Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun empat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Dalam Kota (Intermediate Treatment Facilities/ITF) tahun 2016.
"Di dalam master plan pengelolaan sampah, seharusnya keempat ITF itu sudah dibangun tahun ini. Namun, karena ada banyak kendala yang dihadapi, maka keempat ITF tersebut tidak dapat dibangun sama sekali," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan keempat ITF tersebut tidak dapat dibangun tahun ini antara lain karena masalah regulasi dan pergantian kepemimpinan DKI Jakarta.
"Selain itu juga disebabkan proses pelelangan yang terkendala serta pemilihan teknologi yang tidak bisa sembarangan. Memang banyak kendalanya, tapi tahun depan kami akan bangun dua ITF yang menjadi tanggung jawab kami," ujar Isnawa.
Ia mengatakan pemerintah provinsi telah menginstruksikan Dinas Kebersihan membangun ITF Sunter dan ITF Duri Kosambi.
"Sedangkan dua ITF lainnya akan menjadi tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Jakpro)," katanya tentang pembangunan ITF Marunda dan ITF Cakung Cilincing.
Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan pembagian tanggung jawab dalam pembangunan fasilitas pengolah sampah tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Dia berharap pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk PT Jakpro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2016 disetujui oleh DPRD DKI Jakarta agar pembangunan fasilitas itu bisa segera dijalankan.
"Kalau PMP itu sudah disetujui oleh DPRD dan surat penugasan dari Gubernur sudah dikeluarkan, maka kami akan segera mengalokasikan anggaran untuk pembuatan basic design, analisa mengenai dampak lingkungan sekaligus dokumen pelelangannya," ungkap Asep.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/525595/jakarta-akan-bangun-empat-tempat-olah-sampah
Tampilkan postingan dengan label pembangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pembangunan. Tampilkan semua postingan
Senin, 26 Oktober 2015
Selasa, 29 September 2015
Antareja Menembus Bumi Jakarta
Liputan6.com, Jakarta - Antareja memang istimewa. Sebagai putra dari Bimasena, ia memiliki ajian yang mampu mengusir pasukan Kurawa, musuh dari Pandawa.
Dalam kisah pewayangan, Antareja merupakan saudara dari Gatotkaca, namun berbeda ibu. Ia lahir dari perut Nagagini, putri Batara Anantaboga, dewa bangsa ular.
Sebagai putra dari Bima dan Nagagini, Antareja menyimpan banyak kesaktian. Ia memiliki ajian Upas Anta, pemberian Hyang Anantaboga. Lidahnya sangat sakti, makhluk apapun yang dijilat bekas telapak kakinya akan menemui kematian.
Anatareja juga berkulit Napakawaca sehingga kebal terhadap senjata. Selain itu, ia memiliki cincin Mustikabumi, pemberian ibunya, yang mempunyai kesaktian, menjauhkan dari kematian selama masih menyentuh bumi maupun tanah.
Kesaktian lain dari Antareja adalah dapat hidup dan berjalan di dalam bumi. Cerita pewayangan mengenai Antareja inilah yang mengilhami Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menamakan bor raksasa yang melubangi Jalan Sudirman, Jakarta.
Bor yang merupakan bagian dari proyek pembuatan jalur terowongan untuk fase pertama proyek Mass Rapid Transit, MRT Jakarta.
"Kamu harusnya ngerti. Coba tanya ke yang ngerti pewayangan, siapa Antareja, yang jago ambles bumi ya Antareja itu," kata Jokowi saat meresmikan beroperasinya mesin bor bawah tanah yang didatangkan langsung dari Jepang tersebut, Senin 21 September 2015.
Bor ini sebenarnya telah tiba di Jakarta pada Mei 2015. Namun belum semuanya, masih ada potongan lain yang dalam tahap pengiriman. Secara teknis, bor Antareja baru bisa dirakit pada Agustus lalu hingga akhirnya selesai dan langsung dioperasikan pada 21 September kemarin.
Antareja akan melubangi jalur terowongan untuk fase pertama proyek MRT Jakarta. Fase pertama adalah jalur dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Dari jalur sepanjang 16 kilometer itu, 6 kilometer merupakan terowongan bawah tanah dan 10 kilometer merupakan jalan layang. Untuk fase 2, dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 9 kilometer berupa terowongan.
Pada lubang sedalam 12 meter di dekat Patung Pemuda, mesin bor mulai beroperasi. Nantinya posisi bor menghadap ke arah Jalan Sudirman, sedangkan ekor bor sepanjang 80 meter lebih akan memanjang di bawah Patung Pemuda hingga Jalan Sisingamangaraja.
Antareja memiliki diameter luar 6,65 meter dan diameter dalam 6,05 meter. Mata bornya memiliki panjang hampir 10 meter, sedangkan ekornya sepanjang 80 meter lebih.
Mesin bor itu memiliki pisau bor yang dirancang khusus dan disesuaikan dengan kondisi tanah di lokasi proyek. Karena itu, mesin bor senilai hampir Rp 70 miliar per satu unit ini hanya bisa dioperasikan untuk proyek tertentu.
Seperti cerita dalam pewayangan, Antareja cukup sakti sehingga tak memerlukan istirahat. Bor ini akan bekerja 24 jam. Di mesin pengendali bor akan ada tiga orang yang mengoperasikan bor secara terkomputerisasi. Dalam 24 jam, terowongan yang digali dan diselesaikan sepanjang sekitar 8-10 meter.
Proyek MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 kilometer, yang terdiri dari Koridor Selatan- Utara yaitu koridor Lebak Bulus menuju Kampung Bandan) sepanjang kurang lebih ±23.8 km dan Koridor Timur–Barat sepanjang kurang lebih 87 kilometer.
Proyek MRT ini adalah proyek bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga ikut mendukungnya.
Dukungan JICA diberikan dalam bentuk penyediaan dana pembangunan dalam bentuk pinjaman. JICA menyiapkan pinjaman US$ 1,9 miliar atau setara dengan Rp 27,55 triliun (estimasi kurs Rp 14.500 per dolar AS).
"Komitmen pinjaman proyek MRT sendiri senilai US$ 1,9 miliar, tapi angka itu masih bisa bergerak tergantung keperluan," papar Wakil Presiden JICA, Arakawa Hiroto beberapa waktu lalu.
Hadirnya MRT di Jakarta ini sangat membantu perekonomian nasional. pembangunannya, Proyek MRT mampu menciptakan sekitar 48.000 pekerjaan baru saat periode pengerjaannya.
Dalam situs jakartamrt.com, adanya MRT tersebut juga bisa menurunkan waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas. Waktu tempuh antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI diharapkan turun dari 1-2 jam pada jam-jam sibuk menjadi 30 menit. Sedangkan dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52,5 menit.
Penurunan waktu tempuh ini akan meningkatkan mobilitas warga Jakarta. Meningkatnya mobilitas warga kota ini memberikan dampak kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota, dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.
MRT tersebut juga bisa mendorong restorasi tata ruang kota. Integrasi transit-urban diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada area sekitar stasiun, sehingga dapat berdampak langsung kepada peningkatan jumlah penumpang MRT Jakarta.
Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono menjelaskan, langkah Jokowi menggolkan proyek MRT patut diapresiasi.
"Ini sebuah langkah berani mengingat proyek MRT telah masuk dalam tata ruang Pemda DKI Jakarta sejak 1985. Namun tak pernah dimulai. Setelah melalui penantian panjang sekitar 25 tahun lamanya, hari ini kereta bawah tanah dimulai pengeborannya oleh Presiden Jokowi," kata Nusyirwan.
Menurut dia, transportasi publik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak apalagi di tengah perkembangan ibu kota saat ini. Jadi proyek MRT bersama program kereta rel ringan atau light rail transit (LRT) yang juga dalam tahap pelaksanaan bisa menjadi solusi.
"Memang sangat banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk memulai pekerjaan yang berlabel transportasi publik. Baik itu menyangkut soal lahan, pembiayaan dan administrasi yang rumit. Begitu lamanya rentang waktu sejak proyek MRT dalam rancangan tata ruang Pemda DKI Jakarta hingga sekarang baru bisa proyek tersebut bisa dijalankan," papar Nusyirwan.
Pembangunan MRT ini bukan perkara mudah. Banyak tentangan dari masyarakat, terutama pemilik lahan yang digunakan untuk jalur MRT tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sampai Agustus 2015, tinggal 16 persen lahan yang akan digunakan sebagai jalur MRT yang belum dibebaskan.
Menurut Ahok, dalam pembebasan lahan untuk MRT tersebut, pemerintah DKI Jakarta berpegang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan.
Langkah yang harus dilewati adalah melakukan negosiasi dahulu untuk mendapatkan kesepakatan. Pemerintah harus menawarkan harga appraisal.
"Bagi kami sederhana, kita datangin satu, dua, tiga kali, kalau tidak mau, ya sudah. Kalau sama kami, baik-baik sajalah," kata dia.
Sebelumnya memang sempat terjadi tentangan dari beberapa warga. Pada 2013 lalu, warga jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, menolak pembangunan proyek MRT layang.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga menjelaskan, protes warga terhadap pembangunan transportasi MRT lebih disebabkan karena analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek yang buruk.
"Sekarang, kalau amdalnya sudah bagus, pasti tidak ada resistensi dari warga Fatmawati. Faktanya, hingga pembangunannya diresmikan, masih muncul protes warga," ujarnya.
Menurut Nirwono, amdal tidak hanya meliputi masalah lingkungan, tapi juga meliputi masalah sosial-ekonomi warga yang tinggal di area pembangunan MRT.
"Pedoman dalam membuat Amdal ada tiga, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Jika memenuhi tiga unsur ini, artinya pembangunan proyek pembangunan itu berkelanjutan. Kalau tiga hal tadi tidak ada, pembangunan tidak berkelanjutan," kata Nirwono.
Karena itu, dengan munculnya protes warga Fatmawati terhadap pembangunan jalan layang MRT yang melewati pemukiman mereka menandakan, amdal proyek MRT tidak siap dan belum memenuhi standar pembuatan Amdal.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2327970/antareja-menembus-bumi-jakarta
Dalam kisah pewayangan, Antareja merupakan saudara dari Gatotkaca, namun berbeda ibu. Ia lahir dari perut Nagagini, putri Batara Anantaboga, dewa bangsa ular.
Sebagai putra dari Bima dan Nagagini, Antareja menyimpan banyak kesaktian. Ia memiliki ajian Upas Anta, pemberian Hyang Anantaboga. Lidahnya sangat sakti, makhluk apapun yang dijilat bekas telapak kakinya akan menemui kematian.
Anatareja juga berkulit Napakawaca sehingga kebal terhadap senjata. Selain itu, ia memiliki cincin Mustikabumi, pemberian ibunya, yang mempunyai kesaktian, menjauhkan dari kematian selama masih menyentuh bumi maupun tanah.
Kesaktian lain dari Antareja adalah dapat hidup dan berjalan di dalam bumi. Cerita pewayangan mengenai Antareja inilah yang mengilhami Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menamakan bor raksasa yang melubangi Jalan Sudirman, Jakarta.
Bor yang merupakan bagian dari proyek pembuatan jalur terowongan untuk fase pertama proyek Mass Rapid Transit, MRT Jakarta.
"Kamu harusnya ngerti. Coba tanya ke yang ngerti pewayangan, siapa Antareja, yang jago ambles bumi ya Antareja itu," kata Jokowi saat meresmikan beroperasinya mesin bor bawah tanah yang didatangkan langsung dari Jepang tersebut, Senin 21 September 2015.
Bor ini sebenarnya telah tiba di Jakarta pada Mei 2015. Namun belum semuanya, masih ada potongan lain yang dalam tahap pengiriman. Secara teknis, bor Antareja baru bisa dirakit pada Agustus lalu hingga akhirnya selesai dan langsung dioperasikan pada 21 September kemarin.
Antareja akan melubangi jalur terowongan untuk fase pertama proyek MRT Jakarta. Fase pertama adalah jalur dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Dari jalur sepanjang 16 kilometer itu, 6 kilometer merupakan terowongan bawah tanah dan 10 kilometer merupakan jalan layang. Untuk fase 2, dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 9 kilometer berupa terowongan.
Pada lubang sedalam 12 meter di dekat Patung Pemuda, mesin bor mulai beroperasi. Nantinya posisi bor menghadap ke arah Jalan Sudirman, sedangkan ekor bor sepanjang 80 meter lebih akan memanjang di bawah Patung Pemuda hingga Jalan Sisingamangaraja.
Antareja memiliki diameter luar 6,65 meter dan diameter dalam 6,05 meter. Mata bornya memiliki panjang hampir 10 meter, sedangkan ekornya sepanjang 80 meter lebih.
