Kemacetan Diatasi, Ekonomi Jakarta Bisa Hasilkan Rp 100 Triliun

SINGAPURA, KOMPAS.com — Ekonomi masyarakat di Jakarta bisa menghasilkan hingga 8,9 miliar dollar AS (sekitar Rp 100 triliun) per tahun pada 2030 jika pemerintah bisa mengatasi kemacetan dengan meningkatkan mobilitas masyarakatnya dan kualitas jaringan transportasinya.

Demikian hasil studi tentang mobilitas perkotaan, "The Mobility Opportunity", yang dilakukan oleh Credo pada 2013, yang disampaikan Senior Partner Credo, perusahaan konsultan yang berbasis di London, Chris Molloy, di World Cities Summit 2014, di Singapura, Selasa (3/6/2014).

Chris Molloy mengatakan, investasi di sektor infrastruktur transportasi akan meningkatkan tingkat produktivitas dan kegiatan ekonomi penduduk suatu kota.

Berdasarkan studi yang disponsori oleh perusahaan raksasa Eropa, Siemens, tersebut, saat ini penduduk Jakarta menghabiskan 23,5 persen dari pendapatan per kapita mereka untuk biaya transportasi.

"Sementara itu, biaya ekonomi untuk transportasi yang paling efisien berada di sekitar angka 10 persen dari PDB per kapita," kata Molloy.

Dari 35 kota di dunia yang diteliti Credo, Kopenhagen di Denmark menjadi kota yang paling efisien dalam hal biaya transportasi dengan nilai 8,6 persen, disusul oleh Singapura (8,9 persen) dan Santiago, Cile, (10,8 persen).

Sementara itu, kota Lagos, Nigeria, berada di posisi paling buncit dengan angka 27,7 persen.

Jika 35 kota yang diteliti dapat menerapkan standar-standar transportasi terbaik di kelasnya, kota-kota tersebut akan mendapatkan keuntungan ekonomi hingga mencapai total 238 miliar dollar AS, hampir dua kali lipat potensi ekonomi saat ini yang mencapai nilai 119 miliar dollar AS.

Sementara itu, moda transportasi bus terintegrasi transjakarta yang sudah beroperasi dari tahun 2004 dinilai hanya mampu menambah efektivitas dan efisiensi transportasi dalam jangka pendek.

"Angkutan minibus di sana juga tidak tertata dengan bagus," kata Molloy.

Dengan memperhitungkan sejumlah variabel, seperti biaya transportasi yang dikeluarkan dan perencanaan yang ada saat studi tersebut dilakukan, seperti penambahan unit untuk meningkatkan kapasitas penumpang, angkutan publik di Jakarta hanya dapat mengurangi biaya ekonomi untuk transportasi penduduk menjadi 22 persen pada 2030.

"Untuk Jakarta, moda transportasi berbasis rel (metro rail) adalah yang terbaik. Tak ada yang lebih baik dari itu untuk mengatasi tingkat kemacetan di sana," kata Molloy.

Pada 2030, Credo memprediksi akan terjadi penambahan jumlah komuter dari jumlah saat ini yang mencapai 1,5 juta menjadi 2,5 juta saat puncak arus komuter pada pagi hari pada 2030.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi kota terpadat di Indonesia tersebut untuk menciptakan moda transportasi yang efisien.

Sementara itu, Singapura sudah lebih dari 25 tahun mengandalkan jaringan mass rapid transit berbasis rel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru meresmikan pembangunan konstruksi sarana transportasi massal MRT tahap I pada Oktober 2013 dengan rute Lebak Bulus-Hotel Indonesia sejauh 15,5 km yang ditargetkan selesai pada 2018.

Tahap dua MRT dengan rute Bundaran HI-Kampung Bandan direncanakan akan dibangun mulai akhir tahun 2014.

Sebelumnya, Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Centre, Harun Al Rasyid Lubis, mengatakan bahwa biaya sosial yang terbuang akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mencapai Rp 68 triliun per tahun atau Rp 186 miliar per harinya.

