Ahok: Jakarta Punya Aplikasi Qlue, Warga : Baru Denger Ada Qlue di Ponsel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aplikasi Qlue Yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan media untuk memanatu kinerja pemprov. Lewat Qlue masyarakat bisa menyampaikan keluhan terkait lingkungan sekitarnya.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengaku sangat terbantu dengan adanya sistem Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue. Namun sayangnya tidak banyak yang tahu soal aplikasi yang bisa diunduh di ponsel pintar ini.

Laili Rahmawati (24) warga Cijantung mengaku tidak mengetahui ada aplikasi bernama Qlue. Terlebih fungsinya yang ternyata bisa sebagai media pengaduan. "Nggak tahu (Qlue). Baru dengar juga ada aplikasi Qlue," kata Laili kepada Republika, Sabtu (29/8).

Saat dijelaskan fungsi Qlue, ia sempat terheran-heran ternyata Jakarta memiliki tempat pengaduan yang tersimpan di dalam sebuah ponsel pintar. Walaupun belum mengetahui apalagi memakai, mahasiswa UIN Jakarta ini mengapresiasi adanya sarana penyampaian aduan terkait lingkungan sekitar.

"Pemerintah yang di atas juga jadi bisa kontrol orang-orang di bawah kerjanya kayak gimana," ujarnya.

Sebab, masyarakatlah yang mengetahui langsung keadaan sekitarnya. Jadi ketika ada permasalahan bisa langsung diadukan dan ditindaklanjuti. Ini tentu merupakan jalan menuju Jakarta menjadi Smart City seperti yang digemborkan gubernurnya.

Sayangnya, ujar Laili sosialisasi masih dinilai minim. Tidak ada informasi baik dari kelurahan setempat ataupun media sosial yang bisa menjangkau banyak pihak. Paling tidak ia berharap Pemprov bisa mengiklankan dan memasarkan paling tidak lewat Facebook atau media sosial lainnya.

Senada dengan Laili, Azka Amelia Fadhilah (24) juga mengaku baru mendengar aplikasi Qlue. Warga Kebayoran Lama ini tidak pernah mendengar informasi atau pengumuman soal Qlue baik dari kelurahan ataupun pemerintah pusat. "Qlue aplikasi dari Pemprov? Tapi nggak pernah ada informasi apa-apa soal itu," sebut Azka lewat pesan singkatnya.

Namun wanita yang bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Kemang ini tidak terlalu tertarik dengan Qlue. Ia juga tidak meyakini Qlue bisa memberikan dampak maksimal.

"Belum tentu juga memberikan dampak banyak buat Jakarta jadi Smart City. Toh masih banyak hal lain yang bisa buat Jakarta lebih nyaman paling nggak macet dulu diatasi lah," jelasnya.

Walaupun begitu, ia tetap mengapresiasi pembuatan Qlue. Ini menunjukkan keseriusan Gubernur Basuki menata pemerintahannya mulai dari titik terbawah.

Bukan hanya itu, Fikri M (26) warga Ciracas juga menyebut dirinya tidak tahu kegunaan aplikasi Qlue. Ia berharap ke depannya bisa ada sosialisasi dan informasi penggunaannya.

"Harus ada informasinya biar kita bisa tahu ke mana untuk laporin keluhan. Kayak misalnya di daerah rumah saya juga banyak lampu penerangan jalan yang mati," tutur Fikri lewat pesan singkat ke Republika.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan I'i Kurnia belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasisoal ini.

Qlue sendiri merupakan aplikasi berbentuk media sosial dimana para penggunanya bisa menyampaikan berbagai keluhan di lingkungan sekitar. Mulai dari kebersihan, ketertiban umum, kemacetan, fasilitas umum, transportasi, banjir, dan sebagainya.

Setiap keluhan masyarakat itu pun akan diberi simbol warna merah, kuning, dan hijau. Merah merupakan tanda bahwa keluhan belum diproses oleh aparat kelurahan atau kecamatan, kuning merupakan tanda keluhan sedang diproses, sedangkan hijau merupakan tanda bahwa keluhan tersebut sudah selesai dikerjakan.

