Membantah logika Ahok sebut motor penyebab macet Jakarta

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak 17 Desember 2014 ini menjalani sosialisasi selama sebulan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, pemberlakuan larangan tersebut dilakukan karena sepeda motor dituding sebagai penyebab kemacetan di Jakarta. Dia menjelaskan, dalam teori kemacetan, motor adalah kendaraan yang paling banyak menggunaan ruas jalan. Bahkan motor lebih banyak menggunakan ruas jalan dibandingkan mobil dan bus.

"Mobil pribadi pakai lahan besar daripada bus. Jadi bus satu ngangkut orang seratus lebih, motor kalau seratus lebih dijejerin bisa 8-10 bus, kalau enggak salah. Ada teorinya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).

Setelah sebulan memberlakukan larangan sepeda motor melewati Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Pemrov DKI berencana memperluas pelarangan sepeda motor melalui jalan protokol. Kini motor dilarang untuk melintasi Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan, penerapan aturan ini tidak perlu melalui tahap uji coba. Sebab pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat dianggap cukup sebagai publikasi. Sehingga jika ada motor yang melanggar aturan ini akan langsung dikenakan sanksi.

Anjing menggonggong kafilah berlalu, pepatah ini sangat cocok dengan kondisi Ahok saat ini. Meski mendapat tentangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, LSM, hingga anggota DPRD DKI Jakarta, mantan Bupati Belitung Timur ini bersikeras menjalankan larangan tersebut.

Terkait pernyataan Ahok yang mengatakan jumlah sepeda motor yang banyak sebagai penyebab kemacetan di ibukota, anggapan itu coba dipatahkan. Sebuah thread di forum Kaskus mencoba memberikan sanggahan terhadap ucapan mantan rekan Joko Widodo sewaktu memimpin Jakarta.

Dalam thread berjudul 'Pilih Mana Pembatasan Motor atau Mobil di Jakarta ?' dijabarkan perbandingan yang menyebabkan kemacetan di Jakarta. Penulis thread mempertanyakan, kenapa hanya sepeda motor yang dilarang di jalan protokol.

"Masalahnya adalah kok cuma motor doang yang dibatasin, kenapa mobil pribadi tidak dilakukan uji coba pembatasan, dan liat lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil."

"Harusnya dalam keilmuan apapun, uji hipotesis itu harus seimbang antara kedua belah pihak, dalam kasus ini adalah lebih efektif mana pembatasan motor atau mobil pribadi dalam mengurangi kemacetan. Uji Hipotesis yang benar adalah menguji dengan rentang waktu pembatasan yang sama, yakni 1 bulan untuk motor, dan 1 bulan untuk mobil pribadi. Kali ini malah si Ahok jutsru langsung ngejudge bahwa motor-lah biang penyebab kemacetan, tanpa melakukan uji coba yang adil terlebih dahulu."

Dalam thread yang diunggah pada 19 Januari 2015 itu dipaparkan perbadingan antara sepeda motor, mobil dan bus. Dalam argumen tersebut disebut, 1 mobil sebanding dengan 2 sepeda motor.

"Space parkir mobil lebih besar 4 kali lipat dibanding motor. Jadi misal tempat parkir muat 100 mobil, itu bisa memuat 400 motor. Asumsi 1 mobil dinaiki 2 orang dan motor juga 2 orang, berarti perbandingannya adalah 200 : 800 orang. = 1 : 4. Intinya adalah berlakukan ketentuan 4 in 1 jangan cuma 3 in 1, karena dengan 4 in 1 lah space mobil bisa dipakai dengan lebih efektif."

Tidak hanya mengkritik, thread ini juga memberikan solusi yang dianggap mampu mengatasi kemacetan. Thread tersebut juga menuliskan dua solusi.

1. Lakukan TES pelarangan lewat juga kepada mobil pribadi.

2. Dibatasi beda dengan dilarang, jadi lebih baik dibatasi tapi tidak dilarang.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/membantah-logika-ahok-sebut-motor-penyebab-macet-jakarta.html

"Yang Bikin Macet Bukan Motor Tapi Mobil, Lihat Tuh Alpard"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak memperluas area pelarangan sepeda motor diprotes oleh warga pengguna kendaraan roda dua itu. Mereka menegaskan bahwa penyebab kemacetan di Jakarta bukan karena sepeda motor, melainkan mobil.