Mesin bor itu memiliki pisau bor yang dirancang khusus dan disesuaikan dengan kondisi tanah di lokasi proyek. Karena itu, mesin bor senilai hampir Rp 70 miliar per satu unit ini hanya bisa dioperasikan untuk proyek tertentu.
Seperti cerita dalam pewayangan, Antareja cukup sakti sehingga tak memerlukan istirahat. Bor ini akan bekerja 24 jam. Di mesin pengendali bor akan ada tiga orang yang mengoperasikan bor secara terkomputerisasi. Dalam 24 jam, terowongan yang digali dan diselesaikan sepanjang sekitar 8-10 meter.
Proyek MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 kilometer, yang terdiri dari Koridor Selatan- Utara yaitu koridor Lebak Bulus menuju Kampung Bandan) sepanjang kurang lebih ±23.8 km dan Koridor Timur–Barat sepanjang kurang lebih 87 kilometer.
Proyek MRT ini adalah proyek bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga ikut mendukungnya.
Dukungan JICA diberikan dalam bentuk penyediaan dana pembangunan dalam bentuk pinjaman. JICA menyiapkan pinjaman US$ 1,9 miliar atau setara dengan Rp 27,55 triliun (estimasi kurs Rp 14.500 per dolar AS).
"Komitmen pinjaman proyek MRT sendiri senilai US$ 1,9 miliar, tapi angka itu masih bisa bergerak tergantung keperluan," papar Wakil Presiden JICA, Arakawa Hiroto beberapa waktu lalu.
Hadirnya MRT di Jakarta ini sangat membantu perekonomian nasional. pembangunannya, Proyek MRT mampu menciptakan sekitar 48.000 pekerjaan baru saat periode pengerjaannya.
Dalam situs jakartamrt.com, adanya MRT tersebut juga bisa menurunkan waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas. Waktu tempuh antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI diharapkan turun dari 1-2 jam pada jam-jam sibuk menjadi 30 menit. Sedangkan dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52,5 menit.
Penurunan waktu tempuh ini akan meningkatkan mobilitas warga Jakarta. Meningkatnya mobilitas warga kota ini memberikan dampak kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota, dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.
MRT tersebut juga bisa mendorong restorasi tata ruang kota. Integrasi transit-urban diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada area sekitar stasiun, sehingga dapat berdampak langsung kepada peningkatan jumlah penumpang MRT Jakarta.
Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono menjelaskan, langkah Jokowi menggolkan proyek MRT patut diapresiasi.
"Ini sebuah langkah berani mengingat proyek MRT telah masuk dalam tata ruang Pemda DKI Jakarta sejak 1985. Namun tak pernah dimulai. Setelah melalui penantian panjang sekitar 25 tahun lamanya, hari ini kereta bawah tanah dimulai pengeborannya oleh Presiden Jokowi," kata Nusyirwan.
Menurut dia, transportasi publik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak apalagi di tengah perkembangan ibu kota saat ini. Jadi proyek MRT bersama program kereta rel ringan atau light rail transit (LRT) yang juga dalam tahap pelaksanaan bisa menjadi solusi.
"Memang sangat banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk memulai pekerjaan yang berlabel transportasi publik. Baik itu menyangkut soal lahan, pembiayaan dan administrasi yang rumit. Begitu lamanya rentang waktu sejak proyek MRT dalam rancangan tata ruang Pemda DKI Jakarta hingga sekarang baru bisa proyek tersebut bisa dijalankan," papar Nusyirwan.
Pembangunan MRT ini bukan perkara mudah. Banyak tentangan dari masyarakat, terutama pemilik lahan yang digunakan untuk jalur MRT tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sampai Agustus 2015, tinggal 16 persen lahan yang akan digunakan sebagai jalur MRT yang belum dibebaskan.
Menurut Ahok, dalam pembebasan lahan untuk MRT tersebut, pemerintah DKI Jakarta berpegang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan.
Langkah yang harus dilewati adalah melakukan negosiasi dahulu untuk mendapatkan kesepakatan. Pemerintah harus menawarkan harga appraisal.
"Bagi kami sederhana, kita datangin satu, dua, tiga kali, kalau tidak mau, ya sudah. Kalau sama kami, baik-baik sajalah," kata dia.
Sebelumnya memang sempat terjadi tentangan dari beberapa warga. Pada 2013 lalu, warga jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, menolak pembangunan proyek MRT layang.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga menjelaskan, protes warga terhadap pembangunan transportasi MRT lebih disebabkan karena analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek yang buruk.
"Sekarang, kalau amdalnya sudah bagus, pasti tidak ada resistensi dari warga Fatmawati. Faktanya, hingga pembangunannya diresmikan, masih muncul protes warga," ujarnya.
Menurut Nirwono, amdal tidak hanya meliputi masalah lingkungan, tapi juga meliputi masalah sosial-ekonomi warga yang tinggal di area pembangunan MRT.
"Pedoman dalam membuat Amdal ada tiga, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Jika memenuhi tiga unsur ini, artinya pembangunan proyek pembangunan itu berkelanjutan. Kalau tiga hal tadi tidak ada, pembangunan tidak berkelanjutan," kata Nirwono.
Karena itu, dengan munculnya protes warga Fatmawati terhadap pembangunan jalan layang MRT yang melewati pemukiman mereka menandakan, amdal proyek MRT tidak siap dan belum memenuhi standar pembuatan Amdal.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2327970/antareja-menembus-bumi-jakarta
Selasa, 07 Juli 2015
Harusnya Pembangunan LRT Tidak Diperdebatkan
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai tidak ada yang keliru dari rencana pembangunan light rail transit (LRT) di Jakarta. Meskipun ide pembangunannya baru muncul belakangan, ia menganggap hal tersebut seharusnya tidak menjadi sesuatu yang diperdebatkan.
Menurut Yayat, dasar hukum untuk pembangunan LRT dapat disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian bisa disinergikan dengan peraturan daerah (Perda) Tata Ruang.
"Apalagi kajiannya kan juga sudah dibuat oleh PT Pembangunan Jaya dan akan dikembangkan dengan Jakpro. Di sisi lain, hal itu juga akan disinergikan dengan Perda Tata Ruang," kata Yayat saat dihubungi, Senin (6/7/2015).
Dengan demikian, ia menilai yang perlu dilakukan untuk saat ini bukan lagi memperdebatkan soal dasar hukumnya, melainkan bersama-sama melakukan pengawasan agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu dan tidak ada penyelewengan dalam pengguanaan anggarannya.
"Enggak usah ada UU baru, itukan sudah ada di Perda Tata Ruang. Tinggal kontrol dari sisi pendanaan saja. Sikap DPRD itu tinggal dari aspek pengawasan," ujar Yayat.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati pernah mengatakan bahwa rencana pembangunan LRT bisa tanpa menunggu RTRW (rencana tata ruang wilayah). Yang penting, ujar dia, sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk pembangunan proyek tersebut.
"Kalau untuk LRT sebetulnya sudah ada dasarnya Perda, yakni di Bab 7 halaman 200 dalam RPJMD 2013 sampai 2017, dan Perda Nomor 6 Tahun 2013, itu RPJMD. DPRD dan eksekutif telah bersepakat untuk membangun LRT," kata Tuty, di Balai Kota, Jumat (26/6/2015).
Sebagai informasi, sejumlah kalangan, baik dari anggota DPRD maupun pakar transportasi mempertanyakan dasar hukum pembangunan LRT. Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa provinsi yang menggunakan Pergub sebagai dasar hukum anggarannya tidak dapat membangun proyek yang baru direncanakan dan menggunakan tahun jamak.
Pada tahun ini DKI Jakarta menggunakan landasan hukum Pergub dalam pengesahan APBD. Dan LRT sendiri merupakan proyek tahun jamak yang ditargetkan mulai tahun ini dan akan selesai pada 2018.
"Dari kajiannya saja, LRT itu belum jelas, apalagi kalau dilihat dari peraturannya. Sudah Pak Ahok (Basuki) jangan terus pencitraan, penyerapan anggarannya baru di bawah 20 persen," kata Taufik.
Sedangkan Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Izzul Waro menganggap LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT.
"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) ini.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/07/08562951/Harusnya.Pembangunan.LRT.Tidak.Diperdebatkan
Menurut Yayat, dasar hukum untuk pembangunan LRT dapat disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian bisa disinergikan dengan peraturan daerah (Perda) Tata Ruang.
"Apalagi kajiannya kan juga sudah dibuat oleh PT Pembangunan Jaya dan akan dikembangkan dengan Jakpro. Di sisi lain, hal itu juga akan disinergikan dengan Perda Tata Ruang," kata Yayat saat dihubungi, Senin (6/7/2015).
Dengan demikian, ia menilai yang perlu dilakukan untuk saat ini bukan lagi memperdebatkan soal dasar hukumnya, melainkan bersama-sama melakukan pengawasan agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu dan tidak ada penyelewengan dalam pengguanaan anggarannya.
"Enggak usah ada UU baru, itukan sudah ada di Perda Tata Ruang. Tinggal kontrol dari sisi pendanaan saja. Sikap DPRD itu tinggal dari aspek pengawasan," ujar Yayat.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati pernah mengatakan bahwa rencana pembangunan LRT bisa tanpa menunggu RTRW (rencana tata ruang wilayah). Yang penting, ujar dia, sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk pembangunan proyek tersebut.
"Kalau untuk LRT sebetulnya sudah ada dasarnya Perda, yakni di Bab 7 halaman 200 dalam RPJMD 2013 sampai 2017, dan Perda Nomor 6 Tahun 2013, itu RPJMD. DPRD dan eksekutif telah bersepakat untuk membangun LRT," kata Tuty, di Balai Kota, Jumat (26/6/2015).
Sebagai informasi, sejumlah kalangan, baik dari anggota DPRD maupun pakar transportasi mempertanyakan dasar hukum pembangunan LRT. Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa provinsi yang menggunakan Pergub sebagai dasar hukum anggarannya tidak dapat membangun proyek yang baru direncanakan dan menggunakan tahun jamak.
Pada tahun ini DKI Jakarta menggunakan landasan hukum Pergub dalam pengesahan APBD. Dan LRT sendiri merupakan proyek tahun jamak yang ditargetkan mulai tahun ini dan akan selesai pada 2018.
"Dari kajiannya saja, LRT itu belum jelas, apalagi kalau dilihat dari peraturannya. Sudah Pak Ahok (Basuki) jangan terus pencitraan, penyerapan anggarannya baru di bawah 20 persen," kata Taufik.
Sedangkan Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Izzul Waro menganggap LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT.
"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) ini.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/07/08562951/Harusnya.Pembangunan.LRT.Tidak.Diperdebatkan
Kamis, 25 Juni 2015
Jalur Lingkar Layang Kereta Api Atasi Kecelakaan, Kemacetan di Jakarta
JAKARTA—
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai upaya pemerintah membangun jalur lingkar layang bagi kereta api adalah langkah yang tepat untuk menghindari kecelakaan di rel kereta yang sering terjadi.
PT Kereta Api Indonesia mengatakan sedikitnya ada sekitar 1.000 perlintasan kereta api liar yang berjalan tanpa rambu atau penjaga sehingga sangat berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.
Pemerintah menyatakan akan membuat jalur layang untuk kereta api yang melingkari kota Jakarta, dengan panjang 26 kilometer lebih.
Pembangunan jalur lingkar ini, tambah Yayat, juga merupakan salah satu solusi kemacetan Jakarta.
"Jadi kita berharap bahwa pembangunan loopline ini adalah satu bentuk percepatan untuk mengatasi masalah kemacetan. Yang kedua yang juga kita dorong adalah aspek keselamatan, bahwa dengan dihapuskannya persimpangan sebidang, dibangunnya loopline akan mampu meningkatkan kapasitas, dalam arti pelayanannya lebih dimaksimalkan," ujarnya, Selasa (23/6).
"Keselamatan penduduk di kiri kanan atau dekat rel juga bisa semakin kita hindarkan. Juga yang paling penting adalah bagaimana upaya-upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak merusak sarana yang sudah ada."
Yayat menambahkan pembangunan jalur layang kereta api juga harus dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi massal yang cepat. Meski demikian, dia meminta agar pembangunan konsep jalur layang ini tidak hanya dilihat dari sisi struktur jaringannya saja tetapi harus didukung aspek tata ruang.
"Saatnya menjadikan angkutan massal sebagai solusi kemacetan. Misalnya tadi dikatakan (kereta) antara bandara dengan Manggarai itu harus dipercepat. Kemudian bagaimana lingkar Jakarta, Jabodetabek segera harus dioptimalkan," ujarnya.
