Warga DKI Diminta Jeli dalam Tiap Tahapan Penyusunan APBD

Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), setidaknya membuka mata warga DKI Jakarta akan pentingnya partisipasi dan pengawasan dalam tiap penyusunan APBD. Pasalnya, di tiap tahapan penyusunan APBD mulai dari pembahasan hingga pengesahan ada potensi penyelewengan.

Setelah dikejutkan dugaan dana siluman Rp12 triliun, penganggaran pembelian UPS yang tidak masuk akal, besarnya anggaran belanja pegawai, kini warga Jakarta harus mengernyitkan dahi setelah Kemendagri menemukan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) dengan nilai fantastis dalam APBD 2015.

Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris mengatakan, kisruh APBD merupakan kesempatan warga Jakarta untuk lebih jeli me-review kembali sejauh mana warga dilibatkan dalam tahap perencanaan program dan anggaran APBD DKI Jakarta 2015.

“Coba kita review bersama, sejauh mana APBD yang sekarang mengakomodasi usulan warga. Kalaupun diakomodasi bentuknya seperti? Apakah usulan yang diterima APBD benar-benar menggambarkan kebutuhan riil warga atau malah program yang ada di APBD sama sekali bukan usulan warga? Jangan-jangan program yang sebenarnya dibutuhkan warga malah dialihkan untuk pos-pos anggaran yang tidak penting,” ujar Fahira, di Jakarta (17/3).

Fahira memandang, selama ini wacana atau diskursus mengenai ABPD Jakarta terasa sangat elitis, yaitu hanya antara legislatif dan eksekutif dan para pengamat anggaran terutama para ekonom. Padahal yang paling merasakan dampak dari alokasi APBD yang tidak proporsional adalah warga Jakarta sendiri. Besaran APBD Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun idealnya bisa membantu warga Jakarta menghadapi persoalan hidup sehari-hari.

“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih banyak ketimpangan, banjir dan macet masih manghadang, dan jalanan yang masih rusak itu sangat berkaitan dengan anggaran dan yang merasakan langsung itu warga. APBD itu prioritasnya untuk itu, bukan belanja pegawai apalagi beli ATK yang gila-gilaan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Menurutnya, persoalan yang banyak terjadi dalam tiap penyusunan APBD, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD. Makanya, sering dijumpai (dalam APBD) anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan atau banyak program yang di desain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

“Ini bisa terjadi karena pada saat penyusunan APBD ada persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD dan lemahnya pengawasan publik,” tuturnya.

Fahira mengatakan, untuk APBD DKI Jakarta yang saat ini sudah akan masuk dalam proses tahap pengesahan, hal mendesak yang bisa dilakukan warga Jakarta adalah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri sampai penyerahan barang.

Menurutnya, penyelewengan di tahap perencanaan pengadaan bisa cermati apakah ada gelagat mencurigakan seperti penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan ke perusahaan tertentu, atau penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.

“Peserta lelang itu sebenarnya satu perusahaan, perusahaan yang lain yang ikut hanya sebagai pembanding agar lelang bisa berjalan. Ini masih terjadi walau lelang sudah secara elektronik. Kalau sudah begini, pola korupsinya adalah pemberian suap, penggelapan, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan,” katanya.

Sebelumnya, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga DPRD DKI Jakarta telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.

"APBD DKI Jakarta, dibahas oleh DPRD dan Pemprov tidak secara terbuka dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kepentingan elit," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto.

Aturan lainnya, terdapat pada Pasal 317 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, DPRD hanya berwenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.

Berikutnya, pelanggaran terhadap Pasal 99 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Sama halnya dengan UU MD3, UU Pemda juga menyatakan bahwa kewenangan DPRD hanya melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.

Hal sama diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam Tatib menyatakan bahwa kewenangan anggaran DPRD hanya sebatas membahas dan menyetujui usulan APBD dari gubernur.

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081c312f5a8/warga-dki-diminta-jeli-dalam-tiap-tahapan-penyusunan-apbd

APBD Jakarta, Ada Scanner Seharga Rp 1,2 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2014 makin terkuak. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pengadaan mesin pemindai atau scanner 3D dengan nilai per satuan seharga Rp 1,28 miliar. Ada dua unit pemindai yang dibeli dengan jumlah dana Rp 2,5 miliar.

Berdasarkan pantauan ICW, scanner 3D per unit masih tersedia dengan kisaran harga Rp 700 juta. "Sehingga dalam penganggaran scanner 3D pun diduga terjadi penggelembungan harga sedemikian rupa," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran, ICW, Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.

Di pasaran, harga mesin scanner 3D sangat bervariasi. Misalnya David 3D Laserscanner SLS V2 seharga Rp 43,8 juta dan merek yang lebih bagus, harganya lebih tinggi lagi, mencapai Rp 200 juta.

Belum jelas merek scanner yang dibeli untuk APBD 2014. Namun penggunaan scanner 3D untuk SMP atau SMA sangat berlebihan. Mesin pemindai canggih ini biasanya dipakai di industri pertambangan (minyak dan gas), arsitektur, dokumentasi situs bersejarah, serta untuk kepentingan forensik, khususnya bagi kepolisian dalam penyidikan di lokasi kejahatan.

Firdaus menjelaskan dari 1.482 mata anggaran pada APBD 2014, hanya terealisasi 806 kegiatan. Jumlah nilai realisasi belanja sebesar Rp 2,317 triliun. Dia menduga sekitar 51,5 persen pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta berpotensi diselewengkan.

"Jadi realisasi yang diduga bermasalah tidak hanya UPS dan total jenis anggaran kegiatan yang bermasalah sebanyak 48 mata anggaran," kata Firdaus. Selain UPS dan alat pemindai 3D, anggaran lain yang digarong adalah pengadaan printer 3D, perangkat colaboratio active classroom (CAC), digital classroom dan lainnya.

Penggelembungan harga (mark-up) uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan pada APBD tahun anggaran 2014 memang gila-gilaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit.

Menurut Basuki atau biasa dipanggil Ahok, harga satu UPS tidak mencapai Rp 5,8 miliar. Harga perangkat UPS yang memiliki kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta.

Ahok menduga oknum anggota DPRD yang mendapat untung dari proyek tahun lalu, kini mengusulkan kembali untuk APBD 2015. Memang dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan.

Jumlah keseluruhan usulan anggaran siluman dalam APBD 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan UPS. Hanya, pada tahun ini, pengadaan UPS tidak hanya diusulkan untuk dipasang di sekolah, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan.

Ahok memotong langkah busuk itu dengan mencoret mata anggaran siluman di APBD 2015. DPRD Jakarta yang marah kemudian menggulirkan hak angket untuk Gubernur Ahok.

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana membantah tuduhan Ahok. Menurutnya, Ahok harus membuktikan dulu apakah dana siluman yang disebutnya mencapai Rp12,1 triliun itu benar-benar ada. Menurutnya selama ini Ahok sering asal bicara tapi tidak ada buktinya.

Seperti permasalahan banjir, Ahok malah langsung menuduh PLN yang berbuat salah. Lulung melanjutkan, kebijakan Ahok justru banyak menyalahi aturan. Seperti lelang jabatan setiap 6 bulan sekali di lingkup pemerintahan porvinsi. "Bagaimana dengan lelang jabatan, ada gak penyalahgunaan wewenang, ada gak korupsi di situ," katanya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648583/APBD-Jakarta-Ada-Scanner-Seharga-Rp-12-Miliar

Ironi UPS Mahal dan Alat Fitness untuk Sekolah 'Bobrok'

Liputan6.com, Jakarta - Rabu akhir Februari lalu bukan hari baik untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Berbicara kepada awak media di Balaikota Jakarta, Ahok dengan nada tinggi mengungkapkan kegusarannya atas langkah DPRD DKI Jakarta yang menyusupkan anggaran ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI Jakarta.

"Saya kasih lihat kalian contoh yang namanya susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak kepala dinas. Tapi di dalam versi tanda tangan mereka (DPRD) keluar angka-angka seperti ini. Pantas nggak beli barang-barang kayak itu, sementara sekolah begitu jelek. Itu kan nggak pantas," tegas Ahok. (Baca juga: Jokowi: Prioritas Mana, UPS atau Renovasi Sekolah?)

