Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena memprediksikan kurang dari 1 tahun Jakarta akan mengalami macet total jika tidak segera membenahi transportasi umumnya.
"Tidak sampai 1 tahun kita akan berhenti total karena jalan itu isinya mobil dan motor semua. Bayangkan tiap tahun pertambahan motor saja mencapai 1.200-1.500 unit. Saya rasa ini bukan lagi lampu kuning, tetapi sudah lampu merah bagi transportasi kita," ujar Eka di Jakarta, Senin (30/9).
Menurut dia, cara untuk menghindari dampak kemacetan yang lebih parah lagi yaitu dengan menyediakan angkutan umum yang nyaman dengan harga yang murah sehingga masyarakat diharapkan akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. "Masyarakat harus bisa pergi dengan biaya transportasi yang murah," lanjutnya.
Eka juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang malah mengeluarkan kebijakan mobil murah dibandingkan melakukan perbaikan pada transportasi umum. Selain itu, penyataan mobil murah tersebut akan ramah terhadap lingkungan dinilai tidak benar karena masih menyedot bahan bakar dalam jumlah yang banyak.
"Justru kendaraan umum yang ramah lingkungan karena bisa bawa orang dalam jumlah yang banyak, kalau mobilnya banyak makan BBM, lantas di mana green car-nya? Justru harga angkutan pribadi akan lebih murah kalau angkutan massalnya baik, karena orang akan jarang pakai kendaraan pribadi," katanya.
Dia mengatakan, saat ini sekitar 3,8 juta penduduk berpotensi mengalami kerugian akibat kemacetan yang terjadi dan akan melonjak menjadi 38 juta penduduk jika jalanan mengalami kemacetan total nantinya.
"Makanya kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah, daripada komplain terus mending kita menjadi solusi dari masalah yang ada. Harus ada perbaikan angkutan darat kalau kita ingi usaha kita jalan, dan kehidupan kita juga jalan," tandasnya.
Sementara itu,Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono mengungkapkan pemerintah terus melayangkan penilaian pro dan kontra terkait program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Sebagian kalangan setuju dan mendukung program mobil murah ramah lingkungan ini, namun sebagian kalangan tidak menyetujui kehadiran LCGC ini.
Pasalnya, dengan melihat kondisi arus lalu-lintas di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, kemacetan arus lalu-lintas sudah sangat bersahabat dan dapat dirasakan masyarakat Jakarta setiap harinya. Bambang mengatakan, penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi untuk menyambut baik kendaraan LCGC ini."Penambahan ruas jalan bukan menjadi solusi, dari kemenhub melihat mengurangi jumlah kemacetan di kota besar,” ujarnya.
Untuk memerangi kemacetan, lanjut Bambang, dirinya menyebutkan pemerintah seharusnya membangun angkutan umum masal yang baik dibandingkan dengan kendaraan LCGC."Yang paling tepat, solusinya segera mungkin membangun angkutan umum massal, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di tengah kota," jelas Bambang.
Selain itu, sambung Bambang, penambahan ruas jalan diperlukan, akan tetapi hanya di ruas jalan ringroad, yang berjtujuan untuk memecah kemacetan yang selama ini terjadi."Penambahan ruas jalan diperlukan untuk ring road, memecah traffic, tapi diupayakan tidak masuk ke tengah kota," tuturnya.
Sekedar informasi kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah sampai pada titik kritis. Tingginya kendaraan pribadi dijalan menjadi penyebab utama. Untuk mengurangi tingginya jumlah kendaraan pribadi dijalan sudah saatnya diterapkan kebijakan berbayar dengan metode Electronic Road Pricing (ERP).
Electronic Road Pricing merupakan langkah yang mengharuskan pemilik kendaraan membayar untuk melalui sejumlah jalan pada suatu area tertentu. Road Pricing yang sudah dikenal sejumlah negara maju, seperti Inggris, Swedia dan Singapura diterapkan untuk mendorong orang menggunakan respotasi publik daripada kendaraan pribadi.