"Yang bikin macet itu kan bukan motor, melainkan mobil. Lihat tuh Alphard, segede-gede gitu isinya cuma satu orang. Jadi, gimana ceritanya motor yang dibilang bikin macet," ujar salah seorang pengguna motor, Henri (41), Selasa (6/1/2015).

Pengendara motor yang lain, Andry (32), menilai, apabila Pemprov DKI ingin memperluas area pelarangan sepeda motor, hal yang sama seharusnya berlaku juga untuk peraturan berpenumpang minimal tiga orang (three in one) pada kendaran roda empat.

"Kalau perlu, three in one-nya 24 jam. Jadi, enggak diskriminatif. Jadi, yang harus naik angkutan umum enggak cuma yang pakai motor, tapi juga yang pakai mobil," ujar warga Ciganjur, Jakarta Selatan, itu.

Pelarangan sepeda motor yang saat ini dilakukan di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat rencananya akan diperluas ke wilayah lain. Perluasan jalur itu akan dilakukan pada uji coba tahap II hingga IV.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol Restu Mulya Budianto mengatakan, jalan-jalan yang akan dikenai peraturan pelarangan sepeda motor di antaranya adalah Jalan Industri, Jalan Angkasa, Jalan Garuda, Jalan Bungur Selatan, Jalan Otista, Jalan Minangkabau, Jalan Dr Soepomo, Jalan Sahardjo, dan Jalan Jenderal Sudirman.

Menurut Restu, perluasan peraturan tersebut dilatarbelakangi penerapan peraturan yang sama di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat yang dinilai sukses menekan kemacetan di jalan. Namun, kata dia, perluasan baru akan diberlakukan setelah evaluasi pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Evaluasi rencananya akan dilakukan satu bulan setelah program terlaksana, tepatnya pada 17 Januari mendatang.

Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2015/01/06/yang-bikin-macet-bukan-motor-tapi-mobil-lihat-tuh-alpard

Sepeda Motor Sudah Tak Bisa Lewat MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Peraturan kawasan pelarangan sepeda motor mulai berlaku pada Rabu (17/12/2014). Sepeda motor tak akan bisa lagi melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta Pusat, tepatnya dari Bundaran HI hingga kawasan Istana Negara.

Penerapan aturan ini masih berstatus uji coba dan akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah masa uji coba, evaluasi akan dilakukan untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dalam mengurai kemacetan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas.

Bila dinilai efektif, penerapan peraturan akan diperluas ke kawasan lain. Indikator efektivitas tersebut tak hanya melihat ketertiban lalu lintas di badan jalan, tetapi juga di trotoar, merujuk pada perilaku pengendara sepeda motor yang tak jarang menyerobot trotoar dan menggunakan jalur khusus sepeda.

"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah arus lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, beberapa waktu lalu.

Sejumlah bus gratis akan tersedia di sepanjang ruas jalan tersebut. Untuk tahap awal, bus gratis itu berupa bus tingkat pariwisata, bus sekolah, dan transjakarta yang dialihfungsikan.

Para pengendara sepeda motor diminta memarkir kendaraannya di gedung-gedung yang berderet menjelang Jalan MH Thamrin. Akan tetapi, tak ada pemberlakuan tarif khusus. Rata-rata tarif parkir di gedung di kawasan ini adalah Rp 2.000 per jam.

"Kami rekomendasikan 12 fasilitas parkir motor bagi pengguna sepeda motor yang akan melintas di MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Nantinya mereka tinggal parkir, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus gratis. Namun, kami tidak memberikan tempat parkir gratis dengan adanya penerapan kebijakan ini. Pengguna sepeda motor tetap membayar sesuai tarif yang ditetapkan," papar Akbar.

Kedua belas gedung yang direkomendasikan untuk jadi tempat parkir adalah Carrefour Duta Merlin, Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarinah, Gedung BII, Gedung Kosgoro, Plaza Permata, Gedung Oil, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan lapangan IRTI Monas. Menurut Akbar, kapasitas gabungan dari 12 lokasi parkir itu adalah 6.528 sepeda motor.

