Masuk Bursa Kandidat Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Resah

TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil resah setelah namanya masuk dalam bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta periode berikutnya.

Menurut Ridwan Kamil, setelah muncul isu yang berkaitan dengan bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta, warga Bandung santer memperbincangkannya. Bahkan ada di antaranya yang menilai negatif kepada dirinya.

“Orang-orang yang awalnya biasa saja, sekarang jadi menilai saya negatif. Terus ujung-ujungnya menjelek-jelekkan saya di sosial media,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bandung, Senin, 11 Mei 2015.

Saat ini, kata Ridwan Kamil, banyak orang yang menganggapnya berambisi menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta, berebut dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain itu, banyak yang menilai Ridwan Kamil tidak amanah menjaga kepercayaan warga Bandung.

Ridwan Kamil meminta warga Bandung untuk tidak menilai seenaknya terkait dengan isu tersebut. “Di zaman Internet seperti ini, semua isu bisa dibuat. Saya juga enggak tahu siapa yang bikin isu itu,” ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan hubungannya dengan Ahok masih berjalan baik. Ahok, kata Ridwan Kamil, adalah teman baiknya di Jakarta, yang sering diajaknya bertukar pengalaman. Ridwan Kamil khawatir isu itu akan mengganggu hubungannya dengan Ahok.

Menurut Ridwan Kamil, dia tak mendalami isu itu. “Saya enggak mau buang-buang energi untuk cari sumber info itu. Jadi, tolong polemik ini disudahi, ya,” ucap Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih cocok menjadi calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Alasannya, tugas Risma memimpin Kota Surabaya sebentar lagi rampung. Sementara Ridwan Kamil baru 18 bulan memimpin Kota Bandung.

Sebelummnya, survei yang dilakukan Cyrus Network menempatkan Ahok di posisi pertama sebagai orang yang layak memimpin DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mendatang.

Ahok memperoleh dukungan 35,5 persen dari survei pada 42 kecamatan di DKI Jakarta. Posisi Ahok diikuti oleh Tri Rismaharini (37,2 persen) dan Ridwan Kamil (10,4 persen).

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden dengan umur sekitar 17 tahun di seluruh kelurahan di Jakarta. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Tingkat kepercayaan dari survei ini mencapai 95 persen, dengan margin eror sekitar 3,1 persen.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/12/058665551/Masuk-Bursa-Kandidat-Gubernur-Jakarta-Ridwan-Kamil-Resah

Ahok Ingin Buat Lokalisasi, MUI: Itu Sama dengan Legalisasi Pelacuran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan penolakan atas ide dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ide yang ditolak itu adalah ide yang berkaitan dalam penanganan prostitusi di Jakarta.

Penasehat Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Samsul Maarif mengatakan ide Ahok berpotensi mencederai masyarakat. Pasalnya, Ahok berencana untuk membuat lokalisasi prostitusi di Jakarta.

"Lokalisasi sama dengan legalisasi," katanya kepada Republika, Sabtu (25/4). Hal itulah yang kemudian membuat MUI tegas menolak ide tersebut.

Rencana untuk membuat lokalisasi merupakan tanggapan Gubernur DKI terkait persoalan sosial. Persoalan itu adalah penyalahgunaan rumah kos sebagai sarana prostitusi yang marak bertebaran di kawasan Jakarta.

Samsul menambahkan semestinya Ahok mendalami sejarah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Sutiyoso. Saat itu, Sutiyoso telah berhasil menghapus tempat prostitusi yang ada di Koja, Jakarta Utara.

Berkat kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Ulama, kawasan bekas lokalisasi prostitusi itu berubah menjadi kawasan Islamic Centre dan masjid.

"Ahok menganalogikan prostitusi dengan kotoran manusia. Itu adalah adalah analogi yang kurang relevan," ucap dia. Samsul menyebut hal ini sebagai ini qiyas ma'al Fariq.

Menurutnya, dua hal diatas tidak bisa disamakan. Kotoran manusia adalah fitrah sedangkan prostitusi berlawanan dengan fitrah.

Apabila ide Ahok direalisasikan, lanjutnya, maka kejahatan yang dipelihara oleh Pemprov DKI akan bertambah. Jika sebelumnya Pemprov DKI mencoba melindungi keberlangsungan industri minuman keras, nantinya Ahok juga dinilai melegalkan prostitusi melalui adanya lokalisasi.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/25/nnd5fx-ahok-ingin-buat-lokalisasi-mui-itu-sama-dengan-legalisasi-pelacuran

Ahok akan bahas manajemen sampah dengan peneliti Jepang

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) akan membahas manajemen sampah dengan sejumlah akademisi. Siang nanti, Ahok akan bicara soal sampah dengan peneliti dari Universitas Indonesia, Jepang, Filipina, dan Malaysia.

Informasi dari Humas Pemprov DKI Jakarta, Selasa (5/8), pembahasan akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Pertemuan digelar di ruang tamu Wakil Gubernur Balai Kota Jakarta.

Pemprov DKI sejauh ini masih kewalahan dalam pengelolaan sampah. Bahkan masalah sampah kerap kali mendatangkan musibah seperti banjir. Banyak masyarakat yang kurang peduli karena membuang sampah sembarangan.

Sebelum bertemu dengan para akademisi ini, pada pagi harinya Ahok terlebih dahulu menerima pengelola Yayasan UKI perihal IMB Gedung Fakultas Kedokteran UKI.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-akan-bahas-manajemen-sampah-dengan-peneliti-jepang.html

Jakarta Masih Banjir, Relawan Komunitas Ciliwung Dukung Prabowo

Jakarta - Calon presiden Joko Widodo dianggap masih punya utang dalam penyelesaian banjir di Ibu Kota. Hal ini yang menjadi alasan puluhan Relawan Komunitas Ciliwung menolak Jokowi dan mendukung Prabowo Subianto di Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

"Baru kali ini Banjir sedemikian rumitnya. Tetangga-tetangga kita di Bukit Duri terus kebanjiran sampai rumahnya tenggelam. Tolong lah Pak Jokowi kelarin dulu tanggung jawabnya," kata Ketua Relawan Komunitas Ciliwung Fauzi Abdullah di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (17/6/2014).

Dia mengatakan seharusnya Jokowi memenuhi amanatnya lima tahun sebagai Gubernur DKI. Bukan malah loncat ingin jadi capres. Persoalan mengatasi banjir di Ibu Kota mesti dilakukan secara aktif oleh kepala daerah langsung. Kalaupun Jokowi terpilih jadi presiden dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI tidak menjamin masalah banjir Ibukota bisa teratasi.

"Kami tuh sayang Jokowi. Di Pilgub kemarin saya coblos Jokowi. Ayolah fokus jadi Gubernur dulu. Kalau Jakarta sudah betul baru boleh yang lebih tinggi. 30 Tahun saya di Jakarta, ini banjir paling parah loh. Terakhir kita di Bukit Duri pas Januari-Februari 2014 kebanjiran," sebut pria berkumis itu.

Kemudian selain masalah banjir, pihaknya, kata Fauzi, juga menyindir kemacetan Jakarta yang semakin parah. Persoalan ini juga masih menjadi tanggung jawab Jokowi dan tidak bisa dilimpahkan begitu saja saat mencalonkan sebagai capres.

"Macet juga sama. Itu yang kita lihat. Makanya kita ini ingin yang terbaik buat capres. Ya Insya Allah nomor satu, yaitu Prabowo," sebutnya.