Hasilnya volume kendaraan yang melalui jalanan dapat ditekan dan kemacetan lalu lintas dapat diminalisir. Ahli Teknologi Transportasi dari Inggris Andrew Pickford mengatakan, sejumlah negara yang telah menerapkan teknologi road pricing ini berhasil menekan tingkat kemacetan.
Sumber : http://www.neraca.co.id/harian/article/33567/Jakarta.Segera.Lumpuh.Total
Tampilkan postingan dengan label ramah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ramah. Tampilkan semua postingan
Rabu, 02 Oktober 2013
Selasa, 17 September 2013
Kontroversi Mobil Murah
PROGRAM "low cost, green car" yang dicanangkan pemerintah mulai bergulir. Kendaraan yang lebih murah dan ramah lingkungan mulai dipasarkan pra produsen mobil. Namun program yang ditetapkan melalui keputusan presiden itu justru dinilai sementara pihak sebagai program penambah kemacetan belaka.
Pemerintah tampak panik menghadapi kritikan yang ditujukan kepada mereka. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi datangnya era masyarakat ASEAN tahun depan.
Tanggapan yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kritikan masyarakat. Padahal program LCGC merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar.
Jadi tujuan program LCGC bukan dimaksudkan agar para pemilik mobil menambah kendaraan yang sudah dimiliki karena harga yang lebih murah. Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk membuat masyarakat yang mau mengganti mobil atau baru mau memiliki mobil baru untuk membeli kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Semua negara di dunia melakukan kampanye penggunaan LCGC agar masyarakat beralih kepada kendaraan yang lebih kecil dan ramah lingkungan. Mereka sadar bahwa minyak bumi semakin mahal harganya dan penggunaan minyak yang berlebihan menyebabkan pelepasan CO2 ke udara pun semakin banyak.
Para produsen mobil pun dipacu untuk mengembangkan teknologi agar menghasilkan kendaraan yang lebih murah dan hemat energi. Berbagai jenis kendaraan mulai mobil listrik, hybrid, hidrogen, dan mobil dengan kapasitas kecil dicoba untuk dihasilkan.
Pengembangan teknologi seperti itu tidaklah murah. Untuk itulah banyak negara memberi insentif kepada produsen mobil agar mau melakukan riset dalam pengembangan mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bagi banyak negara, kalau teknologi seperti itu bisa ditemukan, maka dua hal bisa didapatkan sekaligus yakni penggunaan minyak yang lebih sedikit dan lingkungan yang lebih terjaga.
Bahkan banyak negara melihat bahwa masyarakat pun harus didorong untuk menggunakan LCGC. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak agar mereka mau menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan tersebut.
Tidak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan LCGC, karena banyak orang yang ingin menikmati kecepatan ketika mengendarai mobil. Orang-orang Amerika misalnya, terbiasa untuk menggunakan mobil dengan kapasitas besar, sehingga menggunakan mobil jenis LCGC dianggap seperti mainan.
Pemahaman seperti ini tidak sampai pada kita. Tidak usah heran apabila kebijakan pemerintah untuk menawarkan LCGC justru dilihat sebagai penambah kemacetan. Bukan dilihat dari kepentingan yang lebih besar yakni mengurangi penggunaan minyak bumi dan pelepasan CO2 ke udara.
Memang tidak bisa disalahkan bahwa harga mobil yang lebih murah menyebabkan orang lebih berpeluang untuk bisa membeli mobil. Kalau lebih banyak mobil yang dibeli masyarakat, maka kemacetan yang terjadi semakin menjadi-jadi.
Hanya saja program LCGC memang bukan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Langkah pengurangan kemacetan bukan dijawab dengan program mobil seperti ini, tetapi dengan pembangunan transportasi massal.
Kita sependapat bahwa program LCGC harus diikuti dengan program pembangunan transportasi massal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan kereta api di bawah tanah, monorel, dan penambahan armada-armada bus.
Untuk kota seperti Jakarta yang menampung aktivitas penduduk di atas 10 juta, tidaklah mungkin tranportasinya mengandalkan kendaraan pribadi. Tidak ada program LCGC pun, jumlah kendaraan pasti akan bertambah karena masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tahun lalu jumlah mobil yang berhasil dijual oleh para produsen mobil mencapai 1,2 juta unit. Sementara jumlah motor yang dibeli oleh masyarakat mencapai delapan juta unit. Jika tidak diikuti dengan program mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan, maka konsumsi bahan bakar minyak akan menjerat keuangan negara.