Tidak hanya itu, pengguna Qlue juga bisa bertukar informasi mulai dari informasi pariwisata hingga kuliner. Uniknya, pengguna Qlue, juga diberi poin dan ranking yang dihitung dari postingan, responsivitas, dan kecepatan dalam mengerjakan keluhan tersebut bagi setiap kelurahan.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/15/08/29/ntu3ix219-ahok-jakarta-punya-aplikasi-qlue-warga-baru-denger-ada-qlue-di-ponsel

Ada Gelandangan dan Pengemis, Mengapa Ahok Fasilitasi PSK!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Musni Umar menentang rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin memberikan sertifikat pada PSK. Menurut dia, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan malah akan semakin merusak dan menambah masalah baru.

“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).

Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.

“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/28/nni4co-ada-gelandangan-dan-pengemis-mengapa-ahok-fasilitasi-psk

Ahok Ingin Buat Lokalisasi, MUI: Itu Sama dengan Legalisasi Pelacuran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan penolakan atas ide dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ide yang ditolak itu adalah ide yang berkaitan dalam penanganan prostitusi di Jakarta.

Penasehat Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Samsul Maarif mengatakan ide Ahok berpotensi mencederai masyarakat. Pasalnya, Ahok berencana untuk membuat lokalisasi prostitusi di Jakarta.

"Lokalisasi sama dengan legalisasi," katanya kepada Republika, Sabtu (25/4). Hal itulah yang kemudian membuat MUI tegas menolak ide tersebut.

Rencana untuk membuat lokalisasi merupakan tanggapan Gubernur DKI terkait persoalan sosial. Persoalan itu adalah penyalahgunaan rumah kos sebagai sarana prostitusi yang marak bertebaran di kawasan Jakarta.

Samsul menambahkan semestinya Ahok mendalami sejarah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Sutiyoso. Saat itu, Sutiyoso telah berhasil menghapus tempat prostitusi yang ada di Koja, Jakarta Utara.

Berkat kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Ulama, kawasan bekas lokalisasi prostitusi itu berubah menjadi kawasan Islamic Centre dan masjid.

"Ahok menganalogikan prostitusi dengan kotoran manusia. Itu adalah adalah analogi yang kurang relevan," ucap dia. Samsul menyebut hal ini sebagai ini qiyas ma'al Fariq.

Menurutnya, dua hal diatas tidak bisa disamakan. Kotoran manusia adalah fitrah sedangkan prostitusi berlawanan dengan fitrah.

Apabila ide Ahok direalisasikan, lanjutnya, maka kejahatan yang dipelihara oleh Pemprov DKI akan bertambah. Jika sebelumnya Pemprov DKI mencoba melindungi keberlangsungan industri minuman keras, nantinya Ahok juga dinilai melegalkan prostitusi melalui adanya lokalisasi.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/25/nnd5fx-ahok-ingin-buat-lokalisasi-mui-itu-sama-dengan-legalisasi-pelacuran

Gunung Sampah di Jagakarsa Resahkan Warga

REPUBLIKA.CO.ID, Heri (45), terpaksa membiasakan diri dengan bau sampah. Sudah dua bulan terakhir, sampah di depan warung kopi miliknya di Jalan Raya Lenteng Agung menumpuk hingga setinggi dua setengah meter. Ia mengaku, sejak dua bulan terakhir pula pelanggannya kian berkurang.

Dia mengatakan, pelanggan yang biasa datang untuk minum kopi jarang datang lagi. Mereka mengeluhkan bau busuk yang berasal dari tempat sampah di depan warungnya. Heri menyimpulkan, karena tidak kuat akan baunya, para pelanggan tidak datang lagi ke warung miliknya.

Sementara itu, Heri mengaku tidak mempunyai pilihan selain bertahan, walaupun tumpukan sampah hanya berada sepuluh meter dari warung kopi miliknya.

“Ya mau gimana lagi. Soalnya, nyari tempat baru untuk jualan sekarang susah,” kata pria asal Bandung ini saat ditemui Republika, di Jalan Raya Lenteng Agung, Sabtu (8/3).