Dalam deklarasi dukungan ke Prabowo-Hatta hari ini, ada sekitar 40 anggota Relawan Komunitas Ciliwung yang datang ke Rumah Polonia. Menurut Fauzi, anggota komunitasnya berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Maluku. Namun, sebagian besar anggota berdomisili di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Sumber : http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/17/135354/2610466/1562/jakarta-masih-banjir-relawan-komunitas-ciliwung-dukung-prabowo?9922022

Ahok: Sistem Pengangkutan Sampah Bikin Jakarta Tak Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin mengubah sistem angkut sampah menggunakan sistem per ton yang diterapkan selama ini. Ia menilai, sistem tersebut tidak efektif karena tak membuat Jakarta lebih bersih.

Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.

"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.

"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.

Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.

"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih

Kesal Soal Sampah di Jakarta? Lapor ke Akun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Jakarta sering terdengar mengeluhkan masalah penanganan sampah. Sayangnya, mereka tak tahu harus mengadu ke mana. Untuk itu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggunakan akun Twitter untuk menyerap aspirasi seputar penanganan sampah di Ibu Kota.

Akun Twitter itu yakni @kebersihanJKT. Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnaya Adji mempersilakan warga untuk menginformasikan soal penanganan sampah di lingkungannya. "Twitter ini merespons pengaduan warga maupun forward pengaduan warga ke Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang diteruskan ke saya," kata Isnaya kepada Tempo, Selasa, 13 Mei 2014.

Menurut Isnaya, sebenarnya akun Twitter itu sudah ada sejak 1,5 tahun lalu. Tapi selama ini keberadaan akun itu tidak optimal. Selain belum tersosialisasi secara luas, alasan lain adalah isi cuitan hanya berupa imbauan-imbauan. "Saya kritik. Kok, Twitter isinya hanya imbauan-imbauan. Saya minta ada action yang jelas, bukan kata-kata imbauan," katanya.

Isnaya mengatakan Dinas Kebersihan DKI punya tim yang merespons dan memonitor pengaduan baik melalui surat, telepon, surat kabar, maupun media sosial. Melalui media sosial juga dia mendorong petugas kebersihan untuk aktif berkicau ihwal penanganan sampah.

Dia mengaku sudah mengumpulkan para koordinator pekerja lepas dan satuan pelaksana di kali, sungai, serta waduk berikut pengawasnya yang berjumlah sekitar 100 orang. "Saya minta aktif Twitter. Wajib ngetwit pekerjaan pembersihan kali sungai waduk," katanya. Selain petugas lapangan di kali, sungai, dan waduk, para kepala suku dinas di tiap-tiap kota administrasi serta para kepala seksi kebersihan di kecamatan juga diminta aktif.

Pembukaan akun Twitter ini, kata Isnaya, mendapat apresiasi positif dari UKP4 dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Pengamatan Tempo, jumlah pengikut akun @kebersihanJKT sekitar 4 ribu akun. Kebanyakan cuitan akun ini berupa info seputar kegiatan penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI.

Selain menggamit akun @kebersihanJKT, kata Isnaya, warga juga dipersilakan mencuit soal penanganan sampah dengan menyenggol akun pribadinya, @isnawaAdji. "Maaf masih tercampur dengan akun Twitter pribadi saya," katanya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/05/13/083577438/Kesal-Soal-Sampah-di-Jakarta-Lapor-ke-Akun-Ini

Perwujudan "Sister City" Ala Jokowi

LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penandatanganan kerja sama di bidang ketahanan pangan dengan Provinsi Lampung pada Maret 2014 lalu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (23/4/2014), bersama direksi BUMD Pasar Jaya meninjau sejumlah lokasi di Lampung yang bakal mendukung kerja sama tersebut.

Jokowi, didampingi Gubernur Lampung Sjachroedin ZP serta para stafnya, mengunjungi empat lokasi di Lampung. Pertama, peternakan ayam ras di Tegineneng, Lampung Selatan. Kedua, rumah pemotongan hewan di Way Laga, Lampung Selatan. Ketiga, peternakan dan pengemukan sapi Sidomulyo, Lampung Selatan. Keempat yakni terminal Agri Bisnis di kota yang sama.

Lokasi-lokasi tersebut hendak dijadikan pos terakhir sebelum sejumlah komoditas pangan dari arah barat Indonesia, masuk ke Jakarta. Di tempat-tempat itu, komoditas akan ditingkatkan produksinya dan dikemas secara baik. Misalnya, ayam yang sudah dipotong di peternakan ayam, sapi juga sudah dipotong di pemotongan sapi, komoditas tani juga sudah dibersihkan. Setelah dikemas, baru dikirim ke Jakarta.

"Saya kira ini peluang yang bisa disambungkan antara Lampung dengan Jakarta. Sister city itu jangan cuma sama kota di luar negeri, kalau dengan saudara sendiri bisa, kenapa enggak," ujar Jokowi usai blusukan ke empat lokasi tersebut, Rabu sore.

Kerja sama tersebut, lanjut Jokowi, memberi manfaat positif bagi kedua kota. Jakarta, kian menjadi kota yang efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari berkurangnya sampah yang dihasilkan komoditas dan jumlah truk pengangkut bahan pangan yang kian sedikit. Sedangkan Lampung kebagian terbukanya lapangan kerja.

Kerja sama itu, lanjut Jokowi, memiliki imbas positif lain yakni menghapus monopoli suplai bahan pangan ke Jakarta. "Kelebihannya, kita (pemerintah) yang pegang distribusi logistik. Tidak dipegang oleh satu dua tiga orang seperti selama ini. Ini kan persoalan ketahanan pangan, ingat itu. Harus gitu" ujarnya.

Distribusi tersebut, tutur Jokowi, diberikan kepada PD Pasar Jaya. Tugas baru ini sekaligus bentuk pembenahan fungsi BUMD yang satu ini agar tidak melulu bermain di ranah properti, tapi di distribusi.

"Namanya PD Pasar Jaya loh ya, bukan PD Properti Jaya. Mereka semuanya punya, pasar punya, duit punya, tinggal mau atau enggaknya saja. Sudah saya tanya, mau," ucapnya.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis siap mengemban tugas baru. Pihaknya tinggal menunggu tahap pertama pengiriman komoditas dari barat Indonesia ke Jakarta. Ia pun memastikan usaha itu bakal menguntungkan.

"Keuntungan yang kita dapat dari selisih kita beli di Lampung dan jual ke pedagang kita, tidak melalui spekulan lagi. Jadi keuntungannya dari sana," tambahnya.

Pengusaha menyambut baik

Kalangan pengusaha di Lampung mendukung ide Jokowi untuk bekerjasama dalam bidang ketahanan pangan tersebut. Ketua Asosiasi Peternakan Ayam Ras Lampung Agus Wahyudi mengatakan, produksi ayam potong di peternakan Lampung mencapai 13,5 juta ekor per bulannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 persennya didistribusikan ke Jakarta.

"Kalau ada permintaan lebih ya pasti kita sanggupi. Peternak kita di Lampung ada 2.000 peternak. Pasti kita lebih aktif," ujarnya.

Kebutuhan ayam potong di Jakarta mencapai 650 ribu per harinya. Selama ini, ayam potong paling banyak didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Distribusi kerap terkendala infrastruktur. Direktur PT Juang Jaya, perusahaan peternakan sapi, Giki Argadiraksa mengungkapkan hal senada.