Namun sekali lagi persoalan kemacetan yang dihadapi kota-kota besar tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada pembangunan transportasi massal. Jakarta harus mengikuti kota-kota besar dunia lain seperti Tokyo, London, New York untuk membangun transportasi massal yang lebih terpadu. Kalau Kuala Lumpur sanggup, Bangkok sanggup, bahkan Singapura pun sanggup, masak Jakarta tidak sanggup.
Jadi program LCGC bukan alternatif dari masalah kemacetan. Program LCGC harus diikuti dengan pembangunan transportasi massal kalau memang ingin memecahkan persoalan kemacetan. Kita membutuhkan LCGC agar keuangan negara tidak semakin jebol oleh besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/16/1641/Kontroversi-Mobil-Murah/tajuk
Pemerintah tampak panik menghadapi kritikan yang ditujukan kepada mereka. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi datangnya era masyarakat ASEAN tahun depan.
Tanggapan yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kritikan masyarakat. Padahal program LCGC merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar.
Jadi tujuan program LCGC bukan dimaksudkan agar para pemilik mobil menambah kendaraan yang sudah dimiliki karena harga yang lebih murah. Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk membuat masyarakat yang mau mengganti mobil atau baru mau memiliki mobil baru untuk membeli kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Semua negara di dunia melakukan kampanye penggunaan LCGC agar masyarakat beralih kepada kendaraan yang lebih kecil dan ramah lingkungan. Mereka sadar bahwa minyak bumi semakin mahal harganya dan penggunaan minyak yang berlebihan menyebabkan pelepasan CO2 ke udara pun semakin banyak.
Para produsen mobil pun dipacu untuk mengembangkan teknologi agar menghasilkan kendaraan yang lebih murah dan hemat energi. Berbagai jenis kendaraan mulai mobil listrik, hybrid, hidrogen, dan mobil dengan kapasitas kecil dicoba untuk dihasilkan.
Pengembangan teknologi seperti itu tidaklah murah. Untuk itulah banyak negara memberi insentif kepada produsen mobil agar mau melakukan riset dalam pengembangan mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bagi banyak negara, kalau teknologi seperti itu bisa ditemukan, maka dua hal bisa didapatkan sekaligus yakni penggunaan minyak yang lebih sedikit dan lingkungan yang lebih terjaga.
Bahkan banyak negara melihat bahwa masyarakat pun harus didorong untuk menggunakan LCGC. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak agar mereka mau menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan tersebut.
Tidak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan LCGC, karena banyak orang yang ingin menikmati kecepatan ketika mengendarai mobil. Orang-orang Amerika misalnya, terbiasa untuk menggunakan mobil dengan kapasitas besar, sehingga menggunakan mobil jenis LCGC dianggap seperti mainan.
Pemahaman seperti ini tidak sampai pada kita. Tidak usah heran apabila kebijakan pemerintah untuk menawarkan LCGC justru dilihat sebagai penambah kemacetan. Bukan dilihat dari kepentingan yang lebih besar yakni mengurangi penggunaan minyak bumi dan pelepasan CO2 ke udara.
Memang tidak bisa disalahkan bahwa harga mobil yang lebih murah menyebabkan orang lebih berpeluang untuk bisa membeli mobil. Kalau lebih banyak mobil yang dibeli masyarakat, maka kemacetan yang terjadi semakin menjadi-jadi.
Hanya saja program LCGC memang bukan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Langkah pengurangan kemacetan bukan dijawab dengan program mobil seperti ini, tetapi dengan pembangunan transportasi massal.
Kita sependapat bahwa program LCGC harus diikuti dengan program pembangunan transportasi massal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan kereta api di bawah tanah, monorel, dan penambahan armada-armada bus.