Three in one tetap berlaku

Dengan harapan aturan baru soal sepeda motor ini tak menimbulkan persepsi diskriminatif, peraturan three in one untuk mobil di ruas-ruas jalan utama Ibu Kota tetap diberlakukan sekalipun ada aturan baru soal sepeda motor ini.

"Jadi, nantinya three in one akan tetap berlaku. Info ini perlu kami sampaikan kepada para pengguna kendaraan roda empat," kata Sekretaris Daerah Saefullah. Waktu pemberlakuan pun tak berubah, yakni setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB.

Pengecualian untuk aturan baru soal sepeda motor akan diberikan hanya terhadap beberapa motor dinas. Tidak semua sepeda motor berpelat merah boleh melintas di jalanan ini. "Jadi, kalau motor-motor dinas biasa, misalnya sepeda motor dinas PNS, ya tidak boleh," kata Akbar.

Sepeda motor dinas yang diperbolehkan melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat hanyalah kendaraan operasional, seperti motor patroli lalu lintas milik polisi lalu lintas dan dinas perhubungan, motor pengawalan pengamanan pejabat, serta motor pasukan huru-hara dari kepolisian.

Itu pun, lanjut Akbar, motor operasional bisa memakai pengecualian ini hanya untuk pelaksanaan tugas. "Boleh lewat saat lagi bertugas, saat pakai baju dinas. Kalau sedang tidak bertugas, tetap akan dilarang lewat," ujar dia.

Tak ada tilang

Karena masih dalam tahap uji coba, kepolisian tidak akan ada memberikan tilang kepada pengendara sepeda motor yang nyelonong ke dua ruas jalan protokol Ibu Kota tersebut, selama surat dan kelengkapan sepeda motor tak bermasalah.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan, selama tiga bulan masa uji coba aturan baru ini, tindakan yang dilakukan hanya "mengusir" sepeda motor yang salah masuk jalan.

"Kami cek dulu surat-suratnya ataupun kelengkapan kendaraan. Kalau semuanya lengkap, silakan melewati jalan lainnya (jalan alternatif). Namun, kalau ada kekurangan, baik surat-surat maupun kelengkapan kendaraan, kami akan melakukan penindakan," kata Bakharuddin.

Jalan alternatif

Berdasarkan peta yang dilansir oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai gedung-gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin adalah sebagai berikut:

Sisi barat:
Jalan Kebon Kacang (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Grand Hyatt, Plaza Indonesia, EX Plaza, Menara Topas, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Kampung Bali (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Thamrin, Gedung BPPT, Kantor Kementerian Agama, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Budi Kemuliaan (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Indosat, Kantor Kementerian Pariwisata, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Tanah Abang Timur (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Museum Nasional, Kantor Kemenko Polhukam, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Abdul Muis (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Gedung MK, Kantor Kemenhub, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar).

Sisi timur:
Jalan Agus Salim (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Wisma Nusantara, Hotel Pullman, Wisma Kosgoro, Sarinah, kawasan Sabang, hingga Kantor Kementerian ESDM).

Sementara itu, bagi pengendara yang ingin melintas langsung tanpa berhenti di gedung-gedung yang ada di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, berikut ini rute-rute yang bisa dilalui:

Dari selatan ke utara (Senayan ke Harmoni)

Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Jenderal Sudirman-Dukuh Atas-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Berputar (u-turn) -Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.

Jalur alternatif sisi timur: Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan Sutan Syahrir-Jalan KH Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur- Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.

Dari utara ke selatan (Harmoni ke Senayan)

Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.

Jalur alternatif sisi timur:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan M Ridwan Rais-Jalan Tugu Tani-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Mutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/17/06412971/Sepeda.Motor.Sudah.Tak.Bisa.Lewat.MH.Thamrin.dan.Medan.Merdeka.Barat

Ridwan Saidi: Jalan Medan Merdeka Memiliki Peradaban Sejarah, Jangan Diubah-Ubah

[JAKARTA] Budayawan Betawi, Ridwan Saidi meminta Tim 17 atau para penggagas usulan menggantikan nama Jalan Merdeka Barat atau Jalan Merdeka Timur sebaiknya menyerah ketika rakyat menolak.

Karena semua jalan di ibukota negara ini memiliki peradaban sejarah yang tidak semudah itu diubah-ubah.