Menurutnya, dari 2.500 hingga 3.000 ekor sapi per pekan yang dipasok, hanya 1.500 hingga 1.800 ekor sapi yang dipasok ke Jakarta dalam bentuk utuh. Jika kerja sama tersebut dilakukan, alokasi sapi ke Jakarta tentunya dapat ditambah. Bahkan, dalam bentuk sapi potongan.

"Kita punya program penggemukan sapi brahman cross, yakni berjumlah 9.917 ekor. Pembibitan sapi 1.306 ekor dengan tingkat kelahiran 95 persen. Ini bisa ditingkatkan," ujar Giki.

Perusahaan itu telah berdiri 17 tahun. Kegiatan di peternakan sapi, yakni penggemukan sapi, pembibitan sapi, pengembangan sapi perah, pusat pendidikan ternak dan kelompok ternak binaan. Satu tahunnya, peternakan itu memasok 84 ribu ekor sapi ke penjuru Indonesia.

Curhat gubernur Lampung

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP 'curhat' persoalan yang ada di daerahnya di depan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak melirik Lampung sebagai daerah dengan potensi yang baik.

"Presiden atau menteri itu harus yang turun ke lapangan jadi tahu Indonesia seperti apa," ujarnya.

Secara terang-terangan, Sjachroedin kemudian mengatakan keyakinannya pada sosok Joko Widodo jika menjabat sebagai presiden Indonesia. Menurutnya, karakter Jokowi yang pekerja keras dan sering turun ke bawah memberikan dampak positif untuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

"Makanya, kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, maju Lampung kita ini. Beres semua persoalan di Lampung ini," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah yang hadir.

Disambut puji dan sanjung, Jokowi hanya senyum-senyum saja mendengar perkataan rekan separtainya tersebut. Dia tidak mengatakan apa-apa soal pernyataan Sjachroedin itu.

Saat diberikan kesempatan berbicara, Jokowi hanya mengungkapkan soal kerja sama yang tengah dijajaki antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/24/0821356/Perwujudan.Sister.City.Ala.Jokowi

ITW Ajak Masyarakat Atasi Kemacetan Tanpa Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak masyarakat mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas tanpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah mendeklarasikan diri menjadi kandidat calon presiden.

Warga Jakarta harus membuktikan tanpa Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kelancaran lalu lintas di Jakarta akan terwujud justru akan lebih baik, kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.

Edison menuturkan, kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk kategori "darurat".

Ia memperkirakan kondisi kemacetan lalu lintas akan lebih parah ketika Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Edison mengimbau masyarakat mendukung kebijakan pejabat pengganti Jokowi jika menjadi Presiden.

ITW mencatat kemacetan di Jakarta belum terurai, bahkan hasil Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat yang tidak puas dalam penangana kemacetan mencapai 73,1 persen.

Persoalan lainnya terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang diduga terjadi korupsi.

Masalah proyek Monorel yang sempat mangkrak sejak 2007 dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun menghadapi kendala rencana pembangunannya.

Bencana banjir di Jakarta juga masih menjadi masalah besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 89.334 orang mengungsi pada 338 lokasi dan tujuh orang tewas akibat musibah banjir.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/17/n2kpeq-itw-ajak-masyarakat-atasi-kemacetan-tanpa-jokowi

Kalau Jokowi Jadi Presiden, Jakarta Akan Ditelantarkan? Tenang, Ini Janji PDIP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Ahmad Basara mengatakan tidak ada pasal atau norma hukum dilanggar dalam pencapresan Joko Widodo atau Jokowi kendati nantinya melepaskan amanat jabatan Gubernur DKI Jakarta yang baru setahun dilaksanakannya.

Menurutnya, jika terpilih menjadi presiden, justru Jokowi akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, yang belum tuntas ia selesaikan selama menjadi gubernur.

"Mengenai tanggung jawabnya di DKI Jakarta, kita harus ingat DKI adalah ibukota negara, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dalam posisi sebagai ibukota negara, kalau Jokowi menjadi presiden, tentu kewenangannya lebih besar untuk membenahi Jakarta ini," kata Basara di Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Menurut Basara, tidak alasan untuk menilai Jokowi bila menjadi presiden dan melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta, maka tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ibukota ditinggalkan. "Itu pandangan dan pemikiran yang keliru. Justru dengan jabatan presiden, kewenangan untuk membenahi Jakarta ini akan lebih besar lagi," tandasnya.

Basara mencontohkan seorang presiden atau wakil presiden punya kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan suatu kebijakan secara nasional.

"Contoh konkret, ketika Jokowi mengambil kebijakan memprioritaskan transportasi massal di Jakarta, tiba-tiba Wakil Presiden men-launching mobil murah, yang mana mobil murah itu akan menambah macet di jakarta. Artinya, kewenangan pemerintah pusat lebih tinggi untuk membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta, termasuk macet dan banjir," tuturnya.

Basara menambahkan, Jokowi mencetak sejarah jika terpilih menjadi presiden.

"Maka untuk pertama kalinya dalam sejrah Republik Indonesia, seorang Gubernur atau mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden Republik Indonesia. Pasti semangat membangun Jakarta itu akan muncul dalam diri Jokowi jika kelak Tuhan memberkati dia menjadi presiden," kata Basara yang juga Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi I DPR RI itu.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/16/kalau-jokowi-jadi-presiden-akan-telantarkan-jakarta-tenang-ini-janji-pdip

Mutasi Besar-besaran, Jokowi Tak Suka Pejabat ABS dan Basa-basi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, idealnya seorang kepala dinas menjabat dua atau tiga tahun agar menguasai persoalan. Namun, jika pejabat itu tidak bekerja dengan baik, maka Jokowi akan mengambil langkah tegas.

"Paling tidak 3-4 tahunlah sehingga penguasaan masalah tahu betul. Tapi masalahnya ada yang sudah saya perintah, tapi tak diikuti, hanya nyenengi atau ABS (asal bapak senang), basa-basi, seremoni, itu saya tidak suka," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Jokowi mengatakan, seorang pemimpin harus bekerja secara konkret karena hal tersebut ditunggu rakyat. Apakah beberapa pejabat yang sebelumnya dimutasi bermasalah? "Masa saya jelasin lagi," jawab Jokowi.

Jokowi mengakui bahwa hingga lebih dari setahun menjabat menjadi gubernur, dia belum menemukan komposisi kepala dinas yang tepat sesuai harapannya. Ada kepala dinas yang sesuai harapannya, ada yang masih jauh dari harapan.

"Pokoknya sampai ketemu personel yang bisa kuasai bidangnya, dan bisa mengimplementasikan apa yang kita mau," kata Jokowi.

Hari ini, Jokowi melantik 26 pejabat eselon II di Balaikota DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dimutasi menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Posisinya digantikan oleh Muhammad Akbar. Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin juga pindah ke TGUPP, digantikan oleh Saptasari Ediningtyas.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/12/1917222/Mutasi.Besar-besaran.Jokowi.Tak.Suka.Pejabat.ABS.dan.Basa-basi

Ini 5 banjir besar yang pernah melumpuhkan Jakarta

Merdeka.com - Kemarin Jakarta kembali dikepung banjir setelah hujan lebat mengguyur Ibu Kota selama dua hari berturut-turut. Akibatnya, debit air di 13 sungai yang membelah-belah Jakarta meluber dan merendam sejumlah pemukiman dengan ketinggian mencapai 4 meter lebih.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mencatat setidaknya 2.466 orang mengungsi, dan 4 di antaranya meninggal. Mereka berasal dari 175 rukun warga di 33 kelurahan. Sementara data Polda Metro Jaya menyebut jumlah pengungsi lebih besar lagi, mencapai 10.523

Banjir di Jakarta ini memang terjadi sejak lama. Ada beberapa catatan banjir besar pernah melanda Ibu Kota ini, misalnya banjir pada 2007 silam, yang menelan korban jiwa hingga 80 orang. Banjir waktu itu juga melumpuhkan Jakarta.

