TEMPO.CO, Jakarta - Eva Lisa, 24 tahun, geleng-geleng kepala setelah membaca berita di media online, televisi, dan cetak mengenai peralihan arus lalu lintas dalam rangka pengamanan Peringatan ke-60 Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang akan dilakukan di Jakarta Convention Center, Senayan. "Haduh, gimana nanti gue berangkat kerja?" kata Eva yang berkantor di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, Minggu, 19 April 2015.
Eva khawatir perjalanan ke kantor akan tersendat karena polisi membuat beberapa skenario rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan protokol. Menurut wanita yang tinggal di Ciledug ini, setiap hari dia melewati JCC, tempat pelaksanaan peringatan KAA pada 22-23 April 2015, menuju Tosari. "Nanti mutar ke mana? Pasti orang pakai jalan alternatif. Jadi padat semua," katanya.
Pernyataan senada disampaikan Ryan Yoga, 25 tahun, yang bekerja di kawasan Kapten Tendean. Jalan itu juga menjadi jalur alternatif arus kendaraan dari Mampang menuju Rasuna Said. "Harus berangkat lebih pagi atau siap-siap lebih lama di dalam kendaraan," kata Ryan. "Belum lagi ada pembangunan jalan layang."
Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Warsinem, mengatakan selain rekayasa lalu lintas, akan ada pengalihan jalan di mana tamu kenegaraan itu menginap.
Beberapa jalan protokol dari Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, jalur di sejumlah hotel yang menjadi tempat tamu KAA menginap, serta JCC, akan disterilkan atau dilakukan buka-tutup. "Di setiap persimpangan atau traffic light di jalan itu, kendaraan akan diberhentikan sejauh 20 meter dari traffic light," ujarnya, Sabtu, 18 April 2015.
Beberapa jalan dari atau ke JCC, Hotel Borobudur, Kuningan, Semanggi, dan Sudirman, juga akan diberlakukan buka-tutup. "Sifatnya situasional, kalau Semanggi padat, kami tutup," ujarnya.
Ada juga jalan yang akan ditutup yakni dari Gerbang Pemuda ke arah Hotel Mulia tidak dapat memutar di TVRI. "Akan dialihkan naik flyover atau melewati DPR," kata Warsinem.
Menurut dia, jika Jalan Gatot Subroto (Semanggi) tidak bergerak, kendaraan akan dialihkan ke arah Blok M dan melewati Jalan Asia Afrika. Kendaraan dari Cawang menuju Pancoran atau Semanggi, juga diimbau untuk melewati Jalan Otista.
Warsinem meminta masyarakat yang ke arah Semanggi, Senayan, SCBD, dan Gatot Subroto untuk melewati Casablanka. "Atau bisa berangkat lebih awal sebelum jam 06.00 atau lebih siang setelah jam 10.00," ujarnya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/19/078658928/KAA-Warga-Jakarta-Haduh-Gimana-Gue-Berangkat-Kerja
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label eva. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label eva. Tampilkan semua postingan
Selasa, 21 April 2015
KAA, Warga Jakarta: Haduh, Gimana Gue Berangkat Kerja?
Label:
april
,
arah
,
buka-tutup
,
eva
,
gatot
,
hotel
,
jalan
,
jalan protokol
,
jcc
,
kaa
,
kendaraan
,
lalu lintas
,
light
,
rekayasa
,
ryan
,
semanggi
,
subroto
,
tosari
,
traffic
,
warsinem
Kamis, 28 Maret 2013
Penghapusan KRL Ekonomi tak sejalan dengan program Jokowi
Rencana penghapusan KRL Ekonomi yang akan dilaksanakan oleh PT KAI pada 1 April 2013 banyak menuai protes. Hal itu dinilai karena tidak ada sosialisasi dan transparasi dari PT KAI.
Anggota Persatuan Penumpang dan Pengguna Jasa Angkutan KRL Ekonomi, Anto menuding keputusan PT KAI tidak sejalan dengan semangat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Semangat Jokowi yang dimaksud adalah program mengatasi kemacetan ibu kota Jakarta dengan solusi transportasi massal.
"Kalau dihapus (KRL Ekonomi), apakah siap jika nanti Jakarta diserbu dengan kendaraan pribadi?" ujar Anto di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (27/3).
