Rekor! Pertama Kali Jakarta Rayakan HUT Tanpa Gubernur

JAKARTA - Selama ratusan tahun, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia tak pernah tanpa didampingi oleh orang tuanya, Gubernur DKI Jakarta. Dari zaman Suwiryo pada tahun 1945 hingga zaman Fauzi Wibowo pada tahun 2011, Jakarta selalu merayakan ulang tahunnya bersama sang pemimpin Ibu Kota yang jatuh pada tanggal 22 Juni.

Hingga saat ulang tahunnya yang ke-487 pada 22 Juni 2014, Jakarta merayakan ulang tahunnya sendiri. Saat kota yang berdiri ratusan tahun ini dipimpin mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.

Di tengah karut marutnya masalah Jakarta terutama soal kemacetan dan banjir, pada Oktober 2012, Mantan Wali Kota Solo itu diberikan amanat oleh warga Ibu Kota untuk membenahi masalah Jakarta.

Kala itu Jokowi yang didampingi oleh wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi dengan mengucap sumpah dan janji akan menyelesaikan masa jabatan mereka selama lima tahun untuk memperbaiki Jakarta dengan slogan yang mereka banggakan, Jakarta Baru.

Masa pemerintahan Jokowi-Ahok pun berjalan. Mereka mengumbar berbagai program unggulan untuk mewujudkan impian mereka menciptakan Jakarta Baru melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Di tahun pertama pemerintahan, meski dihadang berbagai penolakan warga, pasangan Jokowi-Ahok pun berhasil menyulap beberapa lokasi menjadi lebih teratur dan nyaman seperti Taman Waduk Pluit, Kampung Deret Petogogan, revitalisasi beberapa pasar tradisional, relokasi pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.

Menjelang ulang tahun Jakarta ke-486 pada 22 Juni 2013, Jokowi pun menyiapkan berbagai acara perayaan seperti belasan panggung musik dalam acara Jakarta Night Festival (JNF). Kala itu, Jokowi pun turun ke tengah masyarakat pada hari yang juga merupakan hari ulang tahunnya itu.

Warga Jakarta pun senang dan antusias memyambut bapak yang senang blusukan itu. Ibarat pengantin baru, warga DKI dan pasangan Jokowi-Ahok tengah dalam masa-masa indah.

Namun di tahun kedua, pemerintahan Jokowi sudah mulai tersendat beberapa masalah. Di tengah harapan warga Jakarta yang dijanjikan sebuah kelancaran lalu lintas dengan bus Transjakarta, pengadaan bus itu pun mengalami masalah yang hingga saat ini masih dalam penanganan Kejaksaan Agung.

Selain itu, para pedagang kaki lima Tanah Abang hasil relokasi yang dilakukan Jokowi pun berkeluh kesah dagangan mereka tidak laku pascarelokasi.

Keadaan ini diperparah hingga menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Hingga pada Maret 2014, warga Jakarta dikejutkan oleh keputusan orang nomor satu di DKI Jakarta itu ketika dia memutuskan untuk maju dalam bursa pemilihan presiden.

Saat itu, ditengah aktifitas blusukannya, dia yang berada di Rumah Si Pitung di kawasan Marunda, entah tiba-tiba atau sudah diskenariokan, Jokowi menerima telepon dari Ketua Partai berlambang banteng moncong putih, PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat untuk maju dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2014.

Keputusan Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah warga Jakarta yang berharap banyak padanya untuk membenahi Ibu Kota. Maret, April, Jokowi pun sudah aktif melakukan kampanye membantu para calon legislatif PDIP untuk memenangkan kursi 20% bagi partainya itu. Kendati demikian, dia tetap berdalih masih fokus dalam mengurus Ibu Kota.

Hingga akhir Mei, Jokowi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bersama Prabowo Subianto, mereka ditetapkan oleh KPU menjadi calon presiden. Jokowi pun mengajukan cuti mengikuti Pilpres 2014 dan menyerahkan komando pemerintahan pada wakilnya, Ahok.

Genap pada tanggal 1 Juni 2014, Ahok resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI dan dibebani pekerjaan rumah dari pasangan yang sudah berjanji bersamanya menciptakan Jakarta Baru selama lima tahun.

Warga Jakarta pun harus pasrah di HUT Jakarta ke-487 tanpa kehadiran seorang pemimpin. Harus pasrah dengan keputusan Jokowi yang sudah bulat untuk maju dalam pertarungan pemimpin negara, dan mengingkari janjinya membenahi ibu kota selama lima tahun.