Selain banjir pada 2007, jauh sebelum itu sebenarnya Jakarta juga pernah mengalami banjir tak kalah hebatnya. Berikut ini 5 banjir besar yang pernah terjadi di Ibu Kota:

1. Banjir Jakarta pada 1918

Merdeka.com - Banjir pada 1918 di Jakarta ini juga melumpuhkan Batavia. Gubernur Jenderal Batavia Jan Pieterszoon Coen, sampai menunjuk arsitek khusus untuk menangani banjir ini. Banjir waktu itu merendam permukiman warga karena limpahan air dari sungai Ciliwung, Cisadane, Angke dan Bekasi.

Akibat banjir, sarana transportasi, termasuk lintasan trem listrik terendam air. Dua lokomotif cadangan dikerahkan untuk membantu trem-trem yang mogok dalam perjalanan. Banjir pada tahun itu merupakan yang terparah dalam dua dekade terakhir.

2. Banjir hebat pada 1979

Merdeka.com - Banjir besar juga pernah melanda DKI Jakarta pada era Gubernur Tjokropranolo. Banjir pada 1979 di Jakarta menggenangi wilayah pemukiman dengan luas mencapai 1.100 hektare. Banjir yang disebabkan hujan lokal dan banjir kiriman itu merendam pemukiman penduduk.

Sebelum tahun itu, banjir sebenarnya juga terjadi. Misalnya pada 1876 dan 1918, banjir pernah sampai merendam rumah penduduk, termasuk bekas benteng VOC di Pasar Ikan. Tapi banjir pada 1979, jauh lebih besar dengan jangkauan lebih luas.

3. Banjir Jakarta pada 1996

Merdeka.com - Pada 6-9 Januari 1996, Jakarta terendam setelah hujan dua hari. Sebulan kemudian, 9-13 Februari 1996, tiga hari hujan lebat dengan curah lima kali lipat di atas normal, merendam Jakarta setinggi 7 meter.

Akibat banjir, 529 rumah hanyut, 398 rusak. Korban mencapai 20 jiwa, 30.000 pengungsi. Nilai kerusakan mencapai USD 435 juta. Banjir 2007 ini juga sampai ke pemukiman elite Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang pada waktu itu sedang dalam proses pembangunan.

4. Banjir besar pada 2007

Merdeka.com - Banjir Jakarta 2007, terjadi pada era Gubernur Sutiyoso. Bencana banjir waktu itu menjadi salah satu yang terburuk. Bayangkan, 60 persen wilayah DKI terendam air dengan kedalaman mencapai 5 meter lebih di beberapa titik.

Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Februari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari, ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang tak tertampung.

Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit.

Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan Rp 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.

5. Banjir tewaskan 20 orang pada 2013

Merdeka.com - Banjir besar di Jakarta yang menelan banyak korban jiwa terjadi pada Januari hingga Februari 2013 lalu. Bencana itu menyebabkan 20 korban meninggal dan 33.500 orang mengungsi. Banjir ini terjadi pada era Gubernur DKI Joko Widodo.

Waktu itu, banjir sampai melumpuhkan pusat kota. Air menggenangi kawasan Sudirman, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI) akibat tanggul Kali Cipinang, di dekat HI.

Diperkirakan banjir menyebabkan kerugian hingga Rp 20 triliun. Sementara pengusaha, melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, mengklaim terjadinya kerugian ekonomi lebih dari Rp 1 triliun.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-5-banjir-besar-yang-pernah-melumpuhkan-jakarta.html

Banjir jadi alasan DPRD tunda pengesahan APBD DKI 2014

Merdeka.com - Hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta belum juga mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014. Padahal seharusnya, RAPBD disahkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tahun anggaran atau 30 November 2013 sesuai UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengatakan lambatnya pengesahan APBD dikarenakan hujan dan banjir yang menerjang Jakarta. Saat ini, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih memikirkan penanganan banjir tersebut.

"Ya kan ada ujan dan banjir, pak gubernur dan pak wagub kan semua pikirannya ke situ. Kemarin kan apa lagi ada pelantikan wali kota. Ini cepet sekali ada yang difokuskan lah, ini sudah siap semua," ujar dia yang ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (15/01).

Menurut dia, saat ini pembahasan RAPBD 2014 telah selesai dan tinggal menunggu pertemuan antara DPRD dan gubernur untuk disahkan. Menurut dia, seharusnya pengesahan APBD tersebut dilakukan pada hari ini tetapi Jokowi masih sibuk mengurusi para korban banjir dan mengecek penanganan banjir.

"Engga lah saya rasa besok 17 (Januari) diketok. Insya Allah pasti. Ya kemarin memang harusnya tanggal 15 (Januari) tapi situasinya kayak gini," kata dia.

Politisi PDIP ini menambahkan APBD DKI Jakarta 2014 telah ditetapkan sebesar Rp 72 triliun karena adanya penambahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun lalu yang dimasukkan di APBD tahun ini. "Iya sudah jadi Rp 72 triliun," pungkas dia.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/banjir-jadi-alasan-dprd-tunda-pengesahan-apbd-dki-2014.html

Jakarta Macet, Apakabar 17 Langkah Pemerintah?

TEMPO.CO, Jakarta--Pada 2 September 2010 Pemerintah pusat mengambil alih penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Pemerintah mengeluarkan instruksi Wakil Presiden Boediono yang berisi 17 langkah untuk menangani kemacetan di Jakarta.

Wapres Boediono menunjuk Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kuntoro Mangkusubroto sebagai koordinator dan mengawasi pelaksanaan 17 langkah itu.

Alasan instruksi Wapres menurut data dari Unit Kerja Presiden karena kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 12,8 triliun per tahun. Jumlah itu dari penambahan biaya operasional kendaraan, biaya kesehatan akibat polusi dan depresi, serta penurunan produktivitas. Bagaimana pelaksanaan 17 langkah mengatasi kemacetan itu dan apa masalanya?

==> 1. Pemberlakuan electronic road pricing (ERP).
REALISASI :
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, persiapan ERP selesai Maret 2014.

MASALAH :
- Kementerian Keuangan sampai tahun 2011 belum menyelesaikan RUU. Bahkan pihak Kementerian menyangsingkan keberhasilan ERP Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodho, menyatakan pengurusan RUU belum dilakukan karena tingkat keberhasilannya diragukan. "Hongkong gagal memberlakukan ERP. London juga mengalami kesulitan yang sama pada awalnya yaitu ada pro dan kontra. Singapura berhasil karena negaranya kecil,” ujar Sutanto (11/1/2011)

- Belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang menjelaskan jalan berbayar

- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pungutan Retribusi Kendaraan Bermotor belum mencantumkan sepeda motor sebagai kendaraan dikenai bayaran.

==> 2. Sterilisasi busway.

REALISASI :
- Untuk mengurangi kendaraan penerobos jalur busway, seperator ditinggikan sekitar 50 cm dari sebelumnya hanya 20 cm. Peniggian separator dianggarkan sekitar Rp 80-85 miliar (RAPBD 2012). Peninggian dimulai bulan Juli 2012 koridor III (Kalideres-Pasar Baru), Koridor V (Kampung Melayu-Ancol), dan Koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas).