Ahok kemudian memperlihatkan lembaran kertas yang berisi kolom-kolom dengan keterangan serta angka-angka yang diklaim sebagai kutipan dari Rancangan APBD 2015 versi DPRD DKI Jakarta. Dalam data yang diperlihatkan Ahok, tertulis adanya pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau alat catu daya untuk belasan SMPN di Jakarta Selatan.

Penelusuran Liputan6.com dari data soft copy RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD memang memperlihatkan sejumlah kejanggalan. Data yang diperlihatkan Ahok merupakan RAPBD 2015 yang menjadi bahasan Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk Belanja Langsung (BL). Anggaran untuk sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta berada di bawah pembahasan komisi ini.

Khusus untuk pengadaan UPS, tertera dengan jelas di halaman 118 dan 119 dokumen tersebut. Ada 17 SMPN di Jaksel yang disebutkan dianggarkan untuk menerima alat tersebut dengan besaran dana untuk masing-masing sekolah Rp 6 miliar. Namun, letak keanehannya bukan sekadar nilai anggaran yang lumayan besar itu, melainkan penulisan anggaran itu sendiri.

Dalam dokumen tersebut, rincian anggaran ditulis dalam 8 kolom. Secara berurutan, kolom itu berisi (a) Kode SKPD, (b) Nama SKPD, (c) Kode Kegiatan, (d) Nama Kegiatan, (e), Pagu, (f) Pembahasan dan (g) Hasil Pembahasan. Khusus untuk Pembahasan, dibagi dalam 2 kolom, yaitu Tambahan dan Pengurangan.

Jika dilihat pada pengajuan anggaran untuk pengadaan UPS bagi 17 SMPN tadi, kolom Kode Kegiatan, Pagu dan Pengurangan kosong. Angka Rp 6 miliar hanya tertulis di kolom Tambahan. Ini jelas berbeda dengan penganggaran untuk pengadaan barang atau kegiatan lainnya yang umumnya terisi penuh.

Hanya kolom Tambahan dan Pengurangan yang untuk beberapa item terlihat kosong.

Ini bisa diartikan bahwa pengadaan untuk UPS versi DPRD ini sama sekali tanpa perencanaan karena tak ada Kode Kegiatan. Demikian pula, pengadaan UPS ini sama sekali tak memiliki pagu anggaran. Wajar kalau kemudian langkah DPRD tersebut dicurigai sebagai upaya memaksakan anggaran.

Modus Pengadaan yang Seragam

Dengan melihat pada penulisan anggaran untuk pengadaan UPS tersebut, menjadi mudah untuk menelusuri kejanggalan lainnya dalam RAPBD 2015 versi DPRD DKI. Hampir di semua anggaran untuk SKPD, terdapat pengadaan barang atau kegiatan yang tanpa kode kegiatan dan pagu anggaran.

Ini sesuai dengan keterangan Ahok tentang sejumlah item yang menurut dia disusupkan serta tidak berasal dari SKPD atau Pemprov DKI. Seperti soal pengadaan alat fitnes untuk sejumlah SMAN dan SMKN di Jakarta.

"Masa sekolah beli alat fitness Rp 2 sampai Rp 3 miliar, (siswa) suruh push up aja. Gua aja nggak pakai alat fitness," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat pekan lalu.

Ahok juga memastikan bahwa selain pengadaan UPS masih banyak pengadaan lainnya yang anggaran serta keperluannya tidak logis. "Ini barangnya banyak. Nggak cuma UPS aja, ada scanner sama alat fitness di sekolah tadi itu," ujar Ahok.

Dengan pola penganggaran yang sama itu, tidak begitu sulit untuk mencari anggaran susupan di RAPBD 2015 DKI versi DPRD. Bahkan, kalau diperhatikan, ada kecenderungan untuk menyamaratakan nilai anggaran untuk pengadaan barang atau kegiataan yang sama.

Misalnya, biaya rehab sebuah tempat atau pengadaan sebuah barang bagi sebuah sekolah atau kantor anggarannya dipukul rata sama. Padahal, belum tentu lokasi yang akan direhab punya tingkat kerusakan yang sama, sehingga anggarannya dipastikan tidak sama. Demikian pula dengan pengadaan barang, belum tentu setiap sekolah atau kantor memiliki kebutuhan yang sama dan punya fasilitas infrastruktur untuk menggunakan alat tersebut.

Dari penelusuran Liputan6.com, anggaran susupan ini tidak hanya ada di Dinas Pendidikan. Hampir di seluruh SKPD ada anggaran yang tanpa pagu ini. Ini bisa dilihat dari pembahasan anggaran di seluruh komisi, meskipun yang menyolok ada Komisi A, Komisi D dan Komisi E.

Diakui, susupan anggaran terbesar ada di Komisi E, yang sebagian besar meliputi anggaran untuk Dinas pendidikan. Komisi ini pula yang menganggarkan kebutuhan untuk SKPD lain seperti Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Dinas Olah Raga dan Pemuda.

Sedangkan di Komisi A, SKPD yang ditengarai juga disusupi anggaran 'siluman' adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta kota, kecamatan dan kelurahan di Jakbar, Jaktim dan Jaksel.

Di Komisi D, anggaran susupan juga tak kalah banyak, bahkan bersaing dengan Komisi E dari sisi total anggaran. Anggaran yang mengundang curiga itu antara lain terdapat untuk SKPD Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Lingkungan Hidup.

Kebingungan Penerima Anggaran

Sri Hartini kaget ketika ditanyakan kebenaran sekolahnya mengajukan rencana pembangunan ruang rapat guru ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Wakil Kepala Sekolah SMAN 82 Jakarta ini mengaku tak pernah mengajukan anggaran itu. Bahkan, angka Rp 2,5 miliar yang tertera akan diterima sekolah ini di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD membuatnya bingung.

"Tidak benar. Kita tidak tahu apa-apa mengenai dana untuk membangun ruang rapat. Kalaupun dikasih, Pak Sitanggang (Kepala Sekolah SMAN 82) pasti menolak. Kalau sampai Rp 2,5 miliar, ruang gurunya bagus sendiri dong, tapi kelas-kelasnya tetap begitu," tegas Sri kepada Liputan6.com di ruangan kerjanya, Senin 2 Maret lalu.

Sri menambahkan, pihak sekolah yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini kerap membangun dengan biaya sendiri hasil urunan antara warga dan pihak sekolah, termasuk untuk membangun masjid yang tengah direncanakan.

"Kita bangun ruang serba guna juga pakai uang sendiri dari swadaya warga dan sekolah. Kita juga berencana bangun masjid. Tapi nggak pakai anggaran pemerintah. Kita bergantung pada orang-orang yang mau membantu saja," jelas dia.

Karena itu Sri mengaku terkejut ketika mendengar kabar perihal dana pengadaan ruang rapat guru untuk sekolahnya yang ikut dianggarkan DPRD. "Saya saja baru tahu sekarang. Masa bangun ruang rapat guru sampai Rp 2,5 miliar. Kalaupun ruang rapat kita tidak cukup, kita nggak masalah rapat di kelas," tandas dia.

Lain lagi dengan SMAN 6 Jakarta di kawasan Blok M, Jaksel. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMA Negeri 6 Jakarta Moy Lientje mengatakan pihaknya memang sempat didatangi staf Suku Dinas Pendidikan Jakarta untuk mengukur luas ruangan di salah satu ruang kosong di sekolahnya.

"Sekitar 10 hari lalu ada orang Sudin (Suku Dinas) datang ke sini, menanyakan apakah ada ruangan kosong di SMA 6. Kemudian saya tunjukkan satu ruangan, bekas kelas yang sudah tidak kami gunakan. Katanya mau dibikin ruang rapat guru. Mereka juga mengukur ruang Kepala Sekolah untuk direnovasi," jelas Moy, Senin 2 Maret lalu. Ruang bekas kelas itu berukuran 7x10 meter.

Moy menuturkan, pihak sekolah selama ini memang tak memiliki ruang rapat. Namun, biasanya ruang guru disulap menjadi ruang rapat. "Kami tidak masalah rapat di ruang guru. Tempatnya luas dan mampu menampung seluruh guru. Tapi kalau mau dibuatkan ruang guru ya kami terima saja," ujar Moy.

Namun, dia merasa nominal Rp 2,5 miliar untuk membangun ruang rapat guru terlalu besar. Apalagi banyak fasilitas infrastruktur SMA 6 yang masih memprihatinkan kondisinya.