"Kita tahu hampir ada 20 kota baru di sekitar Jakarta ini yang kelihatannya harus didukung pembangunan jalur kereta api. Karena terus terang saja ini pergerakannya sangat cepat dari waktu ke waktu."
Direktur Jenderal Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan, Budhi Muliawan mengatakan, Jakarta akan memiliki jalur lingkar (loopline) lebih dari satu, yakni jalur lingkar dalam dan luar dengan anggaran Rp 9 trilun.
Pihaknya, menurut Budhi, berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan jalur lingkar layang ini. Selain itu, dalam pembangunan jalur lingkar layang itu juga akan disediakan peron sepanjang 200 meter untuk 10 gerbong.
"Kalau sesuai rencana itu sampai 2018. Tetapi kalau itu dipercepat dan pihak investor juga sangat bergairah, dalam waktu tiga tahun bisa selesai semuanya," ujarnya.
Sumber : http://www.voaindonesia.com/content/jalur-lingkar-layang-kereta-api-atasi-kecelakaan-kemacetan-jakarta/2834995.html
PT Kereta Api Indonesia mengatakan sedikitnya ada sekitar 1.000 perlintasan kereta api liar yang berjalan tanpa rambu atau penjaga sehingga sangat berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.
Pemerintah menyatakan akan membuat jalur layang untuk kereta api yang melingkari kota Jakarta, dengan panjang 26 kilometer lebih.
Pembangunan jalur lingkar ini, tambah Yayat, juga merupakan salah satu solusi kemacetan Jakarta.
"Jadi kita berharap bahwa pembangunan loopline ini adalah satu bentuk percepatan untuk mengatasi masalah kemacetan. Yang kedua yang juga kita dorong adalah aspek keselamatan, bahwa dengan dihapuskannya persimpangan sebidang, dibangunnya loopline akan mampu meningkatkan kapasitas, dalam arti pelayanannya lebih dimaksimalkan," ujarnya, Selasa (23/6).
"Keselamatan penduduk di kiri kanan atau dekat rel juga bisa semakin kita hindarkan. Juga yang paling penting adalah bagaimana upaya-upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak merusak sarana yang sudah ada."
Yayat menambahkan pembangunan jalur layang kereta api juga harus dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi massal yang cepat. Meski demikian, dia meminta agar pembangunan konsep jalur layang ini tidak hanya dilihat dari sisi struktur jaringannya saja tetapi harus didukung aspek tata ruang.
"Saatnya menjadikan angkutan massal sebagai solusi kemacetan. Misalnya tadi dikatakan (kereta) antara bandara dengan Manggarai itu harus dipercepat. Kemudian bagaimana lingkar Jakarta, Jabodetabek segera harus dioptimalkan," ujarnya.
"Kita tahu hampir ada 20 kota baru di sekitar Jakarta ini yang kelihatannya harus didukung pembangunan jalur kereta api. Karena terus terang saja ini pergerakannya sangat cepat dari waktu ke waktu."
Direktur Jenderal Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan, Budhi Muliawan mengatakan, Jakarta akan memiliki jalur lingkar (loopline) lebih dari satu, yakni jalur lingkar dalam dan luar dengan anggaran Rp 9 trilun.
Pihaknya, menurut Budhi, berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan jalur lingkar layang ini. Selain itu, dalam pembangunan jalur lingkar layang itu juga akan disediakan peron sepanjang 200 meter untuk 10 gerbong.
"Kalau sesuai rencana itu sampai 2018. Tetapi kalau itu dipercepat dan pihak investor juga sangat bergairah, dalam waktu tiga tahun bisa selesai semuanya," ujarnya.
Sumber : http://www.voaindonesia.com/content/jalur-lingkar-layang-kereta-api-atasi-kecelakaan-kemacetan-jakarta/2834995.html
Selasa, 16 Juni 2015
Anggaran Melimpah, Jakarta Serius Bangun LRT Sendiri
Jakarta - Dengan kondisi anggaran daerah yang melimpah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius memantapkan rencananya untuk membangun transportasi publik kereta ringan cepat atau light rail transit (LRT) tanpa melibatkan pihak ketiga.
Pemprov DKI memutuskan akan membangun LRT dengan kemampuan sendiri, dengan menggunakan anggaran dalam APBD DKI Jakarta.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Pemprov pun membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT. Tidak hanya itu, Kepala BLUD LRT pun telah dipilih yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI sangat serius membangun transportasi berbasis rel. Dia meyakini, transportasi berbasis rel, selain dapat menempuh jarak jauh dengan cepat, juga dapat mengangkut penumpang jauh lebih banyak daripada transportasi berbasis bus rapid transit (BRT).
“Tidak hanya itu, LRT juga dapat diperkirakan mengurangi kemacetan di Jakarta sebanyak 30 persen,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/6).
Selama Jakarta dalam kepemimpinannya, mantan Bupati Belitung Timur ini berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur untuk transportasi publik.
Melihat Kota Jakarta tidak mungkin menambah jalan baru karena keterbatasan lahan, maka infrastruktur jalan baru yang dibangun harus berbentuk jalan layang.
Namun, jalan layang yang akan dibangun ini tidak akan diperuntukkan sebagai perlintasan mobil, melainkan transportasi berbasis rel, baik itu LRT, mass rapid transit (MRT) maupun kereta rel listrik (KRL).
“Kita akan bangun terus infrastrukturnya. Jakarta nggak mungkin bikin jalan baru, harus bikin jalan layang. Tapi jalan layangnya bukan untuk mobil melainkan untuk transportasi berbasis rel,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pembangunan LRT, Basuki telah membentuk BLUD LRT melalui Peraturan Gubernur tentang Pembentukan BLUD LRT yang telah ditandatanganinya pada awal Juni ini.
Selain itu, dia akan melibatkan PT Adhi Karya untuk menyiapkan pembangunan jalan layang untuk LRT. Kemudian, pihak swasta dan BUMD DKI akan mengikuti proses lelang untuk menyiapkan keretanya.
Beberapa BUMD DKI Jakarta akan ikut lelang dalam pembangunannya. Diantaranya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya.
Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini. Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer.
Untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun. Ditargetkan, LRT dapat beroperasi pada tahun 2019 mendatang.
“Jadi kita sudah siapkan BLUD, tahun ini mau ground breaking. Kita akan gabung dengan Adhi Karya siapkan semua jalan layang buat kereta api ringan, lalu swasta dan BUMD silahkan lelang siapkan keretanya,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan gagasan pembangunan LRT sudah sejak lama direncanakan oleh Pemprov DKI.
Awalnya, pembangunan LRT diserahkan kepada pihak ketiga sebagai investor selaku pengembang, yakni PT Jakarta Monorail (JM) dengan proyeknya membangun LRT bernama Monorel Jakarta.
Namun, proyek itu telah mangkrak sekitar tujuh tahun. Hingga saat ini upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali pembangunan monorel belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
“Selain itu, pembahasan LRT kan sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Jadi kalau ditetapkan sebagai salah satu moda transportasi yang mau dikembangkan, ya Pemprov DKI harus terlibat,” kata Tuty.
Sebab, lanjutnya RPJMD DKI 2012-2017 merupakan amanat pembangunan Kota Jakarta yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif.
“Jadi RPJMD itu bukan sesuatu yang tiba-tiba diadakan, melainkan amanat yang disepakati eksekutif dan legislatif. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tegasnya
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/282950-anggaran-melimpah-jakarta-serius-bangun-lrt-sendiri.html
Pemprov DKI memutuskan akan membangun LRT dengan kemampuan sendiri, dengan menggunakan anggaran dalam APBD DKI Jakarta.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Pemprov pun membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT. Tidak hanya itu, Kepala BLUD LRT pun telah dipilih yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI sangat serius membangun transportasi berbasis rel. Dia meyakini, transportasi berbasis rel, selain dapat menempuh jarak jauh dengan cepat, juga dapat mengangkut penumpang jauh lebih banyak daripada transportasi berbasis bus rapid transit (BRT).
“Tidak hanya itu, LRT juga dapat diperkirakan mengurangi kemacetan di Jakarta sebanyak 30 persen,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/6).
Selama Jakarta dalam kepemimpinannya, mantan Bupati Belitung Timur ini berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur untuk transportasi publik.
Melihat Kota Jakarta tidak mungkin menambah jalan baru karena keterbatasan lahan, maka infrastruktur jalan baru yang dibangun harus berbentuk jalan layang.
Namun, jalan layang yang akan dibangun ini tidak akan diperuntukkan sebagai perlintasan mobil, melainkan transportasi berbasis rel, baik itu LRT, mass rapid transit (MRT) maupun kereta rel listrik (KRL).
“Kita akan bangun terus infrastrukturnya. Jakarta nggak mungkin bikin jalan baru, harus bikin jalan layang. Tapi jalan layangnya bukan untuk mobil melainkan untuk transportasi berbasis rel,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pembangunan LRT, Basuki telah membentuk BLUD LRT melalui Peraturan Gubernur tentang Pembentukan BLUD LRT yang telah ditandatanganinya pada awal Juni ini.
Selain itu, dia akan melibatkan PT Adhi Karya untuk menyiapkan pembangunan jalan layang untuk LRT. Kemudian, pihak swasta dan BUMD DKI akan mengikuti proses lelang untuk menyiapkan keretanya.
Beberapa BUMD DKI Jakarta akan ikut lelang dalam pembangunannya. Diantaranya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya.
Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini. Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer.
Untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun. Ditargetkan, LRT dapat beroperasi pada tahun 2019 mendatang.
“Jadi kita sudah siapkan BLUD, tahun ini mau ground breaking. Kita akan gabung dengan Adhi Karya siapkan semua jalan layang buat kereta api ringan, lalu swasta dan BUMD silahkan lelang siapkan keretanya,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan gagasan pembangunan LRT sudah sejak lama direncanakan oleh Pemprov DKI.
Awalnya, pembangunan LRT diserahkan kepada pihak ketiga sebagai investor selaku pengembang, yakni PT Jakarta Monorail (JM) dengan proyeknya membangun LRT bernama Monorel Jakarta.
Namun, proyek itu telah mangkrak sekitar tujuh tahun. Hingga saat ini upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali pembangunan monorel belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
“Selain itu, pembahasan LRT kan sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Jadi kalau ditetapkan sebagai salah satu moda transportasi yang mau dikembangkan, ya Pemprov DKI harus terlibat,” kata Tuty.
Sebab, lanjutnya RPJMD DKI 2012-2017 merupakan amanat pembangunan Kota Jakarta yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif.
“Jadi RPJMD itu bukan sesuatu yang tiba-tiba diadakan, melainkan amanat yang disepakati eksekutif dan legislatif. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tegasnya
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/282950-anggaran-melimpah-jakarta-serius-bangun-lrt-sendiri.html
Kamis, 21 Mei 2015
Berapa yang Dirogoh Warga Jakarta Jika Naik LRT?
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memulai pembangunan sarana transportasi Light Rail Transit (LRT) mulai 17 Agustus 2015. Pada pengerjaan tahap awal, akan dibangun untuk rute Bogor-Cawang-Dukuh Atas.
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).
"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,” kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).
Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.
Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.
Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.
Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.
“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).
"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,” kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).
Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.
Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.
Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.
Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.
“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt
Selasa, 19 Mei 2015
Ahok yakin LRT jadi solusi atasi kemacetan Jakarta
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun Light Rail Transit (LRT). Namun, belum direalisasikan sudah mendapatkan penolakan dari beberapa pihak.
Menanggapi adanya penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin permasalahan kemacetan di Jakarta bisa diurai dengan adanya LRT, karena transportasi massal ini berbasis rel.
"Kan sudah disebut makro transportasi untuk mengatasi kemacetan harus transportasi massal berbasis rel. Trasenya gimana? trase jalan kami pakai," ungkapnya usai meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pembangunan 7 koridor LRT ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya siap untuk membangun satu koridor menuju Bandara Soekarno Harta.
"Pemerintah pusat akan bangun dari Bogor, Cibinong, Cibubur sampai bandara itu mungkin Adhi Karya. Saya tidak tahu sampai mana. Kami sendiri akan bangun tujuh koridor, jadi enggak beda dengan Chicago," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, pihaknya tengah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurusi LRT. Karena saat ini dia telah melakukan kajian-kajian termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sedangkan, lelang pembangunan infrastruktur akan dilakukan setelah BLUD dibentuk. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini.
Pembentukan BLUD ini dilakukan untuk mengurusi pembangunan infrastruktur dan sistem LRT. Sebab, walaupun bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov tetap harus menanggung 70 hingga 80 persen pembangunan infrastruktur.
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer. Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun.