- Proses penilangan hanya berlangsung periodik saja. Baru akan diterapkan denda untuk mobil satu juta rupiah dan motor 500 ribu.

MASALAH :
- Peninggian separator belum diterapkan disemua koridor. Sebagai contoh koridor POndok Indah belum diterapkan.
- Masih dibahas peraturan penunjang untuk teknis penilangan karena belum ada peraturannya

==> 3. Kebijakan perparkiran dan penegakan hukum terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dilalui jalur Transjakarta.

REALISASI :
- Pada 8 Oktober 2012 Pemrov mengumumkan kenaikan tarif parkir di luar badan jalan (off street). Terakhir naik pada tahun 2004. Tarif diterapkan di 130.000 tempat off street yang dituangkan dalam Pergub No 120/2012.

- Untuk kendaraan yang parkir diluar zona parkir Pemrov melakukan tindakan pencabutan pentil

MASALAH :
- Pemrov baru mengusulkan ke DPRD untuk tarif parkir yang tinggi untuk kendaraan yang parkir di badan jalan. Pemrov mengusulkan Rp 8000/jam

==> 4. Memperbaiki fasilitas jalan. Pemerintah DKI sudah menerapkan multiyears contract untuk perbaikan jalan.

==> 5. Jalur Transjakarta ditambah dua jalur serta akan beroperasi akhir tahun ini dan tahun depan akan tambah dua jalur lagi.

REALISASI :
Koridor 9 mulai sejak Desember 2010, Koridor 10 sejak Desember 2010, Koridor 11 sejak Desember 2011, Koridor 12 sejak Februari 2013,

==> 6. Menetapkan harga gas khusus untuk transportasi.
REALISASI :

Hasil dari pertemuan Jokowi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD0M) Jero Wacik menghasilkan cara mengatasi masalah yang sering dialami kendaraan umum berbahan bakar gas di Jakarta. Jero Wacik menjanjikan akan menyediakan stasiun pengisian gas bergerak dan pemberian fasilitas stasiun mobile di pool busway dan taksi. Untuk Taksi baru juga akan berbahan bakar gas. Kedepannya akan dibangun tiga SPBG didanai APBD dan 17 didanai APBN.

==> 7. Restrukturisasi angkutan yang tidak efisien, termasuk angkutan kecil selain bus.

REALISASI :
Gubernur Jokowi merencanakan baru pada Desember 2013 sampai 2014 akan ada pengadaan 4000 bus. Jumlah itu terdiri 3.000 bus sedang dan 1.000 bus Transjakarta.

==> 8. Mengoptimalkan kereta api Jabodetabek dengan membangun rel routing dan peningkatan pelayanan, serta menambah gerbong untuk jalur-jalur yang padat.

REALISASI : Sudah berjalan dengan sistem perubahan rute kereta api di Jakarta-Bogor-Bekasi

==> 9. Polisi ditekankan untuk tertibkan angkutan di titik tunggu penumpang.

REALISASI : Belum ada

==> 10. Mempercepat pembangunan mass rapid transit (MRT) yang ditargetkan 2011 mulai konstruksi.

REALISASI :
Baru pada 10 Oktober 2013, Gubernur Jokowi meresmikan MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI.

==> 11. Pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek
REALISASI : Belum ada

==> 12. Merevisi rencana induk transportasi terpadu.
RERALISASI : Belum ada

==> 13. Proyek double-double track jalur kereta api, terutama ke arah Cikarang.
REALISASI : Proyek masih dalam pengerjaan yang ditargetkan pada November 2015 bisa beroperasi

==> 14. Mempercepat proyek lingkar dalam kereta api yang akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal di Jakarta. Jadi ada kerja sama antara PT Kereta Api, Direktorat Jenderal Kereta Api, dan Gubernur DKI Jakarta.

REALISASI :
Proyek ini sempat diatur dalam Perpres No.83 tahun 2011 namun terkendala karena salinglempar tanggungjawan antara Pemrov dan pemerintah pusat. Namun pada Mei 2013 diawali surat Gubernur Jokowi kepada Bappenas dan Kementerian Perhubungan akhirnya disepakati proyek dimulai 2014 dengan target selesai 2018. Pemerintah pusat menyiapkan dana awal sekitar Rp 700 miliar.

Nantinya Lintas Barat sejauh 14.3 km dengan rute Manggarai-Tanah Abang-Kampung Bandan. Dan Lintas Timur sejauh 11.2 km dengan rute Kampung Bandan-Pondok Jati-Manggarai.

==> 15. Jalan tol tambahan berupa enam ruas jalan tol layang.

REALISASI :
Gubernur Jokowi membuat "gantung" proyek ini dengan alasan banyak pihak belum setuju dan dianggap akan lebih menambah kemacetan.

==> 16. Untuk jangka menengah-panjang, pemerintah pusat akan menyusun kebijakan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.

REALISASI :
Gubernur Jokowi menyatakan pembatasan kendaraan bermotor dalam bentuk pembatasan plat ganjil genap baru terlaksana setelah realisasi peremajaan bus kota. Baru pada bulan Desember 2013 didatangkan sekitar 1000 bus trans Jakarta.

==> 17. Lahan parkir dekat stasiun kereta api bisa meningkatkan jumlah pengguna kereta api.

REALISASI :
Pihak PT Kereta Api Indonesia baru bisa merealisasikan pada program sterilisasi stasiun yang dimulai pada bulan Maret 2013. Tujuan sterilisasi untuk mencapai target 1,2 juta penumpang pada 2018. Jumlah stasiun yang ditarget mencapai 49 di Jabotabek. Dengan pembersihan stasiun dari pedagang kaki lima maka tercipta lahan parkir stasiun.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/08/083527989/Jakarta-Macet-Apakabar-17-Langkah-Pemerintah

Jakarta Macet, Salah Siapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “merah” ketika mendengar keluhan dari sejumlah perdana menteri yang hadir dalam pertemuan East Asian Summit 2013 di Bogor, Jawa Barat, Senin 4 November 2013. Para tamu negara itu mempersoalkan lamanya perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ke Istana yang memakan waktu sampai dua jam. “Saya seperti tertusuk mendengarnya,” ujar Presiden. “Yang harus menjelaskan bukan saya, tapi gubernurnya.” (Baca:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan yang terjadi di Ibu Kota kepada Gubernur Joko Widodo)

Polemik ini semakin tajam ketika politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas wilayah masing-masing. “Termasuk Gubernur Joko Widodo atas kemacetan Jakarta,” katanya. Terlebih DKI, menurut Sutan, merupakan kawasan krusial sebagai ibu kota negara.

Ketua Komisi Perhubungan DPR, Mulyadi, melontarkan pernyataan senada dengan Presiden SBY dan Sutan. “Tugas Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan jalan keluarnya (macet),” ujarnya. Mulyadi kemudian menyampaikan solusi, seperti pembangunan transportasi massal dan pembangunan rumah susun di kawasan bisnis.

Yang jelas, kata Mulyadi, tekad pemerintah DKI untuk menanggulangi kemacetan harus seribu kali lebih serius. “Jokowi mestinya melakukan sesuatu yang luar biasa dibanding gubernur sebelumnya,” ujarnya.