"Memang katanya mau dibuat ruang rapat guru yang bagus. Saya tidak tahu kalau dana pembangunannya sebanyak itu. Tapi kalau menurut saya lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki atap yang bocor dan gedung sekolah yang sudah parah kondisinya daripada buat ruang rapat yang mewah," tutur Moy.

Kejanggalan lainnya terjadi di SMAN 8 Jakarta yang berlokasi di Bukit Duri, Jaksel. Menurut RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD, sekolah ini merupakan penerima dana Rp 2.95 miliar untuk pengadaan Literature Smart Teaching, Rp 3 miliar untuk pengadaan alat printer dan scanner 3D, Rp 3 miliar pengadaan alat Digital Education Classroom, dan pengadaan alat musik, studio, alat kebugaran serta pengadaan Collaborative Classroom.

Namun, anggaran besar untuk sekolah ini untuk item tersebut seolah bertolak belakang dengan kondisi sekolah. Menuju ruangan kelas, ada tangga di sisi pojok mengarah ke lantai dua. Sepanjang berjalan di koridor sekolah, baik lantai dasar maupun lantai dua, terlihat kondisi tembok bercat biru yang sudah pucat. Memudar dan terkelupas. Beberapa bagian atap sekolah juga nampak berwarna hitam berlumut, bekas rembesan air yang bocor.

"Kita sudah ajukan rehab ke Dinas Pendidikan untuk beberapa tempat. Seperti misalnya CCTV yang rusak. Kan Pak Ahok bilang mau pasang CCTV di setiap kelas. Lalu ubin di lantai 1, keadaannya rusak ditambah terendam banjir. Kan SMA 8 langganan banjir. Lalu seperti atap sekolah, sudah bocor," jelas Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMA 8, Teguh Priyatno, Rabu 4 Maret lalu.

Karena itu Teguh bingung karena anggaran yang tertera di RAPBD 2015 tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, sejumlah item yang dianggarkan membuat dia bingung karena tidak mengetahui fungsi dan kegunaannya.

"Saya nggak tahu Literature Smart Teaching itu apa, Collaboration Classroom bagaimana, bentuknya saja nggak tahu. Mungkin belum disosialisasikan. Yang benar-benar dibutuhkan ya rehab gedung. Kan terakhir (SMA 8) direhab tahun 2002," ujar dia.

Namun, Teguh mengakui Dinas Pendidikan pernah memfasilitasi Digital Education Classroom pada 2014 lalu. "Kalau Digital Educational Classroom kita dapat. Sudah ada. Gitar kita sudah dapat 12 unit merek Marvel. Scanner kita sudah dapat 1 merek Panasonic tapi kayanya itu bukan 3D. Itu dari APBD 2014. Mungkin yang 2015 nggak beda jauh," sambung dia.

Teguh mengaku pihaknya juga pernah kedatangan alat fitnes. Namun perangkat kesehatan itu ditolaknya lantaran tidak memungkinkan jika ada di SMA 8. "Dulu pernah datang alat fitness, tapi kami tolak, karena kalau ditaruh di lantai 1 rawan. Banjir di sini bisa sampai 3 meter. Kalau di lantai 2 juga rawan, ubinnya nggak kuat," tandas dia.

Bantahan lain datang dari Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Jakarta Afrisyaf Amir. Dia menepis kabar pihaknya mengajukan dana Rp 6 miliar untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Wacana itu tak pernah ia lontarkan, baik kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan maupun DPRD. (Baca juga:Satu Perusahaan Pemenang Tender UPS SMKN 53 Ternyata Toko Genteng)

"Kami dari SMP 41 tidak pernah mengajukan dana UPS, apalagi sampai sebesar Rp 6 miliar. Kami belum berpikir sampai ke situ. Saya malah tidak tahu soal UPS itu," ujar Afrisyaf di sekolah yang berlokasi di Ragunan, Jaksel.

Ia mengatakan, seandainya pihak sekolah memakai dana anggaran daerah, dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang bersifat pemeliharaan.

"Paling yang saya ajukan hanya perbaikan hal-hal kecil, misalnya keramik lantai sekolah pecah dan cat tembok terkelupas. Itu pun dananya tidak banyak. Saya tak pernah membayangkan atau berandai-andai sekolah mendapat dana 6 miliar rupiah," jelas Afrisyaf di ruang kerjanya.

Tak hanya penerima anggaran yang kebingungan, pengusul anggaran pun tak kalah kagetnya dengan gelontoran dana miliaran rupiah di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD. Arie Budiman selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku tak pernah mengajukan kegiatan-kegiatan tersebut. Menurutnya, pengajuan anggaran pendidikan yang asli tertera dalam APBD versi e-budgeting.

"Untuk usulan APBD 2015, tentu versi eksekutif yang clear dan clean. Yang disebut clear dan clean, adalah kita ajukan sesuai kebutuhan dan tidak menerima titipan kegiatan dari DPRD. Apalagi jika kegiatan-kegiatannya tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Jadi kalu ada usulan-usulan baru atau data-data baru, dipastikan usulan-usulan itu bukan berasal dari Dinas Pendidikan," kata Arie di kantornya, Jumat 6 Maret lalu.

Ia menjelaskan, setiap kegiatan yang dianggarkan, tentunya berasal dari pengajuan sekolah ke suku dinas wilayah. Atau bisa saja diusulkan sendiri oleh suku dinas, namun tetap harus dengan sepengetahuan Kepala Dinas. Kenyataannya saat ini, baik pihak Sekolah maupun Kepala Dinas sama-sama tidak mengetahui pengadaan bermacam-macam fasilitas yang disebut sebagai dana siluman.

"Dinas Pendidikan tidak ada itu anggaran pengadaan barang. Karena fokus dan prioritas kita rehabilitasi bangunan sekolah. Beberapa kegiatan pengadaan yang aneh-aneh itu bukan berasal dari Dinas," papar mantan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta ini.

Tidak hanya anggaran berjumlah besar yang disusupi. Anggaran dengan angka kecil juga tak luput dari keganjilan. Lurah Kamal, Joko Mulyono mengaku kaget setelah mengecek 2 versi anggaran antara versi DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta. Ternyata di kelurahannya ada 1 anggaran yang tak pernah mereka usulkan sebelumnya. Yakni anggaran pembuatan gapura ornamen Betawi Kantor Kelurahan Kamal senilai Rp 150 juta.

"Nggak pernah diusulkan ini melalui musrenbang. Jadi saya tulis tidak setuju dengan versi DPRD karena nggak pernah kita usulkan," tegas Joko.

Itu baru sebagian bantahan dari sedikit item anggaran yang diduga merupakan anggaran 'siluman'. Tak terbayangkan jika semua anggaran yang ditengarai sebagai susupan itu ditelusuri, bisa dipastikan bantahan yang terlontar akan mengalir bak air bah. (Baca juga: 5 Fakta Mengejutkan Kantor Pemenang Tender UPS Miliaran Rupiah)

Karena itu, tak ada salahnya mencermati satu per satu anggaran tersebut. Berikut daftar anggaran yang diduga merupakan susupan di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD DKI.

Daftar Keanehan pada APBD 2015

Tidak semua anggaran susupan bisa dituliskan karena terlalu banyak item untuk disebutkan. Daftar di bawah ini hanya memuat keganjilan pada penganggaran di sejumlah SKPD dengan nilai pembiayaan yang besar. Untuk anggaran pengadaan gerobak sampah atau pembuatan lubang biopori dengan nilai puluhan juta rupiah, misalnya, tidak dituliskan dalam daftar ini.

Sementara sebagian lagi, data susupan di sebagian dinas harus diseleksi lagi kendati angkanya cukup besar, lantaran terlalu banyak item yang kuat diduga sebagai anggaran 'siluman'. Seperti pengadaan belanja langsung di Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan dan Dinas Bina Marga yang hanya dituliskan beberapa di daftar ini.

Berikut daftar anggaran yang diduga merupakan susupan di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD DKI berdasarkan dinas yang menganggarkan.

A. Dinas Pendidikan

Pengadaan Buku Trilogi Ahok: Nekad Demi Rakyat, Dari Belitung Menuju Istana, Tionghoa Keturunan Ku Indonesia Negara Ku Membangun masing-masing buku senilai Rp 10 miliar

Pengadaan Alat Scanner dan Printer 3D untuk 59 SMPN/SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing senilai Rp 3 miliar.

Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Biologi untuk 46 SMAN di Jaksel dan Jaktim masing-masing sekolah senilai Rp 2,1 miliar.

Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Biologi untuk SMA di 40 kecamatan di Jaksel, Jaktim, Jakut, Jakbar, dan Jakpus masing-masing kecamatan senilai Rp 2,1 miliar,

Pengadaan Peralatan Fitness untuk SMAN di 6 kecamatan di Jaksel masing-masing kecamatan senilai Rp 2,5 miliar.

Pengadaan Peralatan Fitness untuk SMKN di 6 kecamatan di Jaksel masing-masing kecamatan senilai Rp 2,5 miliar.

Pengadaan Integrated Mobile Digital Library Equipment untuk SMPN di 17 kecamatan di Jaksel, Jakbar, Jakpus dan Jaktim masing-masing kecamatan senilai Rp 4 miliar.

Pengadaan UPS untuk 21 SMPN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 6 miliar.

Pengadaan Multimedia Class Learning System untuk SDN/SMPN di 11 kecamatan di Jaksel dan Jaktim masing-masing kecamatan Rp 3 miliar.

Pengadaan Multimedia Class Learning System untuk SDN/SMPN di Jaktim senilai Rp 4,5 miliar.

Pengadaan Literatur Smart Teaching untuk 23 SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 2,950 miliar.

Pengadaan ebook Referensi Sekolah Dasar untuk 14 kecamatan di Jaksel dan Jakbar dengan nilai bervariasi antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 4,2 miliar.

Pengadaan Collaboration Active Classroom untuk 42 SMAN/SMKN/SMPN di Jaksel, dengan nilai antara Rp 2,950 miliar dan Rp 3 miliar.

Pengadaan Alat Pengenalan Science Engineering Technology Mhat (STEM) Education untuk 206 SD di Jakbar dan Jaksel masing-masing sekolah Rp 500 juta.

Pengadaan Alat Digital Education Classroom untuk 58 SMPN/SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 3 miliar.

Pengadaan Ruang Rapat Guru/TU/Kepala Sekolah untuk 48 SMAN/SMK/SMPN di Jaksel masing-masing sekolah Rp 2,5 miliar.

Pengadaan Alat Dual Program Bahasa Inggris dan Mandarin untuk 84 SMPN di Jakpus, Jaksel dan Jakbar masing-masing sekolah senilai Rp 1,370 miliar.

Pengadaan Alat Book Sanitizer untuk 33 SMPN di Jakbar dan Jaksel masing-masing sekolah senilai antara Rp 710 juta sampai Rp 715 juta.

Pengadaan Alat Energy Box Junior untuk 26 SMPN di Jaksel dan Jakbar dengan nilai masing-masing sekolah Rp 500 juta.

Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Anak Usia Dini Bantuan untuk PAUD senilai Rp 15 miliar.

Pengadaan Peralatan Audio Class SD/SMP/SMA/SMK senilai Rp 11 miliar.

Pengadaan Alat Peraga Robotika untuk SMA/SMK senilai Rp 10 miliar.

Pengadaan Modul Sertifikasi Test of English for International Communication Bridge (TOEICB) senilai Rp 20 miliar.

Pengadaan Peralatan Olahraga dan Permainan Kreatif Siswa untuk 130 SDN masing-masing sekolah senilai Rp 420 juta.

B. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Penyediaan Ruang Perspektif Kepala Daerah Berbasis Teknologi Informasi senilai Rp 5 miliar.

Penyediaan Sarana Perpustakaan Interaktif senilai Rp 15 miliar.

Penyediaan Sarana Layanan Perpustakaan Mandiri di Luar Ruangan senilai Rp 20 miliar.

Pengadaan Scaner Robotic senilai Rp 14 miliar.

Pengadaan Media Informasi Luar Ruang Rp 7 miliar.

Pengadaan Pemadam Kebakaran Terbarukan untuk KPAK Jakpus, Jakbar dan Jakut masing-masing senilai Rp 3 miliar.

Penyediaan Sarana Monitoring Layanan Terintegrasi dengan Data Center senilai Rp 3 miliar.

C. Dinas Olah Raga dan Pemuda

Pengadaan Peralatan Olahraga Cabang Akurasi Menembak senilai Rp 3,5 miliar

Pengadaan Mesin Potong Rumput senilai Rp 800 juta.

Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Olahraga Karyawan Jakarta Timur senilai Rp 3 miliar.

Pengadaan Peralatan Olahraga Bermain untuk Masyarakat senilai Rp 3 miliar.

Pelatihan Setir Mobil bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 180 juta.

Outbound bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 150 juta.

Pelatihan Komputer bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 100 juta.

Pelatihan Teknisi HP bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 120 juta.

Pelatihan Tenaga Security Bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 200 juta.

D. Dinas Tata Air

Pembangunan Sistem Pompa Lolos Sampah Kali Mampang, Poncol, Kuningan Barat senilai Rp 20 miliar.

Pembangunan Pompa Lolos Sampah dan Longstorage Sunter Hilir senilai Rp 20 miliar.

Pengadaan Pompa Mobile Lolos Sampah senilai Rp 30 miliar.

Pembangunan Tanggul A Pantai Cilincing-Marunda Aliran Timur mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.

Pembangunan Tanggul A Pantai Luar Batang Aliran Tengah mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.

Pembangunan Tanggul A Pantai Kamal Aliran Barat mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.

Pengadaan Pompa Mobile Aliran Barat senilai Rp 10 miliar.

Pengadaan Pompa Mobile Aliran Tengah senilai Rp 10 miliar.

Pengadaan Pompa Mobile Aliran Timur senilai Rp 10 miliar.

Pengadaan Cutter Suction Dredger senilai Rp 46 miliar.

Pengadaan Amphibious Amphimaster 5045 senilai Rp 104 miliar.

Pengadaan Amphibious Multipurpose Dredger Dia. 6 inc senilai Rp 39 miliar.

Pengadaan Amphibious Multipurpose Dredger Dia. 8 inc senilai Rp 30 miliar.

Pengadaan Dredge 7012 HP Versi Dredge senilai Rp 89 miliar.

Pembangunan Sumur Resapan Wilayah Jakarta Barat senilai Rp 8 miliar.

E. Dinas Bina Marga

Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" kecil senilai Rp 5 miliar

Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" sedang senilai Rp 11 miliar

Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" besar senilai Rp 14 miliar

Pengadaan Truck "Combi Jetting" senilai Rp 5,5 miliar

Peningkatan Jalan Kampung di 13 lokasi di Jakpus masing-masing senilai Rp 180 juta dan Rp 190 juta.


Perbaikan
Jalan Orang di 26 lokasi di Jakbar dengan nilai antara Rp 175 juta - Rp 195 juta.

Peningkatan Jalan di 22 lokasi di Jakut dengan nilai antara Rp 180 juta - Rp 190 juta.

Peningkatan Jalan di 97 lokasi di Jaktim dengan nilai antara Rp 100 juta - Rp 200 juta.

F. Dinas Kebersihan

Pembangunan Monitoring Depo Sampah senilai Rp 11 miliar.

Pembangunan Penerangan Depo Sampah terintegrasi senilai Rp 4,7 miliar.

Belanja Modal Pengadaan Kapal Patroli Cepat senilai Rp 8 miliar.

Belanja Modal Pengadaan Kapal Katamaran Rp 16 miliar.

Kajian Penanganan Sampah Sungai senilai Rp 3 miliar.

Pengadaan Mobil Pickup untuk 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 64 miliar.

Pengadaan Amphibious Boat senilai Rp 99 miliar.

Pengadaan Contener semi trailer SPA Sunter senilai Rp 31 miliar.

Pengadaan Weed Harvester senilai Rp 103,5 miliar.

Pengadaan Pakaian Kerja Khusus Petugas Sungai senilai Rp 15 miliar.

Alat Kesehatan Perseorangan senilai Rp 15 miliar.

G. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rusun di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 400 miliar.
Pembangunan Masjid dan Renovasi Blok D Balai Kota Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 40 miliar.

Pembangunan Gedung Pemda Daan Mogot Jakarta Barat senilai Rp 20 miliar.

Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 50 miliar.

H. Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Peningkatan TPU Tanah Kusir dengan Teknologi Tenaga Surya senilai Rp 10 miliar.

Pembebasan Lahan RTH di Jakarta Selatan senilai Rp 48 miliar.

Anggaran Sewaktu-waktu senilai Rp 10 miliar.

I. Kota Jakarta Barat

Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk 8 Kecamatan dan 55 Kelurahan masing-masing senilai Rp 4,22 miliar.

Pembuatan Gapura Ornamen Betawi Kantor untuk 8 kecamatan di Jakbar masing-masing senilai Rp 195 juta.

Pembuatan Gapura Ornamen Betawi Kantor untuk 33 kelurahan di Jakbar masing-masing senilai Rp 150 juta.

J. Kota Jakarta Utara

Pengadaan Audio Video Interaktif untuk 6 kecamatan di Jakut masing-masing senilai Rp 810 juta.

Pengadaan Audio Video Interaktif untuk 31 kelurahan di Jakut masing-masing senilai Rp 810 juta.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2188085/ironi-ups-mahal-dan-alat-fitness-untuk-sekolah-bobrok

Pejabat yang Ajukan Pengadaan UPS Anggap Wajar Harga Rp 5,8 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Zainal Soleman menganggap wajar pengadaan uniterrupted power system (UPS) Rp 5,8 miliar. Zainal adalah pejabat yang mengajukan pengadaan perangkat UPS untuk 24 sekolah menegah di Jakarta Pusat pada tahun 2014.

"Memang harganya segitu. Kalau saya mau memainkan anggaran kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga saya tidak mengajukan UPS, Karena memang tidak perlu. Kalau di sekolah kan perlu," kata Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI, kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).

Zainal menilai dana sebesar Rp 5,8 miliar itu wajar karena UPS terdiri dari beberapa sistem. Dia merinci bahwa perangkat UPS itu seharga Rp 1,7 miliar, baterai Rp 8.113.000 per buah, dan rak Rp 110.000.000 per unit. Zainal menambahkan, satu UPS membutuhkan 384 baterai, sementara di setiap sekolah ada delapan rak.

Dia juga mengklaim para kepala sekolah berterima kasih kepadanya atas pengadaan UPS tersebut. "Buktinya kepala sekolah berterimakasih dengan pengadaan UPS ini," kata dia.

Zainal berasalan, pengajuan itu dilakukan karena dia sering menerima laporan dari kepala sekolah mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil.

"Kepala sekolah sering mengeluh sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut," kata Zainal.

Zainal menjelaskan, daya listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya. "Kalau listrik mati, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu di rumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman," katanya.

Zainal juga mengaku mendapat laporan dari kepala sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa untuk membeli genset. "Ada yang mengajukan pungutan kepada orang tua juga, tapi kan itu tidak boleh jadi kita pakai dana pemerintah. Kan kalau dana dari BOS itu tidak cukup, dana pendidikan itu besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu 20 persen harus dimanfaatkan," ujar dia.

Dengan alasan itulah, Zainal kemudian mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014. "Tanggal 9 kita rapat dengan kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan sarana prasarana yaitu UPS," ujarnya.

Menurut Zainal rapat itu juga melibatkan perusahaan distributor UPS untuk mempresentasikan kegunaan UPS kepada kepala sekolah. Adapun perusahaan distributor UPS tersebut adalah PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center serta PT Offisaindo Adhi Pura.

"Kepala sekolah pun tertarik sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS," ujarnya.

Sebelumnya Zainal juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Lasro Marbun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/09554971/Pejabat.yang.Ajukan.Pengadaan.UPS.Anggap.Wajar.Harga.Rp.5.8.Miliar

Silakan Dilihat! Ini Rincian Dana 'Siluman' APBD DKI untuk Beli UPS Miliaran Rupiah

Jakarta - Harga UPS (Uninterrupted Power Supply) sebenarnya tak mahal-mahal amat. Coba saja tengok di toko atau searching di toko online, harga satuannya tak mahal-mahal amat. Paling mahal juga hanya Rp 10 juta.

Nah, harga UPS ini aneh bin ajaib untuk satu sekolah saja di Jakarta Barat bisa mencapai miliaran rupiah. Apa iya satu sekolah di Jakarta Barat butuh UPS berharga miliaran rupiah, butuh berapa banyak UPS?

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah.

"Yang pasti untuk UPS ada Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia (untuk) pinter menang Rp 5 miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

"Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini. Nggak mungkinlah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah nggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur," lanjutnya.

Untuk lebih jelas lagi, pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 itu menunjukkan berkas yang berisi data 'anggaran siluman' pengadaan UPS dalam APBD 2014.

Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:

Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:

1. PT Vito Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMK 45 senilai Rp 5.822.608.000
2. Wiyata Agri Satwa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMkN 42 senilai Rp 5.833.448.500
3. PT Dinamika Airufindo PersadaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 35 senilai Rp 5.832.750.000
4. PT Debitindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 17 senilai Rp 5.831.408.000
5. PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 13 senilai Rp 5.831.408.000
6. Lumban Ambar Berbakti Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 11 senilai Rp 5.794. 822.000
7. CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 9 senilai Rp 5.830.044.000
8. Bentina Agung Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 112 senilai Rp 5.831.760.000
9. CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 101senilai Rp 5.831.760.000
10. PT Multi Langgeng Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 96 senilai Rp 5.833.410.000
11. CV Artha Prima Indah Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 94 senilai Rp 5.832.035.000
12. PT Tinada Kuta Dairi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 85 senilai Rp 5.830.880.000
13. PT Tavia Belva Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 84 senilai Rp 5.833.520.000
14. PT Greace Solusindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 78 senilai Rp 5.826.810.000
15. PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 65 Rp 5.833.311.000
16. PT Elisa Mitra Inovatif Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 57 senilai Rp 5.830.858.000
17. CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 56 senilai Rp 5.829.967.000
18. CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 33 senilai Rp 5.832.618.000
19. PT Paramitra Multi Prakasa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 23 senilai Rp 5.834.290.000
20. CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 19 senilai Rp 5.832.200.000
21. PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 17 senilai Rp 5.832.805.000
22. CV Anugrah Mandiri Jaya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 16 senilai Rp 5.831.034.000
23. PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 2 senilai Rp 5.837.337.550
24. Anugrah Cipta Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 60 senilai Rp 5.833.300.000
25. CV Bukit Terpadu Utama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 53 senilai Rp 5.833.289.000

Total: Rp 145.763.712.050

Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat:

1. CV Bintang Mulia Wisesa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 27 senilai Rp 5.831.375.000
2. CV Sinar Bunbunan Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 25 senilai Rp 5.819.484.000
3. CV Widya Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 24 senilai Rp 5.825.380.000
4. PT Viento Lavende Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 20 senilai Rp 5.834.950.000
5. PT Frislianmar Masyur MandiriPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 10 senilai Rp 5.832.530.000
6. Mitra Jaya Perkasa Abadi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 7 senilai Rp 5.837.832.000
7. CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 5 senilai Rp 5.829.967.000
8. PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 4 senilai Rp 5.832.805.000
9. CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 1 senilai Rp 5.832.200.000
10. CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 44 senilai Rp 5.830.044.000
11. PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 16 senilai Rp 5.837.337.550
12. PT Dearma Pindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 14 senilai Rp 5.839.174.000
13. CV Permata Padi Purnama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 3 senilai Rp 5.830.000.000
14. PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 39 senilai Rp 5.831.408.000
15. CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 1 Rp 5.831.760.000
16. PT Manggala Apulindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 34 senilai Rp 5.833.960.000
17. PT Karunia Lautan Semesta Alam Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 31 senilai Rp 5.835.170.000
18. CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 27 senilai Rp 5.832.618.000
19. PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 21 senilai Rp 5.832.530.000.
20. PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 19 senilai Rp 5.834.510.000
21. CV Anugerah Indah Mahakarya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 77 senilai Rp 5.832.827.000
22. PT Ladita Berdua Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 68 senilai Rp 5.833.058.000
23. PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 35 senilai Rp 5.833.311.000
24. PT Berlian Kencana Sejahtera Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 30 senilai Rp 5.831.870.000

Total: Rp 139.976.100.550

Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/27/083514/2844535/10/silakan-dilihat-ini-rincian-dana-siluman-apbd-dki-untuk-beli-ups-miliaran-rupiah

Sekolah tak tahu, dana UPS miliaran rupiah akal-akalan dewan

Merdeka.com - Hubungan DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) semakin panas. Setelah kedua kubu saling adu mulut dan saling tuding, kini perseteruan masuk ke ranah politik yang lebih serius lagi, bahkan sampai melibatkan KPK.