"Ah sudah lah, terserah Jokowi saja. Kita mau protes supaya enggak maju Presiden, tetap saja enggak didengerin. Kita sih cuma rakyat kecil, kecewa aja," ujar salah satu warga Jakarta, Ijal, saat berbincang dengan Okezone, Minggu (22/6/2014).

Warga Utan Panjang yang merupakan pedagang pulsa itu juga mengaku masih belum merasakan hasil kerja dari pemerintahan Jokowi lantaran kemacetan masih belum teratasi.

"Ah sama aja dah, macet juga masih. Enggak ada yang berubah. Udah pusing sama pejabat sekarang. Kita rakyat yang dikorbanin," ujarnya pasrah.

Dia pun berharap, pada hari ulang tahun Jakarta ke-487 ini, Jakarta ke depan bisa dipimpin oleh orang yang amanah memegang teguh janjinya memperbaiki Jakarta.

"Ya kita sih pengennya ada orang yang bener-bener benerin Jakarta supaya enggak macet lagi, enggak banjir lagi, dan bisa lebih sejahtera," ucapnya.

Hal serupa juga dirasakan Eni, warga Cempaka Baru. Dia mengaku euforia ulang tahun Jakarta tahun ini tidak begitu terasa.

"Beda (dengan HUT DKI sebelumnya). Kayaknya enggak kerasa aja tahun ini. Yang ada cuma Pilpres saja. Jokowinya aja nyapres. Mungkin dia cuma inget capres, enggak inget HUT DKI," bebernya.

Semoga saja apa yang diharapkan warga kota Jakarta di Hari Ulang Tahun yang ke-487 bisa terwujud. Dirgahayu Jakarta!

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/22/500/1002428/rekor-pertama-kali-jakarta-rayakan-hut-tanpa-gubernur

40 Menit dengan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ahmad Syafii Maarif

Pada 1 Agustus 2013, antara pukul 13.15 dan 13.45, memang benar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Maarif Institute (MI) di kawasan Tebet, Jakarta, menemui saya dan teman-teman MI. Tidak ada agenda khusus yang dirancang untuk pertemuan itu, sekalipun media suka berspekulasi tentang itu. Maklumlah Jokowi yang sekarang sedang berada di atas angin di balantara perpolitikan Indonesia, pasti dikejar ke manapun dia bergerak. Apa pun yang diucapkannya, pasti dikutip. Mantan Wali Kota Solo ini dalam Pemilukada DKI pada 20 Oktober 2012 telah memenangkan pertarungan bergensi itu secara fenomenal, padahal pencalonannya hanya didukung oleh PDI-P dibantu Gerindra.

Pertemuan di MI ini diatur oleh Fajar Riza Ul Haq, direkturnya, yang sebelumnya telah diterima Jokowi di kantor Gubernur DKI. Untuk apa bertemu? Tidak ada agenda politik penting yang ingin dibicarakan. Saya hanya ingin bertanya tentang DKI yang sarat masalah itu: macet, banjir, premanisme, dan kantong-kantong kemiskinan di kawasan kumuh. Dengan bahasa datar yang optimistis Jokowi telah menjelaskan semuanya itu. Inilah kalimatnya, “Untuk mengatasi masalah DKI, dana tersedia dan masalahnya jelas. Jadi bisa diselesaikan, sekalipun akan memakan waktu sekitar 10 tahun.”

Lalu saya tanyakan, apakah selama ini dana tidak ada dan masalahnya tidak jelas. Dijawab, “Kemauan untuk mengatasi masalah DKI yang tidak ada.” Tetapi untuk mengatasi banjir di ibu kota, wewenang utamanya ada pada pemerintah pusat, tidak hanya pada DKI. Dulu DKI yang dinilai tidak responsif, sekarang yang berlaku sebaliknya, pemerintah pusat yang tidak serius, kata Jokowi. Sebagai orang luar, kita tidak tahu, mana yang benar. Pada saat DKI telah membuka diri dengan lebar, semestinya pemerintah pusat cepat merundingkan untuk mengatasi masalah banjir yang akut ini dengan Jokowi. Bagi saya yang sekali-sekali tinggal di Jakarta merasakan betul betapa ganasnya banjir itu.

Karena sejak 2003 sudah menjadi anggota Akademi Jakarta (AJ) yang berkantor di sebuah ruangan kecil di Taman Ismail Marzuki (TIM), tentu masalah ini saya singgung juga. Jokowi malah mengatakan bahwa TIM akan direnovasi secara besar-besaran dan akan rampung tahun 2014. Tempat parkir akan dirancang di bawah tanah. Mendengar rencana ini, saya langsung mengatakan, “Pak Jokowi adalah Ali Sadikin kedua.”