Dia menambahkan, pembangunan ini tidak akan melibatkan pemerintah pusat sebagai mana dilakukan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dan pendanaan LRT ini akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015.
"Kita cukup kok. UPS bisa sampe 1,2 triliun aja cukup," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-yakin-lrt-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html
Menanggapi adanya penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin permasalahan kemacetan di Jakarta bisa diurai dengan adanya LRT, karena transportasi massal ini berbasis rel.
"Kan sudah disebut makro transportasi untuk mengatasi kemacetan harus transportasi massal berbasis rel. Trasenya gimana? trase jalan kami pakai," ungkapnya usai meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pembangunan 7 koridor LRT ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya siap untuk membangun satu koridor menuju Bandara Soekarno Harta.
"Pemerintah pusat akan bangun dari Bogor, Cibinong, Cibubur sampai bandara itu mungkin Adhi Karya. Saya tidak tahu sampai mana. Kami sendiri akan bangun tujuh koridor, jadi enggak beda dengan Chicago," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, pihaknya tengah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurusi LRT. Karena saat ini dia telah melakukan kajian-kajian termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sedangkan, lelang pembangunan infrastruktur akan dilakukan setelah BLUD dibentuk. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini.
Pembentukan BLUD ini dilakukan untuk mengurusi pembangunan infrastruktur dan sistem LRT. Sebab, walaupun bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov tetap harus menanggung 70 hingga 80 persen pembangunan infrastruktur.
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer. Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun.
Dia menambahkan, pembangunan ini tidak akan melibatkan pemerintah pusat sebagai mana dilakukan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dan pendanaan LRT ini akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015.
"Kita cukup kok. UPS bisa sampe 1,2 triliun aja cukup," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-yakin-lrt-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html
Selasa, 05 Mei 2015
Macet, Jakarta Jadi Kota Berdesain Terburuk di Dunia
Jakarta, CNN Indonesia -- Semua kota di dunia berlomba-lomba untuk berkembang. Lihat saja Jakarta. Pembangunan digalakkan di jalan-jalan. MRT, jalan layang, sampai jalan khusus bus TransJakarta. Gedung demi gedung pun diajak "mencakar langit".
Namun upaya Jakarta itu sepertinya tidak ada apa-apanya di mata perancang kota urban dunia. Menurut beberapa perancang yang dihubungi Huffington Post, Jakarta adalah kota dengan desain terburuk di dunia. Ada pula delapan kota lainnya, dengan alasan yang beragam.
Ada yang karena penduduknya duduk terlalu lama di dalam kemacetan, ada pula yang disebabkan jalanan yang terlalu disesaki mobil pribadi.
Mengutip Huffington Post, mereka menghubungi beberapa pakar perancangan kota untuk mengomentari pembangunan di kota-kota besar dunia. Hasilnya, ada sembilan kota yang dianggap terburuk. Berikut lima di antaranya.
Jakarta, Indonesia
Transportasi umum yang mengangkut lebih banyak orang di Jakarta kalah jauh dibanding mobil-mobil yang dimiliki pribadi. Belum lagi fasilitas umumnya yang dianggap tidak memadai.
Alhasil, penduduk Jakarta menghabiskan 400 jam sehari untuk duduk dalam kemacetan. Rata-rata perjalanan harus dilakukan dalam waktu dua jam. Menurut pengamat, permasalahan adalah kontrak pembangunan yang diperbarui tiap tahun, jadi tidak ada rencana jangka panjang.
Dubai, Uni Emirates Arab
Meski menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat yang punya gedung tertinggi dunia, Dubai dianggap tidak ramah bagi pejalan kaki. Jalan-jalan utamanyanya terlalu lebar, gedung-gedungnya terlalu besar dan tinggi.
Selain itu, Dubai juga sangat kurang ruang publik. Tidak ada taman tempat warga berkumpul, kecuali resor ski di dalam mal atau museum Ferrari. Tapi, itu untuk orang berada.
Atlanta, Amerika Serikat
Sama seperti Jakarta, kemacetan di Atlanta juga sangat parah. Itu disebabkan popularitas kota yang melejit tahun 1980 atau 1990-an. Semua orang ingin tinggal di Atlanta. Sebenarnya itu bisa ditanggulangi transportasi massal. Namun, fasilitasnya juga buruk.
Belum lagi, rel kereta bawah tanah di Atlanta sering diblokir untuk kepentingan tertentu.
Boston, Amerika Serikat
Boston mungkin kota yang indah. Namun jangan tertipu penampilan semata. Kota itu dianggap paling sulit memberikan arah bagi siapa pun, karena bentuk jalanannya yang seperti labirin. Jalanan Boston tidak dikonsep sebelumnya.
Sao Paulo, Brasil
Sap Paulo adalah korban lainnya dari perencanaan yang tidak sama. Selama 20 abad, kota itu telah bertransformasi dari kecil, menjadi pusat urban, sampai kota metropolitan. Namu pembangunan tidak dikonsep secara matang. Banyak gedung tinggi yang berantakan, berdiri di antara permukiman masyarakat kecil.
Masyarakat Sao Paulo juga diizinkan punya helikopter. Kota itu menjadi kota terluas soal pemilik helikopter, per kapita. Sepertinya mereka tidak lagi butuh jalanan untuk darat.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150501123437-269-50499/macet-jakarta-jadi-kota-berdesain-terburuk-di-dunia/
Namun upaya Jakarta itu sepertinya tidak ada apa-apanya di mata perancang kota urban dunia. Menurut beberapa perancang yang dihubungi Huffington Post, Jakarta adalah kota dengan desain terburuk di dunia. Ada pula delapan kota lainnya, dengan alasan yang beragam.
Ada yang karena penduduknya duduk terlalu lama di dalam kemacetan, ada pula yang disebabkan jalanan yang terlalu disesaki mobil pribadi.
Mengutip Huffington Post, mereka menghubungi beberapa pakar perancangan kota untuk mengomentari pembangunan di kota-kota besar dunia. Hasilnya, ada sembilan kota yang dianggap terburuk. Berikut lima di antaranya.
Jakarta, Indonesia
Transportasi umum yang mengangkut lebih banyak orang di Jakarta kalah jauh dibanding mobil-mobil yang dimiliki pribadi. Belum lagi fasilitas umumnya yang dianggap tidak memadai.
Alhasil, penduduk Jakarta menghabiskan 400 jam sehari untuk duduk dalam kemacetan. Rata-rata perjalanan harus dilakukan dalam waktu dua jam. Menurut pengamat, permasalahan adalah kontrak pembangunan yang diperbarui tiap tahun, jadi tidak ada rencana jangka panjang.
Dubai, Uni Emirates Arab
Meski menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat yang punya gedung tertinggi dunia, Dubai dianggap tidak ramah bagi pejalan kaki. Jalan-jalan utamanyanya terlalu lebar, gedung-gedungnya terlalu besar dan tinggi.
Selain itu, Dubai juga sangat kurang ruang publik. Tidak ada taman tempat warga berkumpul, kecuali resor ski di dalam mal atau museum Ferrari. Tapi, itu untuk orang berada.
Atlanta, Amerika Serikat
Sama seperti Jakarta, kemacetan di Atlanta juga sangat parah. Itu disebabkan popularitas kota yang melejit tahun 1980 atau 1990-an. Semua orang ingin tinggal di Atlanta. Sebenarnya itu bisa ditanggulangi transportasi massal. Namun, fasilitasnya juga buruk.
Belum lagi, rel kereta bawah tanah di Atlanta sering diblokir untuk kepentingan tertentu.
Boston, Amerika Serikat
Boston mungkin kota yang indah. Namun jangan tertipu penampilan semata. Kota itu dianggap paling sulit memberikan arah bagi siapa pun, karena bentuk jalanannya yang seperti labirin. Jalanan Boston tidak dikonsep sebelumnya.
Sao Paulo, Brasil
Sap Paulo adalah korban lainnya dari perencanaan yang tidak sama. Selama 20 abad, kota itu telah bertransformasi dari kecil, menjadi pusat urban, sampai kota metropolitan. Namu pembangunan tidak dikonsep secara matang. Banyak gedung tinggi yang berantakan, berdiri di antara permukiman masyarakat kecil.
Masyarakat Sao Paulo juga diizinkan punya helikopter. Kota itu menjadi kota terluas soal pemilik helikopter, per kapita. Sepertinya mereka tidak lagi butuh jalanan untuk darat.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150501123437-269-50499/macet-jakarta-jadi-kota-berdesain-terburuk-di-dunia/
Rabu, 14 Januari 2015
Atasi Macet Jakarta, Kereta dan Busway Layang Disiapkan
Sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota di antaranya, transportasi umum berbasis kereta layang (loopline), penambahan jaringan jalan, hingga pembangunan jalur bus Transjakarta layang untuk menuntaskan pembangunan 15 koridor Transjakarta.
Rencana pembangunan sarana transportasi umum tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di Kantor Bappenas, Jl Taman Suropati No 2 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).
Pihaknya, kata Basuki, akan mempeluas rencana pembangunan busway layang yang semula dari Ciledug hingga ke Blok M menjadi hingga ke Jalan Tendean.
â€Kementerian Pekerjaan Umum akan membuat terobosan yang dari bawah Kuningan ke Tendean dan akan dibangun mulai tahun depan. Jadi, kita akan sama-sama temukan, sehingga ada jalan layang dan di bawah," ujar Ahok, sapaan akrabnya, Selasa (6/1/2015).
Dikatakan Ahok, pemerintah pusat juga mendorong Pemprov DKI Jakarta menambah jaringan jalan di ibu kota.
â€Kami juga sudah merencanakan penambahan ruas jalan. Kita akan bangun banyak jalan layang, underpass dan flyover. Itu akan menambah rasio jalan," katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengungkapkan, Pemprov DKI berencana membangun kereta layang di ibu kota yang akan tuntas sebelum pelaksanaan Asian Games 2018.
Namun, rencana tersebut belum disampaikan secara detail .
"Jalan kereta layang untuk Asian Games, ini yang baru pengembangan dari yang lama dan bagaimana nanti memfungsikan jalur kereta yang sekarang ini menjadi kereta logistik," ungkapnya.
Andrinof menilai sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota yang disampaikan Basuki sudah bagus.
"Soal tambahan jalan busway layang. Ini bagus, kemudian untuk beberapa rencana termasuk rumah susun dan itu salah itu cara untuk mengatasi kemacetan," ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat mendukung upaya Pemprov DKI yang mendorong publik menggunakan transportasi publik.
Sumber : http://www.berita8.com/berita/2015/01/atasi-macet-jakarta-kereta-dan-busway-layang-disiapkan
Rencana pembangunan sarana transportasi umum tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di Kantor Bappenas, Jl Taman Suropati No 2 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).
Pihaknya, kata Basuki, akan mempeluas rencana pembangunan busway layang yang semula dari Ciledug hingga ke Blok M menjadi hingga ke Jalan Tendean.
â€Kementerian Pekerjaan Umum akan membuat terobosan yang dari bawah Kuningan ke Tendean dan akan dibangun mulai tahun depan. Jadi, kita akan sama-sama temukan, sehingga ada jalan layang dan di bawah," ujar Ahok, sapaan akrabnya, Selasa (6/1/2015).
Dikatakan Ahok, pemerintah pusat juga mendorong Pemprov DKI Jakarta menambah jaringan jalan di ibu kota.
â€Kami juga sudah merencanakan penambahan ruas jalan. Kita akan bangun banyak jalan layang, underpass dan flyover. Itu akan menambah rasio jalan," katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengungkapkan, Pemprov DKI berencana membangun kereta layang di ibu kota yang akan tuntas sebelum pelaksanaan Asian Games 2018.
Namun, rencana tersebut belum disampaikan secara detail .
"Jalan kereta layang untuk Asian Games, ini yang baru pengembangan dari yang lama dan bagaimana nanti memfungsikan jalur kereta yang sekarang ini menjadi kereta logistik," ungkapnya.
Andrinof menilai sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota yang disampaikan Basuki sudah bagus.
"Soal tambahan jalan busway layang. Ini bagus, kemudian untuk beberapa rencana termasuk rumah susun dan itu salah itu cara untuk mengatasi kemacetan," ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat mendukung upaya Pemprov DKI yang mendorong publik menggunakan transportasi publik.
Sumber : http://www.berita8.com/berita/2015/01/atasi-macet-jakarta-kereta-dan-busway-layang-disiapkan
Kamis, 08 Januari 2015
Atasi Macet, DKI Tambah Ruas Jalan
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana menambah ruas jalan di Ibu Kota. Kebijakan ini sebagai solusi menekan angka kemacetan yang semakin parah.
