TEMPO.CO , Depok - Sebanyak 28 armada Transjabodetabek siap beroperasi di Kota Depok, pekan ini. Untuk tahap awal, rencananya bus tersebut bakal beroperasi dari Terminal Depok sampai PGC Cililitan.
Kepala Seksi Angkutan Dalam Kota Dinas Perhubungan Akhmat Zaini mengatakan, Sabtu sore, Transjabodetabek sudah diluncurkan di Jakarta. Di Depok, dalam beberapa hari ke depan, bus Transjabodetabek sudah bisa beroperasi.
"Tapi sementara dengan armada 28 baru bisa melayani sampai PGC Cililitan. Nunggu armada tambahan baru bisa melayani sampai Terminal Grogol," kata Zaini, Minggu, 23 Agustus 2015.
Adapun rute Transjabodetabek dari Depok dimulai dari Terminal Terpadu Depok, Jalan Juanda, Tol Cijago-Jagorawi, ke luar Universitas Kristen Indonesia, lalu masuk jalur Transjakarta. Untuk sarana dan prasarana, untuk sementara digunakan yang sudah ada lebih dulu lantaran belum ada pembangunan baru.
Headway Transjabodetabek pada jam sibuk adalah setiap 7 menit dan di luar jam sibuk 15 menit. Jam operasional Transjabodetabek adalah pukul 05.00-22.00 WIB. "Penambahan armada diperkirakan akhir tahun ini atau awal tahun depan sebanyak 25 bus Transjabodetabek," ujarnya.
Salah satu kewajiban yang diberikan Kementerian Perhubungan kepada Dishub Kota Depok adalah kepastian soal standar pelayanan minimal headway Transjabodetabek yang sudah ditetapkan Kementerian. Secara teknis, Transjabodetabek berada di bawah Kementerian Perhubungan. Namun, secara usaha dipegang PPD, yang menjadi bagian dari badan usaha milik negara.
Untuk tahap awal ini, penumpang naik dan turun di Terminal Depok, Jalan Kedondong Pesona Khayangan, Juanda di Sugutamu dan Saminten, serta Pelni, yang sudah dipasangi rambu shelter. "Kami akan sediakan 14 halte di Depok. Empat di Margonda dan sepuluh di Jalan Juanda," ujarnya.
Endah Pangestuti, 23 tahun, menyambut positif rencana pengoperasian armada Transjabodetabek. Perempuan yang bekerja di Jakarta ini mengaku memang selalu menggunakan kendaraan umum untuk menuju tempat kerjanya.
"Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat dengan adanya Transjabodetabek ini. Tapi seharusnya ada jalannya sendiri kayak jalur bus Transjakarta, agar enggak macet," ujarnya.
Transjabodetabek merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Pembentukan badan layanan usaha (BLU) angkutan umum perkotaan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas di jalan raya Ibu Kota yang terus tumbuh pesat.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/08/24/083694414/dari-depok-kini-bisa-naik-transjabodetabek-ke-jakarta
Tampilkan postingan dengan label bus. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bus. Tampilkan semua postingan
Senin, 24 Agustus 2015
Jumat, 31 Juli 2015
TransJabodetabek 'Gratis'
VIVA.co.id - Sebanyak 88 unit bus TransJabodetabek akan mulai beroperasi secara terintegrasi dengan bus TransJakarta pada hari Senin, 10 Agustus 2015.
Direktur Utama Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) Pande Putra Yasa mengatakan, 88 unit bus itu akan menghubungkan empat wilayah kota penyangga Jakarta, yaitu Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, dengan Jakarta.
"Pengintegrasian TransJabodetabek dengan TransJakarta ini merupakan perluasan perlayanan TransJabodetabek yang mulai bulan Oktober 2014, telah melayani masyarakat kota Tangerang Selatan yang hendak bepergian ke Jakarta melalui koridor Ciputat - Blok M," ujarnya melalui sambungan telepon kepada VIVA.co.id, Jumat, 31 Juli 2015.
PPD merupakan BUMN yang bergerak di bidang perhubungan. Pande mengatakan, selain koridor Ciputat - Blok M yang sudah beroperasi, 3 koridor lain yang pengoperasiannya akan langsung terintegrasi dengan TransJakarta adalah koridor Depok - Grogol via Jalan Tol Cijago, koridor Harapan Indah Bekasi - Pasar Baru, dan koridor Poris Plawad Tangerang - Kemayoran.
Tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat adalah tarif datar. Masyarakat hanya dibebani tarif sebesar Rp9.000 untuk bepergian baik dari awal hingga ujung koridor, maupun ke halte busway manapun yang dilintasi oleh koridor itu.
Sementara, masyarakat Jakarta yang hendak bepergian antarhalte busway yang dilintasi koridor TransJabodetabek, dibebankan tarif yang sama seperti saat mereka menggunakan moda transportasi TransJakarta, yaitu Rp3.500.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih mengatakan, baik perusahaannya maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik langkah integrasi TransJabodetabek yang dilakukan oleh PPD.
Menurut dia, PT. Transportasi Jakarta tak perlu membeli bus baru untuk menambah armada bus yang beroperasi di jalur busway. Pemerintah Provinsi DKI juga tidak perlu mengeluarkan anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk menyubsidi tarif tiket TransJabodetabek.
"Pengguna TransJakarta tidak akan dipungut biaya atau tarif tambahan untuk menggunakan TransJabodetabek yang melintas di jalur busway. Penumpang cukup membayar sekali di halte," ujar Kosasih.
PT. Transportasi Jakarta, juga mewajibkan PPD menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TransJakarta kepada 88 unit busnya yang diintegrasikan dengan TransJakarta.
Beberapa poin dari SPM tersebut antara lain kewajiban bagi pengendara untuk tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan, yakni 50 km/jam di jalur busway, kewajiban perusahaan untuk mensertifikasi pengemudi bus, memenuhi standar teknis dan keselamatan TransJakarta, serta mematuhi rencana operasi TransJakarta.
Setiap bus, juga akan dilengkapi perangkat GPS yang memungkinkan baik Pemerintah Provinsi DKI atau bahkan masyarakat Jakarta, bisa melacak keberadaan bus-bus TransJabodetabek layaknya bus TransJakarta.
"Masyarakat bisa membuka aplikasi Smart City DKI untuk mengetahui posisi bus."
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/655463-ini-empat-wilayah-yang-bisa-naik-transjabodetabek--gratis-
Direktur Utama Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) Pande Putra Yasa mengatakan, 88 unit bus itu akan menghubungkan empat wilayah kota penyangga Jakarta, yaitu Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, dengan Jakarta.
"Pengintegrasian TransJabodetabek dengan TransJakarta ini merupakan perluasan perlayanan TransJabodetabek yang mulai bulan Oktober 2014, telah melayani masyarakat kota Tangerang Selatan yang hendak bepergian ke Jakarta melalui koridor Ciputat - Blok M," ujarnya melalui sambungan telepon kepada VIVA.co.id, Jumat, 31 Juli 2015.
PPD merupakan BUMN yang bergerak di bidang perhubungan. Pande mengatakan, selain koridor Ciputat - Blok M yang sudah beroperasi, 3 koridor lain yang pengoperasiannya akan langsung terintegrasi dengan TransJakarta adalah koridor Depok - Grogol via Jalan Tol Cijago, koridor Harapan Indah Bekasi - Pasar Baru, dan koridor Poris Plawad Tangerang - Kemayoran.
Tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat adalah tarif datar. Masyarakat hanya dibebani tarif sebesar Rp9.000 untuk bepergian baik dari awal hingga ujung koridor, maupun ke halte busway manapun yang dilintasi oleh koridor itu.
Sementara, masyarakat Jakarta yang hendak bepergian antarhalte busway yang dilintasi koridor TransJabodetabek, dibebankan tarif yang sama seperti saat mereka menggunakan moda transportasi TransJakarta, yaitu Rp3.500.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih mengatakan, baik perusahaannya maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik langkah integrasi TransJabodetabek yang dilakukan oleh PPD.
Menurut dia, PT. Transportasi Jakarta tak perlu membeli bus baru untuk menambah armada bus yang beroperasi di jalur busway. Pemerintah Provinsi DKI juga tidak perlu mengeluarkan anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk menyubsidi tarif tiket TransJabodetabek.
"Pengguna TransJakarta tidak akan dipungut biaya atau tarif tambahan untuk menggunakan TransJabodetabek yang melintas di jalur busway. Penumpang cukup membayar sekali di halte," ujar Kosasih.
PT. Transportasi Jakarta, juga mewajibkan PPD menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TransJakarta kepada 88 unit busnya yang diintegrasikan dengan TransJakarta.
