Cara Ahok Berantas Sampah dan Jalan Rusak

Liputan6.com, Jakarta - Masih banyaknya jalan rusak dan tumpukan sampah di sejumlah kawasan di Jakarta membuat Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan baru. Sesuai arahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, setiap kelurahan akan dilengkapi 50-100 pekerja harian lepas (PHL). Mereka nantinya bertugas menjaga kelurahan agar terhindar dari jalan rusak dan sampah.

"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan. Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50-100. Punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas Sekda DKI Saefullah di Balaikota, Jakarta, Senin (14/7/2014).

Saefullah mengatakan, Ahok menginginkan pengawasan atas kebersihan dan jalan rusak di Jakarta dimulai dari tingkat bawah, yaitu kelurahan. Karena selama ini pihaknya sudah menyediakan ratusan petugas taman, Satgas Air hingga Satgas Jalan, namun tidak bekerja maksimal. Sehingga, penempatan PHL di tiap kelurahan menjadi cara baru.

Menurut Saefullah, Ahok menginginkan PHL di setiap kelurahan bekerja layaknya petugas swasta di perumahan. Karena umumnya di perumahan meski jumlah petugasnya sedikit, namun kawasannya dapat terjaga kebersihannya.

"Jadi ingin mencontek PHL swasta di perumahan. Lurah nanti sebagai manajer wilayah diberikan 50 PHL. Tapi kalau kelurahan luas dan permasalahan tinggi, bisa sampai 100 orang. Nanti saya akan lakukan kajian kecil, kalau masih kurang bisa 150 orang. Tergantung kebutuhannya," jelasnya.

Para PHL itu nantinya dikontrak secara personal oleh lurah. Mereka akan diberi honor setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp 2,4 juta. Apabila kinerjanya dianggap baik, mereka juga akan mendapatkan bonus.

Untuk itu sedang dilakukan penghitungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah PHL di tiap kelurahan. Anggaran gaji PHL tersebut rencananya masuk dalam APBD Perubahan DKI.

"PHL di tingkat dinas sudah include (termasuk) di situ. Sudah tidak ada di dinas. Ganti orang. Manajemennya ganti. Lurah. Kontrak personal. Kalau kita hitung-hitung malah lebih hemat dari PHL per dinas," tutur Saefullah.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2077640/cara-ahok-berantas-sampah-dan-jalan-rusak

Monorel mandek, Ahok panggil PT Jakarta Monorail

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memanggil PT Jakarta Monorail menyusul mandeknya pengerjaan proyek pembangunan monorel.

"Kita akan panggil mereka untuk ketemu dan melihat kalau mereka memang bilang sanggup, kita ingin tahu kapan gitu lho," kata Ahok di Balaikota, Selasa.

Hingga saat ini, Pemda DKI Jakarta belum mengetahui alasan terhentinya proyek, namun Ahok menduga karena menghadapi masalah keuangan.

"Kita tidak tahu pasti seperti apa kondisi mereka. Tapi denger-denger sih karena masalah finansial ya. Tapi mereka tidak mau mengakui," katanya.

Karena PT Jakarta Monorail memegang hak atas pembangunan proyek, maka Pemda DKI Jakarta tidak berhak turut campur dalam pembangunannya.

"Dulu dalam perjanjian juga Pemprov niatnya baik, tidak berfikir akan macet. Tapi begitu macet barang-barang yang dia bikin ditahan, dirobohkan enggak boleh. Tapi orang suruh kerja enggak boleh. Makanya kita beri ketegasan kalau enggak lanjutkan akan kita bongkar," katanya.

Ahok menegaskan akan merumuskan perjanjian baru dengan PT Jakarta Monorail, jika perusahaan ini tidak sanggup mengerjakan, maka proyek akan dibongkar karena dianggap bangunan tanpa ijin yang didirikan di atas lahan Pemda DKI Jakarta.

"Jadi kalau dia mau dengan perjanjian yang dirumuskan bersama ini, maka dia boleh terus tapi ada perjanjian kalau kali ini gagal maka semua barang yang sudah ada ini akan dibongkar. Nah ini yang akan kami masukkan dalam kontrak baru," katanya.

Ahok mengungkap sejak awal dia tidak yakin pada kapasitas PT Jakarta Monorail membangun monorel.

"Dikatakan bahwa monorel bukan bisnis yang baik, tapi dia ngotot. Ya makanya kita biarin aja, tapi ini kayak digantung gitu dong, kapan gitu lho, enggak jelas," katanya.

Jika PT Jakarta Monorail tidak segera mengerjakan, maka Pemda DKI Jakarta akan mencari investor lain.

"Dengan investor yang lain juga kita harus ada perjanjian yang jelas. Kemarin cuma bilang niat-niat tapi minggat, enggak ada yang bener gitu kan sama kaya deep tunnel gitu. Bilang ada swasta yang mau, tapi enggak," katanya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/419631/monorel-mandek-ahok-panggil-pt-jakarta-monorail

Macet Jakarta Meneror Investor Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com — Macet di Jakarta rupanya tidak hanya jadi momok menakutkan bagi warga Ibu Kota, melainkan juga oleh para investor. Hal itulah yang diungkapkan duta besar negara Uni Eropa saat bertemu Gubernur DKI Joko Widodo di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2013).

"Mereka bilang macet di Jakarta itu buang waktu, sangat tidak mendukung iklim investasi," ujar Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai pertemuan antara duta besar Uni Eropa dan Jokowi pada Selasa siang.

Heru menjelaskan, terhadap topik tersebut, muncul usul dari Duta Besar Denmark untuk Indonesia. Menurut sang dubes, macet di Jakarta harus diawali dengan kemauan masyarakat untuk mengatasi kemacetan.

Menurutnya, menggunakan sepeda saat beraktivitas bisa menjadi awal mengurai kemacetan di Jakarta. "Kalau kata dia (Dubes Denmark untuk Indonesia) usul supaya semua lapisan naik sepeda dulu. Melalui sepeda, dia bilang dapat melihat kekurangan di sekitarnya sehingga perilaku dia selanjutnya berubah atas perspektifnya terhadap suatu hal," ujar Heru.

Heru menjelaskan, terkait kemacetan yang ditakutkan perwakilan Uni Eropa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memaparkan proyeksi pembangunan transportasi massal di DKI.

Lebih jauh, Heru mengatakan pertemuan tersebut belum menyentuh kerja sama konkret. Pemprov DKI ingin mengetahui apa potensi yang ada di negara-negara tersebut untuk menjalin kerja sama di waktu mendatang.

Sementara itu, perwakilan negara asing baru mencari tahu komitmen Jokowi membangun Jakarta sekaligus memastikan apakah Jakarta kondusif untuk berinvestasi. "Mereka dengarkan di media massa, Pak Jokowi bagus. Mereka mau tahu langsung, benar enggak ada KJS (Kartu Jakarta Sehat), benar enggak ada KJP (Kartu Jakarta Pintar), dan sebagainya. Sejauh ini tanggapannya positif," lanjutnya.

Heru pun meminta seluruh masyarakat di Jakarta untuk bersama menjaga stabilitas, baik ekonomi maupun keamanan di Ibu Kota, demi terciptanya kerja sama positif antara Jakarta dan pihak lain. Jika investasi dibuka di Jakarta, maka ia yakin hal itu dapat berefek positif bagi warga. Salah satunya, ketersediaan lapangan kerja.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/12/2115468/Macet.Jakarta.Meneror.Investor.Uni.Eropa