.Menambah.Kemacetan

Warga Betawi: Jokowi-Ahok Kembalikan PRJ ke Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski baru sebatas wacana, pemindahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke area Monumen Nasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disambut baik oleh warga, khusus masyarakat Betawi.

Adji Virdian (24), warga Betawi yang tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengatakan, dirinya setuju jika PRJ dipindahkan ke Monas. Menurut dia, jika hal itu terjadi, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menghargai sejarah HUT Jakarta.

"Kan, memang sejarahnya pertama kali PRJ itu di Monas. Diadakan di sana karena Monas, kan, ikon Jakarta. Makanya setuju banget mau diadain di Monas lagi," ujar pria yang bekerja di perusahaan konstruksi ini, Kamis (6/6/2013) siang.

Adji mengakui gelaran PRJ pada tahun-tahun terakhir sangat jauh dari roh HUT Jakarta terdahulu. Produk-produk berbasis masyarakat serta kesenian Betawi bergeser ke pinggir dan diganti dengan beragam stan industri raksasa. Pasar rakyat akhirnya berubah menjadi pasar modern.

"Kalau di Monas, kan, lebih kelihatan PRJ-nya daripada di Kemayoran yang lebih kelihatan pameran hanya untuk kalangan high class-nya. Lihat saja tiket masuknya yang Rp 35.000," ujar Adji.

Tidak hanya Adji, hal senada diungkapkan warga Betawi lainnya, Asrul Hasanudin (28). Pria yang tinggal di kawasan Batuampar, Condet, itu mengaku pasti turut dalam kemeriahan PRJ jika diselenggarakan di Monas. Menurut Asrul, suasana PRJ bisa membawa dirinya ke masa kecilnya.

"Gua ke PRJ Kemayoran cuma dua kali, tapi dulu gua lebih sering ke PRJ Monas waktu kecil sama bokap gua. Pasti berasa nostalgialah. Apalagi kalau tiket masuknya gratis," ujarnya semringah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghidupkan kembali roh yang telah lama sirna dari HUT Jakarta. Karakter Betawi yang menjelma dalam PRJ di Monas itu, lanjut Asrul, menjadi semangat baru bagi warga Jakarta demi membangun Jakarta yang diidam-idamkan.

Wacana perpindahan PRJ dari area Kemayoran ke pelataran Monas diwacanakan Pemprov DKI, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI melihat PRJ kehilangan roh karakter Betawi atas keberadaan stan-stan industri raksasa, menggeser produk kebudayaan Betawi. Pemprov DKI melihat perlu digelar HUT Jakarta yang memiliki ciri Betawi.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/06/18574873/Warga.Betawi..JokowiAhok.Kembalikan.PRJ.ke.Sejarah