"Jumlah itu mulai dari biaya bahan bakar, biaya kesehatan, hingga polusi udara. Betapa borosnya kita hanya untuk kemacetan harus dikeluarkan sebesar itu," kata dia.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/03/0718319/Kemacetan.Diatasi.Ekonomi.Jakarta.Bisa.Hasilkan.Rp.100.Triliun

Penghapusan KRL Ekonomi tak sejalan dengan program Jokowi

Rencana penghapusan KRL Ekonomi yang akan dilaksanakan oleh PT KAI pada 1 April 2013 banyak menuai protes. Hal itu dinilai karena tidak ada sosialisasi dan transparasi dari PT KAI.

Anggota Persatuan Penumpang dan Pengguna Jasa Angkutan KRL Ekonomi, Anto menuding keputusan PT KAI tidak sejalan dengan semangat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Semangat Jokowi yang dimaksud adalah program mengatasi kemacetan ibu kota Jakarta dengan solusi transportasi massal.

"Kalau dihapus (KRL Ekonomi), apakah siap jika nanti Jakarta diserbu dengan kendaraan pribadi?" ujar Anto di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (27/3).

Padahal, menurut Anto, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai kewajiban untuk memberikan subsidi kereta ekonomi. Oleh karena itu, apresiasi seharusnya diberikan kepada PT KAI dalam rangka meningkatkan pelayanan kenyamanan dan keamanan.

"Tapi ini malah terkesan malah meninggalkan," katanya.

Anto menyarankan harusnya PT KAI berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya pembenahan dan terkait penghapusan KRL ekonomi tersebut.

"Jangan sampai adanya pencampuradukan antara kendala teknis yang menjadi penghambat seperti keterbatasan kereta dan suku cadang," katanya.

Sebelumnya, PT KAI (Persero) tidak mengoperasikan KRL Non AC atau KRL ekonomi untuk lintas Serpong dan Bekasi. PT KAI Commuter Jabodetabek beralasan penghapusan kereta ekonomi ini untuk meningkatkan pelayanan dan menghindari kecelakaan penumpang.

"Kondisi KRL yang sudah tidak layak guna sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang pada perjalanan kereta api," kata Manager Komunikasi Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam keterangan pers tertulis kepada redaksi merdeka.com, Senin (25/3).

Untuk mengisi kekosongan jadwal perjalanan dan mengganti perjalanan KRL Non AC tersebut maka jumlah perjalanan KRL AC Commuter Line akan ditingkatkan dengan penambahan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Bekasi dan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Serpong.

"Banyaknya gangguan yang terjadi pada KRL Non AC tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan perjalanan KRL secara keseluruhan dan sangat berdampak pada pelayanan KRL untuk penumpang," tambah Eva.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/penghapusan-krl-ekonomi-tak-sejalan-dengan-program-jokowi.html

Tim Bersama Dibentuk Kaji Pembangunan Deep Tunnel Jakarta

JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat membentuk tim bersama untuk mengkaji rencana pembangunan terowongan multiguna (Multi Purposes Deep Tunnel). Rencananya deep tunnel teknologinya akan meniru Jepang. Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan itu di Jakarta.

Keberadaan tim bersama itu penting untuk mengkaji lebih jauh dari keberadaan deep tunnel itu nanti. Sebab tidak semua deep tunnel berhasil mengatasi banjir.

“Di Malaysia ada yang kurang optimum, tetapi di Jepang efektif,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mohammad Hasan.

Salah satu permasalahan yang yang akan dikaji tim bersama ialah sistem pembuangan endapan dalam terowongan. Berbeda dengan Jepang yang air banjirnya relatif bersih, menurutnya banjir di Jakarta selalu dipenuhi sampah dan lumpur.

Hasan meyakini, pembangunan deep tunnel layak secara ekonomi. Hal itu didasari besarnya kerugian ekonomi yang terjadi setiap kali banjir di Jakarta. Dia mencontohkan, banjir besar pada 2007 yang menimbulkan kerugian ekonomi hampir Rp6,5 triliun.

Sumber : http://jaringnews.com/ekonomi/investasi/31733/tim-bersama-dibentuk-kaji-pembangunan-deep-tunnel-jakarta