Mendapat tudingan bertubi-tubi, Jokowi tak tinggal diam. Dia mengatakan pemerintah pusat-lah yang kurang mendukung program pengentasan Jakarta dari kemacetan. “Mobil murah itu bagaimana?” ujarnya balik bertanya. (Baca: SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi)

Selanjutnya, komentar Ahok tentang pernyataan SBY.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai pernyataan yang disampaikan Presiden SBY bukan sindiran. “Itu hanya mengingatkan kalau pekerjaan rumah kami masih banyak,” katanya. “Lagian memang baru setahun, kok.” (Baca: Disindir SBY Soal Kemacetan, Ahok Pilih Merendah)

Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan, kemacetan Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI, tapi juga pemerintah daerah di sekitar Ibu Kota. “Kemacetan juga dipicu oleh banyaknya warga dari daerah penyangga yang datang ke Jakarta setiap hari,” ujarnya.

Buktinya, kata Syafrin, pada pukul 06.00 Jakarta masih lengang. Karena itu, menurut Syafrin, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

Pengamat dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bergulirnya isu kemacetan ini tak terlepas dari “pertarungan” politik untuk meruntuhkan elektabilitas Jokowi. “Sebab, seluruh calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat tak memiliki elektabilitas setinggi Jokowi,” ujarnya. “Isu ini (kemacetan) tak masuk akal.” Baca pula: Para Petinggi Demokrat Keroyok Jokowi.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/07/083527720/Jakarta-Macet-Salah-Siapa

Presiden Malu Ditegur soal Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa dirinya merasa malu ketika ditanya mengenai kemacetan yang makin parah di Jakarta oleh para pemimpin dunia.

Presiden Yudhoyono menegaskan tidak bisa berbuat banyak mengatasi kemacetan Jakarta, karena yang bertanggungjawab Gubernur.

“Saat pertemuan ASEAN Summit di Brunei, saya juga seperti tertusuk bertemu teman saya yang perdana menteri. Ada yang bertanya, Pak (SBY), di Jakarta dari airport ke down town (pusat kota) bisa dua jam yah,” kata Presiden saat menerima kunjungan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11).

Ia pun bercerita, hanya bisa membenarkan pernyataan orang-orang tersebut. Bahkan, ia pun mengaku tidak enak menjelaskan solusinya, karena pemerintah pusat hanya membantu memberikan kemudahan.

"Bisa saja kalau ada kemacetan. Kan tidak enak ditanya bagaimana cara solusinya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya di mana-mana gitu. Yang harus jelaskan gubernur dan wali kota, begini Pak (perdana menteri negara lain) konsep kami, pemerintah pusat bisa membantu memberikan kemudahan-kemudahan, memang betul efeknya banyak sekali kalau macet, saya bisa bayangkan,” ungkap Presiden.

Setelah bercerita mengenai percakapannya dengan perdana menteri negara sahabat, Presiden dalam kesempatan tersebut, meminta Kadin agar langsung menemui Gubernur Jakarta Jokowi jika ada keluhan mengenai kemacetan Jakarta.

"Soal lalu lintas, Kadin tidak dilarang datang ke gubernur. Kalau biang kemacetan di Jakarta datang lah ke Jokowi, kalau biang kemacetan di Bandung datang lah ke Pak Ahmad Heryawan atau Wali Kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata Presiden.

Saat ini, kata Presiden, Indonesia sudah menganut desentralisasi, oleh sebab itu kepala daerah lah yang mempunyai peranan untuk mengatasi kemacetan di wilayahnya.

"Sekarang kita menganut desentralisasi di daerah. Jangan unjuk rasa bolak balik ke Istana, sudah terbagi, semuanya bertanggung jawab pasti. Kalau bapak datang baik-baik akan direspon. Itulah tugas gubernur, bupati dan wali kota yang kebetulan bermasalah (kemacetan)," tukas Presiden Yudhoyono.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/04/1/192289/Presiden-Malu-Ditegur-soal-Kemacetan-Jakarta

Wajah Jakarta Setahun Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Setahun sudah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memimpin DKI Jakarta. Sebelum dilantik keduanya berjanji untuk segera ”tancap gas” membenahi Ibu Kota republik ini. Sejak hari pertama menjabat, pasangan ini langsung bekerja.

Gubernur dengan gaya blusukan-nya mencoba mengurai masalah di masyarakat. Sementara Basuki mencoba membenahi birokrasi.

Setahun berjalan, arah perubahan pun mulai dirasakan warga. Sejumlah aksi konkret diwujudkan di lapangan. Sebut misalnya normalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria-Rio serta relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang dan Pasar Minggu.

Normalisasi waduk bertujuan mengurangi dampak banjir yang selalu mengancam Jakarta. Hal ini dilakukan dengan membongkar hunian liar dan memindahkan penghuninya ke rumah susun. Adapun PKL yang selama ini menjadi biang kemacetan karena menyesaki Jalan Kebon Jati, dipindahkan ke Pasar Tanah Abang Blok G.

Alhasil, kawasan waduk yang dahulu kumuh, sekarang berubah menjadi taman dengan berbagai fasilitas pendukung. Relokasi PKL pun membuahkan kelancaran lalu lintas di kawasan Tanah Abang.

Namun penataan waduk dan relokasi pedagang masih menyisakan beberapa pekerjaan. Perlu upaya berkelanjutan untuk menjaga warga rusun tidak kembali ke kawasan kumuh pasca-masa sewa gratis. Juga perlu terus dikawal agar PKL tidak kembali menyita badan jalan.

Tentunya waktu satu tahun masih sangat singkat untuk membenahi berbagai persoalan Jakarta yang kompleks. Kemacetan lalu lintas dan tidak tersedianya angkutan massal yang nyaman dan aman bagi warga harus segera diatasi. Jabatan gubernur dan wakil gubernur masih empat tahun. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi di Jakarta dalam waktu 4 tahun ke depan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/28/0733369/Wajah.Jakarta.Setahun.Terakhir

Cara Jokowi-Ahok Balas Kritikan Foke

Tak ada ekspresi wajah terkejut, kaget, apalagi marah pada air muka Jokowi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu baru saja dihujani kritikan dari 'seniornya', Fauzi Bowo atau yang karib disapa Foke. Ya, Foke memang memborbardir Jokowi dan pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan setumpuk persoalan klasik Ibukota.

Dari mulai penanganan banjir, urbanisasi, hingga kemacetan. Kritikan dihujam bertubi-tubi, Jokowi dan Ahok tak emosi. Malah, keduanya mengaku akan mendengar aspirasi 'Bang Kumis'. "Saya kira semua masukan baik dan akan dipakai," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (26/8/2013). "Memberikan masukan saya kira bagus, semua masukan dari senior saya kira bagus. Baik dari Pak Foke, Pak Sutiyoso, baik dari yang lain pasti sangat baik."

Begitu juga bagi Ahok, Foke merupakan tokoh yang telah lama berada di dalam birokrasi di Jakarta. Ahok akui Foke telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Jakarta. "Ya memang harus diakui, Pak Foke sudah melakukan banyak hal. Macam-macam sudah dia buat," kata Ahok. "Kita ini sebenarnya ketiban rezeki saja."

Jakarta Bangkrut?

Apa saja yang dikritik Foke kepada pasangan Jokowi-Ahok? Beragam-macam. Pertama soal dampak urbanisasi setelah Hari Raya Idul Fitri. Foke khawatir, dengan banjirnya urbanisasi, Jakarta tidak lagi punya kemampuan untuk memberi layanan pada masyarakat. Bahkan, Foke was-was bila Jakarta menjadi bangkrut seperti kota Detroit di Amerika Serikat.