Kebijakan ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago kemarin. Ahok menuturkan, dalam pertemuan itu Andrinof meminta dia segera melakukan proses pembayaran utang kepada masyarakat dalam bentuk menambah ruas jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap mengganggu aktivitas.
”Ya kita tambah pembangunan jalan layang, underpass , menambah rasio jalan, termasuk jalan inspeksi sungai,” kata Ahok di Kantor KementerianPPN/ Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Ahok, berdasarkan hasil pertemuan dengan Andrinof, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan membantu Pemprov DKI Jakarta membangun flyover dan underpass.
Misalnya untuk penambahan rute busway koridor XIII (Ciledug-Blok M) yang akan dilanjutkan hingga Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kementerian PU-Pera membangun jalan tembusan atau underpass dari Kuningan ke Jalan Kapten Tendean. ”Intinya tahun ini kami akan menambah rasio jalan, khususnya 15 koridor busway dan jalan inspeksi,” katanya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah pusat mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Namun, dia berharap Ahok juga tidak lupa membayar utang kepada warga Jakarta. ”Saya ingatkan tetap bayar utang yakni menambah jalan umum. Bentuknya bisa underpass atau flyover,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, tahun ini pihaknya hanya akan mengerjakan penambahan ruas jalan layang busway koridor XIII (Ciledug- Blok M). Sementara pembangunan underpass dan flyover difokuskan pada pembebasan lahannya terlebih dahulu di antaranya Pulogebang, Permata Hijau, dan Kuningan.
”Rawa Jati hingga Pasar Minggu juga akan dibuat jalan tembus. Kami fokus pembebasan lahan terlebih dahulu seperti jalan inspeksi, termasuk enam jalan tol dalam kota yang dibangun pemerintah pusat,” paparnya. Pembangunan fisik busway koridor XIII mulai dilakukan April mendatang. Saat ini masih dilakukan rancang desain hingga tiga bulan mendatang. Proses lelang telah selesai.
Hanya, pembangunan tidak dapat langsung dilakukan karena pemenang tender harus merancang desain terlebih dahulu. Pembangunan fisik busway dibagi menjadi delapan paket pengerjaan. Di sepanjang koridor ini terdapat 12 halte dengan anggaran Rp2,5 triliun. Rinciannya Rp200 miliar untuk biaya konsultan perencanaan, desain awal, dan konsultan manajemen. Pembangunan fisik Rp2,3 triliun.
Biaya pembangunan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyears ). Busway dengan model jalan layang ini ditargetkan beroperasi 2016. Jalan layang yang dibangun memiliki panjang 9,4 kilometer yang terbentang dari Ciledug hingga Jalan Kapten Tendean, lebar 9 meter, dan tinggi sekitar 12-20 meter. Di bagian lain, Pemkot Jakarta Pusat mempercepat pembangunan jalan inspeksi.
Pembangunan jalan alternatif dinilai bisa mengurai kemacetan di Ibu Kota. Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, beberapa jalan inspeksi yang belum dapat ditembus yakni pinggir Kali Ciliwung dari Tugu Tani ke Jalan Raden Saleh. Kemudian pinggir Kanal Banjir Kanal Barat (KBB) dari Roxy hingga Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang.
Menurutnya, jalan inspeksi terbukti bisa menjadi alternatif bagi sebagian pengendara. Ini terlihat dari pengoperasian jalan inspeksi di Kemayoran yang bisa tembus ke Jalan Raya Sunter. ”Kemudian jalan dari Sunter menuju Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” tuturnya. Mangaramengatakan, pihaknya sudah menginventarisasi masalah di lapangan salah satunyakesediaanwargapindah.
Masalah selanjutnya adalah pencahayaan setelah dilakukan pembebasan. Jika pencahayaan tidak maksimal, setelah dibebaskan lahan akan ditinggali lagi. Kemudian koordinasi dengan instansi terkait. ”Saat ini pengerjaan jalan sepanjang Roxy-Tanah Abang sudah selesai. Sisi sebelah kanan juga akan dijadikan jalan inspeksi,” sebutnya.
Untuk kawasan Tugu Tani hingga Jalan Raden Saleh, masalah yang cukup menyulitkan adalah pembebasan tempat ibadah karena urusan administrasinya harus sampai ke Kementerian Agama. ”Selain masjid, kendala di kawasan tersebut masih ada pom bensin dan hotel,” ujarnya.
Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Muslim mengatakan, untuk mengurai kemacetan dalam tiga bulan ini, pihaknya melakukan sterilisasi di Roxy dan Tanah Abang. Dua kawasan tersebut menjadi lokasi parkir liar terbanyak. ”Termasuk angkot ngetem ,” ujarnya. Dia menambahkan, maraknya parkir liar karena kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian sehingga untuk penataan pihaknya tidak mungkin bekerja sendiri. Perlu dukungan dari kelurahan dan kecamatan setempat.
Sumber : http://www.koran-sindo.com/read/947169/149/atasi-macet-dki-tambah-ruas-jalan-1420603519
Kebijakan ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago kemarin. Ahok menuturkan, dalam pertemuan itu Andrinof meminta dia segera melakukan proses pembayaran utang kepada masyarakat dalam bentuk menambah ruas jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap mengganggu aktivitas.
”Ya kita tambah pembangunan jalan layang, underpass , menambah rasio jalan, termasuk jalan inspeksi sungai,” kata Ahok di Kantor KementerianPPN/ Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Ahok, berdasarkan hasil pertemuan dengan Andrinof, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan membantu Pemprov DKI Jakarta membangun flyover dan underpass.
Misalnya untuk penambahan rute busway koridor XIII (Ciledug-Blok M) yang akan dilanjutkan hingga Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kementerian PU-Pera membangun jalan tembusan atau underpass dari Kuningan ke Jalan Kapten Tendean. ”Intinya tahun ini kami akan menambah rasio jalan, khususnya 15 koridor busway dan jalan inspeksi,” katanya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah pusat mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Namun, dia berharap Ahok juga tidak lupa membayar utang kepada warga Jakarta. ”Saya ingatkan tetap bayar utang yakni menambah jalan umum. Bentuknya bisa underpass atau flyover,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, tahun ini pihaknya hanya akan mengerjakan penambahan ruas jalan layang busway koridor XIII (Ciledug- Blok M). Sementara pembangunan underpass dan flyover difokuskan pada pembebasan lahannya terlebih dahulu di antaranya Pulogebang, Permata Hijau, dan Kuningan.
”Rawa Jati hingga Pasar Minggu juga akan dibuat jalan tembus. Kami fokus pembebasan lahan terlebih dahulu seperti jalan inspeksi, termasuk enam jalan tol dalam kota yang dibangun pemerintah pusat,” paparnya. Pembangunan fisik busway koridor XIII mulai dilakukan April mendatang. Saat ini masih dilakukan rancang desain hingga tiga bulan mendatang. Proses lelang telah selesai.
Hanya, pembangunan tidak dapat langsung dilakukan karena pemenang tender harus merancang desain terlebih dahulu. Pembangunan fisik busway dibagi menjadi delapan paket pengerjaan. Di sepanjang koridor ini terdapat 12 halte dengan anggaran Rp2,5 triliun. Rinciannya Rp200 miliar untuk biaya konsultan perencanaan, desain awal, dan konsultan manajemen. Pembangunan fisik Rp2,3 triliun.
Biaya pembangunan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyears ). Busway dengan model jalan layang ini ditargetkan beroperasi 2016. Jalan layang yang dibangun memiliki panjang 9,4 kilometer yang terbentang dari Ciledug hingga Jalan Kapten Tendean, lebar 9 meter, dan tinggi sekitar 12-20 meter. Di bagian lain, Pemkot Jakarta Pusat mempercepat pembangunan jalan inspeksi.
Pembangunan jalan alternatif dinilai bisa mengurai kemacetan di Ibu Kota. Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, beberapa jalan inspeksi yang belum dapat ditembus yakni pinggir Kali Ciliwung dari Tugu Tani ke Jalan Raden Saleh. Kemudian pinggir Kanal Banjir Kanal Barat (KBB) dari Roxy hingga Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang.
Menurutnya, jalan inspeksi terbukti bisa menjadi alternatif bagi sebagian pengendara. Ini terlihat dari pengoperasian jalan inspeksi di Kemayoran yang bisa tembus ke Jalan Raya Sunter. ”Kemudian jalan dari Sunter menuju Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” tuturnya. Mangaramengatakan, pihaknya sudah menginventarisasi masalah di lapangan salah satunyakesediaanwargapindah.
Masalah selanjutnya adalah pencahayaan setelah dilakukan pembebasan. Jika pencahayaan tidak maksimal, setelah dibebaskan lahan akan ditinggali lagi. Kemudian koordinasi dengan instansi terkait. ”Saat ini pengerjaan jalan sepanjang Roxy-Tanah Abang sudah selesai. Sisi sebelah kanan juga akan dijadikan jalan inspeksi,” sebutnya.
Untuk kawasan Tugu Tani hingga Jalan Raden Saleh, masalah yang cukup menyulitkan adalah pembebasan tempat ibadah karena urusan administrasinya harus sampai ke Kementerian Agama. ”Selain masjid, kendala di kawasan tersebut masih ada pom bensin dan hotel,” ujarnya.
Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Muslim mengatakan, untuk mengurai kemacetan dalam tiga bulan ini, pihaknya melakukan sterilisasi di Roxy dan Tanah Abang. Dua kawasan tersebut menjadi lokasi parkir liar terbanyak. ”Termasuk angkot ngetem ,” ujarnya. Dia menambahkan, maraknya parkir liar karena kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian sehingga untuk penataan pihaknya tidak mungkin bekerja sendiri. Perlu dukungan dari kelurahan dan kecamatan setempat.
Sumber : http://www.koran-sindo.com/read/947169/149/atasi-macet-dki-tambah-ruas-jalan-1420603519
Selasa, 06 Januari 2015
Jakarta Bangun 50 Ribu Rusunawa Tahun Ini
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahun ini. Pembangunan akan diiringi dengan pemberantasan mafia rusun yang selama ini meresahkan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Senin, 20 Oktober 2014
"Giant Sea Wall", Solusi Bermasalah bagi Jakarta?
JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga, demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Siapa akan menangguk untung dan siapa kelak yang menanggung dampak buruknya harus terjelaskan kepada publik karena kota dibangun untuk warga, bukan untuk segelintir elite, seperti politisi atau pebisnis.
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Jumat, 17 Oktober 2014
Ini Utang-utang Jokowi Terhadap Warga Jakarta
JAKARTA - Menjelang pelantikan sebagai Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) mengakui memiliki utang semenjak jadi Gubernur DKI.
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Jumat, 29 Agustus 2014
Proyek MRT Jakarta Masuki Tahapan Konstruksi Stasiun Bawah Tanah
Dalam kurun waktu 12 tahun, pertumbuhan kendaraan pribadi di jalan-jalan Jakarta meningkat pesat. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, proporsi moda transportasi pribadi yang masih berkisar pada angka 27,8 persen pada 2002 mengalami kenaikan signifikan ke angka 62,9 persen pada 2010.
Sayangnya, pergeseran moda transportasi tersebut tak berjalan linier dengan angka rata-rata pertumbuhan jalan di Jakarta yang tak sampai 1 persen per tahun. Akibatnya, kecepatan kendaraan menjadi rendah—rata-rata hanya mencapai 8,3 kilometer/jam—sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas.
Dalam mengurai kemacetan lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk memfokuskan diri pada pembenahan transportasi massal. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada berbagai kesempatan bahkan mengungkapkan, konsep infrastruktur paling baik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan mendorong transportasi berbasis rel. “Harus yang berbasis rel kereta, terutama untuk kereta api dan Mass Rapid Transit (MRT). MRT diharapkan mampu mengubah preferensi masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ujarnya.
Konstruksi MRT
Pembangunan proyek MRT Jakarta secara keseluruhan mencakup dua koridor (line), yakni koridor (line) selatan-utara dengan rute Lebak Bulus–Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer, serta koridor (line) timur–barat dengan rute Bekasi–Balaraja sepanjang 87 kilometer.
Sebagai langkah awal, pembangunan proyek MRT Jakarta dilakukan pada koridor selatan-utara dengan total 21 stasiun. Namun, demikian, pembangunan dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap I (fase Lebak Bulus-Bundaran HI; total 13 stasiun) dan tahap II (fase Bundaran HI-Kampung Bandan; total 8 stasiun).