Beberapa poin dari SPM tersebut antara lain kewajiban bagi pengendara untuk tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan, yakni 50 km/jam di jalur busway, kewajiban perusahaan untuk mensertifikasi pengemudi bus, memenuhi standar teknis dan keselamatan TransJakarta, serta mematuhi rencana operasi TransJakarta.
Setiap bus, juga akan dilengkapi perangkat GPS yang memungkinkan baik Pemerintah Provinsi DKI atau bahkan masyarakat Jakarta, bisa melacak keberadaan bus-bus TransJabodetabek layaknya bus TransJakarta.
"Masyarakat bisa membuka aplikasi Smart City DKI untuk mengetahui posisi bus."
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/655463-ini-empat-wilayah-yang-bisa-naik-transjabodetabek--gratis-
Rabu, 22 Juli 2015
Asiknya Keliling Kota Naik Bus Tingkat Saat Jakarta Lengang
TEMPO.CO, Jakarta - Pada pekan liburan lebaran, kondisi lalu lintas Jakarta lengang, karena ditinggalkan sebagian penghuninya yang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri.
Jakarta yang biasanya macet dan berdebu pun menjelma menjadi kota yang terasa ramah bagi warganya. Kesempatan seperti ini biasanya tidak dilewatkan bagi masyarakat untuk menikmati kelengangan Jakarta sebelum cuti bersama berakhir hari ini, Selasa (21 Juli 2015).
Bus tingkat pun menjadi favorit warga untuk mengelilingi berbagai landmark kota Jakarta. Selain tidak dipungut biaya, bus-bus tersebut melewati jalan-jalan di koridor utama kota Jakarta seperti museum, Monas, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, hotel, dan pusat perbelanjaan.
Di setiap pos perhentian bis yang tersebar di beberapa titik, antrean warga antusias menunggu bus yang sudah beroperasi sejak Februari 2014 itu sudah terbentuk. Cukup panjang.
Termasuk rombongan keluarga Enjah dari Bandung. Dia mengaku puas bisa menikmati Jakarta dari lantai dua bus tanpa harus terhambat macet.
"Saya sama anak dan cucu ingin keliling kota Jakarta selagi enggak macet. Rasanya puas dan terbayar," ujar Enjah yang sebelumnya sudah mengunjungi Monas.
Kepuasan juga dirasakan Safitri yang mengaku bisa mengunjungi beberapa tempat dengan gratis menggunakan bus tingkat.
"Bisa pindah ke beberapa tempat tanpa dipungut biaya," kata Safitri, yang datang dari Depok bersama suami dan kedua anaknya.
"Sekarang liburan Lebaran jadi terasa murah apalagi Jakarta lagi lenggang jadi bisa nikmati Jakarta saat tidak macet," tambah Safitri yang baru pertama kali menggunakan bus tingkat.
Lima Armada
Sebanyak lima armada bus tingkat dengan kelir biru berkapasitas 60 dan 68 kursi itu dikerahkan selama libur lebaran dari pukul 09.00 hingga 19.00 WIB.
"Kemarin puncak ramainya penumpang," ujar petugas bus tingkat, Anggi, yang menambahkan penumpang bus tingkat membludak selama libur Lebaran.
Bus tingkat juga menjadi alternatif hiburan warga. Salah satu pengunjung Monas, Kina dan anaknya memilih naik bus tingkat karena harus menunggu empat jam untuk naik ke puncak Monas.
"Daripada tunggu lama saya pikir mending jalan-jalan dulu naik bus tingkat, nanti bisa mampir ke Museum Nasional juga," ujar Kina.
"Akhirnya bisa naik bus tingkat, anak saya sudah dari dulu ajak naik ini terus," kata dia.
Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/21/090685367/asiknya-keliling-kota-naik-bus-tingkat-saat-jakarta-lengang
Jakarta yang biasanya macet dan berdebu pun menjelma menjadi kota yang terasa ramah bagi warganya. Kesempatan seperti ini biasanya tidak dilewatkan bagi masyarakat untuk menikmati kelengangan Jakarta sebelum cuti bersama berakhir hari ini, Selasa (21 Juli 2015).
Bus tingkat pun menjadi favorit warga untuk mengelilingi berbagai landmark kota Jakarta. Selain tidak dipungut biaya, bus-bus tersebut melewati jalan-jalan di koridor utama kota Jakarta seperti museum, Monas, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, hotel, dan pusat perbelanjaan.
Di setiap pos perhentian bis yang tersebar di beberapa titik, antrean warga antusias menunggu bus yang sudah beroperasi sejak Februari 2014 itu sudah terbentuk. Cukup panjang.
Termasuk rombongan keluarga Enjah dari Bandung. Dia mengaku puas bisa menikmati Jakarta dari lantai dua bus tanpa harus terhambat macet.
"Saya sama anak dan cucu ingin keliling kota Jakarta selagi enggak macet. Rasanya puas dan terbayar," ujar Enjah yang sebelumnya sudah mengunjungi Monas.
Kepuasan juga dirasakan Safitri yang mengaku bisa mengunjungi beberapa tempat dengan gratis menggunakan bus tingkat.
"Bisa pindah ke beberapa tempat tanpa dipungut biaya," kata Safitri, yang datang dari Depok bersama suami dan kedua anaknya.
"Sekarang liburan Lebaran jadi terasa murah apalagi Jakarta lagi lenggang jadi bisa nikmati Jakarta saat tidak macet," tambah Safitri yang baru pertama kali menggunakan bus tingkat.
Lima Armada
Sebanyak lima armada bus tingkat dengan kelir biru berkapasitas 60 dan 68 kursi itu dikerahkan selama libur lebaran dari pukul 09.00 hingga 19.00 WIB.
"Kemarin puncak ramainya penumpang," ujar petugas bus tingkat, Anggi, yang menambahkan penumpang bus tingkat membludak selama libur Lebaran.
Bus tingkat juga menjadi alternatif hiburan warga. Salah satu pengunjung Monas, Kina dan anaknya memilih naik bus tingkat karena harus menunggu empat jam untuk naik ke puncak Monas.
"Daripada tunggu lama saya pikir mending jalan-jalan dulu naik bus tingkat, nanti bisa mampir ke Museum Nasional juga," ujar Kina.
"Akhirnya bisa naik bus tingkat, anak saya sudah dari dulu ajak naik ini terus," kata dia.
Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/21/090685367/asiknya-keliling-kota-naik-bus-tingkat-saat-jakarta-lengang
Jumat, 26 Juni 2015
Pekerja Profesional Lebih Pilih Taksi Ketimbang TransJakarta
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum berhasil membenahi lalu lintas di ibu kota. Diperlukan berbagai terobosan untuk membenahi dan mengurai kemacetan yang masih terus terjadi setiap harinya.
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.
"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.
Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.
Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)
Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.
Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)
Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.
Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.
Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.
Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.
"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.
Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.
Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)
Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.
Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)
Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.
Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.
Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.
Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/
Rabu, 24 Juni 2015
Busway Gagal, Tak Menarik Bagi Warga Kelas Menengah Atas
TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur Jakarta Basuki Purnama, DPRD dan jajaran Dinas Perhubungan gagal menarik minat warga kelas menengah atas menggunakan busway atau angkutan umum. Hal itu tercermin dari survei yang dilakukan Kedai KOPI.
"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.
Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.
Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.
Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).
Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.
"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.
Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.
"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas
"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.
Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.
Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.
Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).
Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.
"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.
Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.
"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas
Jumat, 29 Mei 2015
Kurangi Macet, Jalan Tol di Jakarta Akan Dibuat dengan Sedikit Pintu
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development Frans Sunito berjanji, enam ruas jalan tol yang nantinya akan beroperasi di Jakarta akan berbeda dari jalan tol yang ada saat ini. Sebab, jalan tol tersebut tidak akan memiliki banyak pintu masuk dan keluar.
Tujuannya, kata Frans, agar jalan tol tersebut tidak menimbulkan titik-titik kemacetan. Sebab, ia menilai bahwa selama ini pintu masuk dan keluar tol merupakan salah satu penyebab kemacetan. [Baca: "Sudah Rasio Jalan Cuma 6 Persen, Sarana Transportasinya Juga Jelek"]
"Kalau jalan tol dalam kota yang sekarang ini kan sedikit-sedikit pintu masuk atau keluar, rata-rata tiap 7 kilometer ada. Dari Grogol ke Slipi saja ada berapa. Kalau yang ini (enam ruas jalan tol) enggak seperti itu karena tol-nya cuma untuk orang yang jarak jauh, misalnya dari Grogol ke Bekasi," kata dia di Balai Kota, Selasa (19/5/2015).
Frans yakin, keberadaan enam ruas jalan tol tidak hanya akan dapat memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga memperlancar arus distribusi logistik yang akan menghubungkan kawasan timur dan barat Ibu Kota.