Selain itu, jalan-jalan di Jakarta ini memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga jangan main-main kalau nanti ada yang mati tanpa kelihatan kuburannya.

“Jalan-jalan di Jakarta ini memiliki sejarah peradaban dan spiritualitas yang tinggi. Jadi, jangan mentang-mentang AM Fatwa sebagai politisi, lalu menyatakan akan berjalan terus mengubah nama jalan Medan Merdeka itu. Kalau terbukti idenya ditolak keras masyarakat, ya menyerahlah. Itu sportif namanya. Jangan ngotot mau jalan terus,” kata Ridwan Saidi dalam diskusi bersama sejarahwan LIPI Asvi Warman Adam dan AM Fatwa di Gedung DPD/DPR RI Jakarta, Rabu (11/10).

Ridwan pun meminta AM Fatwa rendah hati bahwa orang Betawi berikut jalan-jalannya memiliki sejarah peradaban panjang dan spiritualitas sendiri.

“Ini masalah peradaban, bukan politik. Tapi, kalau kuat silakan iseng-iseng mengganti nama Jl Medan Merdeka Barat. Nanti kalau mati tidak akan diketemukan kuburannya,” katanya.

Ridwan Saidi mengatakan, spiritualitas Medan Merdeka sangat tinggi. Dulu, kata dia, ada sekumpulan orang hendak melaksanakan salad di sana, tiba-tiba hujan deras turun.

Munarman, juru bicara FPI juga ketika berbuat ulah di sana, langsung kena batunya. “Jadi hati-hati mengganti nama Medan Merdeka itu,” katanya.

Sebelumnya, AM Fatwa dan Tim 17 yang dibentuk secara informal mengusulkan perubahan jalan di Jakarta.

AM Fatwa mengatakan, dalam usulan mereka, nama Jalan Merdeka Utara berubah menjadi Jalan Soekarno.

Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan M Hatta. Lalu, Jalan Medan Merdeka Timur dan Medan Merdeka Barat diubah menjadi Jalan Soeharto dan Jalan Ali Sadikin.

Sejarahwan Asvi Warman mengatakan, untuk mengubah nama Jalan Soekarno dan Jalan M Hatta tidak masalah, semua orang sepakat.

“Tetapi tapi begitu masuk Jalan Soeharto, ya kita harus pikir-pikir karena mayoritas masyarakat menolak. Ini mengundang kontroversi,” katanya.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/ridwan-saidi-jalan-medan-merdeka-memiliki-peradaban-sejarah-jangan-diubah-ubah/41654

Usulan Jokowi soal ganti nama Jalan Merdeka dinilai pemborosan

Gubernur DKI Jakarta Jokowi sempat mendatangi MPR untuk membahas perubahan nama Jalan Medan Merdeka Utara diganti Jalan Bung Karno dan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta. Jokowi mengaku, usulan itu hanya sebagai bentuk penghargaan atas jasa perjuangan Soekarno dan M Hatta.

"Ya ini kan penghargaan jasa proklamator kan, kemudian Bung Hatta juga," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/9) kemarin.

Jokowi mengaku tidak ada desakan dari PDIP soal usulan nama tersebut. Dia menegaskan, usulan itu murni untuk menghargai jasa kedua proklamator tersebut.

"Ya kan kalau pakai nama Bung Karno saya kira pas, dan kemudian direspons oleh panitia 17 untuk itu," terangnya.

Usulan Jokowi ini pun segera menuai pro dan kontra. Mungkinkah ini usulan Jokowi untuk merebut simpati di 2014?

Hal itu belum terjawab, namun demikian banyak yang menilai usulan mantan wali kota Solo itu tidak realistis. Jokowi dinilai hanya melakukan pemborosan.

Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menyatakan tidak setuju dengan wacana penggantian nama jalan protokol di sekitar Monas Jakarta dengan nama Bung Karno, Bung Hatta. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP AP menyebut nama Jalan Medan Merdeka Utara, Selatan, Barat dan Timur, sudah permanen serta masyarakat se-Indonesia dan dunia sudah mengetahui, sehingga tidak perlu diganti.

"Penggantian nama jalan itu hanya pemborosan anggaran pemerintah dan swasta, karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk mengganti alamat papan nama, kop suarat, alamat kantor, pemilik KTP," kata AP Batubara yang akrab disapa 'AP' itu seperti dikutip Antara, Rabu (4/9).