Heri mengatakan, penumpukan sampah di TPS terjadi berhari-hari. Terutama sampah di bagian belakang yang tidak terangkut, bisa menumpuk di TPS Jagakarsa higga berminggu-minggu.

Saat mewawancara Heri di warung kopi miliknya, Republika dapat merasakan bau busuk yang dikeluhkan Heri.

Dari warung kopi milik Heri, sampah di atas lokasi seluas 500 meter persegi, terlihat menyaingi tinggi toko milik Solihun (32) yang berada tepat disebelahnya.

Toko tempat Soihun bekerja dan Gunungan sampah TPS Jagakarsa Jakarta Selatan hanya dipisahakan oleh tembok. Dari dalam toko, Republika dapat merasakan bau busuk yang masuk melewati jendela dan pintu toko.

“Sampah di TPS ini, sudah lama menumpuk. Apalagi sampah yang bagian belakang, bisa berminggu-minggu tidak terangkut,” kata dia kepada Republika, Sabtu (8/3).

Dia dan pemilik toko lain kerap menegur petugas Dinas Kebersihan dari kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Namun kata dia, teguran pemilik toko seakan tak digubris. Buktinya, sampah dibiarkan menggunung, kata Solihun.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/09/n25zhb-gunung-sampah-di-jagakarsa-resahkan-warga

Jokowi: Pengadaan 4.000 Armada untuk Atasi Kemacetan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengadaan 4.000 armada angkutan umum oleh Pemprov yang dilakukan langsung untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ibukota.

"Lah kitanya mau menyelesaikan persoalan tidak? Kita mau menyelesaikan masalah ndak? Sudah berapa puluh tahun kita? Transjakarta sudah delapan tahun, setahun cuma 10, 20 untuk apa? Beli ya itu, 4.000 itu baru beli namanya, dan itu akan menyelesaikan masalah," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengadaan 4.000 armada angkutan umum terdiri atas 3.000 untuk bus sedang dan 1.000 untuk bus Transjakarta. "Sekitar 3.000 untuk bus sedang, 1.000 untuk Transjakarta. Itu baru menyelesaikan masalah. Kalau mau menyelesaikan masalah, ya fokus seperti itu. Barang tidak dihajar ke sana-kesana, baunya aja hilang," kata dia.

Ia mengatakan program yang dilaksanakan Pemprov itu memang harus fokus, terukur, ada targetnya, terarah, tepat sasaran, bisa dirasakan terakhir. "Saya bisa aja beli 10 atau 20 kayak yang dulu, tapi efeknya apa. Wong yang rusak, setahun bisa 10 hingga 20 bus," ujar dia.

Sebelumnya Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar mengkritik kebijakan Pemprov terkait pengadaan 4.000 armada angkutan umum yang dianggap terlalu terburu-buru.
"Pengadaan armada angkutan umum itu sebaiknya dilakukan secara bertahap bukan langsung, misalnya tiap enam bulan sekali itu 200 unit bus," ujar dia.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/01/08/mz2ih8-jokowi-pengadaan-4000-armada-untuk-atasi-kemacetan

Dishub DKI: Zonasi Sekolah Kurangi Kemacetan

REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Sistem zonasi sekolah yang akan diterapkan oleh Dinas Pendidikan melalui pendaftaran sekolah diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Selama ini, banyak peserta didik yang bersekolah jauh dari rumahnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan selama ini salah satu penyebab kemacetan di DKI Jakarta adalah banyaknya kendaraan pribadi milik siswa yang memenuhi jalan. Dengan jarak antara rumah dan sekolah yang cukup jauh membuat mereka mengharuskan menggunakan kendaraan agar tidak terlambat.

"Saya rasa sistem zonasi tersebut nantinya akan signifikan membantu mengurangi kemacetan," ujarnya di Balai Kota, Selasa (11/6). Nantinya, mereka yang tinggal di Jakarta Barat akan tetap bersekolah di Jakarta Barat.

Mereka tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil untuk mencapai sekolahnya. Namun Pristono belum dapat menyebutkan persentase berkurangnya kemacetan dari sistem zonasi ini.

Saat ini Pristono belum menghitung berapa persen sistem tersebut akan mengurangi kemacetan. "Zonasi bisa bersifat mutlak, anak sekolah dapat berperan penting dalam mengurangi kemacetan," ujarnya.