100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.

Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.

Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.

Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.

"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.

Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.

Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):

1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS

Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.

"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).

Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.

Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.

Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.

2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M

Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.

"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).

Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.

"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.

Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.

"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.

Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.

3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI

Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.

"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).

Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.

Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."

"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.

Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.

"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.

4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M

Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.

"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.

Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.

"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.

Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.

5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.

Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.

"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).

Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.

"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.

Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.

"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.

Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.

"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.

6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.

Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.

Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.

"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).

Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.

"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html

Bersabar, Jakarta Tetap Banjir sampai 2035

Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta dipastikan tetap dilanda bencana banjir sampai 2035. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkendala dana untuk mengatasi masalah yang satu ini.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, mengaku belum mampu mengatasi banjir di Ibu Kota sampai lima tahun ke depan. Dia berharap, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Jakarta bebas dari banjir.

"Sampai 10 tahun ke depan pun kita belum sanggup menuntaskan masalah bencana banjir di Jakarta. Target kita paling cepat tahun 2035. Itupun jika anggaran terpenuhi sebesar Rp118 triliun," ungkap Agus.

Dia menambahkan, untuk penanganan banjir wilayah Jakarta dibagi dalam tiga aliran yakni barat, tengah, dan timur. Aliran barat, hingga 2035, butuh anggaran sebesar Rp43 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air skala besar di Kamal, Angke, dan Grogol.

Adapun aliran tengah menelan biaya sebesar Rp34 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air termasuk normalisasi kali. Sedangkan untuk aliran timur butuh anggaran sebesar Rp41 triliun untuk program yang sama dengan aliran lainnya.

Menurut dia, bila anggaran itu terpenuhi dan cukup untuk biaya membangun semua sistem tata air di Ibu Kota secara bertahap hingga tahun 2035, barulah Pemprov DKI mampu menuntaskan masalah banjir wilayah DKI Jakarta.

Agus menambahkan sulitnya mengatasi banjir di wilayah Jakarta tidak terlepas dari masalah anggaran. Begitu juga kendala lain masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, waduk, bangunan ilegal di bantaran sungai, dan ada warga yang menolak tanahnya dibebaskan. (Selamat Saragih)

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/28/351176/bersabar-jakarta-tetap-banjir-sampai-2035

DKI sediakan bus tingkat gratis atasi kemacetan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas transportasi umum berupa bus tingkat gratis sebagai solusi kemacetan lalu lintas yang timbul akibat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

"Kami tahu bahwa pembangunan MRT ini pasti berdampak pada kemacetan, karena ruas jalan pun ikut berkurang. Makanya, kami mau sediakan bus tingkat gratis sebagai solusinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pengadaan bus tingkat gratis tersebut akan dilakukan pada rute Blok M hingga Kota.

Konsepnya pun nanti hampir mirip seperti operasional bus tingkat pariwisata.

"Saat ini kami masih berada dalam proses pengadaan. Rencananya, nanti akan ada sumbangan berupa 23 armada bus tingkat dari pengusaha. Sekarang, kami hitung dulu berapa kira-kira total armada yang dibutuhkan," ujar Ahok.

Selain menyediakan bus tingkat gratis, dia menuturkan pihaknya juga akan membuat kebijakan berupa larangan melintas di sepanjang rute Blok M-Kota dan sebaliknya untuk kendaraan bermotor roda dua.

"Kebijakan ini mau kami coba terapkan setelah bus tingkat gratis itu tersedia. Logikanya begini, kalau sudah ada bus gratis, diharapkan tidak ada lagi pengendara motor yang melintas di ruas jalan tersebut," tutur Ahok.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, dia mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pengelola gedung agar memberlakukan tarif parkir sepeda motor maksimal Rp5.000 per hari.

"Kemudian, kalau sampai kelebihan jamnya, maka digratiskan sampai besok pagi. Metode-metode seperti inilah yang kami harapkan bisa diterapkan oleh pengelola gedung. Jadi, ikut mendorong penggunaan transportasi umum juga gitu lho," tambah Ahok.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/428196/dki-sediakan-bus-tingkat-gratis-atasi-kemacetan

Batal Beli Truk Sampah, Jokowi Bingung

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih sulit untuk melepaskan swastanisasi. Pasalnya, kata dia, pihaknya tidak jadi membeli truk sampah tahun ini.

Padahal, menurut Jokowi, pengadaan truk sampah tahun ini diniatkan untuk bisa mengelola sendiri sampah. "Mau diubah gimana? Truk-nya diberi gak?" kata dia di Balai Kota Senin 17 Februari 2014.

Sebelumnya, Pemprov DKI merencanakan pengadaan 200 truk sampah tahun ini. Namun, anggaran untuk pembelian tersebut tidak masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2014. DPRD menyebut, tak ada pengajuan mata anggaran tersebut ke pihaknya.

Jika tidak ada truk, menurut Jokowi, pihaknya tidak bisa melakukan pengangkutan sampah sendiri. "Mau pakai apa?," kata dia. Sedangkan APBD Perubahan masih akan memakan waktu. "APBD-P baru kapan, masa sampah mau dibiarkan menumpuk," ujar dia.

Menurut Jokowi, DKI kekurangan truk sampah. Idealnya, DKI harus memiliki 400 truk sampah. Namun saat ini, jumlahnya tak mencapai itu. Ditambah lagi, rata-rata truk sampah sudah berusia tua sekitar 20-30 tahun.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/02/18/083555178/Batal-Beli-Truk-Sampah-Jokowi-Bingung

AHOK, AKAN KEMBALIKAN SEMUA BUS TRANSJAKARTA

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengancam akan mengembalikan semua armada TransJakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang didatangkan dari China. Sebab, semuanya tidak layak pakai.

“Itu (Kadishub) sudah dipanggil dan memang barangnya sudah tidak layak pakai. Makanya sudah kami putuskan tidak membayar mereka (kontraktor),” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 12 Februari 2014.

Untuk pengadaan bus tersebut, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya akan membayar down payment (DP) sebesar 26 persen. “Jangan-jangan 26 persen itu pun sudah balik modal. Mana kami tahu. Mesti penelitian lebih dalam.”

Namun Ahok tidak menyebutkan berapa total yang harus dibayarkan. Jika pemenang tender itu bersikukuh bahwa Pemrov harus bayar penuh, maka DKI akan membawa masalah ini ke pengadilan.

“Busnya akan kami kembalikan. Kalau ada sanksi pasti ada permainan, kalau dia ngotot harus bayar kami akan ke pengadilan. Maka kami butuh tenaga ahli untuk membuktikan ini speknya di bawah standar,” katanya.

Kata dia, beberapa bus yang belum didatangkan ke Jakarta akan langsung ditolak karena dikhawatirkan kondisinya serupa dengan yang sudah lebih dulu datang.

Soal adanya kecurangan pengadaan bus itu, Biro Hukum Pemprov akan mempelajari sisi-sisi hukum untuk bisa diajukan ke pengadilan.

“Kami mesti pelajari sisi hukumnya. Tapi kalau ke pengadilan biasanya pemerintah suka kalah juga,” ujarnya.

Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/ahok-akan-kembalikan-semua-bus-transjakarta/

Jokowi Nilai Alasan Kadishub Tidak Masuk Akal soal Bus Berkarat

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai tidak masuk akal jika Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyebut bus-bus baru transjakarta mengalami kerusakan akibat terkena air laut. Pristono mengatakan bahwa kerusakan bus baru itu akibat proses korosi selama bus dikirim dari China ke Jakarta.

"Masa di dalam kapal tongkang kena air laut. Kita kan ngirim gini ndak sekali dua kali," ujarnya di Balaikota Jakarta, Senin (10/2/2014).

Jika memang benar kerusakan komponen bus itu akibat korosi, kata Jokowi, maka seharusnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus membersihkannya dengan antikarat begitu bus-bus itu tiba. Menurut Jokowi, kejadian tersebut baru dialaminya sekali selama dia menjadi pimpinan daerah sejak di Surakarta terlebih dahulu.