AP menilai, bahwa usulan penggantian nama jalan protokol di sekitar Monas terlalu mengada-ada, karena masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Selain itu, penggantian nama akan menimbulkan polemik di masyarakat, sedangkan bagi Proklamator Indonesia Soekarno-Hatta, namanya sudah digunakan untuk nama Bandara Soekarno-Hatta dan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

AP juga mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar tidak mengusulkan penggantian nama jalan protokol itu, karena masih banyak pekerjaan penting yang harus selesaikan di Jakarta, seperti mengatasi kemacetan lalu lintas, banjir, sampah dan penyediaan sarana angkutan umum bagi warga.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Secara pribadi, Ahok mengaku kurang setuju dengan ide Gubernur Jokowi tersebut.

"Saya pribadi sih lebih suka Merdeka Utara, Timur, Barat dan Selatan. Itu kan lebih mudah ngafalnya. Langsung tahu posisi. Terus kalau ngomong mau ke Merdeka Utara, tinggal nyebrang ke Merdeka Selatan kan lebih enak, orang lebih hafal kan," ujar Ahok di Balai kota Jakarta, Selasa (3/9).

Ahok beranggapan jika ada usulan nama Soekarno-Hatta tidak masalah. Tetapi, jika Suharto diusulkan juga, justru dia mempertanyakan kenapa nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, BJ Habbie tidak sekalian diikutsertakan.

"Makanya bisa jadi masalah juga. Ada kajian lah. Kalau saya pribadi sih, lebih suka Medan Merdeka Barat, Utara, Timur dan Selatan, itu lebih gampang hafalnya yah. Merdeka-merdeka itu kan ada artinya itu di situ," tegasnya.

Lalu apakah usulan ini yang dianggap pemborosan ini akan direalisasikan?

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/usulan-jokowi-soal-ganti-nama-jalan-merdeka-dinilai-pemborosan.html

Setelah Thamrin-Sudirman, 1.000 Bangku Taman Akan Dipasang Lagi

Liputan6.com, Jakarta : Setelah memasang 344 unit bangku taman di sepanjang jalan Sudirman- MH. Thamrin- Medan Merdeka, Dinas Pertamanan DKI Jakarta akan kembali mendatangkan 1.000 bangku taman yang akan disebar di beberapa titik ruang publik di DKI Jakarta.

"Kemarin 334 sudah dipasang, secara bertahap akan datang lagi sebanyak 1.000 bangku," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Widyo Dwiyono, di Jakarta, Minggu, (28/7/2013).

Widyo mengatakan, nantinya, bangku-bangku itu akan ditempatkan di sejumlah pedestarian jalan- jalan di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Selatan, yang menjadi tempat keramaian dan ruang publik.

"Akan dipasang di Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Pemuda, di sekitar Senayan dan juga ruang publik lain seperti taman-taman yang menjadi ruang terbuka," jelas dia.

Apakah bentuk kursi yang akan didatangkan itu sama seperti 344 kursi yang telah terpasang, Widyo mengiyakan. Namun ia masih enggan menyampaikan seperti apa bentuk bangku itu dan di mana barang itu diproduksi.

"Kalau bentuk bangkunya agak berbeda. Inovasi baru pokoknya. Nanti baru disampaikan. Tapi pastinya sudah dibicarakan dan didiskusikan mengenai bahan dan bentuknya seperti apa nanti," ucap dia.

Widyo mengungkapkan sama seperti bangku-bangku yang telah terpasang saat ini, bangku itu didapat bukan dari APBD, tapi dari sumbangan beberapa perusahaan. Pengadaan bangku-bangku itupun disebut oleh Widyo langsung dari Jokowi dan bukan melalui dinas pertamanan.

"Itu masuknya dari Pak Gubernur langsung, bukan dari Dinas. Kalau saya hanya diperintahkan untuk menentukan di mana saja lokasi-lokasi pemasangan bangku itu," tutur dia.

Pantauan Liputan6.com, selain dipasang di pedestarian Jalan Thamrin- Sudirman dan Medan Merdeka, bangku- bangku taman juga sudah terpasang di Jalan Ridwan Rais, Kebon Sirih, dan sekitar Jalan Menteng.