Apa respons Jokowi? "Kita ini bukan Detroit. Income kita besar, pertumbuhan ekonomi kita juga baik. Kalau dinasionalkan lebih baik," jawab Jokowi. Tidak hanya itu, Jokowi juga mengaku telah melakukan beberapa terobosan dalam pelayanan. Seperti membuat sistem online dalam perpajakan daerah dan mempermudah perijinan usaha. "Apalagi pelayanan perizinan kita perbaiki dan dipersepikan positif bagi dunia usaha. Saya kira akan menjadi lebih baik," kata mantan Walikota Solo ini. Tapi, Jokowi masih menyimpan jurus jitu. "Nanti data itu untuk evaluasi, bahwa harus ada jurus yang jitu, supaya tidak ada yang ke Jakarta lagi," tegasnya.

Bagaimana kata Ahok soal ancaman bangkrut Jakarta? Ahok menilai, apa yang disampaikan Foke juga merupakan kekhawatiran yang dialami seluruh negara di dunia. Bila manajemen anggaran tidak terkelola dengan baik, maka sebuah negara atau kota bisa mengalami kebangkrutan.

"Itu semua negara juga sama. Semua kota juga sama. Kalau Anda tidak hati-hati, pasti bisa bangkrut," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/8/2013). Namun demikian, peringatan dari Foke itu akan menjadi saran dan masukan berarti buatnya. Terlebih walau sempat saling adu kuat dalam Pilgub tahun lalu memperebutkan posisi gubernur dan wakil gubernur, Ahok menganggap Foke bukan orang sembarangan. "Oh jelas dong, Beliau sudah lama di sini. Pak Foke kan lebih berpengalaman, karena dia kan pernah jadi wakil gubernur, sampe gubernur. Dari baru jadi PNS, dari muda sampai pensiun di sini," ucap Ahok.

Terancam Tenggelam

Tak hanya itu, Foke juga meminta Jokowi dan Ahok untuk menyelamatkan Jakarta. Apa pasal? Karena Jakarta termasuk kota-kota besar di dunia yang mendapatkan peringatan akan tenggelam beberapa tahun ke depan. "Jakarta ini masuk nomor 11 dari 20 kota yang akan tenggelam. Ini perlu perhatian. Bukan hanya pemerintahnya, tetapi juga warganya," ujar Foke saat halal bihalal di kediamannya di Jalan Teuku Umar No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 25 Agustus 2013.

Apa kata Jokowi? Sudah ada antisipasi. Jokowi menyebut proyek Giant Sea Wall atau Tembok Laut Raksasa. Proyek yang digagas sejak masa kepemimpinan Sutiyoso dan Foke itu dianggap sebagai langkah antisipasi mencegah banjir besar di Jakarta.

"Ini kan lagi dikejar Giant Sea Wall-nya, kita sedang kejar. Kita akan mulai 2020, tapi ini akan kita percepat lagi supaya 2014 bisa dimulai," ujar Jokowi. Untuk membangun megaproyek bernilai triliunan itu, Jokowi telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. Rencana mempercepat pengerjaan Giant Sea Wall menjadi tahun 2014 pun telah disetujui oleh Hatta. Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.

Soal kritikan yang satu ini, Ahok justru tak terlalu khawatir. Karena pernyataan Foke itu bukanlah bukanlah 'barang baru'. Ahok bahkan mengaku sudah mendengarnya sejak masih duduk di bangku sekolah. "Dari saya sekolah tahun 80-an, sejak jaman saya sekolah sudah selalu dengar peringatan itu. Jakarta sudah diperingati bakal tenggelam," ujar Ahok. Untuk itu, menurutnya, Pemprov DKI harus menyiapkan diri dengan berbagai program pembangunan yang berkesinambungan dan pencegahan banjir. Mulai dari melakukan normalisasi sungai dan waduk serta membuat pulau buatan sebagai penahan rob. "Kita mesti siap-siap beresin Jakarta. Seperti normalisasi sungai dan waduk, membangun pulau buatan untuk penahan rob. Pasang pompa yang bener. Ya seperti itu lah," papar Ahok.

Pedagang Kaki Lima

Jokowi-Ahok gencar menata pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari mulai memindahkan ratusan PKL sampai memberikan kios gratis selama 6 bulan. Penataan PKL Tanah Abang ini merupakan masalah kompleks nan-klasik di Jakarta dari masa ke masa. Tapi di era Jokowi-Ahok, penataan ini mulai membuahkan hasil.

Soal urusan PKL, Foke mengklaim juga pernah melakukan hal yang sama di Senen, Jakarta Pusat. Di bagian ini, Foke tak mengkritik. Tetapi lebih kepada membandingkan. "Saya juga pernah beresin Senen, kan sekarang jadi tidak macet. Nah masalahnya ada yang beritain tidak?" cetus Foke.

Doktor lulusan Jerman ini bercerita, saat menata Pasar Senen dirinya pernah dihadapkan pada PKL yang menolak direlokasi. "Waktu itu saya juga tanya mau dipindahin tidak? Mereka malah jawab mobilnya saja yang pindah, mereka tetap di situ jawabannya," ungkap Foke. Foke tak rela PKL merajalela di Senen. Terkait relokasi yang dilakukan Jokowi di Tanah Abang, Foke menilai itu sudah selayaknya dilakukan. "Kalau dikembalikan fungsinya, itu sudah seharusnya," ucap Foke.

Rusun Marunda

Foke juga menyatakan Rumah Susun (Rusun) di Muara Baru dan Marunda merupakan hasil pembangunan pada era pemerintahannya. Khusus Rusun Marunda, program itu sudah dimulai dari zaman mantan gubernur sebelumnya, Sutiyoso.

"Muara Baru saya yang mulai. Marunda juga saya yang mulai sama Bang Yos (Sutiyoso). Perlu dihitung kemampuan financing untuk berkontribusi. Sebelum kerja, hitung dulu. Saya enggak tahu, yang ngitung bukan saya," ungkap Foke.

Dia menambahkan, program rusun itu harusnya mencontoh Singapura. Di negara tersebut, pembangunannya disertai kemampuan beli dari masyarakatnya. "Pemerintah Singapura tidak cuma sekadar bangun rumah, tapi juga bangun kesejahteraan warga. Itu gunanya apa? Supaya bisa dibeli warga," tutur pria 65 tahun itu.

Ahok akui banyak program yang dibangun pada masa pemerintahan Foke selama 10 tahun. Sejak Foke menjabat sebagai Wakil Gubernur mendampingi Sutiyoso dan berlanjut menjadi Gubernur. "Dia buat taman ke bandara dan rusun. Ya kalau rusak, kita tinggal perbaiki saja. Kita ini sebenarnya ketiban rezeki saja," lanjut Ahok.

Ahok pun 'kangen' dengan Foke, ingin sekali bertemu untuk saling bertukar pikiran. Sayangnya, pada acara Halal bihalal di rumah Foke, pada 25 Agustus kemarin, Ahok tak diundang. "Saya nggak pernah telepon beliau lagi sih, kalau ketemu paling ketika ada acara-acara. Saya kemarin nggak tahu di rumah beliau ada open house (halal bihalal), kalau tahu saya pasti pergi," ujar Ahok. (Ism)

Sumber :http://news.liputan6.com/read/675502/cara-jokowi-ahok-balas-kritikan-foke

40 Menit dengan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ahmad Syafii Maarif

Pada 1 Agustus 2013, antara pukul 13.15 dan 13.45, memang benar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Maarif Institute (MI) di kawasan Tebet, Jakarta, menemui saya dan teman-teman MI. Tidak ada agenda khusus yang dirancang untuk pertemuan itu, sekalipun media suka berspekulasi tentang itu. Maklumlah Jokowi yang sekarang sedang berada di atas angin di balantara perpolitikan Indonesia, pasti dikejar ke manapun dia bergerak. Apa pun yang diucapkannya, pasti dikutip. Mantan Wali Kota Solo ini dalam Pemilukada DKI pada 20 Oktober 2012 telah memenangkan pertarungan bergensi itu secara fenomenal, padahal pencalonannya hanya didukung oleh PDI-P dibantu Gerindra.