Tidak hanya itu, lanjut Frans, enam ruas jalan tol nantinya juga akan dilengkapi dengan layanan bus ulang alik, yakni bus yang beroperasi di atas jalan tol.
"Kami akan sediakan tempat-tempat pemberhentian bus ulang alik. Bus ini akan modar-mandir di jalan tol dari ujung ke ujung," ujar dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/19/18313481/Kurangi.Macet.Jalan.Tol.di.Jakarta.Akan.Dibuat.dengan.Sedikit.Pintu
Tujuannya, kata Frans, agar jalan tol tersebut tidak menimbulkan titik-titik kemacetan. Sebab, ia menilai bahwa selama ini pintu masuk dan keluar tol merupakan salah satu penyebab kemacetan. [Baca: "Sudah Rasio Jalan Cuma 6 Persen, Sarana Transportasinya Juga Jelek"]
"Kalau jalan tol dalam kota yang sekarang ini kan sedikit-sedikit pintu masuk atau keluar, rata-rata tiap 7 kilometer ada. Dari Grogol ke Slipi saja ada berapa. Kalau yang ini (enam ruas jalan tol) enggak seperti itu karena tol-nya cuma untuk orang yang jarak jauh, misalnya dari Grogol ke Bekasi," kata dia di Balai Kota, Selasa (19/5/2015).
Frans yakin, keberadaan enam ruas jalan tol tidak hanya akan dapat memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga memperlancar arus distribusi logistik yang akan menghubungkan kawasan timur dan barat Ibu Kota.
Tidak hanya itu, lanjut Frans, enam ruas jalan tol nantinya juga akan dilengkapi dengan layanan bus ulang alik, yakni bus yang beroperasi di atas jalan tol.
"Kami akan sediakan tempat-tempat pemberhentian bus ulang alik. Bus ini akan modar-mandir di jalan tol dari ujung ke ujung," ujar dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/19/18313481/Kurangi.Macet.Jalan.Tol.di.Jakarta.Akan.Dibuat.dengan.Sedikit.Pintu
Selasa, 12 Mei 2015
APTB Dilarang Masuk Jakarta, Penumpang Protes
TEMPO.CO , Jakarta: Pegiat akun Twitter @NaikUmum, Andreas Lucky Lukwira, mengatakan kebijakan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang dilarang tidak boleh masuk ke Jakarta menyulitkan penumpang. Alasannya, APTB merupakan salah satu opsi moda transportasi jika jarak kedatangan bus atau headway Transjakarta jauh.
"Kami berharap APTB tetap ada untuk menambah pilihan angkutan," ujar Andreas, Rabu, 6 Mei 2015.
Kelak bus APTB hanya diizinkan mengangkut penumpang hingga daerah perbatasan. Musababnya, PT Transportasi Jakarta dan pengelola APTB gagal mencapai kesepakatan bergabung ke badan usaha milik DKI itu dengan pembayaran per kilometer. Operator APTB meminta pembayaran Rp 18 ribu per kilometer, sedangkan PT Transportasi Jakarta menawarkan Rp 14-15 ribu.
Andreas menuturkan, pelayanan APTB sudah memadai jika dibandingkan dengan bus Transjakarta. Dari segi headway, ia berujar, APTB juga lebih unggul ketimbang Transjakarta. Hal ini bisa dibuktikan terutama pada rute yang melintas di koridor IX Pinang Ranti-Pluit. Kedatangan Bus APTB lebih sering dibandingkan bus Transjakarta.
Andreas mengatakan penumpang kesulitan mengandalkan bus Transjakarta di jam sibuk. Dari pengalamannya, dalam lima tahun terakhir penerapan rupiah per kilometer justru membuat pengemudi tak berorientasi kepada penumpang. "Seringkali saya melihat TJ istirahat atau isi BBG di jam sibuk, padahal shelter sedang padat," ujar Andreas.
Dwi Satria Utama, 26 tahun, juga melayangkan protes. Penumpang APTB rute Bekasi-Tanah Abang ini mengatakan larangan APTB masuk ke Jakarta merugikan penumpang lantaran waktu tempuh yang semakin lama dan ongkos yang semakin mahal karena membayar tiket sebanyak dua kali.
Sebagai gambaran, penumpang APTB dari Bekasi akan turun di daerah Cawang untuk beralih ke bus Transjakarta. Untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Abang, penumpang juga harus transit lagi di Halte Semanggi. "Waktu tempuh yang semakin lama itu sangat merugikan," kata dia.
Rio, sapaan Dwi, menyarankan Pemerintah DKI mempertimbangkan kembali larangan itu. Alasannya, APTB merupakan salah satu moda transportasi bagi para penglaju. "Transjakarta sampai saat ini juga belum bisa diandalkan," kata Rio.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/07/083664207/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta-Penumpang-Protes
"Kami berharap APTB tetap ada untuk menambah pilihan angkutan," ujar Andreas, Rabu, 6 Mei 2015.
Kelak bus APTB hanya diizinkan mengangkut penumpang hingga daerah perbatasan. Musababnya, PT Transportasi Jakarta dan pengelola APTB gagal mencapai kesepakatan bergabung ke badan usaha milik DKI itu dengan pembayaran per kilometer. Operator APTB meminta pembayaran Rp 18 ribu per kilometer, sedangkan PT Transportasi Jakarta menawarkan Rp 14-15 ribu.
Andreas menuturkan, pelayanan APTB sudah memadai jika dibandingkan dengan bus Transjakarta. Dari segi headway, ia berujar, APTB juga lebih unggul ketimbang Transjakarta. Hal ini bisa dibuktikan terutama pada rute yang melintas di koridor IX Pinang Ranti-Pluit. Kedatangan Bus APTB lebih sering dibandingkan bus Transjakarta.
Andreas mengatakan penumpang kesulitan mengandalkan bus Transjakarta di jam sibuk. Dari pengalamannya, dalam lima tahun terakhir penerapan rupiah per kilometer justru membuat pengemudi tak berorientasi kepada penumpang. "Seringkali saya melihat TJ istirahat atau isi BBG di jam sibuk, padahal shelter sedang padat," ujar Andreas.
Dwi Satria Utama, 26 tahun, juga melayangkan protes. Penumpang APTB rute Bekasi-Tanah Abang ini mengatakan larangan APTB masuk ke Jakarta merugikan penumpang lantaran waktu tempuh yang semakin lama dan ongkos yang semakin mahal karena membayar tiket sebanyak dua kali.
Sebagai gambaran, penumpang APTB dari Bekasi akan turun di daerah Cawang untuk beralih ke bus Transjakarta. Untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Abang, penumpang juga harus transit lagi di Halte Semanggi. "Waktu tempuh yang semakin lama itu sangat merugikan," kata dia.
Rio, sapaan Dwi, menyarankan Pemerintah DKI mempertimbangkan kembali larangan itu. Alasannya, APTB merupakan salah satu moda transportasi bagi para penglaju. "Transjakarta sampai saat ini juga belum bisa diandalkan," kata Rio.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/07/083664207/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta-Penumpang-Protes
Senin, 11 Mei 2015
APTB Dilarang Masuk Jakarta, Jumlah Penumpang dan Pendapatan Bakal Merosot
JAKARTA, KOMPAS — KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA YANG MELARANG BUS ANGKUTAN PERBATASAN TERINTEGRASI BUS TRANSJAKARTA BEROPERASI DI IBU KOTA DIKHAWATIRKAN MENURUNKAN PENDAPATAN PARA PETUGAS APTB KARENA JUMLAH PENUMPANG MEROSOT. GUBERNUR PUN DIMINTA MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI KEPUTUSANNYA.
Madli (56), asisten pengemudi APTB jurusan Cibinong-Grogol, Sabtu (9/5), mengatakan, apabila kebijakan penghapusan APTB diterapkan, jumlah penumpang diprediksi turun. Penurunan itu disebabkan ketaknyamanan mereka karena harus berpindah-pindah bus. "Penumpang pasti mengeluh karena tidak diturunkan di tempat tujuan," ujarnya.
Selama ini, APTB menjadi salah satu pilihan penumpang untuk menembus kemacetan Jakarta. Pasalnya, bus APTB dapat melewati jalur bus transjakarta. Namun, jika APTB dilarang menggunakan jalur bus transjakarta, hal itu tentu akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat.
Penumpang pun akan beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum antarkota ataupun kendaraan pribadi. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kebanyakan penumpang APTB berasal dari luar kota Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. "Kebanyakan penumpang naik dari Cibinong. Penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta hanya beberapa orang," kata Madli.