Selain itu, bangku juga terpasang di sejumlah ruang publik dan taman, seperti Taman Suropati, jalan teras kering Banjir Kanal Timur (BKT) dan di lokasi pembangunan taman Waduk Pluit. (Ali)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/651446/setelah-thamrin-sudirman-1000-bangku-taman-akan-dipasang-lagi

Pasar Pramuka, surganya penikmat burung

Jakarta (ANTARA News) - Kicauan burung dalam beragam irama ramai bersahutan di gang-gang sempit di pasar burung Pramuka, Jakarta.

Pasar yang terletak di pinggir Jalan Pramuka, Jakarta, ini sepertinya masih menjadi surganya para penikmat burung, karena berbagai jenis burung bisa ditemui di pasar itu. Mulai dari burung lokal hingga impor ada di situ, dan harganya dari ratusan ribu sampai yang jutaan rupiah.

Di kiri kanan terlihat burung-burung berbagai jenis, dipajang untuk menarik minat para pembeli. Mulai dari Kenari, Jalak, Cucak Jenggot, Anis Merah, Kacer sampai Murai Batu, semuanya ada.

"Namun, di sini primadonanya Murai Medan," kata Aldo Renaldo, salah seorang pedangang di lantai 3 pasar burung.

Aldo mengaku bisa menjual Murai Medan dengan harga Rp2.250.000,00. Menurutnya, burung yang ukurannya hanya segenggam tangan orang dewasa itu berharga mahal, karena punya suara indah.

Pedagang lainnya, Busono, mengatakan sudah bisa menjual 50 ekor Murai Medan dalam sehari. Padahal, burung tersebut baru sampai di tokonya kemarin.

Menurut Busono, Murai Medan merupakan yang paling mahal dan paling diminati dibandingkan dengan burung lain dalam jenisnya, seperti Murai Lampung, Jambi, dan Kalimantan.

"Murai Medan, bunyinya lebih merdu, lebih keras," kata pedagang yang telah berjualan di Pasar Pramuka lebih dari 20 tahun tersebut.

Burung yang bulunya berwarna dominan hitam, dan berdada oranye itu, memang banyak diburu oleh pembeli.

Suara Murai yang merdu juga sering dikompetisikan, dan hal itu pula yang menjadi salah satu faktor mendongkrak penjualan.

Pada April kemarin misalnya, digelar Presiden Cup 2 di Jakarta. Dan pada ajang itu, Murai Batu merupakan burung yang memiliki kelas kompetisi terbanyak.

Penghilang stres

Selain untuk dikompetisikan, burung juga bisa dipelihara untuk menghilangkan stres. Setidaknya itu pengakuan Gio, 40 tahun.

"Kalau ada burung di rumah, suaranya itu bikin nyaman, tenang," kata pengusaha yang sengaja datang ke Pasar Pramuka dari rumahnya di Solo, Jawa Tengah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Priyatmoko, 52 tahun. Dia mengatakan sudah memelihara burung sejak masih anak-anak.

"Di rumah dengerin suaranya, buat ngilangin stres," katanya.

Ketika ditemui Antaranews di Pasar Pramuka, Priyatmoko sedang mencari-cari burung bersama anaknya Renaldi Wijayanto (16).

Karena pengaruh ayahnya, siswa kelas 1 SMA itu mengaku telah memiliki lebih dari delapan jenis burung dirumahnya, seperti Jalak Suren, Kenari, Pentet, Murai Batu, dan Parkit.

Untuk burung impor, para pembeli di Pasar Pramuka paling menyukai Love Bird. Burung ini hanya sebesar tiga jari orang dewasa, namun harganya bisa sampai jutaan rupiah.

"Kalau Love Bird mata merah, harganya lima juta", kata Sumadi, pedangang khusus burung impor.

Sumadi mengatakan, Love Bird yang dijual di kiosnya berasal dari Taiwan. Dalam satu hari, burung itu bisa terjual 25 pasang. Para pembeli biasanya tertarik dengan warnanya yang cantik, ada yang berbulu biru, hijau, dan putih.

Selain Love Bird, dijual juga burung impor lainnya yang berasal dari Belanda, Pakistan, sampai yang berasal dari benua Afrika.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/314320/pasar-pramuka-surganya-penikmat-burung