Pertemuan di MI ini diatur oleh Fajar Riza Ul Haq, direkturnya, yang sebelumnya telah diterima Jokowi di kantor Gubernur DKI. Untuk apa bertemu? Tidak ada agenda politik penting yang ingin dibicarakan. Saya hanya ingin bertanya tentang DKI yang sarat masalah itu: macet, banjir, premanisme, dan kantong-kantong kemiskinan di kawasan kumuh. Dengan bahasa datar yang optimistis Jokowi telah menjelaskan semuanya itu. Inilah kalimatnya, “Untuk mengatasi masalah DKI, dana tersedia dan masalahnya jelas. Jadi bisa diselesaikan, sekalipun akan memakan waktu sekitar 10 tahun.”

Lalu saya tanyakan, apakah selama ini dana tidak ada dan masalahnya tidak jelas. Dijawab, “Kemauan untuk mengatasi masalah DKI yang tidak ada.” Tetapi untuk mengatasi banjir di ibu kota, wewenang utamanya ada pada pemerintah pusat, tidak hanya pada DKI. Dulu DKI yang dinilai tidak responsif, sekarang yang berlaku sebaliknya, pemerintah pusat yang tidak serius, kata Jokowi. Sebagai orang luar, kita tidak tahu, mana yang benar. Pada saat DKI telah membuka diri dengan lebar, semestinya pemerintah pusat cepat merundingkan untuk mengatasi masalah banjir yang akut ini dengan Jokowi. Bagi saya yang sekali-sekali tinggal di Jakarta merasakan betul betapa ganasnya banjir itu.

Karena sejak 2003 sudah menjadi anggota Akademi Jakarta (AJ) yang berkantor di sebuah ruangan kecil di Taman Ismail Marzuki (TIM), tentu masalah ini saya singgung juga. Jokowi malah mengatakan bahwa TIM akan direnovasi secara besar-besaran dan akan rampung tahun 2014. Tempat parkir akan dirancang di bawah tanah. Mendengar rencana ini, saya langsung mengatakan, “Pak Jokowi adalah Ali Sadikin kedua.”

Sebab, yang membangun TIM di abad yang lalu adalah Ali Sadikin saat menjabat gubernur DKI. Para penggantinya yang berdatangan kemudian tidak begitu hirau dengan nasib TIM, termasuk dalam memelihara Dokumen Sastra H.B. Jassin yang bernilai sangat tinggi itu. Jokowi tampaknya paham betul apa makna kehadiran TIM bagi DKI khususnya, dan bagi Indonesia pada umumnya.

Dengan renovasi TIM di tangan Jokowi, para seniman dan budayawan Ibu Kota tentu akan bergairah kembali menjadikan pusat kegiatan kebudayaan yang sudah sangat populer ini untuk meragakan segala kemampuan kreatif mereka. TIM harus diminati kembali oleh para seniman dan masyarakat luas. Mengucurkan APBD DKI secara wajar bukan sebuah pemborosan, tetapi untuk menunjukkan bahwa birokrasi itu memerlukan seni. Tanpa seni, birokrasi dan sistem kekuasaan apa pun akan sangat kering dan membosankan, seperti yang terjadi selama ini, tidak saja untuk DKI, tetapi berlaku secara merata di seluruh Tanah Air.

Akhirnya, kedatangan Jokowi ke MI tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2014, sebagaimana yang diduga oleh sebagian media, seperti terbaca pada judul ini: “Ada Apa di Balik Pertemuan Jokowi dan Syafii Maarif?” Tetapi, segala gerak-gerik Jokowi untuk beberapa bulan yang akan datang pasti akan menyedot perhatian publik pada saat kesederhanaan dan keluguan para elite telah lama absen dalam kultur politik Indonesia.

Redaktur : M Irwan Ariefyanto

Sumber:
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/08/05/mr2h05-40-menit-dengan-jokowi

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Didenda Rp 50.000

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengesahkan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sampah. Siapa pun yang membuang sampah di tempat umum dapat dikenai uang paksa sebesar Rp 50.000.

Berdasarkan draf perda yang diterima wartawan, Pasal 130 poin B dalam perda itu mengatur tentang sanksi administratif berupa uang paksa bagi setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah, dan atau bangkai binatang ke sungai, kali, kanal, waduk, situ, saluran air limbah, jalan, taman, atau tempat umum. Pelanggaran ini dikenakan uang paksa sebesar Rp 50.000.

Pada pasal yang sama dengan poin A, Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada setiap orang yang dengan sengaja terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan dengan uang paksa paling banyak Rp 100.000.

Sanksi lebih berat dikenakan kepada penanggung jawab atau pengelola permukiman atau perusahaan yang mengabaikan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 127 disebutkan bahwa penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, khusus yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) terkena sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 10 juta atau paling banyak Rp 50 juta.

Nadjamatul Faizah, salah seorang anggota DPRD yang membacakan draf peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tersebut mengatakan, maksud dan tujuan penetapan perda itu adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Perda itu juga bertujuan agar masyarakat mampu menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Nadjamatul mengatakan, perda ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerja bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Diharapkan, dengan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, dapat menjadikan Jakarta menjadi kota yang bersih dan terhindar dari timbunan sampah yang akhir-akhir ini menumpuk di sudut kota Jakarta," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Ibu Kota agar tidak membuang sampah secara sembarangan dan lingkungan tetap terjaga dari situasi kotor dan tak nyaman.

Tahapan peraturan daerah itu belum selesai. Perda tentang Pengolahan Sampah DKI tersebut belum memiliki nomor hingga disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/21/18543938/Buang.Sampah.Sembarangan.di.Jakarta.Didenda.Rp.50.000

Jakarta Mampu Kelola Sampah Secara Mandiri Tahun 2017

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tiga Inventory Trash Recyling (ITR) di beberapa kawasan Ibukota. Diperkirakan ketiga tempat pengendalian dan pengelolaan sampah tersebut rampung pada tahun 2017. Rencana pembangunan ITR akan dimulai paling lambat 2014. Ketiga ITR tersebut antara lain akan ditempatkan di Pluit, Cawang-Cilincing dan Marunda dengan kapasitas antara 1500-2500 metrik ton sampah.

Rencana pembangunan ITR diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di sidang paripurna DPRD DKI, dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dan Raperda Pengelolaan Sampah, Rabu (13/3) siang ini. "Dengan ketiga ITR tersebut kita dapat mengelola sampah secara mandiri dalam kota. Akan beroperasi paling lambat 2017 mendatang," ungkap Joko Widodo.

Saat ini pengelolaan sampah untuk wilayah DKI Jakarta terpusat di luar wilayah ibukota. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi menjadi tumpuan utama pemprov sampah-sampah yang diproduksi warga Jakarta. "Sebenarnya kita sudah ada kompensasi kepada masyarakat sektiar TPA Bantar Gebang, berupa Comunity Development sejak 2007 lalu," jawab Gubernur Jokowi menanggapi tanggapan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (F-PDIP).

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/26028-jakarta-mampu-kelola-sampah-secara-mandiri-tahun-2017.html