Pristono juga menyarankan ke depannya orang bekerja juga memakai sistem zonasi. "Sehingga mereka yang bekerja di wilayah Jakarta juga tinggal di Jakarta," kata Pristono.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/06/11/mo7ano-dishub-dki-zonasi-sekolah-kurangi-kemacetan

Andalkan Kapasitas, MRT Diyakini Bisa Atasi Macet

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek pembangunan MRT) akan segera dimulai. Meski membutuhkan waktu dalam perampungannya, Pemprov DKI meyakini MRT mampu mengatasi kemacetan Ibu Kota.

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, proyek pembangunan MRT akan berlangsung sekitar empat tahun. Pengerjaan pembangunan dimulai di 2013 ini dan direncanakan selesai di 2017.

"Proyek dimulai, insya Allah tidak lewat dari tahun ini. Rencananya, selesai akhir 2017," ujar Tuhiyat dalam pesan singkatnya kepada Republika, Sabtu (4/5).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono meyakini, dengan dibangunnya proyek MRT ini, nantinya tingkat kemacetan di Jakarta akan berkurang. "Kemacetan, lama-kelamaan terkikis," katanya.

Pristono mengatakan, sejumlah alasan mengapa MRT mampu mengurangi kemacetan Jakarta. Ia menyebut kapasitas angkut penumpang MRT yang tinggi. Yaitu, sekitar dua kali lipat dibanding monorail dan delapan kali lipat bila dibandingkan dengan Transjakarta.

"Kapasitasnya tinggi. MRT mampu mengangkut sekitar 40 ribu penumpang per jam per arah," ujarnya. Bahkan, bila sudah bisa digunakan, MRT mampu mengangkut sekitar 500 ribu penumpang per hari.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/05/04/mm9yks-andalkan-kapasitas-mrt-diyakini-bisa-atasi-macet

Apakah Macet Boleh Lalaikan Shalat? Ini Pendapat MUI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemacetan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Ibu Kota Jakarta sudah masuk kategori sangat parah. Terlebih saat demonstrasi besar seperti May Day yang terjadi pada hari ini.

Kemacetan di Jakarta membuat masyarakat telah menghabiskan sebagian waktu mereka di jalan raya. Bahkan akibat kemacetan ini, seringkali orang melalaikan ibadah sholat karena waktu terbuang selama perjalanan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) khawatir kemacetan parah ini, semakin banyak warga Ibu Kota yang lalai melaksanakan sholat. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan, ada kekhawatiran bila Umat Islam di Jakarta dan sekitarnya mengenyampingkan sholat mereka karena macet.

Ia mengungkapkan, bisa dibayangkan perjalanan karena macet yang membutuhkan waktu dua hingga tiga jam, terlebih bila itu terjadi pada siang hingga sore hari. Dimana jadwal Sholat Zuhur, Ashar hingga Magrib berlangsung.

"Akibatnya sering terjadi jadwal sholat pun harus di Qada' atau dijamak. Atau bahkan beberapa orang meninggalkan salah satu atau kedua waktu sholat tersebut," ujar Niam kepada Republika, Rabu (1/5).

Ia menjelaskan, sebagaimana yang telah ditetapkan Agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang sangat ditekankan pelaksanaannya. Dalam kondisi normal, ujarnya, sholat harus dilakukan diawal waktu dalam waktu yang telah ditentukan.

Namun bukan berarti Islam tidak memberi keringanan dan pengecualian terhadap beberapa kondisi tertentu. Islam memberikan kemudahan bagi para musyafir (orang yang dalam perjalanan) untuk dapat mengqada' dan menjamak shalatnya, tentu dengan aturan yang disyariatkan.

Solusi bila macet yang tidak bisa diprediksi dengan mengqada' (mengganti) bila tertinggal atau menjamak (menggabungkan). Sebaliknya, Umat Islam tetap harus berupaya mencari masjid bila memungkin shalat dilaksanakan sesuai dengan waktunya.

