TEMPO.CO, Jakarta - Telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “merah” ketika mendengar keluhan dari sejumlah perdana menteri yang hadir dalam pertemuan East Asian Summit 2013 di Bogor, Jawa Barat, Senin 4 November 2013. Para tamu negara itu mempersoalkan lamanya perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ke Istana yang memakan waktu sampai dua jam. “Saya seperti tertusuk mendengarnya,” ujar Presiden. “Yang harus menjelaskan bukan saya, tapi gubernurnya.” (Baca:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan yang terjadi di Ibu Kota kepada Gubernur Joko Widodo)
Polemik ini semakin tajam ketika politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas wilayah masing-masing. “Termasuk Gubernur Joko Widodo atas kemacetan Jakarta,” katanya. Terlebih DKI, menurut Sutan, merupakan kawasan krusial sebagai ibu kota negara.
Ketua Komisi Perhubungan DPR, Mulyadi, melontarkan pernyataan senada dengan Presiden SBY dan Sutan. “Tugas Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan jalan keluarnya (macet),” ujarnya. Mulyadi kemudian menyampaikan solusi, seperti pembangunan transportasi massal dan pembangunan rumah susun di kawasan bisnis.
Yang jelas, kata Mulyadi, tekad pemerintah DKI untuk menanggulangi kemacetan harus seribu kali lebih serius. “Jokowi mestinya melakukan sesuatu yang luar biasa dibanding gubernur sebelumnya,” ujarnya.
Mendapat tudingan bertubi-tubi, Jokowi tak tinggal diam. Dia mengatakan pemerintah pusat-lah yang kurang mendukung program pengentasan Jakarta dari kemacetan. “Mobil murah itu bagaimana?” ujarnya balik bertanya. (Baca: SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi)
Selanjutnya, komentar Ahok tentang pernyataan SBY.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai pernyataan yang disampaikan Presiden SBY bukan sindiran. “Itu hanya mengingatkan kalau pekerjaan rumah kami masih banyak,” katanya. “Lagian memang baru setahun, kok.” (Baca: Disindir SBY Soal Kemacetan, Ahok Pilih Merendah)
Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan, kemacetan Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI, tapi juga pemerintah daerah di sekitar Ibu Kota. “Kemacetan juga dipicu oleh banyaknya warga dari daerah penyangga yang datang ke Jakarta setiap hari,” ujarnya.
Buktinya, kata Syafrin, pada pukul 06.00 Jakarta masih lengang. Karena itu, menurut Syafrin, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta.
Pengamat dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bergulirnya isu kemacetan ini tak terlepas dari “pertarungan” politik untuk meruntuhkan elektabilitas Jokowi. “Sebab, seluruh calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat tak memiliki elektabilitas setinggi Jokowi,” ujarnya. “Isu ini (kemacetan) tak masuk akal.” Baca pula: Para Petinggi Demokrat Keroyok Jokowi.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/07/083527720/Jakarta-Macet-Salah-Siapa
Tidak ada komentar :
Posting Komentar