Saat ini, proses konstruksi tengah memasuki tahapan pekerjaan penggalian stasiun bawah tanah (underground station) di Setiabudi dan Senayan, menyusul Bundaran HI yang telah dimulai sejak April 2014 lalu. Konstruksi skala besar dimaksud adalah dimulainya tahapan penggalian dan pembangunan stasiun bawah tanah di median jalan. Tahapan ini akan membawa konsekuensi penutupan bagian tengah median jalan secara permanen dalam kurun waktu dua tahun. Oleh karenanya, lajur kendaraan sementara akan dibuat sedikit berbelok dengan memanfaatkan lokasi jalur hijau dan trotoar jalan yang telah dikupas dan dilakukan pengerasan sebelumnya.
Minimalisasi Dampak
Seiring dengan dimulainya tahapan pembangunan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan, PT MRT Jakarta, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus berupaya untuk meminimalisasi dampak lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Prinsip dasar dari rekayasa lalu lintas tersebut yakni berusaha untuk mempertahankan jumlah lajur kendaraan, meskipun pada beberapa titik tidak bisa dilakukan karena lebar jalan yang sempit.
Oleh karenanya, sangat diharapkan adanya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta mencari informasi mengenai kondisi lalu lintas di sekitar lokasi proyek sehingga tetap dapat mengelola aktivitas sehari-hari meskipun terdampak pembangunan proyek MRT. Informasi dimaksud antara lain bisa diperoleh melalui website MRT Jakarta (www.jakartamrt.com), informasi dari TMC Polda Metro Jaya, siaran Green Radio 89,2 FM, serta CTV yang disediakan melalui situs www.lewatmana.com.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/27/12493331/Proyek.MRT.Jakarta.Masuki.Tahapan.Konstruksi.Stasiun.Bawah.Tanah
Sayangnya, pergeseran moda transportasi tersebut tak berjalan linier dengan angka rata-rata pertumbuhan jalan di Jakarta yang tak sampai 1 persen per tahun. Akibatnya, kecepatan kendaraan menjadi rendah—rata-rata hanya mencapai 8,3 kilometer/jam—sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas.
Dalam mengurai kemacetan lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk memfokuskan diri pada pembenahan transportasi massal. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada berbagai kesempatan bahkan mengungkapkan, konsep infrastruktur paling baik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan mendorong transportasi berbasis rel. “Harus yang berbasis rel kereta, terutama untuk kereta api dan Mass Rapid Transit (MRT). MRT diharapkan mampu mengubah preferensi masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ujarnya.
Konstruksi MRT
Pembangunan proyek MRT Jakarta secara keseluruhan mencakup dua koridor (line), yakni koridor (line) selatan-utara dengan rute Lebak Bulus–Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer, serta koridor (line) timur–barat dengan rute Bekasi–Balaraja sepanjang 87 kilometer.
Sebagai langkah awal, pembangunan proyek MRT Jakarta dilakukan pada koridor selatan-utara dengan total 21 stasiun. Namun, demikian, pembangunan dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap I (fase Lebak Bulus-Bundaran HI; total 13 stasiun) dan tahap II (fase Bundaran HI-Kampung Bandan; total 8 stasiun).
Saat ini, proses konstruksi tengah memasuki tahapan pekerjaan penggalian stasiun bawah tanah (underground station) di Setiabudi dan Senayan, menyusul Bundaran HI yang telah dimulai sejak April 2014 lalu. Konstruksi skala besar dimaksud adalah dimulainya tahapan penggalian dan pembangunan stasiun bawah tanah di median jalan. Tahapan ini akan membawa konsekuensi penutupan bagian tengah median jalan secara permanen dalam kurun waktu dua tahun. Oleh karenanya, lajur kendaraan sementara akan dibuat sedikit berbelok dengan memanfaatkan lokasi jalur hijau dan trotoar jalan yang telah dikupas dan dilakukan pengerasan sebelumnya.
Minimalisasi Dampak
Seiring dengan dimulainya tahapan pembangunan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan, PT MRT Jakarta, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus berupaya untuk meminimalisasi dampak lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Prinsip dasar dari rekayasa lalu lintas tersebut yakni berusaha untuk mempertahankan jumlah lajur kendaraan, meskipun pada beberapa titik tidak bisa dilakukan karena lebar jalan yang sempit.
Oleh karenanya, sangat diharapkan adanya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta mencari informasi mengenai kondisi lalu lintas di sekitar lokasi proyek sehingga tetap dapat mengelola aktivitas sehari-hari meskipun terdampak pembangunan proyek MRT. Informasi dimaksud antara lain bisa diperoleh melalui website MRT Jakarta (www.jakartamrt.com), informasi dari TMC Polda Metro Jaya, siaran Green Radio 89,2 FM, serta CTV yang disediakan melalui situs www.lewatmana.com.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/27/12493331/Proyek.MRT.Jakarta.Masuki.Tahapan.Konstruksi.Stasiun.Bawah.Tanah
Kamis, 12 Juni 2014
Cegah Banjir, Proyek Reklamasi Pantai Jakarta Dibangun Tahun Depan
VIVAnews - Dua perusahaan ikut bergabung dalam konsorsium percepatan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Mereka akan ikut mengerjakan proyek reklamasi pantai, pembangunan kawasan terpadu, serta tanggul air laut raksasa (giant sea wall) di sebelah utara Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan dua perusahaan itu sebelumnya sudah tertarik terhadap proyek yang bertujuan untuk melindungi wilayah Jakarta dari bencana banjir dan ancaman kenaikan permukaan laut itu.
"Ada Fuhai Group dari Tiongkok dan Wiratman Group dari Indonesia. Mereka mau ikut gabung dalam percepatan pembangunan National Capital Integrated Costal Development. Konsultan dari World Bank juga ikut dalam pelaksanaan proyek ini," ujar Andi saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini, Kamis, 12 Juni 2014 di kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Dengan bergabungnya dua perusahaan ini, ia berharap reklamasi pantai bisa dimulai lebih cepat. "Kalau bisa sekarang mulai kita urus deal-nya. Tahun depan sudah bisa mulai kita bangun," ujarnya.
Reklamasi pantai merupakan sebuah mega proyek untuk memperluas wilayah Jakarta dengan mereklamasi wilayah lautan, membangun tanggul raksasa penghalau rob, serta mengembangkan suatu kawasan terpadu yang terdiri dari perumahan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan di wilayah yang direklamasi itu.
Proyek ini telah digagas sejak masa Pemerintahan Fauzi Bowo, serta baru ditargetkan untuk selesai pada tahun 2024.
Menurut Andi, dua perusahaan yang baru bergabung ini akan membantu konsorsium perusahaan yang telah terbentuk untuk ikut serta dalam dua tahap awal mega proyek reklamasi pantai.
"Dia gabung untuk di tahap B, tapi kami mendorong juga untuk masuk ke tahap A. Kalau ikut di tahap A, nanti dia ikut juga membiayai reklamasi. Konsesi terhadap 17 pulaunya nanti boleh dimiliki dia," ucapnya.
Tiga tahap besar
Andi menjelaskan, mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Tahap C atau tahap akhir yang merupakan pembangunan Giant Sea Wall. Untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU), ikut berpartisipasi.
Bergabungnya Fuhai Group dan Wiratman Group ini, lanjut Andi, menambah jumlah perusahaan yang telah bergabung dalam konsorsium pembangun proyek Giant Sea Wall. Sebelumnya Intiland dan Pembangunan Jaya Ancol juga telah bergabung.
Menurut Andi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo, akan menangani urusan kerja sama antar perusahaan anggota konsorsium itu. "Nanti diurusin sama PT Jakpro untuk urusan business to business-nya," ujar Andi.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511907-cegah-banjir--proyek-reklamasi-pantai-jakarta-dibangun-tahun-depan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan dua perusahaan itu sebelumnya sudah tertarik terhadap proyek yang bertujuan untuk melindungi wilayah Jakarta dari bencana banjir dan ancaman kenaikan permukaan laut itu.
"Ada Fuhai Group dari Tiongkok dan Wiratman Group dari Indonesia. Mereka mau ikut gabung dalam percepatan pembangunan National Capital Integrated Costal Development. Konsultan dari World Bank juga ikut dalam pelaksanaan proyek ini," ujar Andi saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini, Kamis, 12 Juni 2014 di kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Dengan bergabungnya dua perusahaan ini, ia berharap reklamasi pantai bisa dimulai lebih cepat. "Kalau bisa sekarang mulai kita urus deal-nya. Tahun depan sudah bisa mulai kita bangun," ujarnya.
Reklamasi pantai merupakan sebuah mega proyek untuk memperluas wilayah Jakarta dengan mereklamasi wilayah lautan, membangun tanggul raksasa penghalau rob, serta mengembangkan suatu kawasan terpadu yang terdiri dari perumahan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan di wilayah yang direklamasi itu.
Proyek ini telah digagas sejak masa Pemerintahan Fauzi Bowo, serta baru ditargetkan untuk selesai pada tahun 2024.
Menurut Andi, dua perusahaan yang baru bergabung ini akan membantu konsorsium perusahaan yang telah terbentuk untuk ikut serta dalam dua tahap awal mega proyek reklamasi pantai.
"Dia gabung untuk di tahap B, tapi kami mendorong juga untuk masuk ke tahap A. Kalau ikut di tahap A, nanti dia ikut juga membiayai reklamasi. Konsesi terhadap 17 pulaunya nanti boleh dimiliki dia," ucapnya.
Tiga tahap besar
Andi menjelaskan, mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Tahap C atau tahap akhir yang merupakan pembangunan Giant Sea Wall. Untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU), ikut berpartisipasi.
Bergabungnya Fuhai Group dan Wiratman Group ini, lanjut Andi, menambah jumlah perusahaan yang telah bergabung dalam konsorsium pembangun proyek Giant Sea Wall. Sebelumnya Intiland dan Pembangunan Jaya Ancol juga telah bergabung.
Menurut Andi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo, akan menangani urusan kerja sama antar perusahaan anggota konsorsium itu. "Nanti diurusin sama PT Jakpro untuk urusan business to business-nya," ujar Andi.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511907-cegah-banjir--proyek-reklamasi-pantai-jakarta-dibangun-tahun-depan
Jumat, 30 Mei 2014
Mulai Juni Jakarta Akan Lebih Macet, Kenapa?
JAKARTA, Jaringnews.com - PT Mass Rapid Transid (MRT) mulai akan mengadakan pembangunan dengan skala besar mulai, Juni 2014 mendatang. Pembangunan ini kemungkinan akan menimbulkan macet besar.
Nantinya pembangunan skala besar itu akan dilakukan di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI. Direktur Utama MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan menjelaskan PT MRT akan melakukan test pit, pengalihan jalur (detour), dan relokasi halte bus TransJakarta. Nantinya juga akan dilakukan penutupan 1 lajur.
"Kami memastikan pekerjaan konstruksi skala besat dimulai pada bulan Juni, menyususl pekerjaan skala besar lebih dahulu dimulai di titik Bundaran HI yang dilakukan pada April yang lalu," kata Dono saat di Cuppa Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).
Saat ini tim proyek MRT sudah menyusun rencana pengalihan arus lalu lintas. Mereka bekerjasama dengan TMC Polda Metro Jaya.
Nantinya pekerjaan penggalian lubang akan dilakukan di bawah tanah untuk kontruksi jalur layang. Itu dimulai 26 Mei 2014 di sepanjang median jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya pekerjaan pembuatan jalan untuk pengalihan lajur yang dilakukan sepanjang jalur hijau Jalan Sudirman.
"Bagaimana mengelola trafic, sekarang ini sudah. Untungnya kami cobanya saat hari libur. Senin ini mulai kelihatan ruwetnya. Nantinya lajur untuk Bus Transjakarta akan menjadi satu dengan lajur normal di sepanjang jalan Sisingamangaraja," terang Dono.
Dia menjelaskan beberapa jalan sudah akan ditutup arusnya. Di antaranya di depan Kemendikbud, depan lahan milik PT Graha Metropolitan Nuansa, depan Senayan Golf Driving Range, depan pintu masuk Istora, depan jalur masuk SCBD, depan BEJ, Wisma Sudirman, depan gedung Sampoerna strategic, depan Wisma Nugra Santana dan depan Chaze plaza.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62454/mulai-juni-jakarta-akan-lebih-macet-kenapa-
Nantinya pembangunan skala besar itu akan dilakukan di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI. Direktur Utama MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan menjelaskan PT MRT akan melakukan test pit, pengalihan jalur (detour), dan relokasi halte bus TransJakarta. Nantinya juga akan dilakukan penutupan 1 lajur.
"Kami memastikan pekerjaan konstruksi skala besat dimulai pada bulan Juni, menyususl pekerjaan skala besar lebih dahulu dimulai di titik Bundaran HI yang dilakukan pada April yang lalu," kata Dono saat di Cuppa Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).
Saat ini tim proyek MRT sudah menyusun rencana pengalihan arus lalu lintas. Mereka bekerjasama dengan TMC Polda Metro Jaya.