Kebijakan tersebut akan mempengaruhi pendapatan pegawai APTB. "Jumlah pendapatan bakal tidak menentu dan bergantung pada jumlah penumpang yang ada. Semakin banyak karcis yang didapat, pendapatan semakin tinggi," ungkapnya.
Di perusahaannya, petugas bus dibayar dengan menggunakan sistem komisi. Sistem ini berbeda dengan bus umum yang menggunakan sistem setoran. Untuk sistem komisi, satu bus yang terdiri dari pengemudi dan asistennya mendapat komisi sebesar 5 persen dari pendapatan yang diterima. "Misalnya satu hari kami mendapatkan Rp 2 juta, berarti komisi yang didapat, Rp 100.000 itu, dibagi dua dengan pengemudi. Itu belum termasuk uang makan. Lumayanlah untuk makan sehari-hari," tutur pria yang sudah bekerja di bidang ini selama 20 tahun.
Berharap solusi yang tepat
Madli pun berharap pembatasan APTB tidak diterapkan. "Mudah-mudahan para atasan bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang tepat," ucapnya.
Namun, jika solusi itu tidak ditemukan, Madli memilih kembali ke profesi lamanya sebagai asisten pengemudi di bus antarkota kovensional. "Ya, terpaksa saya kembali lagi ke bus lama yang pembayarannya pakai sistem setoran," ucapnya.
Pendapat serupa juga diutarakan Andri (27), asisten pengemudi APTB jurusan Bogor-Grogol. Menurutnya, apabila rute APTB dibatasi, hal itu akan berdampak pada berkurangnya penumpang dan jumlah pendapatan.
Selama ini, pendapatannya sebagai asisten pengemudi hanya sekitar Rp 70.000 per hari. Jumlah itu diambil dari setiap penumpang yang naik ke busnya. Dari penumpang yang naik dari terminal luar kota, dia mendapat jatah Rp 400 per penumpang, sedangkan untuk penumpang dalam kota dia mendapat jatah Rp 100 per penumpang.
Pendapatan berbeda diperoleh pengemudi. Perusahaan mematok komisi Rp 750 per penumpang, sedangkan untuk dalam kota Jakarta pengemudi mendapat jatah Rp 200 per orang.
Dari penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta, petugas APTB mematok harga Rp 5.000 per orang. "Jadi, kalau bus APTB tidak bisa masuk ke Jakarta, otomatis pendapatan kami jauh berkurang," kata Andri.
Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/05/09/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta%2c-Jumlah-Penumpang-dan
Madli (56), asisten pengemudi APTB jurusan Cibinong-Grogol, Sabtu (9/5), mengatakan, apabila kebijakan penghapusan APTB diterapkan, jumlah penumpang diprediksi turun. Penurunan itu disebabkan ketaknyamanan mereka karena harus berpindah-pindah bus. "Penumpang pasti mengeluh karena tidak diturunkan di tempat tujuan," ujarnya.
Selama ini, APTB menjadi salah satu pilihan penumpang untuk menembus kemacetan Jakarta. Pasalnya, bus APTB dapat melewati jalur bus transjakarta. Namun, jika APTB dilarang menggunakan jalur bus transjakarta, hal itu tentu akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat.
Penumpang pun akan beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum antarkota ataupun kendaraan pribadi. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kebanyakan penumpang APTB berasal dari luar kota Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. "Kebanyakan penumpang naik dari Cibinong. Penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta hanya beberapa orang," kata Madli.
Kebijakan tersebut akan mempengaruhi pendapatan pegawai APTB. "Jumlah pendapatan bakal tidak menentu dan bergantung pada jumlah penumpang yang ada. Semakin banyak karcis yang didapat, pendapatan semakin tinggi," ungkapnya.
Di perusahaannya, petugas bus dibayar dengan menggunakan sistem komisi. Sistem ini berbeda dengan bus umum yang menggunakan sistem setoran. Untuk sistem komisi, satu bus yang terdiri dari pengemudi dan asistennya mendapat komisi sebesar 5 persen dari pendapatan yang diterima. "Misalnya satu hari kami mendapatkan Rp 2 juta, berarti komisi yang didapat, Rp 100.000 itu, dibagi dua dengan pengemudi. Itu belum termasuk uang makan. Lumayanlah untuk makan sehari-hari," tutur pria yang sudah bekerja di bidang ini selama 20 tahun.
Berharap solusi yang tepat
Madli pun berharap pembatasan APTB tidak diterapkan. "Mudah-mudahan para atasan bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang tepat," ucapnya.
Namun, jika solusi itu tidak ditemukan, Madli memilih kembali ke profesi lamanya sebagai asisten pengemudi di bus antarkota kovensional. "Ya, terpaksa saya kembali lagi ke bus lama yang pembayarannya pakai sistem setoran," ucapnya.
Pendapat serupa juga diutarakan Andri (27), asisten pengemudi APTB jurusan Bogor-Grogol. Menurutnya, apabila rute APTB dibatasi, hal itu akan berdampak pada berkurangnya penumpang dan jumlah pendapatan.
Selama ini, pendapatannya sebagai asisten pengemudi hanya sekitar Rp 70.000 per hari. Jumlah itu diambil dari setiap penumpang yang naik ke busnya. Dari penumpang yang naik dari terminal luar kota, dia mendapat jatah Rp 400 per penumpang, sedangkan untuk penumpang dalam kota dia mendapat jatah Rp 100 per penumpang.
Pendapatan berbeda diperoleh pengemudi. Perusahaan mematok komisi Rp 750 per penumpang, sedangkan untuk dalam kota Jakarta pengemudi mendapat jatah Rp 200 per orang.
Dari penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta, petugas APTB mematok harga Rp 5.000 per orang. "Jadi, kalau bus APTB tidak bisa masuk ke Jakarta, otomatis pendapatan kami jauh berkurang," kata Andri.
Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/05/09/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta%2c-Jumlah-Penumpang-dan
Rabu, 22 April 2015
Imbas KAA, Pegawai Kantoran Terpaksa Jalan Kaki di Sudirman
TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan ruas jalan dalam rangka peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 22 April 2015. Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, penutupan ruas dilakukan mulai Jalan Sisingamangaraja. Arus kendaraan di perempatan lalu lintas CSW yang menuju Jalan Jenderal Sudirman dialihkan ke Jalan Trunojoyo.
Penutupan ruas jalan juga berimbas ke pengguna angkutan umum. Anindita Wijaya, 27 tahun, mengatakan bus APTB rute Bekasi-Tanah Abang hanya melayani hingga Semanggi. Dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kantornya di gedung Wisma Nugra Santana, Dukuh Atas. "Lumayan jauh juga jaraknya," ujar Anindita kepada Tempo, Rabu 22 April 2015.
Pantauan Tempo, dari ruas Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman lengang. Tak ada lagi kendaraan yang melintas di dua ruas itu. Meski begitu, kendaraan yang ingin menyeberang masih diperbolehkan. Contohnya, kendaraan yang datang dari arah Tanah Abang menuju Jalan Kebon Sirih dan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka merupakan penumpang Kereta Rel Listrik yang turun di Stasiun Sudirman. Bus Transjakarta juga tak beroperasi di wilayah itu. Yang tidak beroperasi akibat penutupan ruas jalan adalah bus koridor I rute Blok M-Kota, koridor II rute Pulogadung-Harmoni, dan koridor IX Pinang Ranti-Pluit.
Hal sama dialami Taufan Pramudito, 25 tahun. Karyawan swasta yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat itu sengaja berangkat lebih pagi untuk meluangkan waktu berjalan kaki.
Pengguna KRL itu mengubah stasiun tempat turun dari Tanah Abang menjadi Gondangdia. Dia kemudian berjalan kaki melalui Jalan Kebon Sirih menuju kantornya. "Manajemen menginformasikan agar kami berangkat lebih pagi karena ada penutupan jalan," ujar Taufan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/22/083659790/Imbas-KAA-Pegawai-Kantoran-Terpaksa-Jalan-Kaki-di-Sudirman
Penutupan ruas jalan juga berimbas ke pengguna angkutan umum. Anindita Wijaya, 27 tahun, mengatakan bus APTB rute Bekasi-Tanah Abang hanya melayani hingga Semanggi. Dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kantornya di gedung Wisma Nugra Santana, Dukuh Atas. "Lumayan jauh juga jaraknya," ujar Anindita kepada Tempo, Rabu 22 April 2015.
Pantauan Tempo, dari ruas Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman lengang. Tak ada lagi kendaraan yang melintas di dua ruas itu. Meski begitu, kendaraan yang ingin menyeberang masih diperbolehkan. Contohnya, kendaraan yang datang dari arah Tanah Abang menuju Jalan Kebon Sirih dan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi pejalan kaki. Kebanyakan dari mereka merupakan penumpang Kereta Rel Listrik yang turun di Stasiun Sudirman. Bus Transjakarta juga tak beroperasi di wilayah itu. Yang tidak beroperasi akibat penutupan ruas jalan adalah bus koridor I rute Blok M-Kota, koridor II rute Pulogadung-Harmoni, dan koridor IX Pinang Ranti-Pluit.