Untuk kota seperti Jakarta yang menampung aktivitas penduduk di atas 10 juta, tidaklah mungkin tranportasinya mengandalkan kendaraan pribadi. Tidak ada program LCGC pun, jumlah kendaraan pasti akan bertambah karena masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tahun lalu jumlah mobil yang berhasil dijual oleh para produsen mobil mencapai 1,2 juta unit. Sementara jumlah motor yang dibeli oleh masyarakat mencapai delapan juta unit. Jika tidak diikuti dengan program mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan, maka konsumsi bahan bakar minyak akan menjerat keuangan negara.
Namun sekali lagi persoalan kemacetan yang dihadapi kota-kota besar tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada pembangunan transportasi massal. Jakarta harus mengikuti kota-kota besar dunia lain seperti Tokyo, London, New York untuk membangun transportasi massal yang lebih terpadu. Kalau Kuala Lumpur sanggup, Bangkok sanggup, bahkan Singapura pun sanggup, masak Jakarta tidak sanggup.
Jadi program LCGC bukan alternatif dari masalah kemacetan. Program LCGC harus diikuti dengan pembangunan transportasi massal kalau memang ingin memecahkan persoalan kemacetan. Kita membutuhkan LCGC agar keuangan negara tidak semakin jebol oleh besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/16/1641/Kontroversi-Mobil-Murah/tajuk
Senin, 19 Agustus 2013
Berharap Keramahan Jakarta pada Warganya
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai ibu kota negara, Jakarta masih dinilai belum ramah kepada warga. Pasalnya, warga masih kesulitan dalam mengakses fasilitas umum. Bahkan, untuk mendapatkan pelayanan umum, warga terpaksa mengeluarkan dana lebih banyak daripada seharusnya.
Ketidakramahan Jakarta ini membebani warga. Fasilitas transportasi, misalnya, belum sepenuhnya mampu melayani hingga ke permukiman warga.
"Itu sangat jelas terjadi di Jakarta. Masyarakat kesulitan menuju area bermain anak-anak, tempat terbuka untuk berkumpul, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan," kata pakar tata kota dan lingkungan, Bianpoen, di sela-sela simposium Livable Cities, Jakarta, Minggu (18/8), yang diselenggarakan Congress of Indonesian Diaspora.
Menurut Bianpoen, keberadaan fasilitas umum yang dekat dengan permukiman merupakan salah satu syarat fundamental berdirinya sebuah kota modern. Hal itu bertujuan mendukung mobilitas masyarakat, penghematan segala jenis biaya (uang, waktu, dan tenaga), serta keselamatan. Idealnya, tempat-tempat itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau paling tidak dengan sepeda.
Dia menambahkan, ketersediaan transportasi umum sekalipun tidak akan banyak membantu.
"Kalau setiap hari warga mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses layanan publik, warga tidak akan bisa mengembangkan ekonomi keluarganya. Belum lagi masalah kemacetan," ujar mantan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1963-1986.
Arsitek dan pakar perkotaan Universiti Teknologi Malaysia, Bagoes Wiryomartono, mengungkapkan, idealnya jarak permukiman dengan fasilitas umum 300-400 meter dalam waktu tempuh 5-10 menit.
"Penataan itu membuat kota walkable (bisa dicapai dengan berjalan kaki), terutama oleh anak-anak dan orang lanjut usia," ujarnya. Kota Jakarta, seperti kota-kota lain di Indonesia, tidak dirancang dengan pengelompokan ruang yang dihubungkan dengan fasilitas umum.
Bagoes mengatakan, secara proporsional, populasi sebuah permukiman dijadikan dasar pertimbangan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, pos polisi, dan tempat ibadah.
Penataannya mirip dengan apa yang diterapkan kota modern, yaitu di beberapa kawasan hunian mewah di Jabodetabek.
Pembenahan
Bianpoen dan Bagoes sama-sama optimistis bahwa usaha mengintegrasikan permukiman dengan fasilitas umum dalam rangka menciptakan kota yang layak huni belum terlambat. Mereka mengharapkan adanya kemauan politik para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun pemerintah pusat.
Untuk jangka panjang, Bagoes mengusulkan agar pemerintah di kota-kota besar berani menempatkan semacam community planner di setiap kecamatan yang berfungsi menjembatani masyarakat dan pemerintah.
