DKI Akan Razia Warga Jakarta yang Beri Uang ke Pengemis

VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat pengawasan terhadap warga yang tertangkap tangan memberi uang kepada pengemis di jalanan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pemberian uang ke pengemis malah akan meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang datang ke Jakarta.

"Saya yakin kalau orang Jakarta tidak memberi, maka otomatis tak ada pengemis," kata Djarot, Selasa 7 Juli 2015.

Di samping itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa memaparkan, dari data yang ada pada semester tahun 2015, Satpol PP telah melakukan operasi penjaringan PMKS dan PSK sebanyak 1.846 (Januari-Juni). Dikatakannya, PMKS dan PSK yang tertangkap selanjutnya akan dibawa ke Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan.

"Kalau untuk PMKS terutama pengemis jelang Lebaran, saya mengimbau masyarakat jangan kita memberi pada mereka. Karena kita tahu bahwa pengemis pun ada pengusahanya. Itu bentuk eksploitasi. Di samping PMKS, kita juga operasi pada mereka yang memberi," kata Kukuh.

Sebagai informasi, larangan memberi uang ke pengemis telah diatur dalam Pasal 40 Perda Nomor 8 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut tertuang aturan warga dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, serta membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Sanksi yang diberikan kepada warga jika tertangkap memberikan uang yakni akan dikenai denda maksimal Rp 20 juta. Sedangkan sanksi bagi warga dari luar daerah yang datang ke ibu kota untuk mengemis bakal dikenakan denda maksimal Rp 30 juta.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/647830-dki-akan-razia-warga-jakarta-yang-beri-uang-ke-pengemis

Polantas Kurang, Satpol PP Dilatih Urai Macet

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, berencana menerjunkan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu mengurai kemacetan di Jakarta. Ahok telah meminta bantuan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk melatih personil Satpol PP.

Namun, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kepolisian belum memutuskan kapan mulai melatih personel Satpol PP itu. "Kami harus berdiskusi dengan satuan kerja yang ada," kata Martinus, Jumat 16 Januari 2015.

Sebab, menurut dia, pelatihan ini membutuhkan beberapa pembahasan dan persiapan. "Misalnya siapa-siapa saja yang akan dilatih, berapa banyak dan anggaran yang dibutuhkan," kata dia.

Meski demikian, Martinus mengatakan kepolisian setuju dengan ide Ahok tersebut. "Kami memang kekurangan petugas pengatur lalu lintas," kata dia.

Martinus menyebutkan, meskipun nantinya Satpol PP diberi kemampuan untuk membantu mengatur lalu lintas, penindakan tetap berada di tangan polisi. "Nanti bisa diatur anggota kami melakukan asistensi," ujarnya. Misalnya di sepanjang ruas jalan tertentu, ada dua petugas Satpol PP yang diasistensi polisi lalu lintas. Teknis-teknis seperti itu akan dibahas kemudian di antara kedua pihak.

Kepala Satpol PP, Kukuh Hadi Santoso, mengatakan siap memberikan personilnya untuk membantu mengurai kemacetan. "Ini sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur," kata dia. Apalagi, menurut Kukuh, petugas yang ada di lapangan memang kekurangan anggota untuk melakukan pengaturan. "Karena simpul kemacetan di Jakarta banyak titiknya," kata Kukuh.

Saat ini, Kukuh mengatakan ada sebanyak 6.100 personel Satpol PP di Jakarta. Ada sekitar 500 petugas yang ada dalam posisi Di Bawah Koordinasi (BKO) di beberapa SKPD dan UKPD. "Sebenarnya ada juga personel yang sudah turun ke lapangan bantu mengurai kemacetan," kata dia.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/17/083635462/Polantas-Kurang-Satpol-PP-Dilatih-Urai-Macet

Dana Darurat Banjir Jakarta Rp 4 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana darurat sebesar Rp 4 miliar untuk penanggulangan banjir. Jumlah itu dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Kukuh Hadi Santoso mengatakan, sumber anggaran itu dapat berasal dari APBD DKI, BPBD, APBN, atau maupun bantuan swasta. Anggaran itu digunakan untuk persediaan logistik, perahu karet, dan sebagainya. Kukuh mengatakan, sebanyak 2.000 petugas gabungan disiagakan untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. BPBD DKI telah berkoordinasi dengan dinas terkait. "Misalnya, kondisi sungai meluap kita langsung koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengeruk. Kalau jalan tertutup banjir dan arus lalin terputus, kita kontak Dinas Perhubungan," kata Kukuh di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

BPBD DKI juga telah melakukan pelatihan kepada warga yang bermukim di wilayah rawan banjir. Pelatihan itu meliputi proses evakuasi untuk wanita, anak-anak, dan lanjut usia.

Adapun kerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI dilakukan dengan memberi pelatihan penyelamatan di gedung-gedung bertingkat. Menurut Kukuh, saat ini banyak tangga darurat gedung yang sudah berubah menjadi gudang sehingga tak dapat digunakan sebagai akses penyelamatan saat bencana terjadi.

Selain berkoordinasi dengan dinas terkait, BPBD DKI juga berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta beberapa kementerian. Hal itu sebagai antisipasi apabila nantinya terjadi bencana besar di Jakarta.

"Kita juga komunikasi dengan daerah lain, terutama Bogor. Upaya ini untuk memantau hujan di kawasan Puncak dan naiknya air di sungai yang masuk Jakarta," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/30/1336589/Dana.Darurat.Banjir.Jakarta.Rp.4.Miliar