Hal sama dialami Taufan Pramudito, 25 tahun. Karyawan swasta yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat itu sengaja berangkat lebih pagi untuk meluangkan waktu berjalan kaki.
Pengguna KRL itu mengubah stasiun tempat turun dari Tanah Abang menjadi Gondangdia. Dia kemudian berjalan kaki melalui Jalan Kebon Sirih menuju kantornya. "Manajemen menginformasikan agar kami berangkat lebih pagi karena ada penutupan jalan," ujar Taufan.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/22/083659790/Imbas-KAA-Pegawai-Kantoran-Terpaksa-Jalan-Kaki-di-Sudirman
Kamis, 22 Januari 2015
Membantah logika Ahok sebut motor penyebab macet Jakarta
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak 17 Desember 2014 ini menjalani sosialisasi selama sebulan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, pemberlakuan larangan tersebut dilakukan karena sepeda motor dituding sebagai penyebab kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan, dalam teori kemacetan, motor adalah kendaraan yang paling banyak menggunaan ruas jalan. Bahkan motor lebih banyak menggunakan ruas jalan dibandingkan mobil dan bus.
"Mobil pribadi pakai lahan besar daripada bus. Jadi bus satu ngangkut orang seratus lebih, motor kalau seratus lebih dijejerin bisa 8-10 bus, kalau enggak salah. Ada teorinya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).
Setelah sebulan memberlakukan larangan sepeda motor melewati Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Pemrov DKI berencana memperluas pelarangan sepeda motor melalui jalan protokol. Kini motor dilarang untuk melintasi Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Barat.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan, penerapan aturan ini tidak perlu melalui tahap uji coba. Sebab pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat dianggap cukup sebagai publikasi. Sehingga jika ada motor yang melanggar aturan ini akan langsung dikenakan sanksi.
Anjing menggonggong kafilah berlalu, pepatah ini sangat cocok dengan kondisi Ahok saat ini. Meski mendapat tentangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, LSM, hingga anggota DPRD DKI Jakarta, mantan Bupati Belitung Timur ini bersikeras menjalankan larangan tersebut.
Terkait pernyataan Ahok yang mengatakan jumlah sepeda motor yang banyak sebagai penyebab kemacetan di ibukota, anggapan itu coba dipatahkan. Sebuah thread di forum Kaskus mencoba memberikan sanggahan terhadap ucapan mantan rekan Joko Widodo sewaktu memimpin Jakarta.
Dalam thread berjudul 'Pilih Mana Pembatasan Motor atau Mobil di Jakarta ?' dijabarkan perbandingan yang menyebabkan kemacetan di Jakarta. Penulis thread mempertanyakan, kenapa hanya sepeda motor yang dilarang di jalan protokol.
"Masalahnya adalah kok cuma motor doang yang dibatasin, kenapa mobil pribadi tidak dilakukan uji coba pembatasan, dan liat lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil."
"Harusnya dalam keilmuan apapun, uji hipotesis itu harus seimbang antara kedua belah pihak, dalam kasus ini adalah lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil pribadi dalam mengurangi kemacetan. Uji Hipotesis yang benar adalah menguji dengan rentang waktu pembatasan yang sama, yakni 1 bulan untuk motor, dan 1 bulan untuk mobil pribadi. Kali ini malah si Ahok jutsru langsung ngejudge bahwa motor-lah biang penyebab kemacetan, tanpa melakukan uji coba yang adil terlebih dahulu."
Dalam thread yang diunggah pada 19 Januari 2015 itu dipaparkan perbadingan antara sepeda motor, mobil dan bus. Dalam argumen tersebut disebut, 1 mobil sebanding dengan 2 sepeda motor.
"Space parkir mobil lebih besar 4 kali lipat dibanding motor. Jadi misal tempat parkir muat 100 mobil, itu bisa memuat 400 motor. Asumsi 1 mobil dinaiki 2 orang dan motor juga 2 orang, berarti perbandingannya adalah 200 : 800 orang. = 1 : 4. Intinya adalah berlakukan ketentuan 4 in 1 jangan cuma 3 in 1, karena dengan 4 in 1 lah space mobil bisa dipakai dengan lebih efektif."
Tidak hanya mengkritik, thread ini juga memberikan solusi yang dianggap mampu mengatasi kemacetan. Thread tersebut juga menuliskan dua solusi.
1. Lakukan TES pelarangan lewat juga kepada mobil pribadi.
2. Dibatasi beda dengan dilarang, jadi lebih baik dibatasi tapi tidak dilarang.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/membantah-logika-ahok-sebut-motor-penyebab-macet-jakarta.html
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, pemberlakuan larangan tersebut dilakukan karena sepeda motor dituding sebagai penyebab kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan, dalam teori kemacetan, motor adalah kendaraan yang paling banyak menggunaan ruas jalan. Bahkan motor lebih banyak menggunakan ruas jalan dibandingkan mobil dan bus.
"Mobil pribadi pakai lahan besar daripada bus. Jadi bus satu ngangkut orang seratus lebih, motor kalau seratus lebih dijejerin bisa 8-10 bus, kalau enggak salah. Ada teorinya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).
Setelah sebulan memberlakukan larangan sepeda motor melewati Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Pemrov DKI berencana memperluas pelarangan sepeda motor melalui jalan protokol. Kini motor dilarang untuk melintasi Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Barat.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan, penerapan aturan ini tidak perlu melalui tahap uji coba. Sebab pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat dianggap cukup sebagai publikasi. Sehingga jika ada motor yang melanggar aturan ini akan langsung dikenakan sanksi.
Anjing menggonggong kafilah berlalu, pepatah ini sangat cocok dengan kondisi Ahok saat ini. Meski mendapat tentangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, LSM, hingga anggota DPRD DKI Jakarta, mantan Bupati Belitung Timur ini bersikeras menjalankan larangan tersebut.
Terkait pernyataan Ahok yang mengatakan jumlah sepeda motor yang banyak sebagai penyebab kemacetan di ibukota, anggapan itu coba dipatahkan. Sebuah thread di forum Kaskus mencoba memberikan sanggahan terhadap ucapan mantan rekan Joko Widodo sewaktu memimpin Jakarta.
Dalam thread berjudul 'Pilih Mana Pembatasan Motor atau Mobil di Jakarta ?' dijabarkan perbandingan yang menyebabkan kemacetan di Jakarta. Penulis thread mempertanyakan, kenapa hanya sepeda motor yang dilarang di jalan protokol.
"Masalahnya adalah kok cuma motor doang yang dibatasin, kenapa mobil pribadi tidak dilakukan uji coba pembatasan, dan liat lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil."
"Harusnya dalam keilmuan apapun, uji hipotesis itu harus seimbang antara kedua belah pihak, dalam kasus ini adalah lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil pribadi dalam mengurangi kemacetan. Uji Hipotesis yang benar adalah menguji dengan rentang waktu pembatasan yang sama, yakni 1 bulan untuk motor, dan 1 bulan untuk mobil pribadi. Kali ini malah si Ahok jutsru langsung ngejudge bahwa motor-lah biang penyebab kemacetan, tanpa melakukan uji coba yang adil terlebih dahulu."
Dalam thread yang diunggah pada 19 Januari 2015 itu dipaparkan perbadingan antara sepeda motor, mobil dan bus. Dalam argumen tersebut disebut, 1 mobil sebanding dengan 2 sepeda motor.
"Space parkir mobil lebih besar 4 kali lipat dibanding motor. Jadi misal tempat parkir muat 100 mobil, itu bisa memuat 400 motor. Asumsi 1 mobil dinaiki 2 orang dan motor juga 2 orang, berarti perbandingannya adalah 200 : 800 orang. = 1 : 4. Intinya adalah berlakukan ketentuan 4 in 1 jangan cuma 3 in 1, karena dengan 4 in 1 lah space mobil bisa dipakai dengan lebih efektif."
Tidak hanya mengkritik, thread ini juga memberikan solusi yang dianggap mampu mengatasi kemacetan. Thread tersebut juga menuliskan dua solusi.
1. Lakukan TES pelarangan lewat juga kepada mobil pribadi.
2. Dibatasi beda dengan dilarang, jadi lebih baik dibatasi tapi tidak dilarang.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/membantah-logika-ahok-sebut-motor-penyebab-macet-jakarta.html
Selasa, 20 Januari 2015
Jalur Alternatif Macet, Ini Kata Dishub DKI Jakarta
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, belum bisa memberikan penjelasan terkait kesemrawutan yang terjadi di jalur alternatif, pasca larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.