"Seorang community planner mengetahui seluk-beluk sebuah area beserta kebutuhan fundamental dan situasi sosial mereka," ujarnya. Misalnya, di Warakas, Jakarta Utara, orang lebih membutuhkan air minum. Sementara di Kebayoran Lama, masyarakat lebih memerlukan taman.
Di samping itu, Bagoes juga meminta pemerintah untuk berani mengembangkan sistem transportasi terintegrasi. Meski fasilitas umum agak jauh dari permukiman warga, setidaknya akses transportasi dipermudah dan saling terhubung. Tujuannya agar alih moda transportasi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang.
Terkait pembangunan rumah susun yang dilakukan Pemprov DKI dengan merelokasi warga bantaran sungai, Bianpoen mengingatkan, perlu penyesuaian lingkungan fisik dan sosial. Pasalnya, ada perbedaan cara hidup yang tajam antara lingkungan lama dan lingkungan baru yang dimasuki warga.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/19/0627106/Berharap.Keramahan.Jakarta.pada.Warganya
Ketidakramahan Jakarta ini membebani warga. Fasilitas transportasi, misalnya, belum sepenuhnya mampu melayani hingga ke permukiman warga.
"Itu sangat jelas terjadi di Jakarta. Masyarakat kesulitan menuju area bermain anak-anak, tempat terbuka untuk berkumpul, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan," kata pakar tata kota dan lingkungan, Bianpoen, di sela-sela simposium Livable Cities, Jakarta, Minggu (18/8), yang diselenggarakan Congress of Indonesian Diaspora.
Menurut Bianpoen, keberadaan fasilitas umum yang dekat dengan permukiman merupakan salah satu syarat fundamental berdirinya sebuah kota modern. Hal itu bertujuan mendukung mobilitas masyarakat, penghematan segala jenis biaya (uang, waktu, dan tenaga), serta keselamatan. Idealnya, tempat-tempat itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau paling tidak dengan sepeda.
Dia menambahkan, ketersediaan transportasi umum sekalipun tidak akan banyak membantu.
"Kalau setiap hari warga mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses layanan publik, warga tidak akan bisa mengembangkan ekonomi keluarganya. Belum lagi masalah kemacetan," ujar mantan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1963-1986.
Arsitek dan pakar perkotaan Universiti Teknologi Malaysia, Bagoes Wiryomartono, mengungkapkan, idealnya jarak permukiman dengan fasilitas umum 300-400 meter dalam waktu tempuh 5-10 menit.
"Penataan itu membuat kota walkable (bisa dicapai dengan berjalan kaki), terutama oleh anak-anak dan orang lanjut usia," ujarnya. Kota Jakarta, seperti kota-kota lain di Indonesia, tidak dirancang dengan pengelompokan ruang yang dihubungkan dengan fasilitas umum.
Bagoes mengatakan, secara proporsional, populasi sebuah permukiman dijadikan dasar pertimbangan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, pos polisi, dan tempat ibadah.
Penataannya mirip dengan apa yang diterapkan kota modern, yaitu di beberapa kawasan hunian mewah di Jabodetabek.
Pembenahan
Bianpoen dan Bagoes sama-sama optimistis bahwa usaha mengintegrasikan permukiman dengan fasilitas umum dalam rangka menciptakan kota yang layak huni belum terlambat. Mereka mengharapkan adanya kemauan politik para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun pemerintah pusat.
Untuk jangka panjang, Bagoes mengusulkan agar pemerintah di kota-kota besar berani menempatkan semacam community planner di setiap kecamatan yang berfungsi menjembatani masyarakat dan pemerintah.
"Seorang community planner mengetahui seluk-beluk sebuah area beserta kebutuhan fundamental dan situasi sosial mereka," ujarnya. Misalnya, di Warakas, Jakarta Utara, orang lebih membutuhkan air minum. Sementara di Kebayoran Lama, masyarakat lebih memerlukan taman.
Di samping itu, Bagoes juga meminta pemerintah untuk berani mengembangkan sistem transportasi terintegrasi. Meski fasilitas umum agak jauh dari permukiman warga, setidaknya akses transportasi dipermudah dan saling terhubung. Tujuannya agar alih moda transportasi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang.