Ia memberi solusi ada baiknya jauh sebelum terjebak macet, pengendara mencari masjid untuk mengantisipasi terlewatnya waktu sholat. Apabila ini bisa dilakukan sebagian besar ummat Islam, dia yakin maka sebagian jumlah kemacetan di jalan raya dapat terurai lebih cepat karena menghindari pertemuan kendaraan dalam satu waktu.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/05/01/mm41e4-apakah-macet-boleh-lalaikan-shalat-ini-pendapat-mui

Atasi Kemacetan, Pemprov DKI Diminta Kendalikan Angkot

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengendalikan jumlah angkot dan taksi. Sebab, keduanya dinilai banyak memakan ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan.

Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago mengatakan, sikap sopir angkot dan taksi yang seringkali 'mengetem', membuat jalanan macet karena memakan hampir separuh badan jalan. Apalagi, kata dia, populasi angkot dan taksi di Jakarta juga sudah berlebihan.

"Bukan dihilangkan sama sekali, tapi dikendalikan supaya jumlahnya wajar," ujarnya dalam sebuah acara dialog di Jakarta, Rabu (17/4).

Menurut Andrianof, angkot sebagai angkutan lingkungan harus tetap ada. Namun, sambung dia, angkot harusnya tidak boleh masuk ke jalan-jalan protokol.

Dikatakannya, pembatasan angkot dan taksi itu dapat dilakukan dengan mengganti kedua transportasi tersebut menjadi bus. Selanjutnya pemerintah yang harus memberikan solusi pekerjaan pengganti bagi para sopir yang tidak terserap menjadi awak bus.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/17/mleayp-atasi-kemacetan-pemprov-dki-diminta-kendalikan-angkot

Gawat, Jakarta tak Akan Pernah Bebas Banjir!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu Kota Jakarta tak akan pernah bebas dari masalah banjir. Hal tersebut disebabkan pembangunan fisik yang terus dilakukan di ibu kota Indonesia ini.

"Dataran banjir (flood plain) seluas 24.000 hektare yang berada di utara Jakarta dan telah berkembang luar biasa untuk permukiman dan industri. Selamanya tidak akan terbebas secara mutlak dari banjir," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (26/12).

Menurut Sutopo, upaya struktural atau sistem pengendali banjir dan drainase hanya untuk mengendalikan banjir hingga besaran banjir tertentu. Sistem pengendali banjir di Jakarta saat ini dibangun untuk banjir rencana 3-100 tahun dan sistem drainasenya 2-10 tahun.

"Artinya jika terjadi banjir dengan besaran lebih besar dari banjir rencana tersebut maka pasti akan banjir. Ini pun ternyata kondisi eksisting saat ini jauh sekali dari banjir rencana yang ada," katanya.

Lebih lanjut Sutopo mengatakan, tiap tahun upaya struktural dan non struktural dilakukan untuk mengatasi banjir, namun upaya tersebut kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebab timbulnya banjir. Akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir, seperti sedimentasi alur sungai, pendangkalan, permukiman di bantaran sungai, dan sebagainya menyebabkan masalah menjadi rumit dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan kondisi biogeofisik sungai.

Kondisi demikian makin diperparah oleh rendahnya kemampuan 13 sungai untuk mengalirkan banjir. Fakta yang ada saat ini, kemampuan mengatuskan debit banjir dari sungai dan kanal yang ada sangat jauh dari rencana.

Menurutnya, perhitungan debit banjir sungai-sungai yang masuk ke Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 50 persen dari debit perhitungan pola induk 1973 dalam periode 25 tahun. Sungai-sungai utama yang ada saat ini kapasitas pengalirannya berada jauh di bawah debit rencana yang mengakibatkan sungai-sungai mudah meluap. Kapasitas alur sungai yang ada terhadap debit rencana antara 17,5 – 80 persen.

"Kemampuan alur Sungai Ciliwung saat ini hanya sebesar 17,5 persen dari rencana, sedangkan Kali Pesanggarahan hanya 20,7 persen," kata Sutopon.

Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh adanya sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika terjadi banjir karena kemampuan untuk mengatuskan debit banjir lebih kecil daripada limpasan permukaan yang ada.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mfmur5-gawat-jakarta-tak-akan-pernah-bebas-banjir