Kemacetan itu diakibatkan tingginya volume kendaraan, dan tidak adanya petugas menjadi pemicu kepadatan di jalur tersebut.
"Kalau penempatan petugas saya belum tahu nih, nanti saya tanyakan ke bagian pengendalian operasional," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pargaulan Butarbutar di Jakarta, Senin 19 Januari 2015.
Dia menuding, kesemrawutan di jalur alternatif lantaran pengendara sepeda motor enggan menggunakan bus gratis.
"Bus gratis sudah disiapkan, seharusnya mereka menggunakan bus gratis. Mereka malah mencari jalan alternatif, ya semrawut," katanya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan arus lalu lintas di kawasan larangan roda dua sama sekali tidak berubah. Hanya saja kesemrawutan akibat kendaraan roda dua sudah tidak terlihat lagi lantaran berpindah ke jalur alternatif.
Ironisnya, dalam jalur alternatif sisi barat maupun timur seperti di Tanah Abang, Cideng Barat, Benhil, Pejompongan dan sebagainya tidak ada petugas yang mengatur kesemrawutan tersebut.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/952844/31/jalur-alternatif-macet-ini-kata-dishub-dki-jakarta-1421680699
Kemacetan itu diakibatkan tingginya volume kendaraan, dan tidak adanya petugas menjadi pemicu kepadatan di jalur tersebut.
"Kalau penempatan petugas saya belum tahu nih, nanti saya tanyakan ke bagian pengendalian operasional," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pargaulan Butarbutar di Jakarta, Senin 19 Januari 2015.
Dia menuding, kesemrawutan di jalur alternatif lantaran pengendara sepeda motor enggan menggunakan bus gratis.
"Bus gratis sudah disiapkan, seharusnya mereka menggunakan bus gratis. Mereka malah mencari jalan alternatif, ya semrawut," katanya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan arus lalu lintas di kawasan larangan roda dua sama sekali tidak berubah. Hanya saja kesemrawutan akibat kendaraan roda dua sudah tidak terlihat lagi lantaran berpindah ke jalur alternatif.
Ironisnya, dalam jalur alternatif sisi barat maupun timur seperti di Tanah Abang, Cideng Barat, Benhil, Pejompongan dan sebagainya tidak ada petugas yang mengatur kesemrawutan tersebut.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/952844/31/jalur-alternatif-macet-ini-kata-dishub-dki-jakarta-1421680699
Jumat, 17 Oktober 2014
Ini Utang-utang Jokowi Terhadap Warga Jakarta
JAKARTA - Menjelang pelantikan sebagai Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) mengakui memiliki utang semenjak jadi Gubernur DKI.
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Rabu, 17 September 2014
Jalan Layang Khusus Bus Alternatif Atasi Kemacetan
Jakarta, HanTer - Kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta terutama pada jam puncak pagi hari dan sore hari, membuat sebagian besar pengguna kendaraan pribadi dan umum frustasi. Waktu tempuh perjalanan bertambah, kepatuhan dan ketertiban terhadap rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lalu lintas diabaikan sehingga menambah tingkat stress pengguna kendaraan.
Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding penambahan ruas jalan. Untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan harus diupayakan lebih banyak pengguna kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan terhadap angkutan massal. Antara lain dibangun Monorail, Mass Rapid Transit dan Jalan Layang Khusus Bus.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Jembatan telah memprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus agar pelayanan bus Trans Jakarta dapat lebih baik lagi dan menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan bus/ angkutan massal. Mulai tahun 2014, direncanakan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus Koridor 13 dari Ciledug – Blok M – Tendean dengan waktu pelaksanaan selama 24 bulan, yang dilaksanakan secara simultan dengan sistem Rancang Bangun (Design and Build).
Dimana pelaksana membuat detail rencana, menghitung biaya, dan melaksanakan hingga selesai. "Dengan sistem Rancang Bangun tersebut pelaksana harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakannya mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan," ujar Kepala Bidang Jembatan DPU DKI Indrastuty R. Okita kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (16/9). Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus tersebut saat ini masih dalam proses lelang di ULP dan diperkirakan kontrak pada bulan November 2014.
Menjawab pertanyaan mengapa dibangun jalan layang khusus bus tersebut, Indrsatuty menyatakan pengadaan lahan di Jakarta sangat kompleks permasalahannya dan dibutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna kendaraan umum khususnya bus Trans Jakarta sangat dibutuhkan dan harus segera disediakan. Maka diprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus ini. "Pembangunannya diupayakan menggunakan lahan jalan yang ada dan apabila ada pembebasan tanah hanya di titik-titik tertentu yang dibutuhkan seperti untuk perletakan tiang halte," ujarnya.
Dengan adanya Jalan Layang Khusus Bus ini waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lancar. Selain meningkatkan pelayanan publik jalan layang khusus bus tersebut juga menambah road ratio jalan. Pada ruas Ciledug s/d Kebayoran Lama, direncanakan ada penambahan jalur yang nantinya dapat digunakan untuk kendaraan selain bus dengan sistem pembatasan misalnya ERP. Terkait apakah hanya koridor Ciledug – Blok M – Tendean saja yang dibuat jalan layang khusus bus, dia menegaskan awalnya memang akan dicoba dulu koridor Ciledug – Blok M – Tendean.
"Kemudian dievaluasi hasilnya namun dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran serta usulan dari pakar transportasi akhirnya diputuskan untuk membangun pada koridor-koridor lainnya seperti Koridor 11 Kampung Melayu – Pulo Gebang, Koridor 14 Kali Malang – Tendean dan Koridor 15 Pasar Minggu – Manggarai," ujarnya. Untuk 3 koridor tersebut saat ini sedang dilakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan direncanakan lelang pada bulan November 2014 menunggu persetujuan pelaksanaan tahun jamak yang saat ini sedang diproses.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/16/8406/0/18/Jalan-Layang-Khusus-Bus-Alternatif-Atasi-Kemacetan
Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun tidak sebanding penambahan ruas jalan. Untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan harus diupayakan lebih banyak pengguna kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan terhadap angkutan massal. Antara lain dibangun Monorail, Mass Rapid Transit dan Jalan Layang Khusus Bus.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Jembatan telah memprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus agar pelayanan bus Trans Jakarta dapat lebih baik lagi dan menjadi daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan bus/ angkutan massal. Mulai tahun 2014, direncanakan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus Koridor 13 dari Ciledug – Blok M – Tendean dengan waktu pelaksanaan selama 24 bulan, yang dilaksanakan secara simultan dengan sistem Rancang Bangun (Design and Build).
Dimana pelaksana membuat detail rencana, menghitung biaya, dan melaksanakan hingga selesai. "Dengan sistem Rancang Bangun tersebut pelaksana harus bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakannya mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan," ujar Kepala Bidang Jembatan DPU DKI Indrastuty R. Okita kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (16/9). Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus tersebut saat ini masih dalam proses lelang di ULP dan diperkirakan kontrak pada bulan November 2014.
Menjawab pertanyaan mengapa dibangun jalan layang khusus bus tersebut, Indrsatuty menyatakan pengadaan lahan di Jakarta sangat kompleks permasalahannya dan dibutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna kendaraan umum khususnya bus Trans Jakarta sangat dibutuhkan dan harus segera disediakan. Maka diprogramkan Pembangunan Jalan Layang Khusus Bus ini. "Pembangunannya diupayakan menggunakan lahan jalan yang ada dan apabila ada pembebasan tanah hanya di titik-titik tertentu yang dibutuhkan seperti untuk perletakan tiang halte," ujarnya.
Dengan adanya Jalan Layang Khusus Bus ini waktu tempuh menjadi lebih singkat dan lancar. Selain meningkatkan pelayanan publik jalan layang khusus bus tersebut juga menambah road ratio jalan. Pada ruas Ciledug s/d Kebayoran Lama, direncanakan ada penambahan jalur yang nantinya dapat digunakan untuk kendaraan selain bus dengan sistem pembatasan misalnya ERP. Terkait apakah hanya koridor Ciledug – Blok M – Tendean saja yang dibuat jalan layang khusus bus, dia menegaskan awalnya memang akan dicoba dulu koridor Ciledug – Blok M – Tendean.