Terkait pembangunan rumah susun yang dilakukan Pemprov DKI dengan merelokasi warga bantaran sungai, Bianpoen mengingatkan, perlu penyesuaian lingkungan fisik dan sosial. Pasalnya, ada perbedaan cara hidup yang tajam antara lingkungan lama dan lingkungan baru yang dimasuki warga.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/19/0627106/Berharap.Keramahan.Jakarta.pada.Warganya
Rabu, 12 Juni 2013
Tempat Pembuangan Sampah akan dibangun di tiap RW di Jakarta
Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan membuat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara ramah lingkungan yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini dilakukan menyusul perolehan penghargaan Adipura oleh Pemprov DKI Jakarta.
TPS tersebut akan melengkapi seluruh Rukun Warga (RW) yang ada di Jakarta. Saat ini, hanya terdapat 191 TPS di seluruh wilayah Jakarta. Sementara total jumlah RW di Jakarta mencapai 2.706 RW.
"Idealnya di satu RW tersedia satu TPS ramah lingkungan berstandar SNI. TPS tersebut dilengkapi green belt dan buffer zone dengan taman aromatik penyerap bau, seperti bambu, cendana dan melati," ujar Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/6).
Hal ini dilakukan untuk mempertahankan Piala Adipura yang telah diraih tiga kotamadya. Prestasi ini merupakan hasil jerih payah seluruh komponen masyarakat dan aparat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota administrasi.
"Prestasi ini, merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jakarta, karena telah berhasil menjaga kebersihan dan keindahan lingkungannya," jelasnya.
Menurutnya, Adipura sebenarnya hanya sasaran antara, karena yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dari masyarakat dan menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat.
"Jangan ada lagi yang membuang sampah sembarangan, seperti ke kali dan saluran air karena dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan banjir," jelasnya.
Pakar Persampahan dari Indonesia Solid Waste Association (INSWA) Sri Bebassari mengatakan penyediaan TPS di dalam kota Jakarta merupakan kebutuhan mutlak dalam sistem pengelolaan sampah. Fasilitas pengolahan sampah pun sebaiknya juga ada di dalam kota Jakarta.
"Jakarta harus memiliki WC sampah di dalam kota, tidak hanya WC di kampung tetangga," kata Sri yang dijuluki Ratu Sampah ini.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tempat-pembuangan-sampah-akan-dibangun-di-tiap-rw-di-jakarta.html
TPS tersebut akan melengkapi seluruh Rukun Warga (RW) yang ada di Jakarta. Saat ini, hanya terdapat 191 TPS di seluruh wilayah Jakarta. Sementara total jumlah RW di Jakarta mencapai 2.706 RW.
"Idealnya di satu RW tersedia satu TPS ramah lingkungan berstandar SNI. TPS tersebut dilengkapi green belt dan buffer zone dengan taman aromatik penyerap bau, seperti bambu, cendana dan melati," ujar Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/6).
Hal ini dilakukan untuk mempertahankan Piala Adipura yang telah diraih tiga kotamadya. Prestasi ini merupakan hasil jerih payah seluruh komponen masyarakat dan aparat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota administrasi.
"Prestasi ini, merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jakarta, karena telah berhasil menjaga kebersihan dan keindahan lingkungannya," jelasnya.
Menurutnya, Adipura sebenarnya hanya sasaran antara, karena yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dari masyarakat dan menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat.
"Jangan ada lagi yang membuang sampah sembarangan, seperti ke kali dan saluran air karena dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan banjir," jelasnya.
Pakar Persampahan dari Indonesia Solid Waste Association (INSWA) Sri Bebassari mengatakan penyediaan TPS di dalam kota Jakarta merupakan kebutuhan mutlak dalam sistem pengelolaan sampah. Fasilitas pengolahan sampah pun sebaiknya juga ada di dalam kota Jakarta.
"Jakarta harus memiliki WC sampah di dalam kota, tidak hanya WC di kampung tetangga," kata Sri yang dijuluki Ratu Sampah ini.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tempat-pembuangan-sampah-akan-dibangun-di-tiap-rw-di-jakarta.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)