Padahal, menurut Anto, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai kewajiban untuk memberikan subsidi kereta ekonomi. Oleh karena itu, apresiasi seharusnya diberikan kepada PT KAI dalam rangka meningkatkan pelayanan kenyamanan dan keamanan.
"Tapi ini malah terkesan malah meninggalkan," katanya.
Anto menyarankan harusnya PT KAI berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya pembenahan dan terkait penghapusan KRL ekonomi tersebut.
"Jangan sampai adanya pencampuradukan antara kendala teknis yang menjadi penghambat seperti keterbatasan kereta dan suku cadang," katanya.
Sebelumnya, PT KAI (Persero) tidak mengoperasikan KRL Non AC atau KRL ekonomi untuk lintas Serpong dan Bekasi. PT KAI Commuter Jabodetabek beralasan penghapusan kereta ekonomi ini untuk meningkatkan pelayanan dan menghindari kecelakaan penumpang.
"Kondisi KRL yang sudah tidak layak guna sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang pada perjalanan kereta api," kata Manager Komunikasi Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam keterangan pers tertulis kepada redaksi merdeka.com, Senin (25/3).
Untuk mengisi kekosongan jadwal perjalanan dan mengganti perjalanan KRL Non AC tersebut maka jumlah perjalanan KRL AC Commuter Line akan ditingkatkan dengan penambahan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Bekasi dan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Serpong.
"Banyaknya gangguan yang terjadi pada KRL Non AC tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan perjalanan KRL secara keseluruhan dan sangat berdampak pada pelayanan KRL untuk penumpang," tambah Eva.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/penghapusan-krl-ekonomi-tak-sejalan-dengan-program-jokowi.html
Anggota Persatuan Penumpang dan Pengguna Jasa Angkutan KRL Ekonomi, Anto menuding keputusan PT KAI tidak sejalan dengan semangat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Semangat Jokowi yang dimaksud adalah program mengatasi kemacetan ibu kota Jakarta dengan solusi transportasi massal.
"Kalau dihapus (KRL Ekonomi), apakah siap jika nanti Jakarta diserbu dengan kendaraan pribadi?" ujar Anto di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (27/3).
Padahal, menurut Anto, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai kewajiban untuk memberikan subsidi kereta ekonomi. Oleh karena itu, apresiasi seharusnya diberikan kepada PT KAI dalam rangka meningkatkan pelayanan kenyamanan dan keamanan.
"Tapi ini malah terkesan malah meninggalkan," katanya.
Anto menyarankan harusnya PT KAI berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya pembenahan dan terkait penghapusan KRL ekonomi tersebut.
"Jangan sampai adanya pencampuradukan antara kendala teknis yang menjadi penghambat seperti keterbatasan kereta dan suku cadang," katanya.
Sebelumnya, PT KAI (Persero) tidak mengoperasikan KRL Non AC atau KRL ekonomi untuk lintas Serpong dan Bekasi. PT KAI Commuter Jabodetabek beralasan penghapusan kereta ekonomi ini untuk meningkatkan pelayanan dan menghindari kecelakaan penumpang.
"Kondisi KRL yang sudah tidak layak guna sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang pada perjalanan kereta api," kata Manager Komunikasi Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam keterangan pers tertulis kepada redaksi merdeka.com, Senin (25/3).
Untuk mengisi kekosongan jadwal perjalanan dan mengganti perjalanan KRL Non AC tersebut maka jumlah perjalanan KRL AC Commuter Line akan ditingkatkan dengan penambahan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Bekasi dan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Serpong.
"Banyaknya gangguan yang terjadi pada KRL Non AC tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan perjalanan KRL secara keseluruhan dan sangat berdampak pada pelayanan KRL untuk penumpang," tambah Eva.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/penghapusan-krl-ekonomi-tak-sejalan-dengan-program-jokowi.html
Label:
ac
,
anto
,
commuter
,
ekonomi
,
eva
,
jabodetabek
,
jokowi
,
ka
,
kereta
,
krl
,
line
,
lintas
,
non
,
pelayanan
,
penghapusan
,
penumpang
,
perjalanan
,
pt
,
serpong
Langganan:
Postingan
(
Atom
)