Sebab, yang membangun TIM di abad yang lalu adalah Ali Sadikin saat menjabat gubernur DKI. Para penggantinya yang berdatangan kemudian tidak begitu hirau dengan nasib TIM, termasuk dalam memelihara Dokumen Sastra H.B. Jassin yang bernilai sangat tinggi itu. Jokowi tampaknya paham betul apa makna kehadiran TIM bagi DKI khususnya, dan bagi Indonesia pada umumnya.

Dengan renovasi TIM di tangan Jokowi, para seniman dan budayawan Ibu Kota tentu akan bergairah kembali menjadikan pusat kegiatan kebudayaan yang sudah sangat populer ini untuk meragakan segala kemampuan kreatif mereka. TIM harus diminati kembali oleh para seniman dan masyarakat luas. Mengucurkan APBD DKI secara wajar bukan sebuah pemborosan, tetapi untuk menunjukkan bahwa birokrasi itu memerlukan seni. Tanpa seni, birokrasi dan sistem kekuasaan apa pun akan sangat kering dan membosankan, seperti yang terjadi selama ini, tidak saja untuk DKI, tetapi berlaku secara merata di seluruh Tanah Air.

Akhirnya, kedatangan Jokowi ke MI tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2014, sebagaimana yang diduga oleh sebagian media, seperti terbaca pada judul ini: “Ada Apa di Balik Pertemuan Jokowi dan Syafii Maarif?” Tetapi, segala gerak-gerik Jokowi untuk beberapa bulan yang akan datang pasti akan menyedot perhatian publik pada saat kesederhanaan dan keluguan para elite telah lama absen dalam kultur politik Indonesia.

Redaktur : M Irwan Ariefyanto

Sumber:
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/08/05/mr2h05-40-menit-dengan-jokowi

Niat "Nyapres" Bisa Jadi Blunder untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi sosok fenomenal karena merajai sebagian besar survei kandidat calon presiden yang diinginkan masyarakat. Namun, hingga saat ini, Jokowi belum menyatakan kesiapannya maju dalam pilpres. Jika nantinya Jokowi menyatakan berminat maju, hal ini diyakini akan menjadi blunder bagi mantan Wali Kota Surakarta itu.

"Akan jadi blunder itu jika dilihat melalui kacamata pemilih Jakarta dan kelas menengah melek politik," ujar pengamat politik dari Pol-Track Institute Arya Budi saat dihubungi, Kamis (25/7/2013).

Ia mengatakan, kelas menengah dan pemilih Jakarta akan menilai kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih belum cukup. Hal ini terlihat dari persoalan macet, banjir, dan politik perkotaan yang juga belum selesai.

"Kalau ukuran-ukuran itu selesai sebelum Mei 2014, Jokowi tidak akan sulit maju sebagai capres. Selain itu, bagi publik pemilih nasional, Jokowi adalah figur alternatif di luar para patron partai yang sudah tegas jelas mencalonkan diri," kata Arya Budi.

Terlepas sudah teruji atau belum memimpin Ibu Kota, menurut Arya, ada satu ganjalan lagi bagi Jokowi untuk maju, yakni janji Jokowi untuk menjabat satu periode penuh jika menang Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut diyakini akan dimanfaatkan para lawan politik Jokowi untuk mengandaskan niat Jokowi maju dalam pilpres.

Tetapi, kata Arya, publik pemilih saat ini cenderung lupa akan janji Jokowi itu. Publik lebih cenderung melihat kondisi saat ini.

"Tapi, lawan politik pasti akan 'mengingatkan' publik juga," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Arya, sikap Jokowi yang pasif atas wacana pencapresannya adalah sikap terbaik. Pernyataan dan sikap pasif Jokowi dinilainya sebagai strategi Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Sebelumnya, nama Jokowi selalu menempati peringkat teratas sebagai kandidat capres pada Pemilu 2014. Survei terakhir dari Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Jokowi di urutan teratas sebagai kandidat capres yang dikehendaki rakyat mengungguli capres-capres lain yang sudah mendeklarasikan diri seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, dan Wiranto.

Berdasarkan survei Soegeng Sarjadi School of Goverment juga menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling populer mengalahkan Prabowo dan Jusuf Kalla.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/07/25/1053323/Niat.Nyapres.Bisa.Jadi.Blunder.untuk.Jokowi