"Kemudian dievaluasi hasilnya namun dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran serta usulan dari pakar transportasi akhirnya diputuskan untuk membangun pada koridor-koridor lainnya seperti Koridor 11 Kampung Melayu – Pulo Gebang, Koridor 14 Kali Malang – Tendean dan Koridor 15 Pasar Minggu – Manggarai," ujarnya. Untuk 3 koridor tersebut saat ini sedang dilakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan direncanakan lelang pada bulan November 2014 menunggu persetujuan pelaksanaan tahun jamak yang saat ini sedang diproses.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/16/8406/0/18/Jalan-Layang-Khusus-Bus-Alternatif-Atasi-Kemacetan
Kamis, 04 September 2014
Ahok: Kami Mau Usul Semua Transjakarta Bayar Rupiah per Kilometer
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Untuk tarif Transjakarta yang menggantikan APTB, Ahok akan menerapkan biaya per kilometer.
"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.
Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.
"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer
"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.
Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.
"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer
Jumat, 08 Agustus 2014
DPRD DKI Setujui Pembelian Bus Tingkat dan Truk Sampah
JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta menyetujui pengadaan bus tingkat dan truk sampah baru. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama seusai pertemuan dengan Ketua DPRD Ferrial Sofyan, Selasa (5/8/2014).
"Mereka sepakat beliin bus sama truk sampah. Supaya Jakarta bersih truk sampah dapat 200 compactor (pemadat sampah). Bus tingkatnya yang untuk digratiskan beli 100. Nanti bisa langsung jalan," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Selain membahas mengenai pembelian bus tingkat dan truk sampah, Ahok mengaku pertemuannya dengan Ferrial juga membicarakan mengenai pengesahan APBD Perubahan 2014.
Menurut Ahok, kemungkinan besar APBD-P 2014 akan disahkan dalam bulan ini. "Tadi bahas soal APBD-P yang mau diketok minggu depan," jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI memang tengah berencana memperbanyak jumlah bus tingkat. Bus tingkat nantinya akan dioperasikan secara gratis di sejumlah kawasan yang akan diberlakukan jalan berbayar (electronic road pricing) dan zona larangan sepeda motor.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/05/13482761/DPRD.DKI.Setujui.Pembelian.Bus.Tingkat.dan.Truk.Sampah
"Mereka sepakat beliin bus sama truk sampah. Supaya Jakarta bersih truk sampah dapat 200 compactor (pemadat sampah). Bus tingkatnya yang untuk digratiskan beli 100. Nanti bisa langsung jalan," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Selain membahas mengenai pembelian bus tingkat dan truk sampah, Ahok mengaku pertemuannya dengan Ferrial juga membicarakan mengenai pengesahan APBD Perubahan 2014.
Menurut Ahok, kemungkinan besar APBD-P 2014 akan disahkan dalam bulan ini. "Tadi bahas soal APBD-P yang mau diketok minggu depan," jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI memang tengah berencana memperbanyak jumlah bus tingkat. Bus tingkat nantinya akan dioperasikan secara gratis di sejumlah kawasan yang akan diberlakukan jalan berbayar (electronic road pricing) dan zona larangan sepeda motor.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/05/13482761/DPRD.DKI.Setujui.Pembelian.Bus.Tingkat.dan.Truk.Sampah
Senin, 07 Juli 2014
Ahok Membatalkan Pengadaan Bus TransJakarta
Basuki ‘Ahok’ Purnama-TransJakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama atau yang akrab disapa Ahok melakukan kebijakan berani dengan membatalkan program pengadaan ribuan TransJakarta dan bus sedang tahun ini.
Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.
“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).
Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.
DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.
“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.
Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.
“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.
Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/
Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.
“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).
Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.
DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.
“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.
Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.
“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.
Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/
Jumat, 30 Mei 2014
Mulai Juni Jakarta Akan Lebih Macet, Kenapa?
JAKARTA, Jaringnews.com - PT Mass Rapid Transid (MRT) mulai akan mengadakan pembangunan dengan skala besar mulai, Juni 2014 mendatang. Pembangunan ini kemungkinan akan menimbulkan macet besar.
Nantinya pembangunan skala besar itu akan dilakukan di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI. Direktur Utama MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan menjelaskan PT MRT akan melakukan test pit, pengalihan jalur (detour), dan relokasi halte bus TransJakarta. Nantinya juga akan dilakukan penutupan 1 lajur.
"Kami memastikan pekerjaan konstruksi skala besat dimulai pada bulan Juni, menyususl pekerjaan skala besar lebih dahulu dimulai di titik Bundaran HI yang dilakukan pada April yang lalu," kata Dono saat di Cuppa Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).
Saat ini tim proyek MRT sudah menyusun rencana pengalihan arus lalu lintas. Mereka bekerjasama dengan TMC Polda Metro Jaya.
Nantinya pekerjaan penggalian lubang akan dilakukan di bawah tanah untuk kontruksi jalur layang. Itu dimulai 26 Mei 2014 di sepanjang median jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya pekerjaan pembuatan jalan untuk pengalihan lajur yang dilakukan sepanjang jalur hijau Jalan Sudirman.
"Bagaimana mengelola trafic, sekarang ini sudah. Untungnya kami cobanya saat hari libur. Senin ini mulai kelihatan ruwetnya. Nantinya lajur untuk Bus Transjakarta akan menjadi satu dengan lajur normal di sepanjang jalan Sisingamangaraja," terang Dono.
Dia menjelaskan beberapa jalan sudah akan ditutup arusnya. Di antaranya di depan Kemendikbud, depan lahan milik PT Graha Metropolitan Nuansa, depan Senayan Golf Driving Range, depan pintu masuk Istora, depan jalur masuk SCBD, depan BEJ, Wisma Sudirman, depan gedung Sampoerna strategic, depan Wisma Nugra Santana dan depan Chaze plaza.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62454/mulai-juni-jakarta-akan-lebih-macet-kenapa-
Nantinya pembangunan skala besar itu akan dilakukan di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI. Direktur Utama MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan menjelaskan PT MRT akan melakukan test pit, pengalihan jalur (detour), dan relokasi halte bus TransJakarta. Nantinya juga akan dilakukan penutupan 1 lajur.
"Kami memastikan pekerjaan konstruksi skala besat dimulai pada bulan Juni, menyususl pekerjaan skala besar lebih dahulu dimulai di titik Bundaran HI yang dilakukan pada April yang lalu," kata Dono saat di Cuppa Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).
Saat ini tim proyek MRT sudah menyusun rencana pengalihan arus lalu lintas. Mereka bekerjasama dengan TMC Polda Metro Jaya.
Nantinya pekerjaan penggalian lubang akan dilakukan di bawah tanah untuk kontruksi jalur layang. Itu dimulai 26 Mei 2014 di sepanjang median jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya pekerjaan pembuatan jalan untuk pengalihan lajur yang dilakukan sepanjang jalur hijau Jalan Sudirman.
"Bagaimana mengelola trafic, sekarang ini sudah. Untungnya kami cobanya saat hari libur. Senin ini mulai kelihatan ruwetnya. Nantinya lajur untuk Bus Transjakarta akan menjadi satu dengan lajur normal di sepanjang jalan Sisingamangaraja," terang Dono.
Dia menjelaskan beberapa jalan sudah akan ditutup arusnya. Di antaranya di depan Kemendikbud, depan lahan milik PT Graha Metropolitan Nuansa, depan Senayan Golf Driving Range, depan pintu masuk Istora, depan jalur masuk SCBD, depan BEJ, Wisma Sudirman, depan gedung Sampoerna strategic, depan Wisma Nugra Santana dan depan Chaze plaza.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62454/mulai-juni-jakarta-akan-lebih-macet-kenapa-
Kamis, 22 Mei 2014
Dikelola PT Transjakarta, Sopir Angkutan Umum di DKI Akan Digaji
JAKARTA, KOMPAS.com — Semua angkutan umum yang beroperasi di Jakarta, baik kopaja, metromini, maupun lainnya akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta pada 2015 mendatang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui manajemen yang baik itu, PT Transjakarta akan menghilangkan sistem setoran dan menerapkan sistem gaji kepada sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta.
"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang, kita bayar per kilometer. Jadi, tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin orang Jakarta sakit kepala," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).
"Nanti bus-bus tingkat wisata yang gratis, kita ingin operasikan oleh PT Transjakarta, dan semua bus di bawah pengelolaan Transjakarta. Per 2015, full dipegang PT Transjakarta," kata Basuki.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, peralihan manajemen transportasi ke BUMD DKI dapat menghilangkan sistem setoran. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi sopir yang ngetem karena mengejar setoran.
Mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu mengaku mengalami kesulitan dalam menertibkan sopir yang kerap ngetem dan menyebabkan kemacetan yang mengular. "Yakin saja, saat ini kita fokus untuk mengubah sistemnya," kata Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/21/1216155/Dikelola.PT.Transjakarta.Sopir.Angkutan.Umum.di.DKI.Akan.Digaji
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui manajemen yang baik itu, PT Transjakarta akan menghilangkan sistem setoran dan menerapkan sistem gaji kepada sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta.