Nantinya pekerjaan penggalian lubang akan dilakukan di bawah tanah untuk kontruksi jalur layang. Itu dimulai 26 Mei 2014 di sepanjang median jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya pekerjaan pembuatan jalan untuk pengalihan lajur yang dilakukan sepanjang jalur hijau Jalan Sudirman.
"Bagaimana mengelola trafic, sekarang ini sudah. Untungnya kami cobanya saat hari libur. Senin ini mulai kelihatan ruwetnya. Nantinya lajur untuk Bus Transjakarta akan menjadi satu dengan lajur normal di sepanjang jalan Sisingamangaraja," terang Dono.
Dia menjelaskan beberapa jalan sudah akan ditutup arusnya. Di antaranya di depan Kemendikbud, depan lahan milik PT Graha Metropolitan Nuansa, depan Senayan Golf Driving Range, depan pintu masuk Istora, depan jalur masuk SCBD, depan BEJ, Wisma Sudirman, depan gedung Sampoerna strategic, depan Wisma Nugra Santana dan depan Chaze plaza.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62454/mulai-juni-jakarta-akan-lebih-macet-kenapa-
Senin, 21 April 2014
Jokowi: MRT dan TransJ akan Bersinergi Atasi Kemacetan Jakarta
Jakarta - Pembangunan MRT untuk melayani ruas Bundaran HI-Lebak Bulus masih terus berlangsung. Gubernur Jokowi mengatakan MRT akan bersinergi dengan TransJ untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
"PT MRT dan PT TransJakarta sudah bertemu tiap hari, tiap bulan. Mereka sudah tahu nantinya akan sepertinya kalau MRT masih dibutuhkan bisa beriringan di atas dan di bawah tanah. Tapi kalau enggak bisa ya busnya bisa dialihan ke koridor yang lain," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).
Hal itu diungkapkan Jokowi saat wartawan bertanya mengenai rute MRT yang tumpang tindih dengan rute TransJ Koridor I (Blok M-Kota).
Jokowi mencontohkan di Polandia yang penduduknya 1,8 juta memiliki MRT, bus, trem dan semuanya terpakai.
"Sedangkan di Jakarta dan Jabodetabek yang penduduknya 28 juta belum ada apa-apanya. Kita baru berbicara MRT dari selatan ke utara, padahal kebutuhnnya banyak sekali," katanya.
Saat ini pembangunan proyek MRT masih terus berlangsung. Pembangunan proyek ini sempat membuat lalu lintas Jl Sudirman tersendat. Terminal Lebak Bulus juga akan terkena imbas proyek ini dengan disulap menjadi depo MRT.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/04/20/163158/2560032/10/jokowi-mrt-dan-transj-akan-bersinergi-atasi-kemacetan-jakarta
"PT MRT dan PT TransJakarta sudah bertemu tiap hari, tiap bulan. Mereka sudah tahu nantinya akan sepertinya kalau MRT masih dibutuhkan bisa beriringan di atas dan di bawah tanah. Tapi kalau enggak bisa ya busnya bisa dialihan ke koridor yang lain," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).
Hal itu diungkapkan Jokowi saat wartawan bertanya mengenai rute MRT yang tumpang tindih dengan rute TransJ Koridor I (Blok M-Kota).
Jokowi mencontohkan di Polandia yang penduduknya 1,8 juta memiliki MRT, bus, trem dan semuanya terpakai.
"Sedangkan di Jakarta dan Jabodetabek yang penduduknya 28 juta belum ada apa-apanya. Kita baru berbicara MRT dari selatan ke utara, padahal kebutuhnnya banyak sekali," katanya.
Saat ini pembangunan proyek MRT masih terus berlangsung. Pembangunan proyek ini sempat membuat lalu lintas Jl Sudirman tersendat. Terminal Lebak Bulus juga akan terkena imbas proyek ini dengan disulap menjadi depo MRT.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/04/20/163158/2560032/10/jokowi-mrt-dan-transj-akan-bersinergi-atasi-kemacetan-jakarta
Selasa, 11 Maret 2014
Pembangunan MRT, rekayasa lalin harus segera disosialisasikan
Merdeka.com - Warga Fatmawati, Jakarta Selatan khawatir pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) bakal mengakibatkan kemacetan parah. Sebab, dalam proses pengerjaannya diperkirakan bakal menutup sebagian jalan.
Pengamat Tata Kota dan Transportasi, Darmaningtyas menjelaskan, PT MRT wajib untuk segera mengajukan ke polisi terkait rekayasa lalu lintas agar polisi lalu lintas langsung mensosialisasikan ke masyarakat.
"PT MRT harusnya mensosialisasikan pada saat pembangunan. Rekayasa lalu lintasnya harus dibuka ke masyarakat sekitar. Kalo kepada wartawan kan nggak semua warga membaca," kata Darmaningtyas kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/3).
"Keresahan saya karena sampai saat ini warga belum tahu. Kan karena belum tahu ini menunjukkan keresahan. Memang harus jauh-jauh hari (menyampaikan rekayasa lalu lintas)," tambah dia.
Sementara itu, salah seorang pemilik toko di daerah Fatmawati, Arie Harjono mengungkapkan, pembuatan proyek MRT ini akan menutup satu jalan. Sebab, nantinya akan dilakukan pengeboran untuk membuat pondasinya.
"Ini sosialisasinya agar jelas. Kami sebenarnya mendukung. Kalau mau pengeboran jalanan nanti ditutup satu, pasti keganggulah," ungkap Arie.
Sejauh ini, lanjutnya, belum ada surat pemberitahuan terhadap penutupan jalan tersebut. Dirinya mengaku mengetahui hal tersebut dari para pekerja yang sedang membangun proyek MRT ini.
"Sampai saat ini belum ada surat, saya tau dari pekerja di Jalan Panglima Polim. Kalau nggak sering nanya mana tahu kita," pungkasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/pembangunan-mrt-rekayasa-lalin-harus-segera-disosialisasikan.html
Pengamat Tata Kota dan Transportasi, Darmaningtyas menjelaskan, PT MRT wajib untuk segera mengajukan ke polisi terkait rekayasa lalu lintas agar polisi lalu lintas langsung mensosialisasikan ke masyarakat.
"PT MRT harusnya mensosialisasikan pada saat pembangunan. Rekayasa lalu lintasnya harus dibuka ke masyarakat sekitar. Kalo kepada wartawan kan nggak semua warga membaca," kata Darmaningtyas kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/3).
"Keresahan saya karena sampai saat ini warga belum tahu. Kan karena belum tahu ini menunjukkan keresahan. Memang harus jauh-jauh hari (menyampaikan rekayasa lalu lintas)," tambah dia.
Sementara itu, salah seorang pemilik toko di daerah Fatmawati, Arie Harjono mengungkapkan, pembuatan proyek MRT ini akan menutup satu jalan. Sebab, nantinya akan dilakukan pengeboran untuk membuat pondasinya.
"Ini sosialisasinya agar jelas. Kami sebenarnya mendukung. Kalau mau pengeboran jalanan nanti ditutup satu, pasti keganggulah," ungkap Arie.
Sejauh ini, lanjutnya, belum ada surat pemberitahuan terhadap penutupan jalan tersebut. Dirinya mengaku mengetahui hal tersebut dari para pekerja yang sedang membangun proyek MRT ini.
"Sampai saat ini belum ada surat, saya tau dari pekerja di Jalan Panglima Polim. Kalau nggak sering nanya mana tahu kita," pungkasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/pembangunan-mrt-rekayasa-lalin-harus-segera-disosialisasikan.html
Rabu, 19 Februari 2014
Monorel mandek, Ahok panggil PT Jakarta Monorail
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memanggil PT Jakarta Monorail menyusul mandeknya pengerjaan proyek pembangunan monorel.
"Kita akan panggil mereka untuk ketemu dan melihat kalau mereka memang bilang sanggup, kita ingin tahu kapan gitu lho," kata Ahok di Balaikota, Selasa.
Hingga saat ini, Pemda DKI Jakarta belum mengetahui alasan terhentinya proyek, namun Ahok menduga karena menghadapi masalah keuangan.
"Kita tidak tahu pasti seperti apa kondisi mereka. Tapi denger-denger sih karena masalah finansial ya. Tapi mereka tidak mau mengakui," katanya.
Karena PT Jakarta Monorail memegang hak atas pembangunan proyek, maka Pemda DKI Jakarta tidak berhak turut campur dalam pembangunannya.
"Dulu dalam perjanjian juga Pemprov niatnya baik, tidak berfikir akan macet. Tapi begitu macet barang-barang yang dia bikin ditahan, dirobohkan enggak boleh. Tapi orang suruh kerja enggak boleh. Makanya kita beri ketegasan kalau enggak lanjutkan akan kita bongkar," katanya.
Ahok menegaskan akan merumuskan perjanjian baru dengan PT Jakarta Monorail, jika perusahaan ini tidak sanggup mengerjakan, maka proyek akan dibongkar karena dianggap bangunan tanpa ijin yang didirikan di atas lahan Pemda DKI Jakarta.
"Jadi kalau dia mau dengan perjanjian yang dirumuskan bersama ini, maka dia boleh terus tapi ada perjanjian kalau kali ini gagal maka semua barang yang sudah ada ini akan dibongkar. Nah ini yang akan kami masukkan dalam kontrak baru," katanya.
Ahok mengungkap sejak awal dia tidak yakin pada kapasitas PT Jakarta Monorail membangun monorel.
"Dikatakan bahwa monorel bukan bisnis yang baik, tapi dia ngotot. Ya makanya kita biarin aja, tapi ini kayak digantung gitu dong, kapan gitu lho, enggak jelas," katanya.
Jika PT Jakarta Monorail tidak segera mengerjakan, maka Pemda DKI Jakarta akan mencari investor lain.
"Dengan investor yang lain juga kita harus ada perjanjian yang jelas. Kemarin cuma bilang niat-niat tapi minggat, enggak ada yang bener gitu kan sama kaya deep tunnel gitu. Bilang ada swasta yang mau, tapi enggak," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/419631/monorel-mandek-ahok-panggil-pt-jakarta-monorail
"Kita akan panggil mereka untuk ketemu dan melihat kalau mereka memang bilang sanggup, kita ingin tahu kapan gitu lho," kata Ahok di Balaikota, Selasa.
Hingga saat ini, Pemda DKI Jakarta belum mengetahui alasan terhentinya proyek, namun Ahok menduga karena menghadapi masalah keuangan.
"Kita tidak tahu pasti seperti apa kondisi mereka. Tapi denger-denger sih karena masalah finansial ya. Tapi mereka tidak mau mengakui," katanya.
Karena PT Jakarta Monorail memegang hak atas pembangunan proyek, maka Pemda DKI Jakarta tidak berhak turut campur dalam pembangunannya.
"Dulu dalam perjanjian juga Pemprov niatnya baik, tidak berfikir akan macet. Tapi begitu macet barang-barang yang dia bikin ditahan, dirobohkan enggak boleh. Tapi orang suruh kerja enggak boleh. Makanya kita beri ketegasan kalau enggak lanjutkan akan kita bongkar," katanya.
Ahok menegaskan akan merumuskan perjanjian baru dengan PT Jakarta Monorail, jika perusahaan ini tidak sanggup mengerjakan, maka proyek akan dibongkar karena dianggap bangunan tanpa ijin yang didirikan di atas lahan Pemda DKI Jakarta.
"Jadi kalau dia mau dengan perjanjian yang dirumuskan bersama ini, maka dia boleh terus tapi ada perjanjian kalau kali ini gagal maka semua barang yang sudah ada ini akan dibongkar. Nah ini yang akan kami masukkan dalam kontrak baru," katanya.
Ahok mengungkap sejak awal dia tidak yakin pada kapasitas PT Jakarta Monorail membangun monorel.
"Dikatakan bahwa monorel bukan bisnis yang baik, tapi dia ngotot. Ya makanya kita biarin aja, tapi ini kayak digantung gitu dong, kapan gitu lho, enggak jelas," katanya.
Jika PT Jakarta Monorail tidak segera mengerjakan, maka Pemda DKI Jakarta akan mencari investor lain.
"Dengan investor yang lain juga kita harus ada perjanjian yang jelas. Kemarin cuma bilang niat-niat tapi minggat, enggak ada yang bener gitu kan sama kaya deep tunnel gitu. Bilang ada swasta yang mau, tapi enggak," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/419631/monorel-mandek-ahok-panggil-pt-jakarta-monorail
Senin, 03 Februari 2014
Bedanya Politik di Kuala Lumpur dan Jakarta soal Transportasi Publik...
JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ibu kota negeri jiran, Jakarta di Indonesia dan Kuala Lumpur di Malaysia, sama-sama berupaya mengatasi kemacetan di wilayahnya. Dua-duanya dalam proses membangun transportasi publik yang lebih baik. Namun, situasi yang dihadapi nyaris bertolak belakang.
Dua pekan lalu, Kompas.com beserta PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyambangi Kuala Lumpur. Seperti halnya Jakarta, kota ini juga tengah membangun MRT yang rencananya akan mulai beroperasi pada 2016.
MRT akan melengkapi layanan transportasi publik yang sudah ada terlebih dahulu di Kuala Lumpur. Kota ini sebelumnya telah memiliki tiga rute light rapid transit (LRT), satu rute monorel, bus kota, Kuala Lumpur International Airport yang melayani jalur reguler dan ekspres, serta kereta komuter yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan kawasan penyangga.
"(Pada) 2006 (MRT) diusulkan ke Kerajaan, kemudian dibuat kajian dan jadi proyek Kerajaan. Pada 2010 diteruskan ke kabinet, terus groundbreaking pada 2011," kata Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation Amir Mahmood Razak, saat ditemui, di kantornya.
Menurut Mahmood, pembangunan transportasi publik di Kuala Lumpur tak pernah terkendala kepentingan politik. "Oposisi pemerintah selalu mendukung penuh pembangunan transportasi publik karena ini memang sangat penting bagi kebaikan orang banyak," ujarnya.
Mahmood mengatakan, Kuala Lumpur tak punya parlemen di tingkat lokal. Kota ini merupakan satu dari tiga wilayah federal yang langsung berada di bawah Kementerian Wilayah Federal dan Kesejahteraan Perkotaan. Di Malaysia, wilayah federal berbeda dengan negara bagian yang berbasis kesultanan.
"Kuala Lumpur tak ada sultan, yang ada Datuk Bandar yang dia itu Civil Servant yang diangkat pemerintah," jelas Leong Shen Li, Asisten Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation. "Kuala Lumpur juga tak punya parlemen, parlemen Kuala Lumpur itu ya parlemen Malaysia," tambah Shen Li.
Bagaimana dengan Jakarta?
Transportasi publik juga menjadi program yang sedang "kejar tayang" di DKI Jakarta. Namun, keputusan soal pembangunan layanan moda transportasi di kota ini berliku-liku. Selain MRT yang mulai berjalan tahap pembangunannya, pengadaan transportasi publik lain pun tak gampang diwujudkan di Jakarta.
Meskipun DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia, kebijakan yang diterapkan di kota ini tak selalu merupakan program pemerintah pusat dan sebaliknya. Ketika Jakarta sedang menggenjot transportasi publik, misalnya, pada September 2013, Kementerian Perindustrian justru mengeluarkan izin untuk low cost green car (LCGC).
Mobil murah tersebut tentu saja tak searah dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Bagaimanapun, pangsa pasar mobil di Indonesia masih didominasi Jakarta. LGCC hanya dibanderol di bawah Rp 100 juta per unit.
Dari struktur politik, Jakarta berbeda pula dengan Kuala Lumpur. Di sini, Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung dalam pemilu kepala daerah. Demikian pula dengan parlemen, DPRD DKI Jakarta juga merupakan hasil pemilihan umum tingkat lokal, dengan beragam partai politik di dalamnya. Saat ini, partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya bukan mayoritas pula di DPRD.
Pada November 2013, misalnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui pembelian 650 bus dari 1.000 bus transjakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2013. "Pemotongan jumlah bus ini dilakukan karena kami menganggap pengajuan 1.000 bus justru akan membebani Pemprov DKI," kata Wakil Ketua DPRD DKI Priya Ramadhani.
Sudah dipangkas jumlah busnya, pengesahan APBD 2013 DKI Jakarta juga molor. Pembelian bus pun tertunda. Hingga Januari 2014, baru 30 bus baru yang telah beroperasi.
Kuala Lumpur dan Jakarta sama-sama punya daerah penyangga. Lagi-lagi struktur politik juga menjadikan daerah penyangga bagi Jakarta sebagai tantangan tersendiri.
Pakar komunikasi politik Hamdi Moeloek menilai, persoalan transportasi di DKI terkait pula dengan provinsi lain. Kerja sama antarprovinsi dia nilai tidak efisien lantaran ego otonomi daerah.
Menurut Hamdi, seharusnya pemerintah pusat mengambil langkah mengatasi kebuntuan antarprovinsi ini dengan membuat kebijakan "siapa mengatur apa". Menurut dia, Pemerintah seharusnya lebih banyak lagi membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kepanjangan namanya saja sudah Daerah Khusus Ibukota.
"Transportasi, misalnya. Pergerakan orang dari provinsi lain tinggi. Harus ada transportasi yang mengangkut mereka. Kemacetan pun tak bisa diselesaikan kalau pemerintah pusat tak turun membagi otoritas transportasi," kata Hamdi.
"Presiden jadi kunci. Kalau sudah dapat dilihat yang dikedepankan itu kepentingan publik, mbok Jokowi-Ahok (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko WIdodo dan Basuki Tjahaja Purnama, red) itu dibantu. Jika sudah ada momentum berubah, ya ini saatnya membantu," imbuh Hamdi.
Soal politik lokal pun menjadi catatan tersendiri. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, DPRD DKI Jakarta seperti DPRD lain di Indonesia, juga selalu mengeluarkan kebijakan dengan muatan politis.
Ellen mencontohkan pembentukan panitia khusus untuk program pembangunan MRT dan monorel oleh DPRD DKI, pada Juni 2013. Dia berpendapat, pansus itu bukan memperlancar pembangunan MRT, melainkan justru menghambat.
"Asal mereka (DPRD) mau keluar dari kepentingan politis, lebih melihat pada kepentingan masyarakat, pasti segala urusan legislasi diperlancar," harap Elen. "Harusnya pansus itu independen, ya. Susah memisahkan DPRD dari muatan dan kepentingan politis. Mereka harus bisa profesional untuk peran pengawasan berjalannya proyek tersebut," ujar dia.
Bahwa bentuk negara antara Malaysia dan Indonesia berbeda memang sebuah fakta. Kerajaan yang berprinsip federal dan negara kesatuan. Namun, bila menyangkut kepentingan publik, semestinya apa pun bentuk negara bukanlah kendala, tak terkecuali soal transportasi publik ini.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/03/0743197/Bedanya.Politik.di.Kuala.Lumpur.dan.Jakarta.Soal.Transportasi.Publik
Dua pekan lalu, Kompas.com beserta PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyambangi Kuala Lumpur. Seperti halnya Jakarta, kota ini juga tengah membangun MRT yang rencananya akan mulai beroperasi pada 2016.
MRT akan melengkapi layanan transportasi publik yang sudah ada terlebih dahulu di Kuala Lumpur. Kota ini sebelumnya telah memiliki tiga rute light rapid transit (LRT), satu rute monorel, bus kota, Kuala Lumpur International Airport yang melayani jalur reguler dan ekspres, serta kereta komuter yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan kawasan penyangga.
"(Pada) 2006 (MRT) diusulkan ke Kerajaan, kemudian dibuat kajian dan jadi proyek Kerajaan. Pada 2010 diteruskan ke kabinet, terus groundbreaking pada 2011," kata Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation Amir Mahmood Razak, saat ditemui, di kantornya.
Menurut Mahmood, pembangunan transportasi publik di Kuala Lumpur tak pernah terkendala kepentingan politik. "Oposisi pemerintah selalu mendukung penuh pembangunan transportasi publik karena ini memang sangat penting bagi kebaikan orang banyak," ujarnya.
Mahmood mengatakan, Kuala Lumpur tak punya parlemen di tingkat lokal. Kota ini merupakan satu dari tiga wilayah federal yang langsung berada di bawah Kementerian Wilayah Federal dan Kesejahteraan Perkotaan. Di Malaysia, wilayah federal berbeda dengan negara bagian yang berbasis kesultanan.
"Kuala Lumpur tak ada sultan, yang ada Datuk Bandar yang dia itu Civil Servant yang diangkat pemerintah," jelas Leong Shen Li, Asisten Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation. "Kuala Lumpur juga tak punya parlemen, parlemen Kuala Lumpur itu ya parlemen Malaysia," tambah Shen Li.
Bagaimana dengan Jakarta?
Transportasi publik juga menjadi program yang sedang "kejar tayang" di DKI Jakarta. Namun, keputusan soal pembangunan layanan moda transportasi di kota ini berliku-liku. Selain MRT yang mulai berjalan tahap pembangunannya, pengadaan transportasi publik lain pun tak gampang diwujudkan di Jakarta.
Meskipun DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia, kebijakan yang diterapkan di kota ini tak selalu merupakan program pemerintah pusat dan sebaliknya. Ketika Jakarta sedang menggenjot transportasi publik, misalnya, pada September 2013, Kementerian Perindustrian justru mengeluarkan izin untuk low cost green car (LCGC).
Mobil murah tersebut tentu saja tak searah dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Bagaimanapun, pangsa pasar mobil di Indonesia masih didominasi Jakarta. LGCC hanya dibanderol di bawah Rp 100 juta per unit.
Dari struktur politik, Jakarta berbeda pula dengan Kuala Lumpur. Di sini, Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung dalam pemilu kepala daerah. Demikian pula dengan parlemen, DPRD DKI Jakarta juga merupakan hasil pemilihan umum tingkat lokal, dengan beragam partai politik di dalamnya. Saat ini, partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya bukan mayoritas pula di DPRD.
Pada November 2013, misalnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui pembelian 650 bus dari 1.000 bus transjakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2013. "Pemotongan jumlah bus ini dilakukan karena kami menganggap pengajuan 1.000 bus justru akan membebani Pemprov DKI," kata Wakil Ketua DPRD DKI Priya Ramadhani.
Sudah dipangkas jumlah busnya, pengesahan APBD 2013 DKI Jakarta juga molor. Pembelian bus pun tertunda. Hingga Januari 2014, baru 30 bus baru yang telah beroperasi.
Kuala Lumpur dan Jakarta sama-sama punya daerah penyangga. Lagi-lagi struktur politik juga menjadikan daerah penyangga bagi Jakarta sebagai tantangan tersendiri.
Pakar komunikasi politik Hamdi Moeloek menilai, persoalan transportasi di DKI terkait pula dengan provinsi lain. Kerja sama antarprovinsi dia nilai tidak efisien lantaran ego otonomi daerah.
Menurut Hamdi, seharusnya pemerintah pusat mengambil langkah mengatasi kebuntuan antarprovinsi ini dengan membuat kebijakan "siapa mengatur apa". Menurut dia, Pemerintah seharusnya lebih banyak lagi membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kepanjangan namanya saja sudah Daerah Khusus Ibukota.
"Transportasi, misalnya. Pergerakan orang dari provinsi lain tinggi. Harus ada transportasi yang mengangkut mereka. Kemacetan pun tak bisa diselesaikan kalau pemerintah pusat tak turun membagi otoritas transportasi," kata Hamdi.
"Presiden jadi kunci. Kalau sudah dapat dilihat yang dikedepankan itu kepentingan publik, mbok Jokowi-Ahok (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko WIdodo dan Basuki Tjahaja Purnama, red) itu dibantu. Jika sudah ada momentum berubah, ya ini saatnya membantu," imbuh Hamdi.
Soal politik lokal pun menjadi catatan tersendiri. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, DPRD DKI Jakarta seperti DPRD lain di Indonesia, juga selalu mengeluarkan kebijakan dengan muatan politis.
Ellen mencontohkan pembentukan panitia khusus untuk program pembangunan MRT dan monorel oleh DPRD DKI, pada Juni 2013. Dia berpendapat, pansus itu bukan memperlancar pembangunan MRT, melainkan justru menghambat.
"Asal mereka (DPRD) mau keluar dari kepentingan politis, lebih melihat pada kepentingan masyarakat, pasti segala urusan legislasi diperlancar," harap Elen. "Harusnya pansus itu independen, ya. Susah memisahkan DPRD dari muatan dan kepentingan politis. Mereka harus bisa profesional untuk peran pengawasan berjalannya proyek tersebut," ujar dia.
Bahwa bentuk negara antara Malaysia dan Indonesia berbeda memang sebuah fakta. Kerajaan yang berprinsip federal dan negara kesatuan. Namun, bila menyangkut kepentingan publik, semestinya apa pun bentuk negara bukanlah kendala, tak terkecuali soal transportasi publik ini.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/03/0743197/Bedanya.Politik.di.Kuala.Lumpur.dan.Jakarta.Soal.Transportasi.Publik
Langganan:
Postingan
(
Atom
)