Jokowi mengakui bahwa kasus tersebut terjadi karena belum diterapkannya sistem electronic catalogue serta electronic purchasing. Oleh sebab itu, pengadaan barang, terutama dalam jumlah besar, berisiko terhadap menurunnya kualitas barang. Jokowi yakin, dengan sistem baru, pengadaan barang lebih baik.

Senin pagi tadi, Jokowi menegaskan telah mengutus beberapa orang dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan bus itu, mulai dari Dishub Jakarta hingga kepada tim penerimaan barang. "Kita evaluasi lagi. Saya tidak akan komentar lebih jauh dulu. Jadi, saya menunggu tim ini untuk mengecek lapangan dulu," ujar dia.

Sebanyak 5 dari 90 bus baru transjakarta dan 10 dari 18 bus baru untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengalami kerusakan di sejumlah komponennya. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Bahkan ada yang tidak ada fanbelt mesin.

Pristono membenarkan ada kerusakan beberapa komponen bus transjakarta dan BKTB yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Pristono menyebutkan bahwa kerusakan itu terjadi saat proses pengapalan dari China ke Indonesia. Seharusnya, bus-bus itu datang ke Jakarta awal Desember 2013. Namun, akibat cuaca buruk, kapal baru dapat merapat akhir Desember 2013. "Jadi selama perjalanan, air laut terciprat-ciprat ke bus itu dan pada akhirnya menimbulkan karat di beberapa bagian," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/10/1731254/Jokowi.Nilai.Alasan.Kadishub.Tidak.Masuk.Akal.soal.Bus.Berkarat

Koin untuk `Truk Sampah Jokowi-Ahok` Digelar di Bundaran HI

Liputan6.com, Jakarta : Sekumpulan warga yang tergabung dalam 'Gerakan Koin Warga untuk Truk Sampah Jakarta' kembali melakukan penggalangan dana. Aksi dilakukan di sela Hari Bebas Kendaraan Bermotor alias Car Free Day.

Pantauan Liputan6.com, aksi penggalangan dana digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2014). Penggalangan dana untuk membeli truk sampah bagi Pemprov DKI pimpinan Jokowi-Ahok ini disambut antusias warga yang berolahraga.

Tidak sedikit warga yang mengeluarkan uangnya baik itu dalam bentuk uang koin maupun uang lembaran. Salah seorang koordinator gerakan, Anton Wuriyanto mengatakan kegiatan pengumpulan koin merupakan kelanjutan dari kegiatan hari sebelumnya.

Dalam aksinya kali ini, Anton menerjunkan sebanyak 15 orang relawan yang tersebar di sepanjang kawasan Jalan Sudirman-Thamrin. "Tiap relawan masing-masing membawa kardus untuk menggalang dana untuk membeli truk sampah yang nanti akan kami sumbangkan ke Pemprov DKI Jakarta," kata Anton.

"Kita tidak peduli, walaupun sehari hanya dapat ratusan ribu, kita tetap akan mengumpulkan dana sampai bisa beli truk," kata dia. Penggalangan dana akan digelar setiap hari.

Koordinator aksi sebelumnya, Ferdi Semaun mengatakan aksi ini dilatarbelakangi hilangnya anggaran pembelian 200 truk sampah dalam APBD 2014. Padahal pengadaan ratusan truk sampah itu sangat diperlukan untuk mengangkut sampah Jakarta.

"Aksi ini merupakan respons spontan kami karena kebutuhan pengadaan truk sampah tidak terakomodir dalam APBD 2014. Padahal truk sampah itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan sampah yang sangat kronis," ujar Ferdi. (Ism)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/821946/koin-untuk-truk-sampah-jokowi-ahok-digelar-di-bundaran-hi

Jokowi: Pengadaan 4.000 Armada untuk Atasi Kemacetan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengadaan 4.000 armada angkutan umum oleh Pemprov yang dilakukan langsung untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ibukota.

"Lah kitanya mau menyelesaikan persoalan tidak? Kita mau menyelesaikan masalah ndak? Sudah berapa puluh tahun kita? Transjakarta sudah delapan tahun, setahun cuma 10, 20 untuk apa? Beli ya itu, 4.000 itu baru beli namanya, dan itu akan menyelesaikan masalah," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengadaan 4.000 armada angkutan umum terdiri atas 3.000 untuk bus sedang dan 1.000 untuk bus Transjakarta. "Sekitar 3.000 untuk bus sedang, 1.000 untuk Transjakarta. Itu baru menyelesaikan masalah. Kalau mau menyelesaikan masalah, ya fokus seperti itu. Barang tidak dihajar ke sana-kesana, baunya aja hilang," kata dia.

Ia mengatakan program yang dilaksanakan Pemprov itu memang harus fokus, terukur, ada targetnya, terarah, tepat sasaran, bisa dirasakan terakhir. "Saya bisa aja beli 10 atau 20 kayak yang dulu, tapi efeknya apa. Wong yang rusak, setahun bisa 10 hingga 20 bus," ujar dia.

Sebelumnya Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar mengkritik kebijakan Pemprov terkait pengadaan 4.000 armada angkutan umum yang dianggap terlalu terburu-buru.
"Pengadaan armada angkutan umum itu sebaiknya dilakukan secara bertahap bukan langsung, misalnya tiap enam bulan sekali itu 200 unit bus," ujar dia.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/01/08/mz2ih8-jokowi-pengadaan-4000-armada-untuk-atasi-kemacetan

310 Bus Baru Transjakarta Siap Beroperasi Januari 2014

Liputan6.com, Jakarta : Pemprov DKI terus memperbaiki jasa layanan transportasi angkutan umum di Ibukota. Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono mengatakan sebanyak 310 bus Transjakarta baru dari China siap beroperasi Januari 2014 mendatang. Saat ini, 132 bus di antaranya sudah tiba di Jakarta.

Namun, bus-bus tersebut masih disimpan di beberapa pool, di antaranya di pool Ciputat (Tangerang Selatan), pool Jalan Perintis Kemerdekaan (Jakarta Timur), dan pool Cibitung ( Bekasi).

"Total 310 bus datang di Januari. Sekarang sudah ratusan bus yang sudah datang di Tanjung Priok dan kita bawa ke beberapa pool kita. Semuanya baru," ujar Pristono saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (22/12/2013).

Ia mengatakan anggaran pengadaan bus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 sebesar Rp 848 miliar.

"Jadi datangnya bertahap. Desember diusahakan sudah datang semua. Paling lambat, Januari 2014 sudah beroperasi," jelas Pristono.

Ia menambahkan ratusan bus yang disimpan di pool itu belum dapat langsung dioperasikan karena menunggu bus lainnya yang masih proses pengadaan barang dan administrasi. Setelah itu baru diserahterimakan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta.

"Masih proses pengadaan barang. Tapi, kalau untuk uji kir (kendaraan bermotor) sudah lolos semua," ujarnya.

Ia menambahkan pada tahun depan Pemprov DKI menargetkan untuk mendatangkan 4 ribu bus. Rinciannya, 1.000 bus besar Transjakarta dan 3.000 bus ukuran sedang.

"Sudah kita ajukan dan jelaskan ke dewan (DPRD DKI). Tinggal menunggu saja apakah disetujui atau tidak. Saya tak begitu hafal berapa besaran anggarannya," tandas Pristono.

Pengadaan bus tersebut diharapkan mempercepat headway antar bus Transjakarta, setelah upaya sterilisasi jalur bus dilakukan. Sehingga bisa membantu mengurai kemacetan di Ibukota.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/781719/310-bus-baru-transjakarta-siap-beroperasi-januari-2014

MS Hidayat: Jokowi Tak Usah Takut LCGC Bikin Macet

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Sulaeman Hidayat mengatakan mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC) tidak hanya dijual di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di ratusan kota lain di Indonesia. “Jadi, Pak Jokowi tidak usah khawatir LCGC akan membuat Jakarta semakin macet,” ujarnya di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Kamis, 12 September 2013.

Sebelumnya diberitakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan tidak terlalu senang dengan peluncuran mobil murah ramah lingkungan. Menurut dia, peluncuran mobil ini akan menambah jumlah kendaraan di jalan raya sehingga memperparah kemacetan di Ibu Kota.

Menanggapi kekhawatiran Jokowi itu, Hidayat berujar, seharusnya pemerintah mengantisipasi kemacetan dengan memperbaiki infrastruktur dan manajemen lalu lintas, serta menertibkan pelanggaran lalu lintas.