"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang, kita bayar per kilometer. Jadi, tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin orang Jakarta sakit kepala," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).
"Nanti bus-bus tingkat wisata yang gratis, kita ingin operasikan oleh PT Transjakarta, dan semua bus di bawah pengelolaan Transjakarta. Per 2015, full dipegang PT Transjakarta," kata Basuki.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, peralihan manajemen transportasi ke BUMD DKI dapat menghilangkan sistem setoran. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi sopir yang ngetem karena mengejar setoran.
Mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu mengaku mengalami kesulitan dalam menertibkan sopir yang kerap ngetem dan menyebabkan kemacetan yang mengular. "Yakin saja, saat ini kita fokus untuk mengubah sistemnya," kata Akbar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/21/1216155/Dikelola.PT.Transjakarta.Sopir.Angkutan.Umum.di.DKI.Akan.Digaji
Selasa, 13 Mei 2014
Memikat Pengguna Kendaraan Pribadi dengan Botabek Shuttle Express
JAKARTA, KOMPAS.com - Botabek Shuttle Express (BSE) merupakan moda transportasi baru yang akan dijalankan PT Jakarta Marga Jaya. Proyek mengatasi kemacetan Jakarta tersebut bertujuan menarik para komuter atau pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum.
Botabek diperuntukkan untuk warga komuter wilayah Bogor,Tangerang, Depok, Bekasi yang akan beraktivitas di Jakarta. Project Director BSE, Ronald Sinaga, mengatakan, saat ini shuttle bus dijalankan oleh operator bus swasta dengan izin pariwisata, bukan izin angkutan umum. Kondisi tersebut membuat PT Jakarta Marga Jaya bermaksud mengatasi kemacetan dengan penggunaan trasnportasi yang sudah ada.
PT Jakarta Marga Jaya mengusulkan penerapan sistem BSE dengan menggunakan operator bus shuttel yang kini sudah berjalan. "Operator bus shuttle tetap ada, itu dikelola swasta. Kita (PT Jakarta Marga Jaya) kelola lajur transportasi saja," kata Ronald kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).
Ronald menuturkan, kunci sukses diterapkannya sistem BSE adalah mempunyai lajur khusus untuk angkutan publik. Lajur khusus yang dimaksud, yaitu di tol dan nontol. Dalam kajian BSE, lajur tol akan meminta kerjasama dari Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Jasa Marga, sedangkan lajur nontol akan menggunakan lajur transjakarta (busway). Di nontol atau busway, BSE telah mendapat izin secara verbal, namun izin ini masih memastikan sistem yang dijalankan.
Dalam memakai lajur transjakarta, kata Ronald, BSE hanya akan melewati saja atau tidak digunakan untuk menaiki atau menurunkan penumpang. "Kalau tidak ada lajur khusus, percuma saja memberikan usul mengatasi kemacetan Jakarta. Bus juga jangan menurunkan penumpang sembarangan," kata Ronald.
Pengelolaan terhadap bus ini juga berdasarkan tingkat kenyamanan penumpang yakni tidak ada penumpang yang berdiri. Sejauh ini, lanjut Ronald, bus besar memuat penumpang 40-50 orang dan bus kecil 20-30 orang. Ronald mengatakan, target penumpang adalah mereka yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi.
Hasil survei yang dilakukan PT Jakarta Marga Jaya, para calon penumpang ini menyetujui BSE dengan kisaran biaya Rp 20.000-35.000/sekali jalan dan tergantung dengan jarak penumpang.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1452312/Memikat.Pengguna.Kendaraan.Pribadi.dengan.Botabek.Shuttle.Express
Botabek diperuntukkan untuk warga komuter wilayah Bogor,Tangerang, Depok, Bekasi yang akan beraktivitas di Jakarta. Project Director BSE, Ronald Sinaga, mengatakan, saat ini shuttle bus dijalankan oleh operator bus swasta dengan izin pariwisata, bukan izin angkutan umum. Kondisi tersebut membuat PT Jakarta Marga Jaya bermaksud mengatasi kemacetan dengan penggunaan trasnportasi yang sudah ada.
PT Jakarta Marga Jaya mengusulkan penerapan sistem BSE dengan menggunakan operator bus shuttel yang kini sudah berjalan. "Operator bus shuttle tetap ada, itu dikelola swasta. Kita (PT Jakarta Marga Jaya) kelola lajur transportasi saja," kata Ronald kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).
Ronald menuturkan, kunci sukses diterapkannya sistem BSE adalah mempunyai lajur khusus untuk angkutan publik. Lajur khusus yang dimaksud, yaitu di tol dan nontol. Dalam kajian BSE, lajur tol akan meminta kerjasama dari Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Jasa Marga, sedangkan lajur nontol akan menggunakan lajur transjakarta (busway). Di nontol atau busway, BSE telah mendapat izin secara verbal, namun izin ini masih memastikan sistem yang dijalankan.
Dalam memakai lajur transjakarta, kata Ronald, BSE hanya akan melewati saja atau tidak digunakan untuk menaiki atau menurunkan penumpang. "Kalau tidak ada lajur khusus, percuma saja memberikan usul mengatasi kemacetan Jakarta. Bus juga jangan menurunkan penumpang sembarangan," kata Ronald.
Pengelolaan terhadap bus ini juga berdasarkan tingkat kenyamanan penumpang yakni tidak ada penumpang yang berdiri. Sejauh ini, lanjut Ronald, bus besar memuat penumpang 40-50 orang dan bus kecil 20-30 orang. Ronald mengatakan, target penumpang adalah mereka yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi.
Hasil survei yang dilakukan PT Jakarta Marga Jaya, para calon penumpang ini menyetujui BSE dengan kisaran biaya Rp 20.000-35.000/sekali jalan dan tergantung dengan jarak penumpang.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1452312/Memikat.Pengguna.Kendaraan.Pribadi.dengan.Botabek.Shuttle.Express
Senin, 21 April 2014
Jokowi: MRT dan TransJ akan Bersinergi Atasi Kemacetan Jakarta
Jakarta - Pembangunan MRT untuk melayani ruas Bundaran HI-Lebak Bulus masih terus berlangsung. Gubernur Jokowi mengatakan MRT akan bersinergi dengan TransJ untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
"PT MRT dan PT TransJakarta sudah bertemu tiap hari, tiap bulan. Mereka sudah tahu nantinya akan sepertinya kalau MRT masih dibutuhkan bisa beriringan di atas dan di bawah tanah. Tapi kalau enggak bisa ya busnya bisa dialihan ke koridor yang lain," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).
Hal itu diungkapkan Jokowi saat wartawan bertanya mengenai rute MRT yang tumpang tindih dengan rute TransJ Koridor I (Blok M-Kota).
Jokowi mencontohkan di Polandia yang penduduknya 1,8 juta memiliki MRT, bus, trem dan semuanya terpakai.
"Sedangkan di Jakarta dan Jabodetabek yang penduduknya 28 juta belum ada apa-apanya. Kita baru berbicara MRT dari selatan ke utara, padahal kebutuhnnya banyak sekali," katanya.
Saat ini pembangunan proyek MRT masih terus berlangsung. Pembangunan proyek ini sempat membuat lalu lintas Jl Sudirman tersendat. Terminal Lebak Bulus juga akan terkena imbas proyek ini dengan disulap menjadi depo MRT.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/04/20/163158/2560032/10/jokowi-mrt-dan-transj-akan-bersinergi-atasi-kemacetan-jakarta
"PT MRT dan PT TransJakarta sudah bertemu tiap hari, tiap bulan. Mereka sudah tahu nantinya akan sepertinya kalau MRT masih dibutuhkan bisa beriringan di atas dan di bawah tanah. Tapi kalau enggak bisa ya busnya bisa dialihan ke koridor yang lain," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).
Hal itu diungkapkan Jokowi saat wartawan bertanya mengenai rute MRT yang tumpang tindih dengan rute TransJ Koridor I (Blok M-Kota).
Jokowi mencontohkan di Polandia yang penduduknya 1,8 juta memiliki MRT, bus, trem dan semuanya terpakai.
"Sedangkan di Jakarta dan Jabodetabek yang penduduknya 28 juta belum ada apa-apanya. Kita baru berbicara MRT dari selatan ke utara, padahal kebutuhnnya banyak sekali," katanya.
Saat ini pembangunan proyek MRT masih terus berlangsung. Pembangunan proyek ini sempat membuat lalu lintas Jl Sudirman tersendat. Terminal Lebak Bulus juga akan terkena imbas proyek ini dengan disulap menjadi depo MRT.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/04/20/163158/2560032/10/jokowi-mrt-dan-transj-akan-bersinergi-atasi-kemacetan-jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)