Menurut dia, masyarakat kelas menengah, kata Menteri Hidayat, harus diberi kesempatan untuk memiliki mobil. “Mereka yang berpenghasilan kecil sampai menengah juga berhak punya mobil,” katanya. Melalui program LCGC inilah pemerintah menggandeng industri otomotif untuk memproduksi mobil murah dan ramah lingkungan.

Awal pekan ini menjadi ajang perkenalan LCGC secara resmi. Sejumlah pabrikan otomotif meluncurkan produk mobil murah ramah lingkungan mereka. Senin lalu Toyota dan Daihatsu memperkenalkan Agya dan Ayla. Kemarin, Honda merilis Brio Satya. Adapun produsen mobil asal India Tata Motors dan pabrikan otomotif Jepang Nissan sudah menyatakan niat mereka memproduksi LCGC untuk pasar Indonesia.

Hidayat memastikan kendati dijual murah dan diproduksi massal, pengguna mobil ini akan diwajibkan menggunakan bahan bakar minyak non-subsidi. “Soal peraturannya sedang dibicarakan bagaimana teknisnya dan siapa yang mengeluarkan,” katanya.

Dia menampik prediksi sejumlah pihak yang mengatakan produksi LCGC justru akan meningkatkan konsumsi bahan bakar subsidi pada masyarakat. “Mobil ini spesifikasinya bukan untuk Premium. Kalau dipaksa pakai Premium dua tahun bisa rusak.”

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/09/12/092512697/MS-Hidayat-Jokowi-Tak-Usah-Takut-LCGC-Bikin-Macet

Jakarta Bebas Macet Jika Punya 20 Ribu Bus Transjakarta

Liputan6.com, Jakarta : Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan, dengan jumlah penduduk saat ini, Jakarta membutuhkan 15 ribu-20 ribu bus Transjakarta supaya bisa bebas dari kemacetan.

"Jumlah bus yang dibeli kurang seimbang dengan berapa jumlah bus yang dibutuhkan. Sekarang masih sortage sekitar 600 bus. Kita butuh 15 ribu-20 ribu bus baru untuk mengembalikan kondisi Jakarta," ungkap Ketua Umum MTI, Danang Parikesit dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2013)

Danang menjelaskan, hal itu akan bisa terwujud jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta konsisten dengan pengadaan 1.000 bus setiap tahun demi mengurangi kemacetan akibat pertambahan jumlah penduduk Jakarta setiap tahunnya.

"Caranya mungkin dengan pemerintah mengadakan 1.000 bis setiap tahunnya, termasuk misal dengan pengadaan new generation seperti bus listrik," imbuhnya.

Meski ke depan Jakarta akan dipenuhi dengan moda transportasi yang berbasis rel seperti monorel dan Mass Rapid Transit (MRT), namun MTI menilai sebagian warga jakarta akan tetap menggunakan bus sebagai sarana transportasinya.

"Sebanyak 40% penduduk tetap akan menggunakan bus, meskipun target penumpang MRT ke depan mengangkut sekitar 400 ribu-500 ribu per hari," ungkap pria yang juga menjadi Guru Besar Transportasi Universita Gadjah Mada (UGM) itu.

Tak hanya penambahan bus, fasilitas pendukung seperti halte dan jalan juga harus ditambah. Pemprov Jakarta saat ini sedang mengembangkan busway dengan rencana penambahan koridor dan merencanakan rekonstruksi halte busway sehingga dapat menampung minimal dua bus gandeng dalam setiap pemberhentian.

:Hal ini ditargetkan akan selasai di 2015,"ujar Danang. (Yas/Ndw)

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/602909/jakarta-bebas-macet-jika-punya-20-ribu-bus-transjakarta

Kemacetan Lalu Lintas Harus Segera Diakhiri

PEMENANG tender proyek angkutan masal (Mass Rapid Transit – MRT) untuk koridor (jalur) selatan – utara Jakarta, sudah diumumkan baru-baru ini. Dengan demikian, maka pembangunan fisik untuk koridor itu sudah bisa segera dimulai. Sehingga, kemacetan lalu lintas di Ibukota negara yang sudah 67 tahun merdeka ini, harus segera diakhiri. Mudah-mudahan tidak ada istilah mangkrak, seperti halnya proyek monorel, yang dulu diagung-agungkan Gubernur Sutiyoso dan wakilnya, Fauzi Bowo ketika itu.

Kini proyek MRT yang direncanakan sepanjang 110,8 kilometer, akan dilaksanakan pada masa jabatan gubernur baru, Joko Widodo. Yakni pembangunan koridor selatan – utara, dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan sampai Kampung Bandan, Jakarta Barat, sepanjang 23,8 kilometer (km), dilaksanakan dalam dua tahap. Sedangkan koridor timur-barat sepanjang 87 km dari Cikarang (Bekasi) sampai ke Balaraja (Tangerang), dilaksanakan kemudian. Proyek ini dibiayai dengan dana pinjaman dari luar negeri (Jepang), ditambah dana anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencananya seluruh proyek ini selesai tahun 2027.

Namun, sambil menunggu tahun 2027, tentu upaya pemecahan kemacetan lalu lintas di Jakarta harus dilakukan. Selain membangun infrastruktur baru untuk mengimbangi volume kendaraan, harus pula dikurangi laju pertumbuhan kendaraan pribadi. Tetapi seperti dikatakan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, belum lama ini, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta, perlu dilakukan langkah radikal.

Salah satu usul UKP4 sebagai langkah radikal, adalah menambah jumlah angkutan umum reguler sejenis bus Mayasari Bhakti, sebanyak 40.000 unit. Operasional bus ini diharapkan mengurangi jumlah perjalanan hingga 30 persen atau setara dengan 7,5 juta pengguna kendaraan pribadi. Pengadaan bus ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Investasi yang dibutuhkan Rp 600 juta per unit, atau seluruhnya sekitar Rp 25,5 triliun. Pengadaan bus direncanakan dilakukan oleh pihak swasta.

Namun, syarat lainnya, pemerintah juga harus menganggarkan perbaikan prasarana angkutan umum sebanyak Rp 19 triliun. Yakni meliputi penyediaan jalan yang memadai, halte dan perangkat lain yang dibutuhkan untuk memperlancar operasional bus. Angka anggaran ini, jauh di bawah alokasi pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 137 triliun.

Sistem Kontrak

Sejumlah kontrak juga harus dilakukan untuk menjamin pendapatan operator (swasta), untuk pengadaan armada bus dan pelayanan yang prima bagi penumpang bus. Bus dioperasikan dengan sistem kontrak, dan harus sudah meninggalkan sistem setoran. Sehingga, kinerja operator dinilai dari ketepatan kedatangan bus di setiap halte yang dilayani di rute masing-masing.

Apabila proyek pengadaan 40.000 bus ini terlaksana, maka perjalanan bus bisa meningkat 20 kilometer per jam dalam kurun waktu dua tahun. Saat ini kecepatan perjalanan bus hanya berkisar 5-10 kilometer per jam. Namun di sisi lain, pemerintah perlu membatasi laju kepemilikan kendaran pribadi.

Selain proyek MRT dan penambahan armada bus reguler, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga telah menginstruksikan PT Adhi Karya untuk meneruskan proyek monorel yang mangkrak. Rupanya yang membangun tonggak-tonggak monorel yang terbengkalai selama ini adalah BUMN Adhi Karya yang belum dibayar oleh PT Jakarta Monorel. PT Adhi Karya pun telah mempersiapkan dana Rp 3,7 triliun untuk mewujudkan proyek monorel itu bekerja sama dengan PT Industri Kereta Api dan PT Len Industri yang akan membuat kereta dan sistem elektrifikasinya.

Memang, harapan besar digantungkan pimpinan baru Jokowi-Ahok untuk merealisasikan kelancaran lalu lintas di Jakarta. Antara lain, menyempurnakan sistem bus pengumpan bagi bus transjakarta, dan pengadaan areal parkir (park and ride) yang cukup, sehingga para pengguna kendaraan pribadi berkurang dan mudah meninggalkan kendaraan di tempat parkir untuk beralih ke bus transjakarta atau kereta rel listrik. ***

Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kemacetan-lalu-lintas-